Xcloud.id

partai: PBB

  • Arus Utama Samudra Atlantik Bisa Mulai Runtuh pada 2055

    Arus Utama Samudra Atlantik Bisa Mulai Runtuh pada 2055

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebuah studi baru mengungkapkan arus samudra Atlantik yang merespons perubahan iklim sedang melaju menuju titik kritis yang dapat menyebabkan dampak parah sebelum akhir abad ini.

    Dilansir dari livescience, arus-arus tersebut membentuk Sirkulasi Terbalik Meridian Atlantik (AMOC), yang berputar mengelilingi Samudra Atlantik seperti sabuk konveyor raksasa, membawa panas ke Belahan Bumi Utara sebelum bergerak ke selatan lagi di sepanjang dasar laut.

    Bergantung pada seberapa banyak karbon yang dipancarkan manusia dalam beberapa dekade mendatang, AMOC dapat mencapai titik kritis dan mulai runtuh paling cepat pada tahun 2055, dengan konsekuensi dramatis bagi beberapa wilayah, demikian temuan para peneliti.

    Prediksi menakutkan ini, yang didasarkan pada skenario di mana emisi karbon berlipat ganda antara sekarang dan tahun 2050, dianggap tidak mungkin tetapi hasil dari skenario yang jauh lebih mungkin di mana emisi berkisar pada tingkat saat ini selama 25 tahun ke depan tidak jauh lebih baik, menurut studi tersebut.

    Bahkan jika kita mempertahankan pemanasan global abad ini pada 4,8 derajat Fahrenheit (2,7 derajat Celsius) di atas tingkat pra-industri sebuah skenario “jalan tengah”, menurut laporan iklim PBB terbaru AMOC akan mulai runtuh pada tahun 2063, menurut hasil penelitian tersebut.

    “Peluang terjadinya keruntuhan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya,” ujar Sybren Drijfhout, profesor oseanografi fisik di University of Southampton di Inggris dan Utrecht University di Belanda, dilansir dari Live Science.

    Secara keseluruhan, peluang keruntuhan AMOC pada abad ini adalah sekitar 50-50, menurut perkiraan Drijfhout, yang tidak terlibat dalam penelitian baru ini tetapi baru-baru ini memimpin studi serupa yang diterbitkan dalam jurnal Environment Research Letters.

    Dalam studi tersebut, Drijfhout dan rekan-rekannya menjalankan model iklim terbaru untuk periode setelah tahun 2100 dan menemukan bahwa skenario emisi tinggi, atau skenario yang menyebabkan pemanasan sekitar 8 derajat Fahrenheit (4,4 derajat Celsius) di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini, selalu menyebabkan keruntuhan AMOC. Skenario yang selaras dengan tujuan Perjanjian Paris untuk menjaga pemanasan idealnya di bawah 2,7 F (1,5 C) juga memicu keruntuhan pada dua model, yang menunjukkan bahwa kerusakan lebih mungkin terjadi daripada yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya, katanya.

    Van Westen dan rekan-rekannya sebelumnya menunjukkan bahwa aliran air tawar Atlantik pada 34 derajat lintang selatan, garis lintang di sepanjang ujung Afrika Selatan, merupakan penanda yang baik untuk stabilitas AMOC dan dapat memperingatkan para ilmuwan tentang keruntuhan yang akan datang. Penanda ini berfungsi untuk kondisi lingkungan yang berubah secara perlahan, tetapi kurang berguna untuk mengidentifikasi tren AMOC di bawah iklim yang memanas dengan cepat, kata van Westen.

    Untuk mengukur kapan titik kritis akan tercapai, studi baru ini mengamati massa air yang tenggelam ke dasar laut di Atlantik Utara.

    Saat ini, air permukaan kehilangan panas ke atmosfer ketika mencapai Atlantik Utara yang dingin. Air permukaan ini menjadi sangat dingin, asin, dan padat sehingga tenggelam ke dasar laut, membentuk arus yang bergerak di sepanjang dasar laut ke Belahan Bumi Selatan. Proses tenggelamnya air dingin dan padat ini disebut pembentukan air dalam, dan inilah mesin penggerak AMOC. Pembentukan air dalam dapat diukur melalui perubahan kepadatan air laut atau dengan mengekstrapolasi data laut dalam model iklim.

    “Ketika kuantitas ini berkurang menjadi nol, artinya permukaan menjadi terlalu ringan dan tidak terjadi penurunan,” yang pada dasarnya merupakan momen ketika AMOC mulai runtuh, kata van Westen.

    Pembentukan air dalam sudah menurun akibat pemanasan suhu udara di Atlantik Utara dan pencairan es Arktik. Udara hangat berarti air permukaan tidak dapat kehilangan cukup panas untuk tenggelam, sementara pencairan es mengencerkan konsentrasi garam air dan dengan demikian mengurangi kepadatannya.

    Wopke Hoekstra, komisioner Eropa untuk iklim, nol bersih, dan pertumbuhan bersih, menggambarkan temuan ini sebagai “peringatan serius terhadap iklim” dalam sebuah unggahan media sosial. “Studi baru ini menunjukkan bahwa Arus Teluk bisa runtuh dalam masa hidup kita,” ia memperingatkan.

    Namun, dampaknya tidak akan langsung terasa setelah AMOC mulai runtuh, menurut studi tersebut. Para penulis memperkirakan bahwa dibutuhkan lebih dari 100 tahun bagi AMOC untuk melemah secara signifikan dan pola cuaca baru akan muncul.

    Namun, Drijfhout berpendapat bahwa keruntuhan tersebut bisa terjadi hanya dalam 50 tahun. AMOC seperti api unggun yang bahan bakarnya semakin menipis, katanya.

    “Jika kita berhenti menambahkan balok kayu baru ke dalam api, apinya tidak langsung padam, tetapi akan terus membara untuk beberapa waktu,” kata Drijfhout. “Bagi AMOC, ‘masa membara’ ini adalah [sekitar] 50 tahun.”

  • OPINI: Pajak dalam Sorotan Rakyat

    OPINI: Pajak dalam Sorotan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Gerakan demonstrasi masif saat ini bermula dari gelombang gerakan sosial di media sosial lewat tagar #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, hingga pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2025.

    Akhirnya mengerucut di akhir Agustus ini, terjadi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, buruh, ojek online, dan semua lapisan ma syarakat menggumpal men jadi satu kekuatan turun ke jalan.

    Demonstrasi tersebut menuntut banyak hal, namun penulis mencoba melihat dari perspektif perpajakan, mencermati beberapa tuntutan pajak dari buruh mengemuka seperti naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta perbulan, hapus Pajak Pesangon, hapus pajak THR, hapus Pajak JHT, hapus dis-kriminasi pajak perempuan menikah. Juga kasus kenaikan PBB di Kabupaten Pati, sebesar 250%, yang memicu demonstrasi besar.

    Tuntutan pajak memang sangat relevan dengan kondisi saat ini karena dunia perdagangan sangat lesu akibat daya beli masyarakat yang melemah, pelemahan terjadi karena beberapa faktor salah satunya naiknya PPN 11%. Sejak naiknya PPN 11% harga barang mengalami kenaikan, sejak itu pula daya beli masyarakat ikut mengalami penurunan. Indikasi dapat kita lihat dari sektor ekonomi mikro, toko-toko mengalami kelesuan (pedagangnya mengeluh) baik di pasar tradisional maupun di pasar modern dan pedagang dengan cara online.

    Kekecewaan masyarakat terhadap pajak memang terjadi karena mahalnya pajak yang harus ditanggung dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) juga Pajak Kendaraan Bermotor yang harus ditanggung masyarakat di saat kondisi sulit saat ini.

    Rasa kesal terhadap pajak jangan dianggap remeh karena sejarah mencatat kebijakan pajak yang menghasilkan kekacauan besar, seperti revolusi Prancis tahun 1789 karena beban pajak yang berat yang memberikan ketidak adilan pada rakyat jelata. Perang Boston Tea Party tahun 1773 perlawanan rakyat Amerika terhadap pajak teh yang dikenakan oleh Inggris memicu perang kemerdekaan Amerika, Pajak Jizyah pada masa pemerintahan Aurangzeb pada abad ke 17 di India yang memicu perlawanan masyarakat.

    Dalam teori perpajakan beberapa teori pajak yang menekankan pentingnya tidak membebankan rakyat secara berlebihan, Teori pajak Adam Smith ekonom terkenal yang menjelaskan negara dalam memungut pajak empat prinsip, keadilan, kepastian, kemudahan, efisiensi. Teori yang terkenal lainnya ability to pay bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kemampuan mem-bayar wajib pajak, semakin besar kemampuan mem-bayar wajib pajak semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Dari beberapa teori ini, jelas pajak tak bisa dibebankan semaunya, jadi perlu di ukur kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan.

    Selain itu hasil dari pajak perlu juga dikaji dan digunakan untuk kepentingan rak-yat, yang membawa rakyat kecewa dimana uang rakyat digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat saat ini yang menjadi isu yang paling banyak dibahas oleh netizen bagaimana gaji dan tunjangan anggota DPR yang naiknya selangit dengan sehingga gaya hidup mereka bermewah-mewah. Berbanding terbalik di mana di negara-negara maju pemimpinnya hidup bersahaja, misalnya di Denmark yang mencatat pendapatan perkapitanya pada 2024 tercatat US$71.851 atau setara dengan Rp1,168 miliar.

