Xcloud.id

partai: PBB

  • Pertama Kali, Filipina-India Patroli Bareng di Laut China Selatan

    Pertama Kali, Filipina-India Patroli Bareng di Laut China Selatan

    Jakarta –

    Kapal-kapal perang Angkatan Laut India telah mulai berpatroli di wilayah sengketa Laut China Selatan bersama kapal-kapal perang Angkatan Laut Filipina untuk pertama kalinya. Hal ini disampaikan militer Manila pada Senin (4/8) saat Presiden Filipina Ferdinand Marcos berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke New Delhi, India.

    Pelayaran dua hari ini melibatkan tiga kapal India dan dimulai pada Minggu (3/8), sehari sebelum Marcos berangkat dalam perjalanan yang akan mencakup pembicaraan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Filipina telah meningkatkan kerja sama pertahanan dengan berbagai sekutu selama setahun terakhir setelah serangkaian bentrokan di Laut China Selatan.

    Beijing mengklaim hampir seluruh jalur perairan tersebut, meskipun ada putusan internasional yang menyatakan bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

    Kapal-kapal angkatan laut India, termasuk kapal perusak berpeluru kendali INS Delhi, tiba di Manila untuk kunjungan pelabuhan akhir pekan lalu.

    Patroli “dimulai kemarin sore, kemudian berlanjut hingga saat ini… aktivitas saat ini adalah pengisian ulang di laut,” ujar Letnan Kolonel John Paul Salgado kepada kantor berita AFP, Senin (4/8/2025).

    Selama di India, Marcos diperkirakan akan menandatangani pakta-pakta di berbagai bidang seperti hukum, budaya, dan teknologi, menurut Wakil Menteri Luar Negeri Evangeline Ong Jimenez-Ducrocq.

    Sebelum berangkat pada hari Senin, Marcos memuji “keteguhan kedua negara dalam menegakkan hukum maritim internasional, termasuk UNCLOS”, perjanjian PBB yang memberikan zona ekonomi eksklusif dalam radius 200 mil laut (370 kilometer) dari garis pantai suatu negara.

    Filipina sebelumnya telah membeli rudal jelajah supersonik BrahMos dari India, sebuah senjata yang memiliki kecepatan tertinggi 3.450 kilometer (2.140 mil) per jam.

    India, yang telah terlibat dalam bentrokan perbatasan dengan China di Himalaya, adalah anggota dari apa yang disebut Quad, sebuah kelompok yang beranggotakan negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

    Beijing telah berulang kali menuduh bahwa Quad yang digagas oleh mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tersebut, diciptakan sebagai cara untuk membendung China.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Perdana! Belgia Terjunkan Bantuan ke Gaza

    Perdana! Belgia Terjunkan Bantuan ke Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Angkatan Udara Belgia menerjunkan paket bantuan pertama dari serangkaian pengiriman ke Gaza pada hari Minggu (3/8).

    Dari Video yang dilansir dari Reuters terlihat puluhan paket berhasil diterjunkan ke wiayah Gaza.

    Sebanyak 16 palet dengan total berat 15 ton dijatuhkan ke wilayah Gaza, yang sebagian besar berisi makanan seperti pasta, beras, makanan kaleng, dan susu bubuk.

    PBB menyatakan bahwa pengiriman bantuan makanan melalui udara tidak mencukupi. PBB juga menyerukan agar Israel harus mengizinkan jauh lebih banyak bantuan masuk melalui jalur darat serta membuka akses ke wilayah yang hancur akibat perang, di mana kelaparan terus menyebar.

  • Kapal Tenggelam di Perairan Yaman, 27 Migran Tewas-Ratusan Penumpang Hilang

    Kapal Tenggelam di Perairan Yaman, 27 Migran Tewas-Ratusan Penumpang Hilang

    Jakarta –

    Sebuah kapal tenggelam di lepas pantai perairan Yaman. Peristiwa itu menyebabkan 27 migran dan lebih dari 100 penumpang lainnya di dalam kapal meninggal dunia.

