RI Kecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras Hukum Internasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengecam keras serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar pada Rabu (9/9/2025).
“Serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025 merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan,” tulis Kemenlu RI melalui akun X @Kemlu_RI, dikutip Kamis (10/9/2025).
Kemlu RI juga menyebut, serangan Israel berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.
Sebab itu, Indonesia kembali menyerukan seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi mandatnya dengan mengambil langkah tegas menghentikan polah Zionis Israel tersebut.
Di sisi lain, Indonesia menegaskan solidaritas terhadap rakyat Qatar atas serangan tersebut.
“Dan menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara,” tulis Kemenlu RI.
Serangan Israel di Qatar yang menargetkan pemimpin Hamas pada Selasa (9/9/2025) memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan perundingan gencatan senjata Israel-Hamas dalam perang di Gaza.
Ketika serangan terjadi, Hamas tengah melakukan pertemuan dengan pemerintah Qatar di Doha, membahas proposal Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata Israel-Hamas dalam perang di Gaza.
Di tengah percakapan itu, dentuman ledakan terdengar di Ibu Kota Qatar, tepatnya di kawasan pemukiman mewah West Bay Lagoon, yang menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menampung beberapa anggota biro politik Hamas.
Para pemimpin Hamas secara terbuka telah menjadikan Ibu Kota Qatar sebagai markas mereka di luar negeri selama bertahun-tahun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: PBB
-
/data/photo/2025/09/10/68c0ad9451c32.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
RI Kecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras Hukum Internasional Nasional 10 September 2025
-

Ditegur AS Usai Serang Hamas di Qatar, Israel Bilang Gini
Jakarta –
Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan negaranya tidak selalu bertindak demi kepentingan sekutunya, Amerika Serikat. Hal ini disampaikan setelah serangan Israel yang menargetkan para pemimpin kelompok Hamas di Qatar menuai teguran langka dari Presiden AS Donald Trump.
Gedung Putih pada hari Selasa (9/9) waktu setempat mengatakan Trump tidak setuju dengan keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer di wilayah sekutu AS tersebut.
“Kami tidak selalu bertindak demi kepentingan Amerika Serikat. Kami berkoordinasi, mereka memberi kami dukungan yang luar biasa, kami menghargai itu, tetapi terkadang kami membuat keputusan dan memberi tahu Amerika Serikat,” kata Danon kepada sebuah stasiun radio Israel, dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/9/2025).
“Itu bukan serangan terhadap Qatar; itu adalah serangan terhadap Hamas. Kami tidak menentang Qatar, atau terhadap negara Arab mana pun, kami saat ini menentang organisasi teroris,” katanya.
Danon mengatakan Israel “masih menunggu hasil” operasi tersebut.
“Masih terlalu dini untuk mengomentari hasilnya, tetapi keputusan ini tepat,” tambahnya.
Hamas mengatakan sedikitnya enam orang tewas akibat serangan udara Israel di ibu kota Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat itu. Salah satu korban tewas merupakan anak dari negosiator utama Hamas. Hamas, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (10/9/2025), mengatakan bahwa para pemimpin senior mereka yang ada di Doha berhasil selamat dari serangan Israel tersebut.
Pemerintah Qatar mengutuk keras serangan Israel terhadap wilayahnya, yang disebutnya menargetkan rumah sejumlah anggota biro politik Hamas yang tinggal di negara tersebut, yang juga menjadi markas kepemimpinan Hamas.
Dalam pernyataannya, Hamas menyebut tiga pengawal dan seorang ajudan untuk negosiator utama mereka Khalil al-Hayya tewas dalam serangan tersebut. Anak laki-laki Al-Hayya juga tewas dalam serangan Israel itu.
Kementerian Dalam Negeri Qatar, dalam pernyataan terpisah, menyebut satu anggota pasukan keamanan internalnya tewas dalam serangan Israel, dan beberapa personel keamanan lainnya mengalami luka-luka.
Lihat juga Video Netanyahu di Ruang Operasi Militer Israel saat Serangan ke Qatar
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
-
/data/photo/2025/09/10/68c123622e72e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bupati Demak Janjikan Diskon Pajak Wilayah Terdampak Banjir Rob Regional 10 September 2025
Bupati Demak Janjikan Diskon Pajak Wilayah Terdampak Banjir Rob
Tim Redaksi
DEMAK, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, telah memberlakukan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga di wilayah yang terdampak banjir rob.
Kebijakan ini diumumkan oleh Bupati Demak, Eisti’anah, yang telah melakukan sosialisasi di Kecamatan Wedung dan Kecamatan Bonang.
“Untuk masyarakat yang memang daerahnya terdampak rob dan sudah tidak bisa digunakan, kami menyampaikan saat itu di Bonang dan Wedung untuk bisa melapor ke kepala desa,” ujar Eisti’anah dalam konfirmasinya pada Rabu (10/9/2025).
Banjir rob telah melanda empat kecamatan di Demak, termasuk Kecamatan Wedung dan Bonang.
Meskipun Eisti’anah tidak merinci besaran diskon pajak yang akan dikenakan, ia menyatakan bahwa diskon tersebut akan dihitung berdasarkan kondisi lahan yang terdampak.
Ia juga mencontohkan kebijakan diskon pajak PBB yang pernah diterapkan untuk warga Kecamatan Karanganyar yang terkena banjir pada tahun 2024.
“Seperti yang kita lakukan di Kecamatan Karanganyar saat itu terdampak banjir itu 100 persen, kita bebaskan pajak,” jelasnya.
Selain memberikan diskon pajak untuk wilayah terdampak banjir rob, Pemkab Demak juga tidak menaikkan pajak PBB tahun ini.
Kebijakan ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), terutama di tengah efisiensi anggaran dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Pasti (berpengaruh PAD), tentunya pengaruh PAD yang kita terima dan keterpengaruhan dana transfer. Ya manajemen yang baik dalam kita menggunakan anggaran pemerintah, mana yang harus didahulukan mana yang skala pelaksanaannya diprioritaskan,” tuturnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mendukung kesejahteraan mereka.
Sebelumnya, Bupati Demak juga membebaskan PBB bagi warga yang terdampak banjir di Kecamatan Karanganyar akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan pada awal tahun 2024.
“Kami ikut prihatin banjir pada awal tahun kemarin, sedikit bentuk perhatian kami yaitu dengan membebaskan PBB tahun ini,” kata Eisti’anah usai menghadiri Forum Komunikasi Ulama dan Umaro (FKUU) di Kecamatan Karanganyar pada Selasa (20/8/2024).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Tentara Nepal Patroli di Ibu Kota Usai Demo Berdarah Gulingkan PM
Jakarta –
Para tentara Nepal berpatroli di jalan-jalan ibu kota Nepal, Kathmandu pada hari Rabu (10/9) untuk mengembalikan ketertiban, setelah para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan memaksa perdana menteri mundur. Ini merupakan kekerasan terburuk yang melanda negara Himalaya itu dalam dua dekade.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/9/2025), aksi-aksi demo dimulai pada hari Senin (8/9) lalu di Kathmandu untuk menentang larangan pemerintah terhadap media sosial. Namun, aksi tersebut kemudian meningkat menjadi luapan kemarahan nasional, dengan gedung-gedung pemerintah dibakar setelah tindakan keras kepolisian yang merenggut setidaknya 19 nyawa.
Kekacauan yang cepat ini mengejutkan banyak orang. Kepulan asap mengepul dari gedung-gedung pemerintah, tempat tinggal politisi, supermarket, dan bangunan-bangunan lain yang menjadi sasaran pengunjuk rasa, kata seorang reporter AFP pada hari Rabu (10/9/2025).
Jalan-jalan ibu kota Nepal dipenuhi bangkai kendaraan dan ban yang terbakar.
