Xcloud.id

partai: PBB

  • Ratu Maxima bahas soal kesehatan finansial saat kunjungan ke Solo

    Ratu Maxima bahas soal kesehatan finansial saat kunjungan ke Solo

    Solo, Jawa Tengah (ANTARA) – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda membahas soal kesehatan finansial saat kunjungannya ke Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    “Ini adalah hari pertama saya berada di di sini. Kunjungan saya di Indonesia, di Solo, tempat yang sangat indah, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan berbagai kelompok,” katanya.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resminya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan (UNSGSA).

    Ia mengatakan sempat membicarakan soal finansial dengan beberapa pekerja di industri garmen dan sejumlah mahasiswa yang sedang merencanakan masa depan.

    “Serta, sekelompok ibu-ibu luar biasa yang membuat batik dan juga para wirausaha mikro lainnya yang dengan usaha itu mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tujuan utama dari percakapan ini adalah untuk belajar mengenai realitas finansial dari tiga kelompok berbeda tersebut. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hingga akhir bulan,” katanya.

    Selain itu, dari dialog tersebut ia ingin mengetahui bagaimana mereka menghadapi keadaan darurat, mulai dari kecelakaan, kehilangan pendapatan, hingga kebutuhan untuk mengirim uang tambahan kepada orang tua di kampung halaman.

    “Kami juga membahas bagaimana mereka mulai memikirkan tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah atau bahkan memikirkan masa pensiun, apakah itu memungkinkan? Kami juga berbicara mengenai berbagai risiko, seperti kecelakaan atau masalah kesehatan, dan bagaimana mereka melindungi diri dari risiko-risiko tersebut,” katanya.

    Ia mengatakan inti dari kunjungan tersebut adalah untuk memahami mekanisme yang mereka miliki, serta risiko dan tantangan yang mereka hadapi.

    “Dalam dua hari ke depan, kami juga akan berdiskusi dengan OJK, Bank Indonesia, berbagai kementerian, serta bank-bank dan perusahaan fintech untuk memikirkan bagaimana merancang produk yang dapat membantu masyarakat Indonesia menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik,” katanya.

    Pada kesempatan itu, ia juga memberikan pujian kepada Indonesia yang telah mencatat pencapaian luar biasa dalam inklusi keuangan.

    Ia mengatakan ada lebih dari 80 persen masyarakat yang sudah memiliki akses ke rekening bank. Namun demikian, ia mengatakan akses saja tidak cukup.

    “Yang penting adalah bagaimana kita dapat membantu mereka lebih jauh, bukan hanya untuk melakukan pembayaran, tetapi juga mewujudkan impian mereka. Dan, ketika sesuatu terjadi, mereka memiliki perlindungan,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Sragen (ANTARA) – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa.

    Kunjungan tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai Ratu Belanda, melainkan sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) yang baru saja ditunjuk oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada September 2024.

    Pada kesempatan itu, Ratu Maxima mengenakan pakaian berwarna kuning dilengkapi dengan syal bermotif batik. Saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, ia disambut oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Astrid Widayani.

    Saat tiba di Sragen, Ratu Maxima disambut oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan perwakilan perusahaan yang dikunjungi Ratu Maxima di Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    Terkait kunjungan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kedatangan Ratu Maxima membawa isu kesehatan keuangan.

    “Jadi terkait dengan kesehatan finansial yang diprogramkan oleh perusahaan bagi karyawannya itu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Maka oleh beliau ditinjau di sini,” katanya.

    Ia mengaku terkesan dengan kedatangan Ratu Belanda tersebut langsung ke Sragen karena sangat ramah.

    “Sebenarnya kunjungan beliau selaku utusan khusus PBB untuk kesehatan finansial. Jadi tidak kapasitas beliau sebagai ratu, tapi sebagai utusan khusus PBB. Sebagai Ratu Belanda memang sepengetahuan saya ini yang pertama datang ke Sragen,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agenda dan Destinasi Ratu Belanda Máxima di Indonesia

    Agenda dan Destinasi Ratu Belanda Máxima di Indonesia

    Jakarta: Ratu Belanda Máxima Zorreguieta melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Indonesia dengan agenda di Solo dan Sragen, Jawa Tengah. Setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin malam, 24 November 2025, Ratu Máxima dijadwalkan menjalani sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis.

