Profil Umar Hadi, Sosok yang Dilantik Prabowo Jadi Dubes RI di PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Umar Hadi sebagai Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA).
Pelantikan dilakukan Prabowo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Pantauan Kompas.com, prosesi pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kemudian, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Duta Besar yang dilantik pada Senin (25/8/2025).
“Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” ucap Prabowo diikuti pada calon Dubes Indonesia yang dilantik.
“Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” sambungnya.
Umar Hadi merupakan pria kelahiran 11 Februari 1968. Ia merupakan lulusan S1 Hubungan Masyarakat Universitas Padjajaran (Unpad).
Ia juga merupakan lulusan S2 Hubungan Internasional Fletcher School of Law and Diplomacy, Amerika Serikat. Umar Hadi kemudian mengambil Program Spesialisasi Multilateral Graduate Institute of International and Development Studies, Swiss.
Adapun Umar Hadi pernah menduduki posisi Wakil Kepala Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda pada 2009.
Setelah itu ia menjabat sebagai Direktur Eropa Barat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 2012. Kemudian Umar Hadi menduduki posisi Konsulat Jenderal di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) pada 2014.
Pada 2017 hingga 2021, Umar Hadi menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Korea Selatan. Setelah itu, Umar Hadi mengisi posisi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu (2022-2025) hingga hari ini dilantik sebagai Dubes RI untuk PBB.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: PBB
-
/data/photo/2023/01/30/63d784f32e784.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Profil Umar Hadi, Sosok yang Dilantik Prabowo Jadi Dubes RI di PBB Nasional 25 Agustus 2025
-

Adu Rudal Hipersonik, Punya Rusia Bisa Ubah Target Jadi Debu
Jakarta –
Berkilauan di bawah sinar matahari yang menerpa sebuah lapangan parade di Beijing, rudal milik Tentara Pembebasan Rakyat China yang dibawa menggunakan truk bergerak perlahan melewati khalayak.
Rudal itu berbentuk seperti jarum dengan panjang 11 meter dan berat 15 ton. Di setiap rudal, terlihat tulisan: “DF-17”.
China baru saja memperkenalkan rudal hipersonik mereka yang diberi nama Dongfeng.
Momen itu terjadi pada 1 Oktober 2019 dalam parade Hari Nasional China. Amerika Serikat sudah menyadari China sedang mengembangkan senjata itu.
Namun, sejak saat itu, China terus meningkatkan kinerja rudal tersebut.
Rudal itu dapat menjelajah lima kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Berkat kecepatan dan kemampuannya untuk bermanuver, rudal itu menjadi senjata yang hebat, sampai-sampai bisa mengubah cara berperang.
Inilah yang membuat persaingan global untuk mengembangkan rudal itu makin panas.
“[Persaingan seperti ini] tak pernah terlihat lagi setelah Perang Dingin.”
AFP via Getty ImagesChina memperkenalkan rudal hipersonik DF-17 di parade militer pada 2019.
Perlombaan rudal hipersonik Rusia, China, dan Amerika Serikat
Upacara di Beijing itu memicu spekulasi mengenai kemungkinan peningkatan ancaman dari pengembangan teknologi hipersonik oleh China. Saat ini, China memimpin di bidang rudal hipersonik, diikuti Rusia.
Amerika Serikat mulai menyusul, sementara Kerajaan Bersatu belum punya sama sekali rudal hipersonik.
Freer dari Council on Geostrategy, yang mendapatkan sebagian dananya dari perusahaan-perusahaan pertahanan dan Kementerian Pertahanan, berpendapat bahwa alasan China dan Rusia bisa memimpin sebenarnya relatif sederhana.
“Mereka memutuskan untuk mengivestasikan banyak uang untuk program-program ini sejak beberapa tahun lalu,” katanya.
ReutersPengunjung berpose di depan kendaraan militer yang membawa senjata, termasuk rudal hipersonik DF-17 di pertunjukan di Beijing.
Sementara itu, kebanyakan negara Barat menghabiskan sebagian besar waktu dalam dua dekade pertama di abad ini untuk memerangi terorisme yang terinspirasi dari jihadi di dalam negeri mereka, dan perang-perang melawan pemberontakan di mancanegara.
Saat itu, kemungkinan bertempur melawan musuh dengan persenjataan modern masih tampak jauh.
“Akibatnya, kita gagal menyadari kebangkitan masif China sebagai kekuatan militer,” ucap Sir Alex Younger, tak lama setelah pensiun sebagai kepala Badan Intelijen Inggris pada 2020.
Negara-negara lain juga sudah berpacu lebih maju. Israel punya rudal hipersonik Arrow 3 yang didesain untuk menjadi pencegat.
KCNA/EPA-EFE/REX/ShutterstockUji coba rudal balistik jarak menengah berisi hulu ledak hipersonik di Korea Utara.
Iran juga mengklaim memiliki senjata hipersonik. Mereka menyatakan bakal meluncurkan rudal hipersonik ke arah Israel saat perang 12 hari pada Juni lalu.
(Senjata itu benar-benar menjelajah di kecepatan sangat tinggi, tapi manuvernya diyakini tidak terlalu hebat hingga bisa masuk klasifikasi hipersonik).
Sementara itu, Korea Utara sudah menggarap senjata hipersonik versi mereka sendiri sejak 2021. Mereka mengklaim sudah memiliki senjata yang layak dan berfungsi (seperti terlihat di gambar).
Kini, AS dan Kerajaan Bersatu juga mulai berinvestasi pada teknologi rudal hipersonik, begitu pula negara-negara lain, termasuk Prancis dan Jepang.
Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty ImagesIran mengklaim sudah meluncurkan rudal hipersonik ke arah Israel dalam perang 12 hari pada Juni lalu.
AS tampak meningkatkan kekuatan pencegahan mereka, dan sudah memulai debut senjata hipersonik yang diberi nama “Dark Eagle”.
Menurut Kementerian Pertahanan AS, Dark Eagle “mengingatkan pada kekuatan dan tekad negara kami dan tentaranya karena senjata Dark Eagle melambangkan semangat dan daya mematikan dari senjata hipersonik Angkatan Darat dan Angkatan Laut.”
Namun, China dan Rusia saat ini sudah jauh di depan. Menurut beberapa pakar, ini bisa berpotensi menjadi kekhawatiran.
Sangat cepat dan sangat tidak menentu
Hipersonik berarti sesuatu yang bergerak di kecepatan Mach5 atau lebih cepat. Itu berarti lima kali lebih cepat dari kecepatan suara atau sekitar 6.208,8 kilometer per jam.
Ini menempatkan rudal hipersonik ke level yang bukan cuma supersonik, yang berarti bergerak di atas kecepatan suara (1.234,37 km per jam).
Kecepatan ini menjadi salah satu alasan rudal hipersonik dianggap sebagai ancaman.
Rudal hipersonik tercepat saat ini adalah Avangard milik Rusia, yang kecepatannya diklaim bisa mencapai Mach 27 (33.313,42 km per jam), walau kecepatannya lebih sering tercatat di angka sekitar Mach 12 (14.805 km per jam), atau 3,2 km per detik.
