Xcloud.id

partai: PBB

  • Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem Nasional 12 September 2025

    Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem Nasional 12 September 2025

    Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto bakal berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa (23/9/2025).
    Sejumlah isu akan disampaikannya dalam pidato tersebut, seperti persoalan Palestina serta dinamika keamanan global usai Israel melakukan serangan udara ke Qatar.
    “Pasti juga isu Palestina, akan dibawa dan tentunya kesempatan Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi cita-cita Bapak Presiden,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat dalam konferensi persnya, Kamis (11/9/2025).
    Selain itu, Prabowo disebutnya akan menyampaikan reformasi sistem multilateral dalam pidato berdurasi 15 menit di Sidang Mejelis Umum PBB.
    Termasuk dorongan terkait peran negara-negara selatan juga bakal disuarakan sebagai cerminan semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat.
    “Ini tentunya akan terus dibawa oleh delegasi Indonesia,” ujar Tri.
    Di samping itu, pertemuan tematik antara Indonesia dengan delegasi negara lain juga akan dilakukan dalam forum tersebut.
    Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari kemanusiaan, kesehatan mental, isu penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (
    To Build The World A New
    )”.
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum tersebut.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Google Bantah Kabar Dibayar Pemerintah Israel Tutupi Isu Kelaparan di Gaza

    Google Bantah Kabar Dibayar Pemerintah Israel Tutupi Isu Kelaparan di Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA— Google membantah laporan yang menyebut perusahaan menerima bayaran dari Pemerintah Israel untuk menyebarkan propaganda di tengah meningkatnya kecaman internasional atas pengepungan dan penghancuran Jalur Gaza.

    Sebelumnya, beredar laporan bahwa Pemerintah Israel dilaporkan membayar Google sebanyak US$45 juta atau sekitar Rp741,9 miliar. 

    Dana tersebut disebut-sebut digunakan untuk menutup isu kelaparan yang dialami masyarakat Gaza dengan memanfaatkan iklan digital. 

    Google menegaskan informasi tersebut tidak benar. Perwakilan Google mengungkap dokumen yang menjadi dasar pemberitaan itu bukanlah perjanjian antara perusahaan dengan Pemerintah Israel.

    “Kami secara konsisten memastikan bahwa semua iklan mematuhi kebijakan kami,” ujar perwakilan Google kepada Bisnis pada Kamis (11/9/2025). 

    Melansir laman New Arab pada Selasa (9/9/2025) kabar Pemerintah  Israel membayar Google diungkap oleh investigasi Drop Site News awal pekan ini. 

    Menurut laporan tersebut, pembahasan di Knesset (parlemen Israel) mengenai kampanye hubungan masyarakat ini dimulai hanya beberapa jam setelah pemerintah Israel mengumumkan penghentian total pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke jalur Gaza pada 2 Maret 2025.

    Para anggota Knesset disebut lebih mengkhawatirkan citra Israel di mata dunia ketimbang kondisi kemanusiaan warga sipil Palestina yang terdampak.  Sejak kebijakan itu diterapkan, setidaknya 367 warga Gaza meninggal akibat kelaparan, termasuk 131 anak-anak. 

    Kontrak senilai US$45 juta tersebut diteken pada akhir Juni 2025 untuk sebuah kampanye iklan berdurasi enam bulan.  Saat itu, pasukan Israel gencar menyerang warga Palestina yang tengah berdesakan di lokasi distribusi bantuan yang dijalankan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang justru kerap dicap negatif oleh pemerintah Israel. 

    Serangan udara ke kawasan sipil Gaza pun terjadi setiap hari. Kampanye ini diusulkan oleh Avichay Adraee, juru bicara militer Israel untuk dunia Arab, yang menyarankan agar diluncurkan kampanye digital untuk membantah adanya kelaparan. 

    “Kita bisa meluncurkan kampanye digital dalam konteks ini, untuk menjelaskan bahwa tidak ada kelaparan dan menyajikan data,” kata Adraee. 

    Salah satu iklan paling menonjol muncul di YouTube, platform berbagi video milik Google, yang memperlihatkan warga Palestina sedang menyiapkan dan memakan makanan. 

    Video tersebut diakhiri dengan kalimat, “Ada makanan di Gaza. Klaim lain adalah kebohongan.”

