Xcloud.id

partai: Partai Garuda

  • Dibalik Pemecatan Jokowi di PDIP, Ketakutan Megawati Diungkap Teddy Gusnaidi

    Dibalik Pemecatan Jokowi di PDIP, Ketakutan Megawati Diungkap Teddy Gusnaidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyampaikan, Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri takut.

    “”Saya bisa saja katakan bahwa Jokowi dipecat karena Megawati takut, arus bawah inginkan Jokowi jadi ketua umum PDIP, karena sangat layak,” kata Teddy Gusnaidi dalam akun X pribadinya, Jumat, (3/1/2025).

    Teddy Gusnaidi menyebut Megawati takut jika sampai arus bawah inginkan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Hal itu kata dia tidak sulit karena Jokowi sangat layak setelah pernah menjadi presiden dan bisa mengembalikan kejayaan PDIP.

    Selain beliau pernah jadi Presiden RI, Prestasi beliau juga mengembalikan kejayaan PDIP,” tambah Teddy Gusnaidi.

    Lebih lanjut dua menyindir para tokoh yang selalu mengadakan podcast dengan menyebarkab informasu tanpa ada bukti.

    “Cuma saya bukan kayak podcast-podcast dan tokoh-tokoh kutu busuk itu yang kerjaannya menyebarkan informasi tanpa ada bukti. Itulah bedanya saya dan mereka, saya menggunakan ilmu dalam berpendapat dan mereka menggunakan pantat dalam berpendapat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan.

    Kans Jokowi tersebut dipecat bersama 27 kader lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

  • Partai Garuda Harap Parliamentary Threshold Juga Dihapus Setelah Ambang Batas Presiden Ditiadakan

    Partai Garuda Harap Parliamentary Threshold Juga Dihapus Setelah Ambang Batas Presiden Ditiadakan

    Partai Garuda Harap Parliamentary Threshold Juga Dihapus Setelah Ambang Batas Presiden Ditiadakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Garuda
    Teddy Gusnaidi
    meminta agar ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) juga dihapus.
    Hal tersebut disampaikan Teddy dalam merespons
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) yang telah menghapus ambang batas pencalonan presiden (
    presidential threshold
    ).
    “Memang arahnya sudah seperti itu, dari perubahan
    threshold
    pilkada, lalu kini
    presidential threshold
    . Tinggal menunggu waktu
    parliamentary threshold
    dihapus,” ujar Teddy kepada
    Kompas.com
    , Jumat (3/1/2024).
    Menurut Teddy,
    parliamentary threshold
    memang sudah seharusnya dihapus, mengingat
    presidential threshold
    juga sudah ditiadakan.
    Dia berpandangan bahwa penghapusan
    presidential threshold
    ini adalah hal yang baik.
    “Dan memang harus dihapus karena
    parliamentary threshold
    sudah kehilangan daya rekatnya dengan adanya putusan MK yang menghapus
    presidential threshold
    ,” ujarnya.
    MK telah menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau
    presidential threshold.
    Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo, saat membacakan putusan.
    “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujarnya.
    MK memutuskan untuk menghapus
    presidential threshold
    karena aturan ini dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat.
    Selain itu, aturan tersebut juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang
    intolerable
    serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.
    “Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (
    presidential threshold
    ) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Wakil Ketua MK.
    Dalam putusannya, MK juga mempertimbangkan bahwa pemilihan presiden (pilpres) yang berjalan selama ini didominasi oleh partai peserta pemilu tertentu.
    MK berpandangan bahwa hal tersebut berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
    Jika
    presidential threshold
    terus dipertahankan, MK khawatir akan muncul kecenderungan Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
    Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah terjebak dalam polarisasi atau terbelah karena hanya ada dua pasangan calon yang maju dalam pilpres.
    Ada juga kemungkinan pilpres diikuti oleh calon tunggal, seperti dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
    Hal tersebut berpotensi menghalangi pelaksanaan pemilihan secara langsung oleh rakyat dan menyediakan banyak pilihan capres dan cawapres.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Skandal Pejabat Milik Hasto, Teddy Gusnaidi: Pengecut Berisik!

    Video Skandal Pejabat Milik Hasto, Teddy Gusnaidi: Pengecut Berisik!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyentil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

    Pasalnya kata dia, Hasto mengaku memiliki video skandal korupsi para petinggi negara atau para elite politik di Indonesia namun sampai sata ini masih hanya berupa ancaman, belum dipublikasikan.

    Teddy Gusnaidi bahkan menyebut Hasto sebagai tokoh orang yang pengecut karena sekadar ngomong.

    “Dulu waktu masih remaja, kalau berantem, gue gak banyak ngomong, langsung gebuk, karena gue bukan pengecut. Ada yang kalau mau berantem, kebanyakan ngomong, gue gebuk nih, gue gebuk nih, tapi gak gebuk-gebuk, itu namanya pengecut,” kata Teddy Gusnaidi dalam akun X, Minggu, (29/12/2024). 

    “Nah pengecut itu, kayak Hasto sekarang ini, ancam mau buka video, berisik, tapi gak dibuka-buka,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli menegaskan, puluhan video yang akan dirilis Hasto.

    Video tersebut sebagai bentuk perlawanan dan menuntut keadilan agar hukum tidak hanya tajam ke PDI Perjuangan.

    “Puluhan video akan dirilis oleh Sekjen Hasto Kristiyanto sebagai bentuk perlawanan dan menuntut keadilan agar hukum tidak hanya tajam ke PDI Perjuangan!,” ujarnya. (selfi/fajar) 

  • Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan  maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

    Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

    Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik. 

    Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

    Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

    Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini.  (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

    Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

    Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

    “Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

    Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

    Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

    Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

    “Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

    Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

    Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

    Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

    Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

    PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

    Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

    Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

    Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

    Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

    Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

    “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

    Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

    Anies Dukung Pramono

    Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

    Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

    Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

    Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

    Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Hasil Rekapitulasi KPU

    Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

    Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

    KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

    Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

    Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

     

  • Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi pemecatan mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Teddy menilai bahwa pemecatan tersebut adalah urusan internal partai yang tidak berpengaruh terhadap pemerintahan maupun kebijakan negara.

    “Itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” ujar Teddy dalam keterangannya di aplikasi X @TeddGus (17/12/2024).

    Dikatakan Teddy, posisi Jokowi dan Gibran di pemerintahan tetap tidak berubah meski dikeluarkan dari PDIP.

    “Jokowi masih dengan status sebagai mantan Presiden RI, sementara Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden RI dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” tukasnya.

    “Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat, jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya,” sambung dia.

    Lebih lanjut, Teddy menyindir keramaian yang muncul terkait pemecatan tersebut.

    “Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri,” Teddy menuturkan.

    Menurutnya, publikasi dan perdebatan seputar keputusan internal PDIP itu lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak yang membuat kegaduhan sendiri.

    “Mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tandasnya.

    Teddy bilang, kegaduhan yang muncul merupakan dinamika internal partai yang tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

  • Jokowi dan Keluarganya Dipecat PDIP, Teddy Gusnaidi: Sama Sekali Tidak Ada Pengaruhnya

    Jokowi dan Keluarganya Dipecat PDIP, Teddy Gusnaidi: Sama Sekali Tidak Ada Pengaruhnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan. 

    Pemecatan itu direspon berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. 

    Menurutnya, pemecahan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap negara maupun kebijakan pemerintah.

    ”Pak Jokowi dan Pak Gibran dipecat sebagai anggota Partai oleh Partainya, itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” kata Teddy Gusnaidi, dalam akun X, Selasa, (17/12/2024).

    “Jokowi tetap mantan Presiden RI, Gibran tetap Wakil Presiden RI. Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” lanjutnya.

