Xcloud.id

partai: PBB

  • Gibran Hadiri Pertemuan MIKTA dan Bilateral Negara Mitra di Sela KTT G20

    Gibran Hadiri Pertemuan MIKTA dan Bilateral Negara Mitra di Sela KTT G20

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertemuan forum kerja sama lima negara berkekuatan menengah, MIKTA, hingga bilateral dengan sejumlah negara mitra di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam pertemuan MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA), pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Korea Selatan yang memegang keketuaan pada 2025.

    “Di kesempatan ini juga, Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Minggu (23/11/2025).

    Airlangga menjelaskan bahwa Gibran yang melaksanakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20, juga melakukan pertemuan bilateral “pull aside meeting”.

    Pertemuan bilateral itu dilaksanakan dengan Perdana Menteri Ethiopia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Angola yang juga Ketua Uni Afrika (African Union), Presiden Finlandia, Direktur Jenderal Ogranisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), serta Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Airlangga mengatakan Ethiopia membutuhkan dukungan dari Indonesia dari sektor agrikultur, terutama kelapa sawit.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir menyampaikan bahwa dari total enam pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia di sela-sela KTT G20, pertemuan-pertemuan tersebut secara umum membahas dorongan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi.

    Wamenlu menyoroti keinginan dari Republik Angola kepada Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama untuk komoditas perkebunan, seperti kopi dan cokelat.

    Adapun KTT G20 di Afrika Selatan menjadi momen bersejarah karena merupakan kali pertama pertemuan tingkat tinggi itu diadakan di benya Afrika.

    KTT G20 yang mengambil tema besar “Solidaritas, Kesetaraan dan Keberlanjutan” ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan negara Global-South di G20 yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia di tahun 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan Afrika Selatan.

  • Airlangga: Presiden Angola-PM Ethiopia berkunjung ke Indonesia 2026

    Airlangga: Presiden Angola-PM Ethiopia berkunjung ke Indonesia 2026

    “Terkait dengan pertemuan bilateral, baik dari Angola maupun Ethiopia, itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia,”

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rencana kunjungan Presiden Angola, Joao Manuel Goncalves Lourenco dan Perdana Menteri (PM) Ethiopia Abiy Ahmed Ali untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

    Menko Airlangga mengatakan rencana kedua pemimpin untuk berkunjung ke Indonesia itu disampaikan saat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertemuan bilateral “pull aside” meeting bersama sejumlah negara mitra, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    “Terkait dengan pertemuan bilateral, baik dari Angola maupun Ethiopia, itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan pers yang disampaikan di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu malam.

    Airlangga menjelaskan bahwa Angola dan Ethiopia menyatakan minat mereka untuk menjajaki kerja sama, terutama bidang pertanian.

    Sejumlah investor Indonesia pun sudah melakukan penetrasi pasar di Ethiopia. Sebaliknya, Airlangga merinci Ethiopia membutuhkan pasokan produk kelapa sawit dan turunannya dari Indonesia.

    “Sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian. Tadi saya sampaikan bahwa nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerja sama berbagai negara,” kata Airlangga.

    Adapun di sela-sela KTT G20, Wapres Gibran menghelat pertemuan bilateral dengan enam pimpinan negara dan lembaga dunia, yakni Perdana Menteri Ethiopia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Angola yang juga Ketua Uni Afrika (African Union), Presiden Finlandia, Direktur Jenderal Ogranisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), serta Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD).

    Airlangga menambahkan bahwa Finlandia juga berminat untuk menjajaki kerja sama di Indonesia dalam bentuk tata kelola data dan telekomunikasi.

    “Kita tahu, (Finlandia) negara dengan teknologi tinggi, mereka berminat untuk masuk di dalam data center dan juga untuk yang terkait dengan telekomunikasi,” kata Airlangga.

    Adapun kehadiran Wapres Gibran di KTT G20 merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir.

    Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, keputusan tersebut diambil karena jadwal pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin dunia itu bertepatan dengan sejumlah agenda penting Presiden di dalam negeri.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran hadiri pertemuan MIKTA dan bilateral negara mitra di sela G20

    Gibran hadiri pertemuan MIKTA dan bilateral negara mitra di sela G20

    “Di kesempatan ini juga, Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia,”

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertemuan forum kerja sama lima negara berkekuatan menengah, MIKTA, hingga bilateral dengan sejumlah negara mitra di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam pertemuan MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA), pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Korea Selatan yang memegang keketuaan pada 2025.

