partai: PBB

Dukungan Demo Tolak Kenaikan PBB di Pati Terus Mengalir, Posko Kebanjiran Donasi Air Mineral

Liputan6.com, Jakarta Rencana unjuk rasa besar-besaran warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menolak kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, ternyata terus mendapat dukungan banyak pihak.

Dukungan ini muncul usai insiden penyitaan Satpol PP terhadap puluhan dos air mineral sumbangan donasi. Dari pantauan Liputan6.com di Posko Aksi 13 Agustus yang berdiri di dekat Kantor Bupati Pati, warga makin antusias menyumbang bantuan logisitik.

Tumpukan kardus berisikan air mineral ditumpuk rapi berjajar di depan Kantor Bupati Pati. Diperkirakan panjangnya mencapai sekitar 35 meter dan tinggi 1 meter.

Salah seorang warga yang berdonasi, Ageng Wahyudi mengaku, dia tergugah untuk berdonasi air mineral untuk persiapan unjuk rasa pada 13 Agustus nanti, karena keberatan dengan kebijakan Bupati Pati.

Apalagi setelah mengetahui kericuhan antara warga penggalang donasi dengan aparat Satpol-PP dan PLT Sekda Pati, Selasa (5/8) kemarin. Ageng semakin simpati dengan rencana menolak kebijakan kenaikan tariff PBB P2 itu.

“Kemarin Aqua-nya diambil (Satpol PP), kita perbanyak lagi. Kita donasi pribadi dan menginginkan pajaknya diturunkan, jadi masyarakat Kajen ingin bergerak untuk Pati yang lebih baik,” ucap Ageng di lokasi posko.

Donatur lainnya, Oky juga tergerak berdonasi sebagai rasa solidaritas terhadap sesama. Dia menyebut bahwa kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen berseberangan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang tidak menentu.

“Memberatkan sekali dalam kondisi ekonomi kayak gini,” ucap Oky.

Sedangkan warga lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Kardi menandaskan, penggalangan donasi persiapan aksi bakal terus dilakukan meskipun di lokasi tersebut digunakan rangkaian Kirab Boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati.

Kardi mengakui sejak adanya insiden penyitaan air mineral oleh Satpol PP, masyarakat Kabupaten Pati semakin antusias memberikan dukungan kepada posko Aksi 13 Agustus.

“Sampai sekarang masyarakat sudah banyak yang tahu (posko di donasi), terlebih sejak adanya kejadian dirampas Satpol PP. Karena mereka (Satpol PP) tidak memberikan surat peringatan terlebih dahulu dan langsung datang mengambil dan merampas,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolresta Pati AKBP Jaka Wahyudi, mengaku sudah mempersiapkan dengan matang untuk pengamanan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan warga Pati pada 13 Agustus mendatang.

“Kami mengimbau aksi-aksi yang dilakukan warga berdampak positif dan kondusif. Selain itu, unjuk rasa berjalan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan,” ujar Jaka Wahyudi.

Terkait jumlah personel pengamanan yang bakal diturunkan, Jaka mengaku sudah mempersiapkannya.

“Kita masih lihat perkembangan dari keterangan panitia penyelenggara unjuk rasa berapa jumlah massa yang akan dilibatkan,” tukas Jaka.

Reporter: Arief Pramono

06/08/2025 19:53
Tak Gentar Didemo Ribuan Massa, Bupati Pati: Saya Tidak Ada Niat Membuat Rakyat Menderita

Bupati Sudewo berjanji memberikan keringanan kepada masyarakat yang merasa keberatan membayar kenaikan iuran PBB P2. Tidak hanya itu, Sudewo siap membebaskan PBB bagi masyarakat Pati yang tak mampu membayar.

”Rencana seperti itu (ada keringanan). Tapi ini biar berjalan dulu nanti akhirnya tahu. Siapa yang berat membayar pajak, kita bebaskan,” ungkap Sudewo.

Bupati Sudewo mengklaim pembayaran PBB-P2 hingga saat ini tidak ada permasalahan. Selain itu, progress pembayaran PBB di Pati sudah mencapai 50 persen.

“Kebijakan kenaikan PBB tak mempengaruhi pembayaran. Pajak sudah berjalan bayarnya. Sudah 50 persen, tak ada masalah soal pembayaran pajak,” tukas Sudewo.

Politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan, kebijakan kenaikan PBB P2 sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurutnya, kenaikan PBB seharusnya dilakukan setiap tiga tahun sekali. Namun di kabupaten Pati sudah selama 14 tahun tarif PBB tidak naik.

