Xcloud.id

partai: PBB

  • 34 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza dalam Sehari

    34 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza dalam Sehari

    Gaza –

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan setidaknya 34 orang tewas akibat tembakan Israel pada hari Sabtu. Lebih lebih dari selusin warga sipil yang menjadi korban sedang menunggu bantuan.

    Dilansir AFP, Minggu (10/9/2025), juru bicara pertahanan sipil Mahmud Bassal mengatakan kepada AFP bahwa sembilan orang tewas dan 181 lainnya luka-luka ketika pasukan Israel menembaki mereka saat mereka berkumpul di dekat perlintasan perbatasan di Gaza utara yang telah digunakan untuk pengiriman bantuan.

    Enam orang lainnya tewas dan 30 lainnya luka-luka setelah pasukan Israel menyerang warga sipil yang berkumpul di dekat titik bantuan di Gaza tengah.

    Bassal mengatakan serangan di Gaza tengah juga mengakibatkan banyak korban. Sementara serangan pesawat tak berawak di dekat kota Khan Yunis di selatan menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai beberapa lainnya.

    Pembatasan media di Gaza dan kesulitan mengakses sebagian besar wilayah tersebut membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan detail yang diberikan oleh pertahanan sipil dan militer Israel.

    Sejak diluncurkan pada akhir Mei, operasinya telah dirusak oleh laporan hampir setiap hari tentang pasukan Israel yang menembaki mereka yang menunggu untuk menerima bantuan.

    Pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan ke Gaza sejak dimulainya perang hampir dua tahun lalu telah menyebabkan kekurangan makanan dan pasokan penting, termasuk obat-obatan dan bahan bakar, yang dibutuhkan rumah sakit untuk menyalakan generator mereka.

    Namun Jumat pagi, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana operasi besar untuk merebut Kota Gaza, yang memicu gelombang kemarahan di seluruh dunia.

    Meskipun mendapat reaksi keras dan rumor perbedaan pendapat dari petinggi militer Israel, Netanyahu tetap teguh pada keputusan tersebut.

    Dalam sebuah unggahan di media sosial Jumat malam, ia mengatakan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Kelompok militan Palestina, yang serangannya pada 7 Oktober 2023 memicu perang, mengecam rencana perluasan pertempuran sebagai “kejahatan perang baru”.

    Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, angka yang menurut PBB dapat diandalkan.

    Serangan Hamas terhadap Israel pada 2023 mengakibatkan kematian 1.219 orang, menurut penghitungan AFP berdasarkan data resmi.

    (lir/lir)

  • Yunani Kirim Bantuan Via Udara ke Gaza, Kerahkan 2 Pesawat

    Yunani Kirim Bantuan Via Udara ke Gaza, Kerahkan 2 Pesawat

    Gaza –

    Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan Yunani bergabung dengan negara-negara Uni Eropa mengirimkan bantuan pangan ke Gaza melalui udara. Yunani mengirim 2 pesawat militernya membawa bantuan.

    “Pagi ini, dua pesawat Angkatan Udara Yunani menjatuhkan 8,5 ton pasokan pangan penting di wilayah Gaza,” kata Mitsotakis di Facebook, seperti dilansir AFP, Minggu (10/8/2025).

    “Operasi ini diselenggarakan bekerja sama dengan negara-negara dari Uni Eropa dan Timur Tengah, yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang terdampak,” imbunhnya.

    Mitsotakis mengatakan Yunani akan mengambil bagian agar permusuhan dihantikan. Dia juga menyerukan agar bantuan tanpa hambatan disalurkan ke Gaza.

    “Yunani akan terus mengambil inisiatif untuk segera menghentikan permusuhan, membebaskan sandera, dan mengalirkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza. Merupakan tugas kita semua untuk segera mengakhiri penderitaan manusia,” ujarnya.

    Namun, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini, telah memperingatkan bahwa bantuan udara saja tidak akan mencegah kelaparan yang semakin parah.

    PBB memperkirakan bahwa Gaza membutuhkan setidaknya 600 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengamankan gencatan senjata guna menyelamatkan lebih dari dua juta penduduk wilayah tersebut dari ambang kelaparan dan membebaskan para sandera yang ditawan oleh militan Palestina.

    Namun, Jumat pagi, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk melancarkan operasi besar-besaran guna merebut Kota Gaza, yang memicu gelombang kemarahan di seluruh dunia.

    (lir/lir)

  • 6 Fakta Petemuan Trump dan Putin, Nasib Ukraina Bakal Ditentukan

    6 Fakta Petemuan Trump dan Putin, Nasib Ukraina Bakal Ditentukan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan menggelar pertemuan puncak di Alaska pada 15 Agustus. KTT ini diharapkan menjadi langkah besar menuju penghentian perang Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022.

    Trump sebelumnya telah menghabiskan bulan-bulan pertamanya menjabat untuk mencoba menengahi perdamaian, setelah sesumbar bahwa ia dapat mengakhiri perang dalam 24 jam. Namun beberapa putaran perundingan damai, panggilan telepon, dan kunjungan diplomatik gagal menghasilkan terobosan.

