Xcloud.id

partai: PAN

  • PAN: Presiden telah perhitungkan dengan baik tak lakukan reshuffle

    PAN: Presiden telah perhitungkan dengan baik tak lakukan reshuffle

    Hasilnya kita tahu saat ini cadangan beras Indonesia mencapai 3,7 juta ton dan merupakan yang tertinggi dalam sejak tahun 1969 lalu. Ini adalah hasil dari kerja bersama Menko Pangan bersama dengan kementerian terkait

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai Presiden Prabowo Subianto telah memperhitungkan dengan baik dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan perombakan kabinet (reshuffle) dalam waktu dekat.

    “Pak Prabowo tahu yang terbaik dengan memperhitungkan segala sesuatunya. Sebagai partai pendukung, PAN mendukung penuh keputusan beliau,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia pun menekankan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif yang sepenuhnya dikantongi presiden. Untuk itu, ia meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut.

    Terkait hal tersebut, dia menjelaskan bahwa kader PAN yang duduk di Kabinet Merah Putih terus bekerja menunaikan amanat maupun target program-program pro-rakyat Presiden Prabowo.

    Dia lantas mencontohkan bagaimana upaya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terus bekerja keras mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Dengan kepercayaan Presiden Prabowo, lanjut dia, Zulkifli Hasan memimpin koordinasi dan sinergi lintas kementerian untuk memastikan stok pangan tercukupi dari sumber-sumber dalam negeri.

    “Hasilnya kita tahu saat ini cadangan beras Indonesia mencapai 3,7 juta ton dan merupakan yang tertinggi dalam sejak tahun 1969 lalu. Ini adalah hasil dari kerja bersama Menko Pangan bersama dengan kementerian terkait,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di bawah koordinasi Zulkifli Hasan sudah mencapai 47 persen dari target.

    Di mana, dari 79.822 desa dan kelurahan yang bermusyawarah, kini 37.300 koperasi telah memiliki legalitas resmi dan berbadan hukum.

    “Melalui kepercayaan Presiden Prabowo, Menko Pangan Zulkifli Hasan dipercaya memimpin percepatan program Koperasi Merah Putih untuk memastikan program-program pro rakyat segera dirasakan manfaatnya,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “InsyaAllah kami meyakini kinerja menteri-menteri PAN sejalan dengan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo”.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutupInternational Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).

    Prabowo menilai bahwa hingga saat ini para menterinya bekerja dengan baik dan solid sebagai sebuah tim. Menurut Presiden, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Denny Cagur, Komedian yang Kini Duduk di Kursi Komisi X DPR RI

    Profil Denny Cagur, Komedian yang Kini Duduk di Kursi Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Denny Cagur adalah sosok yang tak asing di dunia hiburan Tanah Air. Namun kini, namanya sempat menjadi perbincangan setelah berhasil meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Siapa sangka, komedian yang dikenal dengan goyangan khasnya ini kini mengemban amanah sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP. Lantas, bagaimana perjalanan kariernya hingga sukses menuju Senayan?

    Profil Denny Cagur

    Lahir di Bandung pada 29 Agustus 1977 dengan nama lengkap Denny Wahyudi yang kemudian akrab dipanggil Denny Cagur ini tumbuh dan menempuh pendidikan di Jakarta.

    Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Pekayon (1984-1990), lalu melanjutkan ke SMP Negeri 184 (1990-1993) dan SMA Negeri 98 Jakarta (1993-1996).

    Kecintaannya pada dunia pendidikan membawanya kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengambil jurusan pendidikan tata niaga. Saat kuliah, Denny tak ragu bekerja sampingan sebagai guru les untuk membantu ekonomi keluarga. Inilah yang membentuk karakter tangguh dan pekerja keras dari seorang Denny Cagur.

    Awal Karier di Dunia Hiburan

    Nama Denny mulai mencuat ketika ia tergabung dalam grup lawak Cagur, bersama Narji dan Bedu (kemudian digantikan oleh Wendy). Nama ‘Cagur’ sendiri merupakan singkatan dari ‘calon guru’, mencerminkan latar belakang pendidikan mereka yang berasal dari UNJ.

    Karier Denny Cagur di layar kaca semakin moncer ketika ia tampil sebagai presenter acara-acara populer seperti Mamamia Show, Dahsyat, Comedy Project, dan berbagai program hiburan lainnya. Ia juga dikenal lewat gaya khasnya, termasuk Goyang Bang Jali yang sempat viral dan digemari masyarakat luas.

