Xcloud.id

partai: PBB

  • Starlink Diminta Setop Layanan di Asia Tenggara, Indonesia Kena?

    Starlink Diminta Setop Layanan di Asia Tenggara, Indonesia Kena?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk, CEO SpaceX didesak untuk menghentikan layanan Starlink pada pengguna tertentu di Asia Tenggara. Permintaan ini datang dari Senator Demokrat bernama Maggie Hassan dalam suratnya kepada pengusaha tersebut.

    Hassan mengatakan layanan internet berbasis satelit itu memfasilitasi penipuan pada warga Amerika Serikat (AS). Dia menyebut ada berbagai organisasi kriminal yang melakukan hal itu di Asia Tenggara.

    Berdasarkan catatan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, kelompok penipu itu telah meraup miliaran dolar dari hasil menipu warganya. Hassan menyebut empat negara asal kejahatan itu yakni Myanmar, Thailand, Kamboja dan Laos. Indonesia belum termasuk dalam daftar, sehingga masih bisa tetap melanjutkan layanan.

    “Jaringan penipuan di Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Laos terus menggunakan Starlink meski aturan layanan mengizinkan SpaceX memblokir akses untuk aktivitas penipuan,” kata Hassan dikutip dari Reuters, Jumat (1/8/2025).

    “SpaceX bertanggung jawab mencegah penjahat menggunakan layanan ini yang menargetkan warga Amerika,” dia melanjutkan.

    Masyarakat yang menjadi korban kemungkinan juga tak tahu penjahat yang mengincar mereka berasal dari negara lain yang menggunakan Starlink.

    “Meski kebanyakan orang mungkin menyadari meningkatnya jumlah SMS, telepon dan email penipuan, mereka mungkin tidak tahu penjahat transnasional di belahan lain melakukan penipuan dengan akses internet Starlink,” jelasnya.

    Reuters melaporkan tidak segera menanggapi untuk berkomentar terkait permintaan ini.

    Catatan PBB menyebutkan jaringan kriminal melakukan perdagangan orang untuk melakukan penipuan di Asia Tenggara. Salah satunya dipaksa bekerja untuk skema online ilegal pada perbatasan Thailand-Myanmar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Portugal akan Akui Palestina Secepatnya pada September

    Portugal akan Akui Palestina Secepatnya pada September

    JAKARTA – Portugal berencana mengakui negara Palestina secepatnya pada September. Portugal menyusul Prancis, Inggris serta Kanada untuk menekan Israel terkait krisis kelaparan di Gaza.

    Kantor Perdana Menteri Luis Montenegro mengatakan jika persyaratan yang diajukan dan sebagian besar divalidasi oleh negara-negara yang hadir pada konferensi PBB terpenuhi, Portugal dapat mengakui negara Palestina secepatnya pada September, saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80″ di New York, lapor harian Diario De Noticias dan media lainnya.

    Namun, Montenegro mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Marcelo Rebelo de Sousa, presiden negara tersebut, dan partai-partai di parlemen.

    Dilansir ANTARA dari Anadoolu, Kamis, 31 Juli, kantor perdana menteri juga mengatakan sebelumnya mereka sudah menjelaskan asumsi atau persyaratan untuk memulai proses pengakuan, yaitu kesepakatan dengan sekelompok negara yang telah menjalin dialog permanen dengan kami dan yang telah berpartisipasi aktif dalam konferensi ini.

  • Suara Negara-negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya

    Suara Negara-negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya

    Gaza –

    Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab mengecam kelompok militan Palestina, Hamas. Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Negara-negara Arab yang dimaksud sebut saja Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki. Mereka menandatangani deklarasi bersama dan menyerukan Hamas untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

    “Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

    Foto: Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza (AFP/OMAR AL-QATTAA)

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.

    Warga Palestina tinggal di rumah-rumah yang sudah hancur karena serangan Israel. Foto: REUTERS/Ramadan Abed

    Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.

    Siapa yang mempelopori deklarasi ini? ternyata adalah Prancis dan Arab Saudi. Kedua negara yang menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

    “Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

    Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

    Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/isa)

  • Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Tetangga RI Cabut Status Darurat Nasional, Perang Saudara Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah junta militer Myanmar resmi mengakhiri status darurat nasional pada Kamis (31/7/2025), yang akan disusul oleh pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada Desember. Namun, pemilu ini diperkirakan akan dibayangi oleh boikot dari kelompok oposisi, konflik bersenjata yang masih berlangsung, serta tuduhan bahwa pemilu hanya akan memperkuat kekuasaan militer.