    Berikut fakta-fakta terkait rencana pertemuan kedua kepala negara tersebut:

    Lokasi Pertemuan

    Trump mengumumkan KTT akan digelar di Alaska pada 15 Agustus melalui Truth Social, yang kemudian dikonfirmasi Kremlin.

    “Mereka ingin bertemu dengan saya, saya akan melakukan apa pun untuk menghentikan pembunuhan itu,” kata Trump.

    Ia juga menyebut akan ada “pertukaran wilayah untuk kebaikan” Ukraina dan Rusia, namun tanpa merinci lebih lanjut. Kremlin menilai lokasi ini “cukup logis” untuk pertemuan kedua pemimpin.

    Mengapa Alaska?

    Alaska adalah wilayah yang dibeli AS dari Rusia pada 1867 dan terletak dekat dengan Rusia, hanya dipisahkan oleh Selat Bering. Ajudan Kremlin Yuri Ushakov mengatakan wilayah ini memiliki potensi kerja sama ekonomi besar.

    “Namun, tentu saja, para presiden akan fokus membahas opsi penyelesaian damai jangka panjang atas krisis Ukraina,” ujarnya. Ushakov menambahkan, Putin berharap pertemuan berikutnya dapat digelar di Rusia.

    Hambatan Lokasi

    Rencana KTT ini dibatasi oleh surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Putin, yang membuatnya sulit bepergian ke negara anggota ICC. Sebelumnya, muncul kandidat lokasi lain seperti Uni Emirat Arab, Turki, China, atau India, namun akhirnya Alaska dipilih.

    Keterlibatan Zelensky

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendorong agar KTT ini menjadi pertemuan tiga pihak. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, mengusulkan format tersebut saat bertemu Putin pekan ini, namun Moskow menolak.

    Dalam perundingan di Istanbul pada Juni lalu, Rusia menegaskan pertemuan Putin-Zelensky hanya bisa dilakukan pada tahap akhir negosiasi setelah ada kesepakatan prinsip perdamaian.

    Sejarah Pertemuan Putin-Trump

    Trump dan Putin terakhir kali bertemu pada KTT G20 di Jepang pada 2019. Pertemuan sebelumnya di Helsinki pada 2018 menuai kritik karena Trump dinilai membela Putin terkait temuan intelijen AS mengenai campur tangan Rusia dalam Pemilu AS.

    Terakhir kali Putin bertemu presiden AS di wilayah AS adalah saat berunding dengan Barack Obama pada Sidang Umum PBB 2015.

    Posisi Negosiasi Saat Ini

    Rusia menuntut Ukraina menarik pasukan dari empat wilayah yang dianeksasi, bersikap netral, tidak bergabung dengan NATO, dan menolak bantuan militer Barat. Sementara Ukraina menegaskan tidak akan mengakui klaim Rusia atas wilayahnya, namun siap mengembalikan wilayah tersebut melalui diplomasi. Kyiv uga meminta jaminan keamanan dari Barat, termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sebagian Massa Batal Unjuk Rasa pada 13 Agustus, Gerpab: Bukan Karena Dibayar Sudewo Regional 9 Agustus 2025

    Sebagian Massa Batal Unjuk Rasa pada 13 Agustus, Gerpab: Bukan Karena Dibayar Sudewo Regional 9 Agustus 2025

