partai: PBB

  • Penuturan Pekerja IT Asal Korut Dikirim ke Luar Negeri untuk Danai Rezim

    Penuturan Pekerja IT Asal Korut Dikirim ke Luar Negeri untuk Danai Rezim

    Pyongyang

    Selama bertahun-tahun Jin-su menggunakan ratusan identitas palsu untuk melamar pekerjaan di bidang Teknologi Informasi (Information Technology/IT) secara remote atau jarak jauh di perusahaan-perusahaan negara Barat.

    Hal ini rupanya bagian dari rencana penyamaran besar-besaran demi menghimpun dana untuk Korea Utara.

    Menjalankan beberapa pekerjaan di AS dan Eropa akan menghasilkan setidaknya US$50.000 atau setara Rp80 juta per bulan, kata Jin-su kepada BBC dalam sebuah wawancara.

    Beberapa rekannya, sambung Jin-su, bahkan bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar.

    Sebelum membelot, Jin-su yang namanya telah diganti untuk melindungi identitasnya adalah salah satu dari ribuan orang yang diyakini dikirim ke China, Rusia, atau negara-negara di Afrika dan tempat lainnya, untuk ikut serta dalam operasi rahasia tertutup yang dijalankan oleh Korea Utara.

    Para pekerja IT asal Korea Utara diawasi secara ketat dan hanya sedikit yang berbicara kepada media, tapi Jin-su telah memberikan kesaksian kepada BBC.

    Kesaksian itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari para pekerja asal Korut dan bagaimana mereka beroperasi.

    Ia berkata 85% dari penghasilannya dikirim kembali untuk mendanai rezim Korea Utara. Sebab, negara itu mengalami kekurangan uang setelah dijatuhi sanksi internasional selama bertahun-tahun.

    “Kami tahu ini seperti perampokan, tetapi kami menerimanya sebagai takdir,” tutur Jin-su. “Masih jauh lebih baik daripada ketika kami berada di Korea Utara,” sambungnya.

    Siluet peretas Korea Utara dengan Bendera Korea Utara (Getty Images via Bill Hinton)

    Pekerja IT tersebut menghasilkan US$250 juta hingga US$ 600 juta per tahun untuk Korea Utara, menurut laporan Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan pada Maret 2024.

    Aksi penipuan ini berkembang pesat selama pandemi, ketika kerja jarak jauh menjadi hal yang lumrah. Pihak berwenang maupun pakar pertahanan siber memperingatkan aktivitas mereka terus meningkat sejak saat itu.

    Sebagian besar pekerja menginginkan agar gaji tetap mereka dikirim kembali ke rezim Korea Utara, namun dalam beberapa kasus mereka mencuri data atau meretas perusahaan serta meminta tebusan.

    Tahun lalu, pengadilan AS mendakwa 14 warga Korea Utara yang diduga memperoleh US$ 88 juta dengan bekerja secara menyamar dan memeras perusahaan-perusahaan AS selama periode enam tahun.

    Empat warga Korea Utara lainnya didakwa bulan lalu karena diduga menggunakan identitas palsu untuk menjalankan pekerjaan IT jarak jauh di sebuah perusahaan mata uang kripto di AS.

    Bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan itu?

    Jin-su adalah seorang pekerja IT untuk rezim Korea Utara di China selama beberapa tahun sebelum akhirnya membelot.

    Ia dan rekan-rekannya kebanyakan bekerja dalam tim yang terdiri dari 10 orang, katanya kepada BBC.

    Akses internet terbatas di Korea Utara, tapi di luar negeri para pekerja IT ini bisa beroperasi dengan lebih mudah.

    Mereka perlu menyamarkan kewarganegaraan, tidak hanya supaya bisa mendapatkan bayaran lebih tinggi, tetapi juga karena sanksi internasional yang meluas terhadap Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.

    BBC berbicara dengan Jin-su melalui panggilan video dari London. Demi keselamatannya, kami melindungi identitasnya (BBC)

    Skema ini terpisah dari operasi peretasan Korea Utara yang juga dilakukan untuk menggalang dana untuk rezim tersebut.

    Pada awal tahun ini, Lazarus Group sebuah kelompok peretas terkenal yang diyakini bekerja untuk Korea Utara, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya diduga telah mencuri US$1,5 miliar dari perusahaan mata uang kripto Bybit.

    Jin-su menghabiskan sebagian besar waktunya mencoba mendapatkan identitas palsu yang bisa digunakannya untuk melamar pekerjaan.

    Pertama-tama, dia berpura-pura menjadi orang China, lalu menghubungi orang-orang di Hongaria, Turki, dan negara-negara lain untuk meminta menggunakan identitas mereka dengan imbalan persentase dari penghasilannya, ungkap Jin-su kepada BBC.

    “Jika Anda mencantumkan ‘wajah Asia’ di profil, Anda tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan.”

    Baca juga:

    Ia kemudian memakai identitas palsu tersebut untuk mendekati orang-orang di Eropa Barat demi mendapatkan identitas baru, yang selanjutnya dipakai buat melamar pekerjaan di AS dan Eropa.

    Jin-su, mengklaim, selalu berhasil menyasar warga negara UK.

    “Dengan sedikit komunikasi, orang-orang di UK bisa dengan mudah menyebarkan identitas mereka,” imbuhnya.

    Pekerja IT dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik sering kali ditugaskan untuk mengelola proses aplikasi.

    Tapi, pekerjaan di situs freelancer atau pekerja lepas, tidak selalu memerlukan wawancara tatap muka dan seringkali interaksi sehari-hari berlangsung di platform seperti Slack, sehingga lebih mudah untuk berpura-pura menjadi orang lain.

    Jin-su berkata kepada BBC, dia selalu menargetkan pasar AS, “karena gaji di perusahaan-perusahaan Amerika lebih tinggi”.

    Peretas dengan hoody merah tua di depan bendera Korea digital dan latar belakang aliran biner konsep keamanan siber (Getty Images via BeeBright)

    Ia mengklaim begitu banyak pekerja IT yang mendapatkan pekerjaan, dan seringkali perusahaan tersebut tanpa sengaja mempekerjakan lebih dari satu orang Korea Utara.

    “Itu sering terjadi,” akunya.

    Pekerja IT biasanya menerima penghasilan mereka melalui jaringan fasilitator yang berbasis di Barat dan China.

    Pekan lalu, seorang perempuan AS dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun penjara atas kejahatan yang terkait dengan membantu pekerja IT Korea Utara mendapatkan pekerjaan dan mengirimkan uang kepada mereka.

    BBC tidak bisa secara independen memverifikasi kesaksian Jin-su, namun melalui PSCORE, sebuah organisasi yang mengadvokasi hak asasi manusia untuk Korea Utara, kami telah membaca kesaksian dari pekerja IT lain yang membelot dan mendukung klaim Jin-su.

    BBC juga berbicara dengan pembelot lain, Hyun-Seung Lee, yang bertemu dengan warga Korea Utara lainnya dan bekerja di bidang IT saat dia bepergian sebagai pengusaha untuk rezim Korea Utara di China.

    Dia mengonfirmasi bahwa mereka memiliki pengalaman serupa.

    Penyamaran yang terbongkar

    BBC berbincang dengan beberapa manajer perekrutan di sektor keamanan siber dan pengembangan perangkat lunak.

    Mereka berkata, menemukan puluhan kandidat yang dicurigai sebagai pekerja IT asal Korea Utara selama proses perekrutan.

    Rob Henley, salah satu pendiri Ally Security di AS, baru-baru ini membuka lowongan untuk serangkaian posisi untuk bekerja jarak jauh di perusahaannya.

    Dia yakin telah mewawancarai hingga 30 pekerja IT Korea Utara dalam proses tersebut.

    “Awalnya seperti sebuah permainan, mencoba mencari tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu, tetapi lama-lama menjadi sangat menjengkelkan,” katanya.

    Akhirnya, dia meminta kandidat tersebut melakukan panggilan video untuk menunjukkan suasana hari di tempat mereka berada.

    “Kami hanya merekrut kandidat dari AS untuk posisi-posisi ini. Seharusnya cuaca di Amerika cukup terang. Tapi saya tidak pernah melihat cahaya matahari.”

    Pada Maret lalu, Dawid Moczadlo, salah satu pendiri Vidoc Security Lab yang berbasis di Polandia, membagikan video wawancara kerja jarak jauh yang dilakukannya.

    Dalam video tersebut, kandidat yang diwawancarai tampak menggunakan perangkat lunak kecerdasan buatan untuk menyamarkan wajahnya.

    Ia bilang, setelah berkonsultasi dengan para ahli, dia yakin kandidat tersebut kemungkinan adalah seorang pekerja IT asal Korea Utara.

    BBC telah menghubungi Kedutaan Besar Korea Utara di London untuk menanyakan soal tuduhan itu. Namun, mereka tidak menanggapi.

    Pelarian

    Korea Utara telah mengirim pekerjanya ke luar negeri selama beberapa dekade untuk mendapatkan devisa negara.

    Lebih dari 10.000 orang dipekerjakan di luar negeri sebagai pekerja pabrik atau restoran, sebagian besar di China dan Rusia.

    Setelah beberapa tahun tinggal di China, Jin-su mengatakan “merasa terkekang” atas kondisi kerjanya yang semakin terasa menindas.

    “Kami tidak diizinkan keluar dan harus tinggal di dalam rumah sepanjang waktu,” imbuhnya.

    “Anda tidak bisa berolahraga, Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan.”

    Agen intelijen rahasia memberi hormat dengan gestur tangan ke arah bendera Korea Utara di ruang perang, menunjukkan rasa hormat (Getty Images via Dragos Condrea)

    Namun, pekerja IT Korea Utara memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengakses media Barat ketika berada di luar negeri, kata Jin-su.

    “Anda seperti melihat dunia nyata. Ketika kami berada di luar negeri, kami menyadari ada sesuatu yang salah di Korea Utara.”

    Kendati begitu, Jin-su mengklaim hanya sedikit pekerja IT Korea Utara yang berpikir untuk melarikan diri seperti dirinya.

    “Mereka hanya mengambil uang dan pulang, sangat sedikit yang berpikir untuk membelot.”

    Meskipun mereka hanya menyimpan sebagian kecil dari penghasilannya, uang itu sangat berharga di Korea Utara.

    Baca juga:

    Membelot juga sangat berisiko dan sulit. Pengawasan di China berarti sebagian besar dari mereka bakal tertangkap.

    Beberapa orang yang berhasil membelot mungkin tidak akan pernah bertemu keluarga mereka lagi, dan kerabat mereka bisa menghadapi hukuman karena meninggalkan Korea Utara.

    Jin-su berkata masih bekerja di bidang IT setelah dia membelot.

    Ia mengatakan, keterampilan yang dia asah saat bekerja untuk rezim telah membantunya beradaptasi dengan kehidupan barunya.

    Karena dia tidak bekerja di banyak pekerjaan dengan identitas palsu, penghasilannya jadi lebih sedikit daripada saat bekerja untuk rezim Korea Utara.

    Namun, ia bisa menyimpan lebih banyak pendapatannya. Yang artinya, dia memiliki lebih banyak uang di dompetnya.

    “Saya terbiasa menghasilkan uang dengan melakukan hal-hal ilegal. Tapi sekarang saya bekerja keras dan mendapatkan uang yang pantas saya dapatkan,” ujar Jin-su.

    Tonton juga Video: Kim Jong Un Resmikan Wisata Pantai Megah di Korut, Tertarik Mampir?