    Langkah ke Dunia Politik

    Denny Cagur mulai menunjukkan ketertarikannya di dunia politik pada tahun 2020 dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Namun kemudian ia memutuskan pindah ke PDIP dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.

    Bersama PDIP, Denny mencalonkan diri dari daerah pemilihan Jawa Barat II dan berhasil meraih 58.043 suara. Hasil ini mengantarkannya menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029, dan saat ini duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.

    Langkah Denny Cagur dari panggung hiburan ke kursi parlemen bukan sekadar perubahan karier, tapi juga cerminan dari semangat pengabdian. Dengan latar belakang sebagai pendidik dan seniman, Denny berharap bisa membawa perspektif segar ke dalam dunia politik, khususnya dalam isu-isu pendidikan dan kebudayaan.

  • Muhammadiyah Surabaya Dukung Penertiban Parkir Liar: Kota Harus Tertib, Adil, dan Manusiawi

    Muhammadiyah Surabaya Dukung Penertiban Parkir Liar: Kota Harus Tertib, Adil, dan Manusiawi

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota dalam menertibkan praktik parkir liar, khususnya di area toko modern, minimarket, dan pusat perbelanjaan. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua LHKP, dr. Zuhrotul Mar’ah, yang juga merupakan Anggota Komisi D DPRD Surabaya.

    “Penertiban ini bukan bentuk tindakan represif, melainkan implementasi dari Peraturan Daerah yang sudah berlaku di Surabaya,” tegas dr. Zuhro, Sabtu (14/6/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kota yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan manusiawi dalam pelaksanaannya. Ia merujuk pada dua regulasi utama yang menjadi dasar penertiban, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

    “Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk terus membangun kota yang tertib, aman, ramah, dan berpihak kepada seluruh warga — baik konsumen, pelaku usaha, maupun pencari nafkah harian,” kata dr. Zuhro.

    Ia menekankan bahwa toko modern yang memiliki lahan parkir sendiri seharusnya tidak memungut biaya parkir dari pengunjung. Sebaliknya, penyedia toko bertanggung jawab memastikan area parkir tersebut aman dan tertib sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumen.

    “Dengan beban baru yang sudah ditanggung konsumen, yaitu membayar kantong plastik, maka adalah hal yang adil jika mereka mendapat layanan parkir gratis, aman, dan nyaman. Konsumen tidak boleh terus-menerus dibebani biaya tambahan yang tidak berdasar hukum,” tegasnya.

    Namun, dr. Zuhro juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Banyak juru parkir liar yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. Maka dari itu, penertiban harus disertai pendekatan yang berpijak pada prinsip keadilan sosial.

    “Oleh karena itu, pendekatan kami adalah tegas terhadap pelanggaran, namun adil dan manusiawi terhadap nasib rakyat,” ujarnya.

    Untuk itu, LHKP Muhammadiyah merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, mendorong toko modern untuk mempekerjakan mantan jukir sebagai tenaga resmi dengan pelatihan dan sistem kerja yang layak. Kedua, menyediakan program pelatihan kerja dan transisi bagi jukir melalui sinergi lintas dinas. Ketiga, mempercepat digitalisasi sistem parkir agar lebih transparan dan bebas pungutan liar.

    “Kota ini dibangun bukan untuk mengorbankan siapa pun, melainkan untuk melindungi semuanya. Konsumen dilindungi. Pekerja dilindungi. Lingkungan juga dilindungi,” ujar dr. Zuhro.

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Surabaya sebagai kota yang tertib, adil, dan manusiawi.

    “Mari kita jaga kota Surabaya tercinta ini bersama. Demi keamanan dan keadilan untuk semua,” tandas politisi PAN tersebut. [asg/beq]

  • Desy Ratnasari Sandang Gelar Doktor Psikologi

    Desy Ratnasari Sandang Gelar Doktor Psikologi

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Ratnasari, mengungkapkan rasa bahagianya mengikuti wisuda setelah berhasil menyelesaikan pendidikan S3 dalam program doktor psikologi di Universitas Atma Jaya. Momen wisuda tersebut dibagikan Desy melalui akun Instagram pribadinya.

    “Hari ini aku ikutan wisuda, padahal sebenarnya enggak usah wisuda juga enggak apa-apa, tatapi kayaknya seru juga ya ikutan kegiatan wisuda,” tutur Desy Ratnasari dalam video yang dibagikannya, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Pada momen istimewa itu, Desy didampingi oleh putri semata wayangnya, Nasywa Nathania Hamzah. Tak hanya lulus, Desy Ratnasari juga diumumkan sebagai lulusan terbaik program doktor psikologi.