    “Pada tahap ini, kematian 27 orang telah dikonfirmasi, jenazah mereka telah ditemukan,” kata seorang sumber keamanan dilansir AFP, Senin (4/8/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada Minggu (3/8) waktu setempat. Kapal sedang menuju pantai di Provinsi Abyan.

    Direktorat Keamanan Provinsi Abyan mengatakan bahwa pasukan keamanan saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran untuk mengevakuasi sejumlah besar jenazah migran Ethiopia (Oromos) yang tenggelam di lepas pantai Abyan saat mencoba memasuki wilayah Yaman secara ilegal”.

    “Banyak jenazah telah ditemukan di berbagai pantai, menunjukkan bahwa sejumlah korban masih hilang di laut,” tambahnya.

    Meskipun perang telah melanda Yaman sejak 2014, migrasi ilegal melalui negara miskin tersebut terus berlanjut, khususnya dari Ethiopia, yang juga telah dilanda konflik etnis.

    Para migran menyeberangi Selat Bab al-Mandab, yang memisahkan Djibouti dari Yaman dan merupakan rute utama perdagangan internasional menuju dan dari Terusan Suez, serta untuk migrasi dan perdagangan manusia.

    Monarki-monarki Teluk yang kaya, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menampung sejumlah besar pekerja asing dari Asia Selatan dan Afrika.

    Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB, puluhan ribu migran terdampar di Yaman dan mengalami penganiayaan dan eksploitasi selama perjalanan mereka.

    (ygs/ygs)

  • Komplotan Bandit Bersenjata Culik 50 Orang di Nigeria

    Komplotan Bandit Bersenjata Culik 50 Orang di Nigeria

    Jakarta –

    Aksi penculikan massal terjadi di Nigeria. Kelompok bandit bersenjata menculik 50 orang dari dua desa di negara tersebut.

    “Pria bersenjata menculik lebih dari 50 orang di Nigeria barat laut dalam sebuah penculikan massal,” menurut laporan pemantauan konflik swasta PBB dilansir AFP, Minggu (3/8/2025).

    Menurut laporan tersebut, penculikan itu terjadi pada Jumat (1/8) waktu setempat. Kelompok bandit bersenjata ini menargetkan desa Sabon Garin Damri di negara bagian Zamfara.

    Laporan itu juga menjelaskan penculikan tersebut menjadi yang pertama terjadi di wilayah Zamfara. Di Nigeria sendiri, penculikan di negara bagian Zamfara mengalami peningkatan.

    Krisis komplotan bandit di Nigeria berawal dari konflik hak atas tanah dan air antara penggembala dan petani. Konflik itu telah berubah menjadi kejahatan terorganisir, dengan geng-geng yang memangsa komunitas pedesaan yang telah lama memiliki sedikit atau tidak ada kehadiran pemerintah.

    Bulan lalu, bandit di Zamfara membunuh 33 orang yang mereka culik pada bulan Februari meskipun menerima uang tebusan sebesar $33.700. Sementara tiga bayi meninggal dalam penyanderaan.

    (ygs/ygs)

  • Mesir Laporkan Truk Solar Masuk Gaza, Secercah Harapan Muncul

    Mesir Laporkan Truk Solar Masuk Gaza, Secercah Harapan Muncul

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media milik pemerintah Mesir, Stasiun TV Al Qahera News, melaporkan pada hari Minggu bahwa dua truk bahan bakar yang membawa 107 ton solar akan memasuki Gaza, beberapa bulan setelah Israel membatasi ketat akses bantuan ke wilayah tersebut.

    Mengutip laporan Reuters, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa kekurangan bahan bakar sangat mengganggu layanan rumah sakit. Krisis bahan bakar memaksa para dokter untuk fokus merawat pasien yang sakit kritis atau terluka saja. Meski demikian, belum ada konfirmasi langsung apakah truk bahan bakar tersebut benar-benar telah memasuki Gaza.