    (nvc/nvc)

  • Menkeu Israel Setujui Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Palestina Dihapus

    Menkeu Israel Setujui Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Palestina Dihapus

    Jakarta

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menerima persetujuan akhir rencana permukiman Israel. Rencana pembangunan permukiman itu akan didirikan di wilayah yang diperjuangkan negara Palestina.

    “Dengan E1, kami akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun,” kata Smotrich dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025).

    “Negara Palestina saat ini sedang dihapus dari meja perundingan, bukan dengan slogan, tetapi dengan tindakan,” imbuhnya.

    Rencana ini mendapat tentangan dari sejumlah pihak. PBB bahkan angkat bicara dan menyatakan keberatan dengan rencana ini.

    “Kami mengecam keputusan yang diambil hari ini untuk memperluas permukiman ini, yang… akan menyakiti dua negara. Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan semua aktivitas permukiman,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

    Hingga saat ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum mengomentari pengumuman E1. Namun beberapa hari lalu, saat berkunjung ke Ofra, permukiman Tepi Barat lainnya yang didirikan seperempat abad lalu, Netanyahu sempat bicara mengena janji Israel.

    “Saya katakan 25 tahun yang lalu bahwa kami akan melakukan segalanya untuk mengamankan cengkeraman kami di Tanah Israel, untuk mencegah pembentukan negara Palestina, untuk mencegah upaya-upaya untuk mencabut kami dari sini. Terima kasih Tuhan, apa yang saya janjikan, telah kami tepati,” kata Netanyahu saat itu.

    Simak juga Video: Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza

    (zap/lir)

  • VIDEO: Demonstrasi di Bone Berujung Rusuh, Warga-Polisi Bentrok!

    VIDEO: Demonstrasi di Bone Berujung Rusuh, Warga-Polisi Bentrok!

    Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Massa dan aparat terlibat aksi saling lempar hingga menyebabkan lima petugas terluka. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

    Ringkasan

  • Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

    Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

    Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan resmi memberikan stimulus pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 90 persen dari ketetapan pokok, sebagai langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi yang tengah melanda masyarakat. 

    Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan Idham menyatakan kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini dan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

    “Diskon PBB bisa sampai 90 persen dari ketetapan. Bagi masyarakat yang sudah membayar sebelum kebijakan ini keluar, akan diberikan kompensasi pada PBB tahun 2026,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah kota juga menghadirkan mekanisme perlindungan khusus bagi segmen masyarakat rentan. 

    Pensiunan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan masyarakat kurang mampu dapat mengajukan keringanan tambahan di luar stimulus yang telah diberikan. 

    Lebih lanjut, Idham mengungkapkan bahwa wajib pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta akan sepenuhnya dibebaskan dari kewajiban PBB. 

    “Untuk NJOP di bawah Rp100 juta, ketetapan PBB-nya kami nolkan. Jadi yang nilai NJOP Bumi dan Bangunannya di bawah Rp100 juta, tidak dikenakan PBB sama sekali,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, pemkot berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan dengan membuka perbaikan data 24 jam, baik secara offline di kantor BPPDRD maupun melalui platform digital. 

    Inovasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan koreksi data terkait lokasi, zonasi, maupun nilai objek pajak secara real-time.

    Adapun, dia menuturkan sebagian wajib pajak telah mengalami penurunan nilai PBB pada tahun berjalan. 

  • Danone Indonesia Diduga Hilangkan Jejak Afiliasi dengan Israel dari Situs Resmi

    Danone Indonesia Diduga Hilangkan Jejak Afiliasi dengan Israel dari Situs Resmi

    GELORA.CO – Danone Indonesia diduga telah menghapus keterangan resmi di situs webnya yang sebelumnya menyebut adanya hubungan bisnis dengan perusahaan Israel.