“Hari ini sepi, tentara ada di mana-mana di jalanan”, ujar seorang tentara yang sedang memeriksa mobil di pos pemeriksaan darurat di jalan.
Sebelumnya pada Selasa (9/9), massa menyerang dan membakar rumah KP Sharma Oli, perdana menteri berusia 73 tahun yang telah menjabat selama empat periode dan merupakan pemimpin Partai Komunis.
Ia kemudian mengundurkan diri untuk memberi “langkah-langkah menuju solusi politik”. Keberadaannya saat ini tidak diketahui.
Panglima militer Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, telah meminta adanya perundingan, dalam sebuah pesan video yang dikeluarkan Selasa malam waktu setempat.
“Untuk memberikan resolusi damai kepada bangsa, kami mendesak semua kelompok yang terlibat dalam aksi protes untuk membatalkannya dan berdialog”, ujarnya.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah mendesak “pengendalian diri untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut”. Demikian disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas.
“Para pengunjuk rasa, para pemimpin yang mereka percayai, dan tentara harus bersatu untuk membuka jalan bagi pemerintahan sementara,” kata pengacara konstitusi Dipendra Jha kepada AFP.
Tonton juga video “Demo Berdarah di Nepal, Massa Bakar Rumah dan Serang Menteri” di sini:
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
-

Kronologi Demo Chaos Nepal: Bendera One Piece, Rumah PM-Menkeu Dibakar
Jakarta, CNBC Indonesia – Demonstrasi berujung kerusuhan besar terjadi di Nepal. Protes telah menyeruak di seluruh negeri sejak Kamis pekan lalu dan makin menggila hingga sekarang.
Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologinya?
Kronologi
Mengutip AFP, Rabu (10/9/2025), demonstrasi Nepal bermula dari blokir yang dilakukan pemerintah ke dua lusin platform media sosial. Platform tersebut dianggap gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran di negara tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi telah menginstruksikan otoritas telekomunikasi untuk menonaktifkan akses ke 26 platform tidak terdaftar yang beroperasi di negara tersebut. Ini terrmasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn milik Meta.
“Platform media sosial yang tidak terdaftar akan dinonaktifkan mulai hari ini dan seterusnya,” kata juru bicara kementerian, Gajendra Kumar Thakur.
“Platform-platform tersebut akan segera dibuka kembali setelah mereka mengajukan pendaftaran,” tambahnya.
Pemblokiran merupakan keputusan kabinet setelah adanya perintah Mahkamah Agung pada September tahun lalu. Pada tahun 2023, negara tersebut mengeluarkan arahan yang mewajibkan platform media sosial untuk mendaftar dan membangun kehadiran lokal.
“Meskipun telah ada beberapa pemberitahuan dan upaya, platform-platform besar belum mengajukan pendaftaran,” kata petugas informasi kementerian, Rabindra Prasad Poudel.
“Jika sebuah platform media sosial digunakan di Nepal, platform tersebut harus diatur terhadap aktivitas ilegal atau konten yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Diketahui hanya lima platform, termasuk TikTok dan Viber, yang telah terdaftar secara resmi dan dua lainnya sedang dalam proses. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X memiliki jutaan pengguna di Nepal dengan akun untuk hiburan, berita, dan bisnis.
“Ini secara langsung melanggar hak-hak dasar publik,” kata Presiden Digital Rights Nepal, Bholanath Dhungana, mengatakan bahwa penutupan mendadak ini menunjukkan pendekatan “mengendalikan” pemerintah.
“Meregulasi media sosial memang tidak salah, tetapi pertama-tama kita perlu memiliki infrastruktur hukum untuk menegakkannya. Penutupan mendadak seperti ini merupakan bentuk pengendalian,” tegasnya.
Nepal telah membatasi akses ke platform daring populer di masa lalu. Akses ke aplikasi perpesanan Telegram diblokir pada bulan Juli, dengan alasan meningkatnya penipuan daring dan pencucian uang.