    Wali Kota Solo, Respati Ardi, menjelaskan bahwa Ratu Máxima akan tiba terlebih dahulu di Sragen sebelum melanjutkan agenda ke Solo. “Rencananya beliau besok mendarat sekitar pukul 10.00 dan langsung ke Sragen baru ke Solo,” ujar Respati, dikutip dari Metro TV News Selasa, 25 November 2025.

    Respati menambahkan bahwa agenda Ratu Máxima di Solo akan berlangsung di dua lokasi utama. “Kalau di Solo, agendanya hanya dua titik, makan siang di Pracima dan sore ke Kampung Batik Laweyan,” tambahnya.

    Ratu Máxima datang ke Indonesia sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Selama berada di Indonesia, ia dijadwalkan berdialog dengan pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku industri fintech. Agenda ini merupakan bagian dari upayanya mendorong akses keuangan yang lebih inklusif.
     

    Pada kunjungannya ke Solo pada 25 November 2025, Ratu Máxima juga akan menyambangi pabrik garmen, pusat produksi batik tradisional, serta bertemu anak-anak muda untuk melihat perkembangan ekonomi kreatif di tingkat lokal.

    Respati menilai kedatangan Ratu Máxima turut membawa dampak positif bagi Kota Solo. Ia menyebut kunjungan tokoh internasional seperti Ratu Belanda menjadi bentuk pengakuan global terhadap potensi daerah. 

    “Ya, ini tugas saya, tentu tidak mudah melanjutkan dari Mas Gibran sebelumnya untuk tetap terjaga, kita terus berupaya meyakinkan pelaku wisata,” ungkapnya.

    Pada 26 November 2025, Ratu Máxima dijadwalkan berada di Jakarta untuk mengunjungi kantor PBB dan berdiskusi dengan organisasi pembangunan. Ia juga akan mengunjungi International Finance Corporation (IFC) untuk membahas program peningkatan akses keuangan dan dukungan bagi pelaku usaha kecil.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan menerima Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan,” demikian petikan keterangan Setpres.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Ratu Belanda Máxima Zorreguieta melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Indonesia dengan agenda di Solo dan Sragen, Jawa Tengah. Setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin malam, 24 November 2025, Ratu Máxima dijadwalkan menjalani sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis.
     
    Wali Kota Solo, Respati Ardi, menjelaskan bahwa Ratu Máxima akan tiba terlebih dahulu di Sragen sebelum melanjutkan agenda ke Solo. “Rencananya beliau besok mendarat sekitar pukul 10.00 dan langsung ke Sragen baru ke Solo,” ujar Respati, dikutip dari Metro TV News Selasa, 25 November 2025.
     
    Respati menambahkan bahwa agenda Ratu Máxima di Solo akan berlangsung di dua lokasi utama. “Kalau di Solo, agendanya hanya dua titik, makan siang di Pracima dan sore ke Kampung Batik Laweyan,” tambahnya.

    Ratu Máxima datang ke Indonesia sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Selama berada di Indonesia, ia dijadwalkan berdialog dengan pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku industri fintech. Agenda ini merupakan bagian dari upayanya mendorong akses keuangan yang lebih inklusif.
     

     
    Pada kunjungannya ke Solo pada 25 November 2025, Ratu Máxima juga akan menyambangi pabrik garmen, pusat produksi batik tradisional, serta bertemu anak-anak muda untuk melihat perkembangan ekonomi kreatif di tingkat lokal.
     
    Respati menilai kedatangan Ratu Máxima turut membawa dampak positif bagi Kota Solo. Ia menyebut kunjungan tokoh internasional seperti Ratu Belanda menjadi bentuk pengakuan global terhadap potensi daerah. 
     
    “Ya, ini tugas saya, tentu tidak mudah melanjutkan dari Mas Gibran sebelumnya untuk tetap terjaga, kita terus berupaya meyakinkan pelaku wisata,” ungkapnya.
     
    Pada 26 November 2025, Ratu Máxima dijadwalkan berada di Jakarta untuk mengunjungi kantor PBB dan berdiskusi dengan organisasi pembangunan. Ia juga akan mengunjungi International Finance Corporation (IFC) untuk membahas program peningkatan akses keuangan dan dukungan bagi pelaku usaha kecil.
     
    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan menerima Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Jakarta.
     
    “Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan,” demikian petikan keterangan Setpres.
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Senang

    Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Senang

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses penetapan cabang-cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam berpengaruh yang didirikan di Mesir, sebagai organisasi teroris asing dan teroris global yang ditetapkan secara khusus.

