partai: PAN

Eddy Soeparno Dukung Penugasan Baru Zulhas: Menteri Sat-Set!

GELORA.CO -Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Penunjukan ini dilakukan Presiden Prabowo untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan bangsa di tiga sektor strategis tersebut.

Keputusan Presiden Prabowo mendapat sambutan positif Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Dia meyakini penunjukan Zulkifli Hasan sebagai bukti kepercayaan Presiden Prabowo terhadap pencapaian sebagai Menko Bidang Pangan.

“Sebagai kader PAN, tentu menjadi kebanggaan ketika ketua umumnya semakin dipercaya dan bahkan diandalkan oleh presiden dalam ruang pengabdian dan jabatan strategis,” ujar Eddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini, Zulhas mampu menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat swasembada pangan. Apalagi, Zulhas juga sudah terbukti mampu memenuhi target percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan.

“Sebagai Satgas Percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih, Pak Zul berhasil memenuhi target dengan lebih dari 30 ribu koperasi berdiri di seluruh Indonesia,” tuturnya.

“Ini tugas yang tidak sederhana dengan mengkoordinasi berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk sukseskan program Presiden Prabowo ini. Penugasan yang akan dilakukan beliau dengan sat-set!” imbuhnya.

Secara khusus Eddy menegaskan, sebagai Pimpinan MPR ia siap terlibat dalam upaya mewujudkan percepatan swasembada pangan, energi dan air.

“Dengan koordinasi Menko Pangan, kami meyakini target swasembada energi bisa lebih cepat sesuai dengan target Presiden Prabowo,” demikian Eddy

21/08/2025 20:12
Bukannya Minta Maaf, Eko Patrio Justru Pamer Sound Horeg, Heru Subagia: DPR Bukan Panggung Kekonyolan

“Bukannya Eko merespons dengan meminta maaf atau mengklarifikasi, cuma memberikan semacam tantangan kepada publik,” terangnya.

“Bisa berbuat seperti halnya artis berkreasi. Namun demikian, panggung DPR bukan panggung kekonyolan, tapi panggung keseriusan yang menghormati lembaga dan aspirasi rakyat,” kuncinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI, Eko Patrio, menjadi bulan-bulanan netizen usai mengunggah video sedang berjoget sambil menikmati alunan musik sound horeg.

Tidak sendiri, Eko nampak bersama sejumlah kader PAN dalam video yang saat ini telah ditonton 1,1 juta kali itu.

“Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja,” kata Eko dalam unggahan TikTok pribadinya @ekopatrio, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

Sebelumnya Eko juga sempat menjadi buah bibir netizen, ketika videonya bersama anggota DPR lainnya asyik berjoget di sela rangkaian sidang tahunan MPR, kemarin.

Bukan hanya Eko, Surya Utama atau Uya Kuya yang juga merupakan anggota DPR RI dari fraksi PAN menjadi sorotan.

Aksi joget anggota DPR RI dianggap tidak menghargai kondisi yang dirasakan masyarakat luas.

Mulai dari lapangan pekerjaan minim, pemutusan kerja, hingga kenaikan pajak secara fantastis.

Nampak jelas kesenjangan antara pejabat dan masyarakat yang terus diperas melalui pajak.

Buntut dari video berdurasi singkat tersebut, kolom komentar Eko langsung dipenuhi kritik pedas dari warganet.

“Astagfirullah, nantangin rakyat dia. Catat partainya PAN,” tulis akun @Erikaayusafitri1 yang disukai lebih dari 5 ribu pengguna.

Komentar lain juga menyerang sikap Eko Patrio yang dinilai tidak peka. “Inget ya partainya PAN, jangan dicoblos lagi,” sindir akun @it is.

20/08/2025 21:40
Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa operasional Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa teknis penempatan PPPK tersebut akan diatur secara terperinci oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Dari PPPK, dua atau tiga orang per koperasi, tentu dari kabupaten/kota nanti ditempatkan di yang terdekat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

Selain itu, dia menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem kerja di Kopdes Merah Putih berserta ragam pelatihan yang akan diberikan bagi petugas.

Menurutnya, Satgas Nasional Kopdes Merah Putih telah rampung membahas penyusunan aturan terkait program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

Aturan yang dinyatakan siap antara lain Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meskipun tidak diperinci lebih lanjut.

Zulhas lantas menyampaikan bahwa berbagai regulasi tersebut telah mencakup ketentuan model bisnis Kopdes Merah Putih.

“Seluruh aturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai. Aturan turunannya hari ini selesai,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini).