    Namun, Ratu Mary dari Denmark dikenal sebagai bangsawan paling sederhana. Kesederhanaan itu membuatnya sebagai salah satu bangsawan Eropa paling dikagumi dan dihormati. Billed Bladet dalam laporannya tanggal 27 Agustus 2025, Mary memakai gaun yang sama dalam setidaknya tiga kesempatan pada Juni-Agustus 2025.

    Mungkin bagi kebanyakan orang memakai gaun yang sama berkali-kali suatu hal yang biasa saja. Namun bagi bangsawan dan Ratu pula, biasanya baju untuk setiap acara publik dipakai hanya sekali. Sebenarnya jika ingin dia bisa memakai gaun sekali saja karena tunjangan 127,2 juta krona Denmark atau Rp324,5 miliar per tahun bagi keluarga Kerajaan Denmark, hal itu mudah sekali untuk dilakukan. Namun Ratu Mary memilih memakai baju yang sama untuk dipakai berkali-kali. Ratu sadar dia berstatus istri raja mayoritas biaya hidupnya dari anggaran negara. Secara sadar dia harus hidup sederhana sehingga memberikan contoh positif buat pejabat dan keluarga istana.

    Dengan pola hidup peja-bat sederhana, otomatis rakyat akan puas dan percaya terhadap uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat sehingga tidak akan ter-jadi peristiwa seperti saat ini di Tanah Air, di mana kemewahan dipertontonkan membuat rakyat kecewa dan tak percaya.

    Selain itu, tarif pajak yang rendah dan memberikan akses pelayanan masyarakat yang baik akan memberikan keperca-yaan dan kepuasan masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya Singapura membuktikan bahwa pajak yang relatif rendah sekitar 21%, dapat mengatasi kesejahteraan masyarakatnya.

    Makna yang dapat diambil dari Denmark dan Singapura: pola hidup seder-hana para pejabat dan tarif pajak yang rendah, juga upaya menyejahterahkan akan dapat memberikan pengaruh besar bagi rakyat secara menyeluruh sehingga berdampak positif bagi rakyat. Semoga

  • Tanda Zaman, Pertobatan Nasional, dan Komisi Independen Nasional 7 September 2025

    Tanda Zaman, Pertobatan Nasional, dan Komisi Independen Nasional 7 September 2025

