partai: PBB

Pelepasan Aset Dinilai Jadi Jalan Keluar Sengketa Tanah Eigendom Verponding Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa kepemilikan tanah warga di tiga kecamatan Surabaya—Dukuh Pakis, Sawahan, dan Wonokromo—yang sejak lama diklaim sebagai aset Eigendom Verponding milik PT Pertamina (Persero), akhirnya mulai menemukan titik terang.

Komisi II DPR RI memastikan bahwa instrumen penyelesaian paling memungkinkan adalah pelepasan aset melalui Menteri Keuangan (Menkeu), setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini melibatkan perwakilan warga, Pemkot Surabaya, dan Kementerian ATR/BPN.

Pimpinan Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa persoalan Eigendom yang
berlangsung lebih dari satu dekade ini berdampak pada 12.500 persil tanah warga di lima kelurahan. Warga pemilik sertifikat hak milik maupun mereka yang mengurus hak baru tidak bisa melanjutkan administrasi karena adanya pemblokiran oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sejak 2010.

“Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melakukan pemblokiran sejak tahun 2010 dalam hal kepengurusan administrasi pertanahan, sehingga satu, warga yang mempunyai sertifikat hak milik tidak bisa melakukan balik nama dan proses hukum lainnya,” kata Rifqinizamy Karsayuda dalam RDPU yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi II DPR RI, dilihat beritajatim.com, Rabu (19/11/2025).

Ia menegaskan bahwa penyelesaian ini bersifat mendesak karena menyangkut lebih dari sekadar aspek administratif. “Komisi II DPR RI menilai bahwa sengketa dan konflik pertanahan seperti ini tidak hanya merupakan permasalahan hukum dan permasalahan administrasi semata, tetapi menyangkut wibawa negara menyangkut harga diri kita sebagai negara hukum, menyangkut keadilan sosial serta hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat,” urainya.

Dalam forum tersebut, Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN memaparkan duduk perkara dan memberikan rumusan solusi yang paling memungkinkan. Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa terdapat dua opsi penyelesaian, yakni melalui Undang-Undang (UU) Perbendaharaan Negara atau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

Namun, Dalu secara tegas merekomendasikan opsi pertama. Ia menjelaskan bahwa pelepasan aset oleh PT Pertamina (Persero) melalui Menkeu merupakan mekanisme yang paling relevan. “Dilepas. Jadi harus ada pelepasan dari PT Pertamina Persero melalui Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang Perbendaharaan,” ucap Dalu.

Ia juga memastikan bahwa seluruh dokumen warga yang selama ini terhenti prosesnya dapat kembali diproses setelah aset dilepas. “Kami akan melakukan proses-proses selanjutnya,” terang Dalu.

Dia juga menegaskan, pihaknya bisa memproses keseluruhan dokumen tanah yang jumlahnya mencapai 12.500 persil.

Kepastian ini disambut baik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia mengingatkan bahwa warganya telah menempati tanah tersebut sejak 1940 dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga sudah sepantasnya hak mereka dipulihkan. Eri juga memastikan Pemkot Surabaya siap mendampingi seluruh warga hingga proses tuntas.

“Kami siap untuk selalu mendampingi teman-teman. Sehingga nanti apapun yang diwajibkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) kami akan melakukan pendampingan,” tegasnya.

RDPU yang dipimpin Rifqinizamy Karsayuda ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, anggota DPRD Surabaya, Kepala Kanwil BPN Jatim, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, serta perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Aspirasi Tanah Warga (Fatwa). [rma/beq]

19/11/2025 14:36
Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini membahas permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Surabaya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, anggota Komisi II DPR RI dan koordinator umum Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA).

Dalam kesempatan tersebut, membahas terkait permasalahan pertanahan di Surabaya. Polemik berawal dari sengketa tanah bekas Eigendom Verponding No.1278 antara Pertamina dengan warga pemegang hak yang telah menempati puluhan tahun. Diketahui, PT Pertamina mengklaim 110 Ha sebagai aset berdasarkan dokumen historis (Akta 1961, HOAs 1965).

