partai: PAN

  • MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

    Menurutnya, maraknya tambang ilegal tak lepas dari lemahnya pengawasan. Ini termasuk kurang sigapnya inspektur tambang dalam merespons berbagai modus pelanggaran.

    Eddy berpendapat, kondisi itu membuat praktik pertambangan ilegal terus menjamur dan menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan lingkungan.

    “Kami melihat begitu banyak terjadi pelanggaran dan minimnya pengawasan khususnya dari aspek inspektur-inspektur pertambangan yang terlihat kalah lihai, kalah cepat bergeraknya dibandingkan mereka-mereka yang melakukan kegiatan dan pelanggaran di sektor pertambangan,” ucap Eddy kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, Eddy menekankan bahwa pemecahan masalah pertambangan ilegal harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tata kelola minerba juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga aparat penegak hukum.

    Karena itu, Eddy mendorong agar upaya penegakan hukum tidak hanya mengandalkan satuan tugas (satgas) semata. Menurutnya, perlu ada komando tunggal yang memimpin koordinasi antar instansi terkait.

    “Penanganan ini harus dikomandoi oleh Menteri Koordinator Hukum, dalam hal ini Pak Yusril Ihza Mahendra, agar beliau bisa secara lebih koordinatif dan aktif menjadi komandan dari upaya penegakan hukum di bidang minerba,” jelasnya.

    Eddy menilai, penguatan komando penegakan hukum akan berdampak pada tiga hal. Pertama, menjaga potensi penerimaan negara.

    Kedua, menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ketiga,  memastikan kegiatan penambangan ke depan berjalan secara berkelanjutan.

    “Dengan koordinasi yang kuat dan kelembagaan yang tepat, tata kelola pertambangan kita dapat menjadi lebih tertib dan memberi manfaat optimal bagi negara,” kata Eddy.

    Maraknya tambang ilegal belakangan tengah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Prabowo menggelar rapat terbatas pada Minggu (23/11/2025) khusus untuk membahas pertambangan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara.

    Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

  • MenPAN-RB Siap Dukung Penguatan P2MI Capai Target 500 Ribu PMI di 2026

    MenPAN-RB Siap Dukung Penguatan P2MI Capai Target 500 Ribu PMI di 2026

    Jakarta

    Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah besar dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan target sebesar 500 ribu pada 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan komitmennya untuk bantu menyukseskan target penempatan pekerja migran tersebut.

    Caranya adalah melalui penguatan kelembagaan dan SDM Aparatur di lingkup Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    “Kementerian P2MI mendapatkan target besar dari Bapak Presiden melalui program Quick Win untuk menempatkan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia di tahun 2026. Ke depan kami di Kementerian PAN-RB akan terus mengawal penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di Kementerian P2MI untuk memastikan target tersebut bisa dicapai dengan optimal,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Rini menekankan pentingnya menyiapkan SDM ASN yang berdaya saing agar pelayanan Kementerian P2MI kepada para pemangku kepentingan semakin optimal. Ia menilai, ASN dengan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman sangat diperlukan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

    “Pada prinsipnya saya dan jajaran Kementerian PAN-RB siap memberikan dukungan sesuai dengan tupoksi kami. Terkait UU Pelindungan Pekerja Migran, kita harus bahas dengan lebih mendalam untuk mengindentifikasi pasal mana saja yang harus diperbaiki agar selaras dengan fungsi Kementerian P2MI yang juga telah berubah,” ungkapnya.

    Mukhtarudin juga meyakini dengan kolaborasi yang solid bersama seluruh instansi pemerintah terkait, target penempatan 500 ribu pekerja migran pada 2026 dapat tercapai. Menurutnya, langkah bersama ini menjadi pondasi penting untuk memperluas peluang kerja yang aman dan produktif bagi pekerja migran Indonesia.

    “Diskusi hari ini sangat konstruktif, semoga ke depan upaya penguatan pelindungan pekerja migran semakin optimal serta cita-cita kami untuk menghadirkan layanan yang mudah, murah, aman, cepat kepada stakeholder kami dapat terwujud,” ungkap Mukhtarudin.

    (anl/ega)

  • 7 Fraksi DPRD Bojonegoro Sepakat Sahkan Perda Dana Abadi Pendidikan

    7 Fraksi DPRD Bojonegoro Sepakat Sahkan Perda Dana Abadi Pendidikan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan menjadi Perda Dana Abadi Daerah (DAD) Bidang Pendidikan pada Rapat Paripurna, Rabu (26/11/2025) malam. Persetujuan tersebut datang dari Fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN Bintang Nurasi Rakyat, serta Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional.

    Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional, Khoirul Anam menegaskan pentingnya tata kelola yang akuntabel setelah Perda ini disahkan.

    “Setelah adanya penetapan ini, Pemkab Bojonegoro harus memastikan bahwa pengelolaannya transparan dan dilaporkan ke DPRD secara bertahap,” ujarnya Kamis (27/11/2025).

    Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menyampaikan bahwa Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan dibentuk sebagai langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan yang layak dalam menghadapi tantangan global.

    “Pembentukan peraturan daerah ini sebagai bukti menjamin keberlangsungan dan pemerataan pendidikan berkelanjutan untuk berdaya saing serta bukti nyata kepada masyarakat Bojonegoro dalam pemerataan pendidikan,” ungkapnya.

    Dukungan juga disampaikan Non-Governmental Organization (NGO) Bojonegoro Institute (BI) yang sejak awal mengawal pembentukan dana abadi berbasis pendapatan minyak dan gas bumi (migas). Direktur BI, Aw Syaiful Huda menyebut Bojonegoro sebagai daerah pelopor di Indonesia.

    “Bojonegoro menjadi kabupaten pelopor di Indonesia yang menginisiasi pembentukan Dana Abadi yang berbasis sumber daya alam minyak dan gas bumi,” ujarnya.

    AW, sapaan Aw Syaiful Huda, menuturkan bahwa proses penyusunan regulasi ini tergolong panjang. Raperda Dana Abadi telah dirumuskan sejak 2015 atau sepuluh tahun lalu, menjadikannya salah satu Perda yang paling lama dipersiapkan oleh Pemkab Bojonegoro. Dana Abadi tersebut dibentuk untuk menjaga keberlanjutan manfaat kekayaan migas agar tetap berkeadilan bagi masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. [lus/beq]

  • Baleg DPR Terima Usulan Larangan Perdagangan Daging Anjing-Kucing, Dukungan Politik Menguat

    Baleg DPR Terima Usulan Larangan Perdagangan Daging Anjing-Kucing, Dukungan Politik Menguat

    Jakarta: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama Center for Law and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Usulan Bab Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. 

    Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan) yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

    “Tujuan pembentukan peraturan bukan hanya melindungi hewan, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat agar lebih beradab dan berkelanjutan,” ujar Ketua CLDS FH UI, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., dalam sambutannya. 

    Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang memaparkan perlindungan hukum hewan dalam KUHP baru serta urgensi delik khusus untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing.

    Sementara itu, Sangkyung Lee, International Coalition Member Dog Meat Free Indonesia, Campaign Manager Humane World for Animals Korea, turut berbagi pengalaman Korea Selatan dalam memperjuangkan legislasi pelarangan perdagangan daging anjing. Ia menekankan pentingnya strategi politik dan legislasi yang matang dalam menghadapi industri besar yang telah mengakar.

    Pembicara lainya, Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H., pengajar Hukum Lingkungan FH UI, menjelaskan pentingnya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing dari perspektif hukum lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
     

    Dukungan politik datang dari berbagai fraksi partai di DPR-RI. Salah satunya, Shanti Shamdasani dari Partai NasDem menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta perlunya pengembangan konsentrasi ilmu kesejahteraan hewan di Fakultas Hukum. 

    Sementara itu, Lirabica dari Partai Golkar juga mendukung penuh pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. “Kepedulian terhadap kesejahteraan hewan merupakan ciri bangsa yang beradab,” tegasnya.
     
    Baleg DPR-RI siap dorong legislasi

    Penyerahan simbolis Naskah Akademik dan RUU diterima langsung oleh Debbra Natassia, S.H., M.Si. (Han), Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Legislasi menyambut baik usulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan, dan berkomitmen untuk mengedepankan meaningful participation dalam proses legislasi.

    RUU ini telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 41, berdasarkan Surat Ketetapan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025–2026.

    “Perjuangan bersama ini belum selesai. Mari kita kawal hingga pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing disahkan menjadi undang-undang,” jelas pernyataan resmi Koalisi Dog Meat Free Indonesia.

    Koalisi DMFI menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai pendukung (NasDem, Golkar, PDI-P, PAN), CLDS FH UI, serta seluruh aktivis, komunitas, dan individu yang terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang lebih beradab dan berbelas kasih terhadap hewan.