    Tanda Zaman, Pertobatan Nasional, dan Komisi Independen
    Jurnalis, Mahasiswa S3 Ilmu Politik
    DUA
    frase “tanda-tanda zaman” dan “pertobatan nasional” saya petik dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, sebagai respons moral atas amuk massa selama 28-31 Agustus 2025.
    Hari Minggu, 31 Agustus 2025, di tengah panasnya situasi politik Ibu Kota, saya bersama sejumah teman berbincang dengan Kardinal Suharyo.
    Perbincangan tak lepas dari suasana yang penuh kegelisahan. Negeri sedang tak karu-karuan. Amuk massa belum reda.
    Penjarahan terjadi di rumah beberapa anggota DPR dan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gedung DPRD Makassar dibakar. Gedung Grahadi di Surabaya luluh lantak.
    Apa salah dan dosa Gedung Grahadi? Mengapa tak bisa dicegah? Kantor polisi di berbagai daerah turut jadi sasaran. Tuntutan agar DPR dibubarkan berseliweran di ruang publik.
    Dalam percakapan itu, Kardinal Suharyo berkata lirih, tapi tegas, “Elite seharusnya bisa membaca tanda-tanda zaman”.
    Ia tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “tanda-tanda zaman”. Namun, dalam kesempatan lain, Kardinal menyerukan pertobatan. Sebuah ajakan spiritual yang sarat makna: kesadaran akan kesalahan kolektif, dan dorongan untuk berbalik arah sebelum semuanya terlambat.
    Peristiwa 28-31 Agustus 2025, masih menyimpan kabut tebal. Ada unjuk rasa sebagai ekspresi sumpek rakyat, tapi ada juga “Gerakan 28-31 Agustus 2025” dengan tujuan tertentu yang sistematis.
    Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi juga terjadi unjuk rasa besar, seputar penolakan revisi UU KPK (2019), pemberlakuan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres. Namun, dampak dari ketiga unjuk rasa tidak separah seperti sekarang.
    Peristiwa 28-31 Agustus 2025, justru menimbulkan banyak tanya. Pembagian kekuasaan sebenarnya hampir sempurna. Hanya PDIP dan Nasdem yang tak ada dalam kabinet.
    Ormas terbesar sudah berada dalam barisan kekuasaan. Relawan diakomodasi dalam kabinet atau komisaris BUM. Kabinet didukung koalisi super-mayoritas.
    DPR menjadi proksi dari kekuasaan. Kekuasaan sedang menuju otokratisasi sebagaimana kajian
    Varieties of Democracy
    (2024).
    Namun, ada juga pandangan konsolidasi otokratisasi itulah yang menyebabkan disfungsi lembaga pranata demokrasi. Dan, kini konsolidasi otokratisasi mendapatkan perlawanan.
    Situasi 2025, berbeda dengan Peristiwa Malari 1974. Meski berlatarbelakang antimodal asing, Malari 1974 adalah pembelaan warga sipil terhadap demokrasi liberal atas arah demokrasi terpimpin yang dilakukan Presiden Soeharto.
    Sedang pada Agustus 2025, polanya lebih mirip perlawanan warga sipil untuk membela reformasi dalam konteks konsolidasi otokratisasi.
    Spekulasi banyak, analisis berseliweran, narasi bersaing. Namun, di balik semua itu, ada realitas yang hampir pasti bisa dibaca. Sejumlah latar belakang krisis tampak jelas, seperti bara dalam sekam yang lama diabaikan.
    Pertama, akumulasi kekecewaan publik yang menahun. Kesenjangan sosial yang menganga tak tertanggulangi.
    Berdasarkan data Bank Dunia per Juni 2025, ada 194 juta orang miskin di Indonesia. Angka ini tentu bisa diperdebatkan tergantung mistar yang dipakai—Bank Dunia atau BPS—namun rasa lapar tidak bisa disangkal dengan metodologi.
    Pengangguran merajalela. Orang kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, harga-harga naik.
    Dalam siniar saya, Chandra Hamzah dari Forum Warga Negara berkata, “Situasi ini ibarat rumput kering. Tinggal dilempar api.”
    Sayangnya, elite kekuasaan sibuk menyangkal realitas ini. Mereka gagal melihat bahwa ketika harapan publik tidak terpenuhi, dan ketimpangan memburuk, maka benih ledakan sosial sedang ditanam.
    Inilah yang disebut Ted Gurr sebagai
    relative deprivation
    : kemarahan rakyat lahir dari jurang antara ekspektasi dan kenyataan yang makin menjauh.
    Kedua, tata kelola pemerintahan. Pemerintah tampak gamang dan terkesan coba-coba dalam membuat kebijakan.
    Wacana kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen diluncurkan, diprotes publik, lalu dibatalkan.
    Penataan distribusi gas melon 3 kg diusulkan, lalu ditarik. Rencana pemblokiran rekening pasif diumumkan, kemudian diklarifikasi.
    Ada lagi guyonan politik tentang penyitaan tanah mangkrak oleh negara. Wisata Raja Ampat, Papua, dirancang menjadi kawasan tambang nikel.
    Sejarah hendak diluruskan dengan menihilkan tragedi pemerkosaan massal 1998, sebelum akhirnya rencana itu ditunda.
    Bintang Mahaputra diobral. Dana transfer ke daerah dikurangi, menyebabkan pemerintah daerah menaikkan PBB. Meledaklah kasus Pati.
    Semua ini menunjukkan ada masalah besar dalam tata kelola kebijakan publik—termasuk komunikasi politik yang nir-empati, kasar, dan penuh kepercayaan diri berlebihan.
    Pemerintah kurang peka membaca denyut publik, dan tak mampu mengantisipasi letupan di bawah permukaan.
    Dalam kerangka teori
    fragile states
    (Rotberg, 2003), negara seperti ini kehilangan kapasitas dasar untuk merespons kebutuhan rakyat secara adil dan efektif.
    Ketiga, penegakan hukum mengikuti perspektif
    the executive weaponization of law enforcement
    (Thomas Power: 2020).
    Dalam perspektif
    the executive weaponization of law enforcement
    bukan berarti hukum berhenti bekerja sama sekali, melainkan hukum dijalankan secara manipulatif: ditegakkan terhadap lawan, diabaikan terhadap kawan.
    Putusan MK yang mengubah persyaratan calon wapres, tidak dieksekusinya terpidana dan malah dianugerahi jabatan komisaris, mempertontonkan bagaimana penegakan hukum negeri ini.
    Desakan RUU Perampasan Aset harus ditempatkan dalam konstruksi Indonesia adalah negata hukum.
