Xcloud.id

partai: PBB

  • PBB Catat 1.760 Kematian di Gaza Saat Cari Bantuan Kemanusiaan

    PBB Catat 1.760 Kematian di Gaza Saat Cari Bantuan Kemanusiaan

    Gaza City –

    Kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan sedikitnya 1.760 warga Palestina tewas saat mencari bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza sejak akhir Mei lalu. Sebagian besar kematian itu disebut didalangi oleh pasukan militer Israel.

    Angka itu tercatat melonjak sejak data terakhir yang dipublikasikan PBB pada awal Agustus.

    Data yang dilaporkan PBB itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025), tercatat sejak organisasi kemanusiaan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel, mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan di beberapa titik di Jalur Gaza.

    Penyaluran bantuan itu dilakukan tanpa kerja sama dengan PBB, yang menolak berkoordinasi dengan GHF karena meragukan netralitas organisasi tersebut.

    “Sejak 27 Mei, dan hingga 13 Agustus, kami telah mencatat bahwa setidaknya 1.760 warga Palestina telah tewas saat mencari bantuan; 994 orang (tewas) di sekitar lokasi GHF dan 766 orang (tewas) di sepanjang rute konvoi pasokan. Sebagian besar pembunuhan ini dilakukan oleh militer Israel,” kata badan PBB untuk wilayah Palestina dalam pernyataannya.

    Data itu dibandingkan dengan sedikitnya 1.373 korban tewas yang dilaporkan pada 1 Agustus lalu.

    Update ini disampaikan ketika badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 38 orang tewas tewas akibat tembakan Israel pada Jumat (15/8), termasuk 12 orang yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa pasukannya sedang berupaya “menghancurkan kemampuan militer Hamas”, dan menambahkan bahwa pasukannya telah mengambil tindakan pencegahan “untuk mengurangi korban sipil”.

    Pembatasan media di Jalur Gaza dan kesulitan mengakses sebagian besar wilayah tersebut membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan detail yang disampaikan oleh badan pertahanan sipil Gaza maupun militer Israel.

    Sementara itu, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 61.827 warga Palestina tewas akibat perang yang berkecamuk sejak Oktober 2023.

    Lihat Video ‘Tolong! 13 Ribu Anak di Gaza Menderita Malnutrisi Parah’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Cinta Indonesia Tak Cukup dengan Kisah Heroik Merebut Bendera

    Cinta Indonesia Tak Cukup dengan Kisah Heroik Merebut Bendera

    Jakarta –

    Film animasi Merah Putih: One for All baru-baru ini menjadi sorotan publik. Ceritanya sederhana dan penuh semangat persatuan: delapan anak dari berbagai daerah di Indonesia bersatu menyelamatkan bendera pusaka yang hilang tiga hari sebelum upacara kemerdekaan. Pesan yang ingin disampaikan jelas: keberagaman adalah kekuatan, dan simbol negara harus dijaga.

    Namun, pertanyaannya: apakah cinta Indonesia hanya sebatas kisah heroik menyelamatkan bendera?

    Nasionalisme yang Masih Seremonial

    Film ini mewakili bentuk nasionalisme yang sangat seremonial-menjaga simbol, mengibarkan bendera, dan bersatu demi momen upacara. Tentu, itu penting. Tapi di dunia nyata, “bendera” yang kita jaga seharusnya tidak hanya kain merah putih di tiang, melainkan juga hutan yang lestari, laut yang bersih, udara yang sehat, tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati yang kaya.

    Di banyak daerah, sumber daya alam kita sedang dijarah. Hutan Papua terus ditebang untuk perkebunan monokultur, tambang nikel di Sulawesi menggerus pesisir dan mencemari laut, sungai-sungai di Kalimantan berubah menjadi cokelat pekat karena tambang emas ilegal. Jika semua itu dibiarkan, kita sebenarnya sedang kehilangan “bendera kehidupan” yang jauh lebih vital daripada selembar kain simbol negara.

    Cinta Tanah Air di Era Krisis Iklim

    Kita hidup di era krisis iklim. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan suhu rata-rata Indonesia meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Akibatnya, kita semakin sering menghadapi banjir bandang, kekeringan ekstrem, kebakaran hutan, dan abrasi pantai.

