Xcloud.id

partai: PBB

  • Gempa di Afghanistan, Kemenlu Sebut Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Nasional 2 September 2025

    Gempa di Afghanistan, Kemenlu Sebut Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Nasional 2 September 2025

    Gempa di Afghanistan, Kemenlu Sebut Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, memastikan tak ada laporan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi berkekuatan 6,0 magnitudo di Afghanistan, Senin (1/9/2025).
    “KBRI Kabul sudah menghubungi simpul-simpul WNI di Afghanistan dan sampai saat ini tidak terdapat laporan adanya WNI yang menjadi korban gempa,” kata Judha dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
    Dia menjelaskan, saat ini terdapat 28 WNI yang bermukim di Afghanistan.
    Mereka mayoritas adalah para pekerja di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan NGO yang berpusat di Kota Kabul.
    “KBRI Kabul senantiasa memantau kondisi. Apabila terdapat WNI yang memerlukan bantuan, dapat menghubungi Hotline KBRI Kabul di nomor +93 797-333-444 (WA),” tandasnya.
    Sebagai informasi, gempa berkekuatan 6 magnitudo tersebut berpusat di Provinsi Kunar dan Nangarhar pada dini hari.
    Titik pusat gempa berasal di dekat Kota Jalalabad, sekitar 150 kilometer dari Kabul, berdekatan dengan perbatasan Afghanistan-Pakistan.
    Laporan otoritas dan media setempat menyebutkan, total korban meninggal dunia mencapai lebih dari 800 jiwa, sedangkan korban luka mencapai 1.500 orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Tuntut Segera Disahkan, ini Poin Penting RUU Perampasan Aset – Page 3

    Mahasiswa Tuntut Segera Disahkan, ini Poin Penting RUU Perampasan Aset – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir berujung pada tuntutan agar pemerintah bersama DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

    Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya. Saat bertemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para petinggi partai politik dan DPR di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 September 2025, ia berjanji pembahasan RUU tersebut akan segera dilakukan.

    Adapun, RUU Perampasan Aset bukanlah hal baru dalam pembahasan legislasi Indonesia.

    RUU Perampasan aset merupakan mandat pasca Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang UNCAC (UN Convention Against Corruption) yang antara lain mengatur ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana.

    Meskipun sudah digagas sejak 2009 dan rancangan pertamanya rampung pada 2012, hingga tahun ini RUU tersebut masih menunggu untuk dibahas dan disahkan.

    RUU Perampasan Aset dinilai sebagai instrumen hukum penting untuk melawan korupsi dan kejahatan ekonomi, lalu apa saja yang menjadi bagian pentingnya aturan ini:

    Perampasan Aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana.
    Perampasan Aset tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

     

     

  • Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Mengikuti negara-negara Barat lainnya, Belgia juga akan mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh menteri luar negerinya pada hari Selasa (2/9).

    “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025).

    Prevot mengatakan keputusan itu diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Gaza, di mana serangan Israel telah menggusur sebagian besar penduduk dan PBB telah menyatakan bencana kelaparan.

    “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” tulis Prevot.

    “Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tambahnya.

    Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di sidang PBB, yang akan diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 23 September di New York.

    Banyak negara Barat lainnya sejak itu telah melakukan hal yang sama.

    Sementara itu, pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan Israel untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Lihat juga Video ‘Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Doa dan Komitmen Bersatu, Jombang Tegaskan Stabilitas di Tengah Gejolak Nasional

    Doa dan Komitmen Bersatu, Jombang Tegaskan Stabilitas di Tengah Gejolak Nasional

    Jombang (beritajatim.com) – Di tengah situasi nasional yang penuh dinamika, Kabupaten Jombang memilih jalan berbeda: merawat kerukunan dengan doa dan komitmen bersama. Hal itu tampak dalam audiensi antara berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan dengan Bupati Jombang Warsubi, di ruang tamu Swagata Pendopo Kabupaten pada Senin (1/9/2025).

    Pertemuan berlangsung hangat dengan kehadiran perwakilan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), serta Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Seluruhnya sepakat mendukung Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjaga kedamaian dan stabilitas sosial.