    “Alhamdulillah sudah selesai wisudanya, walaupun saya kabur karena ada urusan lagi. Ini mengingatkan saya momen wisuda saat saya S1 dan S2 yang Allah mudahkan urusannya,” lanjutnya.

    Anggota Komisi I DPR ini juga mengungkapkan, keberhasilannya menyelesaikan pendidikan hingga S3 merupakan bentuk penghormatan terhadap pesan sang ayah, yang mendorongnya tetap menyelesaikan pendidikan meski telah sukses sebagai artis.

    “Yang terpenting adalah saya ingat sekali pesan ayah saya. Walaupun saya jadi artis, saya harus lulus S1. Jadi tadi ada momen rasanya saya terharu dan ingin menangis mengingat pesan beliau. Alhamdulillah bisa melampaui target yang beliau tetapkan, minta saya lulus S1 tetapi sekarang bisa lulus sampai S3,” kata Desy.

  • Profil Verrel Bramasta, Selebritas yang Jadi Politisi Komisi X DPR RI

    Profil Verrel Bramasta, Selebritas yang Jadi Politisi Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Verrel Bramasta adalah salah satu nama yang tidak asing di dunia hiburan Indonesia. Kini, sosok yang dikenal sebagai aktor, penyanyi, dan model ini mulai menapaki jalur baru sebagai politisi, seusai terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dan duduk di Komisi X.

    Karier Verrel di dunia hiburan dimulai ketika ia menerima tawaran menjadi bintang tamu dalam sebuah acara gelar wicara. Keinginan Verrel untuk memasuki industri hiburan mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya, Venna Melinda dan Ivan Fadilla Soedjoko, yang juga merupakan selebritas Tanah Air.

    Debut aktingnya dimulai melalui sinetron Bintang di Langit pada tahun 2014. Sejak itu, Verrel aktif tampil di berbagai sinetron, film, hingga FTV, serta menjajal dunia tarik suara dan menjadi DJ.

    Profil Verrel Bramasta

    Verrel lahir pada tanggal 11 September 1996 sebagai anak sulung dari pasangan selebritas, dengan seorang adik laki-laki bernama Athalla Naufal. Masa kecilnya tidak selalu mudah. Varrel pernah mengalami perundungan karena memiliki tubuh gendut saat duduk di bangku SD dan SMP. Namun, peristiwa itu justru memotivasi Verrel untuk rajin berolahraga hingga kini dikenal dengan tubuhnya yang atletis.

    Pada tahun 2014, kehidupan keluarga Verrel berubah drastis setelah kedua orang tuanya bercerai. Keputusan tersebut membuat Verrel memilih untuk hidup mandiri karena tidak ingin memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Meski begitu, ia tetap menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya dan ibu tirinya, Nyai Sarni.

    Terkait pendidikan, Verrel sempat menempuh studi hubungan internasional di Columbia University, New York. Namun, karena kesibukan di dunia hiburan, ia memutuskan untuk berhenti.

    Ia kemudian melanjutkan kuliah di IIB Darmajaya dan pada tahun 2024 mengumumkan akan melanjutkan studi ilmu politik di Oxford University, Inggris. Persiapannya matang, terbukti dari nilai IELTS tinggi yang ia peroleh.

    Transformasi Menuju Dunia Politik

    Pada tahun 2023, Verrel Bramasta membuat langkah mengejutkan dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional. Banyak pihak sempat meragukan keseriusannya di dunia politik, namun ia membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan. Berbekal pengalaman sang ibu yang juga politisi, Verrel menekuni jalur politik dengan penuh semangat.

    Ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat VII, yang mencakup Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Karawang. Hasilnya tidak mengecewakan, Verrel meraih suara tertinggi di antara calon lainnya dari PAN.

    Setelah resmi dilantik menjadi anggota DPR, ia menyatakan kesediaannya untuk tidak mengambil gaji selama satu tahun sebagai bentuk komitmen terhadap pengabdian.

    Selain dikenal karena paras tampan dan karier cemerlangnya di dunia hiburan, Verrel Bramasta juga sempat menjadi sorotan karena kehidupan pribadinya. Ia pernah menjalin hubungan asmara dengan beberapa selebritas ternama seperti Natasha Wilona, Yuki Kato, Febby Rastanty, bahkan Aurel Hermansyah. Terbaru, ia diisukan dekat dengan Puji.

