Xcloud.id

partai: PBB

  • Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, bulan depan, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8/2025), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS. Tahun ini, Sidang Umum PBB akan digelar pada September mendatang.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS “sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Gelar Aksi Nasional, Aliansi ‘Jogja Memanggil’ Suarakan 8 Tuntutan

    Gelar Aksi Nasional, Aliansi ‘Jogja Memanggil’ Suarakan 8 Tuntutan

    Liputan6.com, Jakarta Massa mahasiswa yang tergabung dalam ‘Jogja Memanggil’ menyatakan delapan tuntutan, dalam aksi nasional yang akan digelar di kawasan Malioboro, Senin (1/9/2025) pekan depan.

    “Hari rapat konsolidasi aksi Jogja Memanggil menyepakati beberapa tuntutan yang akan kita surakan bersama,” kata juru bicara Jogja Memanggil Bungkus usai berkonsolidasi di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Cik di Tiro, Jumat (29/8/2025).

    Pertama, usut tuntas representasi polisi dan hukum mati penabrak yang menewaskan Affan Kurniawan, Gama (Semarang) dan peristiwa Kajuruhan, Malang.

    Dua, tuntut reformasi total kepolisian dan mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang membiarkan imunitas polisi selama ini.

    “Berikutnya, kami menuntut penerapan pajak progresif atau pajaki orang-orang kaya. Kami menyerukan batalkan kenaikan PBB yang hari membuat banyak rakyat tercekik,” tegas Bungkus.

    Keempat, Bungkus menyatakan pemerintah batalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan potong anggaran untuk program ketahanan serta keamanan (Hankam).

    Lima, hentikan dan batalkan semua kebijakan yang mengarah ke absuluditas pada struktur pemerintahan dan militerisasi ruang publik.

    Enam, seret dan turunkan Prabowo-Gibran serta bubarkan seluruh kabinet Merah Putih.

    Ketujuh, sahkan RUU perampasan aset dan miskinkan seluruh koruptor berserta selurub keluarganya.

    “Terakhir bebaskan seluruh kawan yang di tangkap saat aksi massa di berbagai kota. Mereka tidak bersalah, mereka pejuang demokrasi dan HAM,” lanjut Bungkus.

    Dia juga menyerukan untuk massa aksi di seluruh daerah bersama-sama melakukan aksi serentak nasional bersama dengan Jogja Memanggil, Senin depan.

    “Hari ini kami melakukan aksi di Mapolda DIY karena pembunuh salah satu kawan ojol kami merupakan polisi. Kami menuntut agar pembunuhan tersebut diusut tuntas,” pungkasnya.

  • 10 Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup Yogyakarta

    10 Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup Yogyakarta

    Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Demo Jogja Gejayan di Polda DIY ricuh, Jumat (29/8/2025) petang.
    Pantauan Kompas.com, lalu lintas di simpang empat Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengarah ke Polda DIY (ring road utara) tidak ditutup.
    Praktis ini mendapatkan perhatian dari pengguna jalan. Para pengguna jalan yang lewat dengan kecepatan rendah dan berupaya mengambil video sontak dicegah oleh para massa aksi.
    “Jangan ngerekam, jangan ngerekam,” ujar massa aksi, Jumat (29/8/2025).
    Sebelumnya Aliansi Jogja Memanggil yang berisi elemen masyarakat Yogyakarta sore ini melakukan aksi demonstrasi di Polda DIY.
    Humas Aliansi Jogja Memanggil Bung Koes mengatakan, pada sore hingga menjelang petang ini pihaknya telah melakukan konsolidasi bersama di Yogyakarta.
    Hasil dari konsolidasi tersebut Jogja Memanggil merumuskan 6 tuntutan yang akan disuarakan di Polda DIY.
    Pertama adalah menuntut usut tuntas represifitas yang dilakukan oleh Polisi seperti kasus meninggalnya Ojol di Jakarta, lalu usut tuntas kasus Kanjuruhan Malang, hingga mengusut tuntas kasus Gamma.
    “Kedua Reformasi total kepolisian RI copot Kapolri Listyo Sigit,” kata Koes, Jumat (29/8/2025).
    Ketiga lanjut Koes, pemerintah dituntut untuk menerapkan pajak progresif kepada orang kaya,serta batalkan kenaikan PBB.
    “Kita tahu bahwa kenaikan PBB hari ini menyekik seperti di Pati banyak rakyat resah akan kenaikan PBB,” kata dia.
    Tuntutan selanjutnya adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta potong anggaran Hankam, kembalikan alokasi dana pendidikan.
    “Lima hentikan dan batalkan kebijakan absolutitas struktur pemerintahan dan militerisasi ruang sipil. Keenam Selanjutnya turunkan Prabowo Gibran, beserta kabinet merah putih dan DPR. Sahkan RUU perampasan aset dan miskinkan koruptor dan keluarga,” kata dia.
    Selain itu pihaknya juga menuntut kepada Polisi untuk membebaskan para demonstran yang diamankan.
    “Kami menyerukan dari Jogja memanggil Senin, seluruh daerah di Indonesia untuk aksi serentak nasional. Kami akan melakukan aksi jogja memanggil pada hari senin di seputar Malioboro,” ujar dia.
    “Hari ini kenapa penting ke Polda karena kita tahu pembunuh satu ojol kawan kita adalah polisi. Kami menuntut agar pembunuhan tersebut diusut tuntas,” pungkas Bung Koes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kiamat Bumi 7 Tahun Lagi, China Sudah Mulai Siap-siap

    Kiamat Bumi 7 Tahun Lagi, China Sudah Mulai Siap-siap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ilmuwan memperingatkan bahwa asteroid raksasa berukuran sebanding dengan Menara Pisa di Italia berpotensi menghantam Bumi pada Desember 2032. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah China mulai menyiapkan pasukan khusus pertahanan planet.

    Langkah ini terungkap melalui pengumuman rekrutmen yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Nasional (SASTIND).

    SASTIND mencari lulusan muda yang loyal dan fokus pada teknik kedirgantaraan, kerja sama internasional, dan pendeteksian asteroid.

    Rekrutmen ini dilakukan di tengah meningkatnya fokus pada asteroid yang kemungkinan menabrak bumi dalam 7 tahun mendatang.

    Asteroid 2024 YR4 berada di urutan teratas dalam daftar risiko badan antariksa Eropa dan Amerika Serikat. Pekan lalu, para analis meningkatkan penilaian probabilitas asteroid tersebut untuk menabrak Bumi dari 1,3% menjadi 2,2%. Kemudian naik lagi menjadi 2,6% dan terakhir 3,1%.

    Kelompok Penasihat Perencanaan Misi Antariksa PBB, yang terdiri dari negara-negara yang memiliki program antariksa termasuk Cina, telah rutin bertemu untuk membahas masalah ini.

    Iklan yang diunggah di WeChat mencantumkan 16 lowongan pekerjaan di SASTIND, termasuk tiga lowongan untuk pasukan pertahanan planet yang baru.

    Lowongan kerja tersebut mencari orang lulusan baru berusia di bawah 35 tahun dengan kualifikasi profesional dan teknis. Selain itu, diwajibkan memiliki sikap politik yang tegas mendukung partai Komunis China dan ideologi yang sejalan dengan presiden China, Xi Jinping.

    Iklan tersebut memicu diskusi online yang luas di kalangan anak muda, angka demografi yang mengalami tingkat pengangguran tertinggi pada 2023.

    “Bumi akan bergantung pada kalian. Bukankah itu membuat stres?” tanya seseorang, dikutip dari The Guardian, Kamis (28/8/2025).

    “Jika Anda berhasil, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia,” kata komentar populer lainnya di Weibo.

    “Tapi tidak ada yang akan menghukum Anda jika gagal, maksud saya, secara harfiah tidak ada yang tersisa.” kata yang lain.

    Deskripsi pekerjaan yang dilampirkan pada iklan tersebut menunjukkan bahwa pasukan ini akan fokus pada kerja sama internasional, dan merancang sistem untuk teknologi baru dan eksperimental.

    Pekerjaan pasukan pertahanan planet ini digambarkan sebagai penelitian tentang pemantauan dan peringatan dini asteroid dekat Bumi.

    Lembaga tersebut mencari lulusan dengan gelar master atau lebih tinggi, dengan jurusan astrofisika, teknologi eksplorasi bumi dan ruang angkasa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jerman Imbau Warganya Tinggalkan Iran, Ada Apa?

    Jerman Imbau Warganya Tinggalkan Iran, Ada Apa?

    Berlin –

    Otoritas Jerman merilis imbauan agar setiap warga negaranya meninggalkan wilayah Iran dan menahan diri untuk tidak bepergian ke negara tersebut. Imbauan tersebut dimaksudkan untuk menghindari balasan Teheran atas peran Berlin dalam memicu sanksi-sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Jerman bersama Inggris dan Prancis, pada Kamis (28/8), meluncurkan proses 30 hari untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran atas program nuklirnya yang dipermasalahkan. Langkah ini kemungkinan memicu ketegangan baru sekitar dua bulan setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) mengebom Iran.

    “Karena perwakilan pemerintah Iran telah berulang kali mengancam dengan konsekuensi dalam kasus ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa kepentingan dan warga negara Jerman akan berdampak oleh tindakan balasan di Iran,” sebut Kementerian Luar Negeri Jerman dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/8/2025).

    “Saat ini, Kedutaan Besar Jerman di Teheran hanya dapat memberikan bantuan konsuler terbatas di lokasi,” demikian peringatan Kementerian Luar Negeri Jerman, yang disampaikan via situs resminya pada Kamis (28/8) waktu setempat.

    Peluncuran proses itu dilakukan setelah ketiga negara Eropa tersebut menggelar beberapa putaran perundingan dengan Iran sejak instalasi nuklir Teheran dibom oleh Israel dan pada pertengahan Juni lalu. Perundingan itu bertujuan menyepakati penundaan apa yang disebut sebagai “mekanisme snapback”.

    Namun ketiga negara Eropa itu menilai perundingan terbaru di Jenewa, Swiss, pada Selasa (26/8) waktu setempat tidak menghasilkan sinyal kesiapan yang memadai untuk kesepakatan baru dari Iran.

    Pada Kamis (28/8) waktu setempat, Jerman, Inggris dan Prancis mengumumkan dimulainya “mekanisme snapback”, dengan menuduh Iran telah melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015 yang bertujuan mencegah negara itu mengembangkan kemampuan senjata nuklir, dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

    Ketiga negara Eropa itu bersama Rusia, China dan AS merupakan pihak terkait dalam kesepakatan nuklir tersebut.

    Dalam tanggapannya, seorang pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, menyebut keputusan tersebut sebagai keputusan yang “ilegal dan disesalkan”, namun tetap membuka peluang untuk keterlibatan. Pejabat Teheran itu juga menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan atas langkah ketiga negara tersebut.

    “Langkah ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan diplomasi, bukan memberikan peluang untuk itu. Diplomasi dengan Eropa akan terus berlanjut,” kata pejabat senior Iran yang enggan disebut namanya tersebut.

    “Iran tidak akan menyerah di bawah tekanan,” tegasnya.

    Iran sebelumnya memperingatkan “respons keras” jika sanksi-sanksi kembali diberlakukan terhadapnya.

    Di sisi lain, ketiga negara Eropa tersebut khawatir jika mekanisme itu tidak diaktifkan, maka mereka akan kehilangan hak prerogatif pada pertengahan Oktober mendatang untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran, yang telah dicabut berdasarkan perjanjian nuklir tahun 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia.

    Lihat juga Video ‘Jerman Setop Kirim Senjata ke Israel Buntut Serangan Tewaskan Jurnalis’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Sesalkan Malfungsi Drone yang Tewaskan 2 Tentara Lebanon

    Israel Sesalkan Malfungsi Drone yang Tewaskan 2 Tentara Lebanon

    Tel Aviv –

    Militer Israel menyatakan penyesalan atas insiden mematikan ketika drone yang diluncurkannya meledak setelah jatuh di dalam wilayah Lebanon bagian selatan. Ledakan drone itu menewaskan dua tentara Lebanon dan melukai dua tentara lainnya.

    Militer Lebanon mengatakan pada Kamis (28/8) bahwa sebuah drone Israel meledak setelah terjatuh di area Ras al-Naqoura, bagian selatan negara tersebut. Drone itu meledak saat diperiksa oleh sejumlah personel militer Lebanon.

    Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan bahwa “militer sekali lagi membayar dengan darah, harga untuk menjaga stabilitas di wilayah selatan”.

    Juru bicara militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Jumat (29/8/2025), mengaitkan insiden itu dengan malfungsi teknis. Dijelaskan juga bahwa drone tersebut diluncurkan dengan menargetkan infrastruktur kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon bagian selatan.

    Militer Israel, atau Angkatan Bersenjata Israel (IDF), menyatakan pihaknya telah membuka penyelidikan terhadap insiden tersebut.

    Diakui oleh militer Israel dalam pernyataannya bahwa “IDF menerima laporan soal sejumlah tentara Lebanon mengalami luka-luka”. Dalam pernyataannya, militer Israel tidak menyebut soal korban jiwa dalam insiden di Lebanon tersebut.