Namun, kalau masalah kekuatan menghancurkan, rudal hipersonik tak jauh berbeda dari rudal supersonik atau subsonik, menurut Freer.
“Yang membedakan mereka adalah kesulitannya untuk dideteksi, dipantau, dan dicegat,” ucapnya.
BBC
Secara umum, ada dua jenis rudal hipersonik. Pertama, rudal “boost-glide” yang mengandalkan roket (seperti DF-17 milik China) untuk meluncurkan rudal ke arah yang ditentukan, terkadang tepat di atas atmosfer Bumi.
Dari sana, rudal itu akan meluncur turun dengan kecepatan luar biasa.
Tak seperti rudal-rudal balistik pada umumnya, yang meluncur dengan arah yang bisa diprediksi, kendaraan yang membawa rudal hipersonik dapat bergerak lebih tak menentu, lalu bermanuver saat sudah mengarah ke target.
Kedua, ada rudal jelajah hipersonik yang meluncur mendekati medan, tapi tetap berada di bawah radar supaya tidak terdeteksi.
Kedua rudal itu sama-sama diluncurkan menggunakan roket.
Saat sudah mencapai kecepatan hipersonik, sistem yang dikenal sebagai “mesin scramjet” kemudian aktif. Mesin itu menyedot udara saat terbang, mendorong rudal itu ke arah targetnya.
Rudal-rudal ini dikenal sebagai “senjata berfungsi ganda”. Artinya, hulu ledaknya dapat berupa nuklir atau peledak tingkat tinggi konvensional.
Namun, rudal ini bukan hanya soal kecepatan.
Untuk dapat diklasifikasikan sebagai “hipersonik”, rudal itu harus bisa bermanuver. Dengan kata lain, tentara yang menembakkan rudal itu harus bisa mengubah arahnya secara tiba-tiba ke arah yang tidak tertebak, sementara rudal itu sedang bergerak di kecepatan ekstrem.
Rudal itu pun akan sangat susah dicegat. Kebanyakan rudal berbasis darat tidak bisa mendeteksi rudal hipersonik hingga senjata itu sudah di detik-detik akhir penerbangan.
“Dengan terbang di bawah radar, rudal itu bisa menghindari deteksi awal dan baru muncul di sensor di akhir fase terbang, membuat kesempatan untuk mencegat rudal ini sangat terbatas,” tutur Patrycja Bazylczyk, peneliti di Missile Defence Project di Centre for Strategic and International Studies di Washington DC, yang mendapatkan pendanaan dari pemerintahan AS dan perusahaan pertahanan.
Jawaban dari tantangan ini, kata dia, adalah memperkuat sensor-sensor luar angkasa negara-negara Barat, yang bisa mengatasi keterbatasan radar di darat.
Masyarakat melihat sisa-sisa rudal hipersonik Zircon milik Rusia yang menghantam bangunan di Kyiv pada November 2024. (AFP via Getty Images)
Dalam skenario perang sesungguhnya, muncul pula pertanyaan mengkhawatirkan dari negara-negara yang menjadi target: apakah serangan itu menggunakan nuklir atau senjata konvensional?
“Hipersonik tidak banyak mengubah sifat perang, tapi mengubah kerangka waktu kapan kalian beroperasi,” kata Tom Sharpe, seorang mantan Komandan Angkatan Laut Kerajaan Bersatu yang merupakan spesialis perang anti-udara.
“Kepentingan dasar untuk mendeteksi musuh, dan menembak mereka, lalu bermanuver agar bisa menembak target bergerak seperti ini sebenarnya tidak berbeda dari rudal-rudal sebelumnya, baik itu balistik, supersonik, atau subsonik.”
“Langkah-langkah yang harus dilakukan target serangan untuk melacak atau menghancurkan rudal hipersonik juga sama seperti sebelumnya, tapi waktunya saja lebih sedikit.”
Ada tanda-tanda teknologi ini meresahkan AS. Pada Februari lalu, Badan Riset Kongres AS merilis sebuah laporan yang salah satunya berisi peringatan.
“Pejabat-pejabat pertahanan AS menyatakan bahwa arsitektur sensor darat dan luar angkasa tidak cukup untuk mendeteksi dan melacak senjata-senjata hipersonik,” demikian bunyi peringatan itu.
Namun, sejumlah pakar meyakini sebagian kehebohan soal hipersonik ini terlalu berlebihan.
Apakah kehebohan ini berlebihan?
Sidharth Kaushal dari lembaga kajian pertahanan Royal United Services Institute merupakan salah satu ahli yang menganggap rudal hipersonik bukan terobosan yang bisa mengubah peperangan.
“Kecepatan dan kemampuannya untuk bermanuver membuat rudal itu menarik jika melawan target-target berharga,” kata Sharpe.
“Energi kinetiknya yang berpengaruh pada dampak serangan juga membuat senjata hipersonik berguna dalam menguburkan target, yang mungkin sulit dihancurkan dengan senjata konvensional sebelumnya.”
Namun, kata Kaushal, walau senjata itu bisa meluncur lima kali lebih cepat dari kecepatan suara, ada beberapa cara untuk bertahan dari serangan hipersonik. Beberapa cara itu, ucapnya, “efektif”.
Cara pertama yaitu membuat pihak yang meluncurkan rudal hipersonik lebih sulit melacak atau mengikuti target.
“Kapal-kapal dapat melakukan segala cara untuk melindungi diri,” tuturnya.
“Citra satelit yang kabur dari satelit komersial juga hanya bertahan beberapa menit, kemudian tak bisa lagi dijadikan acuan untuk menentukan lokasi target.”
“Mendapatkan satelit yang terkini dan akurat untuk mencapai target saat ini sangat sulit dan mahal.”
Namun, ia memperingatkan bahwa kecerdasan buatan dan teknologi-teknologi lainnya mungkin bisa mengubah keadaan ini seiring waktu berjalan.
Waspada ancaman Rusia
Bagaimanapun, faktanya Rusia dan China sudah “curi start” mengembangkan senjata hipersonik.
“Saya pikir program hipersonik China sangat menakjubkan dan mengkhawatirkan,” ujar Freer.
Namun, ia juga berkata, “Jika bicara soal Rusia, kita mungkin harus lebih waspada terhadap klaim mereka.”
Pada November 2024, Rusia meluncurkan rudal balistik jarak menengah eksperimental di salah satu situs industri di Dnipro, Ukraina, yang dipakai sebagai lokasi uji coba.
Ukraina menyatakan rudal itu meluncur dengan kecepatan hipersonik, yaitu Mach 11 atau sekitar 13.581 km per jam.
Presiden Vladimir Putin mengklaim rudal bernama Oreshnik atau “pohon hazel” dalam bahasa Rusia itu bergerak dengan kecepatan Mach 10.
BBC
Hulu ledaknya dilaporkan sengaja dipecah menjadi beberapa proyektil lemah yang punya target masing-masing, sebuah metode yang sudah ada sejak Perang Dingin.
Seseorang yang mendegar rudal itu mendarat berkata kepada saya bahwa suaranya tak begitu kencang, tapi ada beberapa dampak yang terlihat.
