partai: PBB

  • Tokoh Antikorupsi Ajukan Amicus Curiae di Uji Materi UU Tipikor

    Tokoh Antikorupsi Ajukan Amicus Curiae di Uji Materi UU Tipikor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 24 tokoh antikorupsi menyampaikan pandangannya sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) soal uji materi (judicial review) Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

    Permohonan uji materi atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 beleid tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Syahril Japarin (mantan Direktur Utama Perum Perindo), Kukuh Kertasafari (mantan pegawai Chevron Indonesia), Nur Alam (mantan Gubernur Sulawesi Tenggara), dan Hotashi Nababan (mantan Direktur Utama Merpati Airlines).

    Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, yang tergabung dalam Gerakan Pemberantasan Korupsi Berkeadilan mengatakan para tokoh secara prinsip setuju dengan permohonan yang diajukan.

    Menurutnya, korupsi tidak lagi dilihat sebagai perbuatan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah, namun sebatas pada semua perbuatan yang dipandang merugikan keuangan negara.

    “Orang-orang yang beriktikad baik dan tidak punya niat untuk korupsi, dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa menerima suap, bisa menjadi terpidana korupsi. Hal ini terjadi karena perkara korupsi lebih fokus pada unsur kerugian keuangan negara yang perhitungannya kerap tidak nyata dan tidak pasti, bahkan menggunakan asumsi atau prediksi,” kata Erry dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

    Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan pada dua elemen utama, yaitu perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya, yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

    Dia berpendapat dalam praktiknya, penanganan perkara korupsi di Indonesia cenderung lebih menekankan pada aspek kerugian negara daripada unsur memperkaya diri secara melawan hukum. Padahal potensi rugi atau untung merupakan konsekuensi dari pengambilan keputusan, misalnya dalam konteks bisnis BUMN.

    Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menambahkan, salah fokus dalam pemberantasan korupsi berdampak buruk pada kualitas penegakan hukum, menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang bekerja di sektor publik, dan menjadikan upaya pencegahan bukan sebagai prioritas.

    “Dengan banyaknya contoh kasus yang ada, para pejabat termasuk direksi BUMN menjadi takut untuk membuat keputusan strategis yang dapat membawa risiko keuangan, meskipun keputusan tersebut bertujuan untuk kebaikan publik,” ujarnya.

    Pakar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, definisi korupsi dalam UU Tipikor yang menekankan kerugian negara sebagai indikasi korupsi tidak diakui negara lain.

    Mengacu pada Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum.

    “Kelemahan ini membuat proses mutual legal assistance [MLA] sulit dijalankan karena syaratnya adalah perbuatan tersebut harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara yang bekerja sama,” ujarnya.

  • Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Jakarta

    Sebanyak 209 mantan duta besar dan staf negara anggota Uni Eropa (UE) menandatangani surat terbuka yang mendesak agar perkumpulan negara di Benua Biru tersebut segera mengimplementasikan langkah-langkah terhadap “tindakan ilegal Israel di Gaza dan Tepi Barat”.

    Surat tersebut berisi sembilan langkah UE yang diusulkan terhadap pemerintah Israel.

    Salah satu poin dalam usulan tersebut adalah penangguhan atau pencabutan sepihak izin ekspor senjata ke Israel dan penghentian pendanaan proyek-proyek nasional yang didanai bersama, yang melibatkan entitas Israel.

    Selain itu, surat tersebut mendesak penerapan sanksi atas dasar hak asasi manusia dan undang-undang antiterorisme, yang meliputi larangan visa dan pembekuan aset.

    Surat yang telah ditanda tangan itu ditujukan kepada pemimpin 27 negara anggota UE dan struktur kepemimpinan Komisi Eropa. Surat ini, merupakan tindak lanjut dari surat terbuka lain yang dilayangkan pada akhir Juli 2025 lalu.

    “Dengan rasa kecewa kami sampaikan bahwa dalam empat minggu sejak surat kami dikirim, tidak ada gencatan senjata yang disepakati di Gaza, tidak ada sandera Israel yang dibebaskan, dan yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah Israel telah mulai melaksanakan rencana untuk mengosongkan Kota Gaza dan sekitarnya,” bunyi pernyataan surat tersebut.