    Ironisnya, banyak kerusakan ini justru disebabkan oleh proyek-proyek yang dibungkus jargon pembangunan dan investasi. Padahal, proyek semacam itu seringkali merusak ekosistem, mengancam sumber air, dan mengurangi daya serap karbon yang sangat dibutuhkan untuk memperlambat pemanasan global.

    Di tengah situasi ini, cinta tanah air seharusnya diukur dari keberanian melawan para perusak alam, mempertahankan hutan adat, melindungi satwa langka dan memastikan sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan Goal 13: Climate Action-mengambil langkah cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, memegang peran strategis dalam pencapaian tujuan ini.

    Jika kita benar-benar cinta Indonesia, maka kita harus serius memenuhi target SDGs 13: mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana iklim, dan melindungi ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan.

    Sayangnya, komitmen ini sering kali hanya manis di dokumen, tapi lemah di lapangan.
    Film seperti Merah Putih: One for All sebenarnya bisa menjadi medium edukasi yang efektif. Alur ceritanya bisa diubah atau diperkaya dengan pesan menjaga lingkungan.

    Misalnya, tokoh-tokohnya tidak hanya mencari bendera yang hilang, tetapi juga menyelamatkan hutan dari pembakaran liar atau membersihkan laut dari tumpahan minyak.

    Dengan begitu, pesan nasionalisme yang disampaikan tidak hanya simbolis, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman.

    Seni untuk Lingkungan

    Seni dan film memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang masyarakat. Ketika anak-anak menonton film nasionalis yang juga mengajarkan perlindungan alam, mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa membela negara berarti juga membela bumi tempat mereka berpijak.

    Bayangkan jika generasi muda kita diajak percaya bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang menanam pohon, memulihkan terumbu karang, menghentikan pembalakan liar, atau mengadvokasi energi terbarukan. Itulah wujud cinta tanah air yang paling relevan di era krisis iklim.

    Kemerdekaan yang Utuh

    Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari ketergantungan pada model pembangunan yang merusak lingkungan. Kemerdekaan sejati adalah saat rakyat Indonesia dapat hidup di tanah yang subur, menghirup udara bersih, meminum air yang aman, dan mewariskan bumi yang layak huni bagi generasi mendatang.

    Film Merah Putih: One for All boleh menjadi hiburan bertema nasionalisme. Tapi mari kita ingat: cinta Indonesia bukan sekadar berkibar di tiang bendera, melainkan tumbuh di setiap pohon yang kita lindungi, mengalir di sungai yang kita jaga dan bernafas di udara yang kita bersihkan.

    Jika kita ingin merayakan kemerdekaan yang utuh, maka perjuangan terpenting hari ini adalah memenangkan pertempuran melawan krisis iklim-pertempuran yang jauh lebih menentukan masa depan bangsa daripada sekadar menyelamatkan selembar bendera di layar lebar.

    Nofi Yendri Sudiar. Koordinator Penanganan Perubahan Iklim SDGs sekaligus Kepala Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Negeri Padang.

    (rdp/imk)

  • Mau Beli Mobil Listrik dengan Cicilan Ringan? Cek di Sini

    Mau Beli Mobil Listrik dengan Cicilan Ringan? Cek di Sini

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan promo spesial bagi yang ingin membeli mobil listrik baru. Dalam gelaran pameran tahunan ‘BNI wondrX 2025’, BNI menawarkan kemudahan pembiayaan untuk kredit mobil listrik.

    Marketing Communication Head at BNI Multifinance Ferry Achmad Hasan mengatakan dalam program ini, BNI memberikan bunga mulai dari 2,5% serta bebas premi asuransi banjir serta huru-hara untuk tahun pertama.

    “Jadi untuk program ini memberikan program special rate mulai dari 2,5%. Bebas premi asuransi banjir huru-hara untuk 1 tahun pertama,” kata Ferry dalam acara ‘The Influence of EV in Indonesia’, di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (16/8/2025).

    Promo spesial ini berlaku bagi nasabah yang ingin membeli mobil listrik dari XPENG tipe X9 dan G6. Menurut Ferry, mobil listrik mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan mobil konvensional, seperti biaya perawatan yang murah, pajak yang mendapatkan subsidi pemerintah, hingga dapat menekan pengeluaran.

