partai: PBB

  • Berlin Bakal Kirim Hujan Duit 1 M Euro ke Hutan Brasil

    Berlin Bakal Kirim Hujan Duit 1 M Euro ke Hutan Brasil

    Jakarta

    Jerman berkomitmen untuk menyumbang €1 miliar selama dekade berikutnya untuk pendanaan hutan hujan global baru milik Brasil. Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva mengumumkan hal ini pada Rabu (19/11) di Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Belem. Dukungan besar dari Berlin ini akan disalurkan ke Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

    TFFF dirancang sebagai mekanisme yang memberi insentif bagi negara-negara yang melindungi hutan hujan tropis dan sekaligus memberi sanksi bagi yang meningkatkan deforestasi, dengan pemantauan berbasis satelit.

    “Ini tentang melindungi hutan hujan tropis, paru-paru planet kita,” kata Menteri Lingkungan Jerman, Carsten Schneider, dan Menteri Pembangunan, Reem Alabali Radovan, dalam pernyataan resminya.

    Apa yang diharapkan Brasil dari TFFF?

    Negara Amerika Selatan ini memperkirakan dana tersebut bisa mencapai $125 miliar, dengan distribusi sekitar $4 miliar per tahun setelah fase awal, hampir tiga kali lipat dari pembiayaan hutan internasional saat ini.

    Hutan hujan sering disebut sebagai “paru-paru hijau” planet karena mampu menyerap gas rumah kaca dalam jumlah besar, membantu mendinginkan atmosfer, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luas. Namun, mereka menghadapi tekanan meningkat dari pertanian, perluasan padang rumput, dan pertambangan.

    Indonesia juga bakal gelontorkan satu milyar dolar?

    Norwegia telah berjanji menyumbang $3 miliar selama 10 tahun, sementara Brasil dan Indonesia masing-masing berencana menambah $1 miliar.

    Anggota pendiri inisiatif ini termasuk Brasil, Kolombia, Ghana, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Malaysia.

    Hingga 70 negara berkembang dapat menerima manfaat dari dana ini, dengan penerima bebas menentukan penggunaannya asalkan minimal 20% dialokasikan untuk masyarakat adat dan komunitas tradisional.

    Saat peluncuran resmi pada awal November, 53 negara—termasuk 19 negara calon investor—telah menyatakan dukungannya.

    Brasil berharap negara-negara kaya akan berkomitmen awal sebesar $25 miliar, dengan tambahan $100 miliar diperkirakan berasal dari sektor swasta. Sesuai aturan dana, investasi yang terkait dengan bahan bakar fosil dikecualikan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Berkunjung ke Ver-o-Peso, Surganya Oleh-oleh di Kota Belem Brasil”

    (ita/ita)

  • Sinergi Bapenda-Kejari Blitar, Piutang Pajak PBB Rp5 Miliar Bisa Tertagih

    Sinergi Bapenda-Kejari Blitar, Piutang Pajak PBB Rp5 Miliar Bisa Tertagih

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar membuktikan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci ampuh dalam mengamankan pendapatan daerah. Melalui program inovatif bertajuk “Petang Berkesan” (Penagihan Piutang Bersama Kejaksaan), Bapenda berhasil menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga menembus angka Rp 5 miliar per November 2025.

    Capaian ini menjadi bukti efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang telah dirintis sejak 2023.

    Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Blitar, Roni Arif Satriawan, mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan realisasi penagihan piutang setelah sempat melandai pada tahun sebelumnya.

    “Kerja sama ini sudah berjalan dari 2023. Tahun pertama kita dapat lebih dari Rp 5 miliar, lalu 2024 sekitar Rp 1–2 miliar. Alhamdulillah, dengan inovasi baru metode penagihan di 2025 ini, hingga bulan November telah kembali menembus angka Rp 5 miliar,” ujar Roni, mewakili Kepala Bapenda Asmaningayu Dewi Lintangsari, Kamis (20/11/2025).