Lokasi terdampak berada di empat Kelurahan yakni Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pakis dan Sawunggaling yang berada di Kecamatan Dukuh Pakus, Sawahan dan Wonokromo.

Berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI akan melakukan mekanisme non-litigasi bersama Kementerian ATR/BPN, PT Pertamina, Badan Pengelola BUMN dan Kementerian Keuangan RI untuk proses pelepasan aset tanah untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang telah memanfaatkannya secara sah.

“Semua anggota rapat sepakat bahawa tanah sengketa ini adalah sah tanah milik warga. Kemudian dari semua pilihan yaitu pelepasan aset 12.500 bidang tanah kepada 100 ribu warga yang sudah berdekade-dekade membayar PBB,” kata Wagub Emil.

Emil mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Pemkot Surabaya dalam memperjuangkan keadilan bagi ratusan ribu warga di 4 kecamatan Surabaya tersebut.

“Tanggal 10 Oktober 2025 kemarin dilakukan Rakor Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, itu adalah momen yang sangat penting untuk kami menggelorakan semangat perjuangan seluruh warga agar mendapatkan keadilan terhadap tanah yang mereka tempati turun temurun,” lanjutnya.

“Kami menganggap bahwa ini tidak kalah pentingnya dengan kasus mafia tanah,” tambahnya.

Emil menambahkan, ini adalah momentum menegaskan keadilan bagi 100 ribu jiwa dengan sengketa lahan total 12.500 bidang. Itu sebabnya, rapat ini dinilainya sangat penting untuk mengakselerasi dalam koordinasi penyelesaian permasalahan ini.

“Pemprov Jatim siap mendampingi dan mengawal bersama Pemkot Surabaya secara aktif. Kami bersyukur sekali DPR RI di level pimpinan sangat concern sekali terhadap hal ini. Kami siap mengikuti arahan dari DPR RI,” imbuhnya. [asg/beq]

19/11/2025 14:24
Tentara Gerebek Markas Penipuan Online, 350 Orang Ditangkap

Jakarta, CNBC Indonesia – Militer Myanmar menggerebek pusat penipuan online besar di kawasan perbatasan Thailand, Shwe Kokko, dan menangkap hampir 350 warga negara asing.

Langkah ini menjadi bagian dari operasi besar-besaran yang gencar dipublikasikan untuk menindak maraknya kompleks pasar gelap.

Penindakan ini dilakukan di tengah sorotan internasional terkait “pabrik-pabrik penipuan” di perbatasan Myanmar yang rusak akibat perang berkepanjangan.

Kawasan tersebut selama ini menjadi pusat kejahatan terorganisir yang menargetkan pengguna internet dengan penipuan asmara hingga bisnis, dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun.

Selama bertahun-tahun, junta Myanmar dituding membiarkan operasi penipuan tersebut. Namun sejak Februari, mereka mulai melakukan tindakan lebih tegas setelah mendapat tekanan kuat dari China, sekutu militer, yang geram karena banyak warganya terlibat sekaligus menjadi korban dalam jaringan kejahatan ini.

Sejumlah analis menilai penggerebekan yang dilakukan sejak bulan lalu juga bertujuan sebagai propaganda politik. Operasi ini disebut untuk meredam Beijing tanpa mengganggu aliran keuntungan besar yang mengalir ke kelompok-kelompok milisi sekutu junta.

Media pemerintah The Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa pasukan militer menyerbu Shwe Kokko pada Selasa pagi. Dalam operasi tersebut, 346 warga negara asing yang sedang diselidiki berhasil ditangkap.

“Nyaris 10.000 ponsel yang digunakan untuk operasi judi online disita,” tulis laporan tersebut, dikutip dari AFP, Rabu (19/11/2025).

Junta juga menuding kelompok oposisi bersenjata memberi perlindungan bagi pusat-pusat penipuan tersebut. Namun mereka mengklaim kini dapat bertindak setelah merebut kembali sebagian wilayah dari kelompok pemberontak.

