Xcloud.id

partai: PBB

  • Pilu Anak-anak Gaza Kelaparan hingga Menangis Pun Tak Bisa

    Pilu Anak-anak Gaza Kelaparan hingga Menangis Pun Tak Bisa

    Jakarta –

    Kondisi anak-anak di Gaza, Palestina, yang kelaparan sungguh memilukan. Untuk menangis pun anak-anak di Gaza bahkan tidak bisa.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/8/2025) hal tersebut diungkapkan kepala badan amal internasional, Save the Children yang berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang konflik Israel-Palestina. Menurut Inger Ashing, kepala NGO tersebut, kelaparan — yang dinyatakan oleh PBB pekan lalu terjadi di Gaza — bukan sekadar istilah teknis semata.

    “Ketika tidak ada cukup makanan, anak-anak menjadi sangat kekurangan gizi, dan kemudian mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Secara sederhana, inilah yang dimaksud dengan kelaparan,” kata Ashing.

    Ia kemudian menjelaskan apa yang terjadi ketika anak-anak meninggal karena kelaparan selama beberapa minggu, karena tubuh pertama-tama mengonsumsi lemaknya sendiri untuk bertahan hidup dan ketika lemak itu habis, tubuh benar-benar mengonsumsi dirinya sendiri dengan memakan otot dan organ vital.

    “Namun, klinik kami hampir senyap. Sekarang, anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk berbicara atau bahkan menangis kesakitan. Mereka terbaring di sana, kurus kering, benar-benar merana,” kata Ashing.

    Ia mengatakan kelompok-kelompok bantuan sebelumnya telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang, karena Israel mencegah makanan dan kebutuhan pokok lainnya memasuki Gaza.

    “Setiap orang di ruangan ini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk bertindak menghentikan kekejaman ini,” kata Ashing.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mendeklarasikan bencana kelaparan di Gaza pada hari Jumat lalu, menyalahkan apa yang disebutnya sebagai penghalangan sistematis bantuan oleh Israel selama lebih dari 22 bulan perang.

    Sebuah lembaga pemantau kelaparan yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC), mengatakan kelaparan telah berdampak pada 500.000 orang di wilayah Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza.

    IPC memproyeksikan bahwa kelaparan akan meluas hingga mencakup sekitar dua pertiga wilayah Gaza pada akhir September mendatang. Israel kemudian mendesak IPC untuk mencabut laporan itu, menyebutnya “direkayasa.”

    Setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu lalu, 14 anggota — semuanya kecuali Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel –mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan “kekhawatiran dan kesedihan mendalam” atas deklarasi kelaparan tersebut, dan menyatakan bahwa mereka mempercayai pekerjaan dan metodologi IPC.

    “Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang jelas dilarang berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Kelaparan di Gaza harus segera dihentikan,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Lihat juga Video ‘Raut Bahagia Pemuda Gaza Saat Unboxing Paket Bantuan dari RI’:

    Halaman 2 dari 3

    (whn/ygs)

  • Mendagri Cerita Efisiensi Pemda di Depan Prabowo, Ada yang Ketahuan Mark-up Anggaran

    Mendagri Cerita Efisiensi Pemda di Depan Prabowo, Ada yang Ketahuan Mark-up Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak daerah yang menjalankan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Namun, dia mengakui bahwa sebelumnya banyak terjadi inefisiensi hingga penggelembungan anggaran (mark-up) yang terjadi di level pemerintahan daerah (pemda). 

    Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah.

    Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah.

    “Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut.

    Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan (mark-up) anggaran.

    “Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya.

    Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi.

    Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare.

    Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

    Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah. 

    Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menyebut banyak daerah yang sukses menyelenggarakan efisiensi belanja sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. 

    Sebagaimana diketahui, instruksi yang diterbitkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan ke kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda). Bagi pemda, Tito telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah inefisiensi anggaran. 

    Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah. 

    “Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut. 

    Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan anggaran (mark-up). 

    “Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya. 

    Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi. 

    Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare. 

    Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

    Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabupaten dan kota yang bergantung dari transfer daerah dari APBN dalam penyelenggaraan wilayahnya diminta untuk mencari sumber pemasukan untuk menopang pemerintahan tanpa memberatkan masyarakat. 

    Seperti diketahui, dalam rencana anggaran 2026 pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah (TKD) menjadi Rp650 triliun. Nominal itu turun 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. 

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten masih bergantung kepada dana transfer ke daerah (TKD). Hal itu karena pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, terutama kabupaten pemekaran. 

    “Dari 416 kabupaten mungkin 350 itu sangat tergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya saat menghadiri acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis (28/8/2025).  

    Saat tingkat kabupaten masih dalam kesulitan membiayai pemerintahan, Tito menjelaskan provinsi relatif lebih stabil. Pasalnya hampir dua per tiga dari pemerintah provinsi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik karena PAD yang cukup tinggi. Dia mencontohkan Banten memiliki PAD hingga 70% dari APBD, dan bahkan Maluku Utara mencapai 90% dari APBD berasal dari pemasukan asli. 

    “Jadi ada apa-apa goncangan fiskal di pusat, enggak banyak berpengaruh,” kata mantan Kapolri itu. 

    Untuk itu, Tito menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk mencari sumber PAD lain namun yang tidak memberatkan masyarakat, khususnya untuk yang berpenghasilan rendah. 

    Dia juga berpesan agar kepala daerah menangkap peluang dari program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat serta berbagai program pangan. 

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum Apkasi Bursah Zanubi sempat bercerita terkait dengan sulitnya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah, karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. 

    Bursah, yang merupakan Bupati Lahat, memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan. 

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zanubi menyampaikan di depan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan dampak positif dari otonomi daerah, kendati juga adanya tantangan fiskal.

    Pada acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Bursah yang juga Bupati Lahat menyampaikan apresiasinya kepada Prabowo yang telah mendorong pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga menyebut otonomi daerah yang sudah berjalan dua dekade lebih ini membawa banyak dampak positif di level provinsi hingga kabupaten/kota. 

    “Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade ini sesungguhnya telah melahirkan banyak inovasi dan praktik baik dari kabupaten-kabupaten, dari pelayanan publik yang lebih cepat, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal hingga program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari YouTube Apkasi Official. 

    Pengalaman otonomi daerah selama dua dekade lebih itu, kata Bursah, memberikan keyakinan bahwa semakin luas ruang kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah, maka semakin besar pula ruang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

    Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi rakyat hingga di level kabupaten.

    “Karena pada hakikatnya daerah adalah pihak yang paling dekat dalam memahami denyut nadi dan jantung masyarakat,” ujarnya. 

    Kendati demikian, dia memahami bahwa otonomi daerah selama ini juga sejalan dengan tantangan fiskal. Bursah mengakui bahwa sebagian besar kabupaten masih bergantung kepada transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

    Sementara itu, pemerintah daerah masih menemukan tantangan berupa penolakan publik saat ingin menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini berkaca juga dari demo masyarakat Pati, Jawa Tengah, yang menolak kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% oleh Bupati Sudewo. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” ungkapnya. 

    Oleh sebab itu, Bupati Lahat 2025-2030 itu menyebut para kepala daerah percaya kebijakan fiskal yang semakin berkeadilan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Serta peluang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri maka tujuan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin nyata,” tuturnya. 

    Adapun acara itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara lain seperti di antaranya beberapa menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

  • Memilukan! Anak-anak Gaza yang Kelaparan Terlalu Lemah untuk Menangis

    Memilukan! Anak-anak Gaza yang Kelaparan Terlalu Lemah untuk Menangis

    Jakarta –

    Penderitaan anak-anak Gaza yang kelaparan, sungguh memilukan. Mereka bahkan terlalu lemah untuk bisa menangis.

    Hal ini diungkapkan kepala badan amal internasional, Save the Children yang berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang konflik Israel-Palestina. Menurut Inger Ashing, kepala NGO tersebut, kelaparan — yang pekan lalu dinyatakan oleh PBB terjadi di Gaza — bukan sekadar istilah teknis semata.

