Xcloud.id

partai: Partai Garuda

  • Waketum Partai Garuda Pertanyakan Dokumen Persyaratan Capres Megawati Pada 1999

    Waketum Partai Garuda Pertanyakan Dokumen Persyaratan Capres Megawati Pada 1999

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menanyakan dokumen persyaratan Calon Presiden (Capres). Saat Megwati Soekarnoputri mencalonkan pada 1999.

    “Tahun 1999, ketika Ibu Megawati menjadi calon presiden, apakah syarat menjadi presiden itu dipenuhi oleh Megawati atau belum?” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Kamis (22/5/2025).

    Teddy menanyakan apakah berkasnya lengkap. Ataukah dikumpul telat atau tidak.

    “Apakah berkas-berkasnya lengkap? Apakah ibu Megawati tidak telat mendaftar untuk menjadi presiden,” ujarnya.

    Mestinya, pertanyaan tersebut, kata dia diklarifikasi Megawati sejak lama. Namun hingga kini belum.

    “Kan seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu harus diklarifikasi oleh Megawati dari dulu. Tapi kan sampai hari ini belum yah. Belum diklarifikasi oleh Megawati,” terangnya.

    “Sampai detik ini, Megawati belum menjawab,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Teddy Gusnaidi Sindir Pihak yang Serang Jokowi: Mereka Pikir Raja, Padahal Hanya Pion

    Teddy Gusnaidi Sindir Pihak yang Serang Jokowi: Mereka Pikir Raja, Padahal Hanya Pion

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, angkat bicara soal pihak-pihak yang terus menggulirkan tudingan terhadap mantan Presiden Jokowi, termasuk isu ijazah palsu.

    Teddy menyebut bahwa mereka yang gencar menyerang Jokowi hanyalah pion dalam permainan politik yang lebih besar.

    Kata Teddy, mereka merasa berperan penting, padahal sejatinya hanyalah alat bagi pihak lain.

    “Kalau mereka yang menyerang dan memfitnah Jokowi adalah para pion, tentu ada rajanya dong?” kata Teddy di X @TeddGus (1/5/2025).

    “Tentu ada, tapi mereka tidak menyadarinya, mereka pikir mereka adalah raja padahal mereka hanyalah pion,” lanjutnya.

    Ia juga menyoroti bahwa kelompok ini tidak muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun di masa awal reformasi.

    “Zaman SBY ada tidak mereka? Zaman reformasi ada tidak mereka? Tidak ada walaupun mereka sudah dewasa,” Teddy menuturkan.

    Teddy pun menilai kemunculan kelompok ini baru terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Ia menggambarkan mereka sebagai sosok-sosok pengecut.

    “Mereka ini kan tiba-tiba muncul zaman Jokowi, mereka adalah para pengecut yang pegang burung saat itu,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah tegas dalam menghadapi tuduhan pemalsuan ijazah yang selama ini terus bergulir.

    Pada Selasa pagi (29/4/2025), Presiden ketujuh RI itu mendatangi langsung Gedung Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus yang menyeret namanya.

    Ia tiba sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan batik dan dikawal ketat oleh aparat pengamanan.

    Salah satunya, Yakup Hasibuan, telah lebih dulu mengonfirmasi rencana pelaporan tersebut kepada media, meski belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi laporan maupun siapa saja yang akan menjadi pihak terlapor.

  • Ribut-ribut Ijazah Jokowi, Heru Subagia: Kami Dorong Polemik Ini Segera Selesai

    Ribut-ribut Ijazah Jokowi, Heru Subagia: Kami Dorong Polemik Ini Segera Selesai

    “Kami betul-betul mendorong agar proses ini berjalan secepatnya. Isu-isu polemik ini jangan sampai liar, monoton, atau dibiarkan begitu saja hingga menciptakan distorsi terhadap alumni, UGM dan masyarakat secara umum,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, turut menanggapi gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Jokowi yang tengah bergulir di pengadilan.

    Seperti diketahui, gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin (14/4/2025) lalu.

    Dikatakan Teddy, upaya hukum ini justru menunjukkan niat pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan, bukan untuk mencari kebenaran.

    “Dengan adanya gugatan ini, saya justru melihat ada pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan,” ujar Teddy di X @TeddGus (21/4/2025).