Enam hulu ledak mendarat di target berbeda, tapi karena daya luncurnya lemah, kerusakan yang ditimbulkan tidak lebih signifikan dari pengeboman yang dilakukan Rusia di kota-kota Ukraina.
Bagi Eropa, bahaya laten bagi negara-negara NATO datang dari rudal-rudal Rusia, yang beberapa di antaranya sudah ditempatkan di pesisir Baltik, tepatnya di Kaliningrad.
Bagaimana jika Putin memerintahkan serangan di Kyiv menggunakan Oreshnik yang berisi peledak tingkat tinggi?
BBC
Putin mengklaim Oreshnik bakal diproduksi secara massal dan senjata itu, katanya, bisa mengubah target “menjadi debu”.
Rusia juga punya rudal-rudal lainnya yang bisa meluncur dengan kecepatan hipersonik.
Putin terus memuji rudal Kinzhal milik angkatan udara Rusia, dengan klaim rudal itu meluncur sangat cepat sampai tak bisa dicegat.
Sejak saat itu, dia sudah menembakkan banyak rudal Kinzhal ke arah Ukraina. Namun ternyata, rudal Kinzhal bukan benar-benar hipersonik dan banyak di antaranya berhasil dicegat.
China dan Rusia “curi start” pengembangan rudal hipersonik. (Getty Images)
Salah satu senjata Rusia yang dikhawatirkan Barat adalah rudal Avangard yang sangat cepat dan bermanuver tinggi. Dalam upacara peluncurannya pada 2018, Putin mendeklarasikan Avangard tak terhentikan.
Sidharth Kaushal menduga tugas utama rudal itu adalah “menghadapi pertahanan rudal AS”.
“Program persenjataan Rusia juga mengindikasikan kapasitas mereka untuk memproduksi sistem seperti Avangard sebenarnya terbatas,” katanya.
Di sisi lain, adu kekuatan pengaruh di Pasifik Barat antara China dan AS terus memanas.
Perkembangan senjata rudal balistik China menimbulkan potensi ancaman serius bagi keberadaan angkatan laut AS di Laut China Selatan dan sekitarnya.
China saat ini memiliki kekuatan persenjataan hipersonik paling kuat di dunia. Pada akhir 2024, China mengungkap kendaraan hipersonik terbaru mereka, GDF-600.
Dengan muatan 1.200 kilogram, kendaraan itu bisa membawa sub-munisi dengan kecepatan mencapai Mach 7 (8.642 km per jam).
‘Momen penting’ dalam upaya Kerajaan Bersatu untuk mengejar ketertinggalan
Kerajaan Bersatu tertinggal dalam perlombaan senjata ini, terutama jika melihat negara ini sebagai salah satu dari lima negara pemilik senjata nuklir yang menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB.
Namun belakangan, Kerajaan Bersatu berupaya mengejar ketertinggalan, atau setidaknya ikut serta dalam perlombaan senjata itu.
Pada April, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Sains dan Laboratorium Teknologi mengumumkan bahwa para ilmuwan Kerajaan Bersatu sudah mencapai “momen penting” setelah mereka berhasil merampungkan satu program uji coba besar.
Uji coba daya penggerak atau propulsi itu merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kerajaan Bersatu, industri, dan pemerintah AS.
Dalam periode enam pekan, total 233 “uji coba statis yang sukses” berlangsung di Pusat Riset Langley NASA di Virginia, AS.
Menteri Pertahanan Kerajaan Bersatu, John Healey, menyebutnya sebagai “momen penting”.
Namun, Kerajaan Bersatu masih membutuhkan bertahun-tahun sampai senjatanya siap.
Rudal Kinzhal diduga bukan hipersonik dan sudah beberapa kali berhasil dicegat. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Selain menciptakan rudal hipersonik, negara-negara Barat juga harus fokus menciptakan pertahanan yang kuat, kata Freer.
“Ketika bicara soal perang rudal, sama seperti dua sisi mata koin. Kalian harus bisa membatasi kerusakan sembari memiliki kemampuan untuk menyerang sistem peluncuran musuh,” ucap Freer.
“Jika kalian mampu, dan kalian bisa mempertahankan diri sendiri dan juga menyerang balik, maka musuh cenderung tidak akan mencoba untuk memulai konflik.”
Namun, Tom Sharpe masih berhati-hati untuk menyatakan sejauh mana kita harus khawatir sekarang ini.
“Poin kunci dari hipersonik adalah kedua belah pihak masih sama-sama kesulitan dan belum ada yang sempurna,” katanya.
Lihat juga Video ‘Korut Pamer Aksi Militer saat Bantu Rusia Lawan Ukraina’:
(ita/ita)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5326218/original/099421100_1756093029-WhatsApp_Image_2025-08-25_at_10.05.34.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Demo Pati Berubah Jadi Aksi Serentak Kirim Surat ke KPK, Mendesak Pemeriksaan Sudewo
Liputan6.com, Jakarta Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu akan menggeruduk kantor Pos Kota Pati, Senin (25/8). Informasi dari polisi, massa serentak akan mengirimkan surat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Bupati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Itu bukan demo, itu aksi mengirim surat ke KPK melalui Kantor Pos serentak. Surat meminta KPK untuk memeriksa Pak Bupati terkait kasus DJKA,” kata Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (25/8).
Massa akan bergerak dari posko yang terletak di depan kantor DPRD. Posko ini dibangun beberapa waktu lalu sebagai pusat penggalangan dukungan untuk demo jilid II, kelanjutan dari aksi sebelumnya sebagai respons dari kebijakan kenaikan PBB Pati.
Namun dalam perkembangannya, sosok inisiator demo jilid II Ahmad Husain Hafid membatalkan agenda ini. Ahmad Husain Hafid mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo.
Dari posko, massa akan bergerak ke Kantor Pos. Dari data yang masuk ke polisi, massa juga membawa truk sebagai mobil komando dalam long march nanti.
“Mulai dari titik pendopo, jalan depannya ada truk yang mengiringi posko ke Kantor Pos. Ini baru membuat suratnya,” ucap Hafid.
Sebanyak 1.245 personel gabungan dari Polri, TNI hingga Satpol PP dikerahkan untuk mengawal aksi ini. Personel disebar di beberapa tempat.
Liputan6.com sudah berusaha menghubungi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto. Namun hingga berita ini tayang, Teguh belum merespons.
-

Israel Hancurkan 1.000 Bangunan di Gaza, Ratusan Warga Terjebak Reruntuhan
Jakarta –
Lebih dari 1.000 bangunan di wilayah permukiman Zeiton dan Sabra di Kota Gaza hancur akibat serangan tentara Israel di bulan ini. Ratusan orang dilaporkan terjebak reruntuhan bangunan.
“Israel telah menghancurkan lebih dari 1.000 bangunan di permukiman Zeitoun dan Sabra di Kota Gaza sejak memulai invasi pada 6 Agustus, menjebak ratusan orang di bawah reruntuhan,” kata Pertahanan Sipil Palestina dilansir Al Jazeera, Senin (25/8/2025).
Badan Pertahanan Sipil Palestina mengatakan penembakan terus dilakukan oleh tentara Israel di dua permukiman tersebut. Israel juga memblokir rute akses ke wilayah itu hingga operasi penyelamatan semakin sulit dilakukan.