    Para mantan diplomat tersebut mencatat bahwa sejak komunikasi terbuka sebelumnya, lebih dari 2.600 warga Palestina telah tewas di Gaza. Banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

    “Kami mengekspresikan kekecewaan yang mendalam bahwa sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza, UE tidak mengambil langkah-langkah penting untuk menekan Israel agar menghentikan perang brutalnya,” jelas surat tersebut.

    Warga Israel desak pembebasan sandera dan stop serangan di Gaza

    Selasa pagi (26/08) waktu setempat, para demonstran dan aktivis turun ke sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah Israel. Mereka menyerukan pembebasan segera pada sandera yang masih diduga selamat dan mendesak penghentian pertempuran di Gaza.

    Menurut sebuah laporan media, sebuah jalan raya utama di dekat Tel Aviv diblokir dan para demonstran membakar ban di jalur utara kota tersebut.

    Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang telah menyerukan aksi massa dengan slogan “Israel Bersatu.”

    Media Israel juga melaporkan demonstrasi di dekat cabang Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, serta di luar rumah-rumah menteri di kota tersebut.

    “Sudah ada penawaran yang diberikan. Kami menuntut agar para pemimpin kami duduk di meja perundingan dan tidak beranjak hingga ada kesepakatan,” kata Hagit Chen, ibu dari seorang anak yang diculik oleh Hamas pada Oktober 2023. Dikutip dari pernyataan yang dirilis oleh forum perwakilan keluarga sandera.

    Selain itu, aktivis juga mendesak agar pemerintah Israel membatalkan keputusannya untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini memerintahkan pembicaraan segera untuk membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza, sambil tetap bersikeras pada rencana serangan baru untuk merebut kota terbesar di Gaza. Sebanyak 50 sandera masih ditahan di Jalur Gaza, 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sehari sebelumnya, pada Senin (25/08), Israel menyerang Rumah Sakit Nasser di bagian selatan Jalur Gaza. Serangan ini menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk lima jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, dan media lainnya.

    Serangan Israel tewaskan jurnalis, ini kata Kanselir Jerman

    Merespons serangan pada Senin (25/08) itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa dia tidak percaya jurnalis menjadi target langsung Israel ketika penyerangan terhadap rumah sakit di Gaza.

    “Saat ini saya tidak percaya bahwa ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap jurnalis,” kata Merz kepada editor politik utama DW, Michaela Kuefner, di Berlin.

    “Namun, ini tentu saja merupakan hasil dari apa yang dimulai oleh tentara Israel beberapa hari yang lalu dan apa yang diputuskan oleh pemerintah Israel untuk dilakukan,” kata Merz.

    Merz mengatakan bahwa keputusannya untuk menangguhkan izin ekspor senjata baru ke Israel untuk digunakan di Gaza adalah keputusan yang tepat.

    “Saya merasa bahwa keputusan saya dalam kondisi ini, Israel tidak boleh menerima senjata yang akan digunakan di Jalur Gaza, telah terbukti lebih dari cukup sebagai keputusan yang tepat,” kata Merz.

    Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan Israel saat ini di Gaza “tidak dapat diterima.”

    “Apa yang dilakukan pemerintah Israel di sana dan apa yang dilakukan tentara Israel dalam melaksanakan keinginan pemerintah Israel tidak dapat diterima dan peristiwa kemarin mencoreng tindakan yang seharusnya dilakukan, dalam segala hal, merupakan tindakan yang dibenarkan terhadap Hamas,” kata Merz.

    Mediator Qatar: Israel harus respons usulan gencatan senjata

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator sedang menunggu respons Israel terhadap usulan gencatan senjata yang disetujui oleh kelompok Hamas.

    “Yang penting bukanlah tempatnya, tetapi agar kesepakatan tercapai sekarang. Sudah ada tawaran di atas meja, Israel harus merespons,” kata al-Ansari dalam konferensi pers.

    “Upaya menunda dengan memindahkan lokasi atau taktik lain sudah jelas bagi komunitas internasional dan saatnya Israel memberikan jawaban serius atas apa yang telah disetujui sebelumnya,” ujar al-Ansari.