Shwe Kokko sudah lama dikaitkan dengan She Zhijiang, pria berkewarganegaraan China-Kamboja yang dituduh sebagai gembong kriminal internasional.

Ia ditangkap di Thailand pada 2022 dan baru diekstradisi ke China pekan lalu atas dugaan keterlibatan dalam operasi perjudian dan penipuan online.

Menurut pemerintah AS, She mengubah sebuah desa kecil di perbatasan Myanmar-Thailand menjadi pusat kejahatan berskala global, lengkap dengan kasino ilegal, prostitusi, perdagangan narkoba, dan jaringan penipuan internasional. Ia dan perusahaannya, Yatai, sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Inggris dan Amerika Serikat.

Penggerebekan Shwe Kokko bukan yang pertama. Pada Oktober lalu, junta juga menyerbu pusat penipuan KK Park dan mengklaim tengah merobohkan lebih dari 600 bangunan di sana.

Sejak awal tahun, Myanmar menyebut telah memulangkan sekitar 7.000 tersangka penipu, sementara Thailand memperketat blokir internet lintas batas untuk menahan operasional jaringan kriminal tersebut.

Menurut laporan PBB, kerugian korban penipuan di Asia Tenggara dan Asia Timur mencapai US$37 miliar pada 2023. PBB memperkirakan kerugian global bisa jauh lebih besar karena sebagian besar.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

Penipu Online Ramai di WhatsApp dan SMS, Ini Cara Lapornya

19/11/2025 13:50
PBB: Tiap Rupiah Investasi MBG Hasilkan Nilai Tambah Rp389 Ribu

Jakarta, CNBC Indonesia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan, investasi pemerintah untuk program makan bergizi gratis atau MBG tak akan sia-sia, asalkan pemenuhan gizi bagi anak hingga ibu hamil benar-benar terpenuhi.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal mengatakan, setiap rupiah yang diinvestasikan pemerintah untuk program MBG akan menghasilkan nilai tambah ke perekonomian sekitar Rp 384,92 ribu (US$23), karena menciptakan SDM unggul.

“MBG merupakan investasi strategis bagi kemakmuran masa depan Indonesia. Bukti global sudah jelas, setiap dolar yang diinvestasikan dalam gizi menghasilkan imbal hasil ekonomi hingga US$23,” kata Gita dalam Konferensi Utama SDGs Melalui Program Strategis Nasional MBG 2025, Rabu (19/11/2025).

Ia menekankan, MBG akan memberi manfaat bagi perekonomian karena pemenuhan gizi sangat penting bagi anak dan ibu hamil untuk terus tumbuh, belajar, dan berkembang.

Selain itu, Gita menekankan, bila seluruh rantai pasokan program MBG dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat luas, akan menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian dan UMKM.

“Negara-negara yang telah meningkatkan program pemberian makanan di sekolah telah menyaksikan peningkatan kehadiran di sekolah, hasil belajar yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih sehat.,” paparnya.

“Dan program makanan yang dirancang secara berkelanjutan juga menghasilkan nilai bersama di seluruh perekonomian melalui pengadaan dari petani dan UMKM,” tegas Gita.

Ia pun menegaskan, PBB sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui MBG sebagai landasan kerangka kerja sama. Badan-badan PBB pun ia sebut telah bekerja sama erat dengan Bappenas, BGN, dan kementerian terkait, serta pemerintah daerah untuk memperkuat program MBG.

Misalnya, UNICEF mengembangkan pedoman dan standar nasional, mendukung optimalisasi pangan, melatih staf dapur, menguji model terpadu untuk pemberian makan bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui di daerah terpencil, memperkuat kualitas pencucian di dapur, dan mendukung pusat keunggulan nasional yang mendokumentasikan praktik terbaik.

WFP atau World Food Programme menyediakan keahlian operasional dalam rantai pasokan, menghubungkan petani dengan dapur MBG. UN Global Pulse menggunakan citra satelit untuk penargetan, perencanaan, dan alokasi sumber daya bagi program MBG.

