Xcloud.id

partai: PBB

  • Prabowo terima Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka

    Prabowo terima Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Ratu Maxima berkunjung sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    Berdasarkan pantauan ANTARA, iring-iringan kendaraan Ratu Maxima tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB, dikawal oleh lima pasukan pengawalan bermotor.

    Di serambi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu lengkap dengan kopiah telah menantikan dan menyambut langsung Ratu Maxima yang mengenakan busana bernuansa merah untuk turun dari kendaraannya.

    Kedua tokoh lalu berjabat tangan dengan hangat sebelum melangkah bersama-sama ke selasar Istana Merdeka. Ketibaan Ratu Maxima turut disambut oleh tari-tarian yang menghibur.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo memperkenalkan delegasi dari Indonesia kepada Ratu Maxima, sebelum keduanya melanjutkan agenda di dalam Istana Merdeka.

    Sejumlah delegasi yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.

    Presiden Prabowo kemudian mempersilakan Ratu Maxima memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama.

    Selanjutnya, keduanya akan melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar jamuan santap siang untuk Ratu Maxima.

    Diketahui, Ratu Maxima dari Belanda tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

    Sebelumnya, Ratu Maxima telah mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/11), membahas soal kesehatan finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Belanda, Maxima Zorreguieta yang hadir sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, Ratu Maxima tiba di kompleks Istana sekitar pukul 12.03 WIB dengan pengawalan lima sepeda motor.

    Setibanya di depan tangga Istana, dia langsung disambut oleh Presiden Ke-8 RI. Suasana penyambutan tampak meriah dengan penampilan singkat tarian tari Indang asal Sumatra Barat yang juga dikenal sebagai Tari Dindin Badindin sebagai bagian dari tradisi penyambutan tamu kenegaraan.

    Usai penyambutan, Presiden Prabowo dan Ratu Maxima berjalan berdua menaiki tangga menuju area dalam Istana sebelum menuju Ruang Kredensial.

    Di ruangan tersebut, keduanya melakukan salam kehormatan dan sesi foto bersama.

    Agenda kemudian berlanjut dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan Ratu Maxima untuk membahas isu-isu prioritas terkait financial health, inklusi keuangan, dan penguatan sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat rentan.

    Setelah pertemuan bilateral singkat itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan working lunch yang dihadiri jajaran delegasi dari kedua pihak.

    Dalam kesempatan tersebut, diskusi diperluas ke topik kerja sama teknis, salah satunya program pemberdayaan keuangan dalam mendorong kesehatan finansial.

    Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.

  • Anggota DPR sebut fatwa MUI soal pajak bisa buat fiskal terdampak

    Anggota DPR sebut fatwa MUI soal pajak bisa buat fiskal terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pajak daerah yang tak perlu pembayaran berulang, bisa membuat kondisi fiskal terdampak jika diterapkan.

    Dia memahami bahwa fatwa tersebut merupakan pendapat hukum dalam perspektif Islam. Namun, dia mengatakan bahwa pajak daerah itu merupakan salah satu instrumen penting bagi sumber pendanaan pemda kabupaten/kota.

    “Kalau dihapus akan berdampak serius pada fiskal di daerah,” kata Khozin di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa Munas XI MUI di Jakarta mengeluarkan fatwa mengenai pajak berkeadilan. Salah satu butir fatwanya menyebutkan bumi dan bangunan yang menjadi tempat tinggal, serta pajak kendaraan bermotor, tidak layak untuk dikenai pajak berulang.

    Terkait hal itu, dia mengingatkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia kapasitas fiskalnya masih lemah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025, ada sebanyak 15 provinsi, 407 kabupaten dan 70 kota, yang kapasitas fiskalnya lemah.

    “Terdapat 493 pemda yang kapasitas fiskalnya masuk kategori lemah dari total 546 pemerintah daerah se- Indonesia,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pu. memahami spirit fatwa MUI mengenai pajak PBB-P2 serta pajak lainnya. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa pendapat hukum mestinya didasari pada pertimbangan dari pelbagai aspek yang holistik dan komprehensif.

    “Kita sepakat dengan spirit fatwa MUI tentang aspek keadilan. Meski harus diingat juga kondisi obyektif daerah-daerah kita saat ini. Dibutuhkan keseimbangan dalam perumusan kebijakan di sektor pajak khususnya di daerah,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Era Digital, Pemprov DKI Jakarta Sediakan Fitur Pembetulan Data PBB-P2 Secara Online

    Era Digital, Pemprov DKI Jakarta Sediakan Fitur Pembetulan Data PBB-P2 Secara Online

    Liputan6.com, Jakarta- Nomor Objek Pajak (NOP) berfungsi sebagai identitas resmi bagi setiap objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena itu, keakuratan data dalam sistem PBB-P2 menjadi hal penting untuk memastikan kesesuaian antara catatan administrasi dan kondisi sebenarnya di lapangan.

    Namun, ketidaksesuaian data masih sering ditemukan, misalnya karena perubahan kepemilikan, perbedaan luas tanah atau bangunan, hingga kesalahan administrasi. Untuk memperbaikinya, warga Jakarta kini dapat mengajukan pembetulan data PBB-P2 secara resmi melalui Bapenda DKI Jakarta.

    Pentingnya Pembetulan Data PBB-P2

    Pembetulan data PBB-P2 perlu dilakukan agar beban pajak yang dikenakan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Data yang akurat tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa tenang bagi wajib pajak, tetapi juga memastikan penerimaan pajak daerah berjalan secara transparan dan adil. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan data administrasi.

    Persyaratan Administrasi Pembetulan Data PBB-P2

    Untuk mengajukan pembetulan data, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atau penguasaan objek pajak, serta dasar pemeriksaan oleh petugas pajak.

    Berikut persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi:

    1. Surat permohonan resmi dari wajib pajak.

    2. Identitas wajib pajak, disesuaikan dengan jenisnya: a. Orang pribadi: KTP atau KITAP bagi WNA. b. Badan usaha: Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP Badan, KTP pengurus, serta akta pendirian maupun perubahan.

    3. Surat kuasa bermeterai lengkap dengan KTP penerima kuasa, bila pengurusan didelegasikan.

    4. Formulir SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan ditandatangani.

    5. Salinan atau hasil cetak SPPT PBB-P2 terakhir.

    6. Bukti kepemilikan tanah (opsional), berupa:

    Fotokopi sertifikat tanah untuk lahan yang sudah bersertifikat.
    Untuk tanah yang belum bersertifikat atau masa berlaku sertifikat habis, dapat melampirkan fotokopi surat kavling, girik, dokumen sejenis, atau sertifikat kadaluarsa, ditambah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Lampiran II).

    7. Bukti peralihan atau pengoperan hak, bila ada (opsional).

    8. Fotokopi IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (opsional).

    9. Foto terbaru dari objek pajak.

    10. Bukti pelunasan PBB-P2, dengan ketentuan sebagai berikut:

    Harus lunas untuk lima tahun terakhir, kecuali tahun pajak yang sedang dimohonkan.
    Jika kepemilikan atau penguasaan objek pajak kurang dari lima tahun, maka wajib melunasi sejak tahun pajak saat objek pajak tersebut mulai dikuasai atau dimiliki.

  • Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratu Maxima dari Belanda mengunjungi perumahan subsidi di Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungannya, dia juga berdialog seputar masalah kesehatan finansial dengan masyarakat sekitar.

    Adapun, kunjungan Ratu Maxima dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    Ratu Maxima melakukan kunjungan ke kompleks perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Turut hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya adalah didampingi oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Nixon Napitupulu, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi, juga Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen.

    Berdasarkan pantauan Bisnis.com, dalam kunjungannya, Ratu Maxima meninjau salah satu unit rumah contoh yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah di kompleks tersebut diketahui dikembangkan dengan memerhatikan faktor pengurangan polusi dan efisiensi energi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Kemudian, Ratu Maxima juga melakukan dialog dengan sejumlah perwakilan warga di kompleks tersebut. Dalam dialog itu, Ratu Maxima menanyakan mengenai kondisi finansial mereka hingga upaya mereka dalam membayar cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR).

    Adapun, sejumlah pertanyaan yang ditanyakan pada dialog di lokasi itu diantaranya adalah terkait kesulitan keuangan yang dihadapi saat ini, dana darurat, pembayaran cicilan KPR, utang yang kini dimiliki, penggunaan pinjaman atau pay later, hingga kekhawatiran finansial yang masih dihadapi.

    Perwakilan warga itu kemudian menyampaikan respons mereka terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut .

    Adapun, Ratu Maxima juga turut memberi nasihat kepada para perwakilan warga terkait cara mengelola keuangan dengan baik.

    Kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia berlangsung sejak 24 November 2025 hingga Kamis (27/11/2025). Berdasarkan keterangan resmi dari Pusat Informasi PBB (UNIC) dalam kunjungan ini, Ratu Maxima akan berdiskusi dengan para pengguna layanan keuangan serta para perwakilan pemerintah, organisasi pembangunan, hingga lembaga keuangan. 

    Ratu Maxima juga akan berdialog dengan pelaku bisnis di sektor fintech dan sektor lainnya mengenai kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang dapat meningkatkan ketahanan finansial dan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.

    Ratu Máxima sebelumnya telah beberapa kali mengunjungi Indonesia sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan 2018.

  • Bangladesh Sita 10 Kg Emas Milik Mantan PM Hasina

    Bangladesh Sita 10 Kg Emas Milik Mantan PM Hasina

    Jakarta –

    Otoritas antikorupsi di Bangladesh telah menyita sekitar 10 kilogram emas senilai sekitar US$1,3 juta dari loker bank milik mantan Perdana Menteri Bangladesh (PM) Sheikh Hasina.

    Pejabat dari Central Intelligence Cell (CIC) di Badan Pendapatan Nasional mengatakan penemuan itu terjadi setelah membuka loker-loker yang disita pada bulan September lalu.

    “Berdasarkan perintah pengadilan, kami membuka loker-loker tersebut dan menemukan sekitar 9,7 kilogram emas milik mantan perdana menteri,” kata seorang pejabat senior CIC yang meminta identitasnya dirahasiakan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/11/2025).

    Hasil penyitaan tersebut meliputi koin emas, emas batangan, dan emas perhiasan.

    Penyidik mengatakan Hasina tidak menyetorkan beberapa hadiah yang diterimanya saat menjabat ke kas negara, yang dikenal sebagai “Toshakhana”, sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

    Badan Pendapatan Nasional juga sedang menyelidiki dugaan penggelapan pajak, dan memeriksa apakah Hasina telah melaporkan emas yang disita tersebut dalam laporan pajaknya.

    Bangladesh telah dilanda gejolak politik sejak berakhirnya kekuasaan Hasina, dan kekerasan telah mengganggu kampanye pemilu yang diperkirakan akan digelar pada Februari 2026 mendatang.

    Awal bulan ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina atas tindakan keras mematikan terhadap aksi pemberontakan yang dipimpin para mahasiswa.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hingga 1.400 orang tewas dalam tindakan keras tersebut, saat Hasina mencoba mempertahankan kekuasaan. PBB menyebut hukuman terhadap Hasina atas kejahatan kemanusiaan tersebut menjadi momen penting bagi para korban. Namun, PBB menyebut Hasina tidak seharusnya dijatuhi hukuman mati.

    PBB menekankan agar semua proses pertanggungjawaban, terutama atas tuduhan kejahatan internasional untuk memenuhi standar internasional tentang proses hukum dan peradilan yang adil”.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika, seperti yang terjadi di sini, persidangan dilakukan secara inabsentia dan berujung pada vonis hukuman mati,” kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, Ravina Shamdasani.

    “Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, kami menentangnya dalam segala situasi,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Warga Bangladesh Rayakan Vonis Mati Eks Perdana Menteri Hasina

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Iran Kecam Pendekatan Bullying AS terhadap Venezuela

    Iran Kecam Pendekatan Bullying AS terhadap Venezuela

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengecam apa yang disebutnya sebagai “pendekatan bullying” Amerika Serikat terhadap Venezuela. Hal ini disampaikannya pada hari Rabu (26/11) seiring Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Venezuela.

    Amerika Serikat telah mengerahkan kapal induk terbesar di dunia ke kawasan Karibia, disertai armada kapal perang, yang secara resmi digunakan untuk operasi antinarkoba yang menargetkan Venezuela.

    Amerika Serikat juga telah melancarkan sekitar 20 serangan udara terhadap kapal-kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba di Karibia dan Pasifik timur, yang menewaskan lebih dari 80 orang.

    Venezuela mengklaim bahwa kampanye antinarkoba AS di kawasan tersebut merupakan dalih untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dan menyita cadangan minyak negara tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/11/2025), dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil Pinto, Araghchi mengecam AS. Dia menyebut ancaman AS untuk menggunakan kekerasan sebagai “pelanggaran berat” Piagam PBB.

    Trump telah berulang kali menuduh Maduro memimpin kartel narkoba.

    Presiden AS tersebut juga telah mengizinkan penggunaan operasi rahasia CIA di negara Amerika Latin tersebut, sembari menegaskan kembali bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk memerintahkan intervensi militer di sana.

    Baik Iran maupun Venezuela telah lama berada di bawah sanksi AS.

    Maduro terakhir kali mengunjungi Iran pada tahun 2022, ketika kedua sekutu tersebut menandatangani perjanjian kerja sama selama 20 tahun.

    Tahun berikutnya, Presiden Iran saat itu, Ebrahim Raisi berkunjung ke Caracas dalam rangka kunjungan ke Kuba, Nikaragua, dan Venezuela.

    Lihat juga Video: Pesawat Presiden Venezuela Disita AS Gegara Dibeli Secara Ilegal

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Geser Tokyo, Jakarta Kini Jadi Kota Terpadat di Dunia

    Geser Tokyo, Jakarta Kini Jadi Kota Terpadat di Dunia

    New York –

    Jakarta menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan penduduk paling padat di dunia, berdasarkan laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan perkiraan populasi 41,9 juta jiwa penduduk, Jakarta menggeser Tokyo yang sebelumnya dinobatkan sebagai kota terpadat di dunia.

    Laporan “Prospek Urbanisasi Dunia 2025” yang dirilis Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, seperti dilansir NBC News dan Al Jazeera, Rabu (26/11/2025), menempatkan Jakarta di posisi pertama dalam daftar kota terpadat di dunia, yang didominasi negara-negara Asia.

    Dalam daftar terbaru itu, Jakarta naik dari posisi kedua menggantikan Tokyo, yang dinobatkan sebagai kota terdapat di dunia dalam laporan PBB tahun 2020 lalu. Jika dibandingkan dengan data tahun 2018, Jakarta melonjak dari peringkat ke-33 dalam daftar tersebut.

    Di peringkat kedua, ada Dhaka yang merupakan ibu kota Bangladesh, dengan total populasi mencapai 36,6 juta jiwa. Dhaka sebelumnya menempati peringkat ke-9 dalam daftar kota terpadat di dunia, dan diproyeksikan akan menempati peringkat pertama pada tahun 2050 mendatang.

    Tokyo, ibu kota Jepang, kini berada di peringkat ketiga dengan populasi yang relatif stabil, yaitu sebanyak 33,4 juta jiwa.

    Peringkat terbaru ini menunjukkan perubahan pesat yang terjadi di seluruh dunia, dengan munculnya kota-kota besar yang padat penduduk.

    Menurut laporan “Prospek Urbanisasi Dunia 2025” tersebut, hampir separuh dari 8,2 miliar jiwa penduduk Bumi kini tinggal di perkotaan. Ini menandai lonjakan dua kali lipat untuk jumlah penduduk perkotaan selama 75 tahun terakhir.

    Dan sebanyak sembilan dari 10 kota terpadat di dunia terletak di kawasan Asia. Satu-satunya pengecualian adalah Kairo, ibu kota Mesir, yang menempati peringkat ke-7 dengan populasi 25 juta jiwa — lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk Kota New York, kota terpadat di Amerika Serikat (AS).

    Kota-kota lainnya yang masuk daftar 10 kota terpadat di dunia adalah New Delhi (30,2 juta jiwa), Shanghai (29,6 juta jiwa), Guangzhou (27,6 juta jiwa), Manila (24,7 juta jiwa), Kolkata (22,5 juta jiwa), dan Seoul (22,5 juta jiwa).

    “Urbanisasi adalah kekuatan penentu zaman kita. Jika dikelola secara inklusif dan strategis, urbanisasi dapat membuka jalur transformatif untuk aksi iklim, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan sosial,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan ekonomi dan sosial, Li Junhia.

    Pada tahun 1975 silam, hanya ada delapan megacity — yang didefinisikan sebagai kota dengan populasi minimal 10 juta jiwa. Tahun 2025 ini, jumlahnya bertambah menjadi 33 megacity, dengan 19 di antaranya berada di kawasan Asia.

    Tonton juga Video: 5 Kota Asia Terbaik di 2026, Ada Jakarta?

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratu Belanda Maxima Bertandang ke Indonesia, Jadi Utusan Khusus Kesehatan Finansial PBB

    Ratu Belanda Maxima Bertandang ke Indonesia, Jadi Utusan Khusus Kesehatan Finansial PBB

    Ratu Belanda Maxima bertandang ke Indonesia sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin (25/11/2025), dia disambut langsung Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.

    Kedatangan Ratu Maxima sebagai tamu kenegaraan Republik Indonesia menandai dimulainya rangkaian agenda kerja bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam upaya memperkuat program kesehatan finansial, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperdalam kolaborasi penanganan fraud dan scam di Indonesia.

    Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa agenda global yang diusung Ratu Maxima selaras dengan prioritas nasional OJK dalam memperkuat literasi keuangan, inklusi, dan financial health.

    Friderica menjelaskan bahwa financial health (kesehatan finansial) merupakan konsep lanjutan yang menekankan kemampuan masyarakat merencanakan kebutuhan keuangan secara berkelanjutan.

    “Keputusan khusus untuk financial health, ini terminologi yang agak sedikit baru, karena sebelumnya itu yang selalu digaungkan adalah financial literacy dan financial inclusion,” kata Friderica.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • TNI Telah Siapkan Prajurit dan Alutsista untuk Misi Perdamaian ke Gaza Nasional 25 November 2025

    TNI Telah Siapkan Prajurit dan Alutsista untuk Misi Perdamaian ke Gaza Nasional 25 November 2025