    “Di kesempatan ini juga, Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia,” kata Airlangga dalam keterangan pers yang disampaikan di salah satu hotel di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu malam.

    Airlangga menjelaskan bahwa Gibran yang melaksanakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20, juga melakukan pertemuan bilateral “pull aside meeting”.

    Pertemuan bilateral itu dilaksanakan dengan Perdana Menteri Ethiopia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Angola yang juga Ketua Uni Afrika (African Union), Presiden Finlandia, Direktur Jenderal Ogranisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), serta Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Airlangga mengatakan Ethiopia membutuhkan dukungan dari Indonesia dari sektor agrikultur, terutama kelapa sawit.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir menyampaikan bahwa dari total enam pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia di sela-sela KTT G20, pertemuan-pertemuan tersebut secara umum membahas dorongan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi.

    Wamenlu menyoroti keinginan dari Republik Angola kepada Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama untuk komoditas perkebunan, seperti kopi dan cokelat.

    Adapun KTT G20 di Afrika Selatan menjadi momen bersejarah karena merupakan kali pertama pertemuan tingkat tinggi itu diadakan di benua Afrika.

    KTT G20 yang mengambil tema besar “Solidaritas, Kesetaraan dan Keberlanjutan” ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan negara Global-South di G20 yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia di tahun 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan Afrika Selatan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen Umumkan Bahasa Indonesia Resmi Jadi Program Studi S1 di Universitas Al-Azhar Mesir

    Mendikdasmen Umumkan Bahasa Indonesia Resmi Jadi Program Studi S1 di Universitas Al-Azhar Mesir

    Kudus— Kabar bersejarah datang dari dunia pendidikan internasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, untuk pertama kalinya resmi membuka Program Studi (Prodi) Sarjana (S1) Bahasa Indonesia.

    Pengumuman tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Refleksi Milad ke-113 Muhammadiyah dan Milad ke-27 Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) yang digelar di Crystal Building UMKU, Sabtu, 22 November.

    Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa program studi yang baru dibuka tersebut langsung mendapat respons luar biasa dari masyarakat Mesir. Sebanyak 350 mahasiswa Mesir tercatat mendaftar dan memilih jurusan Bahasa Indonesia sebagai fokus studi mereka. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin mendapat pengakuan dan minat yang kuat di tingkat global.

    “Pertama kali program studi Bahasa Indonesia dibuka di Al-Azhar, langsung ada 350 mahasiswa warga negara Mesir yang mendaftar dan mengambil jurusan tersebut,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa pembukaan program studi Bahasa Indonesia di salah satu universitas Islam tertua dan paling bergengsi di dunia itu merupakan tonggak sejarah penting. Langkah tersebut memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang memiliki nilai strategis dan budaya yang semakin dikenal dunia internasional.

    Saat ini, kata Abdul Mu’ti, sudah terdapat 57 negara di dunia yang menyelenggarakan pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik melalui program kursus maupun prodi formal di perguruan tinggi. Peningkatan minat dunia terhadap bahasa Indonesia, menurutnya, tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga yang terus mendorong internasionalisasi bahasa nasional.

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan masuknya Bahasa Indonesia ke dalam struktur akademik Universitas Al-Azhar merupakan hasil kerja sama panjang antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan martabat bahasa nasional. Abdul Mu’ti kembali menegaskan cita-cita besar Indonesia untuk tahun 2045, yakni menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kita memiliki cita-cita besar di tahun 2045, saat Indonesia genap 100 tahun merdeka, yaitu memperjuangkan agar Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi PBB,” tegasnya.

    Dalam pidatonya, Mendikdasmen juga menekankan pentingnya kedaulatan bahasa dan memperkenalkan slogan perjuangan bahasa Indonesia: “Bangga lahir dan mati dengan Bahasa Indonesia.” Baginya, identitas bahasa adalah bagian dari jati diri bangsa yang harus dijaga dan diperkokoh dari generasi ke generasi.