    Ia menegaskan, keabsahan ijazah Jokowi sudah melalui berbagai proses verifikasi sejak awal karier politiknya.

    Mulai dari pencalonan sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI, seluruh dokumen pendidikan telah diperiksa dan dinyatakan sah oleh pihak terkait.

    “Semua sudah dicek. UGM sebagai institusi pendidikan juga sudah menyatakan ijazah itu asli. KPU pun telah memverifikasi dalam setiap tahapan pencalonan beliau,” tegasnya.

    Teddy menyayangkan bahwa meskipun bukti-bukti sudah berulang kali dipaparkan dan klarifikasi telah diberikan oleh berbagai pihak resmi, tuduhan soal ijazah palsu terus dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menurutnya memang punya niat buruk terhadap stabilitas negara.

  • Ribut-ribut Ijazah Jokowi, Heru Subagia: Kami Dorong Polemik Ini Segera Selesai

    Soal Gugatan Ijazah Jokowi, Teddy Gusnaidi: Tujuannya Bukan Kebenaran, Tapi Kekacauan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, turut menanggapi gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Jokowi yang tengah bergulir di pengadilan.

    Seperti diketahui, gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin (14/4/2025) lalu.

    Dikatakan Teddy, upaya hukum ini justru menunjukkan niat pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan, bukan untuk mencari kebenaran.

    “Dengan adanya gugatan ini, saya justru melihat ada pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan,” ujar Teddy di X @TeddGus (21/4/2025).

    Ia menegaskan, keabsahan ijazah Jokowi sudah melalui berbagai proses verifikasi sejak awal karier politiknya.

    Mulai dari pencalonan sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI, seluruh dokumen pendidikan telah diperiksa dan dinyatakan sah oleh pihak terkait.

    “Semua sudah dicek. UGM sebagai institusi pendidikan juga sudah menyatakan ijazah itu asli. KPU pun telah memverifikasi dalam setiap tahapan pencalonan beliau,” tegasnya.

    Teddy menyayangkan bahwa meskipun bukti-bukti sudah berulang kali dipaparkan dan klarifikasi telah diberikan oleh berbagai pihak resmi, tuduhan soal ijazah palsu terus dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menurutnya memang punya niat buruk terhadap stabilitas negara.

    “Ini bukan soal pembuktian lagi. Ini tentang motif—dan motifnya jelas, bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan kekacauan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jokowi memberikan penjelasan terkait foto ijazahnya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi sorotan publik, khususnya soal penggunaan kacamata, meski selama ini ia dikenal tidak mengenakan kacamata.

  • Teddy Gusnaidi: Emang Apa Masalahnya jika demi Letkol Teddy Aturannya Diubah?

    Teddy Gusnaidi: Emang Apa Masalahnya jika demi Letkol Teddy Aturannya Diubah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menanggapi polemik kenaikan pangkat Letkol Teddy Indra Wijaya yang dikaitkan dengan kebutuhan Presiden.

    “Emang apa masalahnya jika demi Letkol Teddy, lalu diubah aturannya? Para juru bicara jangan juga cari pembenaran sana-sini, ngeles sana-sini, buat alasan sana-sini, sampaikan saja bahwa iya aturan diubah karena Letkol Teddy,” kata Teddy Gusnaidi salam akun X pribadinya dikutip pada Senin (24/3/2025).

    Dikatakan Teddy, jika seorang individu dianggap penting bagi kepala negara, maka mencari solusi melalui perubahan aturan adalah hal yang wajar selama tidak bertentangan dengan konstitusi.

    “Misalnya saya Presiden, saya melihat kapasitas mas Habibie (lawan bicaranya), bagus gitu kan, saya butuhkan pemikiran, pandangan, dan cara kerja mas Habibie yang saya kenal bertahun-tahun, itu oke. Saya akan berupaya bagaimana mas Habibie tetap bantu saya, apa caranya? Saya ubah saja aturan mainnya,” ujar Teddy.

    Ia menekankan bahwa selama aturan yang diubah tidak melanggar UUD 1945, maka tidak ada masalah.

    Teddy juga mengingatkan para juru bicara pemerintah agar tidak berusaha menghindar dalam menjelaskan suatu kebijakan.