    Status darurat diberlakukan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang sipil berkepanjangan yang telah menewaskan ribuan orang dan memperparah krisis kemanusiaan di seluruh negeri.

    Melalui pesan suara yang dibagikan kepada wartawan, juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan bahwa status darurat diakhiri untuk membuka jalan menuju pemilu multi-partai.

    “Status darurat dihapus hari ini agar negara dapat menggelar pemilihan umum menuju demokrasi multi-partai,” ujarnya, dilansir AFP. “Pemilu akan diadakan dalam enam bulan.”

    Namun, oposisi menolak mengakui legitimasi pemilu yang digagas militer. Kelompok oposisi termasuk mantan anggota parlemen yang digulingkan menyatakan akan memboikot proses tersebut. Bulan lalu, seorang pakar PBB bahkan menyebut rencana pemilu itu sebagai “tipu daya” untuk melegitimasi kekuasaan junta.

    Sementara itu, pengamat memperkirakan bahwa pemilu justru akan dimanfaatkan oleh pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing untuk mempertahankan kekuasaan, baik sebagai presiden maupun panglima militer. Meski status darurat dicabut, Min Aung Hlaing tetap menjadi presiden sementara dan kepala pemerintahan transisi.

    Sejumlah pengumuman resmi pada Kamis malam juga menyatakan bahwa telah dibentuk “Pemerintah Persatuan” serta “Komisi Keamanan Nasional dan Perdamaian” yang akan mengatur pertahanan dan proses pemilu. Kedua lembaga itu akan dipimpin langsung oleh Min Aung Hlaing.

    Dalam pidatonya di Naypyidaw yang dilaporkan oleh surat kabar milik negara The Global New Light of Myanmar, Min Aung Hlaing menyebut pencabutan status darurat sebagai awal dari babak baru.

    “Kita telah melewati bab pertama,” ujarnya kepada anggota Dewan Administrasi Negara dalam sebuah upacara penghormatan. “Sekarang, kita memulai bab kedua.”

    Ia juga menegaskan bahwa pemilu akan digelar pada Desember dan “upaya akan dilakukan agar semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara,” tulis The Global New Light of Myanmar, mengutip pernyataan lainnya dari sang jenderal.

    Meski disebut akan digelar Desember, belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pelaksanaan pemilu. Namun, sejumlah partai politik telah mulai mendaftarkan diri, dan pelatihan penggunaan mesin pemungutan suara elektronik pun telah dilakukan.

    Pada Rabu, junta juga mengesahkan undang-undang baru yang menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi siapapun yang dianggap menyebarkan ujaran atau melakukan protes yang bertujuan untuk “mengganggu proses pemilu”.

    Namun, jangkauan pemilu diperkirakan akan terbatas. Hasil sensus sementara yang digelar tahun lalu sebagai persiapan pemilu menunjukkan bahwa dari sekitar 51 juta penduduk Myanmar, data dari 19 juta orang tidak dapat dikumpulkan.

    Otoritas menyebutkan “kendala keamanan yang signifikan” sebagai salah satu penyebab kegagalan tersebut, mencerminkan betapa terbatasnya kendali junta atas wilayah-wilayah konflik.

    Banyak analis memprediksi bahwa kelompok pemberontak akan melancarkan serangan bersenjata menjelang pemilu sebagai bentuk perlawanan terhadap legitimasi proses politik yang digagas junta.

    Namun dalam upaya mengurangi perlawanan, militer Myanmar baru-baru ini menawarkan hadiah uang tunai kepada anggota kelompok bersenjata yang bersedia menyerahkan diri dan “kembali ke jalur hukum” menjelang pelaksanaan pemilu.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Elon Musk Didesak Setop Layanan Starlink di Asia Tenggara, Kenapa?

    Elon Musk Didesak Setop Layanan Starlink di Asia Tenggara, Kenapa?

    Washington –

    Seorang senator dari Partai Demokrat mendesak CEO SpaceX, Elon Musk, untuk bertindak terkait penyalahgunaan akses internet Starlink di Asia Tenggara oleh kelompok kriminial.

    Orang terkaya di dunia itu diminta untuk memblokir kelompok kriminal transnasional di Asia Tenggara agar tidak menggunakan layanan internet satelit Starlink untuk melakukan penipuan terhadap warga Amerika Serikat.

    Senator Maggie Hassan mengutip laporan terbaru bahwa Starlink digunakan untuk memfasilitasi penipuan terhadap warga AS oleh berbagai organisasi kriminal transnasional yang mengoperasikan jaringan penipuan di Asia Tenggara.