”Sesuai UU setiap 3 tahun harus dinaikkan. Ini 14 tahun belum dinaikkan. Kalau kita hitung konsisten sejak itu, (kenaikan) lebih dari 1000 persen,” pungkas Sudewo.

06/08/2025 19:09
Fenomena Rojali, Rohana dan Rohalus, Kadin DKI terjun temui pedagang

Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Fenomena Rojali, Rohana dan Rohalus, Kadin DKI terjun temui pedagang
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 06 Agustus 2025 – 15:36 WIB

Elshinta.com – Fenomena sepinya pusat-pusat perbelanjaan offline seperti Pasar Tanah Abang maupun Blok M di kawasan Jakarta pascamerebaknya penggunaan marketplace di sekitar tahun 2010, Kadin DKI Jakarta di bawah pimpinan Ketua umumnya Diana Dewi merasa terpanggil untuk terjun langsung berdiskusi dengan pengelola maupun perwakilan pedagang.

Menurut Diana Dewi rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana) bahkan rombongan hanya mengelus (rohalus) muncul imbas dari menurunnya daya beli masyarakat sekaligus masifnya pembelian online sehingga pasar offline terdampak relatif lebih sepi.

“Dengan kunjungan ini tentunya kami akan mendengar langsung sebagian pedagang yang telah berteriak mengeluh dan nanti akan ada kebijakan yang berpihak pada teman-teman pedagang. Masukan dari para pedagang nanti akan kami bawa kepada stakeholder terkait yaitu DPRD dan Pemprov DKI Jakarta agar pemerintah segera turun tangan,” ungkap Diana Dewi, Rabu (6/8).

Melihat fenomena sepinya transaksi belanja pada pasar offline yang legendaris seperti Tanah Abang, Pasar Baru, Glodok, Blok M, ITC dan sebagainya, Diana Dewi menambahkan bahwa dunia pasar offline di Indonesia membutuhkan peta jalan transformasi pada sektor ritel dan UMKM.

Adapun empat peta jalan tersebut lanjut Diana meliputi revitalisasi pusat grosir, digitalisasi yang inklusif, pelatihan adaptasi teknologi serta proteksi cerdas terhadap produk dalam negeri.

Saat disinggung revitalisasi seperti apa yang akan disampaikan oleh Kadin DKI pada para stakeholder setelah mendengar masukan dari para pedagang, Diana menegaskan bahwa infrastruktur pada pasar-pasar legendaris yang telah dibangun puluhan tahun silam harus diperbaiki.

“Harus ada magnet atau daya tarik baru yang bisa mendatangkan pembeli datang langsung berbelanja. Hal lainnya adalah PBB yang terus naik dan harus disesuaikan dengan kemampuan bayar pedagang serta tata kelola parkir yang harus terus diperbaiki,” jelas Diana.

Masih cukup banyaknya pedagang yang belum melek teknologi untuk berdagang dengan memanfaatkan marketplace sebagai pasar online, Kadin DKI tandas Diana Dewi akan memberikan pembinaan dan pelatihan digitalisasi.

Pasar Tanah yang merupakan salah satu pasar dengan transaksi terbesar di ASEAN, lanjut Diana, ternyata setelah berkomunikasi dengan perwakilan pedagang masih cukup banyak pedagang yang belum menguasai sepenuhnya cara berdagang online.

“Kadin DKI bersama Pemprov DKI Jakarta akan menggelar semacam pelatihan tentang pentingnya digitalisasi dalam berdagang di era modern. Kami juga mengusulkan agar pemerintah membuat e-commerce sendiri dimana nantinya para pengguna e-commerce tidak terbebani dari potongan harga yang ada setelah pedagang menerima uang dari hasil penjualan” tutup Diana Dewi.

Sumber : Elshinta.Com

06/08/2025 17:41
Bantuan via Udara Tak Cukup Atasi Krisis Kemanusiaan di Gaza

Jakarta –

Merespon krisis kelaparan yang semakin parah di Gaza, Israel mengizinkan beberapa negara menyalurkan paket bantuan melalui udara ke wilayah tersebut. Pada Senin(4/8), pesawat dari Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Jerman, Belgia, dan Kanada menjatuhkan 120 paket bantuan, kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Sehari setelahnya, Israel mengatakan akan membuka kembali jalur masuk barang-barang dagang ke Gaza melalui pedagang lokal untuk mengurangi ketergantungan Gaza pada bantuan kemanusiaan.