    Sebagian Massa Batal Unjuk Rasa pada 13 Agustus, Gerpab: Bukan Karena Dibayar Sudewo
    Editor
    PATI, KOMPAS.com
    – Massa aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025 Pati mulai terbelah.
    Sebagian simpul massa memutuskan batal berdemonstrasi karena merasa tuntutan mereka sudah dipenuhi Bupati Pati Sudewo.
    Sementara, masih ada pula kelompok yang mengatakan bakal tetap menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan Sudewo lengser.
    Kelompok yang memutuskan batal berunjuk rasa di antaranya ialah Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) yang dikomandoi Cahya Basuki alias Yayak Gundul dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi).
    Mereka menyatakan tetap akan datang pada aksi 13 Agustus, namun konsep kegiatan bukan lagi unjuk rasa, melainkan tasyakuran dan istighosah.
    Hal itu mereka sampaikan usai berdialog dengan Bupati Pati Sudewo di sebuah restoran di Jalan Diponegoro, Jumat (8/8/2025) sore hingga malam.
    Pertemuan tersebut, menurut Sudewo, difasilitasi oleh Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi dan Dandim Pati Letkol Arm Timotius Yogi.
    Koordinator Gerpab, Yayak Gundul, bahkan menerbitkan surat khusus yang menyatakan pembatalan aksi unjuk rasa.
    Dia mengatakan, pihaknya sudah tidak punya alasan lagi untuk “berkonflik” dengan Bupati Pati Sudewo.
    Sebab, tuntutannya agar kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibatalkan sudah dipenuhi.
    “Dengan kerendahan hati dan kelegowoan, Bapak Bupati Sudewo hadir diskusi memberi penjelasan terkait isu yang terjadi di Pati yaitu kenaikan PBB-P2. Alhamdulillah dibatalkan. Oleh sebab itu mohon teman-teman semua warga Pati supaya diimbau, karena tuntutan sudah dipenuhi, mohon tanggal 13 tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan itu,” kata Yayak.
    Dia mengajak masyarakat Pati agar menjaga kondusivitas. Jangan sampai dimasuki pihak tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin Pati gaduh.
    “Kenyataannya bupati mau duduk bareng, minum kopi bareng. Jangan ada opini Bupati Sudewo tidak mau bertemu warganya,” katanya.
    “Ini kita buktikan hari ini, bukan karena saya dibayari Pak Sudewo,” ujar dia.
    Sementara, Bupati Pati Sudewo berterima kasih pada Kapolresta dan Dandim yang telah memfasilitasi pertemuannya dengan para aktivis.
    “Sudah kumpul, curhat-curhatan, dengan teman-teman aktivis ini berkat bantuan Kapolresta dan Dandim. Kami saling curhat, jadi plong, bisa tahu isi hati masing-masing,” kata dia.
    Sudewo menambahkan, karena pihaknya sudah memenuhi tuntutan mereka secara tuntas, maka para aktivis tersebut berkomitmen untuk bersama-sama menjaga situasi aman dan kondusif.
    “Jadi nanti tanggal 13 Agustus bukan demo, melainkan diganti acara tasyakuran dan doa bersama untuk Pati, supaya situasi Pati yang kelihatannya panas ternyata baik-baik saja, rakyatnya rukun,” kata dia.
    Namun demikian, Sudewo menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menganggap tabu aksi demonstrasi. Baginya, itu merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi. Yang penting, jangan anarkis dan jangan sampai membuat kegaduhan.
    “Karena kalau anarkis, yang rugi bukan saya, tapi rakyat Pati sendiri. Kalau Pati gaduh, mengganggu iklim investasi. Investor jadi tidak mau datang, padahal itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” kata dia.
    Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, mengatakan bakal tetap berunjuk rasa pada 13 Agustus 2025.
    Sekalipun Sudewo menyatakan telah membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2.
    Teguh meyakini, jika benar Sudewo membatalkan kenaikan pajak, hal itu bukan karena hati nurani, melainkan karena terpaksa akibat tekanan publik.
    “Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit,” kata Teguh.
    Lagipula, menurut Teguh, problem kepemimpinan Sudewo bukan hanya terkait isu pajak ini. Isu ini hanya menjadi titik kulminasi, puncak kemarahan masyarakat, dari tindak-tanduk Sudewo sebelumnya.
    “Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun,” tegas dia.
    Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul
    Setelah PBB Pati Batal Naik: Massa Aksi Unjuk Rasa 13 Agustus Terbelah
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Temui Massa di Posko Donasi dan Diteriaki "Lengser", Bupati Pati Sudewo: Aku Ini Difitnah Regional

    3 Temui Massa di Posko Donasi dan Diteriaki "Lengser", Bupati Pati Sudewo: Aku Ini Difitnah Regional

    Temui Massa di Posko Donasi dan Diteriaki “Lengser”, Bupati Pati Sudewo: Aku Ini Difitnah
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com
    – Bupati Pati, Sudewo, mendatangi posko donasi “Aliansi Masyarakat Pati Bersatu” di depan gerbang Kantor Bupati Pati pada Jumat (8/8/2025) malam.
    Posko donasi didirikan untuk menerima sumbangan bagi para pengunjuk rasa yang akan turun ke jalan pada 13 Agustus nanti.
    Mereka menentang kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
    Dalam kesempatan tersebut, Sudewo berupaya berdialog dengan ratusan warga yang hadir, didampingi Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi dan Dandim 0718 Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto.
    Kedatangan Sudewo disambut antusias oleh massa yang mempertanyakan kejelasan pembatalan kenaikan tarif PBB.
    Sudewo yang mengenakan kemeja batik lengan panjang pun kemudian dikerumuni ratusan warga.
    Sejumlah warga lantas bertanya memastikan kejelasan pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 yang mencapai 250 persen itu.
    “Pembatalan itu berapa bulan atau satu masa jabatan, sampai kapan, kan harus ada kejelasan?,” teriak salah seorang warga.
    Sudewo selanjutnya merespons dengan berupaya menenangkan massa supaya bersikap tenang.
    “Tolong jangan keras, ini disyuting (direkam secara audio visual) tidak baik ditonton orang Indonesia nanti dikira orang Kabupaten Pati itu keras-keras,” terang Sudewo.
    Politisi Partai Gerindra itu kemudian menjawab dengan tegas bahwa pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 akan terus berlangsung di masa kepemimpinannya.
    “Begini saya jawab, dibatalkan sampai kapan ? Ya terus dibatalkan,” tegas Sudewo disambut tepuk tangan meriah dan sorak sorai massa.
    Sudewo juga meluruskan isu mengenai perubahan slogan Kabupaten Pati.
    Ia menegaskan bahwa slogan “Pati Bumi Mina Tani” tetap berlaku dan “Pati Mutiara” hanya tema untuk hari jadi Kabupaten Pati yang ke-702.
    “Jadi tidak diganti, masih tetap Pati Bumi Mina Tani,” kata Sudewo.
    Dalam kesempatan tersebut, Sudewo menepis kabar bahwa ia akan berangkat umrah pada 13 Agustus mendatang.
    “Ada isu saya umrah tanggal 13 itu tidak benar sama sekali. Mana mungkin seorang bupati yang akan menjadi Inspektur upacara tanggal 17 Agustus terus meninggalkan tempat. Kan tidak mungkin tho, bisa kena sanksi Pak Presiden. Isu ini tidak benar sama sekali,” tegasnya.
    “Aku ini difitnah
    meneng
    (diami),
    diarani bajingan aku meneng
    (disebut bajingan saya diam). Ini demi Kabupaten Pati,” sambung Sudewo.
    Di depan massa, Sudewo juga menjelaskan bahwa kebijakan 5 hari sekolah yang diusulkannya masih dalam tahap gagasan, dan saat ini kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung 6 hari.
    “Masih 6 hari. Aku tidak bohong sama sekali. Itu baru ide gagasan 5 hari sekolah supaya anak-anak libur bersamaan liburnya orangtua,” jelasnya.
    Namun, setelah berdialog, massa kembali berteriak menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya.
     
