Xcloud.id

partai: PBB

  • Israel Mau Caplok Wilayah Gaza, Pakar Beri Saran Ini untuk Diplomasi RI

    Israel Mau Caplok Wilayah Gaza, Pakar Beri Saran Ini untuk Diplomasi RI

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berencana menguasai wilayah Gaza. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah menilai Indonesia bisa melakukan koordinasi dengan perkumpulan negara yang mendukung Palestina.

    “Bagi Indonesia, yang dapat dilakukan adalah berkinerja bersama OKI, GNB, dan Liga Arab, dan sesama negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, guna merancang sebuah resolusi yang sangat kuat di Majelis Umum PBB,” kata Rezasyah kepada wartawan, Sabtu (9/8/2025).

    “Intinya, menghindarkan dunia dari kehancuran akibat tingginya potensi Israel menggunakan senjata nuklir. Berkinerja dengan E.10, yakni 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, guna juga merancang sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB,” tambahnya.

    Selanjutnya, Rezasyah juga menilai PBB seharusnya dilakukan reformasi agar tidak mudah diperalat Amerika Serikat (AS) dan Israel. Keanggotaannya, katanya, harus diisi negara-negara yang bisa mewakili masing-masing kriteria umat di dunia.

    “Karena itu, Dewan Keamanan hendaknya diperluas keanggotaannya, dengan memasukkan negara-negara kunci,” katanya.

    Sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer “mengambil alih kendali” Kota Gaza. Demikian disampaikan kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat (8/8).

    Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran”, demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    Kabinet keamanan–dengan suara mayoritas–mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    “Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    (azh/rfs)

  • 9 5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi Nasional

    9 5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi Nasional

    5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).
    Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya usai serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra), Jakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis (7/8/2025).
    Di antaranya, Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.
    “Menetapkan lima orang tersangka sebagai berikut: ABZ (Bupati Kolaka Timur Abdul Azis), ALH (Andi Lukman Hakim), AGD (Ageng Dermanto), DK (Deddy Karnady), AR (Arif Rahman),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Sabtu (9/8/2025).
    Bupati Kolaka Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto selaku tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sementara itu, para tersangka pemberi suap, yakni Deddy Karnady dan Arif Rahman, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Proyek Peningkatan RSUD Kolaka Timur dari Tipe C ke B senilai Rp126,3 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.
    Kasus ini bermula pada Desember 2024, ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengundang lima konsultan perencana untuk membahas Basic Design RSUD. Proyek ini ditangani oleh Nugroho Budiharto.
    Sebulan kemudian, yakni pada Januari 2025, berlangsung pertemuan antara Pemkab Kolaka Timur dan Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang.
    Dalam pertemuan ini, Ageng Dermanto selaku PPK diduga memberikan uang kepada Andi Lukman Hakim, pejabat Kemenkes.
    Tak lama setelah itu, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bersama sejumlah pejabat daerah berangkat ke Jakarta.
    Mereka diduga mengatur agar PT PCP memenangkan lelang proyek RSUD Kolaka Timur yang sudah diumumkan di laman LPSE.
    “Pada Maret 2025, Ageng Dermanto selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan PT PCP senilai Rp 126,3 miliar,” kata Asep.
    Pada April, Ageng memberikan Rp 30 juta kepada Andi Lukman di Bogor.
    Lalu pada periode Mei-Juni, PT PCP melalui Deddy Karnady juga menarik dana Rp 2,09 miliar, lalu menyerahkan Rp 500 juta kepada Ageng di lokasi proyek.
    Lalu Abdul Azis dan Ageng meminta
    commitment fee
    sebesar 8 persen kepada PT PCP. “Saudara ABZ dengan saudara AGD mintanya 8 persen. Yaitu kira-kira sekitar Rp9 miliar lah,” kata Asep.
    Selanjutnya, pada Agustus 2025, Deddy Karnady melakukan penarikan cek Rp1,6 miliar dan diserahkan kepada Ageng.
    Uang tersebut oleh Ageng diserahkan kepada Yasin selaku staf dari Abdul Azis.
    “Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Sdr. ABZ (Abdul Azis) yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Sdr. ABZ,” ujarnya.
    Asep menyebut Deddy Karnady juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp200 juta yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng.
    Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp3,3 miliar.
    “Tim KPK kemudian menangkap Sdr. AGD (Ageng Dermanto) dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 200 juta yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari
    commitment fee
    sebesar 8 persen atau sekitar Rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp126,3 miliar,” ujar Asep.
    Abdul Azis menjadi kepala daerah pertama hasil pilkada 2024 yang menjadi tersangka korupsi.
    Diketahui, Abdul Azis baru menjabat lima bulan sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.
    Abdul Azis memenangkan pilkada bersama pasangannya, Yosep Sahaka.
    Keduanya diusung dan didukung oleh NasDem, PAN, dan PBB.
    Selain itu, Abdul Azis merupakan salah satu bupati yang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah berkoordinasi dengan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka terkait kasus hukum yang menjerat Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
    Wakil Bupati Kolaka Timur, Yosep Sahaka, dimungkinkan bakal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka.
    “Kalau yang bersangkutan langsung ditahan, Wakil Bupati (akan jadi Plt) akan dikeluarkan surat dari Gubernur, dan dari saya juga akan menyampaikan untuk wakilnya menjadi Plt,” tuturnya.
    Tito mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku.

