partai: PBB

  • Mesir Siap Gabung Pasukan Internasional di Gaza, Asalkan…

    Mesir Siap Gabung Pasukan Internasional di Gaza, Asalkan…

    Kairo

    Mesir bersedia untuk bergabung dengan pasukan internasional yang berpotensi dikerahkan ke Jalur Gaza yang dilanda perang berkelanjutan. Kesediaan Kairo ini hanya berlaku jika didukung oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disertai “horison politik”.

    Pernyataan Mesir itu disampaikan saat upaya mewujudkan gencatan senjata Gaza terus berlanjut di Kairo.

    Mesir, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025), telah berulang kali menyerukan persatuan Palestina di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) — kelompok yang mendominasi Otoritas Palestina (PA) dan mengecualikan kelompok Hamas menguasai di Jalur Gaza.

    PA sempat memerintah Jalur Gaza sebelum kehilangan kekuasaan pada tahun 2007 dalam bentrokan kekerasan dengan Hamas.

    “Tentu saja kami siap membantu, berkontribusi pada pasukan internasional mana pun yang akan dikerahkan ke Gaza dalam beberapa parameter tertentu,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Mustafa pada Senin (18/8).

    Konferensi pers bersama itu digelar di perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir.

    “Pertama-tama, memiliki resolusi Dewan Keamanan (PBB), memiliki mandat yang jelas, dan tentu saja berada dalam horison politik. Tanpa horison politik, pengerahan pasukan apa pun ke sana akan sia-sia,” sebut Abdelatty dalam pernyataannya merujuk pada “parameter tertentu” yang disebutnya.

    Abdelatty juga mengatakan bahwa kerangka politik akan memungkinkan pasukan internasional beroperasi lebih efektif dan mendukung Palestina “untuk mewujudkan negara Palestina mereka sendiri yang merdeka di tanah air mereka”.

    Dalam konferensi pers yang sama, Mustafa mengatakan bahwa sebuah komite sementara akan mengelola Jalur Gaza setelah perang berakhir, dengan wewenang penuh berada di tangan pemerintah Palestina.

    “Kita tidak menciptakan entitas politik baru di Gaza. Sebaliknya, kita mengaktifkan kembali institusi-institusi di Negara Palestina dan pemerintahannya di Gaza,” ucapnya.

    Meskipun Hamas sebelumnya menyambut baik gagasan “komite sementara” untuk “mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi dan pemerintahan”, namun tidak diketahui secara jelas apakah kelompok itu bersedia melepaskan kendali atas wilayah tersebut.

    Awal bulan ini, PM Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancara dengan media Amerika Fox News mengatakan bahwa Tel Aviv berencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza, tetapi tidak berniat untuk memerintahnya.

    “Kami ingin menyerahkannya kepada Pasukan Arab yang akan memerintah dengan benar, tanpa mengancam kami, dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza. Hal itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas,” kata Netanyahu pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sistem Pajak Baru, Langkah Vietnam Jadi Macan Asia?

    Sistem Pajak Baru, Langkah Vietnam Jadi Macan Asia?

    Jakarta

    Selama beberapa dekade, sebagian besar usaha kecil di negara komunis satu partai ini menggunakan sistem pajak tarif tetap (lump-sum), di mana pajak dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan, bukan pembukuan formal.

    Dalam praktiknya, penilaian pendapatan sering bergantung pada konsultasi informal dengan pejabat pajak lokal, karena banyak usaha kecil tidak memiliki catatan penjualan yang rinci.

    Menurut Kementerian Keuangan Vietnam, hingga awal 2025 ada sekitar dua juta usaha rumah tangga dan wirausaha yang masih menggunakan metode tarif tetap, sementara hanya sekitar 6.000 yang beralih ke sistem deklarasi yang lebih rumit.

    Namun mulai 2026, sistem tarif tetap akan dihapus total, sehingga semua usaha yang terdaftar wajib menggunakan sistem deklarasi.

    Perubahan ini merupakan bagian dari Resolusi 68, rencana besar yang diumumkan pada Mei lalu untuk menjadikan perusahaan swasta lokal sebagai “motor penggerak utama” ekonomi Vietnam pada 2035. Targetnya adalah agar perusahaan lokal mampu mengungguli korporasi asing dan BUMN yang selama ini lebih diistimewakan pemerintah.

    Mengapa Vietnam mengubah sistem pajaknya?

    Resolusi 68 bertujuan melonggarkan regulasi bagi perusahaan lokal, meningkatkan perlindungan hukum, serta mempermudah akses terhadap modal. Untuk pertama kalinya, resolusi ini secara tegas menetapkan hak milik, persaingan sehat, dan penegakan kontrak sebagai prinsip hukum.

    Selain memberi insentif berupa pembebasan pajak dan biaya administrasi yang lebih rendah, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang.

    Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Vietnam turun menjadi 16,8% pada 2023, di bawah rata-rata Asia-Pasifik (19,5%) dan jauh lebih rendah dari rata-rata OECD (33%).

    Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pada 2024 Vietnam mencatat penerimaan pajak tertinggi sepanjang sejarah, yakni 1,6 kuadriliun dong (sekitar Rp988 triliun), sebagian besar dari sumber domestik.

    Dalam lima bulan pertama 2025 saja, otoritas Vietnam mengumpulkan sekitar $560 juta (sekitar Rp8,68 triliun) dari usaha kecil, meningkat 26% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Vietnam ingin jadi “Macan Asia” baru

    Pemerintah berharap dapat menghimpun modal untuk proyek infrastruktur raksasa, seperti kereta cepat dan jalan tol, yang dianggap kunci pertumbuhan masa depan. Tahun ini saja, anggaran infrastruktur naik hampir 40% menjadi $36 miliar (sekitar Rp558 triliun).

