Xcloud.id

partai: PBB

  • Demo Bupati Bone Berujung Ricuh, 2 Jurnalis Jadi Korban Intimidasi Aparat: Dipiting dan Paksa Hapus Gambar

    Demo Bupati Bone Berujung Ricuh, 2 Jurnalis Jadi Korban Intimidasi Aparat: Dipiting dan Paksa Hapus Gambar

    Liputan6.com, Bone – Dua jurnalis menjadi korban intimidasi aparat kala kericuhan pecah saat ribuan massa menggelar unjuk rasa menolak kenaikan PBB-P2 300 persen di Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa (19/8/2025). Keduanya adalah Zulkifli Natsir, kontributor CNN Indonesia dan Adry, jurnalis ujungpenamedia.co.id.

    Zulkifli menceritakan, insiden itu terjadi sesaat setelah kericuhan pecah di halaman kantor bupati. Ia mengaku kala itu dirinya berusaha menyelamatkan diri ke lobi kantor bupati dari perihnya gas air mata.

    “Awalnya itu saya masuk berlindung di kantor bupati dari asap gas air mata. Karena memang sesak,” kata Zulkifli kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).

    Saat berada di lobi, ia pun melihat ada aparat yang terluka karena lemparan batu dan menyelamatkan diri ke dalam kantor bupati. Selain itu, ia juga mengaku melihat seorang demonstran yang ditangkap dan dibawa masuk ke salah satu ruangan.

    “Saya langsung ambil gambarnya dan merekam video. Takutnya jangan sampai dipukul juga itu (demonstran),” jelasnya.

    Seketika setelah ia merekam gambar, sejumlah aparat yang berada di lobi Kantor Bupati Bone itu langsung berteriak kepada dirinya. Tak hanya itu, Zulkifli mengaku didatangi aparat lalu diintimidasi.

    “Ada yang piting (leher) saya, ada juga yang berusaha rampas HP saya. Katanya tidak boleh merekam di sini, karena ini area steril,” beber Zulkifli.

    Zulkifli pun sempat berulangkali menjelaskan bahwa dirinya adalah jurnalis, namun hal itu tidak membuat aparat berhenti mengintimidasi dirinya.

    “Saya sudah bilang saya dari media Pak. Tapi mereka paksa saya hapus gambar. HP saya dirampas dari tangan saya. Saya bilang jangan hapus semuanya pak,” akunya.

    Ketegangan itu pun sempat mereda setelah Dandim 1407 Bone, Letkol Inf Laode Muhammad Idrus datang ke lobi Kantor Bupati Bone.

    “Mereka sempat lepas saya, terus ditarik lagi ke tempat duduk, sempat juga ada Dandim yang menyusul. Yang saya jengkel, ada beberapa video dihapus,” ucapnya.

     

  • Dicibir Netanyahu karena Akui Palestina, PM Australia Tanggapi Santai

    Dicibir Netanyahu karena Akui Palestina, PM Australia Tanggapi Santai

    Canberra –

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memberikan tanggapan santai terhadap serangan yang dilontarkan PM Israel Benjamin Netanyahu terkait keputusan Canberra untuk mengakui negara Palestina. Albanese mengatakan dirinya memperlakukan para pemimpin negara lainnya dengan hormat.

    Netanyahu, pada Selasa (19/8) malam, melontarkan serangan verbal dengan menyebut Albanese sebagai “politikus lemah yang mengkhianati Israel” dan “menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia”.

    Reaksi keras diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, yang melontarkan sindiran untuk Netanyahu dengan mengatakan bahwa ‘kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan.”

    Namun, Albanese, seperti dilansir Reuters, Rabu (20/8/2025), memberikan respons santai dan memilih untuk mengabaikan serangan verbal yang dilontarkan Netanyahu terhadap dirinya.

    “Saya tidak menganggap hal-hal seperti ini sebagai sesuatu yang personal, saya berinteraksi dengan orang-orang secara diplomatis. Dia juga pernah mengatakan hal serupa tentang para pemimpin lainnya,” kata Albanese dalam sebuah konferensi pers.

    Serangan personal Netanyahu terhadap Albanese semakin memperburuk hubungan kedua negara. Hubungan memburuk setelah Canberra, pekan lalu, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan via akun media sosial resmi kantor PM Israel.

    Kepada wartawan, Albanese mengatakan bahwa dirinya telah memberitahu Netanyahu tentang keputusan Australia untuk mendukung negara Palestina sebelum pemerintahannya secara resmi mengumumkan rencana tersebut ke publik pada 11 Agustus lalu.