    Berdasarkan penelusuran forensik digital, perubahan konten itu diperkirakan dilakukan antara 25 Juli hingga 5 Agustus 2025. Padahal, pada 20 Mei 2025, laman resmi Danone Indonesia masih menampilkan pernyataan yang membingungkan: di satu sisi mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan Israel, namun di sisi lain mengakui adanya kolaborasi dengan startup Israel di bidang susu dan teknologi pangan.

    Pengamat ekonomi syariah, Mohamad Mujibur Rohman, menilai penghapusan tersebut dilakukan setelah kontradiksi itu ramai diberitakan media pada 20–24 Juli 2025. “Upaya ini menunjukkan Danone sadar akan kontradiksi mereka sendiri,” ujarnya.

    Meskipun begitu, Mujibur menekankan bahwa penghapusan pernyataan tidak menghapus fakta adanya hubungan bisnis strategis Danone dengan Wilk, startup asal Israel, serta Strauss Group, salah satu perusahaan pangan terbesar di negara itu. Strauss Group diketahui masuk jajaran emiten papan atas di bursa saham Tel Aviv (TA-125) dengan nilai kapitalisasi pasar sekitar USD 3 miliar. Dengan kepemilikan saham sebesar 20 persen, kontribusi Danone terhadap perekonomian Israel diperkirakan mencapai USD 600 juta.

    “Ini bukan sekadar bisnis biasa, tetapi aliansi strategis yang menguatkan ekonomi Israel,” kata Mujibur Rohman.

    Ia juga menyinggung bahwa saham Strauss Group sempat melesat 161 persen di bursa Tel Aviv pasca-Oktober 2023, salah satunya berkat aliran investasi asing. Kondisi ini, menurutnya, pernah disoroti Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese.

    Dengan merujuk analisis Albanese, Mujibur menilai kontribusi Danone pada ekonomi Israel setara 67 persen dari total investasi Dana Pensiun Norwegia (GPFG) di perusahaan Israel, yang sebelumnya dikritik keras oleh Albanese. “Jika GPFG dikritik, Danone juga pantas mendapat kritik serupa, bahkan lebih keras,” ujarnya.

    Mujibur juga memaparkan dugaan tiga langkah yang diambil Danone untuk meredam sorotan publik: mengubah pernyataan resmi pada akhir Juli, memperoleh dukungan dari forum ulama di Cirebon pada 8 Agustus, lalu mempublikasikan dukungan itu melalui media pada 10 Agustus.

    Namun ia menduga, para ulama tidak mendapat informasi menyeluruh mengenai kontradiksi pernyataan Danone. “Kalau para kiai tahu semua informasinya, mungkin keputusannya akan berbeda,” tambahnya.

    Menurut Mujibur, kemitraan Danone dengan perusahaan besar Israel bertentangan dengan prinsip penolakan terhadap penjajahan dan genosida Israel di Palestina. Dalam istilah PBB, hubungan semacam itu dikategorikan sebagai “keterkaitan struktural” yang mencakup transfer teknologi, integrasi operasional, serta komitmen jangka panjang—lebih mendalam dibanding sekadar investasi portofolio.

    “Temuan ini menunjukkan klaim Danone bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel tidak sepenuhnya benar. Sebaliknya, ada bukti kerja sama strategis yang memberi kontribusi signifikan pada perekonomian Israel,” tegas Mujibur Rohman.

    Saat JawaPos.com mencoba mengkofirmasi, Indah Tri Novita, External Communications & Corpotare Digital Lead Danone mengungkapkan bahwa “Sebagai media informasi resmi perusahaan (Danone), situs kami senantiasa menyajikan konten yang relevan dan sesuai,” ucap Indah”.

  • Mantan Pebasket Palestina Dibunuh Tentara Israel di Khan Yunis

    Mantan Pebasket Palestina Dibunuh Tentara Israel di Khan Yunis

    JAKARTA – Mantan pemain Tim Nasional Palestina, Mohammed Shaalan, ditembak mati oleh tentara Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan, pada Selasa, 19 Agustus 2025.