    Penetapan yang akan memberikan sanksi terhadap salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Arab itu, mendapat sambutan baik Israel.

    Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (25/11/12025), secara spesifik menyebutkan cabang-cabang kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania.

    Disebutkan dalam perintah eksekutif Trump tersebut bahwa cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu “terlibat dalam atau memfasilitasi dan mendukung kekerasan dan kampanye destabilisasi yang merugikan wilayah mereka sendiri, warga negara Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat”.

    Dalam perintah eksekutifnya, menurut lembar fakta Gedung Putih, Trump menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio dan Menteri Keuangan (Menkeu) Scott Bessent untuk melanjutkan penetapan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu dalam waktu 45 hari ke depan.

    Pemerintah Trump menuduh cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di ketiga negara itu mendukung atau mendorong serangan kekerasan terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS lainnya, atau memberikan dukungan material kepada kelompok Hamas.

    “Presiden Trump mengkonfrontasi jaringan transnasional Ikhwanul Muslimin, yang memicu terorisme dan kampanye destabilisasi terhadap kepentingan dan sekut-sekutu AS di Timur Tengah,” sebut lembar fakta Gedung Putih tersebut.

    Penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing oleh AS akan memungkinkan Washington untuk mengambil tindakan hukum, seperti membekukan aset apa pun yang mungkin dimiliki kelompok itu di wilayah AS dan menolak masuknya anggota kelompok tersebut.

    Langkah AS ini disambut baik oleh Israel. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, melontarkan pujian untuk Washington.

    “Ini merupakan keputusan penting, tidak hanya bagi negara Israel, tetapi juga bagi negara-negara Arab tetangga yang menderita akibat terorisme Ikhwanul Muslimin selama beberapa dekade,” kata Danon dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (24/11).

    Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi pan-Islamis yang didirikan di Mesir tahun 1928 silam. Organisasi ini awalnya dibentuk sebagai gerakan politik Islam untuk melawan penyebaran gagasan sekuler dan nasionalis.

    Organisasi ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lainnya di dunia Arab, menjadi pemain utama, tetapi seringkali beroperasi secara rahasia.

    Pendiri Ikhwanul Muslimin, seorang guru sekolah asal Mesir, Hassan al-Banna, meyakini bahwa menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dapat memungkinkan dunia Muslim untuk melawan kolonialisme Barat.

    Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai kelompok teroris di beberapa negara lainnya, seperti Mesir, Arab Saudi, Rusia, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Donald Trump Tak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan isi rapat tertutup yang digelar di Komisi I DPR, Senin (24/11/2025) kemarin, yakni soal rencana TNI menjaga kilang minyak hingga soal pengiriman TNI ke Gaza Palestina.
    Komisi I
    DPR RI
    menggelar rapat kerja tertutup bersama
    Menteri Pertahanan
    (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemarin.
    Rapat yang berlangsung beberapa jam itu membahas sejumlah agenda pertahanan nasional, mulai dari pembangunan kekuatan TNI, penugasan pengamanan kilang minyak milik BUMN, hingga rencana
    pengiriman pasukan
    perdamaian ke Gaza dan stabilitas keamanan di Aceh serta Papua.
    Rapat ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S Aldedharma; serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Usai rapat, Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menugaskan TNI Angkatan Darat menjaga seluruh kilang minyak milik BUMN.
    Kebijakan pengamanan infrastruktur di sektor industri strategis tersebut diambil karena potensi ancaman yang datang bisa mempengaruhi kedaulatan negara.
    “Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujar Sjafrie.
    Penugasan ini akan dimulai Desember 2025 dan menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.
    Sjafrie menambahkan bahwa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga akan ikut mengawasi dan memantau, untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.
    “Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata dia.
    Sjafrie menegaskan bahwa penjagaan kilang minyak tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga stabilitas nasional.
    Hingga November 2025, pemerintah telah membentuk 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
    Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan dengan target 150 batalion baru setiap tahun. “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” tutur Sjafrie.
    Pemerintah melihat bahwa 514 kabupaten di Indonesia memerlukan dukungan keamanan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan.
    Isu internasional turut menjadi bagian dari rapat tertutup tersebut.
    Pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Sjafrie menjelaskan bahwa pasukan Indonesia akan difokuskan pada operasi kemanusiaan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat konflik.
    “Tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi-konstruksi yang telah mengalami kerusakan,” ujar Sjafrie.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, kontingen perdamaian akan dipimpin seorang perwira tinggi bintang tiga.
    Susunan pasukan akan terdiri atas tiga brigade komposit, yakni Batalion Kesehatan, Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan.
    Unsur udara dan laut juga akan diperkuat dengan helikopter, pesawat C-130 Hercules, dan dua kapal rumah sakit milik Angkatan Laut.
    Sebelum pemberangkatan pasukan, TNI akan terlebih dahulu mengirim personel recce atau pengintai untuk memastikan kondisi lapangan.
    “Apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim
    personel recce
    ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus.
    Rapat juga menyepakati strategi penguatan keamanan di tiga wilayah yang dianggap sebagai
    center of gravity
    atau titik berat pertahanan nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Pemerintah menilai bahwa stabilitas sosial dan ekonomi memerlukan dukungan keamanan yang memadai.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ucap Sjafrie.
    Jakarta sebagai ibu kota negara, kata Sjafrie, akan diamankan secara menyeluruh dari seluruh sisi, yakni darat, laut, dan udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” kata Sjafrie.
    Sedangkan Aceh menjadi salah satu prioritas peningkatan pengamanan karena menjadi titik penting di barat Indonesia.
    Sementara itu, Papua tetap dianggap menjadi kawasan paling rawan dan memerlukan penanganan berbeda.
    Menurut Sjafrie, pemerintah bersama TNI akan menerapkan metode yang dia sebut
    smart approach
    , yakni menggabungkan pendekatan teritorial atau soft approach dan kesiapsiagaan operasi taktis atau
    hard approach
    .
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI menambahkan bahwa penetapan tiga wilayah tersebut sebagai
    center of gravity
    karena mempertimbangkan peningkatan eskalasi potensi ancaman.
    “Ya, eskalasi ancaman. Ya lebih tinggi,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakhiri perlindungan sementara bagi imigran Myanmar di negaranya. Kenapa?

