Xcloud.id

partai: PBB

  • Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada urutan ketiga dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.

    Adapun, Tri belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah kondisi global saat ini, termasuk serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar di Timur Tengah.

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membahas isu Palestina dalam pidatonya. Dia menambahkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita.

    “Kita juga menyadari perlunya satu reformasi sistem bilateral, lalu juga dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara Global South yang dipedomani oleh semangat Bandung,” lanjut Tri.

    Agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu

    Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 mendatang akan menjadi momen diplomatik bersejarah bagi Indonesia

    “Ini belum pernah terjadi. Presiden Indonesia bicara nomor tiga di Sidang Umum PBB, itu suatu kehormatan luar biasa. Karena pasti nomor satu Amerika, nomor dua Brasil, dan kali ini Indonesia nomor tiga. Itu artinya seluruh dunia akan memperhatikan, dari utara, selatan, timur, dan barat,” ujarnya

    Menurut Dino, posisi tersebut menempatkan Indonesia dalam sorotan global di tengah dinamika geopolitik dunia yang ditandai rivalitas Amerika Serikat–China, menguatnya kelompok BRICS, serta melemahnya multilateralisme.

  • DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Usai Drone Rusia Tembus Polandia

    DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Usai Drone Rusia Tembus Polandia

    Jakarta –

    Atas permintaan Polandia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mengadakan sidang darurat untuk membahas pelanggaran Rusia terhadap wilayah udara Polandia. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia pada hari Kamis (11/9).

    Langkah ini merupakan tanggapan atas operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana Polandia, yang didukung oleh sekutu-sekutu NATO, menembak jatuh beberapa drone Rusia yang melanggar wilayah udaranya pada hari Rabu (10/9) waktu setempat.

    Ini menandai pertama kalinya negara anggota NATO secara langsung terlibat dan menghancurkan aset militer Rusia di wilayahnya sendiri sejak dimulainya perang di Ukraina.

    Sebelumnya, pemerintah Polandia menyatakan sejumlah drone atau pesawat nirawak yang berasal dari Rusia masuk ke wilayah udara negara tersebut. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menggambarkan hal ini sebagai “provokasi skala besar.”

    Ini adalah “kasus pertama pesawat nirawak Rusia ditembak jatuh di wilayah negara NATO, oleh karena itu semua sekutu kami menanggapi situasi ini dengan sangat serius,” ujar Tusk setelah pertemuan darurat pemerintah di Warsawa. “Kita harus, tanpa ragu, bersiap menyiapkan berbagai skenario,” ujarnya.

    Menurut Tusk, dilansir DW, Kamis (11/9/2025), total 19 pelanggaran wilayah udara tercatat sejak Selasa (9/9) malam. Sebagian besar pesawat nirawak memasuki Polandia dari Belarus, lapor PM Polandia tersebut pada parlemen di Warsawa. Tiga pesawat nirawak berhasil ditembak jatuh dan kemungkinan juga yang keempat.

    Di kota Wyriki, Polandia timur, atap sebuah bangunan tempat tinggal terkena puing-puing pesawat nirawak. Tidak ada korban luka. Empat bandara di Polandia untuk sementara menghentikan operasi, tetapi kini telah dibuka kembali.

    “Faktanya pesawat nirawak mengancam keamanan, ketika ditembak jatuh hal ini mengubah situasi politik,” tegas Perdana Menteri Polandia tersebut. Oleh karena itu, Polandia secara resmi meminta konsultasi berdasarkan Pasal 4 Perjanjian NATO. Pasal tersebut mengatur konsultasi dengan para sekutu jika salah satu anggota NATO merasa terancam.

    Tonton juga Video: PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Purbaya Bakal Naikkan Anggaran TKD, Efisiensi Batal?

    Purbaya Bakal Naikkan Anggaran TKD, Efisiensi Batal?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim telah menyepakati dengan Komisi XI DPR untuk meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

    Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun.

    Purbaya menyebut beberapa kebijakan yang akan dikeluarkannya dalam jangka pendek di antaranya adalah meningkatkan kembali anggaran TKD. Hal itu berkaca dari respons daerah yang ramai menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemda.