    Menurut sumber-sumber lokal, Shaalan—salah satu bintang basket paling terkemuka di Gaza—menjadi sasaran tembak saat berusaha mendapatkan makanan untuk anak-anaknya.

    Menurut kantor berita Palestina, Wafa, Shaalan berjuang mati-matian mencari makanan dan obat-obatan, terutama untuk putrinya, Mariam, yang tengah menderita gagal ginjal dan keracunan darah akut.

    Selama aktif menjadi pemain, Shaalan bermain untuk beberapa klub basket lokal dan mewakili Palestina sebagai bagian Tim Nasional.

    Tewasnya Shaalan membuat jumlah anggota komunitas olahraga Palestina yang terbunuh mencapai kurang lebih 670 orang. Pasukan Israel juga telah menghancurkan 288 fasilitas olahraga di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

    Israel baru-baru ini menghadapi kritik internasional yang tajam setelah membunuh mantan pesepak bola Palestina Suleiman al-Obeid, yang dikenal sebagai “Pele Palestina” saat ia sedang menunggu bantuan di dekat titik distribusi di Gaza Selatan.

    Menurut perkiraan TRT Global, sudah lebih dari 800 atlet telah tewas di Gaza sejak dimulainya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena serangan masih berlangsung.

    Warga Palestina yang berusaha mengumpulkan makanan dari lokasi-lokasi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) berulang kali diserang oleh tentara Israel dan tentara bayaran Amerika Serikat (AS).

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan lebih dari 1.300 warga Palestina tewas saat mencoba mengakses makanan di lokasi bantuan.

    Laporan media yang mengutip whistleblower mengklaim banyak dari mereka sengaja ditembak oleh tentara Israel atau kontraktor keamanan Amerika Serikat yang bekerja untuk GHF.

    Walaupun sangat berbahaya, ribuan warga Palestina terus mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari di lokasi-lokasi GHF dalam upaya untuk bertahan hidup.

    Total Israel tercatat telah membunuh lebih dari 62.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.

    November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah inclave (kantong) tersebut.

  • Video: Gejolak Pajak PBB, Jangan Sampai Beratkan Rakyat

    Video: Gejolak Pajak PBB, Jangan Sampai Beratkan Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan mendadak jadi bahan pembicaraan di banyak daerah. Dari yang tadinya tenang muncul gejolak warga yang kaget dengan tagihan fantastis.

    Kasus yang paling ramai tentu saja datang dari kabupaten Pati, Hingga DPRD harus turun tangan dengan hak angket.

    Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (20/08/2025).

  • Kumham Imipas RI-Kedubes Inggris bahas agenda dialog HAM bilateral

    Kumham Imipas RI-Kedubes Inggris bahas agenda dialog HAM bilateral

    Prinsip kami adalah dialog yang setara, terbuka, dan berorientasi pada hasil nyata

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI bersama Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris membahas rencana pelaksanaan dialog HAM bilateral antara Indonesia dan Inggris sebagai langkah penguatan kerja sama strategis kedua negara di bidang hak asasi manusia.

    Dalam audiensi dengan Kedubes Inggris di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menko Kumham Imipas RI Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Usmarwi Kaffah menyampaikan dialog HAM itu merupakan peluang strategis yang baik antara Indonesia dan Inggris.

    “Di Kemenko Kumham Imipas RI terdapat Deputi Bidang Koordinasi HAM yang khusus menangani sinkronisasi dan koordinasi isu-isu HAM. Kami berharap dialog ini menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara dalam penanganan HAM,” ungkap Ahmad, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasikan.

    Kaffah menekankan Kemenko Kumham Imipas RI memandang penting forum tersebut untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional.

    Menurut dia, dialog HAM bukan hanya soal berbagi pandangan, melainkan juga membangun kepercayaan dan saling memahami konteks masing-masing negara.