Pada bulan Agustus tahun lalu, pemerintah mencabut larangan sembilan bulan terhadap TikTok. Ini setelah aplikasi itu setuju untuk mematuhi peraturan Nepal.
Demo Pecah Bawa Bendera One Piece
Hal ini kemudian membuat demo pecah menjadi kerusuhan. Para demonstran memulai protes mereka dengan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum meneriakkan penolakan terhadap pemblokiran media sosial dan korupsi.
Mahasiswa Ikshama Tumrok, 20 tahun, mengatakan ia memprotes “sikap otoriter” pemerintah. Meniru Indonesia, dari beberapa laporan foto, pendemo membawa bendera one piece dalam aksi.
Foto: Demo di Nepal. (X/Ayrtxn__)
Demo di Nepal. (X/Ayrtxn__)“Kami ingin melihat perubahan. Orang lain telah mengalami ini, tetapi ini harus diakhiri oleh generasi kami,” katanya.
Ada beberapa kasus korupsi yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan menteri, mantan menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Sejak larangan tersebut, video yang membandingkan perjuangan rakyat Nepal biasa dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah dan liburan mahal telah menjadi viral di TikTok.
“Ada gerakan-gerakan di luar negeri yang menentang korupsi, dan mereka khawatir hal itu juga akan terjadi di sini,” kata pengunjuk rasa Bhumika Bharati.
Foto: Ricuh demonstran dalam protes di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (8/9/2025). (AFP/PRABIN RANABHAT)
Senin, dilaporkan bagaimana aksi keras polisi membubarkan demonstran membuat 19 orang tewas. Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu area terlarang di dekat gedung parlemen.
“Tujuh belas orang tewas,” ujar Shekhar Khanal, juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, kepada AFP.
Dua orang lainnya tewas di Distrik Sunsari di Nepal timur, lapor media lokal. Khanal mengatakan sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 polisi.
Beberapa saksi mengatakan mereka melakukan protes damai namun dibalas aparat dengan kekerasan. Dilaporkan bagaimana sirene meraung-raung di seluruh kota saat para korban luka dibawa ke rumah sakit.
“Saya berada di sana untuk protes damai, tetapi pemerintah menggunakan kekerasan,” kata Iman Magar, 20 tahun, pendemo yang terkena tembakan di lengan kanannya.
“Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam, dan peluru itu melukai sebagian tangan saya. Dokter mengatakan saya perlu menjalani operasi,” ujarnya.
“Saya belum pernah melihat situasi yang begitu meresahkan di rumah sakit,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil, yang menerima banyak korban luka.
Pada Senin malam, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri dalam rapat kabinet mendadak. PBB menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan atas kekerasan tersebut.
Selasa, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli juga mengundurkan diri. Ia memberi surat resmi ke Presiden Nepal.
“Saya telah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri efektif mulai hari ini… untuk mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi politik dan penyelesaian masalah,” ujar politisi Partai Komunis itu.
Ketidakpuasan semakin meningkat dengan ketidakstabilan politik, korupsi, dan lambatnya pembangunan ekonomi di negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa ini. Menurut statistik pemerintah, penduduk berusia 15-40 tahun mencakup hampir 43% dari populasi sementara tingkat pengangguran berkisar sekitar 10% dan PDB per kapita menurut Bank Dunia hanya US$1.447 (sekitar Rp 23 juta)
Negara ini menjadi republik federal pada tahun 2008 setelah perang saudara selama satu dekade dan kesepakatan damai yang membawa kaum Maois ke dalam pemerintahan, serta penghapusan monarki.
Sejak saat itu, pergantian perdana menteri yang menua dan budaya tawar-menawar telah memicu persepsi publik bahwa pemerintah tidak peka ke kondisi masyarakat.
