Xcloud.id

partai: PBB

  • Australia Berubah Sikap soal Palestina, Apa Artinya Bagi Negara Tetangga?

    Australia Berubah Sikap soal Palestina, Apa Artinya Bagi Negara Tetangga?

    Jakarta –

    Baca beritanya dalam bahasa Inggris

    Australia akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara di Sidang PBB yang akan digelar bulan September nanti, yang menjadi sebuah tonggak sejarah baru.

    Keputusan ini menjadi sejalan bagi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, seperti Indonesia.

    Tapi, perubahan sikap ini tidak sesuai dengan kebijakan di kebanyakan negara-negara di kawasan Pasifik, yang lebih dekat dengan Israel dan Amerika Serikat dengan didasari alasan bantuan, pembangunan, dan agama.

    Lantas bagaimana perubahan sikap Australia akan berdampak bagi hubungannya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik?

    Asia Tenggara yang tidak selalu bersatu

    Pemerintah Indonesia menyambut keputusan Australia dengan menyebutnya sebagai sebuah “keberanian”.

    “Kita sambut baik langkah penting Australia untuk mengakui negara Palestina. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian dan komitmen Australia terhadap penegakan hukum internasional,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, kepada RRI, Selasa kemarin.

    Baru setahun kemudian, Filipina menjadi negara keempat di Asia Tenggara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    Tapi Asia Tenggara tidak selalu bersatu untuk isu Palestina.

    “Sudah ada beberapa perpecahan di dalam blok [Asia Tenggara] terkait Palestina, dengan negara-negara seperti Myanmar dan Laos kurang vokal, sementara Malaysia, Indonesia, dan Filipina merupakan pendukung kuat,” kata Dr Muhammad Zulfikar Rakhmat dari Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta.

    Indonesia adalah negara yang aktif mendukung Palestina. khususnya untuk bantuan kemanusiaan, namun menurut Dr Zulfikar Indonesia belum mengambil sikap yang lebih tegas seperti menuntut diakhirinya genosida yang dilakukan Israel.

    “Salah satu alasannya adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang relatif pragmatis, yang memprioritaskan stabilitas dan hubungan ekonomi, terutama dengan negara-negara besar di kawasan,” jelasnya.

    “Apa yang dapat dilakukan Indonesia, dan juga dapat dilakukan oleh negara-negara lain di Asia Tenggara, adalah memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mendorong sanksi yang lebih kuat terhadap Israel dan mengadvokasi pergeseran menuju perdamaian yang lebih adil dan langgeng, misalnya melalui gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) internasional,” jelasnya.

    Salah satu advokat terkuat untuk memperjuangkan Palestina di Asia Tenggara bisa jadi negara Malaysia.

    Mereka menolak semua bentuk diplomatik, termasuk yang tidak resmi, dengan Malaysia dan sudah melarang siapapun yang bepergian dengan paspor Israel masuk ke negaranya, ujar Dr Mary Ainslie dari University of Nottingham.

    Ia mengatakan para pemimpin Malaysia juga punya kedekatan dengan Hamas hingga menimbulkan kritikan internasional, karena Hamas dicap sebagai kelompok teroris oleh negara-negara Barat, termasuk oleh Australia.

    Setelah serangan Hamas ke Israel di bulan Oktober 2023, PM Malaysia, Anwar Ibrahim, dilaporkan berbicara dengan salah satu petinggi Hamas.

    Dr Zulfikar mengatakan meski tidak terlalu vokal, negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja, secara resmi juga mengakui Palestina.

    “Di sisi lain, Thailand secara historis mempertahankan sikap yang lebih netral, tapi pengakuannya terhadap Palestina di masa lalu menunjukkan adanya dukungan,” kata Dr Zulfikar.

    Ia juga mengatakan pengakuan kolektif Asia Tenggara terhadap Palestina didasarkan pada prinsip-prinsip “anti-kolonialisme dan hak asasi manusia”.

    Namun, negara-negara Asia Tenggara berhati-hati untuk tidak mengkritik Israel secara berlebihan karena mereka tidak ingin catatan hak asasi manusia di negara masing-masing juga diawasi, kata Dr Mary.