“Ada kekhawatiran besar tentang berlanjutnya invasi pasukan Israel ke Kota Gaza, di saat kru lapangan tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi intensitas serangan Israel yang terus berlanjut,” kata Pertahanan Sipil.
“Tidak ada wilayah aman di Jalur Gaza, baik di utara maupun selatan, di mana penembakan terus menargetkan warga sipil di rumah, tempat penampungan, dan bahkan di kamp-kamp pengungsian mereka,” sambungnya.
Tank-tank Israel telah memasuki permukiman Sabra saat Israel bergerak untuk menduduki Kota Gaza sepenuhnya. Hampir 1 juta warga Palestina di sana mengungsi ke selatan.
Setidaknya 51 orang tewas dalam serangan Israel di Gaza pada hari Minggu (24/8). Jumlah korban tewas ini termasuk 27 orang di Kota Gaza dan 24 pencari bantuan.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan delapan orang lagi meninggal karena kelaparan yang disebabkan oleh Israel seiring meningkatnya kelaparan di daerah kantong tersebut. Sejauh ini tercatat jumlah kematian akibat malnutrisi menjadi 289 orang, termasuk 115 anak-anak, sejak perang dimulai.
Kementerian Dalam Negeri Gaza memperingatkan rencana Israel untuk menggusur paksa penduduk dari Kota Gaza dan kegubernuran utara, mendesak warga untuk tidak meninggalkan rumah mereka meskipun terjadi pemboman besar-besaran.
Kementerian tersebut mengimbau penduduk untuk tetap tinggal di komunitas mereka, atau jika terancam, untuk pindah hanya ke daerah-daerah terdekat daripada pindah ke selatan.
“Kami mendesak warga dan pengungsi yang tinggal di Kota Gaza untuk tidak menanggapi ancaman dan terorisme pendudukan, dan untuk menolak penggusuran dan pindah ke daerah-daerah yang tersisa di kegubernuran tengah dan Khan Younis,” katanya.
“Tidak ada tempat yang aman di kegubernuran mana pun di Jalur Gaza, dan pendudukan melakukan kejahatan paling keji setiap hari, bahkan mengebom tenda-tenda pengungsi di daerah-daerah yang secara keliru diklaim sebagai wilayah kemanusiaan atau aman.”
Simak Video ‘PBB: Bencana Kelaparan Gaza Adalah Bencana Kelaparan Dunia’:
(ygs/eva)
-
/data/photo/2025/08/14/689d86500e4dd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pertaruhan Prabowo: Mencegah "Pati-Pati Lain" dan Moratorium PBB Nasional 25 Agustus 2025
Pertaruhan Prabowo: Mencegah “Pati-Pati Lain” dan Moratorium PBB
Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
”
PATI
bersatu lengserkan bupati arogan dan penindas”. Ini bunyi salah satu poster dari massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu saat berunjuk rasa di depan kantor bupati Pati, 13 Agustus 2025. Foto ini hasil jepretan Aji Styawan dari
Antara.
Pesan ini menggambarkan kemarahan rakyat setempat kepada Bupati Sudewo. Pertama dan paling pokok karena menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kedua, rakyat Pati–yang diwakili massa demonstran–juga kecewa lantaran kebijakan bupati Sudewo “menindas”.
Salah satu yang jadi pembicaraan warga Pati tatkala ia memecat ratusan pekerja honorer di RSUD Raden Adipati Ario Soewondo, Pati seperti dilaporkan Majalah
TEMPO
(25 Agustus 2025).
Sekarang Pati menjadi pertaruhan karena ternyata ada 103 kabupaten/kota lain yang menaikkan tarif PBB.
Masalah di Pati jauh dari selesai lantaran penolakan yang disusul demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025, berujung desakan pemakzulan terhadap Sudewo. Rencananya, 25 Agustus ini akan ada demonstrasi lanjutan di kota “Bumi Mina Tani” itu.
Bola ada di tangan DPRD, tapi masyarakat terus mengawasi jalannya proses politik di DPRD Pati. Salah satunya menggalang petisi online lewat change.org.
Dalam petisi ini “Pati Bergerak” mendesak DPRD Pati untuk memastikan seluruh proses pemakzulan berjalan sesuai aturan agar marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap terjaga.
Secara lebih lugas, petisi itu menolak segala bentuk permainan politik yang melemahkan perjuangan rakyat. Di mata inisiator petisi: Pemakzulan ini bukan sekadar soal kursi kekuasaan, tapi soal martabat masyarakat Pati.
Petisi online, sebagaimana demonstrasi di terik matahari, adalah politik itu sendiri. Dalam demonstrasi pada 13 Agustus 2025, puluhan ribu demonstran yang menyesaki kantor bupati Pati dan sekitarnya sedang menyatakan aspirasi politiknya sebagai warga Bupati.
Unjuk rasa adalah mekanisme demokratis yang memiliki tendensi politik, entah itu disunting dari moralitas atau tidak sama sekali.
Demonstrasi besar di Pati 13 Agustus 2025, adalah objektivitas yang telanjang. Iya, meskipun latar belakang dan tujuannya objektif dan subjektif sekaligus. Demikian pula petisi online dari “Pati Bergerak”. Sampai artikel ini disusun jumlah penandatangan mencapai 689.
DPRD Pati, terutama panitia khusus yang menjalankan hak angket, sedang meniti buah antara objektivitas dan subjektivitas itu.
Mereka harus memastikan bahwa seluruh keluhan menyangkut bupati Sudewo–yang dianggap “arogan dan penindas”–benar-benar fakta atau persepsi atau salah paham.
Agar adil, DPRD Pati wajib jujur, mendahulukan kebenaran di atas kepentingan partai politik, serta tak sedang bersandiwara–dalam bahasa inisiator petisi online: menolak segala permainan politik.
Runyamnya DPRD adalah panggung politik. Di sana politik dalam maknanya sebagai “permainan” dan seni segala kemungkinan berlangsung. Bahkan tak menutup peluang ada “akrobat” dalam sesi-sesi rapat hak angket itu.
Terlalu naif jika menyebut Sudewo sekadar sebagai putra Pati atau jebolan universitas tertentu. Bupati Sudewo memiliki pertalian dengan partai politik yang sekarang berkuasa (
the rulling party
) karena ketua umumnya menjadi presiden.
Sudewo karenanya adalah simpul dari Gerindra dan sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
Dengan premis ini, tentu saja memakzulkan atau melengserkan bupati Sudewo tidak lebih gampang dibandingkan bangun pagi yang diselimuti dingin pekat dan menggigil.
Sudewo terkoneksi dengan Jakarta sebagaimana seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Pati terhubung dengan dewan pimpinan pusat di ibu kota.
Secara hipotetis, saya ingin bilang bahwa konstelasi dan konfigurasi politik lokal di Pati bukan faktor determinan. Jakarta menentukan–kalau bukan sangat menentukan nasib Sudewo.
