Xcloud.id

partai: PAN

  • Lengkap dengan Perjalanan Karier dan Prestasi

    Lengkap dengan Perjalanan Karier dan Prestasi

    YOGYAKARTA – Sahrin Hamid dikenal sebagai sosok penting dalam kancah politik dan pemerintahan. Perjalanan kariernya yang cemerlang menarik perhatian banyak pihak. Artikel ini akan mengupas tuntas profil Sahrin Hamid, rekam jejak, dan kontribusinya.

    Mengenal Sahrin Hamid tak hanya tentang jabatannya. Mulai dari awal karier hingga posisi strategis yang dipegangnya, mari selami lebih dalam sosok yang terkenal karena menjadi juru bicara Anies Baswedan ini.

    Sahrin Hamid Tiba-Tiba Diangkat Menjadi Komisaris Jakpro

    Kursi dewan komisaris di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kini diisi wajah-wajah baru. Dalam Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) yang digelar baru-baru ini, Kreshna Putra, mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jakarta Selatan, resmi ditunjuk sebagai salah satu komisaris.

    Namun, bukan hanya Kreshna yang menjadi sorotan. Keputusan tersebut juga mengangkat dua nama lain yang tak kalah menarik, yaitu Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, sebagai komisaris.

    Pengangkatan Sahrin Hamid yang sebelumnya dikenal sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan menarik perhatian publik. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dilansir dari Antaranews angkat bicara mengenai alasannya menempatkan sejumlah tokoh politik pada posisi strategis di BUMD DKI Jakarta.

    “Pendekatan pertama saya dalam mengangkat komisaris adalah harus mengenal yang bersangkutan. Yang kedua, yang paling penting, adalah kredibilitasnya,” jelas Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di Artikel VOI yang berjudul Ini Alasan Pramono Angkat Eks Ketua Timses hingga Orang Dekat Anies Jadi Komisaris BUMD

    Pernyataan Pramono Anung ini sekaligus menegaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan kapabilitas, bukan semata-mata afiliasi politik. Lantas bagaimana kredibilitas dari seorang Sahrin Hamid? Berikut ulasannya:

    Profil Sahrin Hamid

    Nama Sahrin Hamid kembali mencuat ke permukaan saat Pemilihan Presiden 2024. Dalam kontestasi politik yang memanas, Sahrin menjadi salah satu juru bicara utama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Namun meskipun pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, peran Sahrin sebagai jubir Anies tidak luput dari perhatian publik.

    Namun, kiprah Sahrin Hamid jauh melampaui peran juru bicara. Pria kelahiran Maluku Utara ini memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.

    Pendidikan formal Hamid dimulai dari Diploma Satu (D1) di Bumi Hijrah, Tidore, sebelum melanjutkan studi hukum di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Jakarta (Unija).

    Kemudian Hamid memperdalam ilmunya dengan menempuh program magister ilmu hukum di Unisba pada 2009.

    Sebelum Menjadi Jubir Anies

    Sebelum dikenal sebagai juru bicara Anies, Sahrin telah lebih dulu malang-melintang di Partai Amanat Nasional (PAN). Ia pernah memimpin Badan Muda PAN sebagai Ketua Umum (2003-2006), lalu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2005-2010), hingga menjadi Ketua DPP PAN (2010-2011).

    Pengalaman Hamid di PAN membawanya ke kursi parlemen sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN periode 2004-2009.

    Selain itu, Sahrin juga pernah mencoba peruntungan di kancah daerah. Ia sempat maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2013. Pengalaman di pemerintahan juga ia dapatkan saat menjabat sebagai staf khusus Gubernur Maluku Utara pada 2018.

    Hamid juga dipercaya menjadi Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat, sebuah organisasi yang dibentuk dari gagasan Anies Baswedan. Peran barunya ini menegaskan kembali posisinya sebagai tokoh yang terus berkontribusi di ranah sosial dan politik.

    Melalui akun Facebook resminya, Sahrin Hamid memaparkan visi dan misinya, menekankan tugas utama sebagai perwakilan pemegang saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Komisaris itu pada pokoknya adalah mewakili pemegang saham,” tulis Sahrin. Ia menafsirkan perannya sebagai penjaga arah kapal dan memastikan setiap langkah Jakpro sejalan dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menjadi fokus utama untuk mencapai target usaha yang sinergis.