    Dia menyentil PDI Perjuangan yang sok ramai sendiri dalam mempublikasikan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby.

    “Jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri, mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tuturnya. 

    “Biarkan saja orang lagi memuaskan diri sendiri, jangan diganggu,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyebut, terdapat 30 kader yang dipecat PDIP. 

  • Sapa AHY-Ketum Garuda, Angela Tegaskan Perindo Siap Berkolaborasi

    Sapa AHY-Ketum Garuda, Angela Tegaskan Perindo Siap Berkolaborasi

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, meminta seluruh kader partainya untuk konsisten bekerja dan berdampak bagi rakyat. Angela mengajak Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketum Partai Garuda, Ridha Sabana, untuk ikut berkolaborasi.

    “Karena itu untuk mencapai hal ini Partai Perindo siap untuk bekerja sama tentunya dengan semua pihak pemerintah dan semua partai politik, di sini saya sebutkan kembali karena tentu saya sangat junior kalau dibicara di dalam ketum-ketum partai, kalau saya tidak sebutkan nanti saya kualat,” kata Angela di acara HUT ke-10 Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

    “Pak AHY Ketum Demokrat, dan juga Pak Ridha Ketum Garuda, kami siap berkolaborasi tentunya, para sekjen-sekjen senior dan semua perwakilan partai, semua organisasi dan semua elemen masyarakat, kami siap berkolaborasi,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Angela menilai 10 tahun Perindo bukanlah waktu yang singkat. Angela mengatakan dirinya menjadi saksi bagaimana Perindo memperjuangkan rakyat kecil sejak partainya berdiri.

    “Sepuluh tahun Partai Perindo, bukan waktu yang singkat. Tentunya saya menjadi saksi. Perjalanan Partai Perindo yang penuh dengan pengorbanan,” ungkapnya.

    Angela menilai 10 tahun bukan waktu yang singkat dalam membangun partai. Terlebih, menurutnya, jalur politik merupakan jalan yang sulit.

    Untuk itu, Angela mengajak seluruh kader Partai Perindo untuk terus berjuang meneruskan konsistensi, dan menganggap perjuangan tersebut sebagai pengabdian.

    “Jalur politik haruslah sebuah pengabdian. Ketika itu sebuah pengabdian, maka apa pun rintangannya, pasti kita bisa lewati bersama. Pasti kita bisa lalui dengan ikhlas. Apapun rintangannya, pasti kita akan terus semangat untuk bekerja sampai kita tiba pada tujuan,” imbuhnya.

    (bel/rfs)

  • Megawati Akui Banyak Saran Gabung KIM Plus: Gue Dapatnya Apa?

    Megawati Akui Banyak Saran Gabung KIM Plus: Gue Dapatnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa banyak tawaran untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Hal ini dibeberkannya kala dia menghadiri acara Peluncuran & Diksusi Buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” yang ditulis oleh Todung Mulya Lubis, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

    “Banyak kan yang bilang ibu gabunglah ke sana, kalau gabung gue dapatnya apa. Presiden loh masa gabung, aku bilang,” katanya dalam acara tersebut.

    Mega melanjutkan, jikalau PDIP bergabung nanti bisa saja ada pihak yang menyinggung partainya hanya mendapat jatah satu kursi menteri, karena bergabung terakhir dengan KIM Plus.

    “Nanti ada yang bilang, dia [PDIP] datang belakangan satu [jatah menteri] saja, tidak bisa 2 atau 3. Sudah begitu dicariin yang paling jelek,” tuturnya sembari bercanda.

    Sekadar informasi, saat ini ada 12 partai yang kini tergabung dalam KIM Plus atau masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Partai-partai tersebut adalah adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Kemudian ada Partai Keadilan Bangsa (PKB), Perindo, Partai Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda,  Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

  • Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menang Pilgub Jawa Barat 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Jawa Barat. Mereka memborong 62 persen suara sah.