    Iklan itu tayang di tengah meningkatnya kecaman global terhadap kasus kelaparan dan gizi buruk di Gaza, serta hanya beberapa saat sebelum PBB secara resmi menyatakan terjadinya kelaparan di Kota Gaza dan wilayah sekitarnya.

    Selain dengan Google, pemerintah Israel juga dilaporkan membayar US$3 juta atau sekitar Rp49,5 miliar kepada platform media sosial X (sebelumnya Twitter) untuk kampanye serupa. 

    Mereka bahkan mendatangkan influencer asal Amerika Serikat ke Gaza untuk menyebarkan narasi pro-Israel, sementara jurnalis internasional dilarang masuk dan wartawan Palestina kerap menjadi target serangan. Meski berusaha membantah adanya kelaparan, sejumlah menteri Israel secara terbuka justru pernah menyerukan agar warga Gaza dibuat kelaparan. 

    “Menurut saya, mereka bisa dikepung. Tidak ada air, tidak ada listrik, mereka bisa mati kelaparan atau menyerah,” kata Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich. 

    Pernyataan senada juga datang dari Menteri Warisan Amichay Eliyahu yang menegaskan bahwa warga Palestina perlu dibuat kelaparan kecuali mereka mau meninggalkan Gaza.

    Langkah Israel menggandeng Google ini juga muncul setelah salah satu pendiri Google, Sergey Brin, menyebut PBB sebagai lembaga yang secara transparan antisemit usai Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, mengkritik Google karena mendapat keuntungan dari agresi Israel dengan menyediakan layanan cloud bagi pemerintah Israel.

  • PM Israel: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    PM Israel: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    Yerusalem –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah bahwa tidak akan ada negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat berbicara pada upacara penandatanganan proyek permukiman besar di Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami,” kata Netanyahu pada acara di Maale Adumim, sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem, dilansir AFP, Jumat (12/9/2025).

    “Kami akan menjaga warisan kami, tanah kami, dan keamanan kami… Kami akan menggandakan populasi kota ini,” imbuhnya.

    Israel telah lama berambisi membangun di atas lahan seluas kurang lebih 12 kilometer persegi yang dikenal sebagai E1. Akan tetapi rencana tersebut telah tertunda selama bertahun-tahun karena adanya pertentangan internasional.

    Lokasi tersebut terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim, dekat dengan rute yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Palestina.

    Bulan lalu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mendukung rencana pembangunan sekitar 3.400 rumah di atas lahan yang sangat sensitif tersebut.

    Pengumumannya menuai kecaman. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa permukiman tersebut secara efektif akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan menimbulkan “ancaman eksistensial” bagi negara Palestina yang bersebelahan.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.

    Beberapa pemerintah Barat, termasuk Inggris dan Prancis, telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa akhir bulan ini.

    Inggris menyatakan akan mengambil langkah tersebut jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza.

    Para menteri sayap kanan Israel dalam beberapa bulan terakhir secara terbuka menyerukan aneksasi Israel atas wilayah tersebut.

    LSM Israel, Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, mengatakan pekan lalu bahwa pekerjaan infrastruktur di E1 dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan perumahan dalam waktu sekitar satu tahun.

    Lembaga tersebut menyatakan bahwa rencana E1 “mematikan bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang damai”.

    Tidak termasuk Yerusalem timur yang dianeksasi Israel, Tepi Barat adalah rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina, serta sekitar 500.000 pemukim Israel.

    (lir/lir)

  • PBB Kutuk Keras Insiden Penembakan Charlie Kirk

    PBB Kutuk Keras Insiden Penembakan Charlie Kirk

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres “mengecam” pembunuhan aktivis konservatif berpengaruh Charlie Kirk. PBB pun sampaian duka cita atas tewasnya Charlie Kirk dalam insiden berdarah itu.

    Penyelidik AS mengatakan bahwa mereka telah menemukan senapan bolt-action yang mereka yakini digunakan untuk membunuh Kirk dan merilis gambar orang yang dicurigai saat mereka mencari penembak

  • Prancis Kerahkan 3 Jet Tempur Usai Drone Rusia Masuk Wilayah Polandia

    Prancis Kerahkan 3 Jet Tempur Usai Drone Rusia Masuk Wilayah Polandia

    Paris –

    Presiden Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengerahkan tiga jet tempur untuk membantu melindungi wilayah udara Polandia. Pengerahan pesawat ini drone-drone Rusia masuk di wilayah Polandia.