Itu sebabnya, Zulhas menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi menjelang akhir Agustus 2025. Koordinasi dengan sejumlah kementerian pun terus dilakukan.

Pada perkembangan sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut setiap Koperasi Desa Merah Putih bisa mengantongi keuntungan hingga Rp1 miliar setiap tahunnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan target keuntungan itu merupakan kalkulasi dengan mengacu pada keenam unit bisnis usaha yang dijalankan koperasi.

“Target keuntungan sekitar Rp1 miliar per tahun per kopdes adalah proyeksi yang dihitung berdasarkan model bisnis yang terintegrasi, meliputi unit usaha sembako, apotek desa, klinik, pergudangan, hingga simpan pinjam,” kata Budi Arie kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

20/08/2025 18:01
Uya Kuya Masa Bodoh soal Hujatan Netizen Gara-gara Joget di Sidang MPR: Kita DPR, tapi Kita Juga Artis

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Videonya viral asyik berjoget bersama Eko Patrio dan sejumlah anggota DPR RI lainnya di sela sidang tahunan MPR, Surya Utama atau Uya Kuya memilih masa bodoh.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan bahwa selain dirinya sebagai wakil rakyat, ia bersama Eko juga memiliki status artis yang terus melekat.

“Lah emang kita artis, Kita DPR tapi kita artis,” kata Uya Kuya dikutip pada Rabu (20/8/2025).

Ia kemudian balik bertanya soal pejabat-pejabat yang juga banyak membuat konten.

Salah satunya dari Komisi III DPR RI, Habiburokhman yang merupakan Ketua Komisi juga aktif membuat konten.

Bahkan, belum lama ini ia membuat konten sound horeg hingga masak mie instan menggunakan gas LPG 3 kilogram di tengah isu kenaikan gaji.

“Gue tanya sekarang, emang ada anggota DPR yang gak ngonten, ada? Semua ngonten,” cetusnya.

Uya Kuya bilang, bukan hanya kalangan artis yang terus membuat konten. Tapi kebanyakan dari netizen pun melakukan hal serupa.

“Artis ngonten, netizen juga ngonten,” tandasnya.

Untuk diketahui, setelah viralnya video anggota DPR RI berjoget di sela-sela sidang MPR, netizen ramai-ramai memberikan hujatan.

Menariknya, Eko Patrio yang juga merupakan Politikus PAN seperti Uya Kuya, merespons komentar netizen dengan konten sound horeg di sebuah ruangan yang diduga ruangan kerjanya.

“Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja,” kata Eko dalam unggahan TikTok pribadinya @ekopatrio, dikutip pada Rabu (20/8/2025). (Muhsin/fajar)

20/08/2025 17:40
Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperluas percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No.19/2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, berdasarkan beleid itu, pihaknya tengah memetakan kawasan baru yang menjadi target perluasan proyek strategis nasional itu.

“Yang sudah ada di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan. Dan nanti [kami rumuskan] mana lagi,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

Lebih lanjut, Zulhas mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pelaksanaan proyek ini dalam satu kebijakan, bukan lagi melalui masing-masing kementerian.

Pasalnya, hal ini berkaitan dengan alokasi anggaran negara untuk periode 2026. Dia menyebut koordinasi di level kementerian kerap kali menjadi problem dalam penyerapan anggaran untuk proyek prioritas.

“Saya diminta untuk itu. Jadi, Inpres No. 14/2025 ini harus melahirkan kedaulatan atau ketahanan pangan, energi dan air,” ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurutnya, pangan dalam hal ini juga memuat arti yang lebih luas, bukan hanya meliputi komoditas seperti padi dan jagung.

Dengan demikian, pemerintah juga akan mendorong peningkatan produksi komoditas lainnya seperti ikan, garam, sapi, susu, minyak goreng, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dia menyampaikan bahwa Keppres No.19/2025 mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Sumber Pangan, Energi, dan Air Nasional. Zulhas akan menjadi ketua tim tersebut yang beranggotakan 27 kementerian dan lembaga terkait.

“Tugas pertama dari Keppres sudah rapat bagaimana mengkoordinasi hingga nanti lahir kebijakan yang tadi. Itu adalah proyek strategis nasional kawasan prioritas untuk pangan, energi, dan air, termasuk energi baru terbarukan lahannya,” pungkasnya.

Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, pemerintah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas dengan anggaran senilai Rp164,41 triliun.

Anggaran ketahanan pangan ini terdiri atas penguatan cadangan beras serta lumbung pangan lainnya, baik di darat maupun laut.

“Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” demikian dikutip dari dokumen tersebut.