    Untuk mengajukan kredit, Ferry menyebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti fotokopi bayar PBB, hingga pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK selama tiga bulan terakhir.

    Khusus program peluncuran dengan XPENG, BNI memberikan tenor pinjaman hingga 5 tahun. Selain itu, dia memastikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

    “Kita akan mudah untuk prosesnya. Kita memberikan program fleksibel dengan cicilan ringan,” terang dia.

    (rea/hns)

  • Anggota DPR Kritik Pemda Naikkan PBB untuk Tingkatkan PAD: Gunakan Inovasi, Bukan Hanya Andalkan Pajak – Page 3

    Anggota DPR Kritik Pemda Naikkan PBB untuk Tingkatkan PAD: Gunakan Inovasi, Bukan Hanya Andalkan Pajak – Page 3

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyebut, ada 20 daerah yang menaikkan PBB serta serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 15 Daerah di antaranya sudah menaikkan PBB sejak 2022, 2023, dan 2024. Sementara sisanya baru menerapkan tahun ini.

    “Kami sudah melihat daerah-daerah ini, ada yang memang menaikkan, tapi bervariasi ada yang 5 persen, ada yang 10 persen, ada yang kemudian berdampak di atas 100 persen, itu 20 daerah,” kata Tito saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat (15/8/2025) malam.

    Dari total 20 daerah yang menaikkan besaran PBB dan NJOP, kata Tito, dua di antaranya sudah membatalkan aturan tersebut. Dua daerah itu adalah Pati dan Jepara.

    Tito menegaskan, kenaikan PBB di daerah tak ada kaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan, kenaikan PBB dan NJOP memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

  • Banggar DPR; Nota Keuangan RAPBN 2026 moderat dan realistis

    Banggar DPR; Nota Keuangan RAPBN 2026 moderat dan realistis

    tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung, namun pemerintah harus ekstra hati-hati, terutama dalam kebijakan perpajakan. Masalahnya, saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menilai target dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR (15/8), cukup moderat dan realistis.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan hal itu tampak dari sejumlah angka indikator asumsi ekonomi makro tahun 2026.

    Dalam RAPBN 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, dengan target inflasi di level 2,5 persen, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,9 persen, serta kurs rupiah akan dijaga di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

    Sementara harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari (RBPH), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak bumi per hari (RBSMPH).

    Said berpendapat usulan atas berbagai angka ekonomi makro tersebut menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas berdasarkan kesepakatan antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

    Pilihan angka moderat tersebut, kata dia, menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden AS Donald Trump, efek rambatan konflik geopolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya pemberhentian pekerja pada sektor manufaktur.

    Di sisi lain, pada rancangan postur APBN 2026, dirinya menuturkan pemerintah lebih memilih batas atas dari pembicaraan awal pada KEM-PPKF, yaitu target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Namun untuk target belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, sambung dia, menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni mengambil angka moderat dari batas bawah dan atas.

    “Dengan pilihan ini berkonsekuensi persentase defisit RAPBN 2026 lebih rendah dari tahun 2025, yakni sebesar 2,48 persen setara Rp638,8 triliun,” tuturnya.

    Said menyampaikan tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung, namun pemerintah harus ekstra hati-hati, terutama dalam kebijakan perpajakan.

    Masalahnya, kata dia, saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang diberlakukan banyak pemerintah daerah (pemda).

    Oleh karena itu, diharapkan pemerintah hendaknya berhati-hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan atau menaikkan tarif perpajakan untuk mengejar target pendapatan.

    Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak serta memanfaatkan peluang dari perpajakan global pasca kesepakatan di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), terutama atas beroperasinya berbagai layanan perusahaan multinasional pada lintas negara.

    Kemudian, pemerintah juga diminta agar mengoptimalkan pajak karbon sebagai upaya yang sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan serta meningkatkan investasi pada sektor sumber daya alam (SDA) agar penerimaan negara dari bagi hasil sektor SDA semakin membesar.

    Sementara pada sisi belanja negara, Said mengatakan pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan KEM-PPKF, yang dinilai bisa menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen PDB, sehingga kebutuhan pembiayaannya tidak terlalu besar.

    Kendati demikian terhadap postur belanja negara, disebutkan bahwa alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa.

