partai: PAN

  • 6
                    
                        Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
                        Nasional

    6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
    Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
    Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
    Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
    Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPP PAN Menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota Fraksi DPR RI

    DPP PAN Menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota Fraksi DPR RI

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) resmi mengumumkan keputusan menonaktifkan dua kadernya, yakni Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya, dari keanggotaan Fraksi PAN DPR RI. Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025.

    Keputusan tersebut disampaikan PAN melalui siaran pers resmi pada Minggu, 31 Agustus 2025. Dalam pernyataan itu, PAN menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah mencermati dinamika politik dan perkembangan situasi terkini di Tanah Air.

    PAN menegaskan bahwa keputusan menonaktifkan kedua kadernya tidak lepas dari upaya menjaga marwah, disiplin, serta integritas partai di parlemen. Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, PAN menekankan konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai reformasi di tengah masyarakat, bangsa, dan negara.

    “PAN senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI,” tulis DPP PAN dalam siaran pers Minggu (31/8/2025).

    Selain itu, PAN juga menegaskan bahwa peran partai di parlemen tetap diarahkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan akan terus dijalankan agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

    Dalam siaran pers tersebut, PAN juga menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh dinamika politik yang tengah berkembang. Partai meminta publik untuk tetap tenang, sabar, dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “PAN menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat,” tegas pernyataan itu.

    PAN berharap langkah ini dapat menjadi momentum untuk menata kembali perjuangan partai di masa depan, sekaligus memperkuat konsolidasi internal agar lebih fokus menjalankan fungsi dan peran politiknya di DPR RI.

    Menutup siaran persnya, DPP PAN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Partai menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus komitmen menjaga marwah partai. [fyi/aje]

  • Imbas Kericuhan hingga Penjarahan Rumah, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR

    Imbas Kericuhan hingga Penjarahan Rumah, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua anggotanya di DPR RI, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya. Keputusan itu diambil menyusul gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian pernyataan resmi PAN, Minggu (31/8).

    Nama Eko dan Uya sebelumnya ramai diperbincangkan publik setelah video joget keduanya di Sidang Tahunan DPR/MPR pada 15 Agustus lalu beredar luas. Kontroversi semakin mencuat ketika aksi massa menyasar rumah keduanya yang dijarah pada Sabtu (30/8) malam.

    Di tengah kondisi yang memanas, PAN menyerukan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Partai berlambang matahari itu juga mengimbau agar penyelesaian masalah sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” lanjut pernyataan tersebut.

  • PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR

    PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI mulai Senin, 1 September 2025.

    Hal itu diumumkan PAN melalui siaran pers yang diteken oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi pada Minggu.

    PAN menyatakan berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

    Dia meminta masyarakat percaya bahwa Presiden Prabowo akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

    Dalam siaran pers itu, PAN yang lahir dari rahim reformasi menyatakan bakal tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    PAN juga berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung.

    Perjuangan PAN di lembaga legislatif juga akan tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan, agar pemerintahan dan tata kelola Negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

    “Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan,” kata Viva.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1
                    
                        PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
                        Nasional

    1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.
    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di Tanah Air selama beberapa hari terakhir.
    Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.
    Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.
    “Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
    Sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
    Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
    Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota Dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit.

    Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja
    ,” tulis Eko.
    Termasuk anggota Dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.
    Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf.
    Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari ketika
    driver
    ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menguat Dukungan Evaluasi Tunjangan Anggota DPR RI

    Menguat Dukungan Evaluasi Tunjangan Anggota DPR RI

    Jakarta

    Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR. Seperti diketahui, tunjangan DPR RI disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan.

    “Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

    Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.

    “Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ucap dia.

    “Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” lanjutnya.

    Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.

    “Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

    Menurutnya, saat ini memang momen yang tepat untuk berwawas diri. Salah satunya, terkait tunjangan yang diterima para anggota DPR RI.

    “Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri,” ucap dia.

    Ia juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.

    “Kami memberi arahan terbuka kepada semua anggota DPR dan DPRD harus memegang ukuran kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap mendukung evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota Dewan. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.

    “Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” kata Putri, Sabtu (30/8/2025).

    Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.

    “Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    “Evaluasi ini kami pandang sebagai langkah untuk memastikan kinerja legislatif semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Putri.

    Untuk diketahui, mencuatnya tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta menjadi pemicu demonstrasi. Sejumlah massa aksi mahasiswa hingga buruh menggelar aksi di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025 untuk memprotes besaran tunjangan anggota DPR.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/jbr)

  • Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

    Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumah Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam, pascