Xcloud.id

partai: PBB

  • Sambut Aksi Massa Ala DPRD Bondowoso, Duduk Bareng Jelaskan APBD

    Sambut Aksi Massa Ala DPRD Bondowoso, Duduk Bareng Jelaskan APBD

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi di DPRD Bondowoso, Minggu (31/8/2025) sore hari semakin kondusif.

    Massa tidak memaksa masuk ke ruang paripurna. Namun audiensi digelar di depan pintu masuk gedung dewan.

    Diskusinya pun dengan duduk bersama membahas APBD, anggaran pusat hingga pendapatan asli daerah (PAD) . Hal itu dilakukan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir bersama jajarannya.

    Legislator PKB itu awalnya berdialog dengan cara berdiri. Namun lambat laun beralih menjadi duduk bersama, termasuk dengan Dandim dan Kapolres.

    Dialog diawali dengan kasus nasional tentang tunjangan DPR RI dan lambatnya pengesahan UU perampasan aset koruptor.

    “Kami sangat sangat setuju dengan aspirasi teman teman mahasiswa. Tapi karena keputusan itu ada di DPR pusat, maka kami akan menyuarakan aspirasi ini ke teman-teman di pusat,” kata Dhafir.

    Dialog lalu bergeser ke cakupan lokal seperti efisien anggaran yang menghambat pembangunan dan bagaimana pemda Bondowoso mengatasinya.

    “APBD Bondowoso Rp 2,160 triliun. Pasca efisiensi, tinggal Rp 1,9 triliun. Walaupun demikian, Bondowoso tidak akan menaikkan PBB seperti daerah lain,” tegasnya.

    Legislator PKB ini kemudian menjamin akan menutup lubang dampak efisiensi anggaran dengan optimalisasi kekuatan daerah.

    “Misalnya dengan optimalisasi PDAM dan lainnya. Ke depan PDAM bagaimana bisa menyumbangkan PAD untuk daerah. Kita bisa tanpa perlu menaikkan PBB,” tegasnya. [awi/aje]

  • Prabowo: Kebebasan berpendapat dijamin UU dan hukum PBB

    Prabowo: Kebebasan berpendapat dijamin UU dan hukum PBB

    Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah menjunjung tinggi kebebasan berpendapat rakyat sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dan hukum PBB, namun menolak segala bentuk tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas.

    Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama dengan pimpinan DPR/MPR dan ketua umum partai politik di parlemen, bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    “Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” katanya.

    Kepala Negara menyebut penyampaian aspirasi masyarakat harus dilakukan dengan cara damai, tanpa merusak atau mengancam ketertiban umum.

    “Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik atau pribadi, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,” katanya dengan tegas.

    Presiden Prabowo juga tak memungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum yang mengarah pada perbuatan makar dan terorisme yang mewarnai demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah.

    “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Kumpulkan Ketua Partai Politik di Istana

    Prabowo Kumpulkan Ketua Partai Politik di Istana

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil para pemimpin partai politik (parpol) di Indonesia untuk hadir ke Istana Negara siang ini. Pemanggilan ini dilakukan  seiring dengan aksi demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai kota di Indonesia yang bermula dari tuntutan pembatalan tunjangan rumah DPR.

    Sejumlah pimpinan Parpol diketahui telah hadir di Istana. Ahmad Muzani diketahui tiba di kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 12.11 WIB.

    Saat ditanya wartawan, Muzani mengaku tidak mengetahui siapa saja yang dipanggil, namun menegaskan dirinya datang untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal yang sama dikemukukan oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskadar. Sosok yang akrab dipanggil Cak Imin mengaku tidak tahu siapa saja yang dipanggil namun menyebut ada pertemuan dengan Presiden dan dilanjutkan dengan Rapat Kabinet.

    Muhaimin juga sepakat terkait pentingnya ada evaluasi di DPR setelah adanya demonstrasi yang berkepanjangan.

    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” ungkap Muhaimin.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk belum menghadiri undangan pemerintah China. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui video keterangan resmi terkait agenda luar negeri Presiden pada September 2025.

    Menurut Mensesneg, salah satu pertimbangan utama adalah adanya beberapa undangan bersamaan, termasuk sidang tahunan PBB di New York. Presiden Prabowo ingin menimbang prioritas kehadiran agar dapat mengikuti agenda internasional yang lebih strategis.

    Selain itu, dinamika dalam negeri menjadi pertimbangan penting. Presiden menilai perlu memantau dan memimpin langsung proses penyelesaian berbagai situasi di tanah air sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

    Keputusan ini menegaskan fokus pemerintah pada stabilitas dan penyelesaian isu domestik, sekaligus menjaga hubungan baik dengan mitra internasional.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo menjadi salah satu dari 26 kepala negara dan pemerintahan yang diundang Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer di Beijing pada 3 September 2025.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Minta Maaf ke Pemerintah China Tak Bisa Hadiri Undangan Kunjungan Nasional 30 Agustus 2025

    Prabowo Minta Maaf ke Pemerintah China Tak Bisa Hadiri Undangan Kunjungan Nasional 30 Agustus 2025

    Prabowo Minta Maaf ke Pemerintah China Tak Bisa Hadiri Undangan Kunjungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf kepada pemerintah China karena tidak bisa hadir memenuhi undangan berkunjung ke negara tirai bambu.
    Awalnya, Presiden Prabowo direncanakan menghadiri pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Selain itu juga menyaksikan langsung parade militer angkatan bersenjata China di Beijing pada 3 September.
    “Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok,” kata  Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. dalam keterangan videonya, Sabtu (30/8/2025).
    Prasetyo menjelaskan sejumlah pertimbangan Kepala Negara batal hadir memenuhi undangan China.
    Pertama, Presiden RI mendapat sejumlah undangan dari beberapa pihak, termasuk undangan menghadiri sidang tahunan PBB di New York, Amerika Serikat.
    “Pada bulan September ada beberapa undangan dari beberapa pihak yang mengundang Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York,” ungkap Prasetyo.
    Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Prabowo dalam memutuskan untuk hadir memenuhi undangan Pemerintah China.
    “Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujarnya.
    Alasan kedua, Presiden Prabowo ingin memantau langsung dinamika yang sedang terjadi di Tanah Air.
    “Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung,” ucapnya.
    Juru Bicara Presiden Prabowo ini menambahkan, Kepala Negara ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada.
    “Kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demonstrasi Merebak di Dalam Negeri, Prabowo Batal Hadiri Parade Militer di China

    Demonstrasi Merebak di Dalam Negeri, Prabowo Batal Hadiri Parade Militer di China

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer di Beijing, 3 September 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sabtu (30/8/2025). Keputusan itu diambil karena adanya situasi demonstrasi besar di dalam negeri yang terjadi sejak 28 Agustus 2025.

    “Oleh karena itu, Subianto dengan kerendahan hati, memohon maaf kepada Pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari Pemerintah Tiongkok,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

    Prasetyo menjelaskan bahwa awalnya Kepala Negara memutuskan untuk menghadiri undangan pemerintah China, sejalan dengan adanya undangan untuk berpidato di Sidang Umum PBB, New York, Amerika Serikat (AS). Prabowo juga disebut mendapatkan beberapa undangan ke luar negeri dari pihak lain.

    “Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok,” lanjut Prasetyo.

    Adapun keputusan Prabowo dalam mengurungkan niatnya untuk pergi ke Negeri Tirai Bambu itu didasari oleh dinamika di dalam negeri. Prasetyo mengatakan Presiden ingin memantau terus secara langsung, perkembangan penanganan demonstrasi massa di sejumlah daerah di Tanah Air.

    “Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian beliau juga ingin memimpin secara langsung, dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo diketahui menjadi salah satu dari 26 kepala negara dan pemerintahan yang diundang Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer, Beijing pada 3 September 2025.

    Parade militer tersebut bertujuan untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis.

    Sementara itu, di dalam negeri demonstrasi besar-besaran terjadi sejak 28-29 Agustus 2025. Demo itu dipicu di antaranya oleh polemik tunjangan rumah anggota DPR Rp50 juta sebulan, dan diperburuk akibat meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat dilindas kendaraan taktis polisi saat demo ricuh.

  • Situasi Tidak Kondusif, Prabowo Tunda Kunjungan ke China

    Situasi Tidak Kondusif, Prabowo Tunda Kunjungan ke China

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk belum menghadiri undangan pemerintah China. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui video keterangan resmi terkait agenda luar negeri Presiden pada September 2025.

    Menurut Mensesneg, salah satu pertimbangan utama adalah adanya beberapa undangan bersamaan, termasuk sidang tahunan PBB di New York. Presiden Prabowo ingin menimbang prioritas kehadiran agar dapat mengikuti agenda internasional yang lebih strategis.

    Selain itu, dinamika dalam negeri menjadi pertimbangan penting. Presiden menilai perlu memantau dan memimpin langsung proses penyelesaian berbagai situasi di tanah air sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan tersebut,” kata Mensesneg, Sabtu (30/8/2025).

    Keputusan ini menegaskan fokus pemerintah pada stabilitas dan penyelesaian isu domestik, sekaligus menjaga hubungan baik dengan mitra internasional.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo menjadi salah satu dari 26 kepala negara dan pemerintahan yang diundang Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer di Beijing pada 3 September 2025.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Batal ke China, Ingin Pantau Dinamika di Tanah Air Nasional 30 Agustus 2025

    Prabowo Batal ke China, Ingin Pantau Dinamika di Tanah Air Nasional 30 Agustus 2025

    Prabowo Batal ke China, Ingin Pantau Dinamika di Tanah Air
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto batal hadir memenuhi undangan pemerintah China untuk datang ke negara Tirai Bambu pada awal September 2025 ini.
    Keputusan ini diambilnya dengan sejumlah pertimbangan matang terkait dinamika yang terjadi di Tanah Air.
    “Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan videonya, Sabtu (30/8/2025).
    Menurut Prasetyo, Kepala Negara ingin memantau secara langsung dinamika yang terjadi di dalam negeri.
    “Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung,” ujar Prasetyo.
    Juru Bicara Prabowo ini juga menyebut Kepala Negara ingin memimpin dan mencari solusi terbaik untuk bangsa Indonesia.
    “Kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” ungkapnya lagi.
    Selain itu, menurut Prasetyo, Prabowo sebagai Presiden RI mendapat sejumlah undangan dari berbagai pihak.
    Salah satunya, Prabowo diundang untuk menghadiri sidang tahunan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September. 
    “Pada bulan September ada beberapa undangan dari beberapa pihak yang mengundang Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York,” ucapnya.
    Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan lain bagi Kepala Negara.
    “Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari Pemerintah Tiongkok,” ujar Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Seharusnya Batasi Akses Pejabat Palestina ke PBB

    Tak Seharusnya Batasi Akses Pejabat Palestina ke PBB

    Paris –

    Prancis melontarkan kritikan terhadap Amerika Serikat (AS) yang baru saja mengumumkan akan menolak visa untuk para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan depan.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), mengatakan bahwa seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September mendatang di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB… seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis, yakni agar AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    Langkah luar biasa Washington itu muncul saat Prancis bersama beberapa negara sekutu AS lainnya, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, berencana memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang menggelar pertemuan tahunan di New York pada September mendatang.

    Langkah semacam ini juga menyelaraskan pemerintahan Presiden Donald Trump dengan pemerintah Israel, yang terus melancarkan perang di Jalur Gaza.

    Dalam pengumuman pada Jumat (29/8), pemerintahan Trump menyatakan akan menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh langkah tersebut.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    Kantor PM Palestina mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS tersebut, yang disebutnya bertentangan dengan “hukum internasional” dan telah melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Otoritas Palestina, dalam tanggapannya, menyerukan AS untuk membatalkan keputusan tersebut.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, pertemuan tingkat tinggi yang digelar secara tahunan, di New York.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Lihat juga Video: Prancis Akan Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tetapkan Kota Gaza sebagai Zona Tempur Berbahaya, Apa Maksudnya?

