partai: PAN

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengatakan penurunan nilai anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan memengaruhi program pembangunan di desa. Termasuk manfaat-manfaat yang tercantum dalam Dana Desa.

Yandri mengatakan, manfaat yang diterima masyarakat desa sama saja karena pembangunan yang dilakukan tepat di daerah-daerah. Kendati anggaran TKD pada rancangan belanja pemerintah tahun depan hanya Rp650 triliun atau lebih rendah dari APBN 2025 sebesar, yakni Rp919 triliun.

“Selama ini memang transfer ke daerah, langsung ke desa-desa, enggak ada perubahan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Yandri lalu menjelaskan bahwa Dana Desa tahun depan akan fokus untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, pengentasan stunting maupun kemiskinan ekstrem.

Dana Desa juga difokuskan untuk program desa tematik, hingga mendukung Koperasi Desa Merah Putih. “Termasuk kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih kalau gagal bayar,” terang Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Meski demikian, Yandri menekankan bahwa Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.10/2025 sudah mengatur secara detail ihwal proses pengajuan dana pinjaman untuk KopDes ke himbara.

Adapun pendanaan utama salah satu program prioritas Prabowo Subianto itu tidak secara langsung berasal dari APBN. Akan tetapi, APBN melalui Dana Desa berperan untuk memberikan talangan bagi KopDes apabila terjadi gagal bayar atau default, terhadap pinjaman perbankan itu.

Permendes itu, kata Yandri, sudah mengatur bahwa pengajuan pinjaman dana untuk KopDes dari ke Himbara bermula dari kepala desa, yang nantinya membuat rapat Musyawarah Desa Khusus dengan BPD. Pembahasan turut meliputi berapa besaran pinjaman yang akan diajukan ke himbara.

“Itu disepakati KopDes, kepala desa, dan peserta Musyawarah Desa Khusus. kalau KopDes beda dengan yang lain lah,” katanya.

17/08/2025 16:41
HUT Ke-80 RI, Zita Anjani dan Verrell Asyik Joget Tabola Bale di Istana

Jakarta –

Perayaan Hari Kemerdekaan ke‑80 di Istana Negara sukses digelar. Suasana khidmat terjadi saat detik-detik peringatan proklamasi dan upacara bendera.

Namun suasana ramai penuh keceriaan tercipta saat beragam atraksi hiburan disajikan. Momen yang paling seru adalah saat parade tarian pacu jalur yang dilanjutkan dengan pertunjukan lagu viral dari timur Tabola Bale.

Saat lagu tersebut dinyanyikan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel, semua undangan berdendang bersama tak terkecuali para menteri, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata, Zita Anjani, serta artis yang juga anggota Fraksi PAN, Verrell Bramasta.

“Bersama Verrell di panggung kecil ini, saya ingat bahwa persahabatan adalah energi terbaik saat merayakan kemerdekaan,” ungkap Zita, dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

Nampak terekam di layar kaca, Zita dan Verrel tampak asyik berjoget bersama para hadirin yang lain dengan sama-sama kompak mengenakan baju adat Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Musik yang enerjik tersebut mengubah sontak suasana formal menjadi hangat dan humanis.

Zita memang dikenal bersahabat dengan Verrell. Interaksi spontan itu menjadi simbol keceriaan di tengah khidmatnya peringatan nasional, menunjukkan bahwa meski menghadiri momen resmi, kebersamaan dan rasa persahabatan bisa menjadi cara penting untuk menumbuhkan semangat dan kedekatan.

(prf/ega)

17/08/2025 14:49
HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pesan pada peringatan HUT ke-80 RI. Dia berpesan Indonesia harus bebas dari berbagai masalah, di antaranya kelaparan dan kemiskinan.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Zulhas bersama keluarganya dan anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Verrell Bramasta tiba di Istana Merdeka, Jakarta untuk menghadiri upacara HUT Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025).

Zulhas tampak mengenakan pakaian adat Lampung. Sementara itu, anaknya yakni Zita Anjani mengenakan pakaian adat dari NTT dan Putri Zulhas mengenakan pakaian adat Jawa Modern.

Zulhas, yang memimpin urusan pangan di Kabinet Merah Putih, menyebut Indonesia harus merdeka dari kelaparan dan kemiskinan pada umur ke-80 ini.

“Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,” ujar pria yang juga Ketua Umum PAN itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2025).

Kemudian, Zulhas juga meyakini target-target dimaksud akan terwujud di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pengentasan kelaparan dan kemiskinan adalah bagian dari visi-misi Asta Cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

“Itu program Asta Cita prioritas pertama. Merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan,” terang pria yang juga mantan Ketua MPR itu.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia untuk bisa mewujudkan swasembada pangan dalam periode pemerintahannya.

Presiden Prabowo Subianto mengerek anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun.

Pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan.

Adapun, anggaran ketahanan pangan pada 2026 direncanakan tumbuh hingga 5,9%. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

“Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar [Rp164,4 triliun],” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025).

17/08/2025 13:45
Momen HUT ke-80 RI, Zulhas Sampaikan Semangat Kemerdekaan dan Perangi ‘Serakahnomics’ – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT RI) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memimpin upacara di Kantor Kemenko Pangan, Sabtu (17/8/2025) pagi.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @zul.hasan, Zulhas menyampaikan semangat kemerdekaan sembari membagikan potret dirinya yang mengenakan pakaian adat beskap Jawa berwarna hitam saat memimpin upacara bendera.

“Selamat pagi Indonesia! Genap sudah 80 tahun usia kemerdekaan. Pagi ini saya mengawali aktivitas dengan memimpin upacara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Selanjutnya bersiap untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Merdeka!” tulis Zulhas dalam caption-nya.

Usai memimpin upacara internal, Zulhas melanjutkan agenda ke Istana Negara untuk menghadiri upacara detik-detik proklamasi bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri.

Merdeka dari Serakahnomics

Dalam waktu bersamaan, akun resmi PAN turut membagikan pesan politik terkait momentum HUT RI ke-80. Partai yang dikomandoi Zulhas itu menekankan komitmen Presiden Prabowo untuk memerangi praktik korporasi rakus atau Serakahnomics demi mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis kerakyatan.

“17 Agustus tahun 2025, genap kemerdekaan Indonesia berusia 80 tahun. Sesuai pesan tegas Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintahan beliau akan menindak tegas Serakahnomics di berbagai sektor,” tulis PAN melalui akun Instagram resminya.

PAN menyebut langkah nyata pemerintah dilakukan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga program Makan Bergizi Gratis. Tujuannya agar roda ekonomi bergerak dari desa, oleh rakyat, dan melibatkan partisipasi luas, bukan berputar di kelompok yang sama.

“Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka dari Serakahnomics!,” tutup pernyataan resmi PAN.

17/08/2025 12:40
Pemerintah belum buka peluang rekrutmen dan kenaikan gaji PNS di 2026

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah belum membuka peluang perekrutan baru serta kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai sipil negara (PNS) pada 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kapasitas fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mayoritas diarahkan untuk program-program prioritas nasional, sehingga pemerintah belum melakukan kajian terkait kebijakan untuk PNS.

“Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.

Dia mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) soal formasi PNS.

Namun, kapasitas fiskal tetap menjadi hal utama yang dipertimbangkan.

“Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan,” tuturnya.

Postur RAPBN 2026 didesain dengan defisit Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu disebabkan oleh belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta percepatan investasi dan perdagangan global.

“MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ujarnya.

Berbeda dengan BPP yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Sementara, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen sebesar Rp2.357,7 triliun.

Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen sebesar Rp33,43 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025 akibat hilangnya penerimaan dari dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/08/2025 11:27
Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak hadiri sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

Ketidakhadiran Megawati tersebut kemudian diwakilkan oleh anaknya yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor Honoris Klausa Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan saat menyapa para ketua umum partai politik, dikutip dari Antaranews.

Diketahui, sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI resmi dimulai sekitar pukul 09:00 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Jumat (15/8).

Adapun para tokoh bangsa sebelumnya mulai berdatangan ke gedung pada pukul 07:40 WIB hingga 08:35 WIB.

Sejumlah tokoh yang hadir yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh.