    Bupati Warsubi didampingi Wakil Bupati Salmanudin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Purwanto, Kepala Bakesbangpol Jombang Anwar, Kepala BPKAD M. Nasrullah, dan sejumlah kepala OPD terkait.

    Ketua INTI Jombang, Heri Susanto, menegaskan kontribusi organisasinya melalui kegiatan sosial. “Kami berharap Jombang tidak ikut-ikutan resah oleh masalah yang terjadi di luar. Biarlah Jombang tetap teduh, tetap kondusif,” ujarnya.

    Ketua FKUB Kabupaten Jombang, M. Munif Kusnan, menyampaikan doa dan harapan agar pemerintahan tetap kokoh dalam menjaga amanah. “Semoga pemerintah diberi kekuatan untuk menjaga amanah ini,” ungkapnya.

    Dari kalangan keagamaan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Jombang melalui Ainurrokhim menyatakan kesiapannya memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. ‘Pencerahan’ dan ‘aspirasi’ disebut menjadi jalan yang akan ditempuh untuk menjaga stabilitas sosial dan keagamaan.

    Sementara itu, perwakilan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jombang menegaskan semangat generasi muda. “Kami ingin menjadi bagian dari solusi untuk menjaga kedamaian Jombang,” ujarnya.

    Bupati Warsubi menyambut positif dukungan tersebut. “Kami akan bekerja maksimal untuk menjaga stabilitas,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama TNI-Polri terus melakukan patroli keamanan dan koordinasi intensif demi memastikan masyarakat hidup tenteram.

    Dalam kesempatan itu, Warsubi juga menyampaikan kebijakan pro-rakyat berupa penurunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi warga.

    Audiensi ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh perwakilan INTI serta Wakil Bupati Gus Salmanudin. Doa yang berbeda lafaznya, namun sama tujuan: memohon keberkahan dan kedamaian bagi Jombang dan seluruh Indonesia.

    Langkah bersama ini menjadi penegasan bahwa di tengah gejolak nasional, Jombang memilih tetap berdiri sebagai teladan kerukunan dan stabilitas. [suf]

  • Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) “Plus” di Tianjin, China. Sugiono menyampaikan sikap Indonesia, termasuk soal gerakan non-blok.

    “Kehadiran kami di KTT SCO Plus ini merupakan bukti betapa pentingnya Indonesia bagi organisasi ini, untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, dan kesediaan kami untuk bekerja sama di SCO, untuk berdiri dan berjuang mengumpulkan suara negara-negara berkembang dan memperkuat kerja sama multilateral,” kata Menlu Sugiono dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).

    Pada sesi pleno yang dipimpin Presiden China Xi Jinping tersebut, hadir kepala negara dan pemerintahan dari 10 negara anggota tetap SCO yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran dan Belarus. Hadir juga satu kepala negara pemantau yaitu Monglia dan delapan kepala negara dan pemerintahan mitra dialog yaitu Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Myanmar dan Maladewa.

    Namun, dalam KTT SCO kali ini, China juga mengundang empat negara di luar anggota tetap, pengamat maupun mitra dialog yaitu Indonesia, Laos, Malaysia dan Vietnam Artinya, total 23 perwakilan negara menyampaikan pernyataan dalam KTT SCO Plus Tianjin.

    “Dan yang lebih penting, untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sahabat, mitra dan pihak yang bekerja sama dengan Anda semua sebagai keluarga besar,” kata Sugiono

    “Pada 1965, banyak negara terinspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan, untuk bersatu demi kemerdekaan, keadilan dan kerja sama. Kini, banyak dari kita berjuang untuk menemukan titik temu yang tepat guna memastikan bahwa pembangunan dalam PBB dapat diakses oleh semua orang,” imbuhnya.

    Sugiono mengatakan, Indonesia yakin kerja sama hanya dapat terus berkembang dalam lingkungan yang tepat, yaitu dunia yang di dalamnya terdapat tatanan global dan hukum internasional.

    “Pemerintahan global sebagaimana diusulkan oleh ketua, juga sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan,” tambah Menlu Sugiono.

    “Hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi semakin penting terutama dalam menangani situasi seperti yang terjadi di Gaza karena itu kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan,” jelasnya.

    Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto yang batal menghadiri KTT SCO Plus maupun parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang karena harus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Dalam KTT SCO Plus tersebut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan sikapnya. China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.

    Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

    SCO Tianjin juga menghasilkan “Tianjin Declaration” yang menguraikan prioritas strategis dan kerangka kerja sama SCO dalam dekade mendatang (2026-2035), dengan menekankan multilateralisme, keamanan, integrasi ekonomi, dan reformasi tata kelola global.

    (wnv/wnv)

  • Kapolres Demak Terima Kedatangan HMI untuk Sampaikan Aspirasi

    Kapolres Demak Terima Kedatangan HMI untuk Sampaikan Aspirasi

    Jakarta –

    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Demak menggelar audiensi dengan Kapolres Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha. Ari Cahya menerima kedatangan mahasiswa dan siap mengawal serta meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah.

    Audiensi itu digelar di Aula Mapolres Demak, Senin (1/9/2025) sore tadi. Dalam pertemuan ini, HMI menyampaikan 10 tuntutan terkait isu-isu nasional.

    “Mahasiswa datang menyampaikan aspirasi, dan kami akan mengawal serta meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah secepat-cepatnya,” ujar Ari Cahya.

    Dari 10 tuntutan yang disampaikan, ada satu poin yang ditolak oleh Kapolres yang berisi desakan agar Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatan Kapolri. Ari menjelaskan bahwa hal itu bukan wewenangnya.

    “Saya tidak bisa menyetujui dan tidak bisa menandatangani terkait pencopotan Kapolri, karena itu bukan ranah saya sebagai staf langsung, karena Kapolri adalah pimpinan tertinggi kami di Polri. Kami seluruh anggota Polda Jateng dan Polres Demak Satya Haprabu,” jelas Ari Cahya.

    “Kita akan mengawal apakah sudah ditindaklanjuti apa belum. Kalau tidak ditindaklanjuti, kita akan ke sini lagi untuk melakukan audiensi lagi,” ujarnya.

    Zidan juga berharap Polres Demak aktif turun ke masyarakat untuk menyampaikan pesan damai. Dengan begitu, menurutnya, akan menarik simpati masyarakat terhadap Polri.

    Adapun 10 tuntutan yang disampaikan HMI sebagai berikut:

    1. Mendorong pengesahan RUU perampasan asset terhadap koruptor dan revisi RUU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    2. Adili seadil-adilnya pembunuh Affan Kurniawan seberat beratnya. Negara harus menanggang biaya hidup keluarga dari Affan Kurniawan.

    3. Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri.

    4. Reformasi partai politik dan kinerja kepolisian yang profesional, harus berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan membela kepentingan penguasa.

    5. Reformasi perpajakan yang lebih adil dan meminta pemerintah menerapkan pajak progresif kepada orang kaya dan membatalkan kenaikan PBB.

    6. Jaga ketertiban masyarakat dari penjarahan yang terjadi (boleh marah tapi jangan hilang arah) dan hentikan kegiatan salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tindak represif dari aparat kepolisian.

    7. Selidiki dengan jelas beberapa kasus pembakaran fasilitas umum yang terjadi dan penjarahan yang terjadi karena terindikasi disengaja dan terorganisir.

    8. Meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan gaji, tunjangan DPR, dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan juga memohon kepada Presiden Prabowo untuk terus berani dan istiqomah dalam mengungkapkan, menangkap, dan mengadili para koruptor.

    9. Pecat wakil rakyat yang toxic kepada masyarakat dan benahi seluruh institusi publik secara serius.

    10. Meminta masyarakat Kabupaten Demak untuk menghindari segala bentuk provokasi, agar tercipta Demak rukun damai.

    (whn/eva)

  • 11 Staf PBB di Yaman Disandera Usai PM Houthi Tewas dalam Serangan Israel

    11 Staf PBB di Yaman Disandera Usai PM Houthi Tewas dalam Serangan Israel

    JAKARTA – Houthi melakukan penggerebekan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sanaa pada Minggu buntut serangan Israel yang menewaskan Perdana Menteri Houth. Sebanyak 11 personel PBB di Yaman ditahan.

    Houthi tidak memberikan alasan penggerebekan tersebut. Tapi mereka menahan sejumlah pegawai Yaman di PBB dan badan-badan bantuan lainnya di masa lalu karena dicurigai melakukan mata-mata.

    Serangan Israel pada Kamis pekan lalu, yang pertama kali menewaskan para pejabat tinggi, menghantam sejumlah besar orang yang berkumpul untuk menonton pidato yang disiarkan televisi yang direkam oleh pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi, dan menewaskan sebagian besar anggota kabinet kelompok tersebut.

    Israel mengatakan serangan udaranya menargetkan kepala staf Houthi, menteri pertahanan, dan pejabat senior lainnya, dan mereka sedang memverifikasi hasilnya.

    Sementara Mohammed Miftah, yang kini secara de facto menjadi kepala pemerintahan yang bersekutu dengan Iran di Sanaa, bersumpah untuk membalas dendam sekaligus menindak tegas para mata-mata dalam keamanan internal.

    “Kita menghadapi kekaisaran intelijen terkuat di dunia, yang menyasar pemerintah – seluruh entitas Zionis (yang terdiri dari) pemerintahan AS, entitas Zionis, orang-orang Arab Zionis, dan mata-mata di Yaman,” ujar Miftah kepada kerumunan pelayat di Masjid Al Saleh dilansir Reuters, Senin, 1 September.

    Miftah menjadi pelaksana tugas kepala pemerintahan Houthi pada hari Sabtu setelah tewasnya Perdana Menteri Ahmad Ghaleb al-Rahwi dalam serangan Israel.

    Al-Rahwi sebagian besar merupakan tokoh figuran dan bukan bagian dari lingkaran kekuasaan dalam. Miftah sebelumnya adalah wakilnya.

  • Ratusan Jiwa Melayang Usai Gempa Dahsyat Guncang Afghanistan

    Ratusan Jiwa Melayang Usai Gempa Dahsyat Guncang Afghanistan

    Jakarta –

    Gempa dahsyat mengguncang Afghanistan. Gempa mengakibatkan ratusan jiwa melayang.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Senin (1/9/2025), korban tewas akibat gempa bumi dengan Magnitudo (M) 6 yang mengguncang wilayah Afghanistan bagian timur bertambah menjadi 622 orang. Lebih dari 1.000 orang lainnya mengalami luka-luka, dengan rumah-rumah warga rata dengan tanah akibat gempa kuat tersebut.

    Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS mencatat gempa bumi tersebut mengguncang pada Minggu (31/8) malam, sekitar pukul 23.47 waktu setempat, dengan pusat gempa berada di area berjarak 27 kilometer sebelah timur laut Jalalabad. Pusat gempa itu berada di kedalaman 8 kilometer dari permukaan Bumi.

    Imbas gempa itu, bangunan-bangunan di Kabul hingga Islamabad, ibu kota Pakistan, turut berguncang.

    “Sedikitnya 610 orang tewas dan 1.300 orang lainnya mengalami luka-luka di Provinsi Kunar, dengan banyak rumah hancur,” tutur juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Abdul Mateen Qani. Provinsi Kunar merupakan wilayah yang terletak dekat dengan pusat gempa.

    Qani menambahkan bahwa sedikitnya 12 orang lainnya tewas di Provinsi Nangarhar. Sekitar 255 orang lainnya mengalami luka-luka di wilayah tersebut.

    Dengan demikian, total sedikitnya 622 orang tewas akibat gempa kuat yang mengguncang Afghanistan sebelum tengah malam tersebut.

    Otoritas Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memobilisasi upaya penyelamatan ke area-area terdampak parah oleh gempa bumi tersebut.