    Menkeu yang baru dilantik awal pekan ini oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran TKD itu turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR] dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Tujuan Purbaya untuk meningkatkan kembali TKD adalah untuk mengendalikan keresahan pemda. Dia berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya pemda bisa membangun ekonomi daerah dengan tenang. Menurutnya, hal itu mendapatkan dukungan dari Komisi Keuangan DPR.

    Usai acara, Purbaya mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Namun, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan.

    “Ya akan ditingkatkan. Didiskusikan dengan Komisi XI. Belum ada [angka kenaikannya],” terang pria yang pernah menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

    Sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyebut pihaknya akan menerima masukan dari fraksi-fraksi di DPR yang banyak menyoroti soal pemangkasan TKD.

    “Belum tahu [akan ada perubahan atau tidak]. Tentunya masukan itu nanti masuk ke pemerintah, nanti update-nya ditunggu saja,” katanya, Kamis (10/9/2025).

    Pada rapat perdana Kemenkeu dan Komisi XI DPR yang dihadiri Menkeu Purbaya, sejumlah anggota DPR mengeluhkan keputusan memotong anggaran TKD itu.

    Misalnya, anggota Komisi XI DPR Fraksi Glokar, Melchias Marcus Mekeng menilai pemotongan itu bisa memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

    “Nah kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

  • Netanyahu Desak Qatar Usir Hamas: Jika Tidak, Kami Akan Melakukannya!

    Netanyahu Desak Qatar Usir Hamas: Jika Tidak, Kami Akan Melakukannya!

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mendesak otoritas Qatar untuk mengusir atau mengadili para anggota politbiro Hamas, “karena jika tidak, kami yang akan melakukannya.” Hal ini disampaikannya sehari setelah Israel melancarkan serangan yang menargetkan para pejabat Hamas di ibu kota Qatar, Doha.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris, kalian usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” kata perdana menteri Israel tersebut dalam pidato untuk memperingati serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/9/2025).

    Dalam pidatonya, Netanyahu membandingkan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, di mana hampir 3.000 orang tewas ketika empat pesawat dibajak oleh kelompok Al-Qaeda.

    “Apa yang dilakukan Amerika setelah 11 September?” tanya Netanyahu. “Amerika berjanji untuk memburu para teroris yang melakukan kejahatan keji ini, di mana pun mereka berada. Dan Amerika juga mengesahkan resolusi di Dewan Keamanan PBB, dua minggu kemudian, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan perlindungan kepada teroris,” cetus pemimpin negeri Yahudi itu.

    Israel mengikuti pendekatan itu, kata Netanyahu, seraya menuduh Qatar melindungi, membiayai Hamas, dan memberikan para pemimpinnya rumah-rumah mewah.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris al-Qaeda di Afghanistan dan setelah mereka pergi dan membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” ujar Netanyahu, seraya menambahkan bahwa negara-negara yang sama yang memuji AS atas pembunuhan Osama bin Laden seharusnya malu pada diri mereka sendiri karena mengutuk Israel.

    Serangan Israel ke Qatar yang menargetkan Hamas pada hari Selasa (9/9) lalu telah menuai kecaman dari sekutunya, Amerika Serikat dan negara-negara lain. Gedung Putih pada hari Selasa (9/9) waktu setempat mengatakan, bahwa Presiden AS Donald Trump tidak setuju dengan keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer di wilayah sekutu AS tersebut.

    Namun, Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan negaranya tidak selalu bertindak demi kepentingan sekutunya, Amerika Serikat.

    “Kami tidak selalu bertindak demi kepentingan Amerika Serikat. Kami berkoordinasi, mereka memberi kami dukungan yang luar biasa, kami menghargai itu, tetapi terkadang kami membuat keputusan dan memberi tahu Amerika Serikat,” kata Danon kepada sebuah stasiun radio Israel, dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/9/2025).

    “Itu bukan serangan terhadap Qatar; itu adalah serangan terhadap Hamas. Kami tidak menentang Qatar, atau terhadap negara Arab mana pun, kami saat ini menentang organisasi teroris,” katanya.

    Tonton juga video “Netanyahu di Ruang Operasi Militer Israel saat Serangan ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Momentum Tepat Reformasi Kebijakan Publik

    Momentum Tepat Reformasi Kebijakan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Demonstrasi besar yang berlangsung di Jakarta dan kemudian merebak ke berbagai kota pada akhir Agustus 2025 tidak bisa di pandang sebelah mata.