    Dengan statusnya sebagai BUMD strategis yang bergerak di bidang properti dan infrastruktur, serta membawahi tujuh anak perusahaan, Sahrin menyadari tantangan yang tidak mudah. Ia bertekad untuk menyelaraskan fungsi komersial perusahaan dengan misi pembangunan daerah.

    “Hari-hari ke depan akan menjadi pengalaman dan pengabdian baru,” imbuhnya. Sahrin menutup pernyataannya dengan harapan dan doa, seraya menginformasikan bahwa seluruh dokumen terkait tugasnya sebagai Komisaris Jakpro telah ditandatangani.

    Selain profil Sahrin hamid, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari VOI dan follow semua akun sosial medianya! 

  • Ramai-ramai Menteri Tanggapi Isu Reshuffle, Ada ‘Orang tak Berkeringat’ Mau Masuk

    Ramai-ramai Menteri Tanggapi Isu Reshuffle, Ada ‘Orang tak Berkeringat’ Mau Masuk

    GELORA.CO – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali menguat belakangan ini. Berbagai analisis dari kalangan pengamat berkeyakinan bahwa perombakan menjadi sebuah keniscayaan, tetapi keyakinan ini berbenturan jika dibandingkan dengan sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang memuji kinerja para pembantunya 10 bulan terakhir.

    Apresiasi ini bisa jadi “kode keras” posisi para menteri aman selama Prabowo masih menjadi orang nomor satu.

    “Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya, dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara,” kata Prabowo dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna ke-8 yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/8/2025) kemarin.

    Di luar ruang rapat, sejumlah anggota kabinet mengamini Prabowo sempat menyinggung reshuffle kabinet. Salah satunya, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Tapi dia menegaskan, maksud Prabowo bukan mengganti, melainkan sebaliknya, merasa puas dengan kinerja sehingga merasa belum perlu dilakukan perombakan.

    “Iya benar (Prabowo singgung reshuffle) tapi karena beliau senang dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” ucapnya.

    Dinamika isu reshuffle tidak jarang disorot oleh publik selama pemerintahan Prabowo. Namun, Prabowo memang dikenal tidak tergesa-gesa dalam melakukan perombakan kabinet.

    Prabowo pun diketahui baru sekali melakukan reshuffle dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) dari Prof. Satryo Soemantri menjadi Brian Yuliarto.

    Setalah itu, hanya desas-desus saja yang terdengar bahwasanya Prabowo akan kembali melakukan reshuffle. Bahkan, tidak jarang pakar politik menyinggung isu ini dalam pernyataan mereka.

    Apalagi PDIP yang selama ini berada di luar pemerintahan sudah bersikap menyatakan akan menjadi penyeimbang, mendukung program Prabowo. Sikap ini keluar usai Prabowo memberikan amnesti pada eks Sekjen Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara di kasus suap PAW anggota DPR RI (2019-2024) Harun Masiku.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya juga membenarkan Prabowo sempat singgung reshuffle, tapi dia enggak komentari. “Ya, disampaikan (soal reshuffle). Nanti tanya langsung sama Mensesneg (Prasetyo Hadi) lagi,” ujarnya.

    Senada, Menteri Koordinator bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat juga menutup rapat ketika diminta konfirmasi mengenai pernyataan Prabowo soal reshuffle. Menurutnya, kebijakan mengganti posisi menteri dalam KMP merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden RI.

    “Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas prerogatif Presiden itu mutlak ya, kayak begitu semuanya dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus, beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid,” tuturnya.

    Sedangkan Menteri Koordinator bidang Pangan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN terlihat ragu-ragu kala membahas pernyataan Prabowo soal reshuffle. Ia tidak membantah, tapi langsung melempar kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang berada tak jauh darinya.  “Tadi iya (bahas reshuffle). Tanya pak anu lah, tanya Pak Hasan. Tanya saja beliau ya,” kata Zulhas sembari mencoba menghindari awak media.

    Tetapi, ada salah satu peserta kabinet yang mengatakan Prabowo menutup pintu bagi “orang baru” yang berencana masuk dalam pemerintahannya. Ia tidak menyebut siapa sosok baru yang dimaksud, namun pernyataan ini dinilai mengarah kepada PDIP yang disebut-sebut melakukan lobi-lobi politik dengan Prabowo.