    TNI Telah Siapkan Prajurit dan Alutsista untuk Misi Perdamaian ke Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Personel gabungan dari TNI Angkatan Dasar (AD), Angkatan Laut (AL) telah disiapkan untuk bergabung dalam brigade komposit yang akan dikirim untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina.
    Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes
    TNI
    , Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
    Kemudian, dia mengungkapkan bahwa TNI sudah menyiapkan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mendukung misi tersebut.
    “Saat ini, Mabes TNI telah melakukan penyiapan personel dan satuan dari
    TNI AD
    , AL, dan AU serta inventarisasi kemampuan alutsista, logistik, dan fasilitas pendukung,” kata Freddy saat dihubungi, Selasa (25/11/2025).
    Alutsista itu di antaranya adalah pesawat angkut, kapal republik Indonesia (KRI) dan peralatan penunjang lainnya.
    “Kami sudah melakukan Inventarisasi kemampuan alutsista, logistik, dan fasilitas pendukung. Kami pastikan secara umum, kesiapan mencapai tahap sangat baik, untuk pelaksanaannya menunggu mandat dari PBB,” ujar Freddy, dikutip dari Antaranews, Selasa.
    Freddy lalu mengatakan, tiga brigade komposit akan tergabung dalam pasukan perdamaian
    Gaza
    yang dipimpin oleh seorang jenderal bintang tiga TNI.
    Ketiga brigade itu ada Batalyon Kesehatan (Yonkes), Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur), dan Batalyon Bantuan.
    Selain itu, menurut dia, Mabes TNI tengah gencar menggelar latihan terintegrasi yang mencakup aspek kesehatan, rekonstruksi, evakuasi, perlindungan sipil, serta bantuan kemanusiaan.
    “Secara umum, kesiapan (tiga brigade komposit) mencapai tahap sangat baik, untuk pelaksanaannya menunggu mandat dari PBB,” katanya.
    Dalam hal ini, Freddy menjelaskan bahwa Batalyon Bantuan merupakan satuan yang bertugas mendukung logistik, distribusi bantuan kemanusiaan, serta pengelolaan rantai pasok.
    “(Tugasnya juga) mobilisasi dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, (lalu) dukungan komunikasi, IT, dan komando kendali, (serta) pengamanan fasilitas vital di area operasi,” ujarnya.
    Sementara itu,
    TNI AL
    telah menyiapkan 5.000 prajurit untuk bergabung dalam pasukan
    perdamaian Gaza
    .
    “TNI AL sendiri mengerahkan personel kurang lebih 25 persen dari 20.000 (5.000), pasukan yang disiapkan,” kata Kepala Dinas Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul saat dikonfirmasi, Selasa (25/11/2025).
    “Untuk spesifikasi personel diprioritaskan dengan kualifikasi kesehatan serta konstruksi, guna melaksanakan rehabilitasi bagi masyarakat korban perang,” ujarnya lagi.
    Tak hanya prajurit, dia mengatakan, TNI AL memiliki tiga KRI jenis Bantu Rumah Sakit yang siap diberangkatkan ke Gaza, yakni KRI dr. Soeharso-990, KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, dan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992.
    Sebelumnya, TNI AD juga sudah menyatakan kesiapan mengirimkan prajurit terbaiknya untuk
    misi perdamaian di Gaza
    .
    “Prinsipnya, TNI AD selalu memastikan bahwa setiap prajurit yang diberangkatkan ke misi perdamaian adalah personel yang paling layak, terlatih, dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel TNI Inf Donny Pramono kepada Kompas.com pada Kamis, 20 November 2025.
    Untuk itu, seleksi ketat prajurit dilakukan terhadap pasukan yang akan dikirim menjalankan
    misi perdamaian ke Gaza
    , Palestina.
    “Di lingkungan TNI AD sendiri, seleksi dilakukan secara ketat dan bertahap, dengan penekanan utama pada kondisi kesehatan dan psikologi prajurit,” ujar Donny.
    Kadispenad menjelaskan, seleksi ketat dilakukan karena misi perdamaian menuntut ketahanan fisik, stabilitas mental, serta kemampuan bekerja di lingkungan berisiko tinggi.
    “Selain itu, setiap prajurit yang dipersiapkan wajib memahami secara menyeluruh mandat misi, resolusi yang menjadi dasar penugasan, serta
    rules of engagement
    atau aturan pelibatan yang akan diberlakukan,” kata Kadispenad.
    Menurut Donny, hal ini penting untuk mencegah kesalahan sekecil apa pun dalam pengambilan keputusan di lapangan dan memastikan setiap tindakan prajurit tetap sesuai hukum internasional serta ketentuan PBB.
    “Prinsipnya, TNI AD selalu memastikan bahwa setiap prajurit yang diberangkatkan ke misi perdamaian adalah personel yang paling layak, terlatih, dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi,” ujarnya.
    Namun, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait menyebut, pengiriman pasukan untuk misi perdamaian ke Gaza itu masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
    “Seluruh keputusan tetap berada pada arahan Presiden,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu, 19 November 2025.
    Sambil menunggu keputusan Prabowo, menurut Rico, pemerintah kini fokus pada penyiapan internal di Kemhan dan TNI.
    Persiapan itu mulai dari bentuk kontribusi, skema keterlibatan Indonesia, pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik, serta kemampuan yang diperlukan untuk operasi stabilisasi yang kompleks.
    “Menhan (Menteri Pertahanan) juga sudah menegaskan, Indonesia bisa terlibat apabila terpenuhi salah satu dari dua landasan, yaitu adanya mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari Amerika Serikat sebagai pihak yang mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional di bawah rencana yang saat ini sedang dibahas,” ujarnya.
    Diketahui, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza.
    Resolusi yang diajukan AS mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza, menyetujui pembentukan otoritas transisi di bawah pengawasan pemerintahan Trump, serta membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.