    Selain bicara soal bahasa, Abdul Mu’ti juga menyinggung pentingnya keseimbangan antara kemajuan material dan kesehatan spiritual dalam membangun bangsa yang berkelanjutan. Menurutnya, banyak negara maju di Barat yang mengalami kehampaan spiritual meskipun secara material tergolong makmur. Ia mencontohkan Jepang sebagai negara maju yang tetap menghadapi tantangan sosial dan masalah kepuasan hidup warganya, menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata.

    “Banyak survei menunjukkan bahwa negara-negara yang dikenal sebagai welfare state memiliki masyarakat yang belum tentu bahagia,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti tren global terkait meningkatnya pencarian spiritual dan menurunnya jumlah penganut ateisme dan agnostik. Dalam pandangannya, perubahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, bahkan di kawasan yang sebelumnya dikenal kurang religius.

    “Orang yang memiliki pegangan agama cenderung menjalani hidup lebih bahagia dibandingkan mereka yang tidak memiliki landasan spiritual,” ujarnya.

    Di penghujung pidatonya, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pendidikan nasional untuk membentuk generasi muda yang bukan hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kuat dalam moral, etika, dan spiritualitas.

    Menurutnya, pendidikan seharusnya mampu melahirkan generasi yang lebih baik dari masa kini dan masa lalu, serta mampu mengamalkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an.

    Pembukaan Program Studi Bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar dinilainya bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. Dengan semakin dikenalnya bahasa Indonesia di kampus global sekelas Al-Azhar, langkah Indonesia menuju bahasa resmi PBB pada 2045 kini semakin dekat.

  • Indonesia Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dino Patti Djalal: Jangan Sampai TNI Diberi Tugas Lucuti Senjata Hamas

    Indonesia Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Dino Patti Djalal: Jangan Sampai TNI Diberi Tugas Lucuti Senjata Hamas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan mengirim 20.000 pasukan TNI ke Jalur Gaza Palestina.

    Mabes TNI pun sedang menunggu mandat dari Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perihal pengiriman pasukan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina.

    Menanggapi hal itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, meminta agar prajurit TNI jangan sampai ditugaskan melucuti senjata Hamas.

    “Kalau Indonesia kelak kirim pasukan penjaga perdamaian di Gaza, yang harus dipastikan: jangan sampai TNI diberi tugas untuk melucuti senjata Hamas,” tulis Dino melalui keterangan tertulisnya di media sosial X, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, Indonesia harus mencegah agar tidak terjadi bentrok fisik antara TNI dengan Hamas karena bakal berdampak mencoreng citra TNI.

    “Kita harus cegah skenario di mana TNI bisa bentrok fisik dengan Hamas di Gaza, karena ini akan coreng citra TNI di dalam dan luar negeri,” tegas Dino.

    “Jaminan ini harus jelas tercermin dalam mission statement dari PBB yang nantinya akan diberikan kepada Peacekeepers Indonesia,” tutup Dino Patti Djalal.

    Sebelumnya diberitakan, Kapuspen Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, mengatakan bahwa untuk saat ini, sembari menunggu mandat, TNI selalu mempersiapkan seleksi rutin dari masing-masing matra untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian.

    “TNI berada pada tahap kesiapsiagaan standar. Untuk proses seleksi, masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik pemerintah,” jelas Freddy, dikutip Rabu (19/11/2025).

  • WHO Ungkap 840 Juta Wanita di Dunia Menghadapi Kekerasan Seksual

    WHO Ungkap 840 Juta Wanita di Dunia Menghadapi Kekerasan Seksual

    JAKARTA – Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu krisis hak asasi manusia yang paling persisten di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkap bahwa hampir 1 dari 3 wanita atau diperkirakan 840 juta wanita telah mengalami kekerasan seksual selama hidup mereka.

    Angka tersebut hampir tak berubah sejak tahun 2000. Dalam 12 bulan terakhir saja, 316 juta wanita, 11 persen dari mereka berusia 15 tahun, menjadi sasaran kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim.

    “Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu ketidakadilan tertua dan paling meluas di antara umat manusia, namun, masih menjadi salah satu yang paling tidak ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip dari laman resmi WHO, Jumat, 21 November 2025.