WHO memastikan keterkaitan keamanan pangan antara MBG dan layanan kesehatan esensial. FAO mendukung sumber pangan lokal, menghubungkan petani dengan dapur MBG.

IFAD atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural pun ia sebut telah membangun kapasitas petani kecil untuk memasok pangan bergizi yang diproduksi secara lokal dalam skala besar.

“PBB sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Presiden, dengan MBG sebagai landasan kerangka kerja sama kami,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Gita turut memberikan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pemerintah untuk memperkuat program MBG, berdasarkan pengalaman yang ia klaim diperoleh dari hasil melihat langsung praktik pelaksanaan MBG di lapangan.

Rekomendasi pertama ialah terkait dengan perlunya mengintegrasikan pangan lokal yang diproduksi untuk membangun sistem pangan yang tangguh.

Kedua, pentingnya mengurangi lembah makanan dengan mengintegrasikan bank makanan ke dalam program MBG. Ketiga, ialah memperkuat peran masyarakat dalam program MBG, bukan segelintir orang tertentu saja.

“Jika kita meningkatkan inisiatif terpadu tentang pangan lokal dan nol sampah sambil memperkuat rasa kepemilikan masyarakat, kita akan mewujudkan keberlanjutan di sini,” paparnya.

(arj/haa)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

Pemerintah Salurkan MBG, Ini Sasarannya

19/11/2025 13:05
Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

JAKARTA – Rusia mengatakan pada Hari Selasa, adopsi resolusi rancangan Amerika Serikat tentang Jalur Gaza oleh Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan keputusan hukum internasional tentang pembentukan Negara Palestina.

Dewan Keamanan pada Hari Senin mengadopsi resolusi yang membentuk Dewan Perdamaian transisi dan memberi wewenang kepada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.

Keduanya akan beroperasi di Gaza hingga 31 Desember 2027, dengan ketentuan Dewan akan mengambil tindakan lebih lanjut.

Resolusi ini disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Tiongkok abstain.

Menanggapi keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan resolusi tersebut tidak memberikan Dewan Keamanan “hak prerogatif yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan.”

Dalam siaran pers, Kementerian Luar Negeri Rusia berargumen, resolusi tersebut bertentangan dengan “keputusan hukum internasional yang diakui secara umum yang mengatur pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan bersebelahan secara teritorial di dalam perbatasan tahun 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel,” melansir Anadolu 19 November.

Mencatat bahwa Rusia abstain dalam pemungutan suara hari Senin, dengan mempertimbangkan posisi Otoritas Palestina (PA) dan negara-negara Arab dan Muslim yang mendukung resolusi tersebut, pernyataan tersebut lebih lanjut menyatakan, abstain itu bertujuan untuk “menghindari terulangnya kekerasan dan aksi militer di Gaza.”

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, perang di Gaza dapat dihentikan lebih awal jika Washington tidak menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, dan mencatat hal tersebut (veto AS) telah dilakukan enam kali selama dua tahun terakhir.

“Hal utama saat ini adalah bahwa keputusan ini tidak menjadi kedok untuk eksperimen yang tidak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, dan tidak berubah menjadi putusan akhir tentang hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, atau aspirasi rakyat Israel untuk keamanan dan koeksistensi damai di kawasan tersebut,” jelas kementerian.

Sebelumnya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Duta Besar Vasily Nebenzya menjelaskan abstainnya Moskow dengan mengatakan, hal itu dilakukan karena rencana tersebut mengesampingkan partisipasi Palestina.

“Tidak ada kejelasan dalam draf mengenai jadwal pengalihan kendali atas Gaza kepada Otoritas Palestina, juga tidak ada kepastian mengenai Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, yang akan dapat bertindak sepenuhnya secara otonom, tanpa memperhatikan posisi dan pendapat Ramallah,” ujarnya kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara.

Diketahui, Konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menewaskan 1.200 orang dan 251 lainnya disandera, menurut perhitungan Israel, dikutip dari Reuters.