    Vietnam juga harus bersiap menghadapi biaya jaminan sosial yang meningkat seiring populasi menua cepat. Persentase warga berusia di atas 65 tahun diperkirakan melonjak dari 8,4% pada 2020 menjadi 20% pada 2050. Saat ini, menurut Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, hanya sedikit pensiunan yang menerima uang pensiun layak.

    Pajak jadi alat berantas korupsi

    Partai Komunis ingin memodernisasi sistem pajak untuk membatasi korupsi, terutama di kantor pajak yang dikenal rawan praktik suap.

    Sejak 2016, kampanye antikorupsi telah menumbangkan dua presiden, sejumlah menteri, dan ribuan pejabat tingkat bawah.

    Menurut pejabat dan analis bisnis, banyak perusahaan berpendapatan besar masih menggunakan sistem tarif tetap, yang biasanya membuat kontribusi pajak bulanan jauh lebih kecil dibanding sistem deklarasi.

    Mereka berpendapat sektor swasta butuh “persaingan sehat” dan perlakuan yang adil, yang berarti semua pihak harus membayar pajak sesuai aturan.

    Namun, seperti dikatakan Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapura, “Menambah penerimaan itu sulit, karena memperketat kepatuhan bisa memicu resistensi politik.”

    “Namun, keberhasilan akan lebih bergantung pada penerapan aturan secara adil, transparan, dan tanpa kebiasaan mencari keuntungan yang telah mengikis kepercayaan publik, ketimbang sekadar membuat aturan baru,” tambahnya.

    Usaha kecil jadi korbannya

    Protes jarang terjadi di Vietnam, tetapi dalam beberapa minggu terakhir video pedagang yang mengeluhkan tuntutan pajak baru beredar luas.

    Dengan kewajiban beralih ke sistem deklarasi mulai Januari 2026, banyak usaha kecil harus menghadapi kenaikan pajak besar, membeli mesin kasir baru, belajar pembukuan, serta melatih staf mengikuti aturan baru.

    Semua ini terjadi ketika beberapa sektor masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, ditambah ketidakpastian soal ancaman tarif 46% dari AS atas barang Vietnam (yang akhirnya berhasil diturunkan menjadi 20%).

    “Di pasar, orang-orang juga masih diperas polisi korup,” kata Zachary Abuza, profesor di National War College, Washington. Ia menambahkan, meski pemerintah ingin sektor swasta jadi motor pertumbuhan, kebijakan pajak baru justru berisiko membuat banyak usaha gulung tikar.

    Pada Juli lalu, undang-undang baru tentang PPN, pajak korporasi, dan pajak penghasilan mulai berlaku, menuntut usaha untuk melakukan pembukuan lebih rinci.

    Selain itu, prosedur baru yang lebih rumit terkait penerbitan faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan informasi juga diperkenalkan bulan lalu. Pada saat yang sama, pemerintah menggandakan ambang batas penghasilan yang dikenai pajak.

    Radio Free Asia melaporkan pada Juni, 80% toko di pasar terbesar di Provinsi Nghe An tutup dalam beberapa bulan terakhir.

    Pemerintah membantah bahwa reformasi pajak menjadi penyebab penutupan. Otoritas Hanoi mengakui hampir 3.000 usaha rumah tangga berhenti beroperasi pada Mei dan Juni, tetapi hanya 263 yang pendapatannya cukup besar sehingga diwajibkan mengikuti sistem baru.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Alfi Anadri

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

  • Ranking Daerah yang Naikkan Pajak PBB dari yang Tertinggi sampai Terendah, Pati Urutan Berapa? – Page 3

    Ranking Daerah yang Naikkan Pajak PBB dari yang Tertinggi sampai Terendah, Pati Urutan Berapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut hanya ada 5 daerah yang menaikkan pajak PBB pada tahun 2025. Lima daerah itu adalah Jombang, Cirebon, Semarang, Bone dan Pati.

    Kabupaten Jombang, Jawa Timur menempati urutan pertama dengan kenaikan pajak mencapai 1.202 persen. Di posisi kedua adalah Kota Cirebon, Jawa Barat yang menaikkan pajak hingga 1.000.

    Posisi ketiga ada Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memberlakukan kenaikan pajak hingga 400 persen, disusul Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan di angka 300 persen.

    Sementara Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sempat viral karena kenaikan pajak 250 persen hingga memicu unjuk rasa menempati urutan kelima.

    “Tahun 2025 cuma ada 5 daerah saja,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (18/8/2025) malam.

  • Khawatir Serangan Darat Israel, Ribuan Warga Tinggalkan Kota Gaza

    Khawatir Serangan Darat Israel, Ribuan Warga Tinggalkan Kota Gaza

    Jakarta

    Khawatir akan serangan darat Israel yang akan segera terjadi, ribuan warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di wilayah timur Kota Gaza, yang terus-menerus dibombardir Israel. Mereka pergi menuju titik-titik lokasi di barat dan selatan wilayah yang hancur karena perang tersebut.

    Rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza telah menimbulkan kekhawatiran di luar negeri dan di dalam negeri. Ratusan ribu warga Israel pada hari Minggu (18/8) menggelar beberapa aksi protes terbesar sejak perang dimulai, mendesak kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membebaskan 50 sandera yang masih ditawan di Gaza.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Kota Gaza sebagai benteng perkotaan besar terakhir bagi kelompok Hamas. Namun, dengan Israel yang telah menguasai 75 persen wilayah Gaza, militer Israel telah memperingatkan bahwa perluasan serangan dapat membahayakan sandera yang masih hidup. Juga akan menyeret pasukan Israel ke dalam perang gerilya yang berkepanjangan dan mematikan.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (19/8/2025), Kota Gaza, banyak warga Palestina juga telah menyerukan protes segera untuk menuntut diakhirinya perang, dan agar Hamas mengintensifkan perundingan untuk mencegah serangan darat Israel.