    Dikutip dari formulir D. Hasil PROV-KWK Gubernur KPU Jabar, perolehan suara Dedi-Erwan mencapai 14.130.192 suara. Angka itu setara 62,2 persen total suara sah.

    Posisi kedua ditempati Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie. Mereka memperoleh 4.260.072 suara atau setara 18,76 persen suara sah.

    Berikutnya ada Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina dengan perolehan 2.204.452 suara. Di posisi buncit ada pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 2.116.017 suara.

    Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Pilgub Jabar 2024 23.703.785 orang. Total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jabar 2024 mencapai 35.925.960 orang. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jabar 2024 65,98 persen.

    Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mencalonkan diri dengan dukungan 14 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lima di Antara adalah partai pemilik kursi di DPRD Jabar, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Sembilan partai lainnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Ummat, Partai Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buruh.

    (dhf/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cawagub Jabar Erwan Setiawan Temui Jokowi Usai Menangi Daerah Pemilih Terbanyak Regional 9 Desember 2024

    Cawagub Jabar Erwan Setiawan Temui Jokowi Usai Menangi Daerah Pemilih Terbanyak Regional 9 Desember 2024

    Cawagub Jabar Erwan Setiawan Temui Jokowi Usai Menangi Daerah Pemilih Terbanyak
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 4,
    Erwan Setiawan
    , bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Presiden di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin (9/12/2024).
    Pertemuan ini berlangsung di tengah kunjungan Erwan yang juga merupakan manajer
    Persib Bandung
    , Umuh Muchtar, yang merupakan ayahnya.
    Erwan Setiawan, yang merupakan pendamping calon gubernur Dedi Mulyadi, diusung oleh sejumlah partai, termasuk PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.
    Dalam pertemuan tersebut, Erwan mengungkapkan bahwa kedatangannya bertepatan dengan laga tandang Persib Bandung melawan PSS Sleman di Stadion Manahan Solo.
    “Saya mampir dan bertemu Jokowi, sekaligus memberikan jersey Persib Bandung dengan nomor punggung tujuh. Alhamdulillah diterima dengan baik, kita ngobrol panjang lebar mengenai Jabar. Alhamdulillah saya baru terpilih jadi wakil gubernur Jawa Barat, tadi mengucapkan terima kasih (ke Jokowi) atas dukungannya,” kata Erwan Setiawan.
    Erwan menjelaskan bahwa pertemuan ini juga merupakan balasan atas kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang sebelumnya pernah berkunjung ke rumahnya.
    Dalam kesempatan tersebut,
    Jokowi
    menyampaikan berbagai pesan terkait pemerintahan di Jabar, yang dikenal sebagai daerah pemilih terbesar di Indonesia.
    “Ya banyak sekali yang disampaikan beliau, kaitannya Jabar ini daerah pemilih terbesar di Indonesia,” jelas Erwan.
    Dia berjanji akan mengikuti saran Jokowi untuk menjaga kerukunan dan ketentraman di Jabar.
    “Kami lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Jabar dulu, dan kita pembangunan akan sampai ke desa-desa dengan infrastruktur terintegrasi dari provinsi, kabupaten sampai desa,” tambahnya.
    Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat kepada Erwan dan Dedi Mulyadi atas pencapaian mereka dalam Pilkada 2024.
    “Saya menyampaikan selamat kepada Pak Erwan sebagai wakil gubernur Jabar bersama Pak Dedi Mulyadi, periode 2024-2029,” ucap Jokowi.
    Berdasarkan data perhitungan suara KPU Jabar, pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan meraih 278.039 suara.
    Jokowi menekankan pentingnya kepemimpinan yang mumpuni di Jabar, mengingat Dedi dan Erwan adalah putra asli daerah tersebut.
    “Mereka ini tipikal Jabar asli, berduet dengan Pak Dedi Mulyadi. Saya kira sangat cocok saling mengisi,” pungkas Jokowi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.