Namun, warga Palestina dan organisasi kemanusiaan menyebut bantuan tersebut tidak mencukupi dan terdistribusi dengan buruk.

“Bantuan yang dijatuhkan lewat udara tidak sampai ke siapa pun kecuali mereka yang bisa bertarung untuk mendapatkannya,” kata Diaa al-Asaad, seorang ayah berusia 50 tahun yang mengungsi dengan enam anak di Kota Gaza, yang berbicara dengan DW melalui telepon. Jurnalis asing dilarang masuk ke Gaza.

Beberapa zona khusus penjatuhan bantuan, sulit diakses, jelas al-Asaad, karena terletak di dekat atau di dalam area militer yang dikendalikan Israel, yang dikenal sebagai “zona merah.”

“Kami membutuhkan bantuan yang didistribusikan secara adil kepada seluruh warga, bukan seperti ini,” katanya.

Majed Ziad, seorang warga kamp pengungsi Nuseirat di Gaza, mengungkap hal serupa, “Solusinya bukan dengan melemparkan makanan kepada kami. Orang-orang membutuhkan akses normal dan manusiawi [ke makanan], bukan seperti hewan yang mengejar mangsa di hutan.”

‘Skenario terburuk sedang terjadi’

Klasifikasi Global Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB memperingatkan bahwa “skenario terburuk kelaparan sedang terjadi,” sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat peningkatan tajam angka kematian akibat malnutrisi di kalangan anak-anak bulan lalu.

Israel, yang mengendalikan perbatasan Gaza telah menghentikan masuknya pasokan bantuan makanan sejak awal Maret untuk menekan Hamas, organisasi yang disebut teroris oleh banyak negara. Sejak saat itu penyaluran bantuan didistribusikan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung AS. Ratusan orang tewas di dekat lokasi distribusi tersebut, diduga akibat tembakan Israel.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menyalahkan Hamas yang telah menjarah bantuan tersebut dan menuduh bahwa Israel menyebabkan krisis kelaparan di Gaza.

“Mereka berbohong tentang kami. Mereka mengatakan bahwa kami sengaja membuat anak-anak Palestina kelaparan. Itu adalah kebohongan yang terang-terangan. Sejak awal perang, kami telah membiarkan masuk hampir 2 juta ton makanan,” katanya dalam video yang diunggah di X.

Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, otoritas kesehatan lokal yang dikelola Hamas telah melaporkan lebih dari 60.000 kematian, dengan banyak korban lainnya diperkirakan terjebak di bawah reruntuhan. Otoritas lokal tidak dapat membedakan antara militan Hamas atau warga sipil, sebagian besar korban dilaporkan adalah perempuan dan anak-anak.

Kontroversi jembatan udara

Pada Senin(4/8), seorang perawat di Gaza dilaporkan tewas tertimpa paket bantuan yang dijatuhkan lewat udara.

Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menulis di X bahwa penyaluran bantuan lewat jembatan udara mahal dan kurang efektif dibandingkan pengiriman lewat jalur darat.

“Jembatan udara setidaknya 100 kali lebih mahal daripada truk. Truk dapat mengangkut dua kali lipat bantuan dibandingkan pesawat,” tulisnya.

Dalam kunjungan terbaru ke Israel, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mengakui keterbatasan penyaluran bantuan tersebut, menyerukan Israel untuk membuka jalur darat guna pengiriman bantuan yang efektif.

“Rute darat sangat penting,” katanya. “Di sini, pemerintah Israel memiliki kewajiban untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan dan medis yang cukup untuk melewati dengan aman, sehingga kematian massal akibat kelaparan dapat dicegah.”

Dia mengakui bahwa lebih banyak truk bantuan masuk ke Gaza, tetapi menambahkan “masih belum cukup,” dan menyerukan “perubahan mendasar” dalam kebijakan Israel.

Jeda militer belum sepenuhnya berhasil sampaikan bantuan

Militer Israel mengumumkan jeda militer dan membuka koridor kemanusiaan untuk konvoi bantuan di tiga wilayah Gaza pekan lalu. Namun, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza “masih belum memadai”, konvoi bantuan menghadapi bahaya dan tertunda. Misalnya, pengiriman bahan bakar masuk ke lokasi memakan waktu 18 jam dengan jarak tempuh 24 kilometer.