    Narasumber yang ikut dalam sidang ini juga mengungkap Prabowo sempat menanggapi berbagai analisis yang muncul terkait hubungannya dengan dua mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Ia menyampaikan keheranan terhadap anggapan hubungan di antara mereka telah merenggang dan menyebut beberapa pengamat terlalu jauh dalam menafsirkan dinamika politik, bahkan terkesan lebih memahami situasi daripada dirinya sendiri.

    “Yang ngomong begitu dan nyebarin pasti yang ingin masuk. Enak saja nggak berkeringat ingin masuk,” demikian disampaikan narasumber yang mengaku meniru perkataan Prabowo saat sidang kabinet, yang katanya mengundang gelak tawa para menteri lainnya.

  • Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

    Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui percepatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras dan menangkal kekhawatiran masyarakat terkait dengan praktik beras oplosan. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) awalnya menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan penindakan terhadap kasus beras oplosan yang beredar di pasaran. Hal itu disampaikan kepada Presiden di rapat kabinet paripurna, Rabu (6/8/2025).

    Penindakan dilakukan utamanya oleh Bareskrim Polri. “Saya laporkan soal yang ramai sekarang soal beras yang melanggar itu ditindak tegas,” kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jaarta, Rabu (6/8/2025). 

    Kemudian, Zulhas turut menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan praktik beras oplos yang tengah ramai dibicarakan itu. Dia mengungkap bahwa Prabowo telah menyetujui operasi pasar agar dipercepat. Langkah ini juga dilakukan untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

    “Kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton,” terang pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

    Untuk diketahui, Zulhas menjadi salah satu menteri yang melaporkan perkembangan program prioritas Presiden saat rapat kabinet paripurna, Rabu (6/8/2025). 

    “Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor sebagai leading, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan, saya persilahkan Sekretaris Kabient untuk mengatur laporan masing-masing,” ujarnya kepada kabinetnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 

    Kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa menteri-menteri yang akan melaporkan kegiatannya pada Sidang Kabinet meliputi Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, dan Menteri ESDM. 

    Kemudian, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Sosial, Menko Pangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi. 

    Sri Mulyani lalu dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya. Dia menyebut akan menyampaikan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo pada Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan serta RAPBN 2026 di DPR 15 Agustus 2025.

  • Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

    Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat usai Presiden Prabowo Subianto menyinggungnya dalam Rapat Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Dalam sidang tersebut, Prabowo disebut sempat menyampaikan arahannya soal kinerja jajaran menterinya dan menyinggung terkait dengan potensi mengenai ada atau tidaknya perombakan dalam waktu dekat.

    Sejumlah menteri yang hadir mengonfirmasi pernyataan Presiden itu. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang awalnya enggan mengomentari secara gamblang soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disebut menyinggung tidak akan ada perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.

    Saat ditanya wartawan usai menghadiri rapat kabinet di Istana, Zulhas hanya memberi jawaban diplomatis dan meminta agar pertanyaan tersebut dialamatkan kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi

    “Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partainya, tanya aja beliau ya,” kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Saat ditanya apakah dirinya juga mendengar langsung pernyataan Presiden, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kembali menjawab singkat.

    “Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Terima kasih ya,” ucapnya singkat.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky juga menanggapi kabar soal kemungkinan reshuffle kabinet.

    Dia membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal ini dalam sidang kabinet. Namun, dia enggan merinci lebih lanjut.

    “Ya, disampaikan. Tapi nanti tanya langsung sama Mensesneg [Prasetyo Hadi] ya,” singkat Riefky.

    Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak berencana melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

    Hal itu disampaikan Presiden pada akhir pengarahan dalam rapat kabinet hari ini di Istana Kepresidenan.

    “Iya, benar,” kata Widiyanti saat ditanya apakah Presiden menyatakan tidak akan melakukan reshuffle.

    Menurut dia, alasan Presiden cukup jelas dan positif lantaran kinerja pembantunya di kabinet yang diklaim bekerja dengan baik.

    “Karena beliau senang dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” ujar Widiyanti.