    Laporan WHO bersama mitra PBB tersebut juga mencakup perkiraan nasional dan regional tentang kekerasan seksual pada perempuan, selain dari pasangan. Ditemukan 263 juta wanita telah mengalami kekerasan seksual non-pasangan sejak usia 15 tahun.

    Wanita yang mengalami kekerasan seksual akan menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, risiko lebih tinggi terkena infeksi menular seksual, dan mengalami depresi. Oleh karena itu, masalah ini harus segera diatasi dengan baik.

    “Mengakhiri kekerasan ini bukan hanya masalah kebijakan, ini adalah masalah martabat, kesetaraan, dan hak asasi manusia,” tuturnya.

    Layanan kesehatan seksual dan reproduksi adalah titik masuk penting bagi penyintas, untuk menerima perawatan berkualitas tinggi yang mereka butuhkan. Untuk itu, bagi pemerintah tiap negara diharapkan melakukan penanganan kekerasan seksual pada wanita mengikuti anjuran WHO berikut ini.

    – Meningkatkan program pencegahan berbasis bukti

    – Memperkuat layanan kesehatan, hukum, dan sosial yang berpusat pada penyintas

    – Berinvestasi dalam sistem data untuk melacak kemajuan dan menjangkau kelompok yang paling berisiko

    – Menegakkan hukum dan kebijakan yang memberdayakan perempuan dan anak perempuan

    “Memberdayakan perempuan dan anak perempuan bukanlah pilihan, itu adalah prasyarat untuk perdamaian, perkembangan, dan kesehatan. Dunia yang lebih aman untuk wanita adalah dunia yang lebih baik untuk semua orang,” pungkas Tedros.

  • Gibran Wakili Prabowo di KTT G20, Pengamat: Tidak Aneh

    Gibran Wakili Prabowo di KTT G20, Pengamat: Tidak Aneh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025.

    Menurut pengamat politik, Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

    “Karena itu, tidak ada yang luar biasa dan aneh bila Gibran mewakili Prabowo menghadiri dan nantinya berpidato KTT G20 di Johannesburg,” jelas Jamiluddin.

    “Justru jadi aneh, bila Presiden Prabowo berhalangan tapi diwakilkan bukan pada wakil presiden. Katakanlah ketidakhadiran Prabowo diwakilkan ke salah satu menterinya, sementara wakil presidennya sehat dan bugar,” lanjutnya.

    Jamiluddin mengatakan, apabila Gibran berpidato di KTT G20, bukanlah karena ia sosok yang hebat. Gibran bisa berpidato di Johannesburg semata karena berperan mewakili Prabowo.

    Menurutnya, sebagai mewakili Presiden, tentu kita berharap Gibran dapat menjaga marwah Indonesia di mata dunia internasional. Setidaknya Gibran harus dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden dari bangsa yang besar, Indonesia.

    Dia berharap, Gibran dapat membangunkan dan menghentak pemimpin G20 sebagaimana yang dilakukan Prabowo saat berpidato di PBB. Dengan begitu, pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 menilai tidak ada ketimpangan kapasitas Preaiden Prabowo dengan Wakilnya Gibran.

    “Kalau hal itu dapat ditunjukkan Gibran, mak wakil presiden sudah mampu mengharumkan Indonesia di dunia, setidaknya di G10. Gibran memang layak menjadi Wakil Presiden dan mewakili Presiden di kancah internasional,” ujar Jamiluddin.

  • Koordinasi lintas sektor dinilai permudah bantuan ke Palestina

    Koordinasi lintas sektor dinilai permudah bantuan ke Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Vice President Human Initiative (HI) Bambang Suherman menilai koordinasi lintas sektor yang kuat dapat mempermudah penyaluran bantuan bagi warga Palestina setelah gencatan senjata.

    “Kami ingin membuka pemahaman bersama agar kolaborasi makin kuat dan akses bantuan semakin terbuka,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam diskusi publik bertema “Ruang gelap distribusi bantuan kemanusiaan di tengah gencatan senjata” yang digelar oleh HI di Jakarta, dia mengatakan diskusi tersebut penting bagi seluruh pihak agar dapat memahami proses yang tidak tampak oleh publik.