Banyak warga Palestina tewas di dekat lokasi distribusi GHF atau saat menunggu konvoi bantuan. Truk bantuan seringkali tidak sampai ke penerima yang dituju karena penjarahan, baik oleh warga yang putus asa maupun para pedagang gelap.

Dalia al-Affifi, seorang ibu dua anak di Kota Gaza, mengatakan bahwa sebagian besar bantuan tidak pernah sampai ke masyarakat. Harga barang-barang pokok, seperti tepung melonjak tajam, mencapai 100-120 shekel (470-560 ribu rupiah) per kilogram, harga yang sangat tidak terjangkau bagi banyak orang.

Al-Affifi mengatakan bahwa sebagai seorang perempuan, dia tidak akan mampu berlari lebih cepat dari pemuda-pemuda yang berusaha mendapatkan makanan dari truk bantuan, ia pun takut mengirim anggota keluarganya.

“Adik saya ada di sini, saya tidak ingin dia pergi ke sana dan mempertaruhkan nyawanya.”

Diaa al-Asaad juga kesulitan memberi makan anak-anaknya. Pekan lalu, dia berjalan beberapa kilometer ke arah kawasan Zikim di utara Gaza untuk menunggu truk bantuan PBB lewat. “Saya mencoba mendapatkan tepung, tapi tidak mungkin. Saya berhasil mendapatkan beberapa kaleng kacang dan kacang arab. Saya hanya butuh makanan.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid

Tonton juga video “Kain Kafan Langka, Gaza Menderita di Bawah Genosida” di sini:

(ita/ita)

06/08/2025 16:51
Bupati Pati Sudewo jadi Sorotan Usai Naikkan Pajak 250%, Ini Pengertian hingga Ketentuan PBB-P2 – Page 3

Dalam UU HKPD itu, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Adapun bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

Berdasarkan pasal 38 yang dikecualikan dari objek PBB-P2 antara lain:

a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;

h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dani.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

06/08/2025 15:14
7 Warga Respons Tantangan Demo Bupati Pati soal Kenaikan PBB 250 Persen, Panas Usai Logistik Disita Regional

Warga Respons Tantangan Demo Bupati Pati soal Kenaikan PBB 250 Persen, Panas Usai Logistik Disita
Tim Redaksi
PATI, KOMPAS.com
– Ketegangan terjadi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati dan massa penggalang donasi yang mempersiapkan demonstrasi pada 13 Agustus mendatang.
Aksi ini bertujuan menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Insiden tersebut terjadi pada Selasa (5/8/2025).
Koordinator aksi, Ahmad Husein, terlibat dalam ketegangan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso, serta Plt Kepala Satpol PP Pati, Sriyatun.
Sejak Jumat (1/8/2025), warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu telah mengumpulkan donasi logistik, dengan posko donasi yang terletak di luar pagar Kantor Bupati Pati.
Pada Selasa pagi, ratusan dus air mineral yang terkumpul ditata memanjang hingga hampir menutupi pagar Kantor Bupati.
Namun, Satpol PP Pati meminta agar posko tersebut dipindahkan karena area alun-alun sedang dipersiapkan untuk perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI.
“Aksi ini sudah ada pemberitahuan, tapi kami masih mau diusir. Kalau kami tidak boleh di sini, Sudewo suruh pulang saja. Saya di sini sudah izin,” teriak Husein kepada Sriyatun saat personel Satpol PP mendekati posko donasi.
“Kemarin masyarakat ditantang sama Sudewo, katanya tidak takut didemo 50 ribu orang sekalipun. Makanya saya berani bikin posko donasi di sini, biar dia melihat bahwa masyarakat benar-benar mendukung! Sumbangan segini banyaknya ini dari masyarakat semua,” tegas Husein di hadapan Sriyatun.
Husein dkk pun menyatakan aksi ini muncul dari ketidakpuasan masyarakat yang geram terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo. Husein dkk juga bersikeras tidak akan memindahkan posko sampai terselenggaranya aksi demo 13 Agustus 2025 mendatang.
Adapun sebelumnya, Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 tidak akan berubah, bahkan jika ada 50.000 orang yang berunjuk rasa.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Yayak Gundul (aktivis salah satu ormas di Pati)? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, terus maju,” tegas Sudewo di hadapan wartawan pada 15 Juli 2025.
Sudewo pun menginstruksikan jajaran Pemkab Pati untuk ikut mendukung kebijakan tersebut.
“Saya instruksikan seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Pati tidak boleh ada bargaining (tawar-menawar) apa pun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan, saya tidak akan mundur satu langkah pun,” kata Sudewo.
Ia mengeklaim segala kebijakannya, termasuk dalam hal penyesuaian tarif PBB-P2, adalah yang terbaik demi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pati.
Pernyataan Sudewo pun viral di media sosial.