    Karier dan Karya di Dunia Hiburan

    Selama lebih dari satu dekade berkarier, Verrel Bramasta telah membintangi berbagai sinetron populer, antara lain:

    Bintang di Langit (2014)Penyihir Cantik (2015)Rajawali (2015)7 Manusia Harimau New Generation (2016)Putri untuk Pangeran (2020-2022)Ikatan Cinta (2021)

    Ia juga aktif di layar lebar dengan film-film seperti LDR (2015), Dubsmash (2016), hingga Ghibah (2021). Tidak hanya itu, Verrel merilis beberapa lagu seperti Aku Cinta Padamu, Tanya Hati, hingga duet bersama Febby Rastanty dalam Cinta Kita Muda.

    Transformasi Verrel Bramasta dari seorang selebritas muda menjadi politisi muda di Komisi X DPR RI merupakan perjalanan yang patut diapresiasi. Perjalanan hidup yang penuh dinamika menjadikannya figur yang tangguh dan inspiratif.

  • Akademisi UGM: Usulan pensiun ASN 70 tahun hambat regenerasi birokrasi

    Akademisi UGM: Usulan pensiun ASN 70 tahun hambat regenerasi birokrasi

    Pertimbangan menaikkan usia pensiun harus melihat kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk.

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menilai usulan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk memperpanjang batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) hingga 70 tahun berpotensi menghambat regenerasi birokrasi.

    “Indonesia memiliki populasi besar dengan mayoritas penduduknya adalah generasi muda yang sebagian di antaranya bercita-cita sebagai ASN,” ujar Subarsono dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

    Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

    Korpri beralasan bahwa perpanjangan usia pensiun dari 58 ke 70 tahun akan menjaga fungsi-fungsi keahlian dan meningkatkan kesejahteraan ASN.

    Menurut dia, usulan itu kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

    Subarsono menilai perpanjangan usia pensiun justru bisa menambah beban terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan meningkatnya anggaran tiap tahun. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan efisiensi ekonomi untuk kementerian dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Ia lantas membandingkan kebijakan pensiun ASN di sejumlah negara ASEAN. Misalnya, di Vietnam, usia pensiun ditetapkan 61 tahun dengan PDB per kapita sekitar 4.282 dolar AS dan di Thailand menetapkan usia pensiun 60 tahun dengan PDB per kapita 7.182 dolar AS dan populasi hanya 71 juta.

    Sementara itu, Indonesia dengan PDB per kapita 4.876 dolar AS dan populasi 285 juta menetapkan usia pensiun 58 tahun.

    “Pertimbangan menaikkan usia pensiun harus melihat kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk,” ujar Subarsono.

    Selain itu, dia juga menepis anggapan bahwa memperpanjang usia pensiun akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Ia berpendapat bahwa pelayanan yang efektif lebih bergantung pada kompetensi ASN, penggunaan teknologi digital, serta empati sosial dalam melayani masyarakat.

    Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menurut Subarsono, lebih pada perubahan mindset (pola pikir) para ASN dari orientasi penguasa menjadi orientasi sebagai pelayan publik.

    Jika Pemerintah ingin mempertimbangkan usulan tersebut, dia menyarankan agar kebijakan dilakukan secara bertahap dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Misalnya, pada tahun 2026 ditambah 1 tahun, 2027 ditambah 1 tahun, dan seterusnya. Kebijakan gradual tersebut perlu diambil sejajar dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara yang naik secara perlahan.

    Dikatakan pula bahwa kebijakan publik harus disusun dengan dasar keberlanjutan ekonomi dan tidak sekadar berorientasi memuaskan semua pihak.

    “Kebijakan publik memang tidak akan dapat memuaskan semua orang, tetapi kebijakan publik harus menjamin ekonomi negara tidak mengalami kemerosotan,” ujar Subarsono.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa Korpri secara resmi telah mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN kepada Presiden, Ketua DPR, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    “Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karier pegawai ASN,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/5).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kuota Internet Hangus Sampai Rp 63 Triliun, ATSI Buka Suara

    Kuota Internet Hangus Sampai Rp 63 Triliun, ATSI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) buka suara terkait temuan nilai kuota internet prabayar yang hangus dan disebut-sebut mencapai Rp 63 triliun.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan bahwa kebijakan masa aktif dan sistem pemakaian kuota data sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku dan praktik industri yang wajar.

    Menurutnya, penetapan harga, kuota, dan masa aktif layanan prabayar telah sesuai dengan Pasal 74 Ayat 2 Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan.