    Usulan terbaru yang diajukan oleh mediator melibatkan gencatan senjata awal selama 60 hari dan pertukaran bertahap sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Saat mediator menunggu tanggapan Israel terhadap usulan baru pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah memberikan instruksi untuk negosiasi baru yang bertujuan “membebaskan semua sandera kami dan mengakhiri perang dengan syarat yang dapat diterima oleh Israel.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

    Lihat Video ‘PBB soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Harus Ada Keadilan’:

    (ita/ita)

  • AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    Jakarta

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor atas barang-barang dari India hingga mencapai 50% mulai berlaku. Hal ini memperparah ketegangan dua negara demokrasi terbesar di dunia tersebut, terlepas dari AS dan India juga memiliki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, India mendapat pemberlakuan tarif 25% dari Amerika Serikat untuk berbagai produknya. Namun, karena India membeli minyak dari Rusia, akhirnya Trump memutuskan untuk menambah tarif sebesar 25% atas India. Tarif ini berlaku mulai Rabu (27/08).

    Adapun komoditas yang akan terdampak dari tarif 50% ini adalah produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, perabotan, hingga bahan kimia. Ini merupakan tarif tertinggi yang diterapkan oleh AS, menyusul kebijakan yang sama atas Brasil dan Cina.

    Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa eksportir yang terdampak akan mendapatkan bantuan finansial, serta dorongan untuk memperluas pasarnya ke Cina, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

    Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP), barang India yang sudah dikirim sebelum tenggat waktu tengah malam (waktu setempat) akan diberi pengecualian selama tiga minggu (sejak Rabu, 27 Agustus) dan tetap dikenakan tarif lama hingga 17 September.

    Beberapa produk lainnya seperti baja, aluminium, kendaraan penumpang, tembaga, serta barang lain yang sudah terkena tarif terpisah melalui aturan keamanan nasional (Section 232) juga dikecualikan.

    Lima negosiasi gagal

    Hingga tenggat tengah malam (waktu setempat), pejabat Amerika Serikat tidak memberikan peluang India untuk menghindari tarif 50% tersebut.

    Langkah yang diambil AS ini menyusul lima putaran negosiasi yang gagal. Sebelumnya, pejabat India optimistis tarif AS dapat dibatasi maksimal 15%, sama seperti tarif untuk mitra dagang utama lain seperti Jepang,Korea Selatan, dan Uni Eropa.

    Kedua pihak saling menyalahkan kesalahan politik dan miskomunikasi atas gagalnya negosiasi. Data Biro Sensus AS mencatat nilai perdagangan barang dua arah pada 2024 mencapai 129 miliar dolar AS (sekitar Rp1.967 T), dengan defisit perdagangan AS sebesar 45,8 miliar dolar AS (setara Rp687 T).

    Kelompok eksportir memperkirakan kenaikan tarif bisa berdampak pada hampir 55% dari total ekspor barang India ke AS senilai 87 miliar dolar AS (sekitar Rp1.305 T). Sekaligus, memberi keuntungan bagi pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina.

    Jika berlangsung lama, tarif tinggi ini bisa merusak daya tarik India sebagai alternatif basis produksi global selain Cina, khususnya untuk ponsel pintar dan elektronik.

    Meski ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri India dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Selasa (26/08) bahwa pejabat senior kedua negara baru saja bertemu secara virtual dan menyatakan “keinginan untuk terus memperluas kedalaman dan keluasan hubungan bilateral.”

    Keduanya juga menegaskan kembali komitmen pada Quad, sebuah kemitraan yang menggabungkan AS, India, Australia, dan Jepang.

    Dampak nyata atas ekspor India

    Akibat tarif 50% tersebut, India kini dihadapkan pada hantaman serius terhadap perdagangan luar negerinya. Pemerintah India memperkirakan tarif ini akan mempengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (rp723 T). Pejabat India memperingatkan tarif baru bisa membuat pengiriman ke AS tidak lagi menguntungkan secara komersial, hingga berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sektor padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak.

    “Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” kata Ajay Srivastava, pendiri lembaga kajian Global Trade Research Initiative.

    Sejauh ini, sektor farmasi dan elektronik untuk sementara terbebas dari tambahan tarif. Hal tersebut tentunya memberi sedikit kelegaan karena India memiliki eksposur besar di bidang tersebut.

    Respons pelaku ekspor

    Puran Dawar, seorang eksportir sepatu kulit dari Kota Agra di bagian utara India, mengatakan bahwa industri ini akan mengalami pukulan berat dalam waktu dekat. Terkecuali, kata dia, permintaan domestik menguat dan pasar luar negeri lainnya membeli lebih banyak barang India.