    Gelombang protes ini mencerminkan akumulasi kekecewaan dan frustrasi akibat ketidakadilan yang terus dirasakan rakyat. Fenomena ini juga menegaskan makin lebarnya jurang ketimpangan antara masyarakat umum sebagai pembayar pajak dengan para pejabat publik maupun anggota DPR yang memperoleh berbagai fasilitas dan tunjangan dari negara.

    Merespons situasi ini, kelompok masyarakat sipil telah mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Salah satu yang paling sering disuarakan adalah “17+8 tuntutan”, yang menitikberat-kan pada pengusutan korban demonstrasi oleh aparat, perbaikan tata kelola politik khususnya di DPR, penegasan supremasi sipil, serta dilaksanakannya kebijakan ekonomi yang lebih adil.

    Kendati demikian, dimensi ekonomi masih sedikit sekali dibahas, padahal masalah ketimpangan dan kesulitan ekonomi merupakan salah satu inti dari sumber kere-sahan yang terjadi. Respons pemerintah pun masih didominasi pendekatan keamanan dan pertahanan, alih-alih menyentuh akar permasalahan ekonomi yang sebenarnya, yaitu melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok penduduk miskin dan menengah ke bawah.

    Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan, sebetulnya masih memiliki ruang untuk mengubah arah kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada peningkatan daya beli masyarakat, mem-berdayakan pemerintah daerah, dan penciptaan lapangan kerja baru. Pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo telah memaparkan RAPBN 2026 dengan delapan agenda prioritas belanja pemerintah, meliputi ketahanan pangan dan energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan dan kese-hatan, koperasi merah putih, pertahanan nasional, dan penguatan investasi, terutama untuk penghiliran dan program 3 juta rumah. Angka-angka agregat untuk delapan agenda prioritas ini memang sangat impresif.

    Misalnya, dukungan fiskal untuk ketahanan pangan Rp164,4 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun (20% dari APBN), kesehatan Rp244 triliun, dan alokasi MBG Rp335 triliun untuk hampir 83 juta penerima. Namun, di sisi lain, terda-pat alokasi anggaran yang memunculkan pertanyaan. Misalnya, belanja untuk fungsi pertahanan melonjak sebesar 36,7% dari Rp245 triliun menjadi Rp335,3 triliun, padahal alokasi untuk perlindungan sosial hanya naik 2,4% dari Rp272,9 triliun menjadi Rp279,5 triliun. Lebih jauh lagi, pendanaan untuk program prioritas nasional seperti MBG dan Koperasi Merah Putih memaksa penerapan efisiensi anggaran, baik di kementerian/lembaga tingkat pusat maupun di pemerintah daerah. Pengecualian terjadi pada beberapa entitas seperti Kementerian Pertahanan dan Polri yang justru mengalami kenaikan anggaran.Untuk Transfer ke Daerah (TKD), RAPBN 2026 memproyeksikan penurunan tajam sebesar 24%, dari Rp864,1 triliun menjadi Rp650 triliun.

    Sebagian besar TKD ini sudah dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga para kepala daerah nyaris tidak memiliki ruang fiskal untuk kegiatan produktif dan pelayanan publik.Penurunan TKD sebesar 9% dari 2024 ke 2025 saja telah mendorong banyak daerah mencari tambahan pendapatan melalui berbagai jenis pajak lokal, seperti PBB dan retribusi. Karena itu, bisa dibayangkan dampaknya apabila alokasi TKD berkurang hingga 24% pada 2026.

    LANGKAH STRATEGIS

    Tanpa reformasi fiskal, APBN 2025 maupun RAPBN 2026 hanya akan membi-arkan persoalan ekonomi yang sudah ada. Reformasi ini perlu difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui investasi produktif, serta perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus memperkuat kelas menengah sebagai penopang utama daya tahan ekonomi. Ada beberapa langkah strategis yang dapat segera diam-bil pemerintah dalam jangka pendek dan menengah

    Pertama, efisiensi anggaran perlu dilonggarkan bersamaan dengan realokasi belanja negara. Dana pertahanan, belanja militer, serta kenaikan anggaran institusi polri harus dialihkan ke sektor yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja formal, dan pembangunan infrastruktur publik. Pelonggaran kebijakan efisiensi anggaran di kemen-terian dan lembaga juga penting untuk memberikan sinyal bahwa pemerintah dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Dengan bertambahnya alokasi TKD, misalnya, kepala daerah pun tidak akan terdorong untuk memberlakukan berbagai pajak baru yang memberatkan masyarakat.