    “Menyebut adanya pelanggaran di negara lain bisa malah menunjukkan masalah yang sama secara internal, seperti perlakuan terhadap pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari genosida [di Myanmar] dan perlakuan yang umumnya buruk terhadap minoritas dan migran di negara-negara Asia Tenggara,” kata Dr Mary.

    Ia juga mengatakan negara-negara Asia Tenggara cenderung tidak “aktif” mendukung perjuangan Palestina, karena mereka juga punya hubungan ekonomi dan teknologi yang kuat dengan Israel, namun tersembunyi.

    Tak hanya itu, negara-negara anggota ASEAN juga senang untuk tidak melakukan intervensi apa pun terhadap masalah dalam negeri masing-masing, karena berpotensi bisa mengganggu hubungan, ujar Dr Mary.

    Dr Zulfikar mengatakan pengakuan Australia atas negara Palestina dapat memperkuat solidaritas antarnegara ASEAN, atau justru sebaliknya, memperburuk hubungan.

    Ini semua tergantung pada kepentingan nasional masing-masing negara terkait Palestina.

    Sementara itu negara-negara lain, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, menyatakan mendukung Palestina tetapi belum mengakui kenegaraan Palestina.

    “Perbedaan antara mengakui negara Palestina dan mendukung solusi dua negara terletak pada cakupan dan penekanannya,” jelas Dr Zulfikar.

    “Mengakui negara Palestina merupakan pengakuan formal atas Palestina sebagai entitas berdaulat, sering kali melalui jalur diplomatik atau hukum.”

    “Di sisi lain, mendukung solusi dua negara mengacu pada dukungan terhadap kerangka politik yang lebih luas yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara merdeka, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai dan aman.”

    Para pengamat sepakat jika keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina tidak mungkin mengubah posisi negara lain.

    Berbeda sikap dengan negara-negara Pasifik

    Papua Nugini, Fiji, Nauru, Palau, Tuvalu, dan Tonga tidak mengakui kenegaraan Palestina.

    Banyak negara-negara ini bergantung pada Amerika Serikat untuk bantuan dan keamanan.

    Hubungan kuat Pasifik dengan Amerika Serikat dan Israel sudah terlihat saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni lalu, ketika enam negara Pasifik bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel dengan memilih untuk menentang gencatan senjata antara Israel dan Gaza.

    Profesor Derek McDougall dari University of Melbourne mengatakan agama juga memainkan peran penting dalam hubungan Israel dan negara-negara Pasifik.

    Ia mengatakan meskipun di Fiji, mayoritas warganya adalah Pribumi yang biasanya mendukung perjuangan Palestina, bukan berarti bersimpati dengan Palestina karena kebanyakan penduduk Pribumi Fiji adalah Kristen evangelis.

    “Di Amerika Serikat, orang-orang Kristen evangelis, bahkan mungkin lebih banyak daripada orang Yahudi, yang memberikan dukungan politik yang signifikan bagi Israel,” katanya.

    Meskipun Australia mengambil posisi yang berlawanan dengan banyak negara Pasifik, Sione Tekiteki, seorang pengacara dan dosen hukum senior di Auckland University of Technology, mengatakan tidak akan “merusak secara signifikan” hubungannya dengan negara-negara tetangga di Kepulauan Pasifik.

    “Kebijakan luar negeri ‘sahabat untuk semua’ yang telah lama berlaku di kawasan ini berarti negara-negara Pasifik jarang membiarkan posisi mitra mereka dalam konflik yang letaknya jauh untuk menentukan lingkup hubungan bilateral dan regional mereka,” kata Dr Sione.

    Ia mengatakan Australia akan tetap menjadi mitra kunci di Pasifik karena bantuan dan pembangunan substansial yang diberikannya.

    Baik Dr Sione maupun Profesor Derek percaya kredibilitas komitmen iklim Australia, beserta posisinya soal China dan lingkungan keamanan regional yang lebih luas, akan jauh lebih berpengaruh dalam membentuk persepsi Pasifik daripada sikapnya terhadap Palestina.