    Dilansir AFP, Selasa (25/11/2025), ada sekitar 4.000 orang dari Myanmar telah tinggal di Amerika Serikat (AS) di bawah Status Perlindungan Sementara (TPS). Diketahui, TPS melindungi pemegangnya dari deportasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja.

    TPS diberikan kepada orang-orang yang dianggap berada dalam bahaya jika mereka kembali ke negara asal mereka, karena perang, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya.

    Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan kebijakan imigrasinya secara menyeluruh. Dia memerintahkan penghapusan TPS bagi warga negara dari Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Suriah, Sudan Selatan, dan Venezuela.

    Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia juga akan mencabut TPS bagi warga negara Somalia.

    TPS diperluas untuk warga negara Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mengatakan keputusan untuk mencabutnya dibuat setelah meninjau kondisi di negara tersebut.

    Myanmar terus menghadapi “tantangan kemanusiaan yang sebagian disebabkan oleh operasi militer yang berkelanjutan melawan perlawanan bersenjata,” kata Noem.

    Namun, katanya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Namun, tambahnya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Noem mengungkapkan alasan pencabutan TPS ini karena menganggap sudah ada pencabutan status darurat pada Juli lalu di Myanmar. Dia juga mengatakan bahwa akan “ada pemilu yang bebas dan adil” pada Desember mendatang di Myanmar.

    Dikritik LSM

    Langkah pencabutan TPS ini menuai kritik dari organisasi advokasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch (HRW). Dia menilai pencabutan ini akan mempersulit warga Myanmar.

    “Kesalahan pernyataan Keamanan Dalam Negeri dalam mencabut TPS bagi warga Myanmar sangat parah sehingga sulit membayangkan siapa yang akan mempercayainya,” ujar Direktur Advokasi HRW Asia, John Sifton, dalam sebuah pernyataan.

    Kelompok tersebut mencatat bahwa “status darurat Myanmar yang seharusnya dicabut pada bulan Juli langsung digantikan dengan status darurat dan darurat militer baru di sejumlah kota di sembilan negara bagian dan wilayah.”

    Menurut, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan “sulit dipercaya” jika Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dalam situasi saat ini.

    “Bagaimana mungkin ada yang bilang mereka bebas dan adil,” kata Turk dalam wawancara baru-baru ini dengan AFP.

    “Dan bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya ketika sebagian besar wilayah negara sebenarnya tidak berada di bawah kendali siapa pun, sementara militer terlibat dalam konflik dan telah menekan penduduknya selama bertahun-tahun?” tambahnya.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak sah, dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi digulingkan dan dipenjara dalam kudeta tersebut, dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya dibubarkan.