    Keempat, disfungsi institusi demokrasi. Partai politik kian terasing dari rakyat. Mereka menjelma menjadi kartel politik, sibuk mendekatkan diri ke kekuasaan, bukan memperjuangkan aspirasi konstituen.
    DPR tidak lebih dari proksi kekuasaan eksekutif. Ketua umum partai duduk di kabinet dan semua fraksi berbaur dalam koalisi super mayoritas.
    Lembaga legislatif kehilangan daya kritis dan empati. Bayangkan: di tengah penderitaan rakyat, DPR malah menaikkan tunjangan anggotanya dan berjoget-joget dalam Sidang Tahunan MPR.
    Komunikasi publik mereka
    clometan
    , pongah, dan menyakiti rakyat. Dewan Perwakilan Daerah nyaris tak bersuara. Maka rakyat mencari jalannya sendiri.
    Kelima, organisasi masyarakat sipil gagal menjalankan perannya sebagai
    psychological striking force
    atau kekuatan moral yang ampuh sebagaimana pernah diutarakan Nurcholis Madjid dan diulang Usman Hamid.
    Dalam posisi terkooptasi kekuasaan, organisasi masyarakat sipil sangat melemah posisi tawarnya terhadap absolutisme kekuasaan karena terikat konsesi ekonomi.
    Keenam, teknologi digital dan media sosial mempercepat eskalasi konflik. Dalam suasana kacau, informasi menyebar secara
    real-time
    . 
    Namun, bukan hanya kebenaran yang tersebar, tapi juga opini-opini sintetis yang diproduksi oleh pasukan siber.
    Operasi pengaruh ini dijalankan secara sistematis oleh elite politik. Dalam situasi ini, suara publik yang asli justru tenggelam di tengah gelombang manipulasi.
    Inilah yang disebut
    manufactured consent
    —persetujuan publik dibentuk bukan lewat deliberasi rasional, melainkan melalui rekayasa algoritma dan opini sintesis.
    Ketujuh, terjadinya persaingan elite. Seperti dalam Peristiwa Malari 1974 dan Mei 1998, konflik horizontal di masyarakat sering kali dipicu konflik di kalangan elite.
    Dalam waktu 36 jam sejak tewasnya Affan Kurniawan, negeri seperti tanpa kendali. Polisi tak muncul karena mengalami demoralisasi luar biasa setelah meninggalnya Affan.
    TNI belum bisa bergerak karena belum diminta. Penjarahan terjadi. Media sosial menjadi panggung utama. Negara absen.
    Akibat dari semua ini sangat dalam. Sepuluh orang tewas. Banyak yang ditangkap. Polisi luka-luka. Kompol Cosmas yang berada dalam rantis Brimob dipecat. Katanya, dia hanya menjalankan perintah.
    Fasilitas umum dibakar. Gedung DPR dan kantor polisi—dua simbol supremasi sipil—dihancurkan rakyat.
    Pesannya jelas: simbol negara kehilangan legitimasi di mata publik. Presiden Prabowo Subianto menuding ada makar dan terorisme.
    Apa yang bisa dilakukan? Di berbagai forum, tuntutan rakyat mulai terdengar. Ada suara dari Forum Warga Negara, imbauan dari Gerakan Nurani Bangsa, seruan dari Aliansi Akademisi, juga gelombang mahasiswa. Semua menyuarakan hal serupa.
    Pertama, latar belakang peristiwa 28–31 Agustus, harus diungkap tuntas. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi soal makar, terorisme, atau faksionalisasi elite.
    Kedua, dibutuhkan reformasi menyeluruh—terhadap kepolisian, DPR, partai politik, dan kebijakan negara.
    Ketiga, reformasi peradilan menjadi keniscayaan. Kardinal Suharyo merangkumnya secara jernih: “Pertobatan di semua cabang kekuasaan.”
    Namun, bagaimana mungkin reformasi dijalankan oleh aktor-aktor yang justru menjadi bagian dari masalah?
    Dalam kondisi
    low trust society
    , kepercayaan publik tak mungkin pulih lewat manuver elite lama. Dibutuhkan satu struktur baru: semacam Komite Independen atau apapun namanya.
    Komite yang berisi tokoh independen dengan integritas tinggi dan rekam jejak tak tercela. Orang yang tak punya beban politik, dan bisa menjadi penjaga moral sekaligus pemandu arah reformasi untuk memperbaiki republik yang sedang sakit.
    Namun untuk terbentuk, inisiatif ini butuh legitimasi. Dan hanya satu pihak yang saat ini memiliki otoritas untuk menginisiasi: Presiden Prabowo Subianto.
    Pertanyaannya: apakah Presiden Prabowo membaca tanda-tanda zaman? Mengutip Sukidi Mulyadi dalam acara
    Satu Meja The Forum
    , “Presiden terisolasi dengan realitas di Indonesia.”
    Jakob Oetama, pendiri
    Kompas
    , dalam banyak perjumpaan pribadi pernah berpesan, “Jaga negeri ini, jangan sampai
    mrucut
    .”
    “Mrucut” dalam pemahaman orang Jawa adalah tergelincir dari jalur yang seharusnya. Bukan sekadar salah arah, tapi kehilangan arah. Kehilangan etika, kehilangan hati nurani, kehilangan jati diri.
    Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Atau “mrucut” ke arah otoritarianisme atau malah sebagaimana dikhawatirkan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid dalam Haul Nucholish Madjid, masuk dalam tahap fasisme.
    Hari ini, ancaman “mrucut” itu nyata. Demokrasi kita menjauh dari substansinya. Keadilan hanya tinggal kata. Simbol negara tak lagi dimuliakan. Kepercayaan rakyat menguap.
    Namun, sejarah bangsa tidak harus berakhir dengan kehancuran. Tanda zaman bukan hanya isyarat murka, tapi juga panggilan untuk bangkit.
    Dari reruntuhan kepercayaan, selalu bisa tumbuh tunas perbaikan. Dari amarah yang meledak, selalu bisa lahir kesadaran kolektif untuk berubah. Kuncinya pada masyarakat sipil!
    Kuncinya: keberanian elite untuk mendengar. Kerendahan hati untuk bertobat. Dan kemauan untuk menyerahkan agenda reformasi pada yang lebih layak, lebih bersih, lebih jernih.
    Sebab hanya dengan keberanian itu, bangsa ini bisa kembali menemukan pijakan—dan berjalan tegak menatap masa depan. Bukan dalam “mrucut”, tapi dalam “waskita”. Dalam kebijaksanaan membaca zaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pansus DPRD Pati Akan ke Kemendagri dan BKN, Konfirmasi Temuan soal Kebijakan Bupati Sudewo Regional 6 September 2025