    Pengiriman bahan bakar sangat jarang terjadi sejak Maret, ketika Israel membatasi aliran bantuan dan barang ke daerah tersebut. Israel mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah tekanan terhadap militan Hamas untuk membebaskan para sandera yang mereka tangkap dalam serangan Oktober 2023 terhadap Israel.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada Minggu bahwa enam orang lagi meninggal karena kelaparan dan kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah korban meninggal akibat penyebab tersebut menjadi 175 orang, termasuk 93 anak-anak, sejak perang dimulai.

    Menanggapi kecaman internasional atas bencana kelaparan di Gaza, Israel mengumumkan bahwa mereka akan melonggarkan akses bantuan, termasuk menghentikan pertempuran selama sebagian hari di beberapa daerah. Israel juga menyetujui pengiriman bantuan melalui udara, dan mengumumkan rute yang dilindungi untuk konvoi bantuan.

    Sejumlah lembaga PBB menyatakan bahwa bantuan makanan melalui udara tidak cukup untuk memberi makan seluruh warga Gaza yang ada. Mereka juga mendesak Israel untuk mengizinkan pengiriman lebih banyak bantuan melalui darat serta membuka akses ke wilayah yang dilanda perang di mana kelaparan telah menyebar.

    Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas mengatakan pada Minggu bahwa hampir 1.600 truk bantuan telah tiba sejak Israel melonggarkan pembatasan pada akhir Juli. Namun, para saksi dan sumber Hamas mengatakan banyak dari truk tersebut telah dijarah oleh pengungsi yang putus asa dan geng-geng bersenjata.

    Otoritas kesehatan lokal Palestina mengatakan setidaknya 18 orang tewas akibat tembakan dan serangan udara Israel pada Minggu. Korban tewas termasuk orang-orang yang berusaha mencapai titik distribusi bantuan di wilayah selatan dan tengah Gaza, kata petugas medis Palestina.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri HAM Pigai Yakin Larangan Pengibaran Bendera One Piece Dapat Dukungan PBB

    Menteri HAM Pigai Yakin Larangan Pengibaran Bendera One Piece Dapat Dukungan PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan tindakan pelarangan bendera One Piece jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI bakal dapat dukungan dari PBB.

    Sebab, menurutnya, pelarangan bendera One Piece itu sudah sejalan dengan aturan internasional soal hak negara dalam mengambil sikap atas isu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas.

    “Dengan demikian, keputusan pelarangan tersebut akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB],” ujar Pigai dalam siaran pers, Minggu (3/8/2025).

    Dia menjelaskan, aturan internasional yang dimaksud yaitu terkait kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik yang diadopsi Indonesia melalui UU No.12/2005.

    Aturan yang diadopsi RI itu mengatur tentang pengesahan kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Adapun, UU tersebut membuka ruang bagi negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Pigai menyatakan bahwa pemerintah atau negara berhak menindak tegas orang yang mengibarkan bendera One Piece lantaran dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

    “Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” pungkasnya.

  • Menteri HAM Nilai Pengibaran Bendera One Piece Merupakan Bentuk Makar

    Menteri HAM Nilai Pengibaran Bendera One Piece Merupakan Bentuk Makar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI merupakan upaya menjatuhkan pemerintah atau makar.

    Pigai menyampaikan pemerintah berhak melarang pengibaran bendera tersebut lantaran dianggap melanggar hukum dan termasuk bentuk makar.

    “Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).

    Dia menambahkan, pelarangan tersebut telah sejalan dengan aturan internasional mengenai hak negara dalam mengambil sikap atas isu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.

    Pigai optimistis bahwa pelarangan pengibaran bendera One Piece ini akan mendapatkan dukungan dari komunitas internasional seperti PBB. Sebab, pelarangan itu sejalan dengan kovenan PBB tentang hak sipil dan politik 

    “Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan,” tambah Pigai.

    Di samping itu, Pigai menekankan bahwa pelarangan ini tidak kaitannya dengan kebebasan ekspresi masyarakat. 

    “Sikap pemerintah adalah demi “core of national interest” atau Kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” pungkasnya.

  • 3 Agustus 1949: Gencatan senjata RI-Belanda

    3 Agustus 1949: Gencatan senjata RI-Belanda

    Sumber foto: https://shorturl.at/KhPcI/elshinta.com.