    “Catatan pemungutan suara PBB sebelumnya menunjukkan negara-negara Pasifik sering mengambil jalan mereka sendiri dalam isu-isu Timur Tengah, dan tidak secara konsisten mengikuti pola pemungutan suara Australia dan Selandia Baru,” kata Dr Sione.

    (ita/ita)

  • Waketum Gerindra: Sudewo telah diberi teguran keras dari partai

    Waketum Gerindra: Sudewo telah diberi teguran keras dari partai

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandowo mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo telah diberi teguran keras dari pimpinan partainya atas polemik yang bergulir.

    “Beliau sudah diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra (Sugiono) juga sudah memberikan teguran,” kata Budisatrio di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia pun menekankan pihaknya akan terus memantau dan menghormati proses politik yang sedang berjalan terhadap Sudewo, tak terkecuali pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    Meskipun, sambung dia, yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pati.

    “Memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, kami memantau, kami mendengarkan dan kami tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang telah terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan insyaallah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab.”

    Dia juga berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan dialami oleh kepala daerah lainnya di Indonesia.

    “Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan jangan mulai menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” katanya.

    Menurut dia, sedianya seorang pemimpin berbakti kepada rakyat agar memperoleh kepercayaan publik, serta memberikan jawaban terhadap berbagai aspirasi dan harapan rakyat.

    Untuk itu, Budi mengingatkan kejadian yang dialami Bupati Pati kiranya dapat menjadi momentum refleksi diri bagi para pemimpin yang duduk di pemerintahan maupun lembaga negara untuk menjaga kepercayaan dari rakyat.

    “Ini menjadi momen penting kita refleksi, kita mengingatkan rekan-rekan kita apakah itu sesama anggota DPR RI, DPRD, para kepala daerah untuk terus bekerja untuk rakyat dan tidak memberatkan dan tidak menunjukkan sikap-sikap yang menyeberangi harapan dan kepercayaan rakyat,” tuturnya.

    Hal tersebut, tambah dia, sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Jakarta, Jumat.

    “Tadi Pak Presiden juga sudah bicara, kita butuh masyarakat untuk terus menyuarakan kritik-kritik dalam bentuk apapun, bentuk yang kreatif, yang konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia itu kita butuhkan,” katanya.

    Pada Kamis (14/8), Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Pati telah berjalan sesuai dengan koridornya.

    “Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia mengatakan menghormati proses politik yang sedang bergulir tersebut, seraya akan terus mencermati jalannya dinamika yang berkembang terhadap Bupati Pati Sudewo.

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati (13/8).

    Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

    Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo, Prabowo Sudah Monitor Nasional 15 Agustus 2025

    Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo, Prabowo Sudah Monitor Nasional 15 Agustus 2025

    Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo, Prabowo Sudah Monitor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo.
    Budi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto pun telah memberi perhatian terkait kasus demo Pati ini.
    “Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP partai juga sudah memberikan teguran,” kata Budi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Budi mengeklaim, Gerindra akan terus mengawal dan memperbaiki dampak dari demo Pati.
    Selain itu, terkait mekanisme di internal, proses untuk Sudewo sudah berjalan.
    Namun, Budi tidak menjelaskan apa mekanisme yang sedang berjalan ini.
    “Konstitusi sudah mulai berjalan, kita memantau, kita mendengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang telah terjadi,” papar dia.
    “Namun, beliau yang kami lihat telah meminta maaf. Tetapi, kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat. Jangan kita-kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” imbuh Budi.
    Diketahui, kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Pati, Jawa Tengah, menuai kontroversi.
    Ketika warga memprotes kebijakannya itu, Sudewo malah menantang mereka.
    Aksinya ini pun semakin memantik amarah masyarakat Pati.
    Walhasil, massa berunjuk rasa dan menuntut mundurnya Sudewo, pada Rabu (13/8/2025) kemarin.
    Meski Sudewo telah membatalkan kebijakannya itu, tetapi massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang tetap melakukan demo.
    Bupati Sudewo sendiri baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.
    Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.
    Tidak berhenti sampai situ, DPRD Pati bahkan menyetujui pembentukan pansus untuk memakzulkan Sudewo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPD awasi kebijakan daerah agar selaras nasional sikapi Pati

    Ketua DPD awasi kebijakan daerah agar selaras nasional sikapi Pati

    Karena slip of tongue, salah omong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya tidak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pihaknya senantiasa mengawasi kebijakan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional menyikapi protes warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, atas kebijakan bupati setempat.