    “Ini benar-benar mengejutkan,” kata Dawar, yang bisnisnya dengan AS telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Zara, merupakan salah satu klien tekstil Dawar.

    Dawar, yang juga menjabat sebagai ketua regional Dewan Ekspor Kulit (Council for Leather Exports), memperingatkan bahwa AS harus memahami bahwa tarif impor yang tinggi akan merugikan konsumennya sendiri.

    Kelompok yang mewakili eksportir memperingatkan bahwa tarif impor baru dapat merugikan usaha kecil dan menengah India yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Ini situasi yang rumit. Beberapa lini produk akan menjadi tidak layak secara tiba-tiba,” kata Ajay Sahai, Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India.

    Apa kata PM India?

    Tarif-tarif ini diberlakukan saat pemerintahan AS terus mendesak untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sektor pertanian dan susu India.

    India dan AS telah mengadakan lima putaran negosiasi untuk perjanjian perdagangan bilateral, tapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena New Delhi menolak membuka sektor-sektor tersebut untuk impor AS yang lebih murah. Alasannya, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengancam pekerjaan jutaan warga India yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk penghidupan mereka.

    Perdana Menteri Narendra Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan tersebut.

    “Bagi saya, kepentingan petani, usaha kecil, dan sektor susu adalah yang utama. Pemerintah saya akan memastikan mereka tidak terdampak,” kata PM India Narendra Modi dalam sebuah pidato di negara asalnya, Gujarat, pekan ini.

    Dia mengatakan dunia sedang menyaksikan “politik egoisme ekonomi.”

    Sebuah delegasi AS membatalkan rencana kunjungannya ke New Delhi pekan ini untuk putaran keenam pembicaraan perdagangan.

    Rencana reformasi lokal lawan tarif 50%

    Pemerintah India mulai menyiapkan langkah reformasi untuk meningkatkan konsumsi lokal dan melindungi perekonomian.

    India telah mengambil langkah untuk mengubah pajak barang dan jasa (PBB) atau pajak konsumsi demi menurunkan biaya asuransi, mobil, dan peralatan rumah tangga menjelang festival besar Hindu, Diwali, pada Oktober 2025 mendatang.

    Dewan pemerintah akan mengadakan pertemuan pada September 2025 untuk memutuskan pemotongan pajak.

    Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sedang membahas insentif keuangan yang mencakup suku bunga pinjaman bank yang menguntungkan bagi eksportir.

    Kementerian Perdagangan juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas ekspor ke wilayah lain, terutama Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) dapat menjadi lebih mendesak seiring upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Syarat Perusahaan Chip-Semikonduktor Tak Kena Tarif Trump 100%’:

    (ita/ita)

  • Danantara dan GEM teken perjanjian proyek nikel senilai Rp23 triliun

    Danantara dan GEM teken perjanjian proyek nikel senilai Rp23 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melalui entitas investasinya Danantara Investment Management (DIM), mengumumkan penandatanganan Pokok Perjanjian atau Head of Agreement (HoA) dengan GEM Limited, perusahaan global asal China di bidang metalurgi hijau dan solusi ekonomi sirkular.

    Perjanjian menetapkan kerangka kerja untuk potensi investasi bersama dalam fasilitas peleburan High-Pressure Acid Leach (HPAL) dengan rencana kapasitas 66.000 ton nikel dalam endapan hidroksida campuran per tahun, yang diperkirakan bernilai 1,42 miliar dolar AS atau setara Rp23,11 triliun (kurs: Rp16.277 per dolar AS).

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan kemitraan dengan GEM Limited merupakan tonggak penting dalam misi Danantara Indonesia untuk mengkatalisasi investasi strategis yang mempercepat transformasi sosial-ekonomi Indonesia.

    Dengan bekerja sama dengan pelopor global dalam metalurgi hijau, menurutnya, dapat memajukan agenda hilirisasi nasional sekaligus memastikan keberlanjutan dan inovasi tetap menjadi yang terdepan.

    “Integrasi penelitian dan pengembangan, energi hijau, serta daur ulang siklus tertutup mencerminkan jenis proyek berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan mitra investasi kami,” ujar Rosan.

    Proyek yang diproyeksikan bernilai sekitar Rp23,11 triliun ini, diharapkan melibatkan kolaborasi dengan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dengan potensi partisipasi dari mitra global lainnya.