    Serangan tank-tank lapis baja Israel ke Kota Gaza dapat menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi, banyak di antaranya telah mengungsi berkali-kali selama perang.

    Ahmed Mheisen, manajer penampungan Palestina di Beit Lahiya, pinggiran kota yang hancur akibat perang dan berbatasan dengan Kota Gaza bagian timur, mengatakan bahwa 995 keluarga telah meninggalkan daerah itu dalam beberapa hari terakhir.

    Dengan ancaman serangan darat Israel, Mheisen memperkirakan jumlah tenda yang dibutuhkan untuk penampungan darurat mencapai 1,5 juta unit. Sementara Israel hanya mengizinkan 120.000 tenda masuk ke wilayah tersebut selama gencatan senjata pada Januari-Maret lalu.

    Kantor kemanusiaan PBB mengatakan pekan lalu bahwa sekitar 1,35 juta orang sudah membutuhkan perlengkapan penampungan darurat di Gaza.

    “Masyarakat Kota Gaza seperti seseorang yang menerima hukuman mati dan sedang menunggu eksekusi,” kata Tamer Burai, seorang pengusaha di Kota Gaza.

    “Saya akan memindahkan orang tua dan keluarga saya ke selatan hari ini atau besok. Saya tidak bisa mengambil risiko kehilangan mereka jika terjadi invasi mendadak,” katanya kepada Reuters.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

    Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah daerah tengah dibuat gaduh dengan adanya kenaikan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

    Tidak pernah terbayangkan, seorang wajib pajak di Cirebon, Jawa Barat yang dahulu pada 2023 membayar sebanyak Rp93,9 juta untuk properti dengan luas tanah 10.000 meter persegi dan bangunan seluas 625.000 meter persegi. 

    Namun, pada 2024, angka tersebut tiba-tiba melonjak menjadi Rp369,3 juta, lebih dari empat kali lipat.

    “Ini lonjakan yang sama sekali tidak rasional. Kami tidak mendapat penjelasan transparan dari pemerintah mengenai dasar perhitungan baru ini,” ujar narasumber yang berbicara secara anonim, Senin (18/8/2025).

    Menurutnya, kenaikan ini menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan bagi warga yang memiliki aset besar di wilayah perkotaan.

    Hingga saat ini, pemerintah Kota Cirebon belum memberikan penjelasan rinci mengenai dasar kenaikan PBB-P2 tersebut. Beberapa pejabat daerah memilih menahan komentar, sementara warga mulai mengorganisir forum diskusi untuk menuntut klarifikasi.

    Lonjakan pajak yang ekstrem ini menambah daftar panjang masalah fiskal yang kerap memicu protes publik.

    “Warga yang memiliki properti besar, kenaikan PBB-P2 bukan sekadar masalah nominal, tetapi juga soal prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

    Kebijakan kenaikan PBB-P2 banyak mendapatkan protes dari masyarakat, bahkan kebijakan itu turut membuat gelombang protes besar-besaran yang berujung pemakzulan sang kepala daerah. Masyarakat menyebut kebijakan tersebut dibuat sepihak tanpa melibatkan banyak lapisan unsur masyarakat.

    Aksi protes terjadi di Pati, Jawa Tengah misalnya yang menaikkan PBB hingga 250%, disusul dengan Cirebon, Jawa Tengah yang berencana menaikkan PBB hingga 1.000%. Namun, kedua wilayah tersebut pada akhirnya membatalkan kebijakan tersebut.

    20 Daerah Naikkan PBB-P2

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada 20 daerah yang mengerek tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas 100%. Salah satunya adalah Pati, Jawa Tengah.

    Tito menjelaskan kenaikan PBB-P2 merupakan konsekuensi dari Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). UU itu mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya. 

    Aturan turunan dari UU HKPD, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2023 mengatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk NJOP serta PBB-P2 harus berlandaskan peraturan daerah (perda). Kemudian, besaran tarifnya diatur dalam peraturan kepala daerah. 

    Tito menyebut beberapa pemda yang menaikkan tarif PBB-P2 di daerahnya karena adanya penyesuaian NJOP yang dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali. Penyesuaian NJOP itu mengikuti harga pasar, sehingga kemudian membuat PBB-P2 ikut terkerek naik. 

    “Tetapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua juga ada partisipasi dari masyarakat. Jadi harus mendengar suara publik juga,” terangnya pada konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

    Menurut mantan Kapolri itu, ada 20 daerah yang diketahuinya menaikkan tarif PBB-P2. Kenaikannya bervariasi antara kisaran 5% sampai dengan 10%, serta ada sejumlah daerah yang melampaui 100%. 

    Jumlahnya mencapai 20 daerah. Salah satunya yakni Pati, yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena menaikkan PBB-P2 hingga 250%. 

    Akan tetapi, dari 20 daerah yang dimaksud, sudah ada dua daerah yang membatalkan peraturan kepala daerah ihwal kenaikan tarif PBB-P2 itu. Yakni Pati dan Jepara, di mana dua-duanya berada di Jawa Tengah. 

    Sementara itu, ada tiga daerah lain yang baru membuat perkada untuk mengerek tarif PBB-P2 pada 2025. Adapun 15 daerah lainnya telah menerbitkan aturan soal kenaikan tarif PBB-P2 sejak 2022-2024.

    Untuk itu, Tito membantah apabila efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat yang diberlakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 secara tidak langsung mendorong kenaikkan tarif PBB di daerah-daerah. 

    Adapun Inpres No.1/2025 mengatur efisiensi anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,6 triliun yang terdiri dari Rp256,1 triliun belanja pemerintah pusat, serta Rp50,59 triliun transfer ke daerah. 