    “Lengserkan Sudewo! Turunkan Sudewo! Lengser! Tidak usah diperhatikan!” seru mereka secara bersamaan.
    Sudewo pun hanya bisa tersenyum. Kemudian, dengan pengawalan aparat Satpol PP dan kepolisian, Sudewo melangkah kembali ke arah Pendopo Kabupaten Pati.
    “Saya sudah berusaha ketemu dia, berusaha merangkul dia, ngomong baik-baik. Tuntutan juga sudah saya penuhi. Lalu apa lagi yang diminta?” tutur Sudewo.
    Sudewo sendiri memastikan akan hadir dalam demonstrasi 13 Agustus mendatang. Sudewo pun berharap demonstrasi murni aspirasi masyarakat tanpa ada tunggangan politik dan kepentingan lainnya. Sudewo juga berpesan demonstrasi jangan diwarnai aksi anarkis.
    “Tanggal 13 itu aksi demo menjadi aksi damai kita tasyakuran 17 Agustusan dan hari jadi Kabupaten Pati. Supaya tidak menodai perayaan 17 Agustus dan tidak mengganggu iklim investasi. Investor datang tidak terganggu,” pungkas Sudewo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

    Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Paramadina mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Dalam keterangan resminya, Paramadina menilai data tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian, di tengah lemahnya daya beli masyarakat, stagnasi konsumsi rumah tangga, pesimisme produsen, dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.

    “Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi bergulir menjadi bola liar yang merusak kredibilitas BPS,” tulis pernyataan Paramadina, Jumat (9/8/2025).

    Paramadina meminta BPS menjelaskan secara rinci metodologi dan asumsi perhitungan produk domestik bruto (PDB), termasuk sumber data, pembobotan sektor, serta metode estimasi. Lembaga itu juga mendesak adanya penjelasan atas kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi dengan indikator sektoral yang menunjukkan perlambatan.

    Selain itu, BPS diminta menegaskan komitmen menjaga independensi penuh dari intervensi pihak mana pun, agar data tetap menjadi cerminan realitas ekonomi dan bukan alat legitimasi politik.

    “Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, kebijakan ekonomi nasional akan salah arah,” tulis Paramadina.

    Menurut mereka, revisi data merupakan hal wajar dan bagian dari proses akademis. Sebaliknya, menutup diri akan menjadikan statistik bergeser dari ranah akademik ke ranah politik, yang berisiko mengikis kredibilitas BPS.

    Paramadina juga mengajak ekonom, ilmuwan, dan akademisi untuk memantau kualitas data statistik nasional, mengingat hal tersebut menjadi pijakan penting menuju Indonesia maju dan sejahtera.

    Ikuti Celios hingga Indef

    Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) turut menyatakan keraguan atas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS. Bahkan, lembaga yang menaungi sejumlah ekonom seperti Bhima Yudhistira dan Nailul Huda itu menyurati Komisi Statistik PBB itu terkait dengan transparansi hingga independensi penghitungan data PDB oleh BPS untuk tiga bulan kedua 2025. 

    Berdasarkan dokumen yang dilihat Bisnis, surat tertanggal 8 Agustus 2025 itu ditujukan untuk Komisi Statistik PBB. Celios menyurati lembaga itu atas keprihatinan ihwal reliabilitas dan akurasi penghitungan pertumbuhan PDB Indonesia oleh BPS. 

    “Kami menulis surat ini untuk menyampaikan keprihatinan mendalam kami terkait meningkatnya jumlah inkonsistensi dan anomali yang ditemukan dalam data ekonomi nasional [PDB triwulan kedua 2025] yang baru-baru ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik [BPS],” demikian dikutip Bisnis, Jumat (8/8/2025). 

    Persoalan-persoalan ini, lanjut surat tersebut, khususnya berkaitan dengan penghitungan PDB, telah menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akurasi, dan independensi praktik statistik di Indonesia.