    “Pada saat itu, saya memberikan indikasi yang jelas kepada Perdana Menteri Netanyahu mengenai pandangan saya dan pandangan Australia ke depannya, tetapi juga indikasi yang jelas tentang arah yang kami tuju,” tuturnya.

    “Saya memberinya kesempatan untuk menguraikan solusi politik apa yang ada dan memberinya kesempatan itu,” ucap Albanese menceritakan isi percakapan teleponnya dengan Netanyahu, yang dilakukan sebelum Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina.

    Hubungan Australia dan Israel semakin memburuk setelah pekan ini, Canberra membatalkan visa anggota parlemen Israel Simcha Rothman — anggota koalisi pemerintahan Netanyahu — dengan alasan rencana pidatonya di Australia akan “menyebarkan perpecahan”.

    Tel Aviv membalas dengan mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut langkah itu “menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Robot Pembunuh Israel Basmi Manusia Seketika, Cek Faktanya

    Robot Pembunuh Israel Basmi Manusia Seketika, Cek Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 62.000 warga Palestina tewas dibunuh pasukan Israel dalam perang yang meletus sejak Oktober 2023. Di antara korban ada 18.885 anak yang terbunuh, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, dikutip dari Aljazeera, Rabu (20/8/2025).

    Kekuatan militer Israel tak lepas dari teknologi canggih yang dimanfaatkan sebagai senjata. The New York Times pada 2023 lalu melaporkan rencana Israel mengembangkan senjata super canggih dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Drone berbasis AI mampu mendeteksi dan membidik target secara akurat. Selain Israel, drone AI ini juga dikembangkan oleh Amerika Serikat (AS) dan China.

    Kritikus mengatakan ‘robot pembunuh’ menandai pengembangan AI yang mengkhawatirkan. Hidup-mati manusia seakan diserahkan sepenuhnya ke mesin tanpa campur tangan manusia.

    Beberapa negara telah melobi PBB untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan AI dalam menciptakan drone pembunuh. Namun, AS merupakan salah satu negara yang menentang negosiasi tersebut.

    Israel, Rusia, dan Australia juga sependapat dengan AS. Negara-negara ini ingin pengembangan teknologi untuk kepentingan militer tak dibatasi, menurut laporan The New York Times.

    “Isu ini adalah poin paling signifikan untuk masa depan kemanusiaan,” kata Alexander Kmentt, ketua negosiator Austria, kepada The New York Times.

    Kmentt mengatakan senjata otomatisasi akan membuat perubahan yang fundamental. Penggunaannya bisa memicu masalah hukum dan etika.

    Terpisah, Laporan Time pada Desember 2024 menyebut perang AI berpotensi membangkitkan gambaran robot pembunuh dan drone otonom. Namun, kenyataan berbeda sudah terjadi di Gaza.

    Di ‘area berdarah’ tersebut, Time mengatakan AI telah menyarankan target dalam kampanye balasan Israel untuk membasmi Hamas setelah serangan kelompok itu pada 7 Oktober 2023.

    Sebuah program yang dikenal sebagai “The Gospel” menghasilkan saran untuk bangunan dan struktur tempat militan mungkin beroperasi. “Lavender” diprogram untuk mengidentifikasi tersangka anggota Hamas dan kelompok bersenjata lainnya untuk dibunuh, mulai dari komandan hingga prajurit infanteri.

    “Where’s Daddy?” dilaporkan mengikuti pergerakan target dengan melacak ponsel mereka untuk. Pelacakan seringkali berpusat ke rumah target. Serangan udara yang menyusul mungkin membunuh semua orang di keluarga target, bahkan warga di sekitar tempat tinggal target.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengaku sedang mengembangkan program-program senjata otomatis tersebut. Hal ini dapat membantu menjelaskan laju kampanye pengeboman paling dahsyat di abad ke-21, yang menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina.

    Dalam perang-perang Gaza sebelumnya, para veteran militer Israel mengatakan serangan udara terjadi dengan tempo yang jauh lebih lambat.

    “Selama saya bertugas di ruang target [antara tahun 2010 dan 2015], dibutuhkan tim yang terdiri dari sekitar 20 perwira intelijen untuk bekerja selama sekitar 250 hari guna mengumpulkan sekitar 200 hingga 250 target,” ujar Tal Mimran, dosen di Universitas Ibrani di Yerusalem dan mantan penasihat hukum di IDF, kepada Time.

    “Saat ini, AI akan melakukannya dalam seminggu,” ia menambahkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dibilang Lemah karena Akui Palestina, Australia Beri Balasan Menohok!

    Dibilang Lemah karena Akui Palestina, Australia Beri Balasan Menohok!