    “Ini penting, jangan juga ini buat para Jubir Presiden, jangan ngeles sana sini lah,” tegasnya.

    Terkait Letkol Teddy Indra Wijaya, Teddy Gusnaidi berpendapat bahwa jika memang kehadirannya dibutuhkan Presiden, maka perubahan aturan untuk memfasilitasi hal tersebut sah-sah saja.

    “Kalau Letkol Teddy Indra Wijaya dibutuhkan, dicari solusinya agar Teddy bisa bantu Presiden, harus mengubah aturan. Selama aturan itu tidak bertentangan dengan UUD 45, kenapa nggak?” lanjutnya.

  • Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Vinanda Prameswati menjadi perhatian publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Kediri dalam Pilkada 2024 di usia 26 tahun. Kemenangan Vinanda tidak hanya mencerminkan popularitasnya di kalangan pemilih muda, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan politik keluarga dan jaringan yang kuat berperan dalam pencapaiannya.

    Sebagai putri dari seorang perwira menengah kepolisian, AKBP Edy Herwiyanto, Vinanda Prameswati tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan kedisiplinan dan pengalaman di bidang hukum serta pemerintahan.

    Dukungan keluarga, pengalaman di berbagai organisasi sosial, serta rekam jejaknya di dunia akademik menjadi modal besar dalam karier politiknya yang melesat cepat.

    Profil dan Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998. Dia merupakan anak dari pasangan AKBP Edy Herwiyanto dan Siskawati.

    Ayahnya adalah seorang perwira menengah yang dikenal memiliki pengaruh kuat dalam kepolisian, terutama dalam penanganan kasus korupsi dan kejahatan ekonomi di Jawa Timur.

    Didikan keluarganya yang sarat akan kedisiplinan dan wawasan hukum menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter Vinanda. Sejak kecil, Prameswati sudah dikenalkan dengan dunia sosial dan hukum, yang kemudian membentuk kepekaannya terhadap isu-isu publik dan pemerintahan.

    Latar Belakang Pendidikan dan Karier Akademik

    Vinanda Prameswati menempuh pendidikan dasarnya di SD Plus Rahmat Kediri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kediri, dan akhirnya menamatkan SMA di SMAN 3 Kediri pada 2016.

    Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya di Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil jurusan Hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2020.
    Ambisinya dalam dunia hukum membawanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Pada 2023, Prameswati meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat cum laude. Dengan latar belakang akademik yang kuat, Vinanda dianggap memiliki pemahaman hukum yang baik, yang menjadi bekalnya dalam dunia politik.

    Rekam Jejak Karier dan Organisasi

    Vinanda Prameswati tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Sejak kuliah, dia aktif dalam Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

    Kemudian, dia terlibat dalam Indonesia Youth Opportunities in International Networking (IYOIN), di mana ia menjabat sebagai Divisi Acara.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya, Vinanda Prameswati terjun lebih dalam ke dunia sosial dan kemasyarakatan dengan memimpin Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat marginal.

    Dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), di mana ia aktif memperjuangkan hak-hak pedagang kecil.

    Di dunia politik, Vinanda bergabung dengan DPD Partai Golkar Kota Kediri dan langsung menduduki posisi Wakil Ketua. Kiprahnya dalam partai ini semakin memperkuat jaringan politiknya, yang akhirnya mengantarkannya menjadi calon Wali Kota Kediri.

    Bagaimana Vinanda Bisa Menjadi Wali Kota Kediri di Usia 26 Tahun?

    Menjadi Wali Kota di usia muda tentu bukan hal yang mudah. Vinanda Prameswati diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari tujuh partai parlemen: Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, PKS, dan Hanura.

    Selain itu, enam partai non-parlemen seperti PSI, PPP, Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, dan PBB juga mendukung pencalonannya. Dukungan masif dari berbagai partai ini menunjukkan bahwa Vinanda memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

    Selain faktor partai, jaringan keluarganya juga menjadi aspek penting dalam perjalanan politiknya. Dengan ayahnya yang memiliki posisi strategis di kepolisian, Vinanda mendapatkan akses ke berbagai tokoh dan jejaring politik yang mendukung pencalonannya.