    Beberapa inkonsistensi pada data BPS itu, terang Celios, dinilai tidak merepresentasikan realitas ekonomi dalam negeri. Beberapa komponen utama PDB dinilai tidak terhubung dengan indikator utama, seperti pendapatan pemerintah, volatilitas data yang tidak dijelaskan serta kurangnya keterbukaan atas metodologi penghitungan. 

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga mempertanyakan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025. 

    Ekonom senior dan salah satu pendiri Indef, M. Fadhil Hasan, menilai bahwa konsensus proyeksi para ekonom maupun lembaga biasanya mirip dengan realisasi ekonomi atau hanya memiliki selisih tipis. Namun, anomali terjadi pada kuartal II/2025, ketika para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8% tetapi realisasinya ternyata mencapai 5,12%.

    “Menimbulkan pertanyaan apakah ada metodologi yang harusnya diperbaiki atau disempurnakan, ataukah ada basis datanya, atau sebab-sebab lainnya yang membuat kita belum mengetahuinya secara pasti?” ujar Fadhil dalam diskusi publik yang berlangsung di kantor Indef, Jakarta pada Rabu (6/8/2025).

    Indef pun menelisik sejumlah data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), mulai dari konsumsi sebagai komponen utama produk domestik bruto (PDB), investasi, ekspor, maupun sektor atau lapangan usaha. Namun, Indef merasa belum terdapat kejelasan dari data yang ada.

    Menurut Fadhil, BPS patut menjelaskan mekanisme pengambilan maupun pengolahan data, karena menurutnya data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 tidak cukup mencerminkan kondisi riil di lapangan.

    Fadhil menjabarkan bahwa setidaknya terdapat 12 indikator utama perekonomian yang kurang sejalan dengan capaian tinggi ekonomi kuartal II/2025, mulai dari kinerja penjualan kendaraan bermotor, kinerja investasi, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Lemahnya penjualan mobil dan motor menurutnya mencerminkan konsumsi masyarakat kelas menengah-atas yang turun. Hal itu juga seolah mengafirmasi fenomena rojali, alias rombongan jarang beli yang belakangan menjadi perbincangan.

    Lalu, Fadhil juga menyoroti kondisi Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur yang masih kontraksi. Pada Juni 2025 atau akhir kuartal II/2025, PMI Manufaktur ada di level 49,60 alias masih kontraksi karena di bawah 50.

    Indikator lainnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih lemah. Sebagai kontributor utama PDB, laju konsumsi rumah tangga masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

  • Kena Tarif 50%, Sosok Presiden Ini Ogah Ngemis ke Trump

    Kena Tarif 50%, Sosok Presiden Ini Ogah Ngemis ke Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menegaskan tak akan memohon kepada Presiden AS Donald Trump, meski ekspor Brasil kini dihantam tarif impor hingga 50% mulai Rabu (6/8/2025).

    Ia menyebut menghubungi Trump di saat yang tidak tepat hanya akan menjadi “penghinaan” bagi negaranya.

    Dalam wawancara dengan Reuters di kediaman resminya di Brasilia, Lula menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan segera mengumumkan tindakan balasan berupa tarif serupa, dan masih akan mengandalkan dialog tingkat menteri. Namun, secara pribadi, Lula menolak untuk mengulurkan tangan lebih dulu kepada Trump.

    “Saat intuisi saya mengatakan Trump siap berbicara, saya tak akan ragu untuk meneleponnya,” kata Lula. “Tapi hari ini, intuisi saya mengatakan dia tidak ingin berbicara. Dan saya tidak akan menghina diri saya sendiri.”

    Meskipun ekspor Brasil saat ini menghadapi tarif tertinggi yang diberlakukan Trump, Lula tampak tenang dan tak gentar. Ekonomi terbesar di Amerika Latin itu dinilai cukup tangguh untuk menahan guncangan, memberikan ruang manuver lebih bagi Lula dibandingkan para pemimpin Barat lainnya.

    Situasi diplomatik makin rumit karena Trump mengaitkan tarif baru ini dengan tuntutannya agar Brasil menghentikan proses hukum terhadap mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, yang kini diadili atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta hasil pemilu 2022.

    Lula mengatakan bahwa Mahkamah Agung Brasil “tidak peduli dengan apa yang dikatakan Trump dan memang tidak seharusnya peduli.” Ia juga menyerukan agar Bolsonaro diadili dalam perkara terpisah atas upayanya memancing campur tangan Trump.

    “Kami telah memaafkan intervensi AS dalam kudeta 1964,” kata Lula, yang karier politiknya dimulai sebagai pemimpin serikat buruh yang menentang pemerintahan militer hasil kudeta tersebut.

    “Tapi yang ini bukan intervensi kecil. Ini adalah presiden Amerika Serikat yang merasa bisa mendikte aturan kepada negara berdaulat seperti Brasil. Itu tidak bisa diterima.”

    Meski demikian, Lula menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Trump. Ia membuka kemungkinan pertemuan di forum internasional seperti Majelis Umum PBB bulan depan atau Konferensi Iklim PBB (COP) pada November.