20/08/2025 17:26
Finalisasi RUU Pemindahan Napi Antar Negara, Menko Yusril: Akhir Tahun Sudah Dibahas DPR – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra melakukan finalisasi rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemindahan narapidana antar negara. Menurut dia, finalisasi dilakukan adalah dengan menggabungkan dua RUU yang sudah didraft tahun 2016 tentang pemindahan narapidana dan pertukaran narapidana.

“Jadi sekarang cukup kita tuangkan dalam satu rancangan undang-undang saja yaitu rancangan undang-undang tentang pemindahan narpidana antar negara,” kata Yusril saat jumpa pers di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Yusril menjelaskan, penggabungan dilakukan mengacu ke beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi sebelumnya, yaitu konvensi tentang transnational organized crime atau Konvensi Palermo yang mengamanatkan tentang masing-masing negara anggota peserta dari konvensi melakukan perjanjian tentang transfer of sentence person.

“Jadi pemindahan orang-orang yang dijatuhi hukum pidana di situ juga ada kerjasama yang lain-lain terkait dengan masalah criminal matters dan karena kita sudah merasa mendesak untuk segera menyelesaikan RUU ini dan draft RUU ini sudah dibahas berkali-kali dan hari ini merupakan finalisasi,” jelas dia.

Yusril memastikan, kementerian lintas sektor yang hadir hari ini seperti dari Kementerian HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PAN-RB, Sekretariat Negara, Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan yang lainnya sudah bersepakat dengan untuk difinalisasi dan diajukan ke DPR RI sebagai satu RUU usulan pemerintah.

“Jadi nanti Sekretariat Negara akan melakukan sinkronisasi terakhir terhadap RUU ini yang kita harapkan pada akhir tahun ini, RUU ini sudah dapat dibahas dengan DPR RI,” harap Yusril.

Teknis Pemindahan Narapidana Antar Negara

Yusril menambahkan, finalisasi RUU dilakukan karena banyaknya permintaan dari negara sahabat yang meminta warganya dikembalikan dan dihukum di negara sendiri. Dia menyebut, ada tiga negara yang sudah mengajukan dan sudah selesai diproses dalam hal pemindahan narapaidana antar negara yaitu Australia, Filipina, dan Perancis.

“Yang lain ada permohonan yang sedang kita bahas yaitu permohonan dari Pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri Inggris menulis surat langsung kepada Pemerintah Indonesia dan kemudian juga ada permohonan dari Pemerintah Belanda, permohonan juga dari Pemerintah Kazakstan, juga Pemerintah Brazil dan juga ada permohonan Spanyol yang pada pokoknya mengajukan permintaan dari narapidana dan kita bahas satu demi,” janji Yusril.

20/08/2025 01:21
8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

Jakarta –

Fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI setuju pembahasan RAPBN ini dibawa ke tingkat selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Rio Dondokambey meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

“Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna, Selasa (19/8/2025).

Ia menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

“Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.

“Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” imbuhnya.

Fraksi Golkar mendukung RAPBN 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Golkar mengaku setuju dengan program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

“Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan ke-2 2025,” ujar fraksi Golkar.

Gerindra juga menyetujui RAPBN 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. Gerindra mengatakan anggaran besar bagi kementerian dan lembaga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata politikus Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.

Danang juga mengungkit anggaran senilai Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk 2026 senilai Rp 335 trilun.

“Makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun,” kata Danang.

“Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat,” tambahnya.

Fraksi NasDem yang diwakili oleh Ratih Megasari mendukung hilirisasi industri hingga pertanian dari RAPBN 2026. Ratih mengatakan pihaknya juga menyetujui adanya penyederhanaan izin usaha.

“Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkap oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Ratna Juwita Sari. PKB menyayangkan efisiensi anggaran oleh pemerintah tetapi tak bisa menaikkan proporsi belanja modal.

“Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan diangkat 4,4 sampai dengan 4,96%, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis, bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi model jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal,” ujar Ratna.

“Belanja modal yang mengalami penurunan kami dari fraksi PKB menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dpat menaikan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik,” tambahnya.

Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis. PKS berharap lewat program itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) RI ke depannya dapat ditingkatkan.

“Mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis, dengan program tersebut fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Fraksi PKS diwakili oleh Amin Ak.

Sementara itu Fraksi PAN menyoroti soal alokasi transfer ke daerah yang perlu diantisipasi. Ia berharap belanja negara tetap produktif dan merata.

“Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki Sadiq.

Partai Demokrat juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mengambil hampir setengah porsi anggaran pendidikan. Ia mengatakan kualitas pendidikan di RI jangan sampai menurun setelah kebijakan itu.

“Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar perwakilan Demokrat, Andi Muzakkir Aqil.

Halaman 2 dari 4

(dwr/maa)

19/08/2025 19:31
Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar sejumlah perlombaan untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kantor DPP PAN, Jakarta, hari ini, Senin (18/08/2025). Dalam acara tersebut, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) turut ikut serta dalam sejumlah perlombaan.

Kemeriahan acara tersebut itu pun sudah terlihat sejak pagi hari. Para kader PAN dengan pakaian biru berkumpul di Kantor DPP PAN. Selain dimeriahkan oleh para kader, sejumlah pelaku UMKM pun turut hadir di acara itu, diantaranya UMKM ketoprak, bakso, siomay, minuman es dawet, es teh.

Kemeriahan acara Perayaan HUT Ke-80 RI di Kantor DPP Pan makin terasa ketika Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan turut ikut serta dalam perlombaan tersebut. Zulhas nampak mengikuti sejumlah lomba seperti makan kerupuk hingga memasukan estafet belut untuk dimasukan ke botol.

Foto: PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)
PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)

Selain itu, lomba tersebut turut diikuti oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Fraksi PAN di DPR Putri Zulkifli Hasan, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Patrio, dan sejumlah pimpinan DPP PAN lainnya.

Keseruan acara tersebut terasa ketika perlombaan makan kerupuk di mulai. Zulhas bersama pimpinan DPP PAN nampak berbaris rapih dengan tangan berada di belakang dan siap mengikuti perlombaan tersebut.

Sesekali, Eko Patrio nampak jail dengan menggoyangkan tali yang mengikat kerupuk tersebut. Kerupuk yang bergoyang membuat sejumlah perserta mengalami kesulitan untuk memakannya.

“Ternyata (lomba makan kerupuk) tidak semudah itu. Apalagi saat kerupuk bergoyang mesti lombat-lompat. Tapi seru,” kata Putri Zulhas.

Tidak hanya itu, seluruh peserta juga nampak kompak saat lomba estafet belut untuk dimasukan ke dalam botol. Mereka nampak bekerja sama agar belut yang licin tersebut bisa masuk ke delam botol.

Selain untuk merayakan HUT ke-80 RI, lewat acara tersebut diharapkan seluruh kader PAN mampu menjaga solidaritas.

(hoi/hoi)

[Gambas:Video CNBC]

18/08/2025 21:20
HUT ke-80 RI, PAN Jatim Ajak Kader Berjuang Wujudkan Ketahanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur (DPW PAN Jatim) Husnul Aqib mengajak seluruh kader PAN menyukseskan program ketahananan pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Kita berkewajiban penuh menyukseskan program-program Presiden Probowo, salah satunya sukses ketahanan pangan. Inilah yang akan membawa kemajuan, membawa kejayaan bangsa Indonesia,” ujar Husnul sebagai pembina upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025.

Dia mengatakan, salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah tercapainya kedaulatan pangan. Karena itu, Husnul mengajak para kader PAN untuk mengisi kemerdekaan dengan ikut berjuang mewujudkan ketahanan pangan melalui jalur politik.

“Kita harus terpanggil mengisi kemerdekaan dengan seksama, suka cita, dan keseriusan yang tinggi untuk mewujudkan program-program Presiden Prabowo, terutama program ketahanan pangan, melalui jalur yang kita pilih yaitu jalur partai politik, Partai Amanat Nasional,” ucap dia.

Upacara peringatan HUT ke-80 RI digelar DPW PAN Jatim di halaman Kantor DPW PAN Jatim, Jalan Darmokali, Surabaya. Sesuai instruksi DPP PAN, upacara yang sama juga digelar oleh 38 DPD PAN se-Jawa Timur.

Di kantor DPW PAN Jatim, upacara diikuti sekitar 100 kader yang terdiri dari pengurus DPW PAN Jatim, serta perwakilan organisasi sayap partai, BM PAN Jatim dan PUAN Jatim. Selain upacara bendera, DPW PAN Jatim turut menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI dengan berbagai lomba.

“Hari ini kami menggelar upacara bendera sebagai cara menghormati perjuangan para pendahulu kita. Sedangkan lomba-lomba kami gelar sebagai simbol mengisi kemerdekaan dengan suka-cita,” jelas Direktur Eksekutif DPW PAN Jatim, Kurnia Setiadi, seusai upacara.