    Dengan demikian, dirinya berharap diskusi itu nantinya dapat menjadi wadah untuk bertukar praktik baik dan mencari solusi bersama atas tantangan yang ada.

    Ia juga menegaskan kesiapan Kemenko Kumham Imipas RI untuk mengawal proses persiapan dialog agar sesuai dengan prioritas nasional. Dia akan memastikan bahwa berbagai isu yang diangkat relevan dengan kepentingan Indonesia sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Inggris secara konstruktif.

    “Prinsip kami adalah dialog yang setara, terbuka, dan berorientasi pada hasil nyata,” ucap dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk HAM dan Wakil Perwakilan Tetap untuk PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa Eleanor Sanders menyampaikan usul ide dialog mengenai berbagai isu HAM di Indonesia sekaligus mempererat kerja sama bilateral.

    “Kami hendak membantu Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan HAM. Sebelum dialog tersebut terlaksana, akan lebih baik jika kita bersepakat membuat strategic partnership sebagai dasar kerja sama,” ujar Eleanor.

    Eleanor menambahkan keberadaan Kemenko Kumham Imipas RI, yang memiliki mandat koordinasi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, merupakan langkah penting yang patut diapresiasi.

    Dia menegaskan pihaknya akan segera menyampaikan proposal resmi guna mendukung terlaksananya dialog HAM tersebut.

    Pertemuan menjadi langkah awal penting dalam memperkuat dialog dan kerja sama antara Indonesia dan Inggris di bidang hak asasi manusia.

    Kemenko Kumham Imipas RI menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog konstruktif dan inklusif dengan mitra internasional guna memperkuat pemajuan HAM di Indonesia.

    Audiensi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kedubes Inggris di Jakarta, antara lain Sam Perkins selaku Penasihat Politik, Harry Stockwell selaku Sekretaris Kedua Politik, Emily Fraser selaku Sekretaris Pribadi Duta Besar untuk HAM, serta Avina Nababan selaku Petugas HAM.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Didesak: Jangan Biarkan Rakyat Tercekik Pajak, Mahasiswa Suarakan Reformasi Jilid II

    Prabowo Didesak: Jangan Biarkan Rakyat Tercekik Pajak, Mahasiswa Suarakan Reformasi Jilid II

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) kembali turun ke jalan, Rabu sore (20/8/2025).

    Massa aksi tersebut menggelar demonstrasi di perempatan Jalan Sultan Alauddin-AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

    Dalam aksinya, massa menutup ruas jalan dengan membakar ban bekas.

    Orasi pun dilakukan secara bergantian di tengah jalan hingga memicu kemacetan panjang.

    Polisi terlihat berjaga untuk mengawal jalannya demonstrasi agar tetap kondusif.

    Jenderal Lapangan, Jimmy Saputra, menegaskan aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Hari ini kami dari Aliansi Rakyat Menggugat yang tergabung dalam beberapa organisasi hari ini melakukan demonstrasi untuk menyikapi salah satunya adalah PBB yang menjadi perbincangan seluruh rakyat Indonesia hari ini,” kata Jimmy di lokasi.

    Dikatakan Jimmy, demonstrasi di Makassar merupakan bentuk solidaritas terhadap aksi serupa di Pati, Jawa Tengah, dan Bone, Sulsel.

    Ia beranggapan, itu merupakan pesan utama mereka ditujukan kepada Presiden Prabowo.

    “Dari Makassar, ini adalah aksi solidaritas kami yang terjadi di Pati dan Bone untuk mendesak Presiden Prabowo bagaimana kemudian bisa menekan pemerintah daerah agar kemudian tidak menaikkan PBB,” bebernya.

    Ia menilai, kenaikan PBB hanya akan semakin membebani masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

    Bukan hanya soal PBB, mereka juga menyerukan agenda yang mereka sebut Reformasi Jilid II.

  • Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 104 daerah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100%.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (20/8/2025). 

    Dia mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.