Sementara itu, sejak Oktober 2023, hampir 69.500 warga Palestina telah tewas – kebanyakan perempuan dan anak-anak – dan lebih dari 170.700 orang terluka agresi Israel yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

19/11/2025 10:43
10 DK PBB Setujui Ide Trump, Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Tunggu Titah Prabowo Nasional

DK PBB Setujui Ide Trump, Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Tunggu Titah Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan bahwa pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan merespons Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di
Gaza
dengan pengerahan pasukan internasional.
“Seluruh keputusan tetap berada pada arahan Presiden,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025).
Hanya saja, Rico menekankan bahwa pemerintah Indonesia bersikap siap sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian.
Sambil menunggu keputusan
Prabowo
, pemerintah kini fokus pada penyiapan internal di Kemhan dan TNI, mulai dari pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik dan kemampuan yang diperlukan untuk operasi stabilisasi yang kompleks.
“Menhan juga sudah menegaskan, Indonesia bisa terlibat apabila terpenuhi salah satu dari dua landasan, yaitu adanya mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari Amerika Serikat sebagai pihak yang mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional di bawah rencana yang saat ini sedang dibahas,” kata dia.
Di sisi lain, Rico mengonfirmasi bahwa belum ada penetapan jadwal pemberangkatan
pasukan perdamaian
ke Gaza.
“Walaupun PBB sudah mengadopsi resolusi yang membuka peluang pengerahan pasukan internasional, keputusan politik nasional tetap menjadi faktor penentu,” ucap Rico.
Oleh karena itu, seluruh mekanisme dan rencana sementara masih dibahas secara internal di Kemenhan dan TNI sambil menunggu keputusan Prabowo terkait waktu, bentuk kontribusi, dan skema keterlibatan Indonesia.
Dewan Keamanan PBB
pada Senin (17/11/2025) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza.
Langkah ini dinilai krusial karena menegaskan dukungan internasional untuk menstabilkan Gaza setelah dua tahun perang.
Resolusi yang diajukan AS mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza, menyetujui pembentukan otoritas transisi di bawah pengawasan pemerintahan Trump, serta membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan.
Pemungutan suara ini memberi dukungan internasional bagi rencana gencatan senjata 20 poin Trump dan memperkuat momentum gencatan senjata rapuh yang sebelumnya dimediasi Washington bersama sejumlah sekutu.
Keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi upaya AS menguraikan masa depan Gaza setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar wilayah dan menewaskan puluhan ribu orang.
Resolusi ini mengatur pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi yang akan dipimpin Trump, namun struktur lengkapnya belum dibentuk.
Mandat luas diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, dan melaksanakan demiliterisasi, dengan otorisasi yang berlaku hingga akhir 2027.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/11/2025 09:06
Kemhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza setelah dapat lampu hijau PBB

“Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden,”

Morowali (ANTARA) – Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kolonel (Arm) Rico Sirait mengatakan TNI siap mengirimkan personel ke Gaza untuk melakoni misi perdamaian setelah mendapat lampu hijau dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

“Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden,” kata Rico saat dikonfirmasi ANTARA di Morowali, Rabu.

Saat ini, lanjut Rico, TNI masih fokus dalam persiapan pasukan dan ragam logistik yang akan dikirimkan di Gaza.

TNI dan Kementerian pertahanan juga belum menentukan skema pemberangkatan pasukan serta jadwal pengirimannya.

“Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kemhan dan TNI, menunggu keputusan Presiden mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia,” jelas Rico.

Dewan Keamanan PBB, Senin (17/11) mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk ISF di Jalur Gaza. Menurut resolusi tersebut, ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

Pasukan tersebut bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/11/2025 08:15
Beda Janji Bos Bloomberg ke Prabowo dan Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropi sekaligus pemilik media Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan pada Selasa, (18/11/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg saat kunjungan Kepala Negara ke New York disela-sela Sidang Umum PBB beberapa waktu silam.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pertemuan Prabowo dan Michael Bloomberg berlangsung selama tiga jam yang diisi dengan makan siang. Keduanya, kata Rosan, membahas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

“Tadi sambil diskusi. Karena ini kan melanjutkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg,” kata Rosan usai mendampingi Presiden.