    Junta militer merebut kekuasaan dengan klaim kecurangan yang tidak berdasar dalam pemilu 2020 yang dimenangkan NLD secara telak.

    Perang saudara yang melibatkan banyak pihak telah melanda Myanmar sejak saat itu, dengan junta militer kehilangan sebagian besar wilayah negara itu akibat gerilyawan pro-demokrasi dan faksi-faksi bersenjata etnis minoritas yang kuat.

    Terkait hal itu, Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan warga Amerika tidak bepergian ke Myanmar karena “konflik bersenjata, potensi kerusuhan sipil”, dan “penahanan yang salah”.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Lagi-lagi Trump Kecewa ke Putin, Buntut Tak Mau Akhiri Perang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (zap/azh)

  • Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru. Larangan pengenaan pajak untuk kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah yang ditinggali.

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Asrorun Niam Sholeh, dalam siaran persnya, dikutip Selasa (25/11/2025).

    “Itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” tambahnya.

    Fatwa itu disebut Pajak Berkeadilan. Ditetapkan dalam Forum Munas MUI yang berlangsung 20-23 November 2025 di Hotel Mercure, Jakarta.

    Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan. Di dalam arti lain, merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak”, ujar Niam.

    Adapun fatwa pajak berkeadilan sebagai berikut:

    Ketentuan Hukum

    Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan. e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

    Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah(ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

    Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang (double tax)

    Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

    Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

    Warga negara wajib ?menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 2 dan 3.

    Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

    Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

    Rekomendasi

    Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

    Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajakpenghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajakwaris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

    Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah).
    (Arya/Fajar)

  • Ratu Belanda Tiba di Indonesia, Bakal Kunjungan Kerja 24-27 November

    Ratu Belanda Tiba di Indonesia, Bakal Kunjungan Kerja 24-27 November

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratu Máxima dari Belanda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada Senin (24/11/2025) malam.

    Dengan menggunakan penerbangan komersial KLM 809, kedatangan Ratu Máxima ke Tanah Air untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

    Setibanya di Gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Máxima disambut oleh Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderika Widyasari Dewi dan ⁠Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen. 

    Selain itu, Ratu Máxima turut disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang menandai dimulainya secara resmi kunjungan kerja pada 24—27 November 2025.

    Dalam kunjungan ini, Ratu Máxima dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis terkait keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat.  

    Ratu Máxima juga diagendakan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan nasional termasuk kementerian/lembaga keuangan terkait, serta para pelaku usaha dan masyarakat.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga  diagendakan untuk menerima Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan.

    Kunjungan kerja selama empat hari ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital.

    Rangkaian kegiatan Ratu Máxima di Indonesia juga diharapkan memberikan dukungan pada program pemerintah dalam mengembangkan layanan keuangan yang aman dan  berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

  • Ratu Belanda Diagendakan Berkunjung ke Solo hingga Temui Prabowo

    Ratu Belanda Diagendakan Berkunjung ke Solo hingga Temui Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sekaligus Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) diagendakan akan langsung berkunjung ke Kota Solo hingga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kunjungan kenegaraan di Indonesia.

    Dia mengatakan, kunjungan kenegaraan Ratu Maxima pada misi mempromosikan ketahanan dan kesejahteraan finansial selama tiga hari yakni berlangsung pada Rabu, 25 hingga Kamis 27 November 2025 ini dilakukan di beberapa kota seperti Surakarta, Solo dan Jakarta.

    “Nah beliau di sini akan ada tiga hari, besok beliau akan ke Solo untuk langsung bertemu dengan masyarakat, kemudian ada satu hari kemudian di Jakarta,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025).

    Kemudian pada hari terakhir, Ratu Maxima fokus bertemu dengan beberapa pejabat di lembaga terkait seperti bersama Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

    “Setelah itu ministerial meeting yang kedua adalah diskusi terkait dengan scam dan fraud. Ini sangat menarik karena topik ini adalah beliau sendiri yang memilih dan sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kita di sini melalui Indonesia Anti-Scam Center,” ujarnya.

    Dia bilang, selama kunjungan di Surakarta, Solo Ratu Maxima bertemu dengan masyarakat setempat dilanjutkan ke pabrik garmen untuk menemui para pekerja yang mengikuti program kesehatan finansial RISE (Reimagining Industries to Support Equality).