    Vinanda Prameswati juga didukung oleh kalangan pesantren dengan menggandeng KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai pasangannya dalam Pilkada Kediri 2024.

    Dalam kampanye, Vinanda Prameswati dan Gus Qowim mengusung visi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni). Konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan muda dan santri, yang melihat duet ini sebagai representasi keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai keagamaan.

    Sosok Ayahnya, AKBP Edy Herwiyanto

    AKBP Edy Herwiyanto bukanlah sosok yang asing dalam dunia hukum dan kepolisian. Pria kelahiran Nganjuk ini dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan ekonomi.

    Dia saat ini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jatim, posisi yang membuatnya banyak berinteraksi dengan pejabat publik dan politisi.

    Dalam beberapa kasus besar, AKBP Edy Herwiyanto sempat menjadi sorotan, termasuk dalam penyelidikan mega skandal korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri tahun 2023. Kasus ini melibatkan ratusan desa dan dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Selain itu, AKBP Edy Herwiyanto juga terlibat dalam penyelidikan kasus ruislag (pertukaran tanah) di Sumenep yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk melakukan transaksi ilegal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Waketum Partai Garuda Pertanyakan Dokumen Persyaratan Capres Megawati Pada 1999

    Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menanggapi larangan PDIP terhadap kadernya mengikuti retreat kepala daerah. Menurutnya larangan itu bisa diabaikan.

    Laranagn tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tertuang dalam surat nomor 7294 /IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 perihal instruksi harian ketua umum. 

    “Kepala daerah boleh kok abaikan instruksi Megawati. Karena walaupun mereka dipecat oleh Megawati, mereka tetap jadi kepala daerah,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Dalam aturan, Teddy menegaskan tidak ada kewajiban kepala daerah merupakan anggota partai. Karenanya, jika dipecat PDIP, kepala daerah tetap pada posisinya di pemerintahan.

    “Karena kepala daerah itu secara hukum boleh tidak menjadi anggota Partai Politik,” terang Teddy.

    Di sisi lain, ia malah mempertanyakan kepala daerah yang tidak ikut retreat. Hanya karena adanya instruksi dari partainya.

    “Kepala daerah yang ikut perintah Megawati, tentu patut dipertanyakan kemampuannya dalam memimpin sebuah daerah,” ujar Teddy.

    Menurutnya, mereka yang tidak ikut retreat karena instruksi itu, layak disebut wayang Megawati.

    “Jangan salah kalau mereka dibilang wayangnya Megawati. Kepala daerah kok mau-maunya disetir emak-emak yang sakit hati,” imbuhya.

    “Katanya Prabowo jangan mau disetir jokowi, kok mereka kini biarkan megawati menyetir kepala daerah? Gak konsisten nih hihihi,” tandas Teddy.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Usul KIM Jadi Koalisi Permanen

    Prabowo Usul KIM Jadi Koalisi Permanen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menawarkan koalisi permanen bagi partai pendukungnya saat ini.

    Hal ini diungkapkan saat acara silaturahmi dengan para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Cak Imin usai acara.

    Merespons hal ini, menurut Cak Imin, PKB menyambut baik rencana koalisi permanen ini. Menurutnya ini akan menjadi penguatan dan mempercepat pembangunan.

    Seperti diketahui, Prabowo didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang terdiri dari Partai Gerindra yang menjadi motor utama koalisi ini. Kemudian, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat. Juga partai non-parlemen seperti PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Prima.

    Setelah Pilpres, koalisi ini pun semakin membesar. Saat itu, partai politik yang sempat menjadi lawan KIM seperti PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem bergabung, yang kini dinamakan sebagai KIM Plus.

    Saat ditanya mengenai koalisi permanen ini untuk proyeksi Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, Cak Imin membenarkan.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” katanya. Namun ketika ditanya apakah akan mengusung Prabowo Subianto kembali, ia tak menjawab.

    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dalam acara itu, Presiden hanya memberikan ucapan terima kasih kepada perjuangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sampai 100 hari masa pemerintahannya.

    Selain itu, mengenai efisiensi anggaran pemerintah, Dasco mengatakan hal ini diharapkan tidak mengurangi peruntukan pelayanan publik dari Kementerian dan Lembaga.