    GEM Limited dikenal luas atas komitmennya yang kuat terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), perusahaan telah menginvestasikan 30 juta dolar AS untuk bersama mendirikan laboratorium penelitian metalurgi mutakhir bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), yang bertujuan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan.

    Dalam lima tahun ke depan, inisiatif di Indonesia Green Industrial Park (IGIP) bertujuan untuk menciptakan hingga 80.000 lapangan kerja baru, yang memberikan manfaat ekonomi yang luas.

    Berdiri pada 2001 di Shenzhen, China, GEM Limited merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen dan Bursa Efek Swiss, dengan lebih dari 11.000 karyawan di China, Afrika Selatan, Korea, serta Indonesia.

    GEM Limited merupakan pelopor global dalam pertambangan dan daur ulang perkotaan, yang memproses lebih dari 10 persen baterai EV dan limbah elektronik akhir masa pakai China setiap tahunnya, serta memulihkan lebih dari 20 mineral penting, termasuk kobalt, nikel, dan litium.

    Diakui oleh World Economic Forum (WEF) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kepemimpinannya dalam ekonomi sirkular, GEM Limited saat ini menjadi titik acuan global dalam industri metalurgi hijau, yang menggabungkan skala, inovasi, dan keberlanjutan.

    Di Indonesia, GEM telah melakukan investasi signifikan dalam material energi baru berbasis nikel, termasuk pendirian kawasan industri nikel berteknologi tinggi, laboratorium inovasi bersama dengan universitas-universitas di Indonesia, serta program beasiswa yang menghasilkan lulusan magister dan doktoral di bidang metalurgi.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas sebut Indonesia capai 61,4 persen indikator SDGs per 2024

    Bappenas sebut Indonesia capai 61,4 persen indikator SDGs per 2024

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan Indonesia memenuhi 61,4 persen indikator Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun lalu.

    SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global yang ditargetkan untuk dicapai pada 2030 mendatang dengan total 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator.

    “Hingga 2024, saat ini capaian indikator SDGs kita (Indonesia) sudah mencapai 61,4 persen,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2025-2030 di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk mewujudkan 2030 Agenda sekaligus Visi Indonesia Emas 2045.

    Ia menuturkan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengakselerasi pencapaian target SDGs melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    Kedua regulasi tersebut mengatur penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait penerapan SDGs.

    Pemerintah juga rutin melaporkan perkembangan pencapaian SDGs lewat Voluntary National Review (VNR) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta membentuk SDGs Center di 65 universitas untuk mendukung riset dan edukasi terkait isu tersebut.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jepang Terpanggang! Suhu Mendidih Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Jepang Terpanggang! Suhu Mendidih Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tokyo, ibu kota Jepang, menghadapi gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan suhu mencapai 35 derajat Celsius atau lebih selama 10 hari berturut-turut. Badan Meteorologi Jepang (JMA) pada Rabu (27/8/2027) menegaskan bahwa catatan ini merupakan yang pertama sejak pencatatan dimulai pada 1875.

    “Ini adalah pertama kalinya sejak survei dimulai pada 1875 terjadi rentetan panas seperti ini,” kata JMA kepada AFP, menyebut Rabu sebagai hari ke-10 berturut-turut dengan suhu ekstrem.

    Fenomena ini terjadi setelah Jepang mengalami Juni dan Juli terpanas sepanjang sejarah pencatatan sejak 1898, dan Agustus ini negara itu juga mencatat suhu tertinggi sepanjang masa, yakni 41,8°C di Kota Isesaki, Prefektur Gunma.

    Adapun gelombang panas membawa dampak serius terhadap kesehatan. Badan Manajemen Kebakaran dan Bencana Jepang melaporkan lebih dari 8.400 orang dirawat di rumah sakit akibat heatstroke pekan lalu, dan 12 orang dilaporkan meninggal dunia.

    Pejabat kesehatan mendesak masyarakat, terutama kelompok lanjut usia yang menjadi populasi terbesar kedua di dunia setelah Monako, agar berlindung di ruangan ber-AC selama musim panas untuk mencegah dehidrasi dan serangan panas.

    Para ahli menegaskan bahwa gelombang panas dan cuaca ekstrem ini merupakan bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Musim panas tahun lalu tercatat sebagai yang terpanas sepanjang sejarah bersama tahun 2023, disusul musim gugur terhangat sejak pencatatan 126 tahun lalu.