Pertama, Pati tidak sendiri. Ada 103 kabupaten/kota lain yang juga menaikkan pajak bumi dan bangunan. Jika pemakzulan bupati/wali kota dibiarkan begitu saja dikhawatirkan bakal menciptakan efek domino ke daerah lain.
Ini tidak bagus buat stabilitas politik dan tekad pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Kedua, sekalipun perkara kenaikan tarif PBB berada di tangan bupati atau wali kota, peran kementerian dalam negeri bisa mengubah keadaan.
Dalam kasus Pati, Kemendagri telah berkontribusi atas dibatalkannya kenaikan tarif PBB hingga 250 persen sekian hari sebelum demonstrasi 13 Agustus lalu. Sudewo membatalkan kebijakannya setelah didesak Kemendagri.
Untuk urusan pemakzulan Sudewo pun, Mendagri Tito Karnavian memegang peran penting. Jika proses di DPRD Pati menghasilkan keputusan “Sudewo harus dimakzulkan”, prosesnya masih panjang.
Prosesnya perlu ke Mahkamah Agung, lalu kembali ke DPRD Pati lagi. Dari sana, kemudian diserahkan kepada menteri dalam negeri. Bola terakhir di tangan mendagri untuk menetapkan pemberhentian bupati/wali kota.
Saking daruratnya masalah Pati, menteri dalam negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900 tahun 2025 tentang penyesuaian tarif pajak dan retribusi pada 14 Agustus 2025.
Isinya antara lain meminta kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Majalah
TEMPO
, 25 Agustus 2025).
Mendagri juga telah mengimbau kepala daerah untuk mempertimbangkan dampak sosial akibat kenaikan tarif PBB. Lumrah dan sudah seharusnya dilakukan karena khawatir ada “Pati-Pati” lain yang bisa merebak.
Di Bone, Sulawesi Selatan, kenaikan PBB juga memantik demonstrasi oleh ribuan orang. Jauh di bawah jumlah massa aksi di Pati, tapi setangkup dalam menyatakan aspirasi: Rakyat menolak kenaikan PBB yang ugal-ugalan dan diputuskan secara sewenang-wenang.
Gerakan jalanan atau ekstra DPRD itu menunjukkan bahwa lembaga legislatif di daerah tidak peka, kurang peduli dan bahkan tumpul. Wakil rakyat, tapi kurang terkoneksi dengan masalah dan penderitaan rakyat yang diwaliki mereka.
Memahami surat edaran mendagri, sebenarnya ada ruang untuk moratorium kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Ini sudah jadi preseden di Pati, Jawa Tengah dan Bone, Sulawesi Selatan.
Itu artinya masih ada 102 kabupaten/kota lainnya yang menaikkan tarif PBB. Di antara 104 daerah, ada 20 kabupaten/kota yang mendongkrak tarif PBB di atas 100 persen.
Apakah elok dan bijaksana jika pemerintah pusat membiarkan kenaikan tarif PBB yang mencekik rakyat itu tetap berjalan?
Apakah tidak lebih baik jika dilakukan moratorium kenaikan tarif PBB di seluruh kabupaten/kota di Tanah Air?
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat dua arti menyangkut moratorium.
(1) penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; (2) penundaan; penangguhan.
Menurut saya, secara moral itu absah. Moratorium itu tidak menghapus kewajiban, tapi menunda kenaikan. Jadi, tarif yang berlaku adalah tarif lama (ketentuan/peraturan daerah terdahulu).
Masih ingat “tax amnesty” atau pengampunan pajak di masa Joko Widodo? Ingat yang disasar?
“Malam ini dikhususkan kepada mereka yang dikategorikan dalam 500 wajib pajak prominen. Yang kita sebut prominen itu adalah mereka yang masuk dalam 242 wajib pajak yang masuk dalam list orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tahun 2015,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani (www.setneg.go.id, 9 Desember 2016).
Jika barisan orang terkaya di Tanah Air pernah mendapat fasilitas “tax amnesty”, ada alasan jika mayoritas rakyat diberi penundaan dan penangguhan kenaikan tarif PBB.
Apalagi ekonomi masih semrawut kendati Badan Pusat Statistik mengklaim ekonomi Indonesia telah tumbuh 5,12 persen di kuartal kedua tahun 2025.
Ini jurus moderat, setidaknya hingga ekonomi menunjukkan tanda-tanda membaik. Katakanlah moratorium kenaikan tarif PBB sampai setahun mendatang (Agustus 2026).
Yang lebih visioner adalah menghapus pajak bumi dan bangunan. Pajak untuk bumi atau tanah yang di atasnya ada bangunan cuma dikenai pajak sekali saja, bukan sepanjang tahun.
Bangunan atau rumah yang tidak digunakan untuk kepentingan komersial sebaiknya tidak dibebani pajak.
Seandainya pun rumah hunian akan dikenai pajak harus dilakukan secara selektif (menyasar orang kaya dengan kategori tertentu). Diskursus ini telah disodorkan dalam artikel ”
Bom Waktu Pati dan Wacana Penghapusan Pajak Bumi-Bangunan
“.
Sembari itu, tak adakah peluang bagi pemerintah pusat untuk mengkaji ulang pemotongan gede-gedean dana transfer ke daerah (TKD)? Masa iya instrumen fiskal yang sangat dibutuhkan daerah itu dipangkas habis hingga lebih dari 24 persen?
Terus apa yang bisa dilakukan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)?
Sejak masa Jokowi, Indonesia mengalami resentralisme. Desentralisasi dan otonomi daerah menyusut drastis. Tengok kewenangan daerah yang diberikan B.J. Habibie lewat UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, kewenangan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya.
Lalu pasal 10 ayat 1 menegaskan, daerah yang berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
UU 23/2014 mengubahnya. Pasal 14 ayat (3) menyatakan, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Adapun yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten/kota (ayat 4).
Ayat 5 mengatur tentang bagi hasil untuk kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil. Ini yang dimaksud dana bagi hasil (DBH) yang termasuk bagian dari dana TKD.
Pemangkasan TKD hingga Rp 269 triliun atau lebih lima kali lipat dari besar pemotongan tahun 2025 bakal membebani daerah.
Jika memiliki
political will
, Presiden Prabowo bisa meminta menteri keuangan untuk mengutak-atik dana transfer ke daerah. Ini juga pertaruhan Prabowo di ranah fiskal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Deklarasi Telat Bencana Kelaparan di Gaza
Jakarta –
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menyatakan bencana kelaparan di Jalur Gaza, Palestina. Namun warga Palestina menilai deklarasi PBB itu terlambat.
Pengumuman PBB tersebut datang setelah berbulan-bulan peringatan mengenai krisis pangan di Gaza. Pada akhir Juli lalu, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sebuah inisiatif yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan kriris kelaparan akibat konflik di Gaza.
IPC menyebut semakin banyak bukti menunjukkan bahwa kelaparan, malnutrisi, dan penyakit yang meluas mendorong peningkatan kematian akibat kelaparan. Tercatat lebih dari 20.000 anak dirawat untuk perawatan malnutrisi akut antara April dan pertengahan Juli. Jumlah itu di antaranya 3.000 anak lebih mengalami malnutrisi parah.