Foto: Para demonstran merayakan setelah memasuki kompleks Parlemen selama protes terhadap pembunuhan 19 orang pada hari Senin setelah protes antikorupsi yang dipicu oleh larangan media sosial, yang kemudian dicabut, selama jam malam di Kathmandu, Nepal, 9 September 2025. (REUTERS/Adnan Abidi)
Parlemen & Rumah PM Dibakar-Menkeu Diarak
Di sisi lain kemarin,sejumlah video menunjukkan bagaimana demonstran Nepal membakar parlemen pada hari Selasa saat PM Oli mengundurkan diri. Para demonstran membanjiri jalan-jalan ibu kota Kathmandu di mana beberapa bersuka cita dan merayakan, yang lain membakar gedung-gedung pemerintah dan mengacungkan senapan otomatis.
Pembakaran juga terjadi di rumah eks PM Oli. Bukan hanya itu, Menteri Keuangannya, Bishnu Prasad Paudel, juga dikejar di jalanan di Ibu Kota Kathmandu.
Video menunjukkan Paudel, 65 tahun, berlari di jalanan Kathmandu dengan puluhan orang di belakangnya. Seorang pengunjuk rasa muda dari arah berlawanan melompat dan menendang sang menteri hingga jatuh, yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan menabrak tembok merah.
Video tersebut menunjukkan, menteri Nepal itu tidak membuang waktu dan langsung bangkit, lalu kembali berlari. Video terputus pada titik ini.
“Para pengunjuk rasa, para pemimpin yang mereka percayai, dan tentara harus bersatu untuk membuka jalan bagi pemerintahan sementara,” ujar pengacara konstitusi Dipendra Jha.
Analis Crisis Group, Ashish Pradhan, sependapat dengan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa “pengaturan transisi sekarang perlu segera disusun dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih memiliki kredibilitas di mata rakyat Nepal, terutama kaum muda negara ini”.
Foto: Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel, bersama istrinya, diarak massa dari rumahnya pada Selasa (9/9/2025), di tengah demo yang berujung kerusuhan. (X/@ashoswai)
Balendra Shah, insinyur sekaligus rapper berusia 35 tahun yang terpilih sebagai wali kota Kathmandu pada tahun 2022, dan yang dipandang sebagai tokoh populer dalam transisi mendatang, menggunakan Facebook untuk menyerukan agar masyarakat “menahan diri”.
“Kami telah menegaskan: ini murni gerakan Gen Z,” tulis Shah setelah pengunduran diri Oli, merujuk pada anak muda yang sebagian besar berusia 20-an.
Diketahui, protes-protes keras yang dipicu oleh ketidakpuasan atas ketimpangan dan fasilitas mewah bagi anggota parlemen telah mengguncang Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Setahun yang lalu, pemberontakan rakyat yang dipimpin mahasiswa atas kuota pekerjaan menggulingkan pemimpin lama di Bangladesh.
Foto: Asap mengepul setelah demonstran membakar gerbang utama Parlemen, selama protes terhadap pembunuhan 19 orang pada hari Senin setelah protes antikorupsi yang dipicu oleh larangan media sosial, yang kemudian dicabut, selama jam malam di Kathmandu, Nepal, 9 September 2025. (REUTERS/Adnan Abidi)
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
-

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras
Jakarta –
Indonesia mengecam serangan udara Israel ke Doha, Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas. Serangan itu dinilai sebagai pelanggaran keras terhadap hukuman internasional.
“Serangan Israel ke Doha, Qatar, pada 9 September 2025 merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan,” tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam akun X, dikutip detikcom, Rabu (10/9/2025).
“Serangan ini beresiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan,” tambahnya.
Kemlu RI meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas untuk menghentikan tindakan Israel dan menjamin akuntabilitas.
“Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap pemerintah dan rakyat Qatar dan menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara,” tulis Kemlu RI.
Israel Bombardir Doha
Militer Israel membombardir ibu kota Qatar, Doha. Pihak Israel mengaku menargetkan para pemimpin senior Hamas yang berada di Doha, tempat biro politik kelompok Palestina tersebut bermarkas.