    Pemanasan global juga memengaruhi ikon alam Jepang. Pohon sakura yang terkenal kini mulai berbunga lebih awal atau bahkan tidak mekar sempurna karena musim gugur dan dingin yang terlalu hangat. Salju abadi di puncak Gunung Fuji pun semakin jarang terlihat; tahun lalu salju baru muncul pada awal November, padahal biasanya muncul di awal Oktober.

    Data NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) menunjukkan bahwa Asia termasuk wilayah dengan percepatan pemanasan tercepat sejak 1990, hanya sedikit di belakang Eropa.

    Pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan peringatan bahwa kenaikan suhu global membawa dampak semakin buruk terhadap kesehatan dan produktivitas pekerja. Dalam laporan bersama badan kesehatan dan iklim PBB disebutkan bahwa produktivitas pekerja menurun 2-3 persen untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat di atas 20°C.

    Risiko kesehatan yang ditimbulkan meliputi heatstroke, dehidrasi, gangguan fungsi ginjal, hingga masalah neurologis. Kelompok pekerja manual seperti petani, buruh konstruksi, dan nelayan termasuk yang paling rentan terhadap dampak kenaikan suhu ekstrem ini.

    Di sisi lain, sebagian wilayah Jepang justru dilanda hujan lebat yang juga mencetak rekor. NHK melaporkan bahwa sebuah kota di pulau utara Hokkaido, Toyotomi, diguyur curah hujan setara rata-rata satu bulan penuh dalam hanya 12 jam pada Selasa (26/8/2025).

    Di Prefektur Yamaguchi bagian barat, sekitar 400 rumah tangga di Kota Hagi diminta untuk segera mengungsi karena risiko tanah longsor yang meningkat akibat curah hujan ekstrem.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa

    Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo penuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta api di wilayah Kawah Tengah/Solo Balapan.

    Dari pantauan Bisnis, hanya ada beberapa personel kepolisian dan petugas keamanan KPK yang berjaga di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Selain itu, tidak tampak kendaraan taktis yang biasanya digunakan untuk melerai massa. Adapun penghalau massa hanya berupa kawat besi. Sehingga keamanan saat ini, pukul 10.33 WIB, belum begitu ketat.

    Sebagai informasi, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 WIB. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan masker berwarna biru.

    Sudewo yang sempat koar-koar dengan menantang warga Pati untuk mendemo dirinya, kini irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Ketika ditanya wartawan kapasitasnya diperiksa oleh KPK, dia hanya menjawab sebagai saksi.

    “Memenuhi panggilan, [sebagai] saksi,” jelasnya.

    Dia mengaku tidak membawa berkas terkait pemeriksaannya. Selain itu, dia berharap warga Pati yang berencana ingin datang ke KPK untuk mendemo dirinya diberikan keselamatan.

    “Semoga baik-baik saja,” ucapnya.

    Setelah memberikan jawaban tersebut, dia langsung masuk ke lobi KPK untuk proses registrasi. Lalu, dia langsung naik ke atas menuju ruang pemeriksaan.

    Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu.

    Terlepas dari itu, Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan karena dirinya menaikkan PBB daerah hingga 250 persen.

    Keputusan itu memantik warga Pati hingga terjadi demo besar-besaran. Sampai DPRD Pati menggelar rapat hak angket untuk pemakzulan Sudewo.

  • Bunuh 5 Jurnalis di Gaza, Israel Berdalih Targetkan Kamera Hamas

    Bunuh 5 Jurnalis di Gaza, Israel Berdalih Targetkan Kamera Hamas

    Tel Aviv

    Militer Israel berdalih pasukannya menargetkan kamera yang dioperasikan oleh kelompok Hamas, setelah dua serangannya ke Rumah Sakit (RS) Al-Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk lima jurnalis.

    Serangan mematikan Israel pada Senin (25/8) itu memicu gelombang kecaman internasional.

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan bahwa serangan mematikan Israel itu diawali dengan drone bermuatan peledak yang menghantam salah satu gedung di kompleks RS Al-Nasser, yang diikuti dengan serangan udara saat para korban luka sedang dievakuasi oleh petugas penyelamat.