Dia menyebut bahwa kedatangan Michael merupakan bagian dari undangan Presiden Prabowo sebelum tokoh tersebut melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Rosan menjelaskan bahwa tahap awal kolaborasi yang dibicarakan akan melibatkan BPI Danantara sebagai mitra utama. Dia juga membenarkan adanya pembahasan mengenai isu konservasi laut.

“Jadi ini tahap awal dan kerja samanya akan lebih banyak dengan Danantara,” ujarnya.

Selain isu ekonomi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resmi.

Michael Bloomberg, yang juga dikenal dengan berbagai inisiatif global di bidang kesehatan publik, turut berbagi pengalaman saat memegang jabatan publik.

Menurut Teddy, Michael Bloomberg turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai Wali Kota New York.

Tidak hanya itu, kedua pihak turut menyinggung peluang kolaborasi di sektor konservasi laut. Seskab Teddy pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg merupakan tahap awal untuk menjajaki peluang kerja sama di sejumlah sektor strategis.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Rubens Bloomberg dalam santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Baru menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi. Diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga adalah bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Itu saja ya,” kata Bahlil kepada wartawan.

Saat ditanya mengenai durasi pertemuan yang mencapai sekitar tiga jam, Bahlil menegaskan bahwa pembicaraan tersebut masih bersifat pengantar dan belum sampai pada tahap kesepakatan konkret.

“Sekarang tadi baru pembukaan, nanti ada pertemuan lanjutan yang akan ditindaklanjuti oleh Danantara. Nanti ditanyakan ke kepala Danantara, sekarang lagi ada pertemuan di Danantara,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pertemuan awal memang tidak langsung menghasilkan proyek. Bahlil juga mengungkapkan bahwa topik seputar hilirisasi dan energi baru terbarukan turut masuk dalam agenda pembicaraan, tetapi detailnya masih dibahas oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

“Ya, konkretnya itu kan baru pertemuan awal, mana ada pertemuan awal langsung konkret? Tetapi arahnya untuk kebaikan, ya,” ucapnya.

Janji Michael Bloomberg ke Jokowi

Berbeda dengan era Prabowo, Michael Bloomberg ternyata belum pernah menginjakkan kaki di Istana Negara saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Namun setelah lengser dari kursi RI 1, Jokowi ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy.

Bloomberg New Economy mengumumkan pembentukan jajaran dewan pada April 2025 lalu melalui situs resminya. Dewan ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia sekaligus Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi.

Dalam jajaran dewan, Jokowi ditunjuk bersama dengan deretan tokoh berpengaruh dunia, seperti Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath, Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Duta Aksi Iklim Singapura Ravi Menon, hingga Co-Founder Moderna sekaligus CEO Flagship Pioneering Noubar Afeyan.

Raimondo dan Draghi bukan nama baru dalam menjembatani kepentingan sektor publik dan swasta. Raimondo, seorang pengusaha, pengacara, sekaligus kapitalis ventura, juga pernah menjabat Gubernur Rhode Island.

Sementara itu, Draghi berpengalaman sebagai bankir investasi, profesor universitas, hingga memegang peran penting di pemerintahan dan lembaga multilateral.

Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael Bloomberg mengatakan Gina Raimondo dan Mario Draghi berpengalaman membawa pemahaman mendalam tentang pasar, dedikasi terhadap kemitraan publik-swasta, serta pengalaman berharga dalam menghadapi masa-masa penuh gejolak.

”Dengan begitu banyak kekuatan yang kini mengubah arah ekonomi global—dari pergeseran politik dan perdagangan, percepatan perubahan iklim, hingga lompatan teknologi kecerdasan buatan—misi Bloomberg New Economy menjadi semakin vital,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/9/2025).

Jokowi pun buka suara terkait penunjukan dirinya sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy, baru-baru ini.