    “Kita sudah banyak melakukan fungsi pengawasan dan akan terus melakukan fungsi pengawasan, termasuk bagaimana memastikan kebijakan di tingkat daerah itu selaras dengan kebijakan nasional yang tidak bertentangan dengan aturan,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat.

    Bagi Sultan, penyebab polemik di Pati lebih kepada gaya kepemimpinan kepala daerahnya. Ia menilai Bupati Pati Sudewo kurang memiliki sensitivitas terhadap warganya.

    “Saya melihat itu. Saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership (kepemimpinan), gaya, itu sangat memengaruhi bagaimana publik itu bisa merespons baik atau tidak,” ucapnya.

    Menurut dia, seorang kepala daerah mesti memiliki gaya kepemimpinan serta komunikasi publik dan komunikasi politik yang baik agar mampu menyampaikan setiap kebijakan daerah sehingga masyarakat dapat menerimanya.

    “Karena apa? Karena slip of tongue, salah omong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya tidak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengatakan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa. Ia memilih tidak mundur karena merasa dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di Pati (13/8).

    Namun begitu, ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

    Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Sudewo, menyusul aksi unjuk rasa warga terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Adapun ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8) menggelar unjuk rasa di alun-alun kota. Massa aksi meminta Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Naskah Pidato Kenegaraan Perdana Presiden Prabowo Subianto (bagian 2)

    Naskah Pidato Kenegaraan Perdana Presiden Prabowo Subianto (bagian 2)

    Jakarta (ANTARA) – Saudara-saudara,
    Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama tujuh tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia.

    Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya.

    Namun, ketika kita konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat saat-saat yang akan mendatang.

    Di tengah dunia yang pernah penuh gonjang ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025, dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang.

    Saudara-saudara sekalian,
    Kita telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan.

    Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional. Di hadapan Majelis Yang Terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini.

    Saudara-saudara sekalian,
    Dalam tujuh bulan kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Saya telah jumpa dengan Presiden Brasil dan mantan Presiden Brasil. Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta Makan Bergizi gratis setiap hari.

    Saudara-saudara,
    Kadang-kadang harus mengakui bahwa bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak banyak yang bisa kita kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik.

    Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana. Sekali lagi, saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik.

    Kita kadang-kadang kalau yang berbuat baik kita lupa ucapkan terima kasih. Kalau yang berbuat salah kita tidak akan lupa-lupa, terus diingat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis.

    TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan, yang telah ramai-ramai terlibat dan bergotong-royong membentuk Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi di seluruh provinsi Indonesia.

    Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan pondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa.

    Walau baru berjalan delapan bulan, hasil dari Makan Bergizi Gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat.

    Per hari ini sudah ada 5.800 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

    Hadirin sekalian,
    Tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru. Di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain.

    Selain melakukan ekstensifikasi, kami juga melakukan intensifikasi. Kami mendorong produksi pangan di desa-desa. Kami memotong birokrasi penyaluran pupuk.

    Kita salurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani-petani dan memberi bantuan alat pertanian kepada para petani kita. Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi rupiah Rp6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti.

    Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat.

    Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan.

    Mereka yang mempersulit kehidupan rakyat. Mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil. Pemerintah yang saya pimpin akan konsekuen menggunakan segala-segala kewenangan yang diberikan kepada kami dari Undang-Undang Dasar 1945.

    Dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, terutama Pasal 107 juncto Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi “pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas bisa mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah.”

    Hadirin sekalian,
    Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapa pun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita.

    Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu, keluar dari pemerintah Indonesia. Ini harus kita hentikan.

    Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu, kami tidak gentar dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia.

    Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang sudah sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir, saya yakin mereka berada di atas kebenaran.

    Atas dasar inilah, hari ini saya umumkan setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan penggilingan besar skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini, kalau tidak, yang besar silakanlah pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

    Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
    Dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0 persen dalam tempo yang sesingkat singkatnya.