    3 Agustus 1949: Gencatan senjata RI-Belanda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Pada 3 Agustus 1949, tepat hari ini 76 tahun lampau, pemerintah Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata setelah lebih tujuh bulan berperang. 

    Gencatan senjata ini menandai babak akhir dari perang kemerdekaan. Indonesia dan Belanda akhirnya merundingkan penyelesaian sengketa dan pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar.

    Konflik Indonesia dan Belanda memanas lagi sejak Desember 1948. Dalam negosiasi-negosiasi lanjutan pasca-Perjanjian Renville, Indonesia dan Belanda sebenarnya telah sepakat untuk soal pembentukan pemerintahan federal sementara. Tapi kedua negara terus berselisih soal gencatan senjata, pemilu, dan status TNI dalam angkatan perang pemerintahan federal.

    Perdana Menteri Hatta sampai berkirim memo kepada Komisi Jasa-Jasa Baik PBB yang jadi penengah. Hatta menyampaikan bahwa Indonesia sudah mengalah sedapat-dapatnya untuk mendekati Belanda. 

    Di sisi lain, Belanda malah terus membentuk pemerintahan federal tanpa melibatkan RI dan terus menuntut pembubaran TNI. Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Beel bahkan sudah bulat dengan rencananya melancarkan aksi militer untuk melumpuhkan RI.

    “Pukul 21.00 tanggal 18 Desember 1948 pihak Belanda menyampaikan surat kepada Jusuf Ronodipuro, liaison officer delegasi RI di Jakarta. Isinya, terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville dan perjanjian gencatan senjata,” tulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notisusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia (SNI) VI (2008: 248).

    Sayangnya, Jusuf Ronodipuro tidak berhasil mengawatkan surat ultimatum itu kepada pemerintah RI karena sambungan telepon dan telegram telah diputus. Usahanya untuk menumpang pesawat Komisi Jasa-Jasa Baik PBB pun gagal karena dilarang Belanda. Padahal malam itu juga Belanda telah mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Yogyakarta esok subuh.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Hamas Tolak Lucuti Senjata hingga Negara Palestina Terbentuk

    Hamas Tolak Lucuti Senjata hingga Negara Palestina Terbentuk

    Gaza –

    Hamas telah menegaskan tidak akan setuju untuk melucuti senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat didirikan. Hal itu merupakan tanggapan atas salah satu tuntutan utama Israel dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir BBC, Minggu (3/8/2025), kelompok bersenjata Palestina tersebut mengatakan mereka menanggapi pernyataan yang dikaitkan dengan utusan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, bahwa Hamas telah ‘menyatakan kesediaannya’ untuk meletakkan senjata.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik. Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera terhenti pekan lalu.

    Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Arab telah mendesak Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Gaza. Desakan itu muncul setelah sejumlah negara Barat, termasuk Prancis dan Kanada, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina. Inggris mengatakan akan melakukannya jika Israel tidak memenuhi persyaratan tertentu pada bulan September.

    Hamas yang dianggap kelompok teror terlarang di AS, Inggris, dan Uni Eropa menyatakan mereka tidak dapat melepaskan haknya untuk melakukan perlawanan dan persenjataannya kecuali negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya didirikan.

    Letnan Jenderal Eyal Zamir dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memperingatkan pertempuran di Gaza tidak akan berhenti jika negosiasi pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas gagal. Keluarga sandera, Evyatar David, mengeluarkan pernyataan setelah Hamas merilis video yang memperlihatkan sandera itu bertelanjang dada dan kurus kering di sebuah terowongan remang-remang.

    Mereka menuduh Hamas membuatnya kelaparan sebagai bagian dari kampanye propaganda dan meminta pemerintah Israel dan Amerika Serikat untuk melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkannya. Witkoff telah mengunjungi Israel sementara pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.

    Badan-badan PBB telah memperingatkan adanya kelaparan massal akibat ulah Israel di Gaza. Israel selama ini mengendalikan masuknya pasokan makanan ke Gaza. Israel bersikeras tidak ada pembatasan pengiriman bantuan dan tidak ada kelaparan.