    “Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak, terutama pelayanan publik,” kata Dasco.

    (emy/haa)

  • Bela Jokowi yang Disebut Bayar Orang Agar Rumahnya Dikunjungi Warga, Teddy Gusnaidi: Kalian Siapkan Dana…

    Bela Jokowi yang Disebut Bayar Orang Agar Rumahnya Dikunjungi Warga, Teddy Gusnaidi: Kalian Siapkan Dana…

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi memantang pihak yang menyebut kunjungan warga ke rumah Jokowi disetting.

    “Jadi, buat yang menuduh orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi dibayar,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Senin (3/2/2025).

    Ia meminta orang yang menuding menyiapkan dana. Agar tuduhannya terbukti.

    “Supaya tuduhannya ada buktinya, maka kalian siapkan dana untuk memberangkatkan orang-orang yang ingin bertemu atau ingin ke rumah Pak Jokowi,” ucapnya.

    “Sehingga kalian punya bukti bahwa yang mendatangi rumah Pak Jokowi itu dibayarin. Supaya enak gitu,” tambah Teddy.

    Kemudian, bagi yang ingin ke rumah Jokowi tapi tidak punya dana. Ia menyarankan agar meminta ke yang menuduh.

    “Jadi tuduhan kalian itu ada buktinya, jadi ditungu yah. Kalau ada yang mau ke rumah Pak Jokowi, belum punya dana, segera minta ke yang nuduh. Supaya yang menuduh juga bisa punya bukti. Ini setuju nih,” terangnya.

    Diketahui, rumah Presiden ke-7 Jokowi di Solo disebut-sebut telah jadi wisata baru. Namun itu diragukan.

    Itu diungkapkan warganet @ZeroPnumbra. Ia menyebut hal itu settingan.

    “Semua itu setingan doank,” tulisnya dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (1/2/2025).

    Ia bahkan menyertakan video. Ia mengaku lewat di sana, dan merekam hal tersebut.

    “Nih gue kemarin siang lewat depan rumah di Mulyono yang pengidap NPD akut itu ada 3 bus yang dikoordinir untuk angkut orang-orang yang disuruh datang ke rumah dia,” ucapnya.

    Belakangan, rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah memang ramai pengunjung. Itu sejak eks Wali Kota Solo itu purna sebagai orang nomor satu di Indonesia.

  • Teddy Gusnaidi: Jokowi Seperti Kafilah, Tak Terpengaruh Gonggongan Anjing

    Teddy Gusnaidi: Jokowi Seperti Kafilah, Tak Terpengaruh Gonggongan Anjing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, mengeluarkan pernyataan kontroversial saat membahas gaya kepemimpinan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Teddy, Jokowi ibarat peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu.”

    “Jokowi itu seperti seorang kafilah yang dia terus berjalan dengan programnya, pemikirannya,” ujar Teddy di X @TeddGus (26/1/2025).

    Teddy menuturkan bahwa Jokowi terus berjalan dengan pemikirannya meskipun di sekelilingnya penuh dengan teriakan yang bisa saja menjatuhkan dirinya.

    “Dia terus berjalan di antara teriakan gonggongan anjing-anjing yang sampai hari ini terus menggonggong,” tukasnya.

    Ia menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah peduli atau terganggu dengan keributan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang kerap mengkritiknya.

    “Dan beliau tidak pernah peduli, tidak pernah mengusir anjing-anjing tersebut,” Teddy menuturkan.

    Teddy bilang, keributan yang sering terjadi selama ini, menurutnya, disebabkan oleh pihak-pihak yang ia ibaratkan sebagai “anjing.”

    “Jadi mengibaratkan siapa yang membuat keributan yah tentu kita semua tahu bahwa anjing-anjing itulah yang membuat keributan selama ini,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Jokowi terus ramai menjadi perbincangan publik setelah masa pemerintahannya lengser.

    Bukan hanya termasuk dalam nominasi lima besar pemimpin terkorup di dunia, Jokowi bahkan diduga sebagai dalang dari terbitnya SHGB pagar laut di kawasan PIK2.

    Jokowi pun tidak tinggal diam, ia angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait polemik pagar laut tersebut.