    Canberra –

    Pemerintah Australia melontarkan kecaman balasan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya menyebut PM Anthony Albanese sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel.

    Canberra dalam balasannya, seperti dilansir AFP, Rabu (20/8/2025), menyindir Netanyahu dengan mengatakan bahwa kekuatan itu lebih dari sekadar “berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan”.

    Selama beberapa dekade ini, Australia menganggap dirinya sebagai teman dekat Israel. Namun hubungan kedua negara dengan cepat memburuk setelah Canberra, pekan lalu, mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina.

    Netanyahu secara drastis meningkatkan perang kata-kata antara kedua negara pada Selasa (19/8) malam, dengan menyebut sang PM Australia sebagai “politikus lemah yang mengkhianati Israel” dan “menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia”.

    Respons keras terhadap tuduhan Netanyahu itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke. Dalam pernyataan pada Rabu (20/8), Burke mengatakan bahwa pernyataan Netanyahu tersebut merupakan tanda-tanda seorang pemimpin yang frustrasi sedang “menyerang tiba-tiba”

    “Kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan,” kata Burke dengan nada menyindir Netanyahu, saat berbicara kepada televisi nasional ABC.

    Sepanjang tahun 1950-an, Australia menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari kengerian Holocaust. Kota Melbourne pernah menampung, per kapita, populasi penyintas Holocaust terbesar di luar Israel.

    Netanyahu murka ketika PM Albanese mengumumkan, pada 11 Agustus lalu, rencana Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah Australia ini menyusul langkap serupa dari Prancis, Inggris dan Kanada.

    Sembilan hari setelah pengumuman itu, hubungan antara Australia dan Israel memburuk. Canberra, pada Senin (18/8), membatalkan visa anggota parlemen Israel Simcha Rothman — anggota koalisi pemerintahan Netanyahu — dengan alasan rencana tur pidatonya di Australia akan “menyebarkan perpecahan”.

    Tel Aviv membalas dengan mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut langkah itu “menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel”.

    Netanyahu kemudian meluapkan kemarahannya via media sosial dengan menyerang PM Albanese.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan via akun media sosial resmi kantor PM Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PBB Nilai Menteri Israel Provokasi Tahanan Palestina Picu Pembiaran Langgar HAM di Penjara Israel

    PBB Nilai Menteri Israel Provokasi Tahanan Palestina Picu Pembiaran Langgar HAM di Penjara Israel

    JAKARTA – Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengecam Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir yang mengejek tahanan asal Palestina, Marwan Barghouti di dalam selnya. 

    Menteri berideologi sayap kanan itu bahkan berupaya memprovokasi dengan membagikan rekaman video tindakannya terhadap Barghouti yang ditahan Israel dalam akun media sosial X.

    Juru bicara Kantor HAM PBB Thameen Al-Kheetan mengatakan mempublikasikan rekaman itu tidak dapat diterima.

    “Perilaku menteri dan publikasi rekaman tersebut merupakan serangan terhadap martabat Barghouti,” kata Kheetan, Selasa 19 Agustus, dikutip dari AFP.  

    Barghouti, yang kini berusia 66 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2004 atas tuduhan “teroris” karena berperan dalam intifada kedua, atau pemberontakan dari tahun 2000-2005.

    Barghouti sering menduduki puncak jajak pendapat para pemimpin Palestina populer dan terkadang digambarkan oleh para pendukungnya sebagai “Mandela-nya Palestina”.

    “Hukum internasional mewajibkan semua orang yang ditahan diperlakukan secara manusiawi, bermartabat, dan hak asasi manusia mereka dihormati dan dilindungi,” kata Kheetan.

    Kheetan memperingatkan bahwa tindakan Itamar Ben Gvir terhadap Barghouti yang ditahan Israel dapat memicu “pembiaran” kekerasan terhadap tahanan warga Palestina hingga terjadinya pelanggaran HAM di penjara-penjara Israel.

  • Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

    Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

    Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kementerian telah menerbitkan surat edaran agar Pemerintah Daerah (Pemda) meninjau kembali kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Dia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    “Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Lebih lanjut Bima mengungkapkan bahwa ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100 persen.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

     

     

  • Netanyahu Kecam Rencana Macron Akui Palestina: Anda Kobarkan Antisemitisme

    Netanyahu Kecam Rencana Macron Akui Palestina: Anda Kobarkan Antisemitisme

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengirim surat ke Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menyalahkan rencana Macron mengakui negara Palestina karena bisa memicu antisemitisme atau antiYahudi.