  • Teriak Anggota DPRD Bengkulu Tengah Tersangka Korupsi Dana Desa: Macam Korupsi Besak Nian Aku Ini! Regional 6 Agustus 2025

    Teriak Anggota DPRD Bengkulu Tengah Tersangka Korupsi Dana Desa: Macam Korupsi Besak Nian Aku Ini! Regional 6 Agustus 2025

    Teriak Anggota DPRD Bengkulu Tengah Tersangka Korupsi Dana Desa: Macam Korupsi Besak Nian Aku Ini!
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah menetapkan anggota DPRD Bengkulu Tengah, SM (56), menjadi tersangka dugaan korupsi dana desa (DD) tahun anggaran 2016 hingga 2021.
    SM ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Bengkulu pada Selasa (5/8/2025).
    Sebelum menjadi anggota dewan, SM merupakan Kepala Desa Rindu Hati periode 2016 hingga 2021.
    Usai menjalani pemeriksaan, SM diminta mengenakan rompi tersangka berwarna merah muda khas kejaksaan.
    Sambil mengenakan rompi tersangka, SM bergumam bahwa dirinya diperlakukan mirip pelaku korupsi besar.
    ”
    Macam korupsi besak nian aku ni
    (seperti pelaku korupsi besar saja saya ini),” gumam SM.
    Sambil mengenakan kopiah, rompi yang tidak terkancing, dan tanpa borgol, SM digiring penyidik dan TNI menuju mobil untuk dibawa ke Rutan.
    Sambil digiring menuju mobil, SM menyapa para wartawan dan mengatakan bahwa ada yang janggal dalam mekanisme penetapannya sebagai tersangka.
    “Agak lain mekanisme ini, agak janggal. Sampaikan salam dengan rekan-rekan,” ucap SM kepada para wartawan yang meliput di Kejari Bengkulu Tengah.
    SM menjadi tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan penyidikan tim penyidik Kejari Bengkulu Tengah.
    SM merupakan politisi PAN.
    Sebelum menjadi wakil rakyat, ia menjabat sebagai Kepala Desa Rindu Hati periode 2016 hingga 2021.
    Kepala Kejari Bengkulu Tengah, Firman Halawa, melalui Kasi Intelijen, Yudi Adiyansyah, mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menunjukkan selama menjabat sebagai kepala desa, tersangka mencairkan anggaran untuk honorarium perangkat desa, tetapi dana tersebut tidak disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.
    “Honor perangkat desa tidak dibayarkan, tetapi dalam laporan pertanggungjawaban seolah-olah telah dibayarkan,” ujarnya dalam keterangan kepada media di Kejari Bengkulu Tengah pada Selasa (5/8/2025).
    Selanjutnya, tersangka juga diketahui menyalurkan insentif untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan desa, meskipun anggaran tersebut dicairkan dan dicatat dalam laporan pertanggungjawaban, namun tidak disalurkan.
    Selain penyimpangan administrasi, penyidik juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi fisik pembangunan di Desa Rindu Hati dengan laporan yang dibuat selama masa kepemimpinan SM.
    Kasus ini masih dalam tahap pengembangan.
    Kejari Bengkulu Tengah membuka peluang adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.
    Adapun kerugian negara dalam perkara ini masih dalam proses penghitungan resmi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3

    Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya ke Istana Negara, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, akan ada pembahasan terkait Sekolah Rakyat.

    “Ya untuk eksekusinya berapa banyak yang akan di-launching pertama. Apakah 100, apakah 200. Keinginan Pak presiden 200, tapi semua kan ngecek lapangan,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menteri lainnya yang tampak hadir memenuhi panggilan Prabowo antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Sekolah Rakyat yang diinginkan Prabowo sendiri berbentuk Boarding School dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Peruntukannya pun bagi anak-anak dari masyarakat tidak mampu yang nantinya mendapatkan pembiayaan mencakup makan dan perlengkapan.

    “Dan selain dari pusat, ada juga daerah yang mengajukan. Terutama ada yang lahan saja. Ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap,” kata Tito.

    “Nah kadang-kadang di daerah juga, lahan dengan bangun itu, kadang-kadang jadi beban. Dia kalau nggak dipakai, biaya perawatannya mahal. Nah, itu diserahkan untuk kepentingan sekolah rakyat karena lebih bagus,” sambung dia.