Lalu ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

15/08/2025 11:21
Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno terus mendorong percepatan implementasi energi terbarukan di Indonesia, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

Hal itu ia sampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertema ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’ yang digelar di Ruang Rapim, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Acara ini dihadiri jajaran direksi PT PLN (Persero), seperti Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan Evy Haryadi; Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Suroso Isnandar; EVP Pengembangan Bisnis dan Investasi Abdan Hanif Satria; dan EVP Energy Transition and Sustainability Kamia Handayani. Selain Direksi PLN, hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Tony Blair Institute (TBI).

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan pertemuan MPR RI bersama PLN dan TBI merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

“Pertemuan bersama Pak Hasyim dan Mr. Tony Blair di antaranya membahas peluang kerja sama untuk mempercepat transisi energi, termasuk program waste to energy yang saat ini regulasinya tengah direvisi,” ungkap Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

“Saya hadirkan Tony Blair Institute di sini agar bisa memberikan pandangan terkait program transisi energi di Indonesia. Termasuk penanganan sampah, pengembangan ekonomi karbon, hingga penguatan strategi energi terbarukan,” lanjutnya.

Eddy yang juga Waketum PAN ini menilai pengalaman internasional TBI, khususnya dalam pengembangan tenaga nuklir dan diplomasi geopolitik, dapat mendukung PLN merancang kebijakan strategis di bidang nuklir.

Tony Blair Institute (TBI), lanjut Eddy, adalah salah satu organisasi non profit yang banyak membantunya di MPR merumuskan berbagai kajian strategis di bidang ekonomi karbon dan transisi energi. Institusi lainnya yang juga berkolaborasi adalah Indonesia Carbon Capture and Storage Center (Indonesia CCS Center).

“Indonesia CCS Center membantu saya dalam revisi Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta mendorong perjanjian lintas batas (cross-border agreement) terkait penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) antara lain dengan Singapura dan Korea Selatan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, mengatakan pengembangan PLTN di Indonesia masih berada di tahap awal studi kelayakan. PLN, kata dia, telah menjalin dialog dengan sejumlah pihak seperti Rosatom, NuScale, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mempelajari pengalaman negara lain.

Evy menilai nuklir menjadi salah satu solusi penting dalam penyediaan energi bersih. “Energi lain seperti panas bumi dan hidro masih punya tantangan besar. Panas bumi terkendala pendanaan karena risiko pengeboran, sedangkan hidro memiliki isu keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Secara khusus Eddy Soeparno mendorong PLN untuk memperkuat sosialisasi kepada publik untuk mengubah persepsi bahwa nuklir identik dengan bencana.

“Negara seperti Uni Emirat Arab misalnya yang membutuhkan dua tahun untuk kampanye edukasi hingga ke sekolah dasar sebelum membangun PLTN.

“Edukasi publik ini penting, agar masyarakat memahami manfaat nuklir, tidak hanya risikonya. Dukungan penuh dari kami untuk edukasi ini agar target net zero emission 2060 tercapai,” pungkas Eddy.

Lihat juga Video ‘Rusia Klaim Ukraina Serang Pembangkit Nuklir di Zaporizhzhia’:

(akd/akd)

13/08/2025 20:54
Eddy Soeparno Bertemu Walkot Solo-Yogya, Siap Bantu Pemda Atasi Sampah

Jakarta –

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.

Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor, Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.

Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng-DIY. Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota.

Eddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Walikota Solo dan juga Walikota Yogyakarta merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.

“Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Ia menambahkan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta dan Solo ini merupakan arahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan tanpa proses yang rumit karena kondisinya yang sudah akut.

Kepada Walikota Solo dan Yogyakarta, Eddy juga sampaikan bahwa saat ini dirinya ikut membantu Menko Pangan dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan sampah, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini kami mendapatkan masukan dari Walikota Solo maupun dari Walikota Yogyakarta mengenai masalah sampah yang dihadapi pemda serta aspirasi agar kebijakan penanganan sampah ini tepat sasaran. Aspirasi dan masukan ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan revisi Perpres sampah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.

Eddy menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kolaborasi berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah pemda mengatasi masalah sampah diantaranya dengan teknologi Waste to Energi (WTE).

“Kenapa teknologi waste to energy? Karena pendekatan ini bisa memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang tidak bisa ditampung di TPA dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Saat ini yang sudah berjalan antara lain di PLTSa Benowo Surabaya dan PLTSa Putri Cempo Solo,” jelasnya.