Sriyatun menilai tindakan Husein dan massa penggalang donasi melanggar peraturan tentang ketertiban umum.
“Langsung di bawah videotron itu tidak boleh. Di Kabupaten Pati ada aturannya,” kata dia.
Ia mengusulkan pemindahan posko dilakukan sementara selama rangkaian kegiatan Hari Jadi Pati berlangsung, namun Husein menolak dan hanya bersedia jika posko dipindahkan ke dalam Kantor Bupati.
Sriyatun sempat memberikan tawaran jika pemindahan posko hanya dilakukan sementara selama rangkaian kegiatan Hari Jadi Pati berlangsung.
Namun, Husein menolaknya dan hanya bersedia geser jika dipindahkan ke dalam Kantor Bupati Pati.
Husein pun mengancam akan membawa massa lebih banyak untuk menduduki Gedung DPRD Pati jika aparat Satpol PP Pati tetap nekat memindahkan logistik hasil donasi masyarakat yang ditumpuk di posko.
Ketegangan memuncak saat Riyoso tiba di lokasi dan memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut tumpukan air mineral hasil donasi ke truk.
“Semuanya masukkan biar tertib ! Ini mengganggu ketertiban umum! Masyarakat terganggu. Kata-katamu itu provokator!” kata Riyoso sambil menunjuk tumpukan dus air mineral.
Husein dan massa menolak tindakan tersebut, yang memicu adu argumen di antara mereka.
Salah seorang pentolan aksi, Supriyono merangsek masuk ke truk Satpol PP Pati dan melemparkan keluar dus-dus air mineral dari bak truk. Dari atas truk, Supriyono juga menghardik Riyoso.
Supriyono terus saja melempar keluar dus-dus air mineral keluar dari bak truk petugas Satpol PP Pati. Beberapa gelas dan botol air mineral berserakan di jalan.
Supriyono pun akhirnya didorong keluar dan truk Satpol PP langsung tancap gas membawa muatan air mineral ke markas mereka.
Supriyono lantas menghampiri Riyoso dengan posisi badan saling menempel.
“Kamu seenakmu sendiri! Tahu nggak kalau kebijakan Sudewo melanggar Perda! Karaoke ilegal melanggar Perda kamu biarkan! Hancurkan! Malah wong cilik kamu injak-injak! Pengecut kamu Riyoso,” teriak Supriyono.
Setelah insiden itu, Husein dan ratusan orang dari Masyarakat Pati Bersatu mendatangi Markas Satpol PP untuk menuntut pengembalian air mineral yang disita.
Husein menegaskan bahwa aksi ini merupakan gerakan murni dari masyarakat, tanpa ada kepentingan politik.
Kuasa hukum massa aksi, Esera Gulo, menegaskan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak sah secara hukum, karena mereka telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah.
“Mulai 1 Agustus sampai hari ini, warga Pati menerima donasi berupa air mineral dan sebagainya kecuali uang. Tiba-tiba Satpol datang menyita, akhirnya warga minta barang dikembalikan. Jelas kalau kami laporkan, ini tindak pidana pencurian. Mereka tidak punya surat tugas, surat penyitaan, akhirnya Satpol PP bersedia mengembalikan barang ke tempat semula,” pungkas Esera Gulo.
Sementara itu, Riyoso menjelaskan bahwa tindakan penyitaan dilakukan untuk mempersiapkan area dan rute Kirab Boyongan Hari Jadi Ke-702 Kabupaten Pati, yang diharapkan dapat berjalan aman dan tertib.
Riyoso juga menegaskan bahwa apa pihaknya lakukan sudah sesuai prosedur, di mana Satpol PP sudah dilengkapi surat tugas resmi.
“Ini, kan, sudah tanggal 5. Tanggal 6–7 Agustus ada acara Kirab Boyongan. Maka tadi kami amankan dan tertibkan dulu. Bukan melarang demo, tapi demi keteraturan tempat dan waktu,” ujar Riyoso.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap dihargai, namun harus dilakukan dengan tertib agar tidak memicu provokasi.
Hingga saat ini, Pemkab Pati mencatat lebih dari 35 desa telah melunasi PBB-nya.
Bagi masyarakat yang merasa keberatan membayar PBB, tersedia mekanisme pengajuan keringanan yang dapat dilakukan secara prosedural.
“Kalau merasa keberatan, bisa mengajukan keringanan dengan kewajaran,” pungkas Riyoso.
Kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 ini diumumkan pada Mei lalu dan tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025.
Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 15:02
Memilukan! 20 Warga Gaza Tewas Tertimpa Truk Bantuan yang Terbalik

Jakarta –

Memilukan! Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan bahwa 20 orang tewas ketika sebuah truk bantuan terbalik menimpa kerumunan pencari bantuan di Jalur Gaza.