  • Zulhas: Dana Desa Tak Jadi Jaminan KopDes Merah Putih, Begini Skemanya

    Zulhas: Dana Desa Tak Jadi Jaminan KopDes Merah Putih, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana desa tidak menjadi penjamin program Koperasi Desa Merah Putih.

    Zulhas menjelaskan bahwa nantinya penjamin KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan pinjaman yang akan diambil setiap KopDes Merah Putih, termasuk sembako hingga mobil pengangkut logistik.

    “Oleh karena itu, dana desa tidak menjadi penjamin, yang menjadi penjamin itu nanti pinjaman untuk apa itu. Misalnya kalau untuk gas, gasnya itu yang dijaminkan. Kalau sembako, sembako yang dijaminkan. Jadi pinjaman itu yang dibelanjakan itulah yang menjadi jaminannya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Untuk itu, dia menekankan dana desa tidak akan menjadi penjamin KopDes/Kel Merah Putih. “Tidak ada [dana desa menjadi penjamin KopDes/Kel Merah Putih]. Yang dijaminkan itu misalnya kalau dipinjam untuk sembako, sembako lah jadi jaminannya. Kalau dia pinjam untuk beli mobil, mobil lah jadi jaminannya,” terangnya.

    Kendati demikian, Zulhas menjelaskan bahwa penggunaan dana desa nantinya akan diambil dalam keputusan terakhir jika terjadi pelanggaran dari KopDes/Kel Merah. Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dimaksud.

    “Sementara dana desa itu kalau misalnya terjadi sesuatu akibat pelanggaran. Nah itu baru nanti terakhir kira-kira. Dan itu peraturan sudah jadi,” ujarnya.

    Zulhas hanya menjelaskan bahwa dana desa hanya bersifat intercept. “Sementara dana desa itu intercept, istilahnya. Kalau pengurusnya uangnya dipakai, ya harus digantilah karena yang membentuk koperasi itu kan melalui musdesus [musyawarah desa khusus]. Harus bertanggung jawab,” tuturnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebelumnya menuturkan penggunaan dana desa sebagai jaminan pembayaran KopDes/Kel Merah Putih diperuntukkan guna menjamin keberlanjutan program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    “Perlu diluruskan, dana desa bukan sebagai jaminan dalam pengertian agunan. Skemanya lebih ke arah penjaminan fiskal atau fiscal backstop, untuk menjamin keberlanjutan program,” ujar Budi kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

    Budi menjelaskan jika di kemudian hari ada koperasi yang belum bisa membayar pinjaman tepat waktu, maka akan ada mekanisme penyangga yang bisa digunakan agar program tetap jalan dan tidak membebani koperasi secara berlebihan.

    “Ini [dana desa] dilakukan agar bank merasa lebih nyaman memberikan pembiayaan murah atau hanya 6% suku bunga, sekaligus memastikan program berjalan dengan tata kelola yang baik,” terangnya.

    Di samping itu, Budi menambahkan bahwa penggunaan dana desa juga tetap harus akuntabel dan sesuai mekanisme perundang-undangan. “[Penggunaan dana desa] tidak bisa dipakai sembarangan,” sambungnya.

    Untuk diketahui, setiap KopDes/Kel Merah Putih mendapat akan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dengan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

    Selain itu, juga terdapat jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Selanjutnya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    Dalam catatan Bisnis, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan dana desa yang menjadi jaminan KopDes/Kel Merah Putih merupakan bagian dari mitigasi risiko jangka menengah panjang pemerintah.

    “Karena biar bagaimanapun risiko itu pasti akan ada, ada risiko gagal bayar dan seterusnya,” ujar Fithra saat ditemui di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus memitigasi agar risiko kredit macet (non-performing loan/NPL) bank Himbara tidak melonjak imbas plafon pinjaman bernilai jumbo kepada KopDes/Kel Merah Putih.

    “Kalau risiko itu ada, bagaimana cara untuk menjamin supaya perbankan ini nanti tidak meningkat rasio NPL-nya. Nah salah satunya adalah melalui penjaminan dana desa itu. Jadi ini adalah hal yang jadi win-win buat semuanya,” terangnya.

    Di samping itu, Fitra menyampaikan bahwa pemerintah mengantisipasi risiko gagal bayar dengan memberikan dana desa yang setiap tahun dikucurkan.