    Kedua, evaluasi program pemerintah yang menyedot anggaran besar tetapi minim efek pengganda bagi masyarakat. Program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih, misalnya, sebaiknya dijalankan secara terbatas sebagai proyek percontohan di beberapa daerah terlebih dahulu, sebelum diperluas ke tingkat yang lebih tinggi.

    Dengan begitu, akan lahir model koperasi yang efektif, berbasis kebutuhan lokal, dan tidak semata-mata sen-tralistik dari pemerintah pusat.Demikian pula dengan program MBG, di mana Badan Gizi Nasional men-jadi kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp268 trili-un. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan total ang garan untuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang hanya mencapai Rp259,4 triliun.

    Ketiga, lakukan transfer of wealth dari kelompok kaya melalui sistem perpajakan yang adil. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih kreatif dalam menggali potensi pa jak dari individu berpenghasilan tinggi maupun perusahaan besar. Instrumen seperti tax am-nesty (sunset policy) bisa dimanfaatkan untuk memperluas basis pajak, tetapi harus diikuti dengan kebijakan progresif yang menjamin kontribusi berkelanjutan dari kelompok kaya terhadap pembiayaan publik.

    Dengan demikian, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar alat penghimpun pendapatan.Terakhir, dalam jangka panjang, reformasi fiskal harus diarahkan pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas utamanya mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur untuk memperluas konektivitas bisnis, pengembangan industri nasional, percepatan transisi energi yang adil melalui proyek energi terbarukan, serta penggalian sumber-sumber ekonomi baru lewat digitalisasi dan ekonomi kreatif.

    Sebagai penutup, demon-strasi yang berakar dari ketimpangan dan permasalahan ekonomi menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengar kebutuhan masyarakat. Reformasi fiskal dengan mengevaluasi RAPBN 2026, perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas, sehingga penyusunan anggaran benar-benar didasarkan pada kajian yang objektif dan sesuai kebutuhan rakyat, bukan sekadar keinginan elite politik atau kepentingan jangka pendek. 

  • Update Terkini Chaos Nepal: Pemerintahan Kolaps, Militer Kuasai Negeri

    Update Terkini Chaos Nepal: Pemerintahan Kolaps, Militer Kuasai Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tentara Nepal dikerahkan untuk berpatroli di jalan-jalan ibu kota Kathmandu pada Rabu (10/9/2025) dalam upaya memulihkan ketertiban setelah gelombang protes besar-besaran yang berujung pada pembakaran gedung parlemen serta pengunduran diri perdana menteri.

    Kerusuhan ini disebut sebagai yang terburuk dalam dua dekade terakhir di negara Himalaya tersebut.

    Dengan pengeras suara, tentara mengumumkan pemberlakuan jam malam sementara kendaraan lapis baja melintas di antara bangkai mobil dan gedung-gedung yang hangus terbakar. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyerukan para demonstran agar “menghentikan aksi protes dan terlibat dalam dialog.”

    Adapun kerusuhan berawal pada Senin di Kathmandu sebagai bentuk kemarahan atas kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan media sosial dan kasus dugaan korupsi. Gelombang protes yang dipimpin generasi muda dan menamakan diri gerakan “Gen Z” itu kemudian berubah menjadi ledakan kemarahan nasional, dengan sejumlah gedung pemerintah dibakar menyusul penindakan aparat yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Militer memperingatkan bahwa “vandalisme, penjarahan, pembakaran, atau serangan terhadap individu dan properti atas nama protes akan diperlakukan sebagai tindak pidana yang bisa dihukum.”

    Bandara internasional Kathmandu diperkirakan kembali beroperasi pada Rabu setelah lumpuh akibat kerusuhan. Asap masih mengepul dari gedung-gedung pemerintah, rumah politikus, hingga pusat perbelanjaan yang jadi sasaran massa.

    Di dinding parlemen yang menghitam akibat kebakaran, tampak coretan pesan perpisahan kasar kepada pemerintah yang tumbang, bertuliskan mereka telah memilih “lawan yang salah,” ditandatangani dengan nama “Gen Z.”