    Jakarta: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama Center for Law and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Usulan Bab Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. 
     
    Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan) yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
     
    “Tujuan pembentukan peraturan bukan hanya melindungi hewan, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat agar lebih beradab dan berkelanjutan,” ujar Ketua CLDS FH UI, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., dalam sambutannya. 

    Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang memaparkan perlindungan hukum hewan dalam KUHP baru serta urgensi delik khusus untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing.
     
    Sementara itu, Sangkyung Lee, International Coalition Member Dog Meat Free Indonesia, Campaign Manager Humane World for Animals Korea, turut berbagi pengalaman Korea Selatan dalam memperjuangkan legislasi pelarangan perdagangan daging anjing. Ia menekankan pentingnya strategi politik dan legislasi yang matang dalam menghadapi industri besar yang telah mengakar.
     
    Pembicara lainya, Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H., pengajar Hukum Lingkungan FH UI, menjelaskan pentingnya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing dari perspektif hukum lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
     

     
    Dukungan politik datang dari berbagai fraksi partai di DPR-RI. Salah satunya, Shanti Shamdasani dari Partai NasDem menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta perlunya pengembangan konsentrasi ilmu kesejahteraan hewan di Fakultas Hukum. 
     
    Sementara itu, Lirabica dari Partai Golkar juga mendukung penuh pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. “Kepedulian terhadap kesejahteraan hewan merupakan ciri bangsa yang beradab,” tegasnya.
     

    Baleg DPR-RI siap dorong legislasi

    Penyerahan simbolis Naskah Akademik dan RUU diterima langsung oleh Debbra Natassia, S.H., M.Si. (Han), Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Legislasi menyambut baik usulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan, dan berkomitmen untuk mengedepankan meaningful participation dalam proses legislasi.
     
    RUU ini telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 41, berdasarkan Surat Ketetapan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025–2026.
     
    “Perjuangan bersama ini belum selesai. Mari kita kawal hingga pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing disahkan menjadi undang-undang,” jelas pernyataan resmi Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
     
    Koalisi DMFI menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai pendukung (NasDem, Golkar, PDI-P, PAN), CLDS FH UI, serta seluruh aktivis, komunitas, dan individu yang terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang lebih beradab dan berbelas kasih terhadap hewan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Zulhas instruksikan kader PAN perbanyak kerja nyata bagi masyarakat

    Zulhas instruksikan kader PAN perbanyak kerja nyata bagi masyarakat

    “Rakyat tidak membutuhkan janji dan yang hanya ‘omon-omon’,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menginstruksikan kader partai tersebut untuk memperbanyak kerja nyata bagi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 PAN tahun 2025 yang digelar pada tanggal 24-25 November 2025 di Bogor, Jawa Barat.

    Dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Zulhas dalam pidatonya menegaskan bahwa seluruh kader PAN, baik yang ada di pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif hingga pengurus partai di setiap tingkatan, harus fokus bekerja dengan program yang nyata manfaat serta berdampak bagi rakyat dan hasilnya dapat dirasakan rakyat.

    “Rakyat tidak membutuhkan janji dan yang hanya ‘omon-omon’,” katanya dilansir dari keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Rakernas 1 PAN tahun 2025 ini juga memutuskan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, PAN akan terus berada di garis depan dalam mendukung Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh kebijakan pemerintah agar dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat membacakan keputusan rekomendasi Rakernas 1 PAN tahun 2025.

    “Mulai hari ini, berdasarkan rekomendasi hasil Rakernas bahwa tidak ada lagi yang setengah-setengah. PAN solid mendukung Presiden Prabowo Subianto dan semua program pemerintahan sampai akhir masa jabatan,” ucapnya.

    Hal-hal lain yang dibahas dalam Rakernas PAN ini adalah rekomendasi yang bersifat internal, di antaranya adalah penguatan ekosistem digital PAN, instruksi bagi seluruh kader agar bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, hingga rekomendasi perubahan logo partai yang akan melibatkan partisipasi masyarakat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Jakarta

    Maria Magdalena dan keempat anaknya tinggal di sebuah gubuk kayu di sebuah permukiman kecil di tanah berpasir di Semenanjung Ilha do Cabo, Angola. Dari tempat itu, dia bisa melihat kapal-kapal kargo mengantre panjang untuk masuk ke pelabuhan ibu kota, Luanda.