    “Ini juga sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang menegaskan bahwa pulsa bukan merupakan alat pembayaran sah maupun uang elektronik, sehingga juga sudah dikenakan PPN sebagaimana barang konsumsi lainnya,” ujar Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (13/6/2025).

    Marwan menjelaskan, pemberlakuan masa aktif pada paket data adalah praktik yang wajar dalam industri telekomunikasi.

    Sebab, kuota internet ditentukan berdasarkan lisensi spektrum frekuensi yang diberikan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, bukan berdasarkan volume pemakaian seperti pada listrik atau saldo kartu tol.

    Menurut Marwan, penerapan masa aktif juga umum diberlakukan di berbagai sektor, seperti tiket transportasi, voucher, dan keanggotaan klub.

    Bahkan, operator global seperti Kogan Mobile di Australia dan CelcomDigi di Malaysia pun menerapkan kebijakan serupa, di mana kuota hangus apabila tidak digunakan dalam masa berlakunya.

    Lebih lanjut, ATSI menekankan bahwa transparansi adalah prinsip utama dalam pelayanan pelanggan.

    Setiap operator anggota ATSI telah menyampaikan secara terbuka seluruh informasi terkait masa aktif, kuota, dan hak-hak pelanggan, baik melalui situs resmi maupun saat proses pembelian.

    Pelanggan diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk memilih dan membeli paket data sesuai keinginannya dan kebutuhannya.

    ATSI juga menyatakan keterbukaan untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus mendorong kebijakan yang adil bagi konsumen dan tetap mendukung keberlangsungan industri.

    Isu ini bermula dari Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, yang baru-baru ini membahas temuan potensi kerugian negara akibat praktik hangusnya kuota internet pelanggan.

    Berdasarkan data dari Indonesian Audit Watch (IAW), angka kerugiannya disebut bisa mencapai Rp 63 triliun per tahun.

    Ia menilai, model bisnis yang membiarkan kuota yang telah dibayar hilang begitu saja bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut prinsip keadilan dan transparansi.

    “Saya sangat prihatin atas temuan ini. Kuota internet yang sudah dibeli masyarakat adalah hak yang tidak boleh hilang tanpa jejak. Ini bukan semata masalah teknis, ini soal transparansi dan keadilan. Negara tidak boleh diam,” ujar Okta, dikutip dari Detikcom.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profil Pasha Ungu, Vokalis Ngetop yang Kini di Komisi VIII DPR

    Profil Pasha Ungu, Vokalis Ngetop yang Kini di Komisi VIII DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sigit Purnomo Syamsuddin Said, yang lebih dikenal publik dengan nama Pasha Ungu, kini lebih aktif berkiprah di dunia politik. Saat ini, dia menjabat sebagai anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Komisi tersebut memiliki fokus pada bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

    Lantas, bagaimana sosok Pasha Ungu? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya dari industri hiburan hingga dunia politik.

    Profil Pasha Ungu

    Pasha Ungu lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 27 November 1979. Ia menghabiskan masa kecil dan pendidikannya di Kota Palu. Pendidikan dasarnya dimulai di SD Inpres Tanamodindi II Palu, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Palu, dan SMA Negeri 2 Palu.

    Meskipun kesibukannya di dunia musik dan politik sempat menyulitkan dirinya untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, Pasha akhirnya berhasil meraih gelar sarjana administrasi negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu pada 2019.

    Bakat menyanyi Pasha Ungu mulai terlihat sejak usia dini. Salah satu pencapaiannya adalah saat dia menjuarai lomba azan tingkat Sulawesi Tengah, yang menjadi titik awal ketertarikannya pada dunia musik. Perjalanan kariernya semakin serius ketika pada 1999, Pasha resmi bergabung dengan grup musik Ungu.

    Bersama Ungu, Pasha mencetak berbagai karya yang cukup dikenal luas. Hingga 2015, grup ini telah merilis tujuh album studio, lima album religi, dan satu album kompilasi. Selain bermusik, Pasha juga terlibat dalam dunia seni peran, di antaranya tampil dalam film drama berjudul “Purple Love”, bersama personel Ungu lainnya.

    Tahun 2015 menjadi titik balik bagi Pasha Ungu untuk fokus kembali ke daerah asalnya. Ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Palu, mendampingi calon wali kota Hidayat dalam ajang Pilkada 2015. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dan Pasha resmi menjabat sebagai wakil wali kota Palu periode 2016–2021.

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya di pemerintahan Kota Palu, Pasha terus melanjutkan langkah politiknya ke tingkat nasional. Pada Pemilu 2024, dia maju sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN).

    Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III dan berhasil meraih 50.222 suara, yang mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2024–2029.

    Dari vokalis band Ungu yang populer di awal 2000-an hingga kini menjadi anggota DPR, Pasha telah melewati berbagai fase penting dalam hidupnya. Saat ini, dia aktif menjalankan tugas di Komisi VIII DPR, yang berkaitan langsung dengan isu-isu sosial dan keagamaan di Indonesia.

  • Kader Perempuan PAN: Partai Ini Menuju Keropos dalam Diam

    Kader Perempuan PAN: Partai Ini Menuju Keropos dalam Diam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suara kritis terus datang menyelimuti tubuh Partai Amanat Nasional (PAN). Kali ini, seorang kader perempuan PAN Jakarta, Robihatta Hasibuan, menyuarakan kegelisahannya terhadap kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Robihatta menyampaikan keresahan yang telah lama terpendam di kalangan perempuan PAN.

    “Kami tidak terlahir untuk membentak. Kami terlahir dengan kelembutan, tetapi bukan untuk tunduk,” ujar Robihatta dalam pernyataannya (12/6/2025).

    Dikatakan Robihatta, kader perempuan di PAN selama ini hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan penggerak.

    Ia menilai peran perempuan di partai hanya sebatas simbolisasi kampanye, tanpa ruang nyata dalam pengambilan keputusan.

    “Pak Zul, kami perempuan PAN, bukan boneka panggung politik. Kami hadir bukan untuk meramaikan foto kampanye atau pelengkap daftar caleg,” lanjutnya.

    Dalam pernyataan itu, Robihatta juga menyinggung perubahan atmosfer di internal PAN.

    Ia menggambarkan partai yang dulunya dikenal dengan semangat reformasi, kini berubah menjadi ruang sunyi yang alergi pada kritik.

    “Kami menyaksikan partai ini perlahan berubah: dari ruang kebebasan menjadi kerajaan sunyi. Dari organisasi politik menjadi pabrik loyalitas,” ucapnya.

    Kritik Robihatta tidak datang untuk menghancurkan partai, namun sebagai upaya menyelamatkannya dari stagnasi dan pembusukan internal.

    Ia menyerukan ruang dialog yang lebih terbuka serta pengakuan yang setara terhadap gagasan-gagasan perempuan di tubuh partai.

    Robihatta kemudian menyentil peristiwa bersejarah Tragedi Trisakti 1998 sebagai simbol bahwa perubahan hanya bisa datang dari keberanian dan suara yang jujur.

  • Zulhas Hanya Punya Satu Pilihan, Nego atau Tersapu

    Zulhas Hanya Punya Satu Pilihan, Nego atau Tersapu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik internal Partai Amanat Nasional (PAN) terus memanas. Kali ini datang dari Jengiskan, salah satu kader muda PAN dari Banten.

    Ia melontarkan kritik pedas terhadap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang menurutnya lebih mengandalkan pendekatan transaksional ketimbang ideologis dalam membangun partai.

    “Zulkifli Hasan bukan politisi biasa. Ia bukan orator hebat, bukan pemikir murni, dan bukan juga teknokrat tulen. Tapi ia paham satu hal, membaca peta kekuasaan dengan insting dagang,” ujar Jengiskan dikutip dari laman sulsel.fajar.co.id, Rabu (11/6/2025).

    Dikatakan Jengiskan, Zulkifli Hasan atau Zulhas adalah figur politikus yang lihai berdagang pengaruh.

    Ia menggambarkan Zulhas sebagai pedagang politik yang piawai, yang menjual loyalitas ke atas dan merajut pengaruh ke bawah, dengan harga yang menyesuaikan pembelinya.

    Dalam analisisnya yang berbasis pada data internal, Jengiskan menyebut bahwa kekuatan Zulhas tidak bersumber dari gagasan atau ide-ide besar, melainkan pada kemampuannya membangun dan mengatur jaringan distribusi kekuasaan di dalam tubuh partai.

    “Zulhas tak membangun partai. Ia membangun pasar. Dan PAN adalah kiosnya,” tegasnya.

    Data internal yang diungkapnya menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen struktur partai di daerah dikendalikan oleh loyalis Zulhas, bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan atau gagasan, tetapi karena hubungan transaksional dan loyalitas struktural.

    Lebih lanjut, ia menyoroti gaya manajemen konflik yang diterapkan Zulhas, yang menurutnya bersifat pragmatis dan jangka pendek.