    Tercatat, rancangan belanja pusat sebesar Rp3.136,5 triliun, sementara pada APBN 2025 sebesar Rp2.701,4 atau naik 435,1 triliun.

    Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa malah mengecil menjadi Rp650 triliun dari APBN tahun 2025 sebesar Rp919,9 triliun atau turun Rp269,9 triliun.

    Menurut dia, kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah karena di saat yang sama, kewenangan pemda juga semakin mengecil pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

    “Situasi ini membuat fiskal daerah akan semakin melemah, sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat,” ungkap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR kritik pemda yang naikkan pajak untuk tingkatkan PAD

    Anggota DPR kritik pemda yang naikkan pajak untuk tingkatkan PAD

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengkritik sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang memilih menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai strategi cepat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Menurut Deddy, pola seperti ini cenderung menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

    “Saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan di banyak daerah, bukan hanya di Pati, banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikkan pajak,” kata Deddy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Deddy, kenaikan pajak harus berdasarkan kemampuan perekonomian masyarakat. Jika kemampuan ekonomi masyarakat melemah, kenaikan pajak justru akan membebani masyarakat dan PAD pun tidak meningkat.

    Deddy melanjutkan, keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

    Dalam kondisi ini, Deddy menilai yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni menerapkan efisiensi belanja daerah.

    “Mau tidak mau, belanja yang bersifat tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional itu harus dipangkas. Gunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya mengandalkan pajak,” tegasnya.

    Pemerintah daerah, lanjut dia, juga harus berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi daerah terlebih dahulu. Dengan meningkatnya perekonomian daerah, pemerintah daerah pun berhak menetapkan nilai pajak yang sesuai.

    Karenanya, Deddy berharap pemerintah daerah dapat mencari jalan tengah dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani rakyat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PBB Naik hingga 1.000 Persen, Gerakan Rakyat Cirebon Siapkan Demo Besar-besaran

    PBB Naik hingga 1.000 Persen, Gerakan Rakyat Cirebon Siapkan Demo Besar-besaran

    GELORA.CO  – Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) mengumumkan rencana aksi demo besar-besaran pada 11 September 2025. Ribuan massa akan mengepung Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Cirebon sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mencapai 1.000 persen.

    Koordinator GRC, Reno menegaskan kebijakan itu sangat memberatkan warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

    “Kami akan turun ke jalan melibatkan sekitar 10.000 orang. Ini bentuk perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang tidak prorakyat. Kenaikan PBB hingga 1.000 persen jelas mencekik warga Kota Cirebon,” ujar Reno, Jumat malam (15/8/2025).

    Selain menolak kenaikan PBB, GRC juga mengecam tindakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon yang menyebarkan selebaran digital berlabel hoaks terkait isu tersebut. Reno menilai langkah itu melukai perasaan warga dan mencederai etika pemerintahan.

    “Alih-alih membuka ruang dialog, BPKPD justru menggunakan pendekatan yang memprovokasi dan mengadu domba warga. Tidak ada transparansi terkait dasar penentuan NJOP maupun besaran kenaikan PBB,” kata Reno.

    Menurutnya, bangunan yang sudah habis umur ekonomis tidak seharusnya dinilai sama dengan bangunan baru. Begitu pula wilayah komersial dan non-komersial, tidak bisa disamaratakan hanya karena berada dalam zonasi administrasi yang sama.

    Reno menegaskan pihaknya akan membawa kasus penyebaran flyer hoajs tersebut ke ranah hukum, mulai dari laporan pidana, gugatan perdata hingga menggunakan UU ITE.

    Senada, Adji Priatna dari GRC menyebut penyebaran flyer oleh oknum ASN BPKPD melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dia juga menyinggung potensi pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

    “ASN adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Meluruskan informasi harus dilakukan dengan cara profesional, transparan dan menghormati martabat warga,” ujar Adji.

    GRC mendesak BPKPD menghentikan pola komunikasi yang dianggap memojokkan masyarakat. Mereka menuntut agar pemerintah kota membuka ruang dialog terbuka, transparan dalam menentukan NJOP serta memprioritaskan pelayanan publik yang “memanusiakan rakyat

  • Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

    Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah agar ambisi mengejar target pendapatan negara tahun depan tidak memicu resistensi publik, terutama terkait kebijakan pajak.

    Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, yield (imbal hasil) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 6,9%, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari.

    Sementara dalam postur APBN, belanja negara ditetapkan Rp3.786,5 triliun. Said menilai pilihan itu moderat dari rentang yang disepakati, sehingga defisit turun menjadi 2,48% PDB atau Rp638,8 triliun.

    Kemudian pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Said pun menyoroti target itu karena berada di batas atas dari pembahasan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

    “Tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut kita dukung, tetapi pemerintah harus ekstra hati-hati terutama dalam hal kebijakan perpajakan. Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah belakangan ini menunjukkan resistensi dari masyarakat. Dia menyarankan agar pemerintah menghindari langkah menaikkan tarif atau memperluas basis pajak secara gegabah.

    Said pun menyarankan empat langkah. Pertama, mengejar wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

    Kedua, memanfaatkan peluang pajak minimum global 15% pasca kesepakatan OECD. Ketiga, mengoptimalkan pajak karbon sambil mendorong ekonomi hijau.

    Keempat, meningkatkan investasi di sektor sumber daya alam untuk memperbesar bagi hasil SDA.

    Dari sisi belanja, Said mengkritisi porsi belanja pusat yang jauh lebih besar dibanding transfer ke daerah. Alokasi belanja pusat 2026 dirancang Rp3.136,5 triliun, naik Rp435,1 triliun dari APBN 2025, sedangkan transfer ke daerah dan desa turun menjadi Rp650 triliun dari Rp919,9 triliun.

    Akibatnya, menurut Said, fiskal daerah akan semakin melemah. Dia khawatir ke depan inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.

    “Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah,” tutupnya.

  • Kelaparan, Putus Sekolah & Jadi Yatim, Ini Realita Anak-Anak di Gaza

    Kelaparan, Putus Sekolah & Jadi Yatim, Ini Realita Anak-Anak di Gaza

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama dua tahun terakhir, puluhan ribu anak di wilayah Gaza, Palestina telah terbunuh, terluka, dan menjadi yatim piatu. Masa kanak-kanak yang indah tak lagi mereka rasakan dan menyisakan trauma mendalam.

    Seperti yang dirasakan Rahma Abu Abed berusia 12 tahun yang mengaku rumahnya di Gaza Selatan telah rata dengan tanah akibat perang dengan Israel. Sebagian besar pakaiannya tertimbun reruntuhan.

    Rahma sekarang tinggal di gudang peralatan memancing bersama orang tua dan empat saudara kandungnya, yang berbagi tempat dengan beberapa keluarga pengungsi lainnya. Ia biasanya makan satu kali sehari.

    Melansir laporan The New York Times, setelah 22 bulan kondisi perang, masa kanak-kanak di Gaza hampir tidak terasa. Terdapat sekitar 1,1 juta anak di wilayah tersebut dan membutuhkan dukungan kesehatan mental atau psikososial, menurut penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    PBB mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka telah putus sekolah selama hampir dua tahun. Setelah blokade pangan Israel selama 11 minggu tahun ini, semua anak di bawah usia 5 tahun berisiko mengalami malnutrisi akut.

    Operasi militer Israel, yang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, telah menewaskan lebih dari 18.000 warga Palestina di bawah usia 18 tahun, menurut otoritas kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan.

    Investigasi New York Times tahun lalu menemukan bahwa sejak dimulainya perang, militer Israel telah secara signifikan melonggarkan perlindungan yang dimaksudkan untuk melindungi warga sipil, termasuk anak-anak.

    “Tanda-tanda normal masa kanak-kanak telah hilang, digantikan oleh kelaparan, ketakutan, dan trauma yang menguras tenaga. Perang ini dilancarkan seolah-olah masa kanak-kanak tidak memiliki tempat di Gaza,” kata James Elder, juru bicara UNICEF yang secara rutin mengunjungi Gaza selama perang.

    Militer Israel menyatakan bahwa mereka berupaya meminimalkan kerugian bagi semua warga sipil, termasuk anak-anak, dan menyalahkan militan Hamas karena bersembunyi di antara mereka dan terkadang bersama keluarga mereka sendiri.

    Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melaporkan melihat anak-anak digunakan sebagai pengintai oleh kelompok militan Palestina, yang juga menculik dan membunuh anak-anak pada 7 Oktober 2023.