“Dua puluh orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka sekitar tengah malam tadi saat sebuah truk yang membawa bantuan terbalik… sementara ratusan warga sipil sedang menunggu bantuan,” kata juru bicara badan tersebut, Mahmud Bassal, kepada kantor berita AFP, Rabu (6/8/2025).

Bassal mengatakan bahwa insiden tragis itu terjadi di dekat kamp pengungsi Nuseirat, ketika truk tersebut melaju di jalan tidak aman, yang sebelumnya telah dibombardir Israel.

Militer Israel mengatakan kepada AFP bahwa mereka sedang menyelidiki laporan tersebut.

Kelompok Hamas menuduh Israel memaksa para pengemudi truk untuk mengambil rute berbahaya guna mencapai pusat distribusi bantuan, dan “dengan sengaja merekayasa… kelaparan dan kekacauan.”

“Israel memaksa para pengemudi untuk melewati rute yang penuh sesak dengan warga sipil yang kelaparan, yang telah menunggu selama berminggu-minggu untuk mendapatkan kebutuhan paling dasar,” kata kantor media Hamas dalam sebuah pernyataan.

“Hal ini sering mengakibatkan kerumunan orang yang putus asa mengerumuni truk,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sedikitnya 1.373 warga Palestina tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak akhir Mei. Sebagian besar kematian itu disebabkan oleh militer Israel.

Angka yang dilaporkan kantor HAM PBB itu, seperti dilansir AFP, tercatat sejak akhir Mei yang mengindikasikan momen ketika kelompok Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel, memulai penyaluran bantuan kemanusiaan yang kontroversial di Jalur Gaza.

Penyaluran bantuan oleh GHF itu dilakukan tanpa kerja sama dengan PBB, yang mencurigai netralitas GHF.

“Secara total, sejak 27 Mei, setidaknya 1.373 warga Palestina tewas saat mencari makanan; sekitar 859 orang di antaranya (tewas) di sekitar lokasi (pusat distribusi bantuan yang dikelola GHF) dan 514 orang lainnya (tewas) di sepanjang rute konvoi bantuan makanan,” kata kantor badan PBB untuk wilayah Palestina dalam sebuah pernyataan.

“Sebagian besar pembunuhan itu dilakukan oleh militer Israel,” imbuhnya.

Ribuan warga Gaza berkumpul setiap harinya di dekat titik-titik distribusi bantuan di Jalur Gaza, termasuk empat titik yang dikelola oleh GHF, yang operasinya dirusak oleh kekacauan dan hampir setiap hari muncul laporan soal pasukan Israel yang menembaki orang-orang yang menunggu untuk mengambil bantuan.

GHF membantah telah terjadi penembakan fatal di sekitar titik-titik distribusi bantuannya.

Pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap masuknya barang dan bantuan ke Jalur Gaza, sejak dimulainya perang hampir 23 bulan lalu, telah menyebabkan kekurangan makanan dan barang-barang penting, termasuk obat-obatan, pasokan medis, dan bahan bakar, yang diandalkan rumah sakit untuk generator mereka.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

06/08/2025 14:24
Kehebohan Bupati Pati Sudewo yang Viral: Naikkan Pajak 250 Persen Hingga Pernah Undang Trio Srigala

Sebelum heboh kenaikan PBB, Sudewo pernah viral karena mengundang grup musik Trio Srigala saat agenda resmi yang diselenggarakan Pemkab Pati, Jawa Tengah. Banyak warganet mengecam aksi artis dangdut yang goyang erotis saat acara formal yang bertempat di Pendopo Kabupaten Pati.

Dalam video viral, tampak ketiganya bergoyang erotis di atas panggung yang berdiri di dalam Pendopo Kabupaten Pati. Tampak pula seorang pria memberikan saweran secara langsung kepada Trio Srigala saat aksi tersebut berlangsung, di sela sela acara penyerahan badan hukum dan akta Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pati, Senin (9/6/2025) lalu.