    “Jakarta kita akan mengundang sekitar mungkin seribu masyarakat yang terdiri dari kaum defable yang juga concern beliau juga untuk disabilitas kemudian UMKM yang mendapatkan inklusi dari sektor keuangan untuk permodal dan lain-lain,” jelasnya.

    Dia menambahkan, setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto akan ada rapat antara Ratu Maxima dengan OJK yang akan membahas secara lebih detail dan mendalam tentang berbagai program edukasi, literasi dan inklusi serta pemberantasan scam di Indonesia.

    “Pertama tentu Indonesia satu negara yang populasinya sangat besar dimana disini beliau melihat masyarakat kita sangat beragam disini tidak mudah berbicara tentang bagaimana melakukan kegiatan edukasi, literasi karena demografi Indonesia,” kata dia.

    Diketahui, Ratu Maxima tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Senin malam.

    Pantauan di lokasi, Ratu Maxima berserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Soetta dengan menggunakan pesawat komersil dengan nomor register KLM 809 sekitar pukul 18.46 WIB.

  • Wanti-wanti DPR Defisit APBN Bisa Tembus 4,4% Imbas Setoran Pajak Jeblok

    Wanti-wanti DPR Defisit APBN Bisa Tembus 4,4% Imbas Setoran Pajak Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti pemerintah bahwa defisit APBN 2025 bisa melebar tajam ke 4,4% terhadap PDB akibat penerimaan pajak yang memburuk.

    Misbakhun mengaku sudah melakukan simulasi realisasi penerimaan perpajakan sepanjang 2025 dan pengaruhnya terhadap defisit fiskal. Dia masih memakai data acuan laporan semester I/2025 yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Juli lalu.

    Hasilnya, jika penerimaan perpajakan mencapai Rp2.241,82 pada akhir tahun atau setara 90% dari target (Rp2.490,91 triliun) maka defisit APBN 2025 akan mencapai 3,39% terhadap PDB.

    Sementara jika penerimaan perpajakan sebesar Rp2.241,82 triliun pada akhir tahun atau setara 85% dari target maka defisit bisa mencapai 3,92%. Lebih buruk lagi, jika penerimaan perpajakan Rp1.992,73 triliun pada akhir tahun atau hanya setara 80% dari target maka defisit melebar ke 4,44% dari PDB.

    “Ini mengkhawatirkan. Sementara tadi penerimaan [pajak] kita baru 70,2% [per akhir Oktober 2025]. Saya mengkhawatirkan di paling ujung, yaitu defisit,” ujar Misbakhun dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Sebagai catatan, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sudah menetapkan ambang batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB. Artinya, jika defisit melebar ke 3,39% atau 3,92% atau bahkan 4,44% seperti simulasi Misbakhun maka pemerintah akan melanggar UU.

    Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi Partai Golkar itu meminta penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto terkait taktik hingga langkah konsolidasi untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak, baik upaya ekstra maupun rutin.

    “Saya menyadari Pak Bimo adalah salah satu generasi baru di Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan pemikiran-pemikiran segarnya itu bisa memberikan visi baru, arahan baru, dan kemimpinan yang baru, untuk membawa leadership-nya Pak Bimo itu menjadi inspirasi bagi semua anak buah Bapak,” katanya.

    Komisi XI DPR, sambung Misbakhun, siap memberikan dukungan penuh atas langkah-langkah Bimo memperbaiki penerimaan pajak.

    Sementara dalam perkembangan terbaru per akhir Oktober 2025, APBN membukukan defisit sebesar Rp479,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,02% terhadap PDB.

    Pemerintah sendiri mendesain defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.

    Strategi DJP

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih meyakini outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 masih bisa tercapai, didorong oleh penguatan pengawasan kepatuhan hingga optimalisasi penegakan hukum.

    Dalam paparannya, Direktur cs9xfuwr Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

    Dari sisi jenisnya, Bimo merincikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat Rp759,36 triliun hingga Oktober dan diproyeksikan mencapai Rp987,52 triliun pada akhir tahun. Sementara pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM) mengumpulkan Rp556,61 triliun dan ditargetkan Rp895,91 triliun.

    Selain itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) mencatatkan realisasi Rp22,84 triliun, pajak lainnya Rp99,86 triliun, dan PPh Migas Rp20,35 triliun. DJP memperkirakan tiga pos terakhir tersebut masing-masing menutup tahun pada Rp30,08 triliun, Rp109,33 triliun, dan Rp54,08 triliun.

    Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

    “[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direkturat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

    “Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera],” lanjut Bimo.

    Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.