    “Menyusul serangan pesawat nirawak Rusia ke Polandia, saya telah memutuskan untuk mengerahkan tiga jet tempur Rafale untuk membantu melindungi wilayah udara Polandia dan sisi timur Eropa bersama sekutu NATO kami,” kata Macron di X, seperti dilansir AFP, Jumat (12/9/2025).

    Macron mengatakan telah berbicara dengan PM Polandia Donald Tusk. Dia juga telah berbicara dengan anggota NATO.

    “Saya membuat komitmen ini kemarin kepada Perdana Menteri Polandia. Saya juga membahas masalah ini dengan Sekretaris Jenderal NATO dan Perdana Menteri Inggris, yang juga terlibat dalam perlindungan sisi timur.

    “Kami tidak akan menyerah pada intimidasi Rusia yang semakin meningkat,” tambah Macron, yang telah memimpin upaya diplomatik internasional untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina.

    Pada hari Rabu (10/9), Polandia mengumpulkan sekutu NATO-nya untuk pembicaraan mendesak setelah drone Rusia terbang ke wilayah udara Polandia dalam sebuah serangan di Ukraina.

    Perdana Menteri Donald Tusk mengatakan wilayah udara Polandia dilanggar 19 kali. Setidaknya tiga drone ditembak jatuh setelah Warsawa dan sekutunya menerbangkan jet tempur.

    Penyerbuan drone tersebut terjadi tiga setengah tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, dengan Polandia menyebut insiden itu sebagai serangan “belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap negara itu, NATO, dan Uni Eropa.

    Moskow membantah telah menargetkan Polandia.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Kamis membahas insiden drone tersebut dengan Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    “Para pemimpin mengutuk pelanggaran mengejutkan Rusia terhadap wilayah udara NATO dan Polandia,” kata juru bicara Downing Street.

    “Membahas bagaimana Inggris dan Prancis dapat memperkuat pertahanan Polandia, Perdana Menteri mengatakan Inggris siap mendukung pengerahan pasukan NATO lebih lanjut ke wilayah tersebut,” katanya.

    Dewan Keamanan PBB akan membahas serangan pesawat tak berawak tersebut dalam pertemuan darurat pada hari Jumat, yang diadakan atas permintaan Polandia.

    (lir/lir)

  • Wapres Sudan Selatan Didakwa atas Pembunuhan dan Kejahatan Kemanusiaan

    Wapres Sudan Selatan Didakwa atas Pembunuhan dan Kejahatan Kemanusiaan

    Juba –

    Wakil Presiden Sudan Selatan, Riek Machar, didakwa atas kasus pembunuhan, pengkhianatan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas serangan terhadap pangkalan militer. Serangan ini menewaskan lebih dari 250 tentara.

    Dilansir AFP, Jumat (12/9/2025), perjanjian pembagian kekuasaan yang rapuh antara Presiden Salva Kiir dan wakil presiden Machar, terjadi selama berbulan-bulan di negara termuda di dunia ini.

    Pada awal Maret, sebuah milisi dari komunitas etnis Nuer Machar yang dikenal sebagai Tentara Putih menyerang sebuah pangkalan militer di Kabupaten Nasir, Negara Bagian Upper Nile di timur laut negara itu.

    Pemerintah menyatakan Machar bertanggung jawab. Hakim mendakwa Machar beserta 20 orang lainnya atas pembunuhan, konspirasi, terorisme, pengkhianatan, perusakan properti publik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Kejahatan-kejahatan ini ditandai dengan pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional, termasuk penodaan mayat, penganiayaan terhadap warga sipil, dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan,” ujar Menteri Kehakiman Joseph Geng Akech, menurut pernyataan tertulis yang disampaikan kepada wartawan di Juba.

    Pangkalan militer di Nasir dikuasai oleh Tentara Putih antara tanggal 3 dan 7 Maret.

    Beberapa perwira senior, termasuk seorang jenderal, tewas. Sebuah helikopter Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ditembaki saat berupaya menyelamatkan tentara di pangkalan tersebut, yang mengakibatkan tewasnya seorang pilot.

    “Kasus ini mengirimkan pesan yang jelas: mereka yang melakukan kekejaman terhadap rakyat Sudan Selatan, terhadap angkatan bersenjata kami, dan terhadap personel kemanusiaan akan dimintai pertanggungjawaban, terlepas dari jabatan atau pengaruh politik mereka,” ujar Menteri Akech dalam pernyataan tersebut.