    Secara umum, kinerja penerimaan PBB-P2 menunjukkan tren yang sangat positif. Realisasi penerimaan PBB-P2 (Buku 1, 2, dan 3) terus menanjak dari Rp 34 miliar pada 2022, menjadi Rp 39,6 miliar (2023), dan Rp 41,5 miliar (2024).

    “Untuk 2025, hingga November saja sudah mencapai Rp 41,5 miliar. Capaian total hingga pertengahan November ini sudah di angka 95,28%, lebih baik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 94,17%,” paparnya.

    Roni menjelaskan, keberhasilan tahun ini tidak lepas dari penyempurnaan strategi. Jika sebelumnya hanya mengandalkan forum koordinasi (desk), tahun ini Bapenda menerapkan metode sampling. Sebelum tim gabungan (Bapenda, Inspektorat, Satpol PP, dan Kejaksaan) turun melakukan penagihan, mereka terlebih dahulu memetakan masalah spesifik di desa-desa.

    “Pada tahun 2025 ini kita ada inovasi. Sebelum melaksanakan desk, kita lakukan sampling ke desa-desa. Hasilnya, respons di lapangan sangat signifikan,” ungkapnya.

    Meski capaian memuaskan, Roni tidak menampik masih adanya tantangan besar (“PR”) dalam sektor piutang. Laju kenaikan piutang PBB-P2 yang mencapai 28 persen per tahun menuntut penanganan serius.

    Masalah klasik yang dihadapi meliputi piutang kadaluarsa (diatas 5 tahun), warisan dari era sebelum pendaerahan, wajib pajak yang berdomisili di luar kota, hingga persoalan dana yang belum disetorkan oleh oknum petugas pemungut di tingkat bawah.

    “Pajak bumi dan bangunan ini memang sebagian ada yang belum disetorkan ke kami. Namun dengan kolaborasi bersama Kejaksaan, kita lakukan upaya percepatan penyelesaian. Kita cari terobosan untuk menggenjot penerimaan daerah agar dapat digunakan sebagai sumber dana pembangunan,” tegas Roni.

    Program ‘Petang Berkesan’ sendiri lahir dari musyawarah bersama berbagai elemen (IKOMAT, Pemerintah Desa, Inspektorat, Satpol PP, dan Kejaksaan). Dengan dukungan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, Bapenda Blitar optimis dapat terus menekan angka kebocoran pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah di masa mendatang. (owi/but)

  • Turki Tuan Rumah COP31, Australia Pimpin Negosiasi Iklim

    Turki Tuan Rumah COP31, Australia Pimpin Negosiasi Iklim

    Jakarta

    Turki mendapatkan hak menjadi tuan rumah COP31, sementara Australia setuju memimpin jalannya perundingan konferensi, mengakhiri kebuntuan diplomatik antara dua negara terkait siapa yang akan memegang presidensi konferensi iklim PBB tahun 2026.

    Awalnya, kedua negara bersaing untuk menjadi tuan rumah COP tahun depan, tetapi Turki mendapat dukungan lebih besar.

    Australia mengatakan telah mengeluarkan 7 juta dolar Australia (Rp76,4 miliar) untuk mempersiapkan pencalonannya, mencerminkan keyakinan bahwa dukungan luas negara lain akan menguatkan posisinya.

    Australia akhirnya mengambil jalan tengah dan setuju menerima penyelenggaraan acara pra-COP di kawasan Pasifik serta memimpin negosiasi selama COP31.

    Konferensi ini biasanya menarik puluhan ribu peserta dan membutuhkan kerja diplomasi panjang sebelum berlangsung.

    “Tentu akan menyenangkan kalau Australia bisa mendapatkan semuanya. Namun, kami tidak bisa mendapatkan semuanya,” ujar Chris Bowen, Menteri Iklim Australia, pada Rabu (19/11) di COP30 Brasil.

    “Apa yang kami capai ini adalah keuntungan besar bagi Australia dan Turki,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC).

    Pemerintah Turki belum memberikan komentar mengenai kesepakatan ini.

    Bagaimana kebuntuan ini terjadi dan terselesaikan?

    Turki dan Australia sama-sama tidak mau mundur sehingga terjadi perebutan posisi di Belem. Jika tidak ada yang mengalah, COP31 otomatis jatuh ke Jerman karena kantor badan iklim PBB berada di negara tersebut.