    Namun ia juga mengkritik keras gaya diplomasi Trump yang kerap mempermalukan tamunya.

    “Apa yang dilakukan Trump terhadap Zelensky adalah penghinaan. Itu tidak normal. Apa yang dia lakukan terhadap Ramaphosa juga penghinaan,” kata Lula, mengacu pada Presiden Ukraina dan Presiden Afrika Selatan.

    “Seorang presiden tidak boleh menghina presiden lain. Saya menghormati semua orang dan saya menuntut dihormati.”

    Di tengah kebuntuan diplomatik, Lula menyebutkan bahwa para menterinya kesulitan membuka jalur dialog dengan mitra AS. Untuk itu, pemerintahnya kini fokus pada kebijakan dalam negeri guna meredam dampak ekonomi dari tarif AS, sambil tetap menjaga “tanggung jawab fiskal”.

    Ia menolak memberikan rincian soal langkah-langkah dukungan terhadap perusahaan Brasil, namun diperkirakan bantuan itu mencakup jalur kredit dan insentif ekspor. Ia juga menyampaikan rencana menghubungi negara-negara mitra di kelompok BRICS untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan AS.

    “Saat ini belum ada koordinasi antar-BRICS, tapi itu akan ada,” kata Lula.

    Ia membandingkan potensi kekuatan kolektif tersebut dengan kekuatan negosiasi serikat buruh, tempat ia dulu berkiprah. “Apa daya tawar satu negara kecil terhadap Amerika Serikat? Tidak ada.”

    Selain itu, Brasil juga mempertimbangkan kemungkinan mengajukan keluhan bersama dengan negara lain ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Saya lahir sebagai negosiator,” ujar Lula. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak akan terburu-buru mengambil keputusan retaliasi. “Kita harus sangat berhati-hati,” imbuhnya.

    Ketika ditanya soal kemungkinan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS, seperti peningkatan pajak terhadap raksasa teknologi, Lula menjawab bahwa pemerintahnya tengah mempelajari cara untuk menyamakan perlakuan pajak antara perusahaan AS dan perusahaan domestik Brasil.

    Di sisi lain, Lula juga mengungkapkan rencana pemerintahnya untuk merumuskan kebijakan nasional baru terkait sumber daya mineral strategis Brasil. Menurutnya, kebijakan ini harus dilandasi prinsip “kedaulatan nasional” agar negara tidak terus-menerus hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)

  • Ekonom Curiga Data BPS Dimanipulasi, Minta PBB Turun Tangan!

    Ekonom Curiga Data BPS Dimanipulasi, Minta PBB Turun Tangan!

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meragukan data pertumbuhan kuartal II 2025 yang dirilis BPS karena diduga berbeda dengan kondisi riil. Hal ini membuat lembaga tersebut melayangkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

    Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan, ketidakpercayaan terhadap data BPS didasari pada sejumlah anomali yang terjadi bila dibandingkan dengan data historis. Salah satu yang disorotinya, pertumbuhan ekonomi kuartal II lebih tinggi dibandingkan kuartal I yang ada momen Ramadan-Idul Fitri.

    “Pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadhan-Idul Fitri terasa janggal. Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulanan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadhan-Idul Fitri,” Jelas Huda, dalam keterangan tertulis, Jumat kemarin.

    Huda mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 tercatat hanya tumbuh 4,87% year on year (yoy). Sedangkan pertumbuhan kuartal II 2025 mencapai 5,12%, yang mana kondisi ini menurutnya terlihat cukup janggal.

    Selain itu, ia juga menyoroti data pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, menurutnya nampak janggal apabila pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I 2025 hanya 4,95%, tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

    “Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025),” ujarnya lagi.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti dari sisi pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi (PMTB). Pada rilis BPS terbaru, tercatat industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, menurutnya, PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

    Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

    “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ujar Bhima.

    Kejanggalan-kejanggalan inilah yang pada akhirnya mendorong CELIOS mengirimkan surat permintaan peninjauan ulang ke Badan Statistik PBB. Langkah ini sebagai upaya menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.

    Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, apabila terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

    “Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” kata Media.

    Dengan data yang tidak akurat, lanjut Media, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Menurutnya kondisi ini akan membuat para pelaku usaha. investor, serta masyarakat kebingungan dan terkena dampak negatif.

    (acd/acd)

  • Yunani Kirim Bantuan Via Udara ke Gaza, Kerahkan 2 Pesawat

    Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Jakarta –

    Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza. Keputusan ini dinilai sebagai eskalasi dalam perang di Gaza.

    Sebelum perang, Kota Gaza adalah kota terpadat di Jalur Gaza, tempat tinggal bagi ratusan ribu warga Palestina.

    Rencana ini menuai kecaman dari para pemimpin dunia. PBB juga memperingatkan bahwa hal tersebut akan menyebabkan “lebih banyak lagi pengungsian paksa” dan “lebih banyak pembunuhan”.

    Hamas pun mengancam akan melakukan “perlawanan sengit” terhadap langkah tersebut.