    “Kerusakan yang disengaja terhadap warga sipil, terutama anak-anak, dilarang keras dan sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional dan perintah mengikat IDF,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

    Hidup dalam kelaparan

    Kehidupan di Gaza telah dipenuhi kelaparan. Israel telah membatasi pasokan makanan ke wilayah kantong itu sejak awal perang, dan situasinya semakin memburuk sejak Maret, ketika Israel memulai blokade.

    Pada akhir Mei, Israel mengizinkan sebagian distribusi makanan kembali ke wilayah tersebut, dengan menggunakan kontraktor swasta untuk mendistribusikan makanan dari beberapa lokasi.

    Namun bagi keluarga seperti Rahma, hal itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab untuk mencapai lokasi-lokasi tersebut sangat berbahaya dan melelahkan, bahkan sebagian lokasi dibangun di belakang garis militer Israel dan jauh dari tempat tinggal kebanyakan orang.

    Ratusan orang telah ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel saat mereka mencoba mencapai lokasi tersebut, dan mereka yang berhasil sampai di sana tanpa cedera seringkali mendapati makanan telah diambil.

    Meskipun beberapa makanan tersedia di pasar, harganya seringkali tidak terjangkau bagi keluarga seperti Rahma; orang tuanya, seperti sebagian besar warga Gaza, tidak memiliki pekerjaan. Meskipun harga pangan telah turun dalam beberapa hari terakhir setelah peningkatan pengiriman, harganya masih sangat tinggi.

    Pada 13 Agustus, menurut Kamar Dagang dan Industri Gaza, harga tepung lebih dari 10 kali lipat harga sebelum perang.

    Untuk meringankan krisis pangan, yang menuai kecaman global, Israel baru-baru ini melonggarkan pembatasan konvoi pangan PBB dan mengizinkan angkatan udara asing untuk menjatuhkan paket bantuan melalui udara di atas Gaza.

    Dunia tanpa sekolah

    Di Gaza saat ini, permainan berpura-pura sebagai guru merupakan cara paling dekat bagi kebanyakan anak untuk mendapatkan sekolah. Sekitar 95 persen sekolah rusak akibat pertempuran, menyebabkan sebagian besar anak-anak kehilangan pendidikan selama hampir dua tahun ajaran, menurut data PBB.

    Banyak sekolah telah diubah menjadi kamp pengungsian. Israel secara teratur menyerang mereka, dengan mengatakan bahwa para pemimpin Hamas telah menggunakannya sebagai kedok.

    Di kamp pengungsian, saat ini tidak ada sekolah. Selama beberapa bulan, para relawan di kamp tersebut menjalankan ruang kelas darurat, mengajar kelas ad hoc di tenda, tetapi sistem itu berakhir ketika gencatan senjata terakhir berakhir pada bulan Maret.

    PBB mencoba menyediakan pengajaran dasar melalui portal daring. Beberapa guru juga mengirimkan materi pendidikan kepada orang tua melalui WhatsApp. Namun, bagi beberapa keluarga, internet seringkali tidak dapat diakses.

    Sulit untuk terhubung ke jaringan telepon dalam waktu lama, dan baterai telepon cepat habis. Tak jarang, beberapa orang tua lebih memilih mengajarkan anaknya sendiri.

    Masa kecil tanpa orang tua

    Israel terus merampas masa kecil dari anak-anak Gaza. Tak cukup dengan membunuh tubuh dan mengebiri pendidikan, mereka juga mencabut anak-anak dari pelukan orang tua.

    Di salah satu halaman buku catatannya, Sajed al-Ghalban yang berusia 10 tahun, ia menggambar ibu dan ayahnya di rumah lama mereka di Khan Younis, Gaza selatan. Di halaman lain, terdapat gambar ibunya yang sedang mengajaknya ke kios sayur.

    Inilah pelukan terdekat yang bisa Sajed dapatkan dari orang tuanya. Ayahnya, Muhammad, dan ibunya, Shireen, tewas dalam serangan yang juga menghancurkan rumah mereka pada minggu ketiga perang di tahun 2023.

    Militer Israel mengatakan rumah itu telah digunakan untuk tujuan teror dan menolak berkomentar apakah Muhammad al-Ghalban adalah targetnya. Salah satu bibi Sajed yang masih hidup, Amany Abu Salah, mengatakan ayah Sajed tidak memiliki hubungan dengan kelompok militan Hamas. 