    Dia juga menyampaikan, Kemendagri telah melakukan pencegahan terkait praktik korupsi di pemerintahan daerah.
    “Saya kira sudah berkali-kali dalam banyak sekali sudah, apa namanya itu, langkah-langkah untuk pencegahan yang dilakukan, termasuk di antaranya kegiatan-kegiatan penjelasan, pengarahan, membuat sistem monitoring center bersama KPK dilakukan,” ucapnya.
    “Tapi kadang-kadang saja ada oknum yang, oknum dalam petik ya, yang melakukan pelanggaran,” tandasnya.
    Dilansir dari laman Kabupaten Kolaka Timur, Abdul Azis lahir pada 5 Januari 1986 di Kabupaten Enrekang, Sulsel. Ia merupakan lulusan Diktukba Polri SPN Batua pada 2004.
    Abdul Azis adalah mantan anggota kepolisian dengan pangkat terakhirnya adalah Aipda atau Ajun Inspektur Polisi Dua.
    Abdul Azis juga mengenyam pendidikan S1 di Universitas Sulawesi Tenggara dan lulus pada 2016. Di universitas yang sama, ia juga mengambil S2 dan lulus pada 2023.
    Sebelum menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur untuk periode 2024-2029, ia merupakan Wakil Bupati Kolaka Timur pada 24 Agustus 2022 hingga 27 November 2023.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 28 Maret 2024, total kekayaannya sebesar Rp 7.217.149.804.
    Aset terbesar ada di tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 5,9 miliar. Tanahnya tersebar di Kota Kendari dan Kota Mamuju.
    Abdul Azis memiliki aset kendaraan senilai Rp 900 jutaan, terdiri dari mobil Toyota Hilux (Rp 400.000.000), mobil Toyota Venturer (Rp 400.000.000), motor KTM 85 SX (Rp 101.000.000), dan motor Yamaha BJ8 (Rp 13.000.000).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat

    Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat

    Mendagri Tito Karnavian minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat sikapi kebijakan Bupati Pati di Denpasar, Jumat 8/8/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dalam membuat kebijakan mempertimbangkan aspek sosial agar lebih pro rakyat.

    Hal ini disampaikan Tito di Denpasar, Jumat (8/8), menyikapi kejadian di Pati, Jawa Tengah, dimana Bupati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen yang menurutnya tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

    “Saya minta kepala daerah lain dalam membuat kebijakan-kebijakan jangan hanya melihat aspek normatif hukum, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial, dampaknya ke masyarakat gimana,” kata dia.

    Diketahui kenaikan pajak yang ditujukan untuk pembangunan di daerah tersebut akhirnya dibatalkan, namun Sadewo mengatakan pembatalan kenaikan pajak berimbas pada ditundanya sejumlah pembangunan.

    Mendagri Tito kemudian mengingatkan kepala daerah lain bahwa meskipun retribusi yang hendak dipungut digunakan untuk mendukung pendapatan asli daerah, tidak berarti menyamaratakan kemampuan masyarakat di dalamnya.

    “Jangan disamaratakan, ada masyarakat yang mampu, ada juga yang tidak mampu, kenaikan Rp10.000-Rp15.000 itu berarti bagi masyarakat yang tidak mampu,” ujarnya.

    “Jadi, saya minta mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya tolong lah dalam membuat kebijakan itu betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial kemampuan masyarakat,” sambungnya.

    Mantan Kapolri itu mengingatkan bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pemerintah sedang gencar menjalankan program-program pro rakyat, sehingga semestinya kepala daerah juga melakukan yang sama.

    “Bapak Presiden kita lihat, hari ini rapat koperasi desa ini, lalu makan bergizi gratis, sekolah rakyat, itu semua program menunjukkan pemimpin kita pro rakyat, jangan kita membuat kebijakan yang kemudian membuat rakyat semakin sulit,” kata Tito Karnavian.

    Terhadap Bupati Pati sendiri, sebelum akhirnya siang tadi kebijakan kenaikan pajak itu dicabut, Kemendagri sudah sempat turun mencari tahu substansi dari kebijakan yang dibuat.