“Pada awal Januari 2025 saya mendapatkan tawaran itu, kemudian akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg diberikan ucapan ya selamat begitu, sudah masuk ke Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy,” ujar dia, Jumat (26/9/2025) dilansir dari Solopos.

Jokowi mengatakan Dewan tersebut akan membahas mengenai sejumlah tantangan ekonomi ke depan.

“Di sini nanti akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ya mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa,” urai dia.

Salah satunya soal intelligence economy yang dinilai Jokowi sangat penting lantaran menjadi sebuah proses untuk mengumpulkan sekaligus menilai.

“Kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat, sehingga yang namanya AI, 5G, IOT, itu sangat penting,” kata dia.

19/11/2025 07:43
Kemarin, Prabowo setuju KUHAP hingga TNI cegah tambang ilegal

“Sudah dari kurang lebih menerima 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Yogya, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya,”

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo setuju terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jadi undang-undang, hingga TNI gelar operasi malam untuk mencegah tambang ilegal.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Menkum: Presiden Prabowo setuju RUU KUHAP disahkan jadi undang-undang

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan Presiden Prabowo Subianto setuju agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan menjadi undang-undang (UU).

Adapun RUU KUHAP sudah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU, setelah pembahasan revisinya selesai di Komisi III DPR RI. Supratman menilai RUU KUHAP memuat sejumlah pembaharuan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dengan perkembangan zaman.

“Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Supratman saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Prabowo-Bloomberg diskusikan pendidikan hingga sanitasi Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan miliarder ternama, sekaligus pendiri Bloomberg L.P, Michael Bloomberg dan delegasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dikutip dari unggahan Instagram @sekretariat.kabinet di Jakarta, Selasa, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari dialog Presiden Prabowo dengan Michael Bloomberg saat melakukan lawatan di New York beberapa waktu lalu.

“Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” tulis keterangan akun tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Puan ungkap KUHAP yang baru disahkan sudah dibahas sejak 2023

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disetujui untuk disahkan pada Selasa ini, sudah dibahas oleh Komisi III DPR RI sejak tahun 2023.

Menurut dia, pembahasan RUU tersebut sudah melibatkan banyak pihak untuk memberi masukan sebagai bentuk dari partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

“Sudah dari kurang lebih menerima 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Yogya, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Mabes TNI pastikan seleksi prajurit untuk ke Gaza masih berlangsung

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan saat ini seleksi prajurit untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian ke Gaza masih berlangsung.

“Untuk proses seleksi masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik Pemerintah,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Freddy melanjutkan, proses seleksi meliputi beragam tahapan salah satunya pengalaman prajurit dalam menjalani misi kemanusiaan di dalam maupun luar negeri

Baca selengkapnya di sini.

TNI latihan terjun malam untuk jaga Babel dari praktik tambang ilegal

TNI menggelar latihan terjun malam di Bandara Udara Depati Amir, Bangka Belitung untuk melatih kemampuan dalam menjalankan operasi infiltrasi sekaligus menjaga wilayah Bangka Belitung dari maraknya tambang timah ilegal mencapai sekitar 1.000 titik.

Latihan tersebut dipantau langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta jajaran pejabat TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa mengatakan, latihan ini diikuti oleh Denmatra 1 dan Brigif Para Raider 18/Trisula yang tergabung dalam latihan gabungan (Latgab) TNI.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/11/2025 07:35
Trump Buka-bukaan AS Bisa “Invasi” Negara Ini dalam Perang Terbaru

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan memperluas operasi militernya hingga ke wilayah Meksiko terkait retorika Washington terhadap jaringan kriminal narkoba di Amerika Latin, sebuah langkah yang langsung memicu kekhawatiran terkait hukum internasional dan diplomasi regional.

Menurut laporan Reuters dan NBC, Trump menyampaikan bahwa ia terbuka untuk melancarkan serangan di wilayah Meksiko guna membendung aliran narkoba ke AS.

“Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Tidak apa-apa bagi saya. Saya sudah berbicara dengan Meksiko. Mereka tahu bagaimana posisi saya,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (17/11/2025).