    Pansus DPRD Pati Akan ke Kemendagri dan BKN, Konfirmasi Temuan soal Kebijakan Bupati Sudewo Regional 6 September 2025

    Pansus DPRD Pati Akan ke Kemendagri dan BKN, Konfirmasi Temuan soal Kebijakan Bupati Sudewo
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengungkapkan rencana pihaknya untuk menemui sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
    Pertemuan ini bertujuan untuk mengonfirmasi hasil temuan terkait kebijakan Bupati Pati, Sudewo, mengenai pengangkatan pejabat dan mutasi jabatan.
    “Kami akan ke Jakarta dari Senin hingga Rabu besok, untuk berkonsultasi dengan Mendagri dan BKN,” ujar Bandang di Gedung DPRD Pati, seperti dikutip dari
    Tribunjateng.com
    pada Sabtu (6/9/2025).
    Bandang menjelaskan bahwa di Kemendagri, pihaknya akan menanyakan tentang pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Sudewo sebelum genap enam bulan menjabat.
    “Pelantikan itu memang ada izin dari Mendagri. Tapi kami harus konfirmasi dulu, karena jumlah yang dilantik melebihi dari yang diizinkan. Misalnya, yang diizinkan hanya 70, tapi yang dilantik 80. Apakah ini benar atau tidak, maka akan kami konfirmasikan,” jelasnya.
    Selain itu, Bandang juga menyatakan bahwa Pansus akan menanyakan kepada BKN mengenai pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo.
    “Selaiknya, kami juga akan menanyakan apakah mutasi selama ini yang dijalankan sudah sesuai atau tidak. Ini juga menjadi rekomendasi kami yang akan disampaikan. Setelah itu, kami akan mengadakan rapat lagi. Kamis atau Jumat mungkin kami akan mulai lagi rapat Pansus,” tuturnya.
    Bandang menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pansus Hak Angket DPRD Pati untuk mendapatkan data yang valid, yang nantinya akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk proses selanjutnya setelah proses di DPRD.
    “Kami tidak mau keliru dalam melangkah, sehingga kami konsultasikan dulu,” tandasnya.
    Adapun, DPRD Pati membentuk Pansus hak angket setelah adanya desakan dari masyarakat yang berunjuk rasa pada 13 Agustus 2025 lalu.
     

    Hak angket ini bisa berujung pada pemakzukan Sudewo yang belum setahun menjabat Bupati Pati.
    Ada sejumlah hal yang dibahas Pansus Hak Angket DPRD Pati. 
    Sementara Bupati Sudewo mengatakan, Pansus tidak boleh dimanfaatkan untuk menelanjangi pemerintahannya. Ia pun terus memantau kerja Pansus dan berharap bahasannya tidak melebar ke hal-hal lain. 
    Sudewo meminta Pansus fokus pada bahasan yang diprotes masyarakat yakni kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
     
    Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Konsultasikan Hasil Temuan, Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Akan Datangi Kemendagri dan BKN. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alarm Lonjakan Ketidakpastian Perdagangan Dunia, Negara Berkembang Paling Rentan

    Alarm Lonjakan Ketidakpastian Perdagangan Dunia, Negara Berkembang Paling Rentan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD) mewanti-wanti lonjakan ketidakpastian kebijakan perdagangan global pada 2025 yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi dunia.