    “Dalam setiap pendanaan pasti ada potensi risiko itu, makanya pemerintah juga coba untuk menjamin lewat dana desa yang memang yang dikeluarkan kan setiap tahunnya,” ucapnya.

    Fithra menjelaskan jaminan dana desa itu agar KopDes/Kel Merah Putih bisa mendapatkan akses pendanaan langsung dari bank Himbara. Di sisi lain, kata dia, Himbara juga tidak perlu khawatir untuk menyalurkan plafon pinjaman ke KopDes/Kel Merah Putih.

    Namun, sambungnya, perbankan juga harus memberikan asesmen terhadap rencana bisnis setiap KopDes/Kel Merah Putih.

    “Jadi tidak semuanya asalkan Koperasi Merah Putih judulnya, makanya itu akan dikasih dana. Enggak. Mereka kan juga harus memberikan semacam asesmen dulu di awal,” tandasnya.

  • MenPAN RB pastikan layanan imigrasi All Indonesia di Bali inklusif

    MenPAN RB pastikan layanan imigrasi All Indonesia di Bali inklusif

    Badung, Bali (ANTARA) –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini memastikan layanan keimigrasian All Indonesia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah berjalan secara inklusif.

    “Ini sesuai semangat reformasi birokrasi yang sudah kami jalankan, kami harus melakukan kolaborasi,” kata Menteri PAN RB di sela meninjau layanan keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

    Menurut dia, layanan publik khusus warga negara asing yang mulai uji coba pada Juli 2025 itu memudahkan arus kedatangan wisatawan mancanegara di terminal kedatangan internasional.

    Pasalnya, aplikasi All Indonesia itu mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu aplikasi terpadu.

    Dengan begitu, wisatawan asing hanya perlu mengisi data satu kali untuk imigrasi, bea cukai, karantina dan kesehatan.

    Saat ini, layanan tersebut dilaksanakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan Bandara Juanda Surabaya.

    “Karena Bali adalah pintu gerbang Indonesia, kami harap layanan di Bandara Ngurah Rai bisa dilakukan dengan baik,” ucapnya.

    Untuk itu, Menteri PAN RB pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau kementerian/lembaga di tanah air untuk menyederhanakan dan memudahkan layanan publik tak hanya untuk warga negara Indonesia tapi juga warga negara asing (WNA).

    Ia juga mengapresiasi inovasi yang dilaksanakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghadirkan teknologi dalam autogate atau fasilitas layanan keimigrasian otomatis sehingga memudahkan alur kedatangan wisatawan mancanegara.

    “Ini teknologi sangat luar biasa dan saya dapat informasi bahwa Indonesia itu negara ke-10 terbaik dalam pelayanan keimigrasian,” ucapnya.

    Pemerintah, ucap dia, akan terus mengembangkan layanan berbasis elektronik yang mengintegrasikan layanan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pola yang sama seperti All Indonesia tersebut, salah satunya layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah daerah di tanah air.

    “Sekian banyak kementerian/lembaga bersatu padu memberikan layanan kepada masyarakat dan ini membuktikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, kami akan dorong terus,” ucapnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi di IKN bukan hanya pembangunan tapi bentuk peradaban baru

    Investasi di IKN bukan hanya pembangunan tapi bentuk peradaban baru

    Kepala negara perintahkan pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun,

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan investasi di IKN pada pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bukan hanya bersifat pembangunan, tetapi juga bagian dari membentuk peradaban baru.

    “IKN hadir bukan sekedar sebagai pusat pemerintahan baru, tapi laboratorium hidup model kota masa depan Indonesia,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai potensi investasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa.

    Begitu pula investasi di IKN bukan hanya persoalan pembangunan, lanjut dia, melainkan juga bagian dari membentuk peradaban baru yang berakar kuat dan mengarah ke dunia.

    Pembangunan Kota Nusantara yang bakal menjadi pusat pemerintahan Indonesia itu merupakan proyek prioritas nasional yang secara hukum memiliki undang-undang serta anggaran yang sudah disiapkan.

    Pembangunan difokuskan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 1A terdapat istana dan di sebelah kanan legislatif, serta di sebelah kiri yudikatif. Saat ini pembangunan jalan di KIPP 1B sudah dimulai dengan sejumlah investasi yang masuk.