    Angola kaya akan bahan mentah, tetapi sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Magdalena juga dapat melihat cakrawala kota, tetapi dia tidak mengikuti pertemuan puncak penting yang berlangsung di distrik pemerintahan ibu kota di seberang teluk. Mengurus kehidupan sehari-harinya saja sudah cukup sulit.

    “Saya sangat butuh pekerjaan. Tanpa pekerjaan, saya tidak bisa memberi makan anak-anak saya,” katanya.

    Afrika dan Eropa dalam mode krisis

    Di Luanda, Uni Afrika (UA) dan Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan puncak ketujuh mereka dengan tema “mempromosikan perdamaian dan kemakmuran melalui multilateralisme yang efektif.” Bersama-sama, mereka mewakili 82 negara dengan populasi hampir 2 miliar orang.

    Sebelumnya, tidak ada tekanan sebesar ini. “Seperti kita tahu, ketidakpastian mendominasi panggung internasional. Norma geopolitik internasional yang mapan sedang ditantang,” kata Mahmoud Youssouf, Ketua Komisi AU, dalam sebuah pernyataan sebelum konferensi.

    Rusia tengah berperang di Eropa, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan tarif radikal dan merusak aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Cina mendorong penetrasi agresif ke pasar global. Konflik di Afrika juga meningkat, mulai dari perang brutal berkecamuk di Sudan dan ekstremisme jihad menyebar di wilayah Sahel.

    Sebelum memasuki ruang konferensi, Friedrich Merz menghadiri pertemuan informal mendadak dengan para pemimpin UE. Bahkan di Luanda, Afrika, diskusi tentang cara merespons perang Rusia melawan Ukraina juga tetap berlangsung.

    Bagi Merz dan para kepala negara lainnya, ini adalah politik dalam mode krisis, ketika Afrika dan Eropa berusaha merapatkan barisan. Dalam deklarasi akhir pertemuan, mereka menegaskan perlunya tatanan dunia “berdasarkan hukum internasional dan multilateralisme yang efektif.”

    Potensi Afrika dan ketergantungan Eropa

    Uni Eropa adalah mitra dagang dan investor terbesar bagi Afrika. Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, sepertiga dari seluruh ekspor Afrika ditujukan ke Eropa.

    Banyak negara Afrika memiliki bahan baku penting yang dibutuhkan Eropa untuk transisi energi dan industri, misalnya logam tanah jarang, tembaga, kobalt, dan litium. Namun, persaingan sangat ketat dan Afrika ingin menghindari ketergantungan pada satu pihak.

    “Dunia tidak hanya terdiri dari satu atau dua negara. Kami bekerja sama dengan siapa pun yang terbuka pada kami,” kata Presiden Angola Joao Lourenco, Ketua AU saat ini. “Kami terbuka pada dunia.”

    “Kita tidak ingin membiarkan benua ini dikuasai pihak lain,” ujar Merz, terutama merujuk pada Cina.

    Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), Cina telah berinvestasi dalam pembangunan jembatan, pelabuhan, dan jalan raya di Afrika. Bahkan bandara baru di Luanda dibangun dan dibiayai Cina sebagai proyek prestisius.

    “Cina membantu membangun kembali Angola setelah perang saudara pada 2002 melalui pinjaman dan proyek infrastruktur,” kata Vandre Spellmeier dari Delegasi Industri dan Perdagangan Jerman di Angola (AHK Angola) kepada DW.

    Menurutnya, “belum terlambat bagi Uni Eropa.” Angola kini berusaha membebaskan diri dari beban utang besar kepada Cina, jelasnya.

    Produk lokal, alih-alih ekspor mentah

    “Kerja sama Afrika-Eropa di masa depan harus menekankan pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengubah perekonomian lokal Afrika,” kata Hermine Sam, Koordinator Program Selatan di German Marshall Fund, kepada DW.

    Jika tidak, katanya, pola lama akan terus berulang. “Bahan mentah keluar dengan harga murah dan kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga mahal.”

    Olaf Wientzek, kepala dialog pembangunan multinasional di Yayasan Konrad Adenauer di Brussel, melihat ini sebagai titik tumpu. “Memperkuat kapasitas pengolahan lokal, di sinilah Eropa bisa unggul dari Cina,” katanya kepada DW.

    Dia mengakui bahwa prosedur Eropa sering lebih ketat dan lebih lambat. “Namun, Eropa ingin memberikan lebih banyak ruang bagi sektor ekonomi dibanding Cina.”