    “Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah, tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024. Nah jadi sekali lagi inilah inisiatif baru dari teman-teman daerah, hanya lima daerah yang melakukan kenaikan NJOP dan PBB di tahun 2025. Yang lainnya 2022-2024,” terang Tito.

  • Polemik Rencana Permukiman Israel yang Akan Kubur Ide Negara Palestina

    Polemik Rencana Permukiman Israel yang Akan Kubur Ide Negara Palestina

    Jakarta

    Rencana proyek pemukiman kontroversial yang menurut Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, akan “mengubur ide negara Palestina” telah memicu kontroversi

    Skema yang disebut E1 untuk membangun 3.401 rumah di Tepi Barat yang diduduki antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim telah dibekukan selama beberapa dekade di tengah-tengah penentangan keras.

    Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

    Pada Rabu (13/08), Smotrich mendukung skema ini, menyebut keputusan tersebut sebagai “pencapaian bersejarah”.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut rencana tersebut sebagai “perpanjangan dari kejahatan genosida, pemindahan dan pencaplokan”sebuah tuduhan yang telah lama dibantah Israel.

    PBB, Uni Eropa, dan berbagai negara, seperti Inggris dan Turki, juga mengkritik rencana pemukiman E1 dan menyerukan agar rencana tersebut dihentikan.

    Apa itu rencana pemukiman E1?

    Israel telah membangun banyak permukiman seperti Maale Adumim di Tepi Barat yang diduduki (Reuters)

    Proyek pemukiman E1yang pertama kali diusulkan di bawah pemerintahan Yitzhak Rabin pada 1990-andimulai dengan rencana awal untuk 2.500 rumah.

    Pada 2004, jumlah unit bertambah menjadi sekitar 4.000 unit, ditambah dengan fasilitas komersial dan pariwisata.

    Antara 2009 dan 2020, tahapan-tahapan baru dari rencana pemukiman ini diumumkan, termasuk penyitaan lahan, rencana desain dan pembangunan jalan.

    Namun, proposal-proposal tersebut selalu dibekukan karena tekanan internasional.

    Mengapa rencana pemukiman E1 kontroversial?

    Hal ini dikarenakan posisi strategis situs E1 yang memisahkan wilayah selatan dan utara Yerusalem, serta akan mencegah daerah perkotaan Palestina yang bersebelahan yang menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.

    Menurut kelompok Israel Peace Now yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, unit-unit rumah baru tersebut akan mewakili 33% perluasan permukiman Maale Adumim, yang saat ini memiliki populasi sekitar 38.000 penduduk.

    BBC

    Proyek ini akan menghubungkan daerah permukiman dengan zona industri di sekitarnya dan akan membuka jalan untuk memperluas kontrol Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, menurut Peace Now.

    Kelompok ini mengatakan sidang persetujuan akhir untuk rencana penyelesaian E1 akan diadakan pada Rabu (20/08) mendatang oleh sebuah komite teknis yang telah menolak semua keberatan atas proposal-proposal tersebut.

    Apa itu Tepi Barat yang diduduki?

    Tepi Barat adalah wilayah yang terletak di antara Israel dan Sungai Yordan dan merupakan rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina.

    Bersama dengan Yerusalem Timur dan Gaza, kota ini merupakan bagian dari apa yang secara luas dikenal sebagai Wilayah Palestina yang Diduduki.

    Ada sekitar 160 permukiman Israel, yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi, di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Israel masih menguasai Tepi Barat secara keseluruhan, namun sejak 1990-an, pemerintah Palestinayang dikenal sebagai Otoritas Palestinatelah menjalankan sebagian besar kota dan kotanya.

    Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 silam, tekanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat tajam, yang dibenarkan sebagai tindakan keamanan yang sah.

    Pada Juni lalu, PBB mencatat jumlah korban luka bulanan tertinggi warga Palestina dalam lebih dari dua dekade terakhir menyatakan bahwa 100 warga Palestina telah terluka oleh pemukim Israel.

    Selama paruh pertama 2025, tercatat 757 serangan pemukim yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti warga Palestina meningkat 13% dari periode yang sama pada 2024.

    Warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menuduh pasukan keamanan Israel gagal dalam menjalankan tugas hukum mereka sebagai penjajah untuk melindungi warga Palestina dan juga warga negara mereka sendiri tidak hanya menutup mata terhadap serangan pemukim, tetapi bahkan ikut serta, menurut laporan tahun 2024 dari Human Rights Watch.

    Israel mengklaim Konvensi Jenewa yang melarang pemukiman di wilayah pendudukan tidak berlaku, sebuah pandangan yang diperdebatkan oleh banyak sekutunya sendiri dan juga oleh para ahli hukum internasional.

    Para pemukim Israel menyaksikan dari kejauhan ketika tentara Israel menolak akses petani Palestina untuk memanen zaitun di dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel. (Reuters)

    Warga Palestina ingin semua permukiman Israel dihapuskan karena mereka melihat Tepi Barat yang diduduki sebagai tanah bagi negara Palestina merdeka di masa depan.

    Namun, pemerintah Israel tidak mengakui hak Palestina untuk memiliki negara sendiri dan berargumen bahwa Tepi Barat adalah bagian dari tanah air Israel.

    Pada Juli 2024, pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), mengatakan bahwa keberadaan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah ilegal dan Israel harus menarik para pemukim.

    Di antara putusan-putusannya, ICJ mengatakan bahwa pembatasan Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan merupakan “diskriminasi sistemik yang didasarkan pada, antara lain, ras, agama, dan asal-usul etnis”.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ICJ telah membuat “putusan bohong”.

    “Orang-orang Yahudi bukanlah penjajah di tanah mereka sendiritidak di ibu kota abadi kami Yerusalem, atau di warisan leluhur kami di Yudea dan Samaria [Tepi Barat],” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    Bagaimana reaksi dunia soal rencana pemukiman E1?