    Angka terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan setidaknya 1.373 warga Palestina telah tewas saat mencari makanan sejak akhir Mei. Mayoritas korban tewas dibunuh oleh militer Israel di dekat lokasi distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel dan AS.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Profesor Ini Kritik Keras Negara Muslim Soal Nasib Gaza & Afghanistan

    Profesor Ini Kritik Keras Negara Muslim Soal Nasib Gaza & Afghanistan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang profesor mengkritik habis-habisan para negara muslim terkait krisis di Gaza dan Afghanistan. OKI yang merupakan kumpulan dari 57 negara mayoritas muslim juga dinilai banyak retorika namun sangat kurang dalam tindakan.

    Ini diungkapkan Profesor Emeritus Studi Timur Tengah dan Asia Tengah Universitas Nasional Australia, Amin Saikal dalam tulisannya yang dimuat di The Conversation tanggal 31 Juli 2025.

    “Dalam penanganan dua krisis terbesar saat ini di dunia Muslim, kehancuran Gaza dan kekuasaan kejam Taliban di Afghanistan, negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif,” jelas Saikal, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    “Badan utama mereka, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kuat dalam retorika namun kurang bertindak serius dan nyata,” dia menambahkan.

    Saikal yang juga Wakil Rektor Rekan Strategis Universitas Victoria mengatakan OKI sebenarnya diharapkan bisa bertindak sebagai badan perwakilan dan konsultatif. Selain itu juga membuat keputusan dan rekomendasi soal isu utama di dunia Muslim.

    Namun yang terjadi sebaliknya. OKI dianggap tak berbuat banyak saat serangan Israel kepada Gaza dan melawan pemerintahan Taliban di Afghanistan.

    Salah satu contoh ketidakberdayaan OKI pada serangan Gaza adalah tidak dapat membujuk negara tetangga Israel, khususnya Mesir dan Yordania agar dapat membuka perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Selain itu juga tidak bisa memaksa berbagai negara, yakni Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko untuk menangguhkan hubungan dengan Israel. Dengan begitu Israel bisa menyetujui solusi dua negara.

    Seruan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pelapor khusus PBB untuk Palestina Franseca Albanese untuk menangguhkan Israel dari PBB juga tidak diadopsi oleh OKI.

    “Tidak bisa mendesak anggota Arabnya yang kaya minyak, khususnya Arab Saudi dan UEA untuk memanfaatkan sumber daya untuk mendorong Presiden AS Donald Trump menyetop pasokan senjata ke Israel dan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang,” kata Saikal.

    Sementara untuk masalah Afghanistan, OKI juga dinilai tak berbuat banyak. Termasuk gagal menekan pada Taliban yang ultra-ektremis.

    Salah satunya terkait larangan Taliban untuk anak perempuan mendapatkan pendidikan. Pada Desember 2022, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha pernah menyerukan penyatuan ulama Islam dan otoritas agama untuk melawan keputusan tersebut.

    Sayang seruan itu tak pernah jadi kenyataan dan dalam waktu sebulan keputusan OKI berubah drastis. Karena kelompok itu meminta komunitas internasional tidak ikut campur dalam urusan Afghanistan.

    Hingga kini tak ada negara Muslim yang mengakui pemerintahan Taliban. Namun mereka, dan juga OKI tak mengambil tindakan apapun untuk kelompok tersebut.

    “Sebagian besar anggota OKI terlibat dengan Taliban untuk tingkat politik, ekonomi, keuangan dan perdagangan,” tegasnya.

    Dalam tulisan tersebut, Saikal mengatakan beberapa alasan OKI tak efektif dalam dua krisis itu. Salah satunya negara-negara anggota belum menjadi pembangun jembatan untuk mengembangkan strategi terkait tujuan dan tindakan saat mengatasi perbedaan geopolitik dan sektarian.

    OKI juga dinilai hanya sebagai ajang diskusi. Mengingat saat ini terjadi persaingan antar negara anggota, juga dengan wilayah lain di AS dan China.

    “Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan caranya lebih efektif dalam menyatukan umat,” tutur Saikal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]