    Global Gateway: Jawaban Eropa terhadap Cina

    Inisiatif Global Gateway sering dianggap sebagai respons UE terhadap Cina. Program investasi ini mendukung proyek infrastruktur dengan pendanaan UE dan investor swasta.

    Salah satu proyek unggulan Global Gateway sedang dibangun di Angola: Koridor Lobito, sebuah jalur kereta yang menghubungkan wilayah kaya bahan mentah di Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia dengan pantai Atlantik. Di sepanjang jalur ini akan dibangun berbagai bisnis, dari pertanian hingga logistik.

    UE sangat bangga dengan proyek percontohan ini. “Saat kami menghubungkan Afrika dengan pasar global, kami juga mendukung perdagangan di dalam benua Anda. Saya pikir ini cara terbaik bagi perusahaan Afrika untuk berkembang dan bersaing di pasar global,” ujar von der Leyen.

    Kanselir Merz mendukung pernyataannya. “Pasar tunggal Eropa adalah kisah sukses besar dan proyek perdamaian terbesar yang pernah dimiliki Eropa. Kemudian, dengan latar belakang itu, Jerman mendukung Kawasan Perdagangan Bebas Pan-Afrika sejak awal,” katanya.

    Namun, kritik tetap muncul. “Dalam perumusannya, Global Gateway tidak dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan Afrika dan mengabaikan prioritas Afrika,” kata Hermine Sam kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa UE sering dikritik karena “banyak bicara tetapi sedikit hasil, terutama dibanding Cina.”

    Hasil KTT Luanda

    Afrika merupakan benua yang sangat muda, 40% penduduknya berusia di bawah 15 tahun. Mereka membutuhkan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Ini sangat kontras dengan Eropa, di mana hanya 16% penduduk berusia di bawah 15 tahun.

    “Generasi muda Afrika, yang kreatif, dinamis, dan tumbuh dengan sangat cepat, adalah salah satu aset terbesar bagi masa depan bersama kita,” kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa.

    Namun, apa yang tersisa setelah dua hari KTT UE-AU di Luanda, yang bahkan dijadikan hari libur nasional karena banyaknya tamu internasional?

    Magdalena, ibu empat anak itu, berkata bahwa dia menghindari politik. Dia sedang menggoreng makanan di atas tungku arang kecil. Magdalena pun memiliki harapan bagi masa depannya.

    “Aku masih muda. Aku sangat butuh pekerjaan, sesegera mungkin.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
    “Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
    Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
    “Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
    Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
    “Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
    Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
    Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
    Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
    Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
    Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
    reformasi Polri
    melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
    “Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
    Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Senang

    Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Senang

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses penetapan cabang-cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam berpengaruh yang didirikan di Mesir, sebagai organisasi teroris asing dan teroris global yang ditetapkan secara khusus.

    Penetapan yang akan memberikan sanksi terhadap salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Arab itu, mendapat sambutan baik Israel.

    Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (25/11/12025), secara spesifik menyebutkan cabang-cabang kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania.

    Disebutkan dalam perintah eksekutif Trump tersebut bahwa cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu “terlibat dalam atau memfasilitasi dan mendukung kekerasan dan kampanye destabilisasi yang merugikan wilayah mereka sendiri, warga negara Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat”.

    Dalam perintah eksekutifnya, menurut lembar fakta Gedung Putih, Trump menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio dan Menteri Keuangan (Menkeu) Scott Bessent untuk melanjutkan penetapan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu dalam waktu 45 hari ke depan.

    Pemerintah Trump menuduh cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di ketiga negara itu mendukung atau mendorong serangan kekerasan terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS lainnya, atau memberikan dukungan material kepada kelompok Hamas.

    “Presiden Trump mengkonfrontasi jaringan transnasional Ikhwanul Muslimin, yang memicu terorisme dan kampanye destabilisasi terhadap kepentingan dan sekut-sekutu AS di Timur Tengah,” sebut lembar fakta Gedung Putih tersebut.

    Penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing oleh AS akan memungkinkan Washington untuk mengambil tindakan hukum, seperti membekukan aset apa pun yang mungkin dimiliki kelompok itu di wilayah AS dan menolak masuknya anggota kelompok tersebut.

    Langkah AS ini disambut baik oleh Israel. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, melontarkan pujian untuk Washington.