    U.S. Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network mengatakan kelompok-kelompok ini menipu warga Amerika hingga miliaran dolar.

    “Jaringan penipuan di Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Laos tampaknya terus menggunakan Starlink meskipun aturan layanan mengizinkan SpaceX untuk menghentikan akses karena aktivitas penipuan,” tulis Hassan dalam surat kepada Musk.

    “SpaceX memiliki tanggung jawab memblokir penjahat agar tidak menggunakan layanan ini untuk menargetkan warga Amerika,” imbuhnya seperti dikutip detikINET dari Reuters, Kamis (31/7/2025).

    Menurut PBB, jaringan kriminal telah melakukan trafficking ratusan ribu orang ke berbagai tempat penipuan di Asia Tenggara, termasuk banyak tempat di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, tempat para korban dipaksa bekerja dalam skema online ilegal.

    “Meskipun kebanyakan orang mungkin menyadari meningkatnya jumlah SMS, panggilan telepon, dan email penipuan yang mereka terima, mereka mungkin tidak tahu bahwa penjahat transnasional di belahan dunia lain mungkin melakukan penipuan ini dengan menggunakan internet Starlink,” tulis Hassan.

    Sejak Februari, Thailand telah menghentikan pasokan listrik, internet, dan bahan bakar ke lima wilayah perbatasan Myanmar, termasuk Myawaddy, dalam upaya mengganggu pusat-pusat penipuan.

    Aktivitas kejahatan itu telah menjadi masalah keamanan regional di Asia Tenggara. Jaringan kriminal itu diketahui sebagian besar berasal dari China.

    (fyk/fay)

  • Bapenda Kota Tangerang berikan diskon PBB-P2 BPHTB sebesar 20 persen

    Bapenda Kota Tangerang berikan diskon PBB-P2 BPHTB sebesar 20 persen

    ANTARA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang kembali memberikan keringanan bagi warganya, berupa program diskon Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan, Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), dalam menyambut HUT ke-80 RI. Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, Kamis (31/7), menyebutkan untuk potongan diberikan sebesar 20 persen baik untuk PBB-P2 dan BPHTB. (Agung Andhika Indrawan/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebrutalan Israel Menjadi-jadi Tembaki Warga Gaza Antre Bantuan

    Kebrutalan Israel Menjadi-jadi Tembaki Warga Gaza Antre Bantuan

    Jakarta –

    Kebrutalan Israel semakin menjadi-jadi. Pasukan militer menembaki warga Gaza, Palestina, yang tengah mengantre bantuan.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025), Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian utara wilayah Palestina. Sebanyak 30 orang tewas akibat serangan tersebut.

    Tentara Israel berjaga di dekat bantuan kemanusiaan yang menumpuk di perlintasan perbatasan Gaza pada 27 Juli 2025. (AFP)

    Militer Israel mengklaim tidak mengetahui adanya korban jiwa dalam insiden di utara Kota Gaza tersebut. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa jeda dalam serangan Israel terhadap Hamas tidak cukup untuk membantu penduduk Gaza melewati krisis kelaparan yang semakin parah.

    Badan kemanusiaan PBB, OCHA, mengatakan bahwa empat hari setelah “jeda taktis” yang dilakukan Israel, orang-orang masih sekarat akibat kelaparan dan kekurangan gizi, di samping korban jiwa di antara mereka yang mencari bantuan.

    Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan bahwa sedikitnya 30 orang syahid terbunuh dan 300 orang terluka ketika pasukan Israel menembaki orang-orang yang sedang menunggu bantuan di sebelah utara Kota Gaza.

    Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza, Mohammed Abu Salmiya mengatakan bahwa fasilitasnya telah menerima 35 mayat akibat penembakan tersebut. Peristiwa dilaporkan terjadi sekitar tiga kilometer (dua mil) di sebelah barat daya titik penyeberangan Zikim untuk truk-truk bantuan yang masuk ke Gaza.

    Tentara Israel mengatakan bahwa puluhan warga Gaza terlihat berkumpul di sekitar truk-truk bantuan di Gaza utara, dan berada di dekat pasukan IDF yang beroperasi di daerah tersebut.

    “Pasukan melepaskan tembakan peringatan di daerah tersebut, tidak diarahkan ke kerumunan orang, sebagai tanggapan atas ancaman yang ditimbulkan kepada mereka. Menurut penyelidikan awal, IDF tidak mengetahui adanya korban akibat tembakan IDF. Detail dari insiden tersebut masih diperiksa,” ujarnya.