    Setelah mengumumkan rencana tersebut, Smotrich berterima kasih kepada Presiden AS Donald Trump dan Duta Besar Mike Huckabee atas dukungan mereka.

    Smotrich menegaskan dalam pandangannya, Tepi Barat adalah “bagian tak terpisahkan dari Tanah Israel yang dijanjikan Tuhan”.

    Dia juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendukung rencananya untuk membawa satu juta pemukim baru ke Tepi Barat.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk proyek pemukiman E1, menyebutnya sebagai serangan terhadap kesatuan wilayah Palestina dan sebuah pukulan terhadap kemungkinan pendirian sebuah negara.

    Dikatakan bahwa rencana tersebut merusak kohesi geografis dan demografis serta mengukuhkan pembagian Tepi Barat menjadi daerah-daerah terisolasi yang dikelilingi oleh ekspansi kolonial, sehingga membuat pencaplokan menjadi lebih mudah.

    Menanggapi rencana pembangunan di area E1, Departemen Luar Negeri AS mengatakan, “Tepi Barat yang stabil membuat Israel tetap aman dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut”.

    Namun, PBB dan Uni Eropa malah mendesak Israel untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.

    PBB mengatakan pembangunan di wilayah E1 akan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan, “sangat merusak prospek terwujudnya Negara Palestina yang layak dan berdampingan”.

    Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, bilang rencana baru terkait E1 “semakin melemahkan solusi dua negara dan juga melanggar hukum internasional”.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menentang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut akan “membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua dan menandai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut “mengabaikan hukum internasional” dan menargetkan “integritas teritorial” negara Palestina.

    Mesir menyebut proyek tersebut sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan.”

    Tentara Israel berhadapan dengan dua petani tua Palestina, mencegah mereka memetik buah zaitun di Tepi Barat yang diduduki Israel. (Reuters)

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga menentang skema tersebut, dan menggambarkannya sebagai serangan terhadap “hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya”.

    Pengumuman rencana pemukiman E1 datang tak lama setelah beberapa negara, seperti Prancis dan Kanada, mengatakan mereka berencana untuk mengakui negara Palestina akhir tahun ini.

    Saat ini sebagian besar negara147 dari 193 negara anggota PBB secara resmi mengakui negara Palestina.

    Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan bahwa Inggris juga akan mengakui negara Palestina pada bulan September kecuali jika Israel memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    Setelah pengumuman rencana penyelesaian baru E1, Smotrich mengatakan bahwa “tidak akan ada negara yang mengakui”.

    “Siapapun di dunia ini yang mencoba untuk mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban dari kami di lapangan.”

    “Bukan dengan dokumen atau keputusan atau pernyataan, tetapi dengan fakta. Fakta-fakta tentang rumah-rumah, fakta-fakta tentang lingkungan,” tambahnya.

    Laporan tambahan oleh Alla Daraghme dan Muhannad Tutanji dari BBC News Arabic.

    (ita/ita)

  • Kesaksian Pilu Pekerja Korea Utara Bagai Budak di Rusia

    Kesaksian Pilu Pekerja Korea Utara Bagai Budak di Rusia

    Jakarta

    Ribuan warga Korea Utara dikirim untuk bekerja seperti budak di Rusia. Mereka dibawa untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung, seperti dilaporkan BBC.

    Bantuan Pyongyang kepada Moskow semula berupa penggunaan misil, peluru artileri, dan tentara untuk melawan Ukraina.

    Kini, banyaknya pria Rusia yang tewas, masih berperang, atau melarikan diri dari negara itu membuat Moskow makin bergantung pada pekerja Korea Utara, kata pejabat intelijen Korea Selatan pada BBC.

    Enam pekerja yang namanya diubah untuk menyamarkan identitasnya menggambarkan hari kerja yang melelahkan.

    Mereka bangun pukul enam pagi dan dipaksa bekerja membangun gedung apartemen hingga pukul dua pagi, dengan hanya dua hari libur setahun.

    Harapan para pekerja ini menerima pekerjaan ke Rusia karena dijanjikan upah yang besar ketimbang di kampung halamannya. Dengan hasil kerja itu, mereka ingin lepas dari kemiskinan, membeli rumah untuk keluarga, dan memulai usaha sekembalinya dari Rusia.

    Akan tetapi, rencana itu sirna. Pendapatan mereka langsung disetor ke Korea Utara dan kehidupan selama di Rusia sama tersiksanya. “Saya merasa seperti berada di kamp kerja paksa; penjara tanpa dinding,” katanya.

    Kerja paksa, lumpuh, hingga tak boleh ke rumah sakit

    Mereka menjelaskan bagaimana para pekerja tersebut dipaksa bekerja dalam kondisi yang “mengenaskan”, dan bagaimana otoritas Korea Utara memperketat kontrol atas para pekerja untuk mencegah mereka melarikan diri.

    Salah satu pekerja, Jin, mengatakan kepada BBC ketika tiba di bagian timur Rusia, dia dikawal dari bandara ke lokasi konstruksi oleh agen keamanan Korea Utara.

    Sepanjang perjalanan, ia diperintahkan untuk tidak berbicara dengan siapa pun atau melihat apa pun.

    “Dunia luar adalah musuh kita,” kata agen tersebut kepadanya.

    Dia langsung dipaksa bekerja membangun gedung apartemen bertingkat tinggi selama lebih dari 18 jam sehari, katanya.

    Seorang pekerja konstruksi lain, Tae, mengaku tangannya kaku, tidak bisa dibuka, dan lumpuh di pagi hari setelah pekerjaan hari sebelumnya.