“Setelah dari Bandung, Tangsel, Solo dan Yogyakarta ini kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk membantu, mempercepat dan mempermudah dalam upaya mengatasi masalah sampah,” tutupnya.

(akn/akn)

13/08/2025 13:30
Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari Bengkulu Tengah Tahan Anggota DPRD dan Bendahara Regional 13 Agustus 2025

Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari Bengkulu Tengah Tahan Anggota DPRD dan Bendahara
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com
– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah kembali menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rindu Hati tahun anggaran 2016–2021.
Terbaru, penyidik menetapkan SS, mantan Bendahara sekaligus Kepala Urusan (Kaur) Keuangan desa tersebut, sebagai tersangka.
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Firman Halawa, melalui Kasi Intel, disampaikan Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Risdianti Andriani, mengatakan, penetapan SS dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti keterlibatannya dalam kasus yang sebelumnya telah menjerat SM, mantan Kepala Desa Rindu Hati yang kini menjabat anggota DPRD Bengkulu Tengah.
“Pengembangan kasus yang sebelumnya, Kejari Bengkulu Tengah menetapkan tersangka baru dugaan korupsi Dana Desa Rindu Hati atas nama inisial SS selaku mantan Kaur Keuangan Desa,” kata Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Risdianti Andriani, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Sebelumnya, Kejari Bengkulu Tengah sudah menetapkan SM dan ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.
Saat menjabat Kades pada 2016–2021, Selasa (5/8/2025), SM disebut mengambil kebijakan untuk merealisasikan honorarium pelaksana pengelolaan keuangan desa dari DD dan ADD, tetapi tidak menyerahkannya kepada perangkat desa.
Dalam laporan pertanggungjawaban, seolah-olah honor tersebut telah diterima.
Tak hanya itu, insentif tim pelaksana kegiatan (TPK) pembangunan desa juga tidak disalurkan, meski tercantum dalam laporan.
Penyidik juga menemukan ketidaksesuaian antara laporan dan hasil pembangunan fisik di lapangan.
SM saat ini menjalani penahanan di Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu selama 20 hari.
Penyidik tengah menyiapkan berkas perkara untuk tahap II.
SM menjadi tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan penyidikan tim penyidik Kejari Bengkulu Tengah.
SM merupakan politisi PAN. Sebelum menjadi wakil rakyat, ia menjabat sebagai Kepala Desa Rindu Hati periode 2015 hingga 2021.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 10:51
Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjual obat lebih murah hingga 20% dibandingkan ritel modern.

Dia menjelaskan bahwa apotek desa yang dicanangkan sebagai salah satu model bisnis Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi sarana masyarakat mendapatkan obat dengan harga murah.

“Karena [Kopdes] kapasitasnya 80.000 di seluruh Indonesia, kalau dalam estimasi saya mungkin sekitar 40%-50% dari harga obat [dari pemasok] bisa diskon. Sehingga kalau misalnya menjual obat bebas, mereka akan menjual obat yang lebih murah sekitar 10%-20% dari harga yang dijual di Indomaret,” kata Dante dalam rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, skema tersebut akan membuat apotek desa kian berkembang, sekaligus menambah daya tarik bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Dante lantas mengajak pelaku usaha di bidang farmasi, baik milik negara maupun swasta untuk bisa memberikan potongan harga obat secara signifikan bagi apotek desa.

Hal ini dinilai dapat menjadi alternatif dari skema serupa dari yang selama ini diberikan kepada rumah sakit. Apotek desa di yang tersebar hingga pelosok negeri disebut menjadi daya tawarnya.

Selain itu, Dante berujar bahwa apotek desa akan menerapkan sistem konsinyasi dalam pasokan obat, bukan pembelian putus. Sistem ini disebut tidak berbeda dengan praktik penjualan obat di rumah sakit pada umumnya.

“Seperti yang kita belajar as usual di rumah sakit atau di apotek yang sekarang ada, itu yang akan dilakukan di apotek desa,” ujar Dante.

Pada perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025.

Kendati begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini jumlah tersebut dapat melampaui target yang diharapkan pemerintah.

“Segera Agustus ini, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di Agustus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025).

12/08/2025 19:27