    “Ini merupakan keputusan penting, tidak hanya bagi negara Israel, tetapi juga bagi negara-negara Arab tetangga yang menderita akibat terorisme Ikhwanul Muslimin selama beberapa dekade,” kata Danon dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (24/11).

    Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi pan-Islamis yang didirikan di Mesir tahun 1928 silam. Organisasi ini awalnya dibentuk sebagai gerakan politik Islam untuk melawan penyebaran gagasan sekuler dan nasionalis.

    Organisasi ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lainnya di dunia Arab, menjadi pemain utama, tetapi seringkali beroperasi secara rahasia.

    Pendiri Ikhwanul Muslimin, seorang guru sekolah asal Mesir, Hassan al-Banna, meyakini bahwa menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dapat memungkinkan dunia Muslim untuk melawan kolonialisme Barat.

    Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai kelompok teroris di beberapa negara lainnya, seperti Mesir, Arab Saudi, Rusia, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Donald Trump Tak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini prihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026.

    “Belum (bertemu Menkeu). Tapi kita sudah bersurat,” ungkal Rini di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan, Jakarta, dikutip pada Senin (24/11/2025).

    Menteri Rini menegaskan mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Namun ia menggarisbawahi bahwa rencana tersebut bergantung kepada kemampuan fiskal negara.

    “Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji. Tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal,” tegasnya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), Luky Alfirman. Ia mengaku telah menerima surat yang dikirimkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

    “Kita baru saja menerima surat dari Menpan-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun,” ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2025, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya untuk menerapkan kebijakan ini perlu kajian mendalam yang tentu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan masyarakat. Salah satunya pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal.

    “Kan remunerasi salah satu faktor dan elemennya. Kita selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN seperti apa. Tentu saja kita melihat kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang kita pertimbangkan,” jelasnya.

  • PSI: Saking Kuatnya, Jokowi Dimusuhi Begitu Banyak Orang

    PSI: Saking Kuatnya, Jokowi Dimusuhi Begitu Banyak Orang

    PSI: Saking Kuatnya, Jokowi Dimusuhi Begitu Banyak Orang
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan, saking kuatnya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), sampai dimusuhi banyak orang.
    Ali menekankan, PSI menjadikan Jokowi sebagai contoh hidup sekaligus patron politik mereka.
    Hal tersebut Ali sampaikan usai memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11/2025) malam.
    “Jokowi itu contoh hidup bagi politisi yang ada di Indonesia. Dia politisi yang sangat kompleks, kompleks sekali. Saking kompleksnya, saking kuatnya, dia dimusuhi begitu banyak orang. Saking ketakutannya orang untuk menghadapi dia, diciptakanlah segala macam fitnah kepada dia. Padahal Pak Jokowi itu orang yang begitu sederhana,” ujar Ali.
    Ali menyampaikan, Jokowi tidak pernah menyusahkan atau menjatuhkan orang lain.
    Menurutnya, apa yang Jokowi lakukan selama ini hanyalah memperhitungkan langkahnya sendiri demi kepentingan rakyat.
    Selain itu, dia mengingatkan bahwa Jokowi merupakan contoh bahwa pejabat tidak harus berasal dari keluarga kaya.
    “Jadi bagi PSI, itu kenapa menjadikan dia patron. Kami ingin kemudian melihat semangat Jokowi itu menjadi pelecut bagi kader-kader muda, anak-anak muda Indonesia, menjadikan dia sebagai contoh. Hari-hari ini kan kita banyak tahu, kita banyak dengar anak-anak muda generasi Z, jadi kita bicara politik mereka apolitis,” jelasnya.
    “Karena kenapa? Mereka pikir seakan politik itu menjadi milik darah biru, kaum elite, pemilik partai, dan lain-lain. Sehingga kami tidak punya kesempatan untuk menjadi elite di negeri ini. Karena semuanya itu sudah dikuasai oleh para raja-raja yang hari ini menguasai panggung-panggung politik,” sambung Ali.
    Sementara itu, Ali menekankan bahwa Jokowi awalnya tidak dilirik partai manapun dalam awal karier politiknya, termasuk oleh PDI-P.
    Begitu selesai menjabat, kata Ali, Jokowi malah dicampakkan.
    “Ada orang namanya Jokowi yang memulai dari bawah, yang awalnya tidak dilirik termasuk PDI-P, diusung oleh PKS dan PAN, dan kemudian dipeributkan oleh partai-partai politik seperti PDI-P dan dijadikan kader, walaupun di ujungnya dicampakkan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.