“IDF (militer Israel) dan ISA (badan keamanan) melakukan serangan tepat sasaran yang menargetkan para pemimpin senior organisasi teroris Hamas,” kata militer Israel dilansir AFP, Selasa (9/9).
Pihak Israel menyampaikan kembali pihaknya mengincar Hamas yang telah melakukan pembantaian pada 7 Oktober 2023 silam di Israel.
“Selama bertahun-tahun, para anggota kepemimpinan Hamas ini telah memimpin operasi organisasi teroris, bertanggung jawab langsung atas pembantaian brutal 7 Oktober (2023), dan telah mengatur serta mengelola perang melawan Negara Israel,” kata militer Israel.
(fas/fas)
-

Video Sekjen PBB Sebut Serangan Israel di Qatar Adalah Pelanggaran Kedaulatan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di Ibu Kota Qatar, Doha. Ia mengatakan Israel melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar.
Ia juga mengungkit peran Qatar dalam proses kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.
-

PM Nepal K.P. Sharma Oli Mundur Setelah Gen Z Mengamuk karena Pemblokiran Medsos
GELORA.CO – Perdana Menteri Nepal K.P. Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9), setelah meletusnya gelombang protes besar-besaran terkait larangan media sosial yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya.
Langkah ini menjerumuskan Nepal ke dalam babak baru ketidakpastian politik, di tengah kerusuhan terburuk yang dialami negara Himalaya tersebut dalam beberapa dekade terakhir.
Larangan Media Sosial Dicabut
Seiring dengan pengunduran diri Oli, pemerintah Nepal juga mencabut kebijakan larangan media sosial yang sempat diberlakukan selama beberapa hari. Menteri Komunikasi, Informasi, dan Penyiaran Nepal, Prithvi Subba Gurung, mengatakan keputusan itu diambil untuk “menjawab tuntutan Generasi Z.”
Pekan lalu, pemerintah melarang platform yang tidak terdaftar, termasuk Facebook, X, dan YouTube, dengan alasan mencegah berita palsu, ujaran kebencian, serta kejahatan siber. Namun kebijakan itu justru memicu amarah publik yang menilai pemerintah bersikap otoriter.
“Karena protes dilakukan dengan menggunakan isu ini sebagai dalih, keputusan telah diambil untuk membuka kembali situs media sosial,” ujar Gurung dalam pernyataannya.
Bentrokan Berdarah di Kathmandu
Pada hari pengumuman pengunduran dirinya, ribuan pengunjuk rasa tetap turun ke jalan ibu kota Kathmandu. Mereka menentang jam malam tanpa batas, membakar ban, melempar batu ke arah polisi anti huru-hara, hingga memaksa aparat mundur ke jalan-jalan sempit.
Asap hitam pekat membubung ke langit, sementara sebagian warga merekam aksi itu dengan ponsel mereka. Laporan resmi mencatat 19 orang tewas dan 347 orang terluka dalam bentrokan sejauh ini.
Meskipun larangan media sosial menjadi pemicu kerusuhan, akar kemarahan publik jauh lebih dalam. Banyak anak muda Nepal kecewa terhadap pemerintah yang dinilai gagal mengatasi pengangguran, ketimpangan, dan korupsi.
Menurut Bank Dunia, lebih dari 20 persen dari 30 juta penduduk Nepal hidup dalam kemiskinan. Sementara data resmi terbaru mencatat angka pengangguran pemuda mencapai 22 persen.
Desakan Internasional
Kelompok hak asasi manusia mendesak pemerintah Nepal menghormati kebebasan berekspresi dan menghindari penggunaan kekuatan berlebihan.
“Kami telah menerima tuduhan yang sangat mengkhawatirkan tentang penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan selama protes,” kata juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani.
Menanggapi eskalasi ini, kabinet Nepal membentuk komite investigasi dengan mandat 15 hari untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi.