Banyak warganet yang mengkritik penampilan tersebut karena dianggap tidak pantas untuk dilakukan dalam sebuah acara resmi pemerintahan, terlebih lagi di lokasi formal seperti Pendopo Kabupaten.

Teguh Bandang Waluyo, salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati, juga memberikan tanggapan tajam mengenai hal ini. Ia menyayangkan aksi goyangan erotis yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Trio Srigala di Pendopo Kabupaten Pati.

“Terkait Trio Srigala rasanya tidak elok di Pendopo kegiatan seperti itu. Tapi saya meyakini itu tidak ada perintah dari pak Bupati, tidak disengaja,” ungkap Bandang kepada wartawan.

Menanggapi penampilan Trio Srigala yang menimbulkan kontroversi saat tampil di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo menyatakan bahwa ia merasa terkejut dan menyesali insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa jenis penampilan seperti itu tidak seharusnya terjadi di lingkungan pemerintahan.

Sudewo telah memberikan teguran langsung kepada manajemen dan artis setelah acara selesai. Ia menjelaskan bahwa penampilan Trio Srigala dengan gerakan yang heboh dianggap tidak etis oleh masyarakat, terutama karena dilakukan di hadapan pejabat dalam acara resmi di Pendapa Kabupaten Pati.

“Iya, saya minta maaf atas atraksi yang dilakukan tiga Serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu,” ungkap Sudewo dalam pernyataan tertulis yang diterima Liputan6.com, pada Senin (16/6).

Menurut Sudewo, atraksi goyangan yang dilakukan oleh Trio Srigala terjadi secara spontan. Ia juga mengaku terkejut dengan gerakan atraktif yang ditampilkan oleh grup penyanyi dangdut tersebut.

“Itu memang tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya, pasnya di luar Pendopo Kabupaten. Dengan kejadian ini, saya minta maaf,” jelasnya.

06/08/2025 12:27
1 Profil Sudewo, Bupati Pati yang Tantang 50.000 Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen Regional

Profil Sudewo, Bupati Pati yang Tantang 50.000 Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen
Penulis
PATI, KOMPAS.com
– Bupati Pati, Sudewo, tengah jadi perbincangan setelah pernyataannya menantang aksi unjuk rasa warga viral di media sosial.
Dalam video yang beredar di media sosial, Sudewo menyatakan tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo, dikutip Rabu (6/8/2025).
Pernyataan ini menyulut reaksi keras dari masyarakat.
Ribuan warga dikabarkan akan turun ke jalan dalam demonstrasi akbar pada 13 Agustus 2025, menolak kenaikan pajak yang dianggap memberatkan.
Sudewo lahir di Pati, 11 Oktober 1968, dan merupakan politikus senior di Jawa Tengah.
Ia menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993, lalu melanjutkan studi magister di bidang Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Karier profesionalnya diawali sebagai karyawan di PT Jaya Construction (1993–1994), lalu menjadi pegawai proyek Departemen Pekerjaan Umum di Bali.
Ia diangkat sebagai PNS tahun 1997 dan sempat bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar sebelum memutuskan untuk berwiraswasta.
Sudewo pertama kali masuk dunia politik melalui Partai Demokrat, dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013.
Setelah sempat vakum, ia kembali ke Senayan pada Pemilu 2019 lewat Partai Gerindra.
Di partai besutan Prabowo Subianto itu, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra hingga sekarang.
Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo bersama pasangannya Risma Ardhi Chandra memenangkan kontestasi dan resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati.
Sebelumnya, ia pernah mencalonkan diri di Pilkada Karanganyar 2002, namun belum berhasil.
Selain aktif di parlemen dan pemerintahan, Sudewo juga punya rekam jejak organisasi yang panjang, di antaranya:
Di awal kepemimpinannya sebagai Bupati Pati, Sudewo mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kenaikan PBB ini diumumkan Sudewo dalam rapat bersama para camat dan anggota PASOPATI di Kantor Bupati Pati pada Minggu (18/5/2025),
“Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo, dikutip dari situs resmi Humas Pati, Selasa (5/8/2025).