    “Bangun tidur terasa menakutkan, menyadari bahwa kamu harus mengulang hari yang sama lagi,” kata Tae, yang berhasil melarikan diri dari Rusia tahun lalu.

    Pekerja lain, Chan, bercerita mereka akan dipukul oleh para pengawas saat kedapatan curi-curi tidur berdiri di siang hari. “Benar-benar seperti kita sedang mati,” kata pekerja lain, Chan.

    Kang Dong-wan, seorang profesor di Universitas Dong-A Korea Selatan yang telah berkali-kali bepergian ke Rusia untuk mewawancarai pekerja Korea Utara, mengungkapkan “kondisi yang mengerikan”.

    “Para pekerja terpapar situasi yang sangat berbahaya. Pada malam hari lampu dimatikan dan mereka bekerja dalam kegelapan, dengan sedikit peralatan keselamatan.”

    Para pekerja yang berhasil melarikan diri ini juga menceritakan para pekerja dikurung di lokasi konstruksi siang dan malam dan diawasi oleh agen dari departemen keamanan negara Korea Utara.

    Kim Jong Un telah mengirimkan senjata dan tentara kepada Vladimir Putin untuk berperang di Ukraina (Getty Images)

    Mereka tidur di dalam peti kemas yang kotor, sempit, dan dipenuhi serangga. Kadang mereka juga tidur di lantai blok apartemen yang belum selesai, dengan terpal ditarik di atas kusen pintu untuk menahan dingin.

    Seorang pekerja, Nam, mengatakan pernah jatuh empat meter dari lokasi konstruksinya dan “menghancurkan” wajahnya hingga membuatnya tidak bisa bekerja. Namun, atasan mereka tidak mengizinkannya meninggalkan lokasi untuk pergi ke rumah sakit.

    Sejak kapan pekerja Korea Utara masuk ke Rusia?

    Di masa lalu, puluhan ribu warga Korea Utara bekerja di Rusia dan menghasilkan jutaan poundsterling per tahun untuk pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan rezimnya yang kekurangan dana.

    Pada 2019, PBB melarang negara-negara menggunakan pekerja-pekerja Korut untuk memotong aliran dana Kim dan menghentikan pembangunan senjata nuklirnya, sehingga kebanyakan pekerja Korut dikirim pulang.

    Namun, menurut seorang pejabat intelijen Korea Selatan, tahun lalu lebih dari 10.000 pekerja dikirim ke Rusia. Bahkan rencananya lebih dari 50.000 pekerja akan dikirim dari Pyongyang.

    Artinya, pekerja Korea Utara saat ini “ada di setiap penjuru Rusia”, kata pejabat tersebut.

    Mayoritas bekerja di proyek konstruksi berskala besar. Sebagian lainnya ditugaskan ke pabrik pakaian dan pusat IT. Hal ini melanggar larangan PBB terkait penggunaan tenaga kerja Korea Utara.

    BBC

    Data pemerintah Rusia menunjukkan bahwa lebih dari 13.000 warga Korea Utara masuk ke negara tersebut pada tahun 2024, meningkat 12 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hampir 8.000 di antaranya masuk dengan visa pelajar, tapi menurut pejabat intelijen dan para ahli, ini merupakan taktik yang digunakan Rusia untuk menghindari larangan PBB.

    Pada bulan Juni, pejabat Rusia senior, Sergei Shoigu, untuk pertama kalinya mengakui bahwa 5.000 warga Korea Utara akan dikirim untuk membangun kembali Kursk, wilayah Rusia yang sempat direbut oleh pasukan Ukraina tahun lalu.

    KCNABunga-bunga ini dikirimkan kepada Kim Jong Un oleh berbagai perusahaan konstruksi Rusia pada bulan April, menurut media pemerintah Korea Utara

    Pejabat Korea Selatan juga mengatakan “sangat mungkin” beberapa warga Korea Utara akan segera dikerahkan untuk bekerja pada proyek rekonstruksi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Rusia saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah, dan warga Korea Utara menawarkan solusi yang sempurna. Mereka murah, pekerja keras, dan tidak menimbulkan masalah,” kata Andrei Lankov, profesor di Universitas Kookmin di Seoul dan pakar terkemuka dalam hubungan Korea Utara-Rusia.

    Berharap hidup lebih baik

    Pekerjaan konstruksi di luar negeri ini sangat diminati di Korea Utara karena menjanjikan gaji yang lebih baik daripada pekerjaan di dalam negeri.

    Para pekerja pergi dengan harapan lepas dari kemiskinan, mampu membeli rumah untuk keluarga mereka, atau memulai usaha saat kembali. Hanya pria-pria terpilih yang berangkat meninggalkan keluarga setelah melalui seleksi ketat.

    Namun, sebagian besar penghasilan mereka langsung dikirim ke negara Korea Utara sebagai “biaya loyalitas”. Sisa penghasilan biasanya antara US$100-US$200 (Rp1,6 juta-Rp3,2 juta) per bulan dicatat dalam buku besar.

    Pekerja hanya menerima kumpulan sisa penghasilan ini saat kembali ke rumah. In taktik baru, kata para ahli, untuk mencegah mereka melarikan diri.

    Ketika para pekerja menyadari kenyataan kerja yang keras dan kurangnya upah, hal itu sangat menghancurkan.

    Tae mengatakan dia merasa “malu” ketika mengetahui bahwa pekerja konstruksi lain dari Asia Tengah dibayar lima kali lipat lebih banyak darinya untuk sepertiga pekerjaan.

    Pekerja Jin masih kesal ketika mengingat bagaimana pekerja lain menyebut mereka budak. “Kalian bukan manusia, hanya mesin yang bisa bicara,” mereka mengejek.

    Pada suatu saat, manajer Jin memberitahunya bahwa dia mungkin tidak akan menerima uang saat kembali ke Korea Utara karena negara membutuhkannya. Saat itulah dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri.