    Karena itu, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kami telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat.

    Sebelumnya kami mendapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat dan sekarang kita ingin tepat sasaran.

    Saudara-saudara sekalian,
    Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300 dan seterusnya.

    Sekolah Rakyat ini diperuntukkan mereka yang dari desil yang terendah desil 1-2, dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan.

    Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Kita juga telah membentuk sekolah unggulan. Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi.

    Kita bentuk Sekolah Unggul Garuda, rencananya 20 dan akan ada 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini dan kami juga akan menambah SMA Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri.

    Tahun ini kita juga akan menambah fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter-dokter dan dokter gigi.

    Saudara-saudara sekalian,
    Pendidikan sangat penting, kita juga akan renovasi lebih dari 13.000 sekolah dan 1.400 madrasah. Dan ini masih jauh kurang dari yang kita inginkan, tapi tahun ini ini adalah permulaan. Tahun depan kita akan mencari uang untuk menambah hal ini.

    Juga untuk mengejar ketertinggalan kita, tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pintar, smart platform smart tv yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok-pelosok agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual.

    Untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional di masa depan, kami juga telah mencanangkan tadi yang saya sebut 20 sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi.

    Saudara-saudara sekalian,
    Kita juga membangun SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini, akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis.

    Kita juga akan tambahkan 25 prodi umum dan prodi gigi serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa.

    Saudara-saudara sekalian,
    Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, kami dirikan 80.000 Koperasi Ddesa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

    Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Koperasi desa dan kelurahan juga akan meringankan beban hidup negara kita dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi sesuai dengan harga jual.

    Kita juga akan membuat rakyat bisa punya akses kepada protein, seperti ikan dan daging, dengan harga yang terjangkau, Untuk mempercepat investasi di hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

    Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam pengelolaan lebih dari satu triliun dolar AS. Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi.

    Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Sudewo di Ambang Pemakzulan, Tito Karnavian Ingatkan Hal Ini

    Bupati Sudewo di Ambang Pemakzulan, Tito Karnavian Ingatkan Hal Ini

    Dikatakan Heru, kekacauan yang terjadi pada pengelolaan pemerintahan daerah berujung pada sebuah kekacauan.

    “Pada akhirnya Pemda dalam hal ini bupati mengambil langkah sepihak dengan menaikkan pajak PBB yang cukup fantastis, 250 persen,” tukasnya.

    Ketua Kagama Cirebon Raya ini juga menuturkan bahwa kombinasi arogansi politik dan tekanan ekonomi yang menjadikan masyarakat Pati marah besar.

    “Mereka melakukan demo mencengangkan dan mengkhawatirkan terhadap eksistensi rezim lokal maupun nasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Heru menduga bahwa Bupati Pati nekat memberlakukan kebijakan karena mendapat dukungan dari orang yang terafiliasi dengan elit politik pusat.

    “Ini yang membuat masyarakat marah, ketika menanyakan kebijakan pajak dan langkah untuk melakukan dialog justru ditanggapi sinis karena bupati ini berdalih, menang didukung elit pusat,” Heru menuturkan.

    Tambahnya, kemarahan ini juga disebabkan karena masyarakat lumpuh secara pendapatan.

    “Kenaikan pajak 250 persen menjadi titik akumulasi kemarahan masyarakat,” terangnya.

    Kata Heru, demo besar-besaran di Pati bisa menjadi fenomena gunung es. Bukan tidak mungkin, Bupati di daerah lain juga merasakan hal sama ketika mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat kecil.

    “Saya lihat efek dari demo dan keberhasilan masyarakat Pati menekan Pemda pada akhirnya akan diikuti kabupaten lain. Konon saat ini juga bupati Jombang juga sedang ditekan karena menaikkan pajak 30 persen,” tandasnya.

    Bukan hanya itu, Heru juga mengungkapkan bahwa di Banyuwangi juga sudah terjadi kenaikan pajak hingga 200 persen.