    Tidak hanya itu, rencana ini juga mendapat penolakan kuat di dalam negeri Israel, termasuk dari para pejabat militer dan keluarga sandera.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News bahwa Israel berencana untuk menduduki seluruh Jalur Gaza dan pada akhirnya akan “menyerahkannya kepada pasukan Arab”.

    Meskipun banyak hal yang masih belum jelas, inilah informasi yang diketahui mengenai rencana baru tersebut.

    Apa rencana Netanyahu di Kota Gaza?

    “Demi memastikan keamanan kami, kami bermaksud untuk menyingkirkan Hamas dari sana, membebaskan penduduk Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipilyang bukan Hamas dan bukan pula siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel,” ujarnya.

    “Kami ingin membebaskan diri kami sendiri dan membebaskan rakyat Gaza dari teror mengerikan Hamas,” lanjutnya.

    Namun, Netanyahu juga mengatakan Israel “tidak ingin mempertahankannya”.

    “Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” tambahnya.

    Getty ImagesPM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, namun rencana yang disetujui saat ini secara spesifik berfokus pada Kota Gaza.

    Pada Jumat (08/08) pagi, setelah pertemuan kabinet keamanan Israel selama beberapa jam di Yerusalem, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Rencana tersebut diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas dan mencakup “lima prinsip untuk mengakhiri perang”:

    Pelucutan senjata Hamas.Pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.Demiliterisasi Jalur Gaza.Kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza.Keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan bersiap untuk mengambil kendali atas Kota Gaza sambil tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona tempur.

    Di akhir pernyataan, disebutkan bahwa “mayoritas mutlak menteri kabinet meyakini bahwa rencana alternatif yang diajukan ke kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas atau pemulangan para sandera.”

    Kapan Israel akan mengambil alih Kota Gaza?

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Rencana ini disetujui meskipun ada “rencana alternatif” yang diajukan ke kabinet, yang menurut Israel tidak akan “mencapai kekalahan Hamas atau kembalinya para sandera.”

    Tidak jelas secara spesifik apa isi dari rencana alternatif ini atau siapa yang mengusulkannya, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.

    Mengenai pemerintahan pasca-pengambilalihan, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen.

    Ia ingin menyerahkan kendali kepada “pasukan Arab” yang tidak disebutkan secara spesifik.

    Menurut koresponden internasional BBC, Lyse Doucet, Netanyahu sengaja “tidak jelas” mengenai hal ini, seperti yang sering dilakukannya dengan rencana-rencana sebelumnya untuk wilayah tersebut.

    Kemungkinan, ia merujuk pada Yordania dan Mesir, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Israel.

    Namun, kedua negara tersebut telah memperjelas bahwa mereka tidak akan masuk ke Gaza jika itu merupakan kelanjutan dari pendudukan Israel.

    Sejauh ini, tidak ada rincian lebih lanjut yang dibagikan mengenai batas waktu untuk pemerintahan Gaza pasca-pengambilalihan.

    Apa reaksi warga Palestina terhadap rencana Netanyahu?

    “Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa ditempati sejak awal,” ujar Mahmoud al-Qurashli, warga Palestina, kepada kantor berita Reuters dari Kota Gaza.

    Menanggapi rencana Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah tersebut, ia berkata: “Hampir seluruh Gaza telah terhimpit di bagian barat Kota Gaza, dan hanya itu yang tersisa.”

    “Saat ini, bagi rakyat, tidak ada lagi perbedaan apakah ia akan mendudukinya atau tidak.”

    Raed Abu Mohammed mengatakan bahwa mereka telah tinggal di tenda-tenda selama lima bulan, dan mereka sudah mulai beradaptasi.

    ReutersRaed Abu Mohammed bilang mereka hidup di Gaza di bawah pendudukan di udara, darat dan laut

    “Ya, ada penderitaan, ya, ada kematianya. Tapi kami masih berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup. Israel tidak membunuh Hamas. Israel membunuh warga sipil, anak-anak, perempuan.”

    “Tidak ada cara untuk bertahan hidup, tidak ada tanda-tanda kehidupan,” kata Ismail al-Shawish.

    Ia mengatakan kebutuhan dasar tidak ada, dan keadaan di Gaza “semakin buruk”.

    Dia menginginkan gencatan senjata, bukan pendudukan, demi “perdamaian dan keamanan”.

    Seorang jurnalis Palestina di Kota Gaza, Ghada Al Kurd, mengungkapkan ketakutannya terhadap rencana Israel untuk menduduki seluruh wilayah Gaza.

    Berbicara kepada program Radio 4 PM, Al Kurd mengatakan rencana tersebut membuat warga “tidak punya pilihan” dan “tidak ada tempat untuk pergi”.

    Menurut Al Kurd, rencana itu “tidak bisa dipercaya” karena akan memaksa mereka untuk mengungsi lagi ke tempat-tempat yang tidak diketahui.

    Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Gaza telah “hancur total”, dan masyarakat kini “menderita kelaparan” serta terlalu lemah untuk berjalan.

    Saat ditanya apa yang akan ia lakukan jika diperintahkan untuk mengungsi, Al Kurd mengatakan “kami tidak punya pilihan” dan jika Israel menduduki Gaza, itu akan terjadi melalui operasi militer dan pengeboman.

    “Saya rasa kami harus pergi hanya untuk menyelamatkan hidup kami, tapi ke mana, bagaimana caranya?” tanyanya.

    Mengenai kehadiran Hamas di Kota Gaza, Al Kurd mengatakan ia tidak dapat menyangkal bahwa kelompok tersebut masih memiliki “pengaruh di lapangan”.

    Bagaimana respons di Israel terkait rencana mengambil alih Gaza?

    Keputusan kabinet keamanan Israel untuk mengambil alih Kota Gaza memicu reaksi publik yang sangat besar di Tel Aviv.

    Seorang jurnalis Israel melaporkan kepada BBC bahwa ada “ketidakpuasan besar” di negara itu, yang mendorong masyarakat untuk turun ke jalan di puluhan lokasi pada malam hari untuk memprotes pemerintah.

    Berbagai pihak menyuarakan kecaman, termasuk pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang menyebut keputusan itu sebagai “bencana”.

    Ia khawatir langkah ini akan menyebabkan lebih banyak kematian sandera dan tentara, serta “kehancuran politik”.

    ReutersMassa berkumpul untuk memprotes pemerintah di Tel Aviv

    Lapid juga mengatakan bahwa rencana tersebut “sangat bertentangan dengan pendapat para petinggi militer dan keamanan,” merujuk pada peringatan sebelumnya dari Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang juga menentang langkah tersebut.

    Lapid menuduh Perdana Menteri Netanyahu menyerah pada tekanan dari menteri kabinet keamanan sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    Koalisi Netanyahu bergantung pada dukungan para menteri ultranasionalis ini, yang sebelumnya mengancam akan keluar dari pemerintahan jika ada kesepakatan dengan Hamas.

    Selain itu, keluarga para sandera juga menggelar demonstrasi di luar markas militer dan kantor perdana menteri, menuntut agar rencana tersebut dibatalkan karena mereka menganggapnya sebagai “hukuman mati” bagi orang-orang yang mereka cintai.

    Laporan media Israel juga mengindikasikan adanya ketidaksepakatan antara Netanyahu dan petinggi militer.

    Kepala Staf pasukan pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, dikabarkan telah memperingatkan bahwa menduduki Gaza akan menjebak Israel dalam “lubang hitam” pemberontakan yang berkepanjangan dan meningkatkan risiko bagi para sandera.

    Secara keseluruhan, keputusan tersebut menghadapi penolakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari publik, politisi oposisi, keluarga sandera, hingga sebagian petinggi militer.

    PM UK sebut eskalasi serangan Israel di Gaza adalah ‘salah’

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza, menyebutnya “salah” dan mendesak pemerintah Israel agar segera mempertimbangkannya kembali.

    Menurut Starmer, tindakan ini “tidak akan mengakhiri konflik atau membantu pembebasan sandera. Ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah.”

    Dia juga menyoroti kondisi krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk dan situasi para sandera yang ditahan oleh Hamas dalam “kondisi mengerikan dan tidak manusiawi.”

    PA MediaPerdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza

    Starmer mengusulkan solusi yang terdiri dari gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi melalui negosiasi.

    Ia juga menegaskan bahwa Hamas “tidak dapat berperan dalam masa depan Gaza dan harus pergi serta melucuti senjata.”

    Lebih lanjut, Starmer menyatakan bahwa Inggris dan sekutunya sedang menyusun rencana jangka panjang untuk perdamaian di kawasan itu melalui solusi dua negara, demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina dan Israel.

    Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa negosiasi yang tulus dari kedua belah pihak, harapan tersebut “akan sirna.”

    “Pesan kami tegas: solusi diplomatik mungkin tercapai, tetapi kedua pihak harus menjauhi jalur kehancuran.”

    Mana saja wilayah Gaza yang dikendalikan militer Israel?

    Berdasarkan laporan, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru disetujui bertujuan agar pasukan Israel bergerak untuk mengambil alih Kota Gaza, yang berada di utara wilayah tersebut, untuk pertama kalinya selama konflik ini.

    Kota Gaza adalah rumah bagi satu juta penduduk dan dikelilingi oleh daratan yang telah berada di bawah kendali IDF atau menjadi sasaran perintah evakuasi.

    BBC

    Israel mengklaim telah mengendalikan 75% wilayah Gaza, sementara PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah tersebut berada di zona militer atau di bawah perintah evakuasi.

    Meskipun Israel mengklaim menguasai sebagian besar wilayah Gaza, ada beberapa area di bagian selatan, terutama di sepanjang pantai Mediterania, yang tidak diduduki oleh pasukan Israel.

    Menurut PBB, area-area ini mencakup kamp-kamp pengungsi, tempat sebagian besar penduduk Gaza tinggal setelah rumah mereka hancur akibat serangan militer Israel.

    Berita ini akan terus diperbarui secara berkala

    (ita/ita)