    Mendagri Tito juga sudah berpesan ke Bupati Pati agar dalam membuat kebijakan betul-betul mempertimbangkan kemampuan rakyat, bukan justru membebani, seperti bagaimana pemerintah pusat membuat kebijakan-kebijakan saat ini.

    Setelah ini Tito berharap masyarakat Pati tenang dan kembali melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasa, sang bupati pun sudah memastikan akan mengevaluasi diri.

    “Setelah dicabut otomatis saya berharap masyarakat juga tenang, kemudian bekerja seperti biasa dan saya kira pak bupatinya juga sudah mempertimbangkan semua masukan, mari kita bekerja sama lagi,” ujar Mendagri.

    Sumber : Antara

  • BPS Dilaporkan ke PBB soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

    BPS Dilaporkan ke PBB soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen (year on year/yoy) pada triwulan II 2025. Data ini pun diragukan oleh sejumlah pihak karena tidak sejalan dengan kondisi riil di Indonesia.

    Salah satu pihak yang meragukan data tersebut adalah Center of Economic and Law Studies (CELIOS). CELIOS bahkan sampai menyurati badan statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

    Simak berita lainnya seputar pihak yang meragukan data BPS.

  • Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

    Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang sempat menuai keberatan warga. 

    Sudewo menegaskan tarif PBB-P2 akan kembali seperti periode 2024 sehingga selisih pembayaran akan dikembalikan kepada warga.

    Dikutip melalui laman humaspati, keputusan ini diumumkan langsung di Pendopo Kabupaten Pati, didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati pada Jumat (8/8/2025).

    “Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa,” jelas Sudewo.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pembatalan dilakukan untuk menjaga keamanan, kondusifitas, serta mendukung kelancaran perekonomian dan pembangunan daerah. 

    Namun, keputusan ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek yang telah direncanakan dalam perubahan anggaran 2025. 

    “Beberapa pekerjaan infrastruktur jalan, permintaan dari kepala desa, hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda. Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” ujarnya.

    Sudewo menepis anggapan bahwa penataan alun-alun memiliki muatan politik.

    “Ini bukan karya saya, ini tinggalan lama. Tidak ada motivasi politik, murni pembenahan fasilitas,” tegasnya.

    Dia juga meluruskan bahwa “Pati Mutiara” hanyalah tema Hari Jadi Pati, sedangkan slogan resmi Kabupaten Pati tetap “Bumi Mina Tani.”

    “Yang penting kita tetap kompak, solid, dan gotong royong membangun Pati demi Pati yang maju,” pungkas Sudewo.

  • Ragukan Data Ekonomi BPS, Lembaga Ini Kirim Surat ke PBB Minta Investigasi

    Ragukan Data Ekonomi BPS, Lembaga Ini Kirim Surat ke PBB Minta Investigasi

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Surat itu dilayangkan karena data pertumbuhan kuartal II 2025 yang dirilis BPS menimbulkan indikasi adanya perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia.

    Salah satunya, terkait dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB).

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, inisiasi tersebut menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. “Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year,” kata Bhima, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    CELIOS pun mencoba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, lalu menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurut Bhima, PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

    Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

    “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ujar Bhima.

    Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar menambahkan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

    “Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

    Dengan data yang tidak akurat, lanjut Media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha. investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.

    CELIOS berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya kuartal II 2025. CELIOS juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS.

    “Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Media.

    Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda juga mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada anomali yang terjadi terkait dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal.

    “Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri. Triwulan I 2025 saja hanya tumbuh 4,87% year-on-year (YoY), jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%.” Jelas Huda.

    Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

    “Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” ujarnya lagi.

    (acd/acd)

  • Bupati Pati Sudewo Akhirnya Cabut Aturan Kenaikan Pajak PBB 250 Persen, Alasannya Simpel

    Bupati Pati Sudewo Akhirnya Cabut Aturan Kenaikan Pajak PBB 250 Persen, Alasannya Simpel

    Politikus Gerindra ini menjelaskan, pembatalan kenaikan PBB-P2 250 persen itu memicu dampak pada tertundanya beberapa rencana pembangunan yang masuk dalam perubahan anggaran tahun 2025.

    Sejumlah rencana pekerjaan infrastruktur jalan, permintaan dari kepala desa, hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda.

    “Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” tukasnya.

    Sudewo menegaskan, pembenahan Alun-alun Kembang Joyo murni untuk perbaikan fasilitas, bukan untuk kepentingan politik. “Ini bukan karya saya, ini tinggalan lama. Tidak ada motivasi politik, murni pembenahan,” tegasnya.

    Dia juga meluruskan “Pati Mutiara” hanyalah tema Hari Jadi Pati. Sedangkan slogan resmi Kabupaten Pati tetap “Bumi Mina Tani.”