    “Ruang gelap ini menggambarkan proses dan hambatan yang tidak terlihat publik saat bantuan bergerak menuju Gaza,” ujar Bambang.

    Sementara itu, pelaksana bantuan di lapangan HI Boy Mareta turut menekankan perlunya koordinasi lintas pihak.

    Distribusi bantuan, kata dia, tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri mengingat adanya perubahan aturan di perbatasan. Oleh karena itu, setiap proses distribusi itu harus dijalankan bersama dengan mitra lokal, lembaga internasional, dan relawan di lapangan.

    “Agar penyesuaian barang bisa dilakukan cepat dan bantuan tetap bergerak menuju Gaza,” tutur Boy

    Selain peraturan yang berubah, sambung dia, kondisi musim dingin, badai, serta kerusakan tempat pengungsian juga menghambat penyaluran bantuan.

    Dalam proses distribusi, dia mengungkapkan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanuasiaan (UN OCHA) dapat memfasilitasi koordinasi antarorganisasi, sementara informasi relawan tetap menjadi acuan penting.

    “Kolaborasi terarah dan dukungan diplomatik menjadi bagian penting agar bantuan dapat menjangkau warga Gaza,” ungkap Boy.

    Diskusi tersebut menutup rangkaian kegiatan dengan penekanan pada pentingnya kerja bersama yang terkoordinasi sehingga berbagai upaya kemanusiaan dapat berjalan lebih efektif bagi masyarakat yang terdampak di Gaza.

    Diskusi itu mempertemukan sejumlah akademisi, praktisi kemanusiaan, dan jurnalis untuk membahas hambatan penyaluran bantuan ke Gaza serta memberikan gambaran tentang dinamika di lapangan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Jakarta –

    Relaksasi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi angin segar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan bagi warga dan dunia usaha.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana mengatakan, kebijakan tersebut membuat PAD DKI Jakarta tumbuh positif. Adapun pada pertengahan 2025, realisasi pajak daerah sudah tembus Rp 27,57 triliun atau 57,4% dari target yakni Rp 48 triliun. Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat menjelang akhir tahun.

    Data Badan Pusat Statistik Perwakilan DKI Jakarta menyebutkan kontributor terbesar yakni berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian Rp5,6 triliun atau 57,79% dari target Rp 9,7 triliun.

    Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tembus Rp2,9 triliun (43,94%) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1 triliun (47,62%). Dari sisi pajak konsumsi, Pajak Rokok menyumbang Rp 541,7 miliar atau 60,19% dari target, sedangkan Pajak Reklame sudah mencapai Rp 647,5 miliar atau 71,94%. Pajak Air Tanah (PAT) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 41,4 miliar atau 59,14%.

    Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencatat capaian terbesar yakni Rp 9 triliun atau 81,82% dari target Rp 10,5 triliun. Namun, kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih tertinggal dengan realisasi Rp 2,8 triliun atau 32,79% dari target Rp 10,3 triliun.

    Dari sektor hiburan, realisasi tercatat Rp343,4 miliar (52,83%), sedangkan Pajak Tenaga Listrik menyumbang Rp 517,1 miliar (57,46%), dan Pajak Jasa Parkir Rp 183,5 miliar (61,17%). Secara keseluruhan, pendapatan pajak daerah hingga pertengahan 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi antarsektor. Beberapa jenis pajak bahkan sudah melampaui target, sementara lainnya masih perlu didorong, seperti BPHTB dan BBN-KB.

    Menurut Lusiana, capaian PAD tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tengah berupaya meringankan beban masyarakat, namun tetap memperhatikan iklim usaha.

    Relaksasi Pajak Strategi Pemprov DKI Jakarta Jaga Daya Beli Masyarakat

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kebijakan relaksasi pajak merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ketika daya beli terjaga, maka bisa berdampak positif terhadap roda perekonomian di Jakarta.

    Tidak hanya itu, dia mengatakan, strategi tersebut juga bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melahirkan kebijakan yang adil dan proporsional.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dan mendukung warga. Insentif ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan mendorong dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di Jakarta semakin bertumbuh,” kata Pramono beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan, relaksasi pajak juga dilakukan untuk mendukung dunia usaha yang saat ini perlu insentif. Pemprov DKI Jakarta berharap, kebijakan ini bisa memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.