    Australia menawarkan penawaran sebagai COP Pasifik, bermitra dengan negara-negara kepulauan yang rentan iklim dan menyoroti ancaman kenaikan permukaan laut.

    Pertemuan untuk memutuskan jalan keluar dipimpin oleh Sekretaris Negara untuk Lingkungan Jerman, Jochen Flasbarth. Ia mengatakan kepada AFP bahwa usulan tuan rumah bersama ini bersifat inovatif dan sejauh itu belum ada penolakan.

    Sementara itu, Turki mengajukan pendekatan sebagai negara ekonomi berkembang yang ingin mendorong solidaritas antara negara kaya dan negara miskin, dengan fokus yang lebih global. KTT tersebut akan digelar di kota resor Antalya di kawasan Mediterania.

    Walaupun Australia mendapat dukungan sangat besar dari banyak negara, aturan COP PBB mensyaratkan keputusan berdasarkan konsensus.

    Pada akhirnya, solusi yang jarang terjadi pun dicapai. Turki menjadi tuan rumah konferensi yang melibatkan sekitar 200 negara, sedangkan Australia memimpin jalannya negosiasi.

    Bowen mengatakan ia akan memiliki seluruh kewenangan presiden COP dalam menangani proses negosiasi, termasuk menunjuk fasilitator pendamping, menyiapkan rancangan teks, dan mengeluarkan keputusan penutup.

    Seorang sumber yang mengikuti pembahasan mengatakan kepada Reuters, ada kebingungan mengenai aturan PBB karena biasanya hanya satu negara yang memimpin penuh. Namun, negara-negara peserta akhirnya menerima pembagian peran tersebut.

    Seorang peneliti dari Lowy Institute, David Dutton, menilai kesepakatan ini meringankan beban penyelenggaraan bagi Australia sekaligus membuka peluang bagi Australia dan negara negara Pasifik untuk memanfaatkannya.

    Laporan tambahan oleh Giulia Saudelli

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Indonesia akan Jalin Kerja Sama Perdagangan Karbon dengan Austria

    (ita/ita)

  • Israel Sudah Usir Puluhan Ribu Warga Palestina dari Tepi Barat Tahun Ini

    Israel Sudah Usir Puluhan Ribu Warga Palestina dari Tepi Barat Tahun Ini

    Jakarta

    Pengusiran puluhan ribu warga Palestina oleh Israel dari tiga kamp pengungsi di Tepi Barat pada awal 2025 merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian pernyataan Human Rights Watch (HRW) pada hari Kamis (20/11), menyerukan langkah-langkah internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat Israel dan menghentikan pelanggaran lebih lanjut.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (20/11/2025), kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan sekitar 32.000 penduduk kamp Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams dipaksa pindah oleh pasukan Israel selama “Operasi Tembok Besi” pada bulan Januari dan Februari. Mereka yang terusir telah dilarang kembali, dan ratusan rumah dihancurkan, demikian menurut laporan HRW setebal 105 halaman yang berjudul “Semua Impianku Telah Terhapus”.

    “Sepuluh bulan setelah pengungsian mereka, tidak ada satu pun penghuni keluarga yang dapat kembali ke rumah mereka,” kata Milena Ansari, seorang peneliti di Human Rights Watch yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut, kepada Reuters.

    Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, bahwa mereka perlu menghancurkan infrastruktur sipil agar tidak dapat dieksploitasi oleh militan. Mereka tidak menyebutkan kapan penduduk dapat kembali.

    Konvensi Jenewa melarang pemindahan warga sipil dari wilayah pendudukan, kecuali untuk sementara waktu karena alasan militer yang mendesak atau keamanan mereka. HRW mengatakan bahwa pejabat senior yang bertanggung jawab harus dituntut atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa para tentara menyerbu rumah-rumah, menggeledah properti, dan memerintahkan keluarga-keluarga untuk keluar melalui pengeras suara yang dipasang pada drone. Disebutkan pula bahwa penduduk melaporkan buldoser menghancurkan bangunan-bangunan saat mereka melarikan diri, dan bahwa pasukan Israel tidak memberikan perlindungan atau bantuan, sehingga keluarga-keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau mencari perlindungan di masjid, sekolah, dan lembaga amal.