    “Yang penting kita tetap kompak, solid, dan gotong royong membangun Pati demi Pati yang maju,” tutupnya.

  • Akhirnya Bupati Pati Sudewo Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen usai Desakan Masyarakat

    Akhirnya Bupati Pati Sudewo Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen usai Desakan Masyarakat

    GELORA.CO  – Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula naik hingga 250 persen setelah mendapat tekanan dari berbagai elemen masyarakat. 

    Keputusan tersebut disampaikan langsung Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat (8/8/2025) pagi.

    Dalam keterangannya, Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati, Dandim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, menyatakan pembatalan kebijakan ini dilakukan demi menjaga kondusivitas daerah.

    “Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan,” tegas Sudewo.

    Dengan demikian, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati akan kembali menggunakan tarif lama yang berlaku pada tahun 2024. Namun, sebagai konsekuensinya, beberapa proyek strategis terpaksa ditunda pelaksanaannya. Proyek tersebut antara lain revitalisasi Alun-alun Pati dan pembangunan lanjutan RSUD Soewondo.

    Meski kebijakan telah dibatalkan, sejumlah elemen masyarakat tetap berencana menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang.

    Koordinator Lapangan Aksi Teguh Istiyanto mengaku sudah telanjur kecewa dengan sikap Bupati Pati selama polemik kenaikan pajak berlangsung dan akan menggelar aksi agar bupati diganti.

    Sikap berbeda ditunjukkan oleh Joko Waluyo, Kepala Desa Kedalungan. Dia menyambut positif keputusan Bupati yang akhirnya mendengarkan suara rakyat kecil

  • Bupati Pati Naikkan Pajak PBB 250 Persen, Kemenkeu Bilang Begini – Page 3

    Bupati Pati Naikkan Pajak PBB 250 Persen, Kemenkeu Bilang Begini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang mencapai 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Itu kan kewenangan daerah, ya. Jadi, harusnya disesuaikan di level daerah,” kata Anggito dikutip dari Antara Jumat (8/8/2025).

    Meski begitu, Anggito mengaku belum mengetahui secara pasti perihal kebijakan PBB tersebut maupun dampaknya.

    “Saya enggak tahu, ya, persisnya. Karena itu kan dievaluasi sama provinsi, ya. Jadi, provinsinya harus bisa mengevaluasi dulu,” ujarnya. 

    Menurut dia, Kementerian Keuangan tetap berperan dalam evaluasi, akan tetapi itu dilakukan setelah melalui proses di tingkat provinsi.

    “Kalau Kemenkeu, iya (mengevaluasi), tetapi kan harusnya di level provinsi dulu,” ucapnya.

    Anggito menambahkan, penentuan tarif PBB-P2 yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) kabupaten merupakan domain pemerintah setempat. Namun untuk mekanisme evaluasinya tetap berjenjang.

    “Kewenangan itu ada mulai dari kabupaten, lalu ke provinsi. Kalau ada evaluasi dilakukan oleh provinsi, provinsi dilakukan oleh Kemendagri. Nah, kita merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan bersama-sama dengan Kemendagri, ya,” ucap dia.

     

  • Singa Betawi jadi puncak acara HUT RI di Setu Babakan

    Singa Betawi jadi puncak acara HUT RI di Setu Babakan

    Jakarta (ANTARA) – Unit Pengelola Kawasan (UPK) Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, mengatakan drama treatikal “Singa Betawi” menjadi puncak acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.

    “Kami menggelar tampilan pamungkas drama teatrikal sejarah dengan judul Singa Betawi Cahaya Tak Pernah Padam,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Edukasi dan Informasi UPK Setu Babakan Farah Aini Astuti saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Dia menuturkan UPK PBB Setu Babakan akan menampilkan kesenian Singa Betawi sebagai puncak acara perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Sabtu, 16 Agustus 2025 di Amphiteater atau Gedung Serbaguna Setu Babakan.

    Pertunjukan tersebut juga diwarnai dengan rangkaian kegiatan seni samrah, gambang kromong, palang pintu, tanjidor, dan bazaar kuliner.

    “Singa Betawi digelar pada 16 Agustus 2025, dan sebelumnya ada Lomba Permainan Tradisional pada 12-13 Agustus 2025,” ujar Farah.

    Pertunjukan Singa Betawi diharapkan menjadi daya tarik utama bagi pengunjung karena memadukan musik tradisional, gerakan akrobatik, dan simbol-simbol budaya Betawi yang kental.

    Perayaan HUT RI di Setu Babakan digelar setiap tahun sebagai upaya melestarikan dan memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat luas sekaligus mempererat kebersamaan warga dalam suasana kemerdekaan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.