“Data terbaru menunjukkan bahwa ambang batas kelaparan telah tercapai untuk konsumsi pangan di sebagian besar Jalur Gaza dan untuk malnutrisi akut di Kota Gaza,” demikian bunyi peringatan tersebut, yang menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri permusuhan dan memungkinkan respons kemanusiaan yang luas, tanpa hambatan, dan menyelamatkan nyawa.
Pada bulan Mei, IPC melaporkan bahwa seluruh penduduk daerah kantong tersebut mengalami “ingkat ketahanan pangan akut yang tinggi. Dan wilayah tersebut berada dalam risiko tinggi kelaparan, jenis krisis kelaparan yang paling parah.
PBB Umumkan Bencana Kelaparan
Seperti dilansir AFP, Jumat (22/8), laporan panel Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menyebut sedikitnya 500.000 orang di Gaza menghadapi “bencana besar” kelaparan. Kepala bantuan PBB Tom Fletcher menegaskan bahwa krisis ini sebenarnya bisa dicegah jika akses bantuan tidak dihambat.
“Ini adalah kelaparan yang sebenarnya bisa kita cegah jika kita diizinkan. Namun, makanan menumpuk di perbatasan karena hambatan sistematis oleh Israel,” kata Fletcher di Jenewa.
IPC juga memproyeksikan bahwa pada akhir September, jumlah warga yang terdampak bisa mencapai 641.000 orang atau hampir sepertiga populasi Gaza. Kelaparan diperkirakan meluas hingga Deir al-Balah dan Khan Younis.
Israel Bantah Ada Kelaparan
Kementerian Luar Negeri Israel dengan tegas membantah temuan PBB. Dalam pernyataannya, Tel Aviv menyebut laporan IPC “didasarkan pada kebohongan Hamas yang diproses melalui organisasi-organisasi berkepentingan”.
“Tidak ada kelaparan di Gaza,” tegas Kementerian Luar Negeri Israel, dikutip AFP, Jumat (22/8). Tel Aviv mengklaim gelombang bantuan besar-besaran telah masuk ke Jalur Gaza dalam beberapa pekan terakhir dan menurunkan harga pangan secara signifikan.
Israel juga mengecam laporan tersebut dan menyebutnya hanya sebagai dokumen politik yang layak dibuang.
Seruan dari Hamas hingga UNRWA
Kelompok Hamas menyambut deklarasi PBB sekaligus menilai keputusan itu datang terlambat. Hamas mendesak agar pengepungan Israel segera dicabut dan penyeberangan dibuka tanpa batas untuk memungkinkan masuknya bantuan makanan, obat-obatan, air, dan bahan bakar.
“Kami di gerakan Hamas menekankan pentingnya deklarasi PBB ini, meskipun datangnya sudah sangat terlambat,” bunyi pernyataan Hamas.
Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini juga mendesak Israel berhenti menyangkal bencana kelaparan. “Sudah saatnya Pemerintah Israel berhenti menyangkal bencana kelaparan yang telah diciptakannya di Gaza,” ujarnya, Minggu (24/8).
Warga Palestina Sebut Deklarasi Terlambat
Sehari setelah pengumuman PBB, warga Palestina terlihat berebut makanan di dapur umum Kota Gaza. Rekaman AFP menunjukkan perempuan dan anak-anak berdesakan meminta beras untuk dimasak.
“Kami tidak punya rumah lagi, tidak ada makanan, tidak ada penghasilan… jadi kami terpaksa beralih ke dapur amal, tetapi mereka tidak memuaskan rasa lapar kami,” kata Yousef Hamad (58), pengungsi dari Beit Hanoun.
Seorang ibu bernama Umm Mohammad (34) menyebut deklarasi PBB “terlalu terlambat” karena banyak anak-anak sudah jatuh sakit akibat kekurangan makanan dan air.
Lihat Video ‘Kelaparan di Gaza Makin Parah, 132 Ribu Anak Berisiko Meninggal’:
Halaman 2 dari 2
(wia/idn)
-
/data/photo/2025/08/24/68aab74b2cb7a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Demo 25 Agustus di Pati Batal, Warga Pilih Kirim Surat ke KPK, Muncul Massa Dukung Sudewo Regional 25 Agustus 2025
Demo 25 Agustus di Pati Batal, Warga Pilih Kirim Surat ke KPK, Muncul Massa Dukung Sudewo
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana unjuk rasa menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (25/8/2025), resmi dibatalkan.
Keputusan ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, pada Minggu (24/8/2025).
“Tanggal 25 Agustus itu tidak ada demonstrasi,” tegas Supriyono.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa AMPB akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak agar Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Sudewo diketahui tidak hadir ketika dipanggil oleh KPK RI untuk memberikan keterangan terkait skandal suap pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah.
“Tanggal 25 itu, masyarakat Pati, satu keluarga membawa satu surat berbondong-bondong mengantar surat ke Kantor Pos Pati yang ditujukan ke KPK RI di Jakarta. Isi suratnya mendesak KPK untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka,” jelas Supriyono.
Massa AMPB berencana menyampaikan aspirasi ke Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta pada 2-3 September menyoal dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Untuk mendukung pendanaan aksi tersebut, AMPB mengumpulkan donasi dengan mendirikan posko di depan gerbang Kantor Bupati Pati.
“Posko donasi mulai tanggal 13 Agustus hingga 31 Agustus,” ujar Supriyono.
Untuk mengawal kondusivitas, di samping posko donasi itu juga didirikan posko petugas gabungan dari TNI, Polri, dan lainnya.
Hasil donasi itu nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka keberangkatan ke Gedung Merah Putih KPK RI.
AMPB berencana akan berangkat pada tanggal 1 September melalui jalur transportasi darat.
“Hasil donasi ini akan digunakan untuk menyewa bus dan konsumsi untuk keberangkatan Masyarakat Pati Bersatu ke KPK RI tanggal 1 September,” terang Supriyono.
Disampaikan Supriyono, hingga 23 Agustus atau sebelas hari sejak donasi bergulir telah terkumpul dana ratusan juta rupiah.
Pengumpulan dana sumbangan masyarakat itu disampaikan secara transparan di papan tulis yang dipasang di Posko Donasi AMPB di depan gerbang Kantor Bupati Pati.
“Sampai tanggal 23 Agustus, hasil dari donasi mencapai Rp 117 juta lebih,” pungkas Supriyono.
Ratusan warga yang tergabung dalam “Masyarakat Sukolilo Cinta Damai” menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, pada Minggu (24/8/2025).
Mereka menuntut agar Sudewo melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai Bupati Pati hingga akhir periode.
Warga yang berorasi membawa spanduk dan poster berisi dukungan terhadap Sudewo.
Salah satu spanduk besar yang mereka bentangkan bertuliskan, “Manusia Tidak Ada yang Sempurna. Kesalahan Ucap Maafkanlah,” sebagai bentuk pengertian terhadap pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk berdemonstrasi jika tidak setuju dengan kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengalami kenaikan hingga 250 persen.
Koordinator Aksi, Suprihono, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Sukolilo mendukung Sudewo untuk tetap menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025-2030.