    Sajed selamat dari serangan itu tanpa cedera, tetapi saudara perempuannya, Alma, yang kini berusia 12 tahun, dan saudara laki-lakinya, Abdallah, yang kini berusia 8 tahun, mengalami cedera kepala, menurut video setelah kejadian dan kerabat mereka yang selamat. Alma kemudian dievakuasi ke Turki untuk perawatan, ungkap kerabat kepada The Times.

    Selama hampir dua tahun, Sajed dan Abdallah dirawat oleh seorang bibi lain. Kemudian, pada bulan Juli, bibi tersebut tewas dalam sebuah serangan di tenda terdekat yang juga melukai kedua anak laki-laki tersebut, menurut Abu Salah, bibi yang selamat. Kini, mereka tinggal di tenda lain bersama Abu Salah dan ketiga anaknya.

    Kedua bersaudara itu termasuk di antara sedikitnya 40.000 anak yang telah kehilangan sedikitnya satu orang tua sejak dimulainya perang, menurut statistik yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina di Tepi Barat, yang mempekerjakan ribuan pejabat di Gaza.

    Anak-anak tersebut tinggal di sebuah perkemahan yang dibangun oleh para relawan lokal, terutama untuk merawat mereka yang yatim piatu akibat perang; di kamp ini saja, terdapat sekitar 1.200 anak yatim piatu.

    Tanpa orang tua dan seorang adik laki-laki yang harus dirawat, Sajed berada dalam kondisi terombang-ambing antara masa kanak-kanak dan dewasa dini. Terkadang ia menggambar gambar-gambar kekanak-kanakan di buku catatannya. Atau ia bermain kelereng dan petak umpet dengan anak-anak lain di kamp. Namun, ia juga semakin berupaya membantu bibinya menjaga keutuhan rumah tangga sementara mereka.

    “Sayalah orangnya sekarang. Saya akan pergi membeli apa yang kita butuhkan,” kata Sajed kepada bibinya.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 3 Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo Nasional

    3 Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo Nasional

    Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran.
    Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
    Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi tapi Sudewo justru menantang warga Pati.
    “Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” kata Sudewo dalam video yang beredar di media sosial.
    Gayung bersambut, warga Pati datang ke Kantor Sudewo.
    Koordinator aksi, Ahmad Husein, menyebut, pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan.
    Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang.
    Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Husein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka.
    Usai digeruduk masa, Sudewo mawas diri. Dia meminta maaf kepada masyarakat karena tantangannya memperuncing kmasalah kenaikan PBB P2 yang dia berlakukan.
    Dia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah Pati juga tidak akan menghalangi kelompok masyarakat yang menggelar upaya penggalangan dana.
    “Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut,” kata Sudewo, Kamis (7/8/2025) lalu.
    Sudewo juga mengklarifikasi terkait video pernyataan dirinya yang viral karena dinilai menantang rakyat.
    “Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang (Masak rakyatku kutantang). Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelas Sudewo.
    Sudewo menjelaskan, kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen merupakan kenaikan maksimal dan tidak berlaku untuk semua tanah dan bangunan. Menurutnya, masih banyak tanah dan bangunan di Pati dengan kenaikan PBB-P2 di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen.
    Meski pada akhirnya Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, namun aksi massa tak terbendung.
    Rabu (13/8/2025) demonstran melempari Sudewo yang muncul dari kendaraan aparat keamanan. Sandal dan botol air mineral melayang ke arahnya.
    Demonstran mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. DPRD Kabupaten Pati bahkan membentuk panitia khusus hak angket. Wacana pemakzulan Sudewo bergulir.
    Ribut ini pun sampai ke telinga pejabat teras Partai Gerindra, partai yang mengusung Sudewo.
    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati yang baru menjabat itu.
    Atensi terkait keributan itu juga sampai ke telingan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
    “Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP partai juga sudah memberikan teguran,” ucap Budi Djiwandono.
    Keseriusan Gerindra memperbaiki kadernya yang sudah keder ditegur sana-sini juga ditandai dengan pengawalan dampak dari demo di Pati.
    “Kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat. Jangan kita-kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” imbuh Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.