Artis sekaligus putra Venna Melinda, Verrell Bramasta resmi berkecimpung di duna politik setelah mantap bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

18/08/2025 09:45
8 Suara-suara Pekerja yang Tetap Masuk di Cuti Bersama 18 Agustus 2025 Megapolitan

Suara-suara Pekerja yang Tetap Masuk di Cuti Bersama 18 Agustus 2025
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Penetapan cuti bersama pada Senin, 18 Agustus 2025, atau sehari setelah peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, tidak sepenuhnya menjadi kabar gembira.
Bagi sebagian pekerja swasta, keputusan pemerintah itu justru menghadirkan dilema.
Bukannya libur panjang tiga hari, mulai dari 16-18 Agustus 2025, tetapi banyak dari mereka tetap masuk kerja pada 18 Agustus 2025 karena tidak ingin cuti tahunannya berkurang.
Sejumlah pekerja yang ditemui
Kompas.com
mengungkapkan pengalaman beragam terkait cuti bersama ini.
Sebagian besar menilai libur tambahan tersebut lebih menguntungkan pegawai negeri atau karyawan perusahaan besar, sementara pekerja swasta masih harus berhadapan dengan kebijakan internal masing-masing perusahaan.
Tama (37), seorang karyawan swasta di Jakarta, sudah terbiasa bekerja di hari libur nasional, termasuk 17 Agustus. Menurutnya, cuti bersama hanya dirasakan kalangan tertentu.
“Jangankan berharap tanggal 18 Agustus libur, tanggal 17 Agustus saja disuruh masuk,” kata Tama, Jumat (8/8/2025).
Senada dengan Tama, Raini (27) menyebut cuti bersama tak pernah berlaku di perusahaannya. Ia menyebut aturan kantor swasta seringkali berjalan seperti “negara kecil” dengan ketentuan sendiri.
“Maklumlah. Kerja jadi babu korporat yang tanggal merah juga enggak ada artinya,” ucapnya.
Bagi sebagian pekerja, cuti bersama justru berarti kehilangan jatah cuti tahunan. Amelia (27) misalnya, harus tetap masuk karena jadwal piket, sementara rekannya mendapat libur.
Sementara itu, Ikhwana (28) lebih memilih menahan cuti untuk kesempatan lain.
“Enggaklah, nanti aja ambilnya pas liburan sama teman-teman,” ujar Ikhwana.
Hal serupa disampaikan Lia (28), pegawai administrasi. Ia menilai pekerja swasta harus pandai mengatur strategi cuti karena setiap hari libur bersama akan mengurangi jatah cuti tahunan.
“Kalau mau libur ya harus ajukan cuti pribadi, potong jatah tahunan. Jadi mending masuk kerja saja,” katanya.
Rizky (31), karyawan marketing, justru menganggap masuk kerja di hari cuti bersama bisa lebih produktif.
“Suasana kantor sepi dan pekerjaan lebih cepat selesai,” ungkapnya.
Bagi pekerja harian, cuti bersama bahkan bisa berarti penurunan penghasilan. Rahmat (27) menilai kebijakan tersebut memberatkan karena tidak semua pekerja mendapat upah tetap.
“Enggak perlu lah cuti bersama karena sulit bagi kami yang hanya mendapatkan penghasilan harian. Sebaiknya jangan terlalu banyak libur, kantong kempis ini,” ucapnya.
Pandangan serupa datang dari Wiwi (32) yang menilai cuti bersama setelah perayaan kemerdekaan tidak mendesak.
“Kalau ada yang ketimpangan, hanya menguntungkan satu pihak, batalin aja liburnya,” katanya.
Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2024 dan Surat Edaran Nomor 2/MEN/XII/2016, cuti bersama bersifat fakultatif bagi sektor swasta.
Artinya, perusahaan dapat memilih untuk mengikuti atau tidak, sesuai kebijakan internal dan perjanjian kerja bersama.
Bagi aparatur sipil negara (ASN), cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Namun, pekerja swasta biasanya harus rela mengurangi hak cuti pribadi jika ingin libur pada tanggal tersebut.
Penetapan cuti bersama 18 Agustus 2025 ini dituangkan dalam SKB Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Bagi sebagian pekerja, libur tambahan hanyalah ilusi yang pada praktiknya mengurangi hak cuti atau bahkan pendapatan.
Di sisi lain, pemerintah berharap cuti bersama memberi ruang masyarakat merayakan kemerdekaan lebih lama.
Namun tanpa pengaturan yang lebih adil, kebijakan ini dinilai masih jauh dari inklusif bagi seluruh pekerja Indonesia.
(Reporter: Intan Afrida Rafni, Lidia Pratama Febrian, Ruby Rachmadina | Editor: Tim Redaksi)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/08/2025 06:58