-

Israel Menggila di Timur Tengah, Negara Arab Tak Terima Jadi Sasaran
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Suriah mengecam keras serangan udara Israel yang menghantam sejumlah titik di dalam dan sekitar kota Homs, serta barak militer di Latakia pada Selasa (9/9/2025). Damaskus menyebut aksi itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan ancaman terhadap stabilitas kawasan.
“Serangan udara Israel merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Republik Arab Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri Suriah dalam pernyataan yang dikutip kantor berita SANA.
Kementerian juga menilai langkah itu sebagai “ancaman langsung terhadap keamanan nasional Suriah dan stabilitas regional.”
Meski SANA tidak memerinci korban maupun kerusakan, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris melaporkan jet tempur Israel menyerang pangkalan udara di Homs.
Warga setempat dilaporkan mendengar ledakan keras, namun belum ada laporan korban jiwa. Di Latakia, serangan udara menyasar barak militer, dan ambulans terlihat bergegas ke lokasi.
Pemerintah Suriah juga menegaskan pihaknya menolak setiap upaya Israel yang dianggap merongrong kedaulatan negaranya.
“Kami menyerukan masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, mengambil sikap tegas guna menghentikan agresi berulang Israel,” tambah Kementerian Luar Negeri.
SOHR mencatat Israel telah melancarkan hampir 100 serangan sepanjang 2025, termasuk 86 serangan udara dan 11 serangan darat, yang menewaskan 61 orang dan menghancurkan lebih dari 130 lokasi di Suriah.
Sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, frekuensi serangan Israel disebut meningkat tajam dengan lebih dari 500 serangan udara hanya dalam tiga pekan terakhir tahun itu.
Serangan terbaru ini juga datang setelah enam tentara Suriah tewas dalam serangan drone Israel di Damaskus pada Agustus. Langkah militer tersebut berlangsung di tengah dorongan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait visi “Israel Raya”, yang didukung kelompok ultranasionalis dan mengklaim sebagian wilayah Lebanon, Suriah, Mesir, dan Yordania.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
-

Gempar Kepala Babi Ditemukan di Luar Masjid Prancis
Paris –
Kepolisian Prancis meluncurkan penyelidikan setelah potongan kepala babi ditemukan di luar sejumlah masjid di yang ada di wilayah ibu kota Paris. Penyelidikan bertujuan mencari pelaku di balik temuan kepala babi tersebut.
“Segala upaya sedang dilakukan untuk menemukan pelaku dari tindakan tercela ini,” tegas Kepala Kepolisian Kota Paris, Laurent Nunez, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).
Seorang sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada AFP bahwa beberapa kepala babi itu ditemukan di ruas jalanan umum di dalam wilayah Paris dan dua kepala babi lainnya ditemukan di area di luar kota Paris.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bruno Retailleau, dalam pernyataannya, mengutuk keras tindakan itu. Dia menyebutnya sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan “sama sekali tidak dapat diterima”.
“Saya ingin rekan-rekan Muslim kita dapat menjalankan keyakinan mereka dengan damai,” ucap Retailleau dalam pernyataannya.
Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di kawasan Uni Eropa. Negara ini juga menjadi tempat tinggal bagi populasi Yahudi terbesar di luar Israel dan Amerika Serikat (AS).
Beberapa negara Uni Eropa, menurut Badan Hak Asasi Fundamental Uni Eropa, telah melaporkan lonjakan “kebencian anti-Muslim” dan “antisemitisme” sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023.
Beberapa waktu lalu, Presiden Emmanuel Prancis mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang pada September ini di markas PBB di New York, AS.
Rencana itu menuai kecaman keras dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menyebut rencana Macron itu justru “mengobarkan api antisemitisme”.
Macron, dalam pernyataan terbarunya, menegaskan bahwa Israel tidak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Jalur Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.
“Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan,” tegasnya.
Lihat juga Video: Jemaah di Masjid Prancis Tewas Ditikam Saat Salat
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)