    Beberapa jam sebelumnya, 14 warga Palestina tewas dalam empat insiden lainnya, tiga di antaranya di dekat lokasi distribusi bantuan. Dalam dua insiden tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka telah melepaskan tembakan peringatan.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/fca)

  • Presiden Abbas Puji Deklarasi Bersama Pengakuan Negara Palestina: Langkah Bersejarah

    Presiden Abbas Puji Deklarasi Bersama Pengakuan Negara Palestina: Langkah Bersejarah

    JAKARTA – Presiden Mahmoud Abbas mengapresiasi deklarasi sejumlah negara dalam pernyataan bersama terkait pengakuan negara Palestina, menilai hal tersebut sebagai langkah bersejarah.

    Selain pengakuan Negara Palestina dengan implementasi solusi dua negara, pernyataan bersama tersebut juga menyerukan negara lain yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengikuti langkah serupa, mendesak gencatan senjata segara di Gaza.

    Presiden Abbas memuji sikap berani negara-negara sahabat ini yang menegaskan komitmen terhadap visi solusi dua negara dan perdamaian berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

    Presiden Abbas sendiri menegaskan kembali komitmennya terhadap janji-janji yang telah dibuatnya untuk mewujudkan hal tersebut.

    “Pengakuan Negara Palestina oleh negara-negara ini, atau deklarasi kesediaan mereka untuk mengakui Negara Palestina, merupakan langkah bersejarah menuju tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif serta memperkuat upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Presiden Abbas dikutip dari WAFA 30 Juli.

    Presiden Abbas mengajak negara-negara lain untuk bergabung dalam seruan ini, berkontribusi dalam memajukan proses politik berdasarkan solusi dua negara, guna memastikan keamanan dan stabilitas bagi seluruh rakyat di kawasan.

    Diberitakan sebelumnya, lima belas negara, termasuk Finlandia, Kanada, Australia dan sejumlah negara Eropa menandatangani deklarasi bersama yang dipimpin Prancis, menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan Hamas dan dorongan internasional baru untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    “Kami, Menteri Luar Negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol, menegaskan kembali komitmen teguh kami terhadap visi solusi dua negara,” ujar Kementerian Luar Negeri Prancis, melansir Anadolu.

    Para menteri luar negeri dari 15 negara tersebut pada Selasa malam mengeluarkan pernyataan bersama menyusul konferensi tingkat tinggi mengenai implementasi solusi dua negara di Markas PBB, New York yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

    “Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di media sosial X, dikutip dari Daily Sabah.

    Menurut pernyataan bersama tersebut, para penandatangan menggarisbawahi, dua negara demokratis, Israel dan Palestina, harus hidup berdampingan secara damai di dalam perbatasan yang aman dan diakui secara internasional, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

    Mereka juga menekankan pentingnya menyatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.

  • Utusan Trump ke Israel untuk Bahas Gencatan Senjata Gaza

    Utusan Trump ke Israel untuk Bahas Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta –

    Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff akan tiba di Israel pada hari Kamis (31/7) waktu setempat, dalam upaya menyelamatkan perundingan gencatan senjata Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut.

    Perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan kelompok Hamas di Doha, Qatar berakhir dengan kebuntuan pekan lalu. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut.

    Kunjungan Witkoff dilakukan di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait Gaza, dengan jumlah warga Palestina yang tewas dalam hampir dua tahun perang, kini telah melampaui 60.000 jiwa. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah itu akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Dilaporkan bahwa aksi-aksi protes rencananya akan digelar di Tel Aviv dan Yerusalem untuk menuntut pemerintah mengakhiri perang di Gaza.

    Netanyahu telah mengatakan ia tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas tidak lagi menguasai wilayah tersebut dan meletakkan senjatanya. Hamas telah menolak seruan untuk melucuti senjatanya.

    Qatar dan Mesir, yang memediasi upaya gencatan senjata, mendukung deklarasi pada hari Selasa (29/7) lalu yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi, yang menguraikan langkah-langkah untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    Deklarasi tersebut menyatakan Hamas “harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina”.

    Deklarasi yang dikeluarkan dalam konferensi internasional di Markas PBB di New York tersebut, menandai kecaman pertama terhadap kelompok Hamas dari negara-negara Arab.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

    “Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina,” bunyi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Konferensi PBB terkait Palestina

    Konferensi PBB terkait Palestina

    Konferensi PBB yang membahas solusi untuk konflik di Palestina digelar di New York, AS, pada 28-31 Juli 2025. Indonesia mengikuti konferensi tersebut dan berperan aktif dalam perumusan rekomendasi.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.