    Dia menjelaskan relaksasi pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi lima kebijakan utama.

    Pertama, pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% untuk rumah pertama, sehingga tarifnya turun dari 5% menjadi 2,5%.

    Pramono mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk meringankan beban keluarga dan generasi muda Jakarta khususnya untuk membeli rumah pertama. Lewat kebijakan itu, diharapkan keluarga dan generasi muda Jakarta bisa mendapatkan tempat tinggal layak.

    “Harapannya, ini bisa meringankan beban keluarga muda dan generasi muda Jakarta dalam membeli rumah pertama, sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya,” ungkapnya.

    Kedua, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100% bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta berbentuk yayasan.

    “Tujuannya, agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak tinggi, sehingga biaya sekolah lebih terjangkau bagi orang tua,” katanya.

    Ketiga, pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, seni budaya edukatif, amal, dan sosial. Kebijakan ini mendukung dunia kreatif dan memperluas akses hiburan bagi masyarakat.

    Keempat, pembebasan Pajak Reklame untuk objek di ruang tertutup, seperti kafe, restoran, dan ruko, guna membantu pelaku UMKM mempromosikan usahanya tanpa beban tambahan.

    Kelima, pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan dengan nilai di bawah harga pasar, untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, membuktikan bahwa kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadir dan mendukung warga. Diharapkan, insentif ini meringankan beban warga dan menjadi pemicu untuk membuat dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di tengah masyarakat semakin bertumbuh,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Berlin Bakal Kirim Hujan Duit 1 M Euro ke Hutan Brasil

    Berlin Bakal Kirim Hujan Duit 1 M Euro ke Hutan Brasil

    Jakarta –

    Jerman berkomitmen untuk menyumbang €1 miliar selama dekade berikutnya untuk pendanaan hutan hujan global baru milik Brasil. Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva mengumumkan hal ini pada Rabu (19/11) di Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Belem. Dukungan besar dari Berlin ini akan disalurkan ke Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

    TFFF dirancang sebagai mekanisme yang memberi insentif bagi negara-negara yang melindungi hutan hujan tropis dan sekaligus memberi sanksi bagi yang meningkatkan deforestasi, dengan pemantauan berbasis satelit.

    “Ini tentang melindungi hutan hujan tropis, paru-paru planet kita,” kata Menteri Lingkungan Jerman, Carsten Schneider, dan Menteri Pembangunan, Reem Alabali Radovan, dalam pernyataan resminya.

    Apa yang diharapkan Brasil dari TFFF?

    Negara Amerika Selatan ini memperkirakan dana tersebut bisa mencapai $125 miliar, dengan distribusi sekitar $4 miliar per tahun setelah fase awal, hampir tiga kali lipat dari pembiayaan hutan internasional saat ini.

    Hutan hujan sering disebut sebagai “paru-paru hijau” planet karena mampu menyerap gas rumah kaca dalam jumlah besar, membantu mendinginkan atmosfer, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luas. Namun, mereka menghadapi tekanan meningkat dari pertanian, perluasan padang rumput, dan pertambangan.

    Indonesia juga bakal gelontorkan satu milyar dolar?

    Norwegia telah berjanji menyumbang $3 miliar selama 10 tahun, sementara Brasil dan Indonesia masing-masing berencana menambah $1 miliar.

    Anggota pendiri inisiatif ini termasuk Brasil, Kolombia, Ghana, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Malaysia.

    Hingga 70 negara berkembang dapat menerima manfaat dari dana ini, dengan penerima bebas menentukan penggunaannya asalkan minimal 20% dialokasikan untuk masyarakat adat dan komunitas tradisional.

    Saat peluncuran resmi pada awal November, 53 negara—termasuk 19 negara calon investor—telah menyatakan dukungannya.

    Brasil berharap negara-negara kaya akan berkomitmen awal sebesar $25 miliar, dengan tambahan $100 miliar diperkirakan berasal dari sektor swasta. Sesuai aturan dana, investasi yang terkait dengan bahan bakar fosil dikecualikan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Berkunjung ke Ver-o-Peso, Surganya Oleh-oleh di Kota Belem Brasil”

    (ita/ita)