    “Kemungkinan bahwa insiden itu disebabkan oleh ledakan senjata IDF sedang diselidiki,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Militer Israel menambahkan bahwa pihaknya “menyesalkan kerugian yang dialami militer Lebanon”.

    Menurut militer Israel dalam pernyataannya, drone itu dimaksudkan untuk menargetkan situs Hizbullah yang sedang dibangun kembali oleh kelompok tersebut “yang melanggar kesepahaman antara Israel dan Lebanon, dan bukan terhadap tentara-tentara Lebanon”.

    Berdasarkan gencatan senjata yang berlaku sejak November lalu untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hizbullah, militer Lebanon telah dikerahkan ke wilayah selatan negara itu dan membongkar infrastruktur Hizbullah, dengan dukungan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS) itu juga mewajibkan Israel dan Hizbullah untuk mundur dari posisi mereka di wilayah Lebanon bagian selatan. Namun Israel tetap menempatkan pasukannya di beberapa area yang dianggap strategis.

    Lihat juga Video ‘Hizbullah Tolak Pelucutan Senjata: Kami Tak Akan Tunduk ke Israel’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Invasi AS Dimulai! Kapal Perang Mengepung, Presiden Ini Tak Gentar

    Invasi AS Dimulai! Kapal Perang Mengepung, Presiden Ini Tak Gentar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Caracas dan Washington kembali memanas setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan pasukan Amerika Serikat dapat memasuki wilayah negaranya, meski kehadiran militer AS di kawasan Karibia terus bertambah.

    Pernyataan itu ia sampaikan pada Kamis (28/8/2025) waktu setempat, bersamaan dengan pengerahan kapal perang dan kapal selam bertenaga nuklir AS di perairan dekat Venezuela dalam operasi yang diklaim Washington sebagai upaya melawan kartel narkoba Amerika Latin.

    “Tidak ada cara mereka bisa memasuki Venezuela,” tegas Maduro dalam pidatonya di hadapan pasukan, dilansir Al Jazeera. “Hari ini, kami lebih kuat dari kemarin. Hari ini, kami lebih siap untuk membela perdamaian, kedaulatan, dan integritas teritorial.”

    Langkah AS itu juga menuai protes diplomatik. Duta Besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Samuel Moncada, bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyampaikan keberatan negaranya.

    Usai pertemuan, Moncada menuding Washington melakukan kampanye pencitraan untuk membenarkan intervensi militer.

    “Ini adalah operasi propaganda besar-besaran untuk membenarkan apa yang oleh para pakar disebut aksi kinetik – artinya intervensi militer di sebuah negara yang berdaulat, merdeka, dan tidak mengancam siapa pun,” kata Moncada.

    Ia bahkan menyindir klaim Amerika dengan menyebut, “Mereka mengatakan mengirim kapal selam nuklir. Sungguh konyol membayangkan mereka melawan narkotika dengan kapal selam nuklir.”

    Sementara itu, pihak militer Amerika Serikat membenarkan pengerahan armada tersebut. Laksamana Daryl Claude, Kepala Operasi Angkatan Laut AS, memastikan kapal-kapal perang dikerahkan ke perairan Amerika Selatan dengan alasan keterlibatan sejumlah warga Venezuela dalam operasi narkoba berskala besar.

    Menurut laporan Reuters yang mengutip pejabat AS tanpa menyebut nama, sebanyak tujuh kapal perang dan satu kapal selam penyerang bertenaga nuklir telah berada atau dijadwalkan tiba di kawasan dalam sepekan. Armada itu membawa lebih dari 4.500 personel, termasuk sekitar 2.200 marinir.

    Operasi besar-besaran tersebut diluncurkan setelah pemerintahan Donald Trump menuding Maduro dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela terlibat dalam perdagangan kokain melalui jaringan yang dikenal sebagai Cartel de los Soles. AS bahkan menetapkan jaringan itu sebagai organisasi teroris dan menawarkan hadiah hingga US$50 juta untuk penangkapan Maduro.

    Sebagai respons, Caracas meningkatkan kesiagaan militer. Pemerintah Venezuela mengerahkan kapal perang dan drone untuk berpatroli di sepanjang garis pantai, serta melancarkan kampanye perekrutan ribuan anggota milisi baru guna memperkuat pertahanan domestik. Sebanyak 15.000 tentara juga dikirim ke perbatasan dengan Kolombia untuk menindak perdagangan narkoba dan kelompok kriminal bersenjata.

    Maduro dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan terima kasih kepada Kolombia karena mengirim tambahan 25.000 personel militer di wilayah perbatasan kedua negara. Langkah itu, menurut Maduro, merupakan bagian dari upaya bersama memerangi “geng narco-teroris”.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 2 Tentara Lebanon Tewas Kena Ledakan Drone Israel

    2 Tentara Lebanon Tewas Kena Ledakan Drone Israel

    Beirut –

    Militer Lebanon mengatakan dua tentaranya tewas terkena ledakan drone Israel yang terjatuh di wilayah selatan negara tersebut pada Kamis (28/8) waktu setempat. Ini menjadi insiden mematikan terbaru bagi pasukan militer Lebanon yang ditugaskan di dekat perbatasan Israel.

    Berdasarkan gencatan senjata yang berlaku sejak November lalu untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hizbullah, militer Lebanon telah dikerahkan ke wilayah selatan negara itu dan membongkar infrastruktur Hizbullah, dengan dukungan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Saat personel militer sedang memeriksa sebuah drone musuh Israel setelah itu terjatuh di area Naqura, drone itu meledak, yang menyebabkan kematian seorang perwira dan seorang prajurit, serta melukai dua personel lainnya,” kata militer Lebanon dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025).

    Presiden Lebanon Joseph Aoun, dalam pernyataan terpisah, mengatakan bahwa “militer sekali lagi membayar dengan darah, harga untuk menjaga stabilitas di wilayah selatan”.

    Aoun menyebut insiden itu merupakan insiden mematikan keempat bagi militer Lebanon sejak mulai dikerahkan ke wilayah selatan negara tersebut, setelah gencatan senjata diberlakukan.

    Awal bulan ini, enam tentara Lebanon tewas dalam ledakan yang mengguncang sebuah depot senjata di dekat perbatasan, yang menurut sumber militer Beirut, milik Hizullah.

    Ditekankan oleh Aoun bahwa insiden pada Kamis (28/8) tersebut bertepatan dengan perpanjangan mandat pasukan penjaga perdamaian PBB oleh Dewan Keamanan PBB, menjelang penarikan mereka pada akhir tahun 2027.

    Insiden ini, menurut Aoun dalam pernyataannya, juga bertepatan dengan “seruan komunitas internasional agar Israel menghentikan serangannya, mundur … dan memungkinkan militer Lebanon untuk menyelesaikan perluasan kewenangannya hingga ke perbatasan internasional”.

    Berdasarkan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS), Israel dan Hizbullah sama-sama diwajibkan untuk mundur dari Lebanon bagian selatan, tetapi Israel tetap menempatkan pasukannya di beberapa area yang dianggap strategis.

    Perdana Menteri (PM) Lebanon Nawaf Salam, dalam tanggapannya, menyampaikan belasungkawa dan “solidaritas penuh pemerintah terhadap institusi militer”. Dia mengatakan militer merupakan “katup pengaman, benteng kedaulatan, dan pendukung persatuan nasional” Lebanon.

    Lihat juga Video ‘303 Orang Tewas Termasuk 117 Anak Akibat Bencana Kelaparan di Gaza’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratusan Staf Desak Kepala HAM PBB Nyatakan Perang Gaza Genosida

    Ratusan Staf Desak Kepala HAM PBB Nyatakan Perang Gaza Genosida

    Jenewa –

    Ratusan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, untuk secara eksplisit menyebut perang Gaza sebagai genosida yang sedang berlangsung.

    Desakan itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (29/8/2025), disampaikan oleh ratusan staf pada Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) dalam surat kepada Turk, yang telah dilihat isinya oleh Reuters. Surat tersebut dikirimkan pada Rabu (27/8) waktu setempat.

    Dalam suratnya, ratusan staf PBB itu menganggap bahwa kriteria hukum untuk genosida dalam perang antara Israel dan Hamas, yang terus berkecamuk di Jalur Gaza, telah terpenuhi, dengan menyebutkan skala, cakupan, dan sifat pelanggaran yang terdokumentasi di wilayah tersebut.

    “OHCHR memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang kuat untuk mengecam tindakan genosida,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Komite Staf atas nama lebih dari 500 staf OHCHR.

    “Kegagalan untuk mengecam genosida yang sedang berlangsung merusak kredibilitas PBB dan sistem hak asasi manusia itu sendiri,” demikian bunyi surat tersebut.

    Surat tersebut mengutip anggapan soal kegagalan moral badan internasional tersebut karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan genosida Rwanda tahun 1994 silam, yang menewaskan lebih dari 1 juta orang.

    Belum ada tanggapan langsung dari Kementerian Luar Negeri Israel terhadap hal tersebut.

    Pemerintah Israel sebelumnya menolak tuduhan genosida di Jalur Gaza, dengan alasan haknya untuk membela diri menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang di Israel dan membuat 251 orang disandera.

    Namun, rentetan serangan mematikan Israel terhadap Jalur Gaza juga memakan banyak korban jiwa, dengan data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza menyebut nyaris 63.000 orang tewas akibat rentetan serangan Tel Aviv. Pemantau kelaparan global juga mengatakan sebagian besar penduduk Gaza menderita kelaparan.

    Beberapa kelompok HAM seperti Amnesty International telah menuduh Israel melakukan genosida, dan pakar independen PBB Francesca Albanese juga menggunakan istilah tersebut, namun bukan PBB secara resmi yang menggunakannya.

    Para pejabat PBB sebelumnya mengatakan bahwa pengadilan internasional yang bertanggung jawab untuk menetapkan genosida.

    Sementara itu, Turk dalam tanggapannya menyebut surat yang dikirimkan ratusan staf OHCHR itu mengangkat keprihatinan penting.

    “Saya mengetahui kita semua memiliki rasa kemarahan moral yang sama atas kengerian yang kita saksikan, serta frustrasi atas ketidakmampuan komunitas internasional untuk mengakhiri situasi ini,” ujarnya, sembari menyerukan para staf untuk “tetap bersatu sebagai Kantor dalam menghadapi kesulitan seperti itu”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pilu Anak-anak Gaza Kelaparan hingga Menangis Pun Tak Bisa

    Pilu Anak-anak Gaza Kelaparan hingga Menangis Pun Tak Bisa

    Jakarta –

    Kondisi anak-anak di Gaza, Palestina, yang kelaparan sungguh memilukan. Untuk menangis pun anak-anak di Gaza bahkan tidak bisa.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/8/2025) hal tersebut diungkapkan kepala badan amal internasional, Save the Children yang berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang konflik Israel-Palestina. Menurut Inger Ashing, kepala NGO tersebut, kelaparan — yang dinyatakan oleh PBB pekan lalu terjadi di Gaza — bukan sekadar istilah teknis semata.

    “Ketika tidak ada cukup makanan, anak-anak menjadi sangat kekurangan gizi, dan kemudian mereka meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Secara sederhana, inilah yang dimaksud dengan kelaparan,” kata Ashing.

    Ia kemudian menjelaskan apa yang terjadi ketika anak-anak meninggal karena kelaparan selama beberapa minggu, karena tubuh pertama-tama mengonsumsi lemaknya sendiri untuk bertahan hidup dan ketika lemak itu habis, tubuh benar-benar mengonsumsi dirinya sendiri dengan memakan otot dan organ vital.

    “Namun, klinik kami hampir senyap. Sekarang, anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk berbicara atau bahkan menangis kesakitan. Mereka terbaring di sana, kurus kering, benar-benar merana,” kata Ashing.

    Ia mengatakan kelompok-kelompok bantuan sebelumnya telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang, karena Israel mencegah makanan dan kebutuhan pokok lainnya memasuki Gaza.

    “Setiap orang di ruangan ini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk bertindak menghentikan kekejaman ini,” kata Ashing.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mendeklarasikan bencana kelaparan di Gaza pada hari Jumat lalu, menyalahkan apa yang disebutnya sebagai penghalangan sistematis bantuan oleh Israel selama lebih dari 22 bulan perang.

    Sebuah lembaga pemantau kelaparan yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC), mengatakan kelaparan telah berdampak pada 500.000 orang di wilayah Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza.

    IPC memproyeksikan bahwa kelaparan akan meluas hingga mencakup sekitar dua pertiga wilayah Gaza pada akhir September mendatang. Israel kemudian mendesak IPC untuk mencabut laporan itu, menyebutnya “direkayasa.”

    Setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu lalu, 14 anggota — semuanya kecuali Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel –mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan “kekhawatiran dan kesedihan mendalam” atas deklarasi kelaparan tersebut, dan menyatakan bahwa mereka mempercayai pekerjaan dan metodologi IPC.

    “Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang jelas dilarang berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Kelaparan di Gaza harus segera dihentikan,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Lihat juga Video ‘Raut Bahagia Pemuda Gaza Saat Unboxing Paket Bantuan dari RI’:

    Halaman 2 dari 3

    (whn/ygs)