“Kita kehilangan ratusan ribu orang karena narkoba. Jadi sekarang kita telah menghentikan jalur air, tetapi kita tahu semua rute.”

Namun, Trump tidak menjelaskan kapan atau bagaimana operasi tersebut bisa dilakukan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya sudah menyatakan penolakannya terhadap rencana serangan apapun ke wilayah negaranya.

Jeff Garmany, Associate Professor studi Amerika Latin di University of Melbourne, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penolakan dari pemerintah Meksiko mungkin tidak akan terlalu berdampak.

“Ada beberapa hambatan hukum yang menghalangi, sebagian di antaranya bersifat domestik dan sebagian internasional. Ada juga protokol dasar diplomasi internasional yang, meskipun tidak selalu terikat hukum, umumnya dihormati oleh negara-negara anggota PBB,” ujarnya.

“Namun tidak ada hal dalam masa jabatan kedua Trump yang menunjukkan bahwa ia akan mematuhi hukum dan protokol tersebut. Jadi, tidak, saya akan terkejut jika Trump menunggu persetujuan Presiden Sheinbaum bila ia benar-benar ingin melakukan serangan di Meksiko,” imbuhnya.

Pernyataan Trump muncul dua minggu setelah NBC, mengutip dua pejabat pemerintah, melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempersiapkan tahap awal sebuah operasi darat di Meksiko yang akan dijalankan bersama badan intelijen AS. Laporan itu menyebut operasi tersebut akan berfokus pada serangan drone terhadap laboratorium narkoba di Meksiko dan anggota kartel.

Dalam komentarnya di Gedung Putih minggu ini, Trump mengisyaratkan bahwa AS sudah memiliki daftar sasaran spesifik.

“Kita tahu semua rute. Kita tahu alamat setiap gembong narkoba. Kita tahu alamat mereka. Kita tahu pintu depan mereka. Kita tahu segalanya tentang masing-masing dari mereka,” katanya.

Trump menggambarkan situasi tersebut sebagai “seperti perang”, dengan alasan bahwa kartel telah membunuh “ratusan ribu” warga AS melalui narkoba seperti kokain, heroin, metamfetamin, dan fentanil.

Meski demikian, Garmany menilai serangan AS di Meksiko kemungkinan besar akan berdampak kecil mengingat kekuatan kartel di negara tersebut. Pemerintah Meksiko sendiri telah terlibat dalam konflik panjang dan mematikan sejak mendeklarasikan “perang” terhadap narkoba dua dekade lalu.

“Kartel Meksiko adalah salah satu organisasi kriminal terkuat dan paling terorganisasi di dunia. Mereka memiliki sumber daya luas dan posisi geografis unik, berada di antara AS dan Amerika Latin. Melancarkan serangan militer yang ditargetkan akan lebih seperti aksi pencitraan daripada hal lain. Itu tidak akan menghentikan salah satu rantai pasokan ilegal paling menguntungkan di dunia,” katanya.

Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan perintah eksekutif dan celah hukum untuk membenarkan tindakan militer terhadap kartel narkoba tanpa persetujuan Kongres. Termasuk di antaranya penetapan enam kartel sebagai “organisasi teroris asing”, yang memungkinkan Gedung Putih mengklaim serangan militer sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional.

Sejak September, Gedung Putih telah meluncurkan setidaknya 20 serangan terhadap kapal yang disebut membawa narkoba di Karibia dan Pasifik, menewaskan setidaknya 80 orang, meskipun belum ada bukti publik yang disampaikan terkait hubungan para korban dengan kartel seperti Tren de Aragua dari Venezuela.

Pemerintahan Trump menyebut operasi-operasi itu sebagai “konflik bersenjata non-internasional” yang menyasar “narkoteroris” dan “kombatan ilegal”, sebuah konsep yang kontroversial dan pertama kali digunakan di era Presiden George W. Bush dalam “war on terror” untuk membenarkan tindakan terhadap kelompok seperti al-Qaeda.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

18/11/2025 22:00