Menurut Sudewo, tarif PBB di Kabupaten Pati selama ini tidak pernah disesuaikan sejak 14 tahun terakhir.
Akibatnya, penerimaan daerah dari sektor pajak tergolong rendah, bahkan tertinggal dari kabupaten-kabupaten tetangga.
“PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara,” kata Sudewo.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 12:10
Suasana Batin Warga Pati Usai Bupati Naikkan PBB 250%: Pemerasan kepada Rakyat Kecil

Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikan pajak PBB hingga 250% menuai protes keras dari masyarakat. Puncaknya ada insiden adu mulut antara massa dengan pejabat dan aparat Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terjadi di kawasan Alun-Alun Pati.

Ketegangan ini bermula saat massa sedang menggalang donasi dana untuk persiapan unjuk rasa penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, pada Selasa (5/8/2025).

Rencananya, aksi demo menolak kebijakan Bupati Pati ini digelar 13 Agustus 2025 mendatang. Untuk menarik simpati pengguna lalu lintas yang melintas di kasawan Alun-alun Pati, mereka mendirikan posko penghimpunan donasi di luar pagar sebelah barat Kantor Bupati Pati.

Selain itu, membentangkan spanduk dan kotak kardus berisi ajakan donasi di depan sebuah mobil ambulan yang terparkir. Mereka juga memajang tumpukan kardus berisi air mineral di pinggir jalan.

Aparat Satpol PP mndatangi posko dan meminta agar aksi penggalangan dana tersebut dipindahkan ke lokasi lainnya. Alasannya, kawasan Alun-alun Pati akan digunakan untuk rangkaian acara perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI.

Satpol PP Pati pun berupaya menertibkan kegiatan itu. Aparat Satpol PP kemudian membawa kardus air mineral hasil donasi ke dalam truk milik aparat penegak Perda di Kabupaten Pati ini.

Praktis aksi sepihak yang dilakukan Satpol PP, memicu ketegangan di antara mereka. Karena emosi, koordinator massa aksi, Supriyono pun bergerak cepat menaiki truk Satpol PP dan mengeluarkan kardus-kardus air mineral hasil donasi.

Mendengar aksi ribut-ribut itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Riyoso dan Plt. Kepala Satpol PP Pati Sriyatun, mendatangi lokasi.

Karena tak terima kegiatannya dibubarkan, Ahmad Husein pun emosi. Ia saling tantang dan adu mulut dengan Plt Sekda Pati, Riyoso. Video ketegangan itu pun menyebar luas dan jadi bahan perbincangan hangat di masyarakat, sehingga isu soal kenaikan pajak PBB hingga 250% menuai sorotan publik secara nasional, bukan hanya di Pati.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo dalam keterangan resminya mengatakan, PBB Pati tidak pernah naik selama 14 tahun terakhir. Padahal, pihaknya tengah berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti salah satunya pembenahan RSUD RAA Soewond

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” katanya.

Sudewo kemudian membandikan PBB Kabupaten Pati yang hanya sebesar Rp29 miliar, sedangkan di Jepara yang menurutnya lebih kecil wilayahnya punya pendapatan dari PBB hingga Rp75 miliar.

“Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu Rp50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus Rp50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus,” ujar Sudewo.

Bambang Riyanto, seorang Pengacara Publik di Pati saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Rabu (6/8/2025) mengatakan, kebijakan menaikan pajak PBB 250% disebutnya sebagai kebijakan yang tidak kreatif dan cenderung membebani masyarakat.

“PAD tahun 2024 kurang lebih Rp29 miliar dan pada tahun 2025 menjadi Rp70-an miliar, memang dari sudut pandang pemasukan akan bertambah, tapi kurang tepat kalau saat sekarang (PBB dinaikan hingga 250%), karena cari kerja susah, pertanian dan perkebunan yg menjadi sektor utama penghidupan warga pati kurang di perhatikan,” katanya.

Bambang juga menyoroti pemda Pati yang tidak melirik atau mencari PAD dari sektor lainnya, seperti pariwisata, mengingat Pati punya potensu wisata alam dan wisata buahnya.

“Itu bisa menambah PAD dan membantu masyarakat,” katanya, sambil menyebutkan kebijakan menaikan pajak hingga 250% sebagai mencari tambahan pemasukan dengan cara yang paling mudah, tapi tidak memikirkan kondisi masyarakat.

Intinya, kata Bambang, masyarakat sangat keberatan dengan kebijakan kenaikan PBB. “Saat saya ketemu dan mendampingi masyarakat pinggiran seperti di Tumpang Desa Porangparing, mereka merasa ini seperti pemerasan kepada rakyat kecil,” katanya.

06/08/2025 12:03