    Tae memutuskan untuk kabur setelah menonton video YouTube yang menunjukkan seberapa besar gaji pekerja di Korea Selatan.

    Suatu malam, ia mengemas barang-barangnya ke dalam kantong plastik, menyembunyikan selimut di bawah seprai tempat tidurnya agar terlihat seolah-olah ia masih tidur, dan diam-diam keluar dari lokasi konstruksi.

    Ia memanggil taksi dan menempuh ribuan kilometer melintasi negara untuk bertemu dengan seorang pengacara yang membantu mengatur perjalanannya ke Seoul.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kecil pekerja berhasil merencanakan pelarian mereka menggunakan ponsel bekas yang dilarang. Mereka membelinya dengan menabung dari uang saku harian yang mereka terima untuk rokok dan alkohol.

    BBCSejumlah buruh berhasil melarikan diri dari Rusia selama perang dan mencapai Seoul.

    Dalam upaya untuk mencegah pelarian ini, beberapa sumber memberitahu otoritas Korea Utara kini memperketat pembatasan terhadap kebebasan pekerja yang sudah terbatas.

    Menurut Prof Kang dari Universitas Dong-A, salah satu cara rezim tersebut mencoba mengendalikan pekerja selama setahun terakhir adalah dengan memaksa mereka mengikuti pelatihan ideologis dan sesi kritik diri yang lebih sering. Selama pelatihan, mereka diwajibkan menyatakan loyalitas kepada Kim Jong Un dan mencatat kelemahan mereka.

    Kesempatan langka untuk meninggalkan lokasi konstruksi juga telah dikurangi. “Para pekerja dulu bisa keluar berkelompok sekali sebulan, tetapi belakangan ini perjalanan tersebut hampir tidak ada lagi,” tambah Prof Kang.

    Kim Seung-chul, seorang aktivis berbasis di Seoul yang membantu menyelamatkan pekerja Korea Utara dari Rusia, mengatakan bahwa perjalanan tersebut kini dikontrol lebih ketat.

    “Dulu mereka diizinkan keluar berpasangan, tetapi sejak 2023 mereka harus bepergian dalam kelompok lima orang dan diawasi lebih ketat.”

    Dalam situasi ini, semakin sedikit pekerja yang berhasil melarikan diri. Pemerintah Korea Selatan memberitahu jumlah warga Korea Utara yang berhasil keluar dari Rusia setiap tahun dan tiba di Seoul telah berkurang setengah sejak 2022 – dari sekitar 20 orang per tahun menjadi hanya 10 orang.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia, mengatakan tindakan ini kemungkinan sebagai persiapan untuk kedatangan lebih banyak pekerja.

    “Para pekerja ini akan menjadi warisan abadi persahabatan Kim dan Putin selama perang,” katanya, sambil menjelaskan bahwa para pekerja akan terus datang setelah perang berakhir dan penempatan pasukan serta senjata dihentikan.

    Laporan tambahan oleh Jake Kwon dan Hosu Lee

    (ita/ita)

  • Geger “Surat Cinta” Melania Trump untuk Putin Diduga Ditulis AI

    Geger “Surat Cinta” Melania Trump untuk Putin Diduga Ditulis AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Surat pribadi Melania Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebut sebagai surat perdamaian memicu perdebatan publik tentang kemungkinan pembuatannya menggunakan kecerdasan buatan (AI).

    Dalam unggahan di media sosial resminya, ibu negara AS itu menyerukan agar Putin dapat “seorang diri mengembalikan tawa melodi anak-anak” yang telah lama hilang akibat perang besar yang berlangsung lebih dari tiga tahun di Ukraina. Surat tersebut kemudian diserahkan langsung oleh Presiden Donald Trump kepada Putin dalam pertemuan puncak di Alaska, Jumat lalu, menurut laporan Reuters yang mengutip dua pejabat Gedung Putih.

    Di balik pesan penuh harapan dari Melania Trump itu, spekulasi lain muncul. Sejumlah komentator mempertanyakan apakah surat tersebut benar-benar ditulis langsung oleh sang ibu negara atau dihasilkan oleh AI.

    Keith Edwards, seorang strategi Demokrat, menulis di platform X bahwa surat itu “mengatakan banyak hal tanpa makna konkret” dan “mungkin ditulis oleh AI.” Chris Jackson, pendukung lama Joe Biden sekaligus aktivis Demokrat, mengeklaim dirinya telah menjalankan surat itu melalui perangkat AI yang menyimpulkan pesan ke Kremlin tersebut dihasilkan mesin.

    Perusahaan xAI milik Elon Musk, lewat sistem analisis Grok, menyatakan surat itu “menunjukkan tanda-tanda kuat sebagai hasil generasi AI dengan sedikit penyuntingan manusia untuk nada.”

    Meski begitu, tidak ada bukti konkret bahwa surat tersebut memang dibuat menggunakan AI. Pakar AI yang dimintai tanggapan menyebut gaya tulisan surat itu cenderung idealistis dan abstrak.

    “Kata-kata seperti kemurnian, kepolosan, kemanusiaan, cinta, kemungkinan, dan martabat ditumpuk rapat tanpa rincian kebijakan nyata. Model AI cenderung menggunakan nilai universal semacam ini ketika diminta menulis dengan nada inspirasional,” kata salah satu analisis, dilansir Newsweek, Senin (18/8/2025).

    Namun pakar itu juga mencatat surat tersebut tidak memperlihatkan perubahan nada atau frasa janggal khas konten buatan AI.

    Adapun isu AI bukan hal baru bagi Melania Trump. Baru-baru ini ia merilis audiobook berdurasi tujuh jam yang dipasarkan sebagai karya dengan teknologi audio AI sepenuhnya, menggunakan “suara resmi AI Melania Trump” sebagai narator.