    “Ketika tidak ada cukup makanan, anak-anak menjadi sangat kekurangan gizi, dan kemudian mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Secara sederhana, inilah yang dimaksud dengan kelaparan,” kata Ashing, dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/8/2025).

    Ia kemudian menjelaskan apa yang terjadi ketika anak-anak meninggal karena kelaparan selama beberapa minggu, karena tubuh pertama-tama mengonsumsi lemaknya sendiri untuk bertahan hidup dan ketika lemak itu habis, tubuh benar-benar mengonsumsi dirinya sendiri dengan memakan otot dan organ vital.

    “Namun, klinik kami hampir senyap. Sekarang, anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk berbicara atau bahkan menangis kesakitan. Mereka terbaring di sana, kurus kering, benar-benar merana,” tutur Ashing.

    Ia mengatakan kelompok-kelompok bantuan sebelumnya telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang, seiring Israel mencegah masuknya makanan dan kebutuhan pokok lainnya ke Gaza.

    “Setiap orang di ruangan ini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk bertindak menghentikan kekejaman ini,” tegas Ashing.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mendeklarasikan bencana kelaparan di Gaza pada hari Jumat lalu, menyalahkan apa yang disebutnya sebagai penghalangan sistematis bantuan oleh Israel selama lebih dari 22 bulan perang.

    Sebuah lembaga pemantau kelaparan yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC), mengatakan kelaparan telah berdampak pada 500.000 orang di wilayah Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza.

    IPC memproyeksikan bahwa kelaparan akan meluas hingga mencakup sekitar dua pertiga wilayah Gaza pada akhir September mendatang. Israel kemudian mendesak IPC untuk mencabut laporan itu, menyebutnya “direkayasa.”

    Setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu lalu, 14 anggota — semuanya kecuali Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel –mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan “kekhawatiran dan kesedihan mendalam” atas deklarasi kelaparan tersebut, dan menyatakan bahwa mereka mempercayai pekerjaan dan metodologi IPC.

    “Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang jelas dilarang berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Kelaparan di Gaza harus segera dihentikan,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kenapa Konflik Israel dan Houthi Kembali Memanas?

    Kenapa Konflik Israel dan Houthi Kembali Memanas?

    Jakarta –

    Pada hari Minggu (24/8), jet tempur Israel melancarkan serangan udara berskala besar ke ibu kota Yaman, Sana’a. Menurut militer Israel (IDF), sejumlah target militer berhasil dihantam: sebuah kompleks yang juga mencakup istana kepresidenan, dua pembangkit listrik, serta sebuah depot bahan bakar. Israel menegaskan, fasilitas-fasilitas itu digunakan oleh kelompok Houthi untuk kepentingan militer — baik untuk memasok listrik ke pusat komando maupun menyediakan bahan bakar bagi operasi drone.

    Otoritas Houthi melaporkan sedikitnya enam orang tewas dan hampir 90 orang terluka, termasuk banyak warga sipil. Gambar dan video dari Sana’a memperlihatkan tangki bahan bakar yang dilahap api, serta rumah-rumah penduduk yang rusak. Serangan ini bukan yang pertama dilakukan Israel terhadap Houthi, tetapi termasuk yang paling berat sejak front baru ini dibuka.

    Mengapa Israel bereaksi sekarang?

    Pemicu serangan itu terjadi dua hari sebelumnya. Pada 22 Agustus, Houthi menembakkan sebuah rudal ke arah Israel yang, menurut IDF, untuk pertama kalinya dilengkapi dengan submunisi — kepala peledak berisi bom-bom kecil. Senjata semacam ini dilarang secara internasional karena kerap menimbulkan korban sipil.

    Bagi Israel, penggunaan bom curah dipandang sebagai eskalasi kualitatif. Dengan serangan balik ini, pemerintah Israel diyakini ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya akan bertahan secara defensif, tetapi juga lebih agresif menyerang sumber ancaman di Yaman.

    Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas serangan rudal dan drone dari Yaman memang meningkat. Menurut analis independen asal Yaman, Hannah Porter, ini menandai fase baru.

    “Yang baru adalah Houthi tampaknya mulai memasang submunisi dalam rudal mereka. Bahkan jika rudal berhasil ditembak jatuh, pecahan atau bagian berisi bom kecil tetap bisa jatuh di Israel dan meledak saat menghantam tanah,” kata Porter dalam wawancara dengan DW. “Tujuannya jelas: menimbulkan dampak lebih besar, bahkan di sekitar Bandara Ben Gurion di Tel Aviv.”

    Sejak kapan Houthi menyerang Israel?

    Konfrontasi ini berawal pada musim gugur 2023. Saat itu, tak lama setelah serangan teror Hamas pada 7 Oktober, Houthi menyatakan melakukan “serangan solidaritas” terhadap Israel. Pada 19 Oktober, Angkatan Laut AS untuk pertama kalinya menembak jatuh rudal Houthi di atas Laut Merah yang diduga mengarah ke Israel. Pada 31 Oktober, Houthi secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal ke arah Eilat.

    Israel membalas dengan serangan udara ke target-target Houthi di Hodeida, kota pelabuhan di Laut Merah bagian barat Yaman yang sebelumnya juga kerap diserang oleh Saudi.

    Menurut Porter, serangan Houthi memiliki logika strategis. “Sejak 7 Oktober 2023, Houthi menyerang Israel secara konsisten. Ada jeda dan fluktuasi frekuensi, tapi mereka berulang kali menegaskan: tidak peduli berapa banyak serangan udara yang mereka terima, baik dari Israel maupun AS, mereka akan melanjutkan kampanye ini.”

    Apa kepentingan Houthi?

    Houthi, yang menyebut diri sebagai Ansar Allah, sejak 2014 menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman. Mereka berperang melawan pemerintah yang didukung Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Karena terisolasi secara internasional, Houthi sangat bergantung pada aliansi dengan Iran.

    Menurut temuan PBB, Teheran selama bertahun-tahun memasok senjata, teknologi rudal dan drone, serta dukungan pelatihan militer. Bagi Iran, Houthi adalah alat penting untuk menekan Arab Saudi, AS, maupun Israel.

    Sementara bagi Houthi, perang di Gaza menjadi panggung untuk menampilkan diri sebagai bagian dari “poros perlawanan”. Mereka mengemas serangan terhadap Israel sebagai bentuk solidaritas muslim dengan Palestina, yang sekaligus memperkuat dukungan internal di Yaman. Selain itu, mereka berharap aksi ini memberi sorotan internasional yang bisa menguntungkan posisi mereka dalam perundingan damai perang saudara di Yaman.

    Namun kondisi kemanusiaan di Yaman sangat mengkhawatirkan. Kelaparan, kekurangan gizi, dan malnutrisi mencapai rekor tertinggi. Lebih dari separuh penduduk, menurut PBB, bergantung pada bantuan kemanusiaan. Infrastruktur dan sistem kesehatan nyaris kolaps akibat perang berkepanjangan.

    Dampak bagi Timur Tengah

    Eskalasi ini tidak hanya menyangkut Israel dan Yaman, tetapi juga mengganggu perdagangan global. Sejak akhir 2023, Houthi secara rutin mengancam kapal dagang di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia. Banyak perusahaan pelayaran terpaksa memutar rute lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang membuat biaya melonjak drastis.

    Untuk melindungi jalur laut, AS dan Inggris meluncurkan operasi maritim Prosperity Guardian pada Desember 2023. Sejak itu, pasukan Barat beberapa kali melancarkan serangan udara terhadap posisi Houthi. Serangan terbaru Israel kini menjadi bagian dari pola aksi militer internasional yang bertujuan membatasi agresi Houthi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Simak juga Video: Netanyahu Klaim Rudal Israel Hantam Istana Presiden Yaman

    (ita/ita)

  • AS Bela Israel di PBB, Sebut Kelaparan di Gaza Bukan Buatan

    AS Bela Israel di PBB, Sebut Kelaparan di Gaza Bukan Buatan

    Anggota Dewan Keamanan PBB kecuali Amerika Serikat (AS) sepakat mengatakan bahwa bencana kelaparan di Gaza adalah buatan manusia. Mereka juga mengingatkan bahwa penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional.