    Lima jurnalis di antara 20 korban tewas dalam serangan itu dilaporkan bekerja untuk media-media terkemuka seperti Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera.

    Militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (27/8/2025), mengatakan bahwa serangan terhadap pusat medis itu terjadi setelah tentara-tentaranya “mengidentifikasi sebuah kamera yang ditempatkan oleh Hamas di area Rumah Sakit Al-Nasser”.

    Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya “beroperasi untuk menghilangkan ancaman dengan menyerang dan membongkar kamera tersebut”.

    “Enam orang yang tewas adalah teroris,” sebut militer Israel dalam pernyataan mereka.

    Militer Israel menambahkan bahwa Kepala Staf Militer telah menginstruksikan “untuk memeriksa lebih lanjut beberapa celah”, termasuk “proses otorisasi sebelum serangan”.

    Hamas memberikan respons keras dengan menuduh militer Israel “berupaya membenarkan kejahatan ini dengan mengarang klaim palsu bahwa mereka telah menargetkan ‘kamera’ milik elemen perlawanan — sebuah tuduhan yang tidak berdasar, tidak memiliki bukti, dan hanya bertujuan untuk menghindari tanggung jawab hukum dan moral atas pembantaian massal”.

    Beberapa jam setelah serangan mematikan itu terjadi, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penyesalannya atas apa yang disebutnya sebagai “kecelakaan tragis”.

    Serangan Israel itu dikecam oleh banyak pihak, termasuk sekutu-sekutu Israel juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), media, kelompok hak asasi manusia (HAM), dan Asosiasi Pers Asing yang berbasis di Israel.

    Menurut pemantau pers, perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza telah menjadi salah satu yang paling mematikan bagi wartawan, dengan sekitar 200 pekerja media tewas selama hampir dua tahun Israel terus menggempur wilayah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Panas! Serangan Drone Israel Tewaskan 3 Tentara Suriah

    Panas! Serangan Drone Israel Tewaskan 3 Tentara Suriah

    Jakarta

    Israel kembali melancarkan serangan ke Suriah. Seorang pejabat Suriah mengatakan bahwa serangan tersebut menewaskan tiga tentara di dekat ibu kota Damaskus. Namun, menurut kelompok pemantau perang Suriah, jumlah korban lebih tinggi.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (27/8/2025), Israel telah melancarkan ratusan serangan di Suriah sejak aliansi yang dipimpin kelompok Islamis menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad pada bulan Desember lalu.

    Israel juga telah membuka perundingan dengan otoritas sementara di Damaskus.

    “Sebuah drone Israel menargetkan salah satu gedung militer divisi ke-44 tentara Suriah di Kiswah, sebelah barat Damaskus, menewaskan tiga anggota divisi tersebut,” kata seorang pejabat di Kementerian Pertahanan Suriah kepada AFP, yang berbicara dengan syarat anonim.

    Kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, kemudian mengatakan jumlah korban telah meningkat menjadi enam orang, semuanya anggota divisi ke-44.

    Sebelumnya pada hari Selasa, kantor berita resmi Suriah, SANA melaporkan bahwa “seorang pemuda tewas dalam serangan Israel di sebuah rumah di desa Taranja”, di sisi garis gencatan senjata di Dataran Tinggi Golan yang sebelumnya dikuasai Suriah.

    “Suriah mengutuk serangan Israel baru-baru ini di wilayahnya, yang mengakibatkan gugurnya seorang pemuda”, kata Kementerian Luar Negeri Suriah.

    “Suriah juga mengutuk serangan pasukan Israel ke sebuah kota di pedesaan Quneitra, kampanye penangkapan mereka terhadap warga sipil, dan pengumuman mereka tentang kelanjutan kehadiran ilegal mereka di puncak Gunung Hermon dan zona penyangga,” imbuh Kementerian.

    “Praktik-praktik agresif ini merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Dewan Keamanan yang terkait, serta merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan,” ujar Kementerian.