    Selain itu, pada 2016, Melania pernah dituduh menjiplak pidato Michelle Obama dalam Konvensi Nasional Partai Republik. Saat itu tim Trump membela diri dengan menyatakan ia hanya menggunakan “kata-kata umum” dan tidak menyalin pidato ibu negara AS sebelumnya.

    Respons Ukraina

    Meski dipenuhi kontroversi, surat Melania Trump ternyata mendapat apresiasi dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha menyampaikan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Donald Trump atas “perhatian tulus” ibu negara terhadap nasib anak-anak Ukraina.

    Namun, versi surat yang dipublikasikan Melania di Instagram tidak secara eksplisit menyinggung tentang anak-anak Ukraina yang dideportasi ke Rusia.

    Sejak awal invasi skala penuh, Kyiv menuduh Moskow menculik ribuan anak dan memindahkan mereka ke wilayah Rusia atau daerah yang dikuasai pasukan Kremlin. Ukraina menyebut tindakan itu sebagai kejahatan perang.

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Maret 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova, komisaris anak Rusia, karena diduga bertanggung jawab atas deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina ke Rusia.

    Moskow menolak tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa anak-anak dipindahkan demi melindungi mereka dari bahaya konflik. Namun laporan PBB menunjukkan kenyataan yang lebih suram: anak-anak di wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia mengalami eksekusi singkat, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual terkait konflik, hingga penyiksaan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Muhammadiyah Kecam Rencana Israel Pindahkan Paksa Warga Gaza Utara ke Selatan

    Muhammadiyah Kecam Rencana Israel Pindahkan Paksa Warga Gaza Utara ke Selatan

    Jakarta

    Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengecam rencana Israel yang mau memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Dia menilai hal itu bagian rencana jahat Israel untuk mencaplok wilayah Gaza.

    “Jangankan akan memindahkan warga Gaza utara ke selatan, Netanyahu dan Donald Trump malah ingin mengevakuasi seluruh rakyat Gaza ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Mereka mengatakan hal itu karena mereka katanya akan membangun kembali Gaza yang porak poranda. Padahal sejatinya mereka ingin mencaplok Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Israel,” kata Anwar Abbas kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

    Anwar Abbas menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat memimpikan berdirinya negara Israel Raya, yang wilayahnya mencakup seluruh wilayah Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, sebagian Mesir, Saudi dan Iraq.

    “Jadi usaha pihak Israel memaksa warga Gaza utara untuk pindah ke selatan itu merupakan bagian dari strategi mereka untuk menduduki dan menguasai Gaza secara bertahap dalam kontek mendirikan Israel Raya yang sudah menjadi cita-cita dari zionis Israel,” ucap Anwar Abbas.

    Dia mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak tinggal diam terhadap rencana jahat Israel tersebut. Menurutnya, para pemimpin dunia harus mencegahnya.

    Seperti diketahui, Israel bersiap memindahkan paksa warga dari Gaza utara ke selatan. Israel berdalih hal itu demi keamanan warga karena mereka hendak memulai serangan baru.

    Dilansir Reuters, Minggu (17/8/2025), militer Israel menjanjikan tenda dan peralatan perlindungan lainnya kepada warga Gaza utara sebelum mereka direlokasi dari zona pertempuran ke selatan wilayah Gaza dengan alasan untuk memastikan keselamatan mereka.

    Wilayah kantong itu dihuni sekitar 2,2 juta orang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan rencananya untuk memindahkan penduduk sipil ke tempat yang dia sebut sebagai ‘zona aman’. Dia menganggap Gaza sebagai benteng terakhir Hamas.

    Peralatan perlindungan tersebut dijanjikan akan diberikan melalui penyeberangan Kerem Shalom di Gaza selatan oleh PBB dan organisasi bantuan internasional lainnya setelah diperiksa oleh personel Kementerian Pertahanan Israel. Seorang juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyatakan keprihatinannya atas rencana Israel merelokasi penduduk ke Gaza selatan karena hanya akan menambah penderitaan.

    (fas/imk)

  • Hore! HUT ke-80 RI, Kota Tangerang Beri Potongan Pajak PBB 20 Persen – Page 3

    Hore! HUT ke-80 RI, Kota Tangerang Beri Potongan Pajak PBB 20 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kota Tangerang, tahun ini terasa semakin istimewa. Dalam upacara yang digelar di Alun-Alun Kota, di saat banyak daerah lain menaikkan pajak, Wali Kota Tangerang Sachrudin justru memberikan “kado kemerdekaan”, berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 20 persen bagi seluruh masyarakat.

    “Kebijakan ini kami berikan untuk meringankan beban warga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengisi kemerdekaan,” ujar Wali Kota Sachrudin, dalam sambutannya pada upacara HUT RI, Minggu (17/08/2025).

    Selain potongan pajak, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, juga memaparkan sejumlah program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

    Di bidang pendidikan, Program Gampang Sekolah memberikan layanan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta, serta menyediakan fasilitas sekolah inklusi. Pemkot juga mendukung hadirnya Sekolah Rakyat.

    “Dari total 150 penerima manfaat di Provinsi Banten, 15 di antaranya merupakan warga Kota Tangerang yang mendapatkan kesempatan belajar dan meningkatkan keterampilan,”katanya.

    Untuk bidang kesehatan, lebih dari 85 ribu warga telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis dari mulai warga hingga menyasar para pelajar. Sementara Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 22 ribu siswa dengan distribusi makanan sehat melalui dapur umum yang tersebar di 9 kecamatan.

    “Pemkot juga melibatkan 34 rumah sakit rujukan dalam upaya pencegahan stunting, sebagai bentuk perhatian kepada para calon generasi penerus bangsa,” katanya.