“Di Sukolilo sudah nyata pembangunan. Bahkan, sebelum Pak Sudewo menjabat bupati, setiap desa di Kecamatan Sukolilo sudah merasakan manfaat program bedah rumah yang difasilitasi beliau,” ungkap Suprihono.
Sebelumnya, unjuk rasa 25 Agustus diumumkan batal oleh inisiator AMPB, Ahmad Husein, hanya sehari setelah ia mengumumkan rencana aksi tersebut.
Pembatalan ini terjadi setelah Husein melakukan komunikasi langsung melalui panggilan video dengan Sudewo pada Selasa (19/8/2025).
Adapun pada Senin (18/8/2025), Husein sesumbar akan mengerahkan 50.000 orang dari Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.
Namun, ia menyatakan telah berdamai dan tidak lagi memiliki tuntutan tersebut. Husein menjelaskan bahwa komunikasi dengan Bupati Sudewo berjalan baik dan aspirasinya telah diterima secara langsung.
Di sisi lain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Ahmad Syamsuddin Arief menyebut ada upaya penggembosan terhadap aksi demo Pati jilid 2.
Meskipun ada upaya tersebut, Arif meyakini demo Pati jilid 2 bakal tetap berlangsung yang rencana dilaksanakan pada Senin (25/8/2025).
“Sejauh ini memang ada upaya penggembosan terkait dengan aksi demo Pati yang kedua ini sehingga ada oknum yang kemudian menyatakan bahwa aksi itu akan batal,” terang Arief di Kota Semarang, Sabtu (23/8/2025).
Menurut Arief, keputusan membatalkan unjuk rasa bukan hasil konsolidasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melainkan hanya keputusan sepihak.
Sebaliknya, massa sepakat aksi tetap harus dilanjutkan karena tuntutan belum selesai.
“Ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian Husein di situ sudah dapat bisa jadi (keuntungan), selepas ketemu Bupati Sudewo sehingga dia kemudian menyampaikan kepada publik bahwa aksi batal,” ujarnya.
“Ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian Husein di situ sudah dapat bisa jadi (keuntungan), selepas ketemu Bupati Sudewo sehingga dia kemudian menyampaikan kepada publik bahwa aksi batal,” tambah Arief.
(Penulis: Kontributor Grobogan, Puthut Dwi Putranto Nugroho)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Eks Presiden Sri Lanka Ditahan, 3 Pendahulunya Nyatakan Solidaritas
Jakarta –
Tiga mantan presiden Sri Lanka menyatakan solidaritasnya untuk mantan Presiden Sri Lanka yang dipenjara, Ranil Wickremesinghe. Tiga mantan presiden itu mengecam penahanannya sebagai “serangan terencana” terhadap demokrasi.
Dilansir AFP, Minggu (24/8/2025), tiga mantan rival politik Wickremesinghe itu membela Wickremesinghe –yang menjabat sebagai presiden periode Juli 2022 hingga September 2024– dengan mengatakan tuduhan terhadapnya tidak berdasar.
Mantan Presiden Sri Lanka Chandrika Kumaratunga mengecam penangkapan itu sebagai serangan terhadap demokrasi.
“Apa yang kita saksikan adalah serangan terencana terhadap esensi nilai-nilai demokrasi kita,” ujar mantan presiden Chandrika Kumaratunga dalam sebuah pernyataan.
Kumaratunga (80) juga menambahkan, konsekuensi pemenjaraan Wickremesinghe akan melampaui nasib seorang individu dan dapat memengaruhi hak-hak semua warga negara.
“Saya dengan sepenuh hati menyatakan penolakan saya yang tegas terhadap inisiatif-inisiatif ini, yang wajib ditentang oleh semua pemimpin politik,” tambahnya.
Mantan Presiden Sri Lanka lainnya, Mahinda Rajapaksa (79) juga menyatakan solidaritasnya dengan Wickremesinghe. Rajapaksa mengunjungi Wickremesinghe di penjara pada hari Sabtu, tak lama sebelum ia dipindahkan ke perawatan intensif.
Selain itu, Mantan Presiden Sri Lanka lainnya, Maithripala Sirisena (73) yang sebelumnya memecat Wickremesinghe dari jabatan perdana menteri pada Oktober 2018 sebelum dipaksa oleh Mahkamah Agung untuk mengembalikannya 52 hari kemudian, menggambarkan pemenjaraan tersebut sebagai perburuan penyihir.
“Yang kita saksikan adalah kampanye sistematis untuk membungkam para penentang pemerintahan baru,” kata Sirisena.
“Mereka sedang memoles tutup peti mati untuk mengubur demokrasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Wickremesinghe ditangkap sebagai bagian dari kampanye Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake melawan korupsi endemik di negara kepulauan itu. Ranil Wickremesinghe, ditangkap pada hari Jumat (22/8) karena diduga “menyalahgunakan uang negara”.
Wickremesinghe (76) ditahan setelah diinterogasi terkait kunjungannya ke London, Inggris pada September 2023 untuk menghadiri acara wisuda profesor istrinya di Universitas Wolverhampton, saat ia menjabat sebagai kepala negara. Demikian disampaikan seorang petugas detektif senior polisi Sri Lanka, dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/8/2025).
Kunjungan Wickremesinghe ke Inggris tersebut dianggap sebagai kunjungan pribadi dan bukan bagian dari tugas presiden. Hasil penyelidikan Departemen Investigasi Kriminal (Criminal Investigation Department/CID) juga menyebut Wickremesinghe menggunakan uang negara untuk membayar pengawal selama berada di London.
“Kami akan menghadirkannya di hadapan hakim Colombo Fort,” kata petugas tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka mengajukan tuntutan atas penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.
Ia dituduh menggunakan dana negara sebesar $55.000 untuk singgah di Inggris saat kembali ke tanah air setelah menghadiri KTT G77 di Havana dan Sidang Umum PBB di New York pada September 2023. Ia dan istrinya, Maithree Wickramasinghe menghadiri seremoni wisuda profesor sang istri di Universitas Wolverhampton.
Wickremesinghe menegaskan bahwa biaya perjalanan istrinya ditanggung sendiri oleh sang istri dan tidak ada dana negara yang digunakan.
Namun, CID menuduh Wickremesinghe menggunakan uang pemerintah untuk perjalanan pribadinya, dan pengawalnya juga dibayar dengan uang negara.
Dilarikan ke RS
Wickremesinghe dilarikan ke unit perawatan intensif rumah sakit pemerintah utama di Kolombo sehari setelah ditahan pada Sabtu. Dokter mengatakan ia menderita dehidrasi parah, diabetes akut dan tekanan darah tinggi.
Lihat juga Video: Presiden Baru Sri Lanka Dilantik, Posko Demonstrans Langsung Dibongkar
Halaman 2 dari 2
(yld/gbr)
-
/data/photo/2025/08/24/68aac6cce0529.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Muncul Massa Demo Tolak Sudewo Lengser, Sebut Sudewo Bapak Pembangunan Kabupaten Pati Regional
Muncul Massa Demo Tolak Sudewo Lengser, Sebut Sudewo Bapak Pembangunan Kabupaten Pati
Tim Redaksi
PATI, KOMPAS.com
– Di tengah gelombang protes massa yang menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya, kini mulai muncul massa lain yang justru mendukung Sudewo.