    “PBB di Afghanistan sangat berduka atas gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah timur dan merenggut ratusan nyawa,” kata PBB dalam pernyataan via media sosial X, sembari mengatakan bahwa tim-tim mereka berada di lapangan untuk “memberikan bantuan darurat dan dukungan penyelamatan nyawa”.

    Episentrum atau pusat gempa ini tercatat berada di kedalaman relatif dangkal, yakni 8 kilometer dari permukaan tanah. Gempa dangkal cenderung menyebabkan kerusakan yang lebih parah daripada gempa yang berpusat di kedalaman yang lebih dalam.

    Serangkaian gempa susulan terjadi sepanjang malam hingga Senin (1/9) dini hari, termasuk gempa berkekuatan Magnitudo 5,2 yang kuat dan dangkal tepat setelah pukul 04.00 waktu setempat.

    Afghanistan sering diguncang gempa bumi, terutama di area pegunungan Hindu Kush, yang terletak di dekat pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan India. Gempa berkekuatan Magnitudo 5,9 di Provinsi Paktika pada Juni 2022 menewaskan lebih dari 1.000 orang dan membuat puluhan ribu orang kehilangan rumah.

    Lihat juga Video: Pemerintah Kirim Bantuan Senilai Rp 22 M untuk Korban Gempa Afghanistan

    Halaman 2 dari 3

    (whn/wnv)

  • Panas! Giliran Houthi Serang Kapal Tanker Israel di Laut Merah

    Panas! Giliran Houthi Serang Kapal Tanker Israel di Laut Merah

    Sanaa –

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman mengatakan mereka telah menembakkan rudal dalam serangan terhadap sebuah kapal tanker yang berlayar di perairan Laut Merah. Serangan terbaru Houthi ini dilancarkan setelah kematian Perdana Menteri (PM) yang memimpin pemerintahan mereka di Yaman.

    Houthi, seperti dilansir AFP, Senin (1/9/2025), menyebut para petempurnya menargetkan kapal tanker berbendera Liberia bernama Scarlet Ray dalam serangan terbarunya. Kelompok yang didukung Iran ini telah menenggelamkan dua kapal tanker lainnya pada Juli lalu.

    Diklaim oleh Houthi bahwa serangan terbarunya itu mengenai langsung kapal tanker tersebut. Namun Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) mengatakan bahwa serangan di Laut Merah itu meleset dari target.

    Perusahaan keamanan maritim Ambrey menambahkan bahwa kapal tanker yang diserang Houthi tersebut merupakan milik Israel.

    UKMTO, yang memantau kawasan tersebut, mengatakan para awak kapal “menyaksikan percikan di dekat kapal mereka dari proyektil yang tidak diketahui dan mendengar suara ledakan keras”.

    “Semua awak selamat dan kapal melanjutkan pelayarannya,” sebut UKMTO dalam laporannya.

    Klaim serangan terbaru itu disampaikan setelah Houthi, pada Sabtu (30/8), mengonfirmasi bahwa PM mereka, Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi, bersama sejumlah pejabat lainnya tewas akibat serangan Israel pada Kamis (28/8) lalu.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut serangan mereka di Sanaa, ibu kota Yaman, yang dikuasai Houthi telah menewaskan Rahawi. Dia menjadi pejabat paling senior yang diketahui tewas dalam serangan di Yaman yang terjadi selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Usai kematian Rahawi, menurut sumber keamanan Yaman yang berbicara kepada AFP, Houthi telah menangkap puluhan orang di Sanaa dan beberapa area lainnya “karena dicurigai bekerja sama dengan Israel”.

    Pada Minggu (31/8), kelompok Houthi menyerbu markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menahan setidaknya 11 pekerja PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat” para pekerja PBB tersebut.

    Menurut utusan PBB untuk Yaman Hans Grundberg, Houthi telah menahan 23 personel PBB, beberapa di antaranya sejak tahun 2021 dan tahun 2023.

    Houthi mengklaim penangkapan yang dilakukan pada Juni 2024 melibatkan “jaringan mata-mata Amerika-Israel” yang beroperasi di bawah naungan organisasi-organisasi kemanusiaan. Tuduhan itu dengan tegas dibantah keras oleh PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)