    Kerusuhan juga menyasar rumah mantan perdana menteri empat periode sekaligus pemimpin Partai Komunis, KP Sharma Oli (73), yang diserang dan dibakar massa pada Selasa. Oli kemudian mengundurkan diri untuk memberi jalan “menuju solusi politik”, meski hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

    “Ini akibat dari perbuatan buruk para pemimpin kita,” kata Dev Kumar Khatiwada (60), pensiunan polisi, saat berbincang dengan rekan-rekannya di sebuah warung teh, sebagaimana dikutip AFP.

    Namun, ia menambahkan bahwa pembakaran gedung-gedung besar tidak bisa dibenarkan. “Vandalisme bukanlah jalan keluar yang tepat dari masalah ini.”

    Mengutip Newsweek, pembakaran yang dilakukan massa juga berujung kematian istri Oli. Jhala Nath Khanal tewas setelah terbakar hidup-hidup ketika rumahnya dibakar warga yang marah pada Selasa.

    Reaksi Internasional

    Kelompok think tank International Crisis Group menyebut krisis ini sebagai “titik balik besar dalam pengalaman demokrasi Nepal yang penuh ketidakpastian.”

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah eskalasi lebih jauh. “Perlu ada pengendalian diri untuk menghindari peningkatan kekerasan,” ujar juru bicara Stephane Dujarric dalam pernyataannya.

    Namun arah politik Nepal pascakerusuhan masih samar. “Para demonstran, pemimpin yang mereka percayai, dan militer harus duduk bersama untuk membuka jalan menuju pemerintahan sementara,” kata pengacara konstitusi Dipendra Jha kepada AFP.

    Analis Crisis Group, Ashish Pradhan, juga menegaskan perlunya “pengaturan transisi yang harus segera digagas dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih dipercaya masyarakat, khususnya kaum muda.”

    Meski demikian, dengan cepatnya pergerakan massa yang didorong generasi muda, belum jelas siapa sosok yang dapat menjadi figur pemersatu.

    Krisis Generasi Muda

    Lebih dari 20% warga Nepal berusia 15-24 tahun saat ini menganggur, menurut data Bank Dunia. Produk domestik bruto (PDB) per kapita hanya sebesar US$1.447, menambah alasan frustrasi kaum muda yang merasa terpinggirkan.

    Sebelum kerusuhan, pemerintah sempat memblokir akses ke 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X. Namun setelah pencabutan larangan tersebut, video di TikTok-yang tidak sempat diblokir-justru menjadi wadah penyebaran pesan perlawanan.

    Banyak video viral menyoroti kesenjangan antara kehidupan rakyat biasa dengan anak-anak pejabat yang memamerkan barang mewah serta liburan mahal.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Telepon Emir Qatar, Kecam Serangan Israel ke Doha

    Prabowo Telepon Emir Qatar, Kecam Serangan Israel ke Doha

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto menghubungi Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, pada Rabu (10/9/2025) menyusul serangan Israel ke Doha. Ia menegaskan Indonesia mengecam keras tindakan tersebut.

    “Serangan Israel ke Doha merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan serta perdamaian kawasan,” ujar keterangan yang diunggah di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Rabu (10/9/2025) malam.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan solidaritas Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Qatar.

    “Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis guna mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah melalui Solusi Dua-Negara,” tegasnya.

    Dalam percakapan tersebut, Prabowo menanyakan langsung kondisi Qatar pasca-serangan 9 September 2025. Serangan itu dinilai berpotensi mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan.

    Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara ke distrik Leqtaifiya, Doha, menargetkan kantor politik Hamas. Ledakan besar memicu asap hitam membubung di sejumlah titik, termasuk kawasan Katara. Israel mengonfirmasi operasi tersebut dan menyatakan target utamanya adalah para pemimpin senior Hamas, seperti Khalil al-Hayya dan Khaled Mashal.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ARTPOP, Album yang Dilupakan Lady Gaga

    ARTPOP, Album yang Dilupakan Lady Gaga

    JAKARTA – Lady Gaga mengejutkan penggemarnya. Bukan tentang pengumuman film anyar atau kejelasan soal album baru, melainkan sebuah kicauan Twitter yang ia tulis pada 12 November lalu. Penyanyi yang memiliki nama asli Stefani Germanotta ini menulis, “Saya tidak ingat ARTPOP.” Kicauan singkat yang disambut beragam reaksi dari para penggemarnya yang disebut ‘Little Monsters’.

    i don’t remember ARTPOP

    — Lady Gaga (@ladygaga) November 11, 2019

    ARTPOP adalah album ketiga Lady Gaga yang dirilis pada 2013. Meskipun Gaga sempat menyebut album ini sebagai perjalanan musikal yang puitis di mana sebuah karya seni berpadu dengan teknologi, nyatanya respons publik terhadap album ini bercampur. Salah satunya Helen Brown dari The Daily Telegraph menganggap ARTPOP hanyalah percobaan Gaga atas kedua album terdahulu yang sukses, yaitu The Fame dan The Fame Monster.