Seperti halnya yang berlangsung di lapangan Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, Minggu (24/8/2025).
Ratusan warga yang tergabung dalam “Masyarakat Sukolilo Cinta Damai” menggelar aksi unjuk rasa untuk mendukung Sudewo melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai Bupati Pati sampai rampung periodenya.
Aksi ini bukan untuk menuntut Sudewo lengser, melainkan sebaliknya.
Bahkan, mereka juga memasang tenda tratak di lapangan Desa Gadudero yang mereka namai “Posko Cinta Damai Pati Kidul”.
Ratusan warga yang mengaku berasal dari berbagai desa di Kecamatan Sukolilo itu berorasi sambil membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi deklarasi dukungan mereka terhadap Sudewo.
Dalam spanduk besar berwarna kuning yang mereka bentangkan tertulis, “Manusia Tidak Ada yang Sempurna. Kesalahan Ucap Maafkanlah”.
Kalimat itu dimaksudkan untuk memaafkan pernyataan Sudewo yang sempat menantang warga yang akan berdemonstrasi jika tak setuju dengan kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250 persen.
Sudewo pun telah meminta maaf kepada publik atas ucapannya itu.
Dia juga telah mencabut kebijakannya terkait penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Massa yang berunjuk rasa ini juga membentangkan kain putih panjang bertuliskan, “Warga Sukolilo Mendukung Bupati Pati Bpk. H. Sudewo, ST., MT”.
Pada kain putih itu, mereka juga membubuhkan tanda tangan sebagai komitmen dukungan terhadap Sudewo agar melanjutkan kepemimpinannya di Pati.
Koordinator Aksi, Suprihono, mengeklaim mayoritas masyarakat se-Kecamatan Sukolilo solid mendukung Sudewo tetap menjadi Bupati Pati periode 2025-2030.
Mereka menyebut, selama ini Sudewo telah menata pembangunan infrastruktur, terutama di Kecamatan Sukolilo.
Masyarakat Sukolilo, menurut Suprihono, sudah merasakan manfaatnya.
“Di Sukolilo sudah nyata pembangunan. Bahkan, sebelum Pak Sudewo menjabat bupati, saat masih anggota DPR RI, setiap desa di Kecamatan Sukolilo sudah merasakan manfaat program bedah rumah yang difasilitasi beliau. Setiap tahun setidaknya ada 20 rumah,” ujar Suprihono.
Sudewo yang baru enam bulan menjabat Bupati Pati, kata Suprihono, terus berbenah membangun wilayahnya mulai dari perbaikan jalan dan normalisasi sungai.
“Perbaikan jalan dari Sumbersoko sampai Tompegunung, dari Sukolilo sampai Prawoto, yang dulunya belum pernah tersentuh, sejak Pak Sudewo menjabat, sudah nyata ada perbaikan. Lalu pengecoran jalan dari Wotan sampai arah Kudus, itu kami semua sudah merasakan manfaatnya. Belum lagi pengerukan sungai jilid dua, nantinya akan sangat bermanfaat untuk warga desa wilayah Gadudero, Wotan, Baturejo, Baleadi, sampai Wegil dan Prawoto. Mengurangi banjir,” jelas Suprihono.
Sementara itu, Suprihono berujar tidak tahu pasti berapa jumlah warga yang mengikuti aksi di lapangan Desa Gadudero, Sukolilo ini.
Namun, Suprihono memastikan massa perwakilan ini datang dari seluruh desa di Kecamatan Sukolilo yang berjumlah 16.
Mereka semua, menurutnya, sukarela hadir untuk meluangkan waktu dan menyatakan isi hati.
Pihaknya bahkan menyediakan posko khusus untuk warga yang hendak menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap Sudewo.
“Kami buktikan warga Sukolilo tidak ada kisruh, cinta damai, dan solid mendukung Pak Sudewo. Bagi kami, Pak Sudewo adalah bapak pembangunan di Kabupaten Pati,” kata Suprihono.
Warga Desa Tompegunung, Sukolilo, Listianawati, mengaku sengaja hadir mendukung Sudewo dengan harapan tidak sampai lengser dari jabatan Bupati Pati.
Menurutnya, Sudewo telah membuktikan komitmen untuk membangun infrastruktur daerah yang vital bagi masyarakat.
“Pokoknya Pak Bupati Sudewo orangnya jos. Saya mendukungnya. Infrastruktur membaik di terpencil seperti Sukolilo,” ujar Listianawati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

PBB Nyatakan Bencana Kelaparan di Gaza, Warga Palestina: Terlambat
Jakarta –
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengumumkan bencana kelaparan di Gaza, yang terus dilanda perang. Sehari setelahnya, warga Palestina berebut beras sambil memegang panci dan ember plastik, di dapur umum di Kota Gaza.
Dilansir AFP, Minggu (24/8/2025), berdasarkan rekaman AFP menunjukkan perempuan dan anak-anak kecil berada di antara kerumunan puluhan orang yang berdesakan dan berteriak meminta makanan di kota terbesar di Gaza.
Seorang anak laki-laki menggunakan tangannya untuk mengikis beberapa butir beras sisa dari dalam tong masak. Seorang anak perempuan lainnya duduk di tepi tenda dan menyendok beras dari kantong plastik di tanah.
“Kami tidak punya rumah lagi, tidak ada makanan, tidak ada penghasilan… jadi kami terpaksa beralih ke dapur amal, tetapi mereka tidak memuaskan rasa lapar kami,” kata Yousef Hamad, 58, yang mengungsi dari kota Beit Hanoun di utara.
Sementara itu, di sebuah dapur amal di Deir el-Balah, Umm Mohammad (34) mengatakan deklarasi PBB tentang kelaparan “terlalu terlambat”.
Anak-anak “terhuyung-huyung karena pusing, tidak bisa bangun karena kekurangan makanan dan air,” kata Umm Mohamad.
Sebelumnya, PBB secara resmi menyatakan kelaparan di Gaza. PBB menyalahkan “penghambatan sistematis” bantuan oleh Israel selama lebih dari 22 bulan perang.
Inisiatif Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang berbasis di Roma mengatakan kelaparan memengaruhi 500.000 orang di Kegubernuran Gaza, yang mencakup sekitar seperlima wilayah Palestina termasuk Kota Gaza.
Israel Bantah
Sementara itu, Israel membantah PBB yang secara resmi mengumumkan bencana kelaparan di Gaza, berdasarkan laporan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Tel Aviv bersikeras menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza dan temuan PBB itu didasarkan pada “kebohongan Hamas”.
Bantahan disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel setelah panel Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang berkantor di Roma, Italia, dan didukung PBB melaporkan bahwa “dengan bukti yang memadai”, kelaparan saat ini “terkonfirmasi” di wilayah administrasi Gaza — Kota Gaza — yang mencakup sekitar 20 persen Jalur Gaza.
“Tidak ada kelaparan di Gaza,” tegas Kementerian Luar Negeri Israel dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Jumat (22/8/2025).
Halaman 2 dari 2
(yld/knv)