    UNCTAD menilai bahwa gejolak kebijakan perdagangan tidak lagi sekadar urusan tarif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen politik, keamanan, dan lingkungan hidup yang dijalankan sepihak oleh sejumlah negara. Kondisi ini menimbulkan risiko lanjutan berupa meningkatnya biaya perdagangan, volatilitas pasar keuangan, hingga terganggunya kepercayaan antar mitra dagang.

    “Ketidakpastian sering kali lebih merusak dibanding tarif. Perusahaan bisa beradaptasi dengan biaya tinggi, tetapi sulit membuat rencana ketika arah kebijakan berubah-ubah,” tulis UNCTAD dalam laporan terbarunya, Global Trade Update September 2025, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    UNCTAD menguraikan dampak ketidakpastian perdagangan dalam tiga aspek utama. Pertama, biaya bisnis dan investasi meningkat karena perusahaan harus menanggung inventori berlebih serta merombak rantai pasok. 

    Kedua, stabilitas makroekonomi terganggu akibat guncangan kurs, arus modal yang tidak menentu, serta kredit yang mengetat. Ketiga, kepercayaan antarnegara terkikis, membuka jalan bagi aksi sepihak dan siklus ketidakpastian yang makin sulit diputus.

    Negara Berkembang Paling Rentan

    Lebih lanjut, laporan UNCTAD menunjukkan gejolak impor ke Amerika Serikat pada paruh pertama 2025 paling terasa bagi negara berkembang dan miskin. Lonjakan volatilitas baru muncul pada kuartal II/2025, menandakan keterpaparan lebih dalam dengan jeda waktu tertentu.

    Keterlambatan ini justru membuat negara miskin lebih rapuh karena tidak siap mengantisipasi guncangan. Selain itu, keterbatasan modal kerja, akses pembiayaan ekspor, hingga infrastruktur logistik membuat perusahaan kecil di negara miskin kesulitan menyesuaikan diri dengan cepat.

    UNCTAD pun merekomendasikan beberapa langkah untuk meredam gejolak, antara lain pemberitahuan dini atas perubahan kebijakan, dasar analisis yang transparan, koordinasi internasional lewat WTO dan UNCTAD, penguatan komitmen perjanjian perdagangan, serta diversifikasi pasar ekspor.

    “Prediktabilitas adalah fondasi perdagangan internasional. Tanpa kepastian, investasi dan pembangunan akan terhambat, terutama di negara berpendapatan rendah,” tegas UNCTAD.

  • Ternyata Bukan hanya Foto Prabowo yang Lenyap di Koran Jepang

    Ternyata Bukan hanya Foto Prabowo yang Lenyap di Koran Jepang

    GELORA.CO -Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini menarik perhatian.  

    Kunjungan untuk menghadiri peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok ini malah menimbulkan beragam spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. 

    Banyak pengamat yang menyebut kunjungan ini sebagai momen penting yang penuh makna untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global. 

    Perayaan ini banyak diliput oleh media global. Dalam momen bersejarah itu, sekitar 25 pemimpin dunia hadir. 

    Namun yang banyak diliput oleh berbagai media adalah para pemimpin yang berdiri berdampingan di atas mimbar, antara lain Presiden Indonesia Prabowo Subianto., Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping,  Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, serta Presiden Kazakstan Jomart Tokayev. 

    Media China banyak yang menampilkan gambar empat pemimpin; Prabowo Subianto., Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un. Sementara, media Jepang justru hanya menampilkan tiga pemimpin.

    Yomiuri Shimbun, salah satu surat kabar terbesar di Jepang, hanya menampilkan foto “Trio Blok Timur”, yaitu Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un. Sosok Prabowo sama sekali tidak ditampilkan. 

    Media sosial pun ramai membahas hal ini. Banyak netizen berspekulasi bahwa foto Prabowo sengaja dipotong karena Indonesia dianggap bukan negara besar. 

    Yomiuri Shimbun nampaknya  lebih memilih fokus pada Xi, Putin, dan Kim, karena acara tersebut adalah;  “peringatan 80 tahun kemenangan dari fasis Jepang”. Bagi publik Jepang, trio itulah yang relevan sebagai musuh tradisional dalam memori sejarah Perang Dunia II.

    Beberapa pendapat yang berseliweran di media sosial menggambarkan bahwa tidak disertakannya foto Prabowo karena Indonesia bukan dari bagian Blok Timur. 

    Beberapa analis justru menegaskan tidak tampilnya gambar Prabowo dalam framing media Jepang juga bukan diartikan berarti Indonesia tidak penting, melainkan karena editorial mereka sedang menegaskan narasi historis yang spesifik.