    Amerika Serikat lalu membela Israel dan mengatakan hal tersebut sebagai narasi palsu. Dubes AS untuk PBB, Dorothy Shea, mengatakan Israel tidak membuat kebijakan untuk membuat warga Gaza kelaparan.

  • Polemik kenaikan PBB-P2, DPR minta kepala daerah tidak tekan rakyat

    Polemik kenaikan PBB-P2, DPR minta kepala daerah tidak tekan rakyat

    ANTARA – Protes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  semakin meluas dan terjadi di banyak daerah.  Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, di Kota Makassar, Rabu (27/8) meminta kepala daerah untuk tidak menekan rakyat dengan menaikkan PBB-P2. Aria mengatakan pemda harus kreatif mencari ruang dan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKPI nilai insentif fiskal usaha hotel di DKI bisa cegah PHK karyawan

    IKPI nilai insentif fiskal usaha hotel di DKI bisa cegah PHK karyawan

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai pemberian diskon pajak atau insentif fiskal bagi industri perhotelan dan restoran di Jakarta bisa mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld terkait maraknya PHK karyawan di Indonesia, termasuk di Jakarta akhir-akhir ini.

    “Tentunya insentif fiskal itu memberikan angin segar bagi para pengusaha,” kata Vaudy di sela-sela puncak perayaan HUT ke-60 IKPI di salah satu hotel di Jakarta Barat, Rabu.

    Kebijakan tersebut tentunya berdampak bagi kestabilan usaha yang diberikan insentif dan akhirnya pengusaha terkait bisa menjaga agar jangan sampai terjadi PHK. “Itu yang kita apresiasi,” katanya.

    Menurut dia, pemberian diskon pajak itu juga memberi angin segar bagi masyarakat yang gelisah akibat naiknya Pajak Bumi Bangunan (PBB) di beberapa daerah di Indonesia.

    “Kita melihat kasus PBB di Pati, menjadi kegelisahan juga di beberapa daerah. Tentunya Gubernur DKI memberikan insentif itu memberikan angin segar bagi para pengusaha di daerahnya,” kata Vaudy.

    Vaudy menyebutkan, pemberian insentif itu juga efektif untuk mendorong kepatuhan pajak pengusaha dan transparansi data.

    Hal itu diprediksi dari persyaratan penerimaan insentif fiskal yang mewajibkan pelaku usaha melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui sistem e-TRAP yang sudah digunakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Ya, betul (mendorong transparansi). Jadi sebenarnya ini terkait dengan digitalisasi. Bahwa semua saat ini adalah waktunya bagi semua pengusaha untuk sadar atau artinya pengusaha itu mau melakukan kepatuhan suka rela,” kata dia.

    Menurut dia, wajar jika pengusaha yang patuh pajak diberi insentif fiskal.

    “Tapi kalau wajib pajaknya tidak patuh, dengan tidak mau melaporkan apa adanya, tentu hal yang menjadi tidak adil juga diberikan insentif, padahal pengusaha tersebut tidak patuh. Artinya untuk meningkatkan kepatuhan juga,” katanya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 722 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa keringanan pajak bagi sektor perhotelan, restoran serta usaha makanan dan minuman.

    “Pada hari ini saya menandatangani keputusan Gubernur Nomor 722 tentang menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan, restoran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (25/8).

    Dalam pergub itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberikan potongan pajak untuk jasa perhotelan sebesar 50 persen hingga September 2025. Setelah itu, potongan akan berkurang menjadi 20 persen hingga Desember 2025.

    Sementara untuk sektor makanan, minuman dan restoran, diberikan keringanan 20 persen hingga akhir 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.