    Sejak penggulingan Assad, Israel telah menduduki sebagian besar zona demiliterisasi yang dijaga PBB di sisi garis gencatan senjata yang sebelumnya dikuasai Suriah, termasuk puncak Gunung Hermon, puncak tertinggi di wilayah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 7
                    
                        Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini
                        Nasional

    7 Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini Nasional

    Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Elemen buruh disebut bakal mengikuti demo di depan gedung DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025). 
    Para buruh ini berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Ada lima isu yang dibawa di dalam aksi demo besok, apa saja:
    Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
    Menurut Said, inflasi diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen dalam kurun Oktober 2024 hingga September 2025.
    “Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” kata dia.
    Said juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah semestinya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Menurut Said, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.
    Menurut Said, masyarakat di sejumlah daerah menjerit karena beban pajak meningkat. Di Pati, Jawa Tengah, misalnya, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah memicu perlawanan warga.
    “Di tengah kondisi daya beli yang terus melemah, kebijakan menaikkan pajak justru melukai masyarakat. Konsumsi rumah tangga menurun, ekonomi melambat, sementara rakyat dipaksa menanggung beban tambahan. Ironisnya, orang kaya justru diampuni lewat tax amnesty,” ujar Said Iqbal.
    “Di sinilah Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk KSPI, menyerukan perlunya reformasi pajak perburuhan,” tegasnya.
    Buruh, kata dia, menuntut menaikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
    Menurutnya, dengan selisih itu, masyarakat bisa memakainya untuk hal-hal konsumtif yang bisa mendorong perputaran uang dan daya beli di masyarakat.
    Selain itu, Said Iqbal juga meminta hapus pajak atas THR dan pesangon. Selama ini, THR yang diterima buruh sebagian besar habis untuk ongkos mudik, biaya sekolah anak, atau kebutuhan pokok lainnya.
    “Jika pajak THR dan pesangon dihapus, uang itu tidak hilang dari perputaran ekonomi. Justru akan kembali ke pasar dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya menghasilkan PPN untuk negara. Artinya, negara tidak benar-benar kehilangan penerimaan, hanya cara pungutnya yang lebih adil,” ujarnya.
    Ia menegaskan, reformasi pajak bukan hanya sekadar menjadi kepentingan buruh pabrik atau karyawan kantor, tapi juga pekerja di sektor informal lain yang selama ini kerap terbebani.
    Menurut Said Iqbal, dengan reformasi pajak perburuhan, keadilan fiskal bisa lebih terasa. Sehingga, pajak tidak lagi menjadi alat negara untuk menarik uang dari masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan menggerakkan roda ekonomi. 
    “Ketika daya beli rakyat terjaga, produksi meningkat, PHK bisa ditekan, bahkan ada peluang penyerapan tenaga kerja baru.
    Said mengatakan, panitia kerja di DPR tak kunjung membahas secara serius, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI.
    Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.
    “Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.
    Ada tujuh isu yang menjadi dasar gugatan para buruh ke MK, yaitu upah layak yang melindungi pekerja, penghapusan outsourcing, pembatasan karyawan kontrak, prosedur PHK yang adil, pesangon yang layak, pembatasan tenaga kerja asing terutama unskilled workers, hingga hak cuti melahirkan, cuti hamil dan cuti panjang.
    Selain tujuh poin di atas, ada beberapa isu baru yang semakin penting. Misalnya, perlindungan pekerja digital platform seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia.
    Selama ini mereka disebut “mitra”, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja. Konferensi ILO pada Juni 2025 bahkan sudah menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja platform.
    “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal peduli pada orang kecil—petani, buruh, nelayan, dan guru—dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Undang-undang ini bukan sekadar payung hukum, tetapi benteng perlindungan bagi pekerja di seluruh sektor,” pungkasnya.
    Said menilai, para perawat, bidan, dan dokter di banyak rumah sakit besar menerima upah minim dengan jam kerja tinggi. Sementara, beban kerja mereka sangat vital bagi keselamatan orang lain.
    Begitu juga pekerja transportasi yang dipaksa mengejar target dengan sistem ritase, hingga mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan.
    Buruh juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil.
    Semua ini menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan baru harus hadir untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia tanpa terkecuali.
    “Kami meyakini, dua tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan undang-undang baru. Kini tinggal satu tahun tersisa sebelum tenggat MK berakhir. Jika tidak, maka pemerintah dan DPR akan mencederai keadilan hukum sekaligus mengkhianati jutaan buruh,” ujar Said Iqbal.
    Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar di Indonesia.
    Wilayah itu meliputi Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatera Utara; Banda Aceh, Aceh; Batam, Kepulauan Riau; Bandar Lampung, Lampung; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; Samarinda, Kalimantan Timur; Makassar, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.