    Artikel editorial tersebut dimuat dalam versi bahasa Inggris berjudul “China-Russia-N. Korea Cooperation: 3 Regimes Cannot Become a Pillar of World Order. Japan and Europe Must Keep Emerging Nations Close”.

    Atau jika diterjemahkan: “Kerja sama China, Rusia, dan Korea Utara: Tiga rezim ini tidak boleh menjadi pilar utama dunia. Jepang dan Eropa harus merangkul negara-negara berkembang.”

    Isi artikel membahas pertemuan para pemimpin Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara di Beijing untuk menunjukkan sikap menantang Amerika Serikat. Media itu menilai langkah ini sebagai upaya mengubah tatanan dunia yang sudah menopang stabilitas global sejak Perang Dunia II.

    The Yomiuri Shimbun menekankan bahwa negara-negara demokratis, termasuk Jepang, kini berada di persimpangan jalan: apakah mereka mampu membendung pengaruh Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara atau tidak.

    Menurut artikel tersebut, sambutan hangat Beijing terhadap Putin dan Kim Jong Un menunjukkan Tiongkok melawan sentrisme PBB dan diplomasi damai yang selama ini mereka klaim.

    Karena itu, wajar jika Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa memilih tidak mengirimkan perwakilan pemerintah mereka ke Beijing. 

    Media itu juga menyebut bahwa konfrontasi antara kubu negara otoriter (Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara) dengan kubu negara demokratis (Jepang, AS, dan Eropa) bisa menjadi tak terhindarkan.

  • Kelaparan Warga Jadi Metode Perang Tak Boleh Ditoleransi

    Kelaparan Warga Jadi Metode Perang Tak Boleh Ditoleransi

    Jakarta –

    Kepala World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak Israel untuk menghentikan bencana kelaparan yang melanda Gaza. Dia menyebut setidaknya 370 orang meninggal akibat malnutrisi.

    “Ini adalah bencana yang sebenarnya bisa dicegah Israel, dan bisa dihentikan kapan saja,” ujar Tedros kepada wartawan, dilansir AFP, Sabtu (6/9/2025).

    “Kelaparan warga sipil sebagai metode perang adalah kejahatan perang yang tidak boleh ditoleransi: melakukannya dalam satu konflik berisiko melegitimasi penggunaannya dalam konflik di masa mendatang,” tambahnya.

    Komentarnya muncul dua minggu setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bencana kelaparan di Gaza dan menyalahkan “penghalang sistematis” pengiriman bantuan kemanusiaan oleh Israel.

    Israel dengan tegas membantah bahwa tindakannya telah menyebabkan kelaparan di Gaza, dan bersikeras bahwa wilayah tersebut menderita “kekurangan buatan manusia yang direkayasa oleh Hamas”.

    Tedros mengulangi angka tersebut dan mengatakan bahwa angka tersebut mencakup “lebih dari 300 orang hanya dalam dua bulan terakhir”.

    “Orang-orang mati kelaparan sementara makanan yang seharusnya bisa menyelamatkan mereka teronggok di truk-truk yang jaraknya cukup jauh,” keluhnya.

    “Kelaparan rakyat Gaza tidak akan membuat Israel lebih aman, juga tidak akan memfasilitasi pembebasan para sandera,” tegasnya.

    (azh/azh)

  • Bupati Pati Minta Fokus Pansus DPRD Tak Melebar: Yang Disoalkan PBB Saja

    Bupati Pati Minta Fokus Pansus DPRD Tak Melebar: Yang Disoalkan PBB Saja

    Jakarta –

    Rapat pansus pemakzulan Bupati Sudewo yang berjalan di DPRD Pati sempat memanas saat Ketua Dewas RSUD RAA Soewondo, Pati, Torang Manurung walk out. Bupati Pati Sudewo meminta tim Pansus Hak Angket DPRD Pati berfokus pada persoalan PBB-P2 saja.

    “Saya berharap Pansus itu tidak melebar ke mana-mana. Yang disoalkan PBB-P2, ya PBB-P2 saja, jangan ke mana-mana,” kata Sudewo saat ditemui di Masjid Agung Pati, dilansir detikJateng, Jumat (5/9/2025).

    Sudewo berharap tim Pansus Pemakzulan dirinya berfokus pada materi yang dibahas. Dia meminta Pansus Pemakzulan Bupati Pati itu tak melebar ke mana-mana.

    “Jangan live streaming ini dijadikan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah,” jelasnya.

    Sudewo mengatakan tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna. “Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada yang sempurna,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewas RSUD RAA Soewondo Pati, Torang Manurung, walk out saat menghadiri rapat Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD Pati. Sontak rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati sempat memanas.

    Baca selengkapnya di sini.

    (azh/azh)