    “Kepala negara perintahkan pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun,” jelasnya.

    Dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, disetujui sekitar Rp48,8 triliun.

    Dari catatan Otorita IKN investasi yang telah berjalan untuk pembangunan IKN hingga kini mencapai lebih kurang Rp65,73 triliun, investasi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sektor hunian mencapai sekitar Rp63,3 triliun, serta sektor jalan terowongan multi utilitas (MUT) kisaran Rp71,8 triliun.

    Perusahaan yang tertarik untuk terlibat dalam dalam pembangunan IKN, menurut Basuki Hadimuljono, dari dalam maupun luar negeri.

    Saat ini IKN telah dihuni sekitar 1.200 aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang, timpal Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, jika kegiatan baru dimulai bisa mencapai 25.000 orang,

    Kemudian ribuan turis lokal yang datang setiap hari, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah ke wilayah calon ibu kota Indonesia itu.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga meminta Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN, dan saat ini sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal.dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang.

    “Jadi IKN telah memiliki target pasar (market), agar ekosistem perkotaan IKN dapat berfungsi optimal dibutuhkan elemen-elemen pendukung,” kata Bimo.

    Melihat potret IKN tersebut Artha Graha Network tertarik terhadap potensi pembangunan Kota Nusantara dan bakal mempelajari kelanjutan menanamkan modal di Kota Nusantara itu.

    “Pembangunan IKN sangat menarik, khususnya untuk sektor hospitality dan food & beverage (F&B), kami akan pelajari lebih lanjut untuk investasi,” ucap perwakilan Artha Graha Network Michael Iskandar.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Jalan Terpanjang di Dunia, Ada yang Nyambung 100% Ujung ke Ujung

    3 Jalan Terpanjang di Dunia, Ada yang Nyambung 100% Ujung ke Ujung

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di muka Bumi, ternyata memiliki beberapa jalanan yang sangat panjang. Bahkan ada yang panjangnya membentang dari ujung Benua ke ujung lainnya.

    Berikut tiga jalanan terpanjang di dunia, dirangkum dari IFL Science, Sabtu (2/8/2025):

    1. Pan-America Highway

    Jalan raya ini memegang rekor dengan panjang mencapai 30 ribu kilometer. Jalanan terbentang dari Alaska hingga mencapai Argentina di sebelah selatan.

    Sebenarnya hingga kini pembangunan Pan-America Highway tak pernah selesai. Jalanan tersebut dibuat visinya pertama kali pada 1923 dan setahun kemudian promosi dilakukan pejabat AS kepada 37 delegasi Amerika Latin di Washigtin DC.

    Kemudian 50 tahun berlalu tidak ada kemajuan berarti. Pada awal 1970, Presiden Nixon mengklaim jalanan lintas benua itu akan segera selesai.

    Faktanya hingga kini belum terhubung seluruhnya. Pada Celah Derien sepanjang 160 km yang menghubungkan Panama dan Kolombia masih tertutupi hutan lebat dan hujan musiman, tidak ada jalan sama sekali.

    Terdapat desakan untuk meneruskannya. Namun ditentang keras pegiat lingkungan karena bisa membahayakan keanekaragaman hayati dan masyarakat wilayah itu.

    2. Asian Highway 1

    Di Asia juga terdapat jalanan terpanjang mencapai 20.557 km. Jalanan tersebut berada di Tokyo hingga perbatasan Turki-Bulgaria, melewati sejumlah wilayah yakni Korea, China, Asia Tenggara, Bangladesh, India, Pakistan dan Iran.

    Namun kembali jalanan itu masih terpotong, yakni lebih dari 942 kilometer laut memisahkan Jepang dan Korea Selatan. Selain itu banyak warga sipil yang tidak mungkin melintas di Zona Demiliterisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara.

    3. Highway 1 Australia

    Terakhir adalah jalanan di Australia yang 100% mengitari tepi luar seluruh benua. Berbeda dengan dua jalan lainnya, Highway 1 Australia tersambung 100%.

    Panjang jalanan ini mencapai 14.500 kilometer dan memegang rekor dunia untuk jalanan terpanjang berkesinambungan.

    Sebuah kelompok bernama Highway 1 to Hell pernah menyelesaikan rute ini selama 5 hari, 13 jam dan 43 menit.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]