    “Seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme ini. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan. Seruan ini menghadiahi teror Hamas, memperkeras penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, menguatkan mereka yang mengancam Yahudi Prancis, dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalan-jalan Anda,” tulis Netanyahu dalam suratnya, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Dalam surat yang dikirimkan kepada Macron, Netanyahu mengatakan antisemitisme telah melonjak di Prancis setelah pengumuman tersebut. Netanyahu mendesak Macron untuk menghadapi antisemitisme di Prancis.

    Ia mengatakan Macron harus mengganti kelemahan dengan tindakan, peredaan dengan tekad, dan melakukannya pada Tahun Baru Yahudi yang disebutnya jatuh 23 September.

    Seperti diketahui, Macron mengatakan Prancis akan resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan PBB di bulan September. Israel telah mengecam hal itu.

    Lihat juga Video ‘Pemandangan dari Langit Saat Ratusan Ribu Warga Israel Turun ke Jalan’:

    (maa/haf)

  • Mendagri imbau pemda evaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB P2

    Mendagri imbau pemda evaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB P2

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    “Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Lebih lanjut Bima mengungkapkan bahwa ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100 persen.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PBB Kecam Israel yang Larang Bantuan Tenda Diberikan ke Warga Gaza

    PBB Kecam Israel yang Larang Bantuan Tenda Diberikan ke Warga Gaza

    Jakarta –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Israel yang berbulan-bulan melarang bantuan tenda untuk warga Palestina di Gaza. Padahal, warga Palestina selalu berpindah-pindah gegara serangan Israel.

    Dilansir AFP, Selasa (19/8/2025), Juru Bicara Badan Kemanusiaan PBB OCHA, Jens Laerke, mengatakan barang-barang untuk tempat tinggal sementara telah dilarang memasuki Gaza selama sekitar 5 bulan. Selama periode itu lebih dari 700.000 orang telah mengungsi atau kembali mengungsi di Gaza.

    “Mereka mungkin telah diberikan tenda dan kemudian mereka mengungsi lagi dan mereka tidak memiliki kemungkinan untuk membawa tenda tersebut,” ujarnya dalam jumpa pers di Jenewa.

    Dia mengatakan Israel dapat mengklasifikasikan tenda sebagai barang dwiguna atau barang yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Israel menganggap tenda lebih berpotensi untuk tujuan militer.

    PBB juga menyoroti rencana Israel mengambil alih Kota Gaza. Saat itu, Israel mengeluarkan perintah pengungsian lain kepada penduduk Palestina

    Laerke mengatakan perintah tersebut tidak mengubah situasi di lapangan. Dia mengatakan tenda-tenda masih belum diizinkan masuk ke wilayah tersebut.

    Dia mengatakan warga Palestina di Al-Mawasi memiliki sedikit atau bahkan tidak ada akses ke layanan dan pasokan penting, termasuk makanan, air, listrik, dan tenda.

    Lihat juga Video ‘Lautan Manusia saat Warga Israel Demo Minta Perang Gaza Dihentikan’:

    (maa/haf)

  • Politikus Lemah yang Mengkhianati Israel

    Politikus Lemah yang Mengkhianati Israel

    JAKARTA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa menuding PM Australia Anthony Albanese meninggalkan komunitas Yahudi Australia dan mengkhianati Israel.

    Pernyataan ini dapat semakin memperburuk hubungan diplomatik yang teruji oleh perang di Gaza.

    Pernyataan Netanyahu ini menyusul pencabutan visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina oleh Israel pada Senin, menyusul keputusan Canberra untuk mengakui negara Palestina dan membatalkan visa seorang anggota parlemen Israel.

    “Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya, seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia,” ujar Netanyahu di akun X perdana menteri dilansir Reuters, Selasa, 19 Agustus.

    Anggota parlemen Israel yang dibatalkan visanya dijadwalkan bertemu dengan komunitas Yahudi Australia yang menghadapi peningkatan tajam serangan antisemit (anti Yahudi) sejak dimulainya perang Israel dengan kelompok militan Palestina, Hamas, di Gaza, hampir dua tahun lalu.

    Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Senin menyebut langkah balasan pencabutan visa Israel sebagai “reaksi yang tidak dapat dibenarkan”.

    Dia mengatakan pemerintahan Netanyahu semakin memperketat isolasi diplomatik Israel.

    Israel telah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat atas dampak serangan militernya terhadap penduduk sipil di Jalur Gaza yang hancur.

    Albanese sebelumnya menyebut Netanyahu “menyangkal” krisis kemanusiaan di Gaza.

    Albanese menyampaikan pernyataannya sehari setelah mengumumkan Australia mungkin akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September, menyusul Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Netanyahu mengatakan ini akan menjadi hadiah atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang memicu perang Gaza.