    PBB, yang menjalankan misi pembangunan perdamaian utama di Sudan Selatan, mengatakan pada saat itu bahwa Sudan Selatan “mengalami kemunduran yang mengkhawatirkan yang dapat menghapus kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah selama bertahun-tahun”.

    Presiden Kiir telah bergerak selama berbulan-bulan untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menyingkirkan Machar, yang ditempatkan dalam tahanan rumah beberapa minggu setelah serangan itu, sementara banyak sekutunya juga telah ditahan.

    Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011 tetapi dengan cepat terjerumus ke dalam perang saudara yang menghancurkan selama lima tahun antara Kiir dan Machar yang menewaskan sekitar 400.000 orang.

    Perang berakhir dengan perjanjian pembagian kekuasaan pada tahun 2018 tetapi upaya komunitas internasional untuk memastikan transisi demokrasi telah gagal.

    Pemilu yang seharusnya berlangsung pada bulan Desember 2024 sekali lagi ditunda selama dua tahun.

    (lir/lir)

  • Indonesia suarakan kemerdekaan Palestina di Sidang Umum PBB

    Indonesia suarakan kemerdekaan Palestina di Sidang Umum PBB

    ANTARA – Kemerdekaan Palestina menjadi salah satu yang disuarakan Indonesia dalam Sidang Umum PBB tahun ini. Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi di Jakarta, Kamis (11/9), mengatakan hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan amanah UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo pidato urutan ketiga di Sidang Umum PBB, hal ini akan dibahas

    Prabowo pidato urutan ketiga di Sidang Umum PBB, hal ini akan dibahas

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada urutan ketiga dalam Sidang Umum PBB 23 September mendatang. Selain menyerukan isu global, Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program serta asta cita Presiden Prabowo Subianto, kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Sandy Arizona/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Tetap RI Ungkap Negara-negara Dunia Sepakat PBB Harus Direformasi

    Wakil Tetap RI Ungkap Negara-negara Dunia Sepakat PBB Harus Direformasi

    Jakarta –

    Wakil Tetap RI (Watapri) untuk PBB di New York, Umar Hadi mengungkapkan negara-negara anggota sudah menyepakati reformasi PBB. Alasannya, menurut Umar Hadi, karena perubahan situasi global yang terjadi sejak PBB didirikan 80 tahun lalu.

    Umar menjelaskan setidaknya ada 3 hal yang berbeda kondisi PBB saat 80 tahun yang lalu dengan sekarang. Mulai dari jumlah negara anggota, perkembangan negara-negara anggota, hingga kehadiran dari berbagai perusahaan yang dapat mempengaruhi ekosistem dunia lewat sisi ekonomi.

    “Jadi memang banyak negara sepakat bahwa PBB ini sebagai organisasi harus mengalami reformasi karena perubahan situasi tadi,” kata Umar Hadi dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Umar meyakini faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau menjadi dasar keinginan negara anggota agar PBB melakukan reformasi. Sebabnya, kata dia, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya.

    “Saya kira itu sebagai latar belakang. Karena itu yang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini sepertinya tidak biasa-biasa saja,” ujar Umar.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, kata Umar, dalam sidang nanti menegaskan komitmen Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme melalui PBB. Sekaligus juga menjelaskan tentang perkembangan dan apa yang menjadi prioritas Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia.

    “Lalu juga tentunya kita perlu mengupdate negara-negara anggota PBB lainnya, mengenai perkembangan kita dan apa prioritas-prioritas kita ke depan yang tentunya adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” terang Umar.

    “Lalu kita juga kan perlu, faktanya sebetulnya Indonesia ini dalam berbagai isu global kita ada kepemimpinan dalam isu lingkungan hidup, dalam isu HAM, SDG, apalagi kalau isu Palestina, ada peran-peran kepemimpinan kita dan kontribusi kita kepada PBB termasuk dalam hal reformasi PBB itu sendiri,” pungkasnya.

    Sidang Umum ke-80 PBB sendiri telah dibuka pada 9 September 2025. Dua minggu setelahnya, akan digelar Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.

    Kehadiran Prabowo bakal menjadi kali pertama Presiden RI sejak 10 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

    Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di sidang tersebut. Prabowo akan berpidato pada Selasa (23/9) mendatang.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23 (September),” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (22/8).

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

    Dia melanjutkan, Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Adapun, agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu. 

    Tri menuturkan, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri.

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.