    Beberapa bulan belakangan, album ARTPOP kembali mencuat kala Gaga memutuskan untuk menghapus lagu Do What U Want yang dibawakan bareng R. Kelly dari layanan musik digital. Keputusan ini dilatarbelakangi penayangan sebuah dokumenter berjudul Surviving R. Kelly yang menampilkan enam seri kasus pelecehan seksual dan tuduhan pelanggaran yang dilakukan R. Kelly. 

    Lagu ini tidak lagi menjadi bagian dari daftar lagu di album ARTPOP dan tidak tersedia di iTunes Store, meskipun sisa lagu lainnya masih bisa dibeli secara terpisah. Lagu Do What U Want juga tidak lagi tersedia pada layanan streaming Apple Music AS dan tidak dapat diputar melalui saluran YouTube resmi Lady Gaga. 

    Tapi, para penggemar masih dapat melakukan streaming dan membeli versi alternatif lagu Do What U Want yang menampilkan Christina Aguilera sebagai rekan duet. Lagu versi kolaborasi dengan Christina Aguilera ini dirilis Desember 2013 sebagai single yang berdiri sendiri dan tidak terdapat dalam album ARTPOP.

    Tidak berhenti di situ, kolaborator Gaga lainnya dalam album ARTPOP, rapper T.I baru-baru membuat heboh ketika ia mengatakan di acara podcast Ladies Like Us bahwa ia selalu menemani putrinya yang berumurnya 18 tahun untuk mengecek selaput daranya kepada ginekologis setiap tahun. Hal ini dilakukan rapper yang bekerja sama dalam lagu Jewels n’ Drugs untuk memastikan anaknya masih perawan.

    Padahal, tindakan ini dikecam oleh World Health Organization (WHO) dan PBB sebagai hal yang tidak diperlukan secara medis, menyakitkan, memalukan, dan membuat trauma.

    Wajar saja jika Gaga ingin melupakan ARTPOP mengingat banyak hal yang kurang menyenangkan dalam album tersebut. Kasus dua musisi di atas mungkin hanya sebagian dari pengalaman tidak enak yang ia rasakan. Mungkin karena itu pula lah Gaga kemudian merilis album Joanne, album yang secara arah musikal jauh berbeda dari ARTPOP.

    Lady Gaga mengonfirmasi, saat ini sedang mengerjakan album keenamnya sembari melakukan show Enigma.

  • Penerimaan Pajak Turun 5,29% Jadi Rp990 Triliun per Juli 2025

    Penerimaan Pajak Turun 5,29% Jadi Rp990 Triliun per Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp990,01 triliun selama Januari—Juli 2025. Angka itu turun 5,29% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) sebesar Rp1.045,3 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

    Dalam paparannya, Bimo tidak menjelaskan penurunan nominal realisasi penerimaan pajak itu. Dia hanya menyampaikan bahwa secara kontribusi, penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara naik 1,67%; dari 67,63% pada Januari—Juli 2024 menjadi 69,3% pada Januari—Juli 2025.

    “Itu Rp990,01 triliun yang mana konsistensi tumbuh positif sejak bulan Mei, kemudian Juli, dan Juli ke Agustus juga tumbuh slightly [sedikit] positif walaupun kondisi cukup sulit,” ujar Bimo.

    Adapun realisasi Rp990 triliun itu setara 47,2% dari target total penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Bimo pun merincikan empat sumber utama realisasi penerimaan pajak itu.

    Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp174,47 triliun atau setara 47,2% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Badan itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun lalu.

    Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp14,98 triliun atau setara 98,9% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 37,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp350,62 triliun atau setara 37,1% dari target APBN 2025. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 12,8% dari periode yang sama tahun lalu.

    Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp12,53 triliun. Realisasi itu naik 129,7% dari periode yang sama tahun lalu.

  • Iran dan IAEA Sepakat Lanjutkan Inspeksi Situs Nuklir

    Iran dan IAEA Sepakat Lanjutkan Inspeksi Situs Nuklir

    Jakarta –

    Iran dan badan pengawas atom PBB pada hari Selasa (10/9) mengumumkan tercapainya kemajuan dalam negosiasi untuk melanjutkan inspeksi situs nuklir.

    Terobosan ini dicapai di ibu kota Mesir, Kairo, di mana kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pembicaraan tersebut dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel-Atti.

    Dalam sebuah unggahan di X, Grossi menulis bahwa kesepakatan kerangka kerja telah dicapai “mengenai modalitas praktis untuk melanjutkan kegiatan inspeksi di Iran.”

    Dia menyebutnya “sebuah langkah ke arah yang benar yang membuka pintu bagi diplomasi dan stabilitas.” Rincian lebih lanjut tidak diungkapkan.

    Di Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa pemerintah telah mencapai kesepahaman dengan IAEA mengenai “modalitas untuk menghadapi situasi baru.”

    Teheran menangguhkan kerja sama dengan inspektur IAEA setelah fasilitas nuklir utamanya diserang oleh pesawat Israel dan AS pada bulan Juni (6/6).

    Iran tuntut netralitas IAEA

    Selama berminggu-minggu, badan PBB tersebut telah bernegosiasi dengan para pejabat Iran untuk melanjutkan inspeksi, dengan fokus khusus pada lebih dari 400 kilogram uranium yang menurut IAEA telah diperkaya hingga mendekati tingkat pembuatan senjata.

    Sejauh ini, Iran belum memberitahu IAEA di mana material nuklirnya disimpan atau dalam kondisi apa material tersebut setelah serangan Israel da AS.

    Pada konferensi pers setelah pembicaraan selesai, menteri luar negeri Iran menuntut “ketidakberpihakan, kemandirian, dan profesionalisme” dari IAEA.

    Dia menekankan bahwa jika terjadi “tindakan permusuhan terhadap Iran” – termasuk penerapan kembali sanksi – Iran akan menganggap perjanjian itu diakhiri.

    Jerman, Prancis, dan Inggris telah mengancam akan menerapkan kembali sanksi PBB kecuali Iran berkomitmen untuk negosiasi serius tentang program nuklirnya.

    Perang 12 Hari Iran-Israel/AS

    Israel melancarkan perang 12 hari melawan Iran pada bulan Juni (6/6), mengebom fasilitas-fasilitas penting dalam program nuklir bersama Amerika Serikat, termasuk situs bawah tanah Fordow.

    Pemerintah Israel membenarkan serangan itu sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan ancaman dari program nuklir dan misil Iran. Namun, banyak pakar hukum menganggap serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Inti dari sengketa nuklir adalah kekhawatiran negara-negara Barat bahwa kediktaturan di Iran sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir demi kelangsungan politik, yang dibantah oleh Teheran. Di bawah perjanjian nuklir internasional tahun 2015, Iran pernah berkomitmen untuk membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.

    Namun, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut selama masa jabatan pertamanya, dan perjanjian tersebut belum secara efektif diterapkan selama bertahun-tahun.

    Mesir: ‘Kepercayaan bersama’ harus dipulihkan

    Kesepakatan antara Iran dan IAEA disambut sekutunya di Tiongkok. Dalam keterangan persnya, Kementerian Luar Negeri Cina menyambut baik perkembangan teranyar sebagai “langkah positif untuk meredakan isu nuklir Iran.”

    Menteri Luar Negeri Mesir Abdel-Atti mengatakan, pembicaraan di Kairo telah menghasilkan “kerangka kerja baru untuk memulihkan kerja sama antara Iran dan IAEA.”

    “Kedua belah pihak mengungkapkan kemauan yang jelas untuk berdialog dan mencapai pemahaman praktis yang akan memungkinkan pemulihan kepercayaan bersama,” tambahnya.

    Namun, dia memperingatkan, “tantangannya belum berakhir dan jalannya masih panjang. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini adalah awal dari sebuah jalan yang membutuhkan komitmen dari semua orang.”

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Iran Pantang Menyerah, Tegaskan Program Nuklir akan Berjalan Lagi

    (ita/ita)