    Israel Tetapkan Kota Gaza sebagai Zona Tempur Berbahaya, Apa Maksudnya?

    Gaza City –

    Militer Israel menetapkan Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebagai “zona pertempuran berbahaya” pada Jumat (29/8) waktu setempat. Penetapan ini dilakukan menjelang serangan yang akan dilancarkan Tel Aviv terhadap kota tersebut dalam upaya merebut kendali dan menghancurkan kelompok Hamas.

    Israel berada di bawah tekanan yang semakin besar, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mengakhiri serangannya di Jalur Gaza, ketika sebagian besar penduduknya telah mengungsi setidaknya sekali selama perang dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan bencana kelaparan di sana.

    Namun militer Israel, seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (30/8/2025), tetap bersiap untuk memperluas pertempuran dan merebut Kota Gaza. Militer Israel bahkan mengatakan bahwa pasukannya semakin meningkatkan serangan-serangan di pinggiran Kota Gaza.

    Juru bicara militer Israel, khusus untuk bahasa Arab, Avichay Adraee mengatakan pada Jumat (29/8) bahwa: “Kami tidak akan menunggu.”

    “Kami telah memulai operasi pendahuluan dan tahap awal serangan terhadap Kota Gaza, dan saat ini kami beroperasi dengan kekuatan besar di pinggiran kota,” kata Adraee dalam pernyataan via media sosial X.

    Serangan Israel di pinggiran Kota Gaza itu mengakhiri jeda sementara yang diberlakukan demi memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

    “Jeda taktis lokal dalam aktivitas militer tidak akan berlaku di area Kota Gaza, yang merupakan zona pertempuran berbahaya,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Adraee menambahkan bahwa militer Israel beroperasi dengan intensitas tinggi di pinggiran Kota Gaza, dan akan “memperdalam serangan-serangan kami” seiring dengan meningkatnya serangan.

    Panglima militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, secara terpisah mengatakan dalam pernyataan video pada Jumat (29/8) malam bahwa pasukannya “meningkatkan serangan di area Kota Gaza, dan kami akan mengintensifkan upaya-upaya kita dalam beberapa pekan ke depan”.

    PBB memperkirakan hampir satu juta orang saat ini tinggal di area administrasi Gaza, yang mencakup Kota Gaza dan area-area sekitarnya. Pekan lalu, PBB menetapkan bencana kelaparan di area administrasi Gaza, dan menyalahkan “hambatan sistematis” Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan.

    Militer Israel tidak meminta penduduk sipil untuk segera meninggalkan area tersebut. Namun Adraee mengatakan awal pekan ini bahwa evakuasi Kota Gaza “tidak dapat dihindari”.

    Badan COGAT pada Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina, dalam pernyataan pada Kamis (28/8) mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan persiapan “untuk memindahkan penduduk ke area selatan demi perlindungan mereka”.

    Badan-badan kemanusiaan memperingatkan Israel untuk tidak memperluas operasi militer di Jalur Gaza. Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, mengingatkan bahwa “ada hampir satu juta orang di antara kota tersebut dan wilayah utara yang pada dasarnya tidak memiliki tujuan, bahkan tidak mempunyai sumber daya untuk pindah”.

    Lihat juga Video: Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (29/8/2025) waktu setempat mulai membahas rancangan resolusi terkait Haiti yang bertujuan memperkuat serta memperluas pasukan internasional yang selama ini kesulitan menekan dominasi geng bersenjata. Namun, sejumlah pakar keamanan Haiti memperingatkan bahwa usulan tersebut masih kabur dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

    Konflik berkepanjangan telah membuat hampir seluruh wilayah Port-au-Prince, ibu kota Haiti, jatuh ke tangan geng bersenjata. Situasi ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang parah: sekitar 1,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, ribuan jiwa terbunuh, dan krisis pangan mencapai level kelaparan.

    Rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan Panama itu bertujuan mengubah misi Multinational Security Support (MSS) yang kini terbatas sumber daya menjadi pasukan baru bernama Gang Suppression Force. Sama seperti misi saat ini, pasukan tersebut akan dibiayai melalui kontribusi sukarela internasional, dengan mayoritas personel berasal dari Kenya.

    Namun, terdapat perbedaan penting dalam struktur kepemimpinan. Pasukan baru akan dipimpin oleh Standing Group yang terdiri dari negara-negara penyumbang personel, ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Seorang komandan baru juga akan ditunjuk oleh kelompok tersebut, dan sebuah kantor lapangan PBB baru akan dibuka di Port-au-Prince untuk mendukung operasional.

    Resolusi juga meminta Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menindaklanjuti janji dukungannya melalui bantuan khusus berupa logistik makanan, komunikasi, hingga perlengkapan pertahanan.

    Meski demikian, sejumlah analis Haiti menilai rencana tersebut belum menyentuh masalah mendasar. Ricardo Germain, pakar keamanan independen, menyebut ketidakjelasan soal pendanaan dan mekanisme pergantian kepemimpinan bisa menjadi persoalan serius.

    “Pengalaman sulit Kenya di lapangan mungkin justru membuat calon pengganti enggan mengambil alih,” ujarnya.

    Sementara itu, juru bicara MSS, Jack Ombaka, menyampaikan pihaknya masih mengkaji usulan model baru. “Yang terpenting adalah misi ini mampu menjawab ancaman dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Haiti,” katanya kepada Reuters.

    Kritik keras datang dari James Boyard, pakar keamanan di Universitas Negeri Haiti. Ia menilai model baru terlalu kabur soal koordinasi dengan aparat lokal, dan menyingkirkan Haiti dari struktur Standing Group dapat mengancam kedaulatan negara.

    “Kita bisa saja berpindah dari rezim demokratis menuju tirani internasional,” ujarnya.

    Boyard juga menekankan perlunya badan pengawas untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh personel keamanan asing.

    Isu intervensi asing memang sensitif di Haiti. Misi-misi PBB sebelumnya meninggalkan catatan kelam, termasuk pembunuhan warga sipil, skandal pelecehan seksual, hingga manajemen limbah buruk yang memicu epidemi kolera menewaskan lebih dari 9.000 orang.

    Pemerintah Haiti mengatakan akan memberikan tanggapan resmi setelah resolusi diumumkan secara terbuka. Sementara itu, misi AS untuk PBB belum merespons permintaan komentar.

    Saat ini, jumlah personel MSS yang dikerahkan di Haiti masih di bawah 1.000 orang – sebagian besar polisi asal Kenya – jauh lebih sedikit dari target 2.500 personel. Dalam rancangan resolusi, pasukan baru diizinkan menurunkan hingga 5.500 personel, meski belum jelas bagaimana target itu akan dicapai.

    Misi MSS pertama kali disahkan DK PBB pada Oktober 2023, dan polisi Kenya tiba di Haiti pada Juni 2024. Mandat selama 12 bulan misi tersebut sudah diperpanjang, tetapi akan berakhir pada 2 Oktober mendatang.

    Sementara krisis kian memburuk, pemerintah Haiti pada Maret lalu mulai bekerja sama dengan perusahaan militer swasta milik Erik Prince untuk menggunakan drone bermuatan bahan peledak menyerang markas geng. Perusahaan itu kini berencana memperluas operasinya.

    Awal pekan ini, pemimpin geng terkenal Jimmy “Barbecue” Cherizier mengumumkan penarikan pasukannya dari sejumlah wilayah di timur laut Port-au-Prince. Dalam pesan video di media sosial, ia bahkan meminta warga yang dulu mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

    Namun, Boyard menilai langkah itu bermotif ekonomi. “Ia ingin menghidupkan kembali aktivitas di wilayah yang sudah hancur supaya bisa kembali memeras warga, sekaligus menggunakan mereka sebagai tameng manusia untuk menghalangi serangan drone,” ujarnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]