Xcloud.id

partai: PBB

  • DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    Bisnis.com, Jakarta — DPP Partai Gerindra dan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor angkat bicara soal polemik yang melibatkan Bupati Pati Sadewo. 

    DPP Partai Gerindra memerintahkan seluruh kadernya di wilayah Pati Jawa Tengah untuk berada di barisan rakyat. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati Sadewo sudah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, maka dari itu seluruh kader Partai Gerindra yang ada di wilayah Pati Jawa Tengah harus mendesak Bupati Sadewo memperhatikan nasib rakyatnya.

    “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8).

    Dia mengingatkan kepada seluruh kader Partai Gerindra, terutama di wilayah Pati Jawa Tengah bahwa partai berlambang burung garuda yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto lahir dan besar karena perjuangan dari rakyat Indonesia.

    “Saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil itu harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” katanya.

    Sugiono pun mengapresiasi unjuk rasa yang telah dilakukan rakyat Pati karena situasi sudah kembali kondusif. Dia berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari.

    “Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan saya berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” ujarnya.

    Terpisah, LBH GP Ansor ingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bersikap arogan dalam menghadapi warganya. Sekretaris LBH GP Ansor, Taufik Hidayat mengatakan bahwa gelombang aksi yang terjadi di wilayah Pati Jawa Tengah adalah buntut dari sikap arogan Bupati Pati Jawa Tengah Sadewo kepada warganya yang protes aras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250%.

    “Mestinya bupati ini sadar dirinya adalah pelayan warga, bukan penguasa. Jabatan bupati adalah amanah yang semestinya dijalankan dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap kritik,” tuturnya di Jakarta, Rabu (14/8).

    Dia menegaskan bahwa kritik dari rakyat adalah bentuk partisipasi demokrasi yang seharusnya disambut positif sebagai bentuk peluang untuk memperbaiki kinerja. Taufik mengingatkan, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. 

    “Sikap arogan kepala daerah dapat memicu ketegangan sosial dan kemarahan rakyat. Pemimpin yang baik harus mampu untuk mendengar dan merespons keluhan rakyat secara bijak,” katanya.

    Sebagai bentuk komitmen pendampingan hukum, LBH GP Ansor menurutnya juga telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban aksi demonstrasi melalui perwakilan LBH Ansor Pati dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah. 

    “Posko itu berlokasi di Jl Sudirman No 47, Puri, Pati,” ujarnya.

  • Didemo Besar-besaran Rakyatnya, Sudewo Bupati Pati Ternyata Diendorse Jokowi dan Kaesang saat Pilkada

    Didemo Besar-besaran Rakyatnya, Sudewo Bupati Pati Ternyata Diendorse Jokowi dan Kaesang saat Pilkada

    GELORA.CO – Bupati Pati Sudewo sedang menghadapi demo besar-besaran di wilayah pemerintahannya. Puncaknya, DPRD Pati sudah menyepakati proses pemakzulan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan PBB 250 persen.

    Di tengah kericuhan demo Pati, viral jejak digital Kaesang Pangarep di X (Twitter).

    Anak Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu ternyata sempat melakukan endorse dan mendukung pencalonan Bupati Sudewo di Pilkada 2024.

    Video Kaesang mendukung pasangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra pun sekarang jadi sorotan.

    Video ini viral kembali di X setelah dibagikan oleh akun bernama @gearcloudy.

    “Pantes di Pati pajaknya naik sampe 250 persen,” tulis akun @gearcloudy di caption postingannya pada Rabu (13/8/025).

    Dalam video berdurasi 14 detik ini, terlihat Kaesang Pangarep berdiri di antara Sudewo dan Risma Ardi Chandra. Mereka sedang melakukan kampanye.

    Kaesang tampak menggenggam tangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra secara bersamaan.

    Adik Gibran Rakabuming Raka ini kemudian meminta masyarakat untuk mendukung paslon Sudewo dan Risma Ardi Chandra sebagai pemimpin Kabupaten Pati.

    “27 November 2024 untuk warga Pati, jangan lupa pilih pak Dewo (Sudewo) dengan pak Chandra nomor satu,” kata Kaesang Pangarep.

    Ajakan Kaesang untuk memilih Sudewo dan Risma Ardi Chandra langsung disambut tepuk tangan dari tim kampanye.

    Tak hanya itu, di X beredar video saat Sudewo dan pasangannya pada Pilkada 2024 bertandang ke rumah Jokowi. Hal itu sebagai bentuk dukungan sang mantan presiden ke dirinya.

    “Oalah.. ternyata bupati Pati yang viral melawan warganya itu pejabat titipan jkw. Ini sebenarnya presidennya siapa sih, kok bupati ini malah menghadapnya ke Solo 🤦,” tulis akun @liaasister.

    Oalah .. ternyata bupati Pati yg viral melawan warga nya itu pejabat titipan jkw.
    Ini sebenar nya presiden nya siapa sih, kok bupati inj malah menghadap nya ke solo 🤦 pic.twitter.com/qmbOc27qtF

    — liaa (@liaasister) August 7, 2025

    Diketahui kunjungan dari calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang saat pilkada adalah calon dengan nomor urut 1 Sudewo dan Risma Ardhi Chandra.

    Pada kunjungan itu paslon ini tampak mengenakan pakaian kemeja putih dan celana hitam. Keduanya berjalan menuju kediaman Jokowi.

    Jokowi pada kesempatan itu memberikan pesan sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Pati 2025-2030 itu.

    Pesan Jokowi berkaitan dengan perikanan. Menurut Jokowi daerah Pati memiliki potensi besar salah satunya adalah perikanan.

    “Pak Sudewo, Pak Chandra saya titip Kabupaten Pati utamanya yang berkaitan dengan perikanan karena memiliki potensi yang besar di Pati,” ujar Jokowi saat mengobrol dengan Sudewo dan Chandra di sebuah ruang tamu kediaman Jokowi, sebagaimana video yang beredar. 

    Sementara itu, reaksi negatif justru muncul setelah jejak digital tersebut viral. Warganet melontarkan kritikan dan sindiran tajam.

    “Oh, ternyata bupati endorse-an to? Pantes,” sindir warganet.

    “Coba lihat partainya bupati. Itu jauh lebih penting untuk melihat atasannya bupati,” tulis warganet.

    “Oalah titipan part sekian,” kritik warganet.

    “Gue bilang juga apa, orang dia titipan Mulyono,” sentil warganet.

    “Pemerintah penjilat tidak pantas diberi kedaulatan,” tambah yang lain.

    “Awokwoakwok kan feeling gue bener pasti geng oke gas oke gas. Btw kalian pendukung owi alias termul hama liat noh! Kapan sadarnya?” komentar warganet.

  • Istana Angkat Bicara soal Heboh PBB Pati Naik 250%, Sebut Kebijakan Daerah

    Istana Angkat Bicara soal Heboh PBB Pati Naik 250%, Sebut Kebijakan Daerah

    Jakarta –

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara tentang kebijakan fenomenal berupa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Adapun kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari masyarakat hingga meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Prasetyo mengatakan, PBB menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah (pemda). Tidak hanya Pati, menurutnya, sejumlah daerah lainnya telah mengumumkan kebijakan kenaikan angka PBB.

    “Apakah memang anggaran ke daerahnya kurang atau seperti apa sampai bupati-bupati ini harus menaikkan PBB sangat besar, sangat tinggi? Tidak ada, penyebabnya karena itu bukan ya,” ujar Prasetyo, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

    “Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” sambungnya.

    Prasetyo menjelaskan, kebijakan PBB antardaerah berbeda-beda. Menurutnya keputusan ini tidak ada kaitannya dengan anggaran daerah yang dirasa kurang. Ia menekankan kembali, hal ini murni merupakan rencana dari masing-masing daerah.

    “Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan kabupaten pati pun juga berbeda. Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu, kalau pun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing,” ujarnya.

    Lebih lanjut saat ditanya apakah keputusan menaikkan angka PBB ini dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Prasetyo tidak menjawab secara spesifik. Namun menurutnya, koordinasi dilakukan secara intensif setelah kebijakan tersebut dirasa menimbulkan masalah.

    “Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak. Karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah. Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situ lah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” kata Prasetyo.

    Sebagai informasi, Masyarakat Pati meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya usai menelurkan kebijakan fenomenal berupa kenaikan PBB hingga 250%. Meskipun akhirnya kebijakan itu dibatalkan, namun masyarakat Pati tampak sudah tidak percaya dengan Sudewo sebagai pemimpinnya.

    (acd/acd)

  • Istana Respons Demo Berlanjut Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Kita Hormati

    Istana Respons Demo Berlanjut Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Kita Hormati

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memantau demo yang mendesak Bupati Pati Sudewo mundur gegara kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Prasetyo meminta semua pihak menahan diri.

    “Yang pertama tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    “Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” lanjutnya.

    Prasetyo berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik. Ia pun menghormati adanya usulan pemakzulan serta hak angket yang telah dibuat DPRD setempat.

    “Kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik. Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” ujarnya.

    Pantauan detikJateng pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD. Akhirnya DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.

    “Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di kantor Bupati Pati, dilansir detikJateng, Rabu (13/8).

    Sudewo juga menyatakan menghormati hak angket yang disepakati oleh DPRD Pati.

    (eva/fas)

  • 2 Istana Ungkap Respons Prabowo soal Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh Nasional

    2 Istana Ungkap Respons Prabowo soal Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh Nasional

    Istana Ungkap Respons Prabowo soal Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan respons Presiden RI Prabowo Subianto terkait kekisruhan yang ditimbulkan Bupati Pati Sudewo.
    Prasetyo menyampaikan, Prabowo menyayangkan kekisruhan yang terjadi di Pati.
    “Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respons beliau terhadap siapa pun itu,” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Prasetyo menjelaskan, pihaknya berharap kasus yang menyangkut kader Gerindra tersebut bisa diselesaikan.
    Sebab, kata dia, jangan sampai kehidupan ekonomi warga Pati terganggu.
    “Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan,” imbuhnya.
    Diketahui, unjuk rasa dipicu kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
    Kebijakan tersebut sudah dibatalkan, tetapi massa tetap berunjuk rasa dan menuntut mundurnya Sudewo.
    Massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang meneriakkan yel “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga.” Bupati Sudewo baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.
    Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih ‘Warning’ ke Pejabat Publik

    Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih ‘Warning’ ke Pejabat Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan maupun kebijakan, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Hal ini disampaikannya kepada wartawan menyusul gejolak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu aksi unjuk rasa besar-besaran.

    “Berkali-kali kami selaku pemerintah pusat mengimbau, sebagai pejabat publik di level apa pun, baik pusat, provinsi maupun daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu. Apalagi menyampaikan kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat,” kata Prasetyo usai gladi kotor HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Terkait Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader Partai Gerindra, Prasetyo mengungkapkan bahwa pembinaan juga dilakukan secara internal oleh partai.

    “Karena kami berada di partai yang sama, pembinaan itu kita lakukan, baik dari Pak Sekjen Pak Sugiono, melalui Ketua DPD, maupun saya sendiri sebagai ketua organisasi. Prinsipnya sama, sebagai pejabat publik apalagi membawa nama baik partai, kita harus berhati-hati,” ujarnya.

    Dia menambahkan, Bupati Sudewo telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai memicu dinamika di Pati.

    “Itulah yang menyebabkan munculnya situasi sekarang. Kami berharap ke depan lebih hati-hati,” pungkas Prasetyo.

  • Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Nasional 13 Agustus 2025

    Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Nasional 13 Agustus 2025

    Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menghormati langkah DPRD Pati, Jawa Tengah, yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati.
    Sikap DPRD ini sebagai respons unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
    “Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati,” tegas Prasetyo, di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Pihak Istana juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati.
    Dia memastikan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi terkait polemik ini.
    “Dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” imbuh dia.
    Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sadewo menaikkan pajak PBB P-2 hingga 250 persen.
    Dia juga meminta semua pihak menahan diri.
    “Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.
    “Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” ujar dia.
    Dia menuturkan, Bupati Sadewo memang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan kebijakan kenaikan pajak itu.
    Koordinasi disebut baru dilakukan usai kebijakan Sadewo itu menjadi polemik dan diprotes masyarakat.
    “Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah,” tutur dia.
    “Tapi, bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” sambung dia.
    Diberitakan sebelumnya, sejak pagi, puluhan ribu orang dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk menuntut Sudewo mundur, memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen.
    Polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water cannon, membuat massa terpencar dan sebagian berlindung di Masjid Agung Baitunnur.
    Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi.
    Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk karena situasi tidak kondusif.
    Saat keluar, ia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh pedemo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau secara dekat dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memicu protes warga.

    “Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kami memonitor kegiatan unjuk rasa di Pati terkait kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo usai gladi kotor persiapan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, komunikasi intens telah dilakukan dengan Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik.

    “Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Baik Bapak Bupati, maupun masyarakat. Secara personal saya juga berkomunikasi dengan beliau, dan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur,” katanya.

    Prasetyo menambahkan, pemerintah pusat menghormati proses demokratis yang tengah berjalan, termasuk penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    “Semua proses yang dilakukan, termasuk unjuk rasa, adalah bagian dari demokrasi yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati Sudewo didesak mundur oleh warganya yang ikut serta dalam demo yang diselenggarakan hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Desakan itu datang usai polemik keinginan kepala daerah itu untuk mengerek besaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 menjadi 250%.

    Sebelumnya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa penyesuaian PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Kendati demikian, hal itu tidak membendung keinginan warga di Pati, Jawa Tengah untuk melaksanakan aksi unjuk rasa. Kepala daerah itu bahkan sempat mendapatkan lemparan botol air mineral dan sandal jepit dari arah demonstran. 

    Peristiwa itu terjadi ketika Sudewo mencoba menemui langsung para pendemo. Menggunakan kemeja putih, dia datang dengan menumpangi mobil rantis milik kepolisian. Dari atas kendaraan taktis tersebut, Sudewo menyampaikan permintaan maaf singkat kepada warga.

    “Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ujarnya kepada masyarakat, Rabu (13/8/2025) seperti dilansir dari potongan video yang ditayangkan via Youtube.

    Postur APBD Pati

    Adapun APBD 2025 Pati mencatatkan anggaran pendapatan sebesar Rp2,87 triliun, sedangkan belanja daerah Rp2,94 triliun.

    Mengutip data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atau DJPK Kemenkeu di Portal SIKD, pendapatan daerah terbagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp548,5 miliar, serta transfer ke daerah dari pusat atau TKDD sekitar empat kalinya sebesar Rp2,18 triliun.

    Realisasinya per 12 Agustus 2025 yakni Rp1,78 triliun atau 62,3%. Rinciannya meliputi PAD yang telah dihimpun sebesar Rp363 miliar, dan TKDD Rp1,34 triliun.

    PAD pada APBD Pati 2025 terdiri dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp255,4 miliar, dengan realisasi Rp186,5 miliar. Sementara itu, retribusi ditetapkan sebesar Rp257,4 miliar dan baru berhasil dihimpun Rp141,8 miliar.

    Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29,86 miliar dengan realisasi sudah mencapai Rp24 miliar atau sekitar 80%, sedangkan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5,76 miliar dengan realisasi tembus lebih dari 184% atau sebesar Rp10,62 miliar.

    Adapun belanja daerah pada APBD Pati 2025 ditargetkan sebesar Rp2,94 triliun, dengan realisasi baru mencapai Rp1,69 triliun atau 57,5%.

    Belanja itu meliputi belanja pegawai dengan share terbesar yaitu Rp1,34 triliun, dengan realisasi baru Rp798,5 miliar.

    Kemudian, belanja barang dan jasa sebesar Rp613,6 miliar dengan yang sudah terbelanjakan baru Rp261,4 miliar atau 42%. Lalu, belanja modal ditetapkan Rp214,6 miliar dengan realisasi Rp115,6 miliar, serta belanja lainnya Rp770 miliar dengan realisasi Rp514,8 miliar.

  • OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua

    OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Irza Farel

    Merdeka dari bias gender: OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:41 WIB

    Elshinta.com – Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari bias yang membatasi langkah. Di Indonesia, banyak perempuan dan laki-laki masih terjebak dalam norma dan stigma yang membatasi peran mereka, baik di rumah maupun di dunia kerja. Dengan semangat Hari Kemerdekaan, OCBC mengadakan Media Talk OCBC #BaiknyaBarengBareng dengan mengundang narasumber dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Aliansi Laki-Laki Baru (ALB). Acara ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai ulang arti kemerdekaan akan bias gender. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang dapat berkembang tanpa terkekang oleh bias gender.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye keberlanjutan #BaiknyaBarengBareng 2025. Kali ini, mengangkat topik “Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender” yang memiliki makna memerdekakan diri dari bias dan ketidaksetaraan yang seringkali membatasi ruang gerak, baik di lingkungan kerja maupun di rumah. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, berbagai tantangan masih dihadapi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Pada tahun 2023, angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia hanya berjumlah 55%, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 85% (BPS, 2024). Selain itu, menurut SDG Global Database, perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbatas dalam posisi kepemimpinan, yaitu hanya 32% perempuan yang menduduki posisi manajerial perusahaan pada tahun 2022.

    Memaknai isu tersebut, Betti Alisjahbana, Komisaris Independen OCBC yang juga dikenal sebagai salah satu sosok perempuan yang sukses memerdekakan bias, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk berprestasi dan berkontribusi secara maksimal. “Dalam menghadapi stigma berbasis gender, saya memilih untuk tetap fokus berkarya dan membuktikan diri lewat dedikasi, prestasi, dan integritas. Kepemimpinan perempuan tidak perlu menjadi pengecualian—melainkan bagian dari budaya profesional yang kita bangun bersama. Di era di mana talenta dan keberagaman menjadi sumber kekuatan kompetitif, menciptakan ekosistem kerja yang inklusif adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi setiap orang—tanpa terkekang,” ujarnya.

    Beliau menambahkan bahwa persuahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan prinsip tersebut terwujud. “Di OCBC, kami percaya bahwa ruang kerja yang adil gender akan membuka peluang yang sama untuk semua. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan, program pengembangan untuk semua level serta fasilitas penunjang yang ramah bagi semua karyawan. Diperkokohkan dengan adanya persentase yang berimbang di manajemen dalam posisi strategis.”

    “Norma gender yang tidak setara, termasuk diantaranya bias yang terjadi secara sadar maupun tidak, adalah salah satu hambatan perempuan untuk meniti karir di lingkungan kerja,’ ujar Dwi Yuliawati, Head of Programmes UN Women Indonesia. “Bentuk yang paling nyata adalah persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga dan perawatan anggota keluarga adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perempuan, UN Women berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), sehingga mendorong kebijakan tempat kerja ramah keluarga, sebagai satu cara untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.”

    Merespons tantangan yang ada, penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan inklusif yang dapat memberikan peluang yang setara dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Perusahaan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mempromosikan hak perempuan tidak hanya mendorong kemajuan sosial, tetapi juga dapat mengembangkan bisnis dan komunitas di tempat mereka bekerja agar beroperasi lebih inklusif, tangguh, dan sukses.

    Melengkapi perspektif tersebut, Wawan Suwandi, Koordinator Nasional Aliansi Laki-laki Baru, mengingatkan bahwa perubahan menuju kesetaraan tidak bisa dilakukan sendiri oleh perempuan. “Dunia kerja yang lebih fleksibel dan rumah tangga yang lebih adil perannya akan membuat laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi lebih sehat. Laki-laki juga perlu ruang untuk menjadi ayah, suami, dan individu yang utuh tanpa stigma. Untuk itu, perlu adanya paham untuk menormalisasikan kolaborasi dengan mematahkan stigma seperti hanya ada “ibu rumah tangga” tapi harusnya adalah “rumah tangga bersama”,” ujar Jundi.

    Ia juga menyoroti bahwa hambatan seringkali datang dari lingkungan terdekat. “Seringkali ketika perempuan mendapat jabatan lebih tinggi, ada kekhawatiran akan merugikan suami yang bekerja. Narasi seperti ini harus kita ubah bersama agar kesetaraan bisa benar-benar tercapai,” tambahnya. 

    Dengan itu, dengan adanya konsep diskusi media yang bertajuk “Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender” menegaskan bahwa perjalanan menuju kesetaraan adalah proses kolektif yang memerlukan keterlibatan semua pihak—keluarga, institusi, hingga komunitas. Serta, ketika hambatan-hambatan ini dihapus, perempuan dapat lebih leluasa berkontribusi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi nilai dari OCBC yang terus menggaungkan isu terkait sehingga Juli 2025 telah mencatat 117.194 keterlibatan, 1.822.152 jangkauan, dan 2.695.786 impresi di berbagai kanal komunikasi.

    Kemerdekaan sejati adalah ketika tidak ada lagi bias yang membatasi langkah. Dengan bergerak bersama, maka dapat menciptakan lingkungan yang setara dan inklusif, yang membawa dampak positif bagi semua, karena #BaiknyaBarengBareng. (Irza Farel)

    Sumber : Radio Elshinta