    Hisham Abu Tabeekh, yang diusir dari kamp pengungsi Jenin, mengatakan bahwa keluarganya tidak dapat membawa apa pun saat mereka diusir.

    “Kami berbicara tentang tidak adanya makanan, minuman, obat-obatan, dan biaya hidup… kami menjalani hidup yang sangat sulit,” kata Tabeekh kepada Reuters pada hari Rabu (19/11).

    Human Rights Watch mengatakan telah mewawancarai 31 warga Palestina yang mengungsi dari tiga kamp tersebut. HRW juga telah menganalisis citra satelit, perintah pembongkaran, dan video terverifikasi. Ditemukan lebih dari 850 bangunan hancur atau rusak berat, sementara penilaian PBB menyebutkan angka 1.460 bangunan. Kamp-kamp tersebut, yang didirikan pada tahun 1950-an untuk warga Palestina yang mengungsi sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, telah menampung beberapa generasi pengungsi.

    HRW mengatakan pengusiran tersebut, yang dilakukan ketika perhatian global terfokus pada Gaza, merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan penganiayaan.

    Lihat juga Video: Pemuda Palestina Tewas Ditembak Militer Israel di Tepi Barat

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza di bawah naungan PBB

    Menhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza di bawah naungan PBB

    Morowali (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan mandat untuk pengiriman pasukan.

    “TNI sudah mempersiapkan satuannya untuk tugas-tugas perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui awak media di Bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis.

    Walau sudah mendapat persetujuan dari PBB, Sjafrie mengaku jajarannya masih harus menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengiriman pasukan.

    “Kita tunggu keputusan politik dari pemerintah,” jelas dia.

    Untuk diketahui, TNI sudah menyiapkan 20.000 pasukan untuk dikirim ke Gaza melakoni misi perdamaian PBB. Ke-20.000 pasukan itu terdiri dari satuan kesehatan dan Zeni yang membidangi pembangunan konstruksi.

    Tidak hanya pasukan, TNI juga sudah menyiapkan peralatan dari mulai di bidang kesehatan dan pengerjaan konstruksi untuk mendukung kerja pasukan di Gaza.

    Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB, Senin (17/11) mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk ISF di Jalur Gaza.

    Menurut resolusi tersebut, ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

    Pasukan tersebut bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

    Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diminta Putra Mahkota Saudi, Trump Akan Berusaha Setop Perang Sudan

    Diminta Putra Mahkota Saudi, Trump Akan Berusaha Setop Perang Sudan

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya akan mulai “berusaha” untuk mengakhiri perang di Sudan. Ini dilakukan Trump setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) memintanya untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

    Trump hingga saat ini hampir tidak pernah berkomentar tentang konflik antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat hampir 12 juta orang mengungsi sejak pecah pada April 2023.

    “Yang Mulia ingin saya melakukan sesuatu yang sangat berpengaruh terkait Sudan,” kata Trump dalam forum bisnis Saudi-AS yang dihadiri oleh Putra Mahkota Saudi, dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025).

    “Saya tidak pernah terpikir untuk terlibat, saya pikir itu hanya sesuatu yang gila dan di luar kendali,” imbuh Tump.

    “Tetapi saya melihat betapa pentingnya hal itu bagi Anda, dan bagi banyak teman Anda di ruangan ini, Sudan. Dan kami akan mulai bekerja untuk Sudan,” ujar Trump kepada MBS di forum tersebut.

    Meskipun konflik ini berada di luar radar Trump, Washington telah meningkatkan upaya dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai.

    Arab Saudi mendukung militer Sudan yang bersekutu dengan pemerintah. Sementara militer Sudan menuduh Uni Emirat Arab (UEA) mendukung RSF dengan pasokan senjata dan tentara bayaran. Tuduhan ini telah dibantah UEA.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah menelepon menteri luar negeri UEA pada hari Jumat lalu untuk mendesak pemerintah UEA mendukung gencatan senjata di Sudan.

    RSF baru-baru ini merebut kota penting Al-Fasher setelah pengepungan tanpa henti yang diwarnai pembantaian massal. Hal ini mendorong Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memerintahkan penyelidikan atas dugaan kekejaman.

    Sementara itu, utusan Trump untuk Afrika, Massad Boulos, pada hari Sabtu lalu mengatakan bahwa perang di Sudan adalah “krisis kemanusiaan terbesar di dunia.”

    Trump berulang kali mengklaim telah menyelesaikan delapan konflik di dunia sejak kembali menjabat pada bulan Januari, tetapi justru berfokus pada perang di Gaza dan Ukraina dalam upayanya meraih Hadiah Nobel Perdamaian.

    Janjinya untuk mulai menangani konflik Sudan mencerminkan hubungan dekatnya dengan Putra Mahkota Saudi, yang ia undang ke Gedung Putih untuk kunjungan pada hari Selasa lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • WHO Kejar Target Vaksinasi 40 Ribu Anak di Gaza

    WHO Kejar Target Vaksinasi 40 Ribu Anak di Gaza

    Jakarta

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa mereka berencana untuk memvaksinasi lebih dari 40.000 anak di Gaza sebagai perlindungan terhadap berbagai penyakit. Ini akan dilakukan dengan memanfaatkan gencatan senjata yang baru-baru ini berlaku.

    WHO dan mitra-mitranya telah memvaksinasi lebih dari 10.000 anak di bawah usia tiga tahun dalam delapan hari pertama dari fase awal kampanye yang diluncurkan pada 9 November.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025), kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan fase pertama program telah diperpanjang hingga Sabtu mendatang, dan berharap dapat melindungi anak-anak dari campak, gondongan, rubela, difteri, tetanus, batuk rejan, hepatitis B, tuberkulosis, polio, rotavirus, dan pneumonia.

    Fase kedua dan ketiga dari kampanye ini, yang dilaksanakan bekerja sama dengan UNICEF, badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan kementerian kesehatan di Gaza yang berada di bawah kendali Hamas, direncanakan berlangsung pada bulan Desember dan Januari mendatang.

    Tedros mengatakan ia “terdorong untuk memastikan gencatan senjata terus berlanjut, karena memungkinkan WHO dan mitra-mitranya untuk mengintensifkan layanan kesehatan esensial di seluruh Gaza dan mendukung upaya melengkapi kembali peralatan serta rekonstruksi yang diperlukan untuk sistem kesehatannya yang hancur”.

    Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada hari Senin lalu memberikan suara untuk mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memfasilitasi tercapainya gencatan senjata pada 10 Oktober antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Gencatan senjata tersebut telah ditandai dengan beberapa pecahnya kekerasan di Gaza, yang hancur akibat perang selama lebih dari dua tahun, yang pecah setelah serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu telah mengakibatkan kematian 1.221 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari data resmi.

    Lebih dari 69.500 warga Palestina juga telah tewas akibat serangan militer Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Tonton juga video “WHO Ungkap Hampir 15 Juta Remaja di Dunia Ngevape”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Video: RI Gandeng PBB Sukseskan Program MBG

    Video: RI Gandeng PBB Sukseskan Program MBG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menggandeng Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menggarap program prioritas Makan Bergizi Gratis atau Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa mbg merupakan bagian dari 17 SDGS dalam rangka menghapus kelaparan.

    Selengkapnya dalam program Focus on Infra CNBC Indonesia (Rabu, 19/11/2025) berikut ini.

  • IPPAT Gresik dan BPN Kolaborasi Tingkatkan Percepatan Layanan Pertanahan

    IPPAT Gresik dan BPN Kolaborasi Tingkatkan Percepatan Layanan Pertanahan

    Gresik (beritajatim.com) – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Gresik bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat berkolaborasi meningkatkan percepatan layanan pertanahan di tengah era digitalisasi melalui program Komunikasi Pintar Tanah dan Pajak Kekinian (Kopi Tapak).

    Ketua IPPAT Gresik, Raditya Eko Hartanto, mengatakan sinergi dengan BPN penting untuk menjawab meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang cepat. “Tujuan sinergi ini mencari solusi tentang hambatan pelayanan serta menambah ilmu mengenai adanya regulasi baru di era digitalisasi,” katanya, Rabu (19/11/2025).

    Masih menurut Didit, sapaan akrabnya, IPPAT berkomitmen mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan layanan pertanahan yang lebih efektif. “Kerja sama ini diharapkan mampu mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses administrasi yang melibatkan PPAT,” paparnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik, Rarit Setyawan, menuturkan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi nasional digitalisasi layanan pertanahan. Dengan integrasi sistem antara PPAT dan BPN, proses pengecekan, pendaftaran, hingga balik nama diharapkan berlangsung lebih efisien.

    “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum tanah secara cepat. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan publik,” tuturnya.

    Ia menambahkan, sejak tahun 2008 pelayanan proses ini masih dilakukan secara manual. Kini, sistem telah beralih menuju digitalisasi. “Setiap hari di BPN Gresik ada 332 berkas administrasi layanan pertanahan yang harus segera diselesaikan. Bisa dibayangkan kalau masih cara manual,” imbuhnya.

    Peralihan ini, lanjut Rarit Setyawan, mengubah alur pelayanan. Jika dulu warga harus datang langsung untuk mendaftar, kini cukup mengunggah dokumen sesuai ketentuan, seperti scan sertifikat, KTP, KK, PBB, dan lainnya. “Paradigmanya sekarang berbeda. Sekarang dituntut ke digitalisasi. Ini penting bagi PPAT,” urainya.

    Mashudi, salah satu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mengaku bahwa proses pembuatan akta tanah secara manual kerap kali menimbulkan keterlambatan. Namun kini jauh lebih cepat berkat digitalisasi.

    “Meski dibantu teknologi, masih ada kendala di lapangan. Salah satunya mengenai pengukuran penggabungan dan pemisahan objek tanah. Tahapannya agak lambat. Kondisi ini berbeda di wilayah Surabaya karena proses lebih cepat,” pungkasnya. (dny/kun)

  • Global Town Hall Dorong Dialog Global untuk Masa Depan yang Inklusif dan Solutif

    Global Town Hall Dorong Dialog Global untuk Masa Depan yang Inklusif dan Solutif

    Jakarta, Beritasatu.com – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), bersama Global Citizen dan konsorsium global yang terdiri dari think tank, universitas, organisasi masyarakat sipil, serta institusi internasional, menyelenggarakan Global Town Hall edisi keenam pada Sabtu, (15/11/2025). Forum global yang diinisiasi oleh Indonesia ini menghadirkan pemimpin pemerintahan, tokoh masyarakat sipil, penggerak akar rumput, sektor swasta, serta generasi muda untuk berdiskusi mengenai berbagai tantangan mendesak yang dihadapi dunia.

    Penyelenggaraan tahun ini berlangsung menjelang G20 Summit dan bertepatan dengan negosiasi iklim COP30 yang sedang berlangsung di Belém, Brasil. Sehubungan dengan itu, Ana Toni, CEO COP30, turut menghadirkan wawasan langsung dari proses perundingan iklim global yang tengah berlangsung.

    “Di COP30 Kita bersama-sama meresmikan era baru rezim iklim ‘climate regime’ Untuk menunjukkan bahkan di bawah situasi menyulitkan, rezim iklim ini berjalan. Kita perlu mempercepat tindakan, karena kita masih sangat jauh dari target, yang seharusnya di bawah 1,5°C” kata Ani.

    Dengan mengusung tema “The Future We Need,” Global Town Hall 2025 menghadirkan percakapan terbuka dan solutif antara pemikir, praktisi, dan pemimpin dunia. Forum ini bertujuan menjembatani dialog Timur-Barat dan Utara-Selatan, serta mengangkat suara masyarakat dan komunitas yang perlu ikut menentukan arah kebijakan nasional maupun multilateral.

    “Masa depan yang kita butuhkan tidak dapat ditulis oleh beberapa orang saja, tetapi harus ditulis bersama oleh semua orang. Inilah mengapa kami percaya pada dialog daripada perpecahan, kooperasi daripada persaingan, dan kemanusiaan daripada kekuasaan,” kata Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

    Dalam rangka tema besar Global Town Hall 2025, Dr. Dino Patti Djalal, Pendiri dan Ketua FPCI, menyampaikan ajakan tindakan yang kuat bagi komunitas global. 

    “Tatanan internasional berbasis aturan sedang kehilangan kredibilitas dan terancam runtuh. Jelas bahwa aturan-aturan tersebut tidak berlaku sama untuk semua negara, dan beberapa dikecualikan. Semangat Piagam PBB memudar, dan angin ‘siapa kuat dia yang benar’ juga menguat. Nasionalisme sedang bangkit, bukan nasionalisme yang tepat, tetapi nasionalisme yang tidak aman dan seringkali penuh amarah. Dan memang, kita melihat terlalu banyak nasionalisme dan kemanusiaan yang mengurang,” ujar Dino.

    Dr. Dino juga menekankan peran warga dunia sebagai agen perubahan, la menekankan bahwa masa depan yang dibutuhkan setiap orang adalah milik warga dunia.

    “Masa depan yang kita butuhkan hari ini ditujukan bagi warga dunia, teruntuk masyarakat umum, teruntuk warga yang berpikir, teruntuk akar rumput, di mana pun Anda berada. Bersuaralah, beri informasi, ajak berargumen, debat, tidak setuju, tantang, beri saran. Karena masa depan adalah milik kita dan generasi mendatang. Mari kita bayangkan masa depan yang kita butuhkan, mari kita miliki masa depan yang kita butuhkan, dan mari kita ciptakan masa depan yang kita butuhkan bersama,” tuturnya.

    Mick Sheldrick, Co-Founder dan Chief Policy, Impact, and Government Relations Officer dari Global Citizen. la menuturkan percakapan hari ini memiliki satu tujuan-yakni mengubah ide menjadi dampak, dan pembicaraan menjadi tindakan.

    “Selama Global Town Hall hari ini, Anda akan mendengar dari masyarakat sipil, bagaimana para advokat, juru kampanye, dan aktivis dapat bekerja sama untuk mendorong akuntabilitas, untuk memastikan bahwa warga negara memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu yang berdampak pada mereka,” kata Mick.

    “Itulah inti dari Global Citizen dan Global Town Hall. Kita memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang sadar apakah tindakan kita akan meninggalkan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita atau tidak. Saya percaya bahwa kita memiliki kemampuan yang lebih besar daripada generasi sebelumnya untuk memengaruhi kehidupan orang lain,” tambahnya.

    Rangkaian Sesi Global Town Hall

    • “Anticipating the Next World Order: What Should Remain, What Should Be Fixed, What Should Be Replaced” yang mengeksplorasi perubahan dalam arsitektur kekuatan global.

    • “Civil Societies as a Force for Stability and Progress in an Increasingly Turbulent World” yang menyoroti peran aktor masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi dan keadilan.

    • “How to Make the AI Revolution Work for All: A North-South Debate” yang membahas bagaimana transformasi teknologi dapat dilakukan secara adil di berbagai kawasan.

    • “Winning Humanity’s Greatest Battle: Building a Strategic North-South-East-West Grand Alliance for the Climate Future We Need” yang menekankan urgensi aksi iklim kolektif.

    • Sesi Khusus 1: “Listen to Us: Messages for G20 Leaders from Civil Societies Around the World” yang mengangkat suara akar rumput kepada para pemimpin global.

    • Sesi Khusus 2: “My Nationalism is Humanity: ‘We Are One’ is Better than ‘We’re Number One” yang mengimajinasikan kembali identitas dan solidaritas di tengah dunia yang terpolarisasi.

    • Sesi Khusus 3: “Religions for Peace: Pushing Back Against the Rising Tide of Bigotry and Prejudice” yang berfokus pada kepemimpinan lintas agama dalam menanggulangi intoleransi.