  • Bapenda Kota Bogor pastikan tak ada kenaikan PBB-P2 tahun ini

    Bapenda Kota Bogor pastikan tak ada kenaikan PBB-P2 tahun ini

    ANTARA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana pada Jumat (15/8) memastikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun ini tidak mengalami kenaikan di tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk mencegah lonjakan beban pajak dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah.(Fadzar Ilham Pangestu/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Brasil Butuh 11 Tahun Jangkau 20 Juta Penerima MBG, Indonesia Cuma 7 Bulan – Page 3

    Prabowo: Brasil Butuh 11 Tahun Jangkau 20 Juta Penerima MBG, Indonesia Cuma 7 Bulan – Page 3

    Presiden mengapresiasi Kepala Badan Gizi Nasional beserta jajarannya, serta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas, koperasi, hingga yayasan. Semua bergotong royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh provinsi.

    “Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan, “MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa”,” ujarnya.

    Prabowo menekankan bahwa program ini memiliki dampak ganda yakni meningkatkan kualitas SDM sekaligus menggerakkan ekonomi di tingkat desa.

     

  • Jerman Serukan Israel Setop Bangun Permukiman di Tepi Barat!

    Jerman Serukan Israel Setop Bangun Permukiman di Tepi Barat!

    Berlin –

    Jerman menolak keras rencana Israel untuk membangun ribuan rumah baru di wilayah Tepi Barat. Berlin menyerukan pemerintah Israel untuk “menghentikan pembangunan permukiman” di wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

    “(Jerman) Sangat menolak pengumuman pemerintah Israel tentang ribuan permukiman baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel,” tegas Kementerian Luar Negeri Jerman dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (15/8/2025).

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan dukungan untuk rencana pembangunan sebanyak 3.400 rumah di area yang sangat kontroversial di Tepi Barat yang diduduki. Smotrich juga menyerukan aneksasi terhadap Tepi Barat untuk menanggapi rencana beberapa negara untuk mengakui negara Palestina.

    Israel telah sejak lama berambisi untuk membangun permukiman di atas lahan sensitif di Yerusalem Timur, yang dikenal sebagai E1. Rencana itu telah dibekukan selama beberapa dekade karena banyak ditentang komunitas internasional.

    Permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional. Para pengkritik dan komunitas internasional memperingatkan bahwa pembangunan rumah baru di lahan seluas sekitar 12 kilometer persegi itu akan merusak harapan terbentuknya negara Palestina yang berdampingan di masa depan, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Area yang terletak di antara kota kuno dan permukiman Yahudi Maale Adumim, yang dekat dengan rute yang menghubungkan bagian utara dan selatan wilayah Palestina. Terdapat juga rencana terpisah, yang belum terwujud, untuk memperluas tembok pemisah Israel agar mencakup area tersebut.

    Smotrich, dalam pernyataannya pekan ini, mengatakan pekerjaan akan dimulai untuk pembangunan permukiman yang telah lama tertunda yang akan membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur. Langkah ini disebut akan “mengubur” gagasan negara Palestina.

    “Mereka yang ingin mengakui negara Palestina hari ini akan menerima respons dari kami di lapangan… Melalui tindakan nyata: rumah-rumah, lingkungan, jalanan, dan keluarga-keluarga Yahudi yang membangun kehidupan mereka,” cetusnya saat berbicara di acara untuk memajukan rencana pembangunan di lahan E1.

    “Pada hari penting ini, saya menyerukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menerapkan kedaulatan Israel di Yudea dan Samaria, untuk meninggalkan gagasan pembagian negara untuk selamanya, dan untuk memastikan bahwa pada September, para pemimpin Eropa yang munafik tidak akan memiliki apa pun lagi untuk diakui,” ucap Smotrich, menggunakan istilah Alkitab untuk menyebut Tepi Barat.

    Prancis dan Inggris termasuk di antara beberapa negara yang telah mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Negara-negara itu mengatakan pengakuan itu dimaksudkan untuk menjaga solusi dua negara tetap hidup.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dedi Mulyadi imbau agar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dihapus

    Dedi Mulyadi imbau agar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dihapus

    ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghapuskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi perorangan di semua golongan, termasuk pembatalan kenaikan PBB 1.000 persen di Kota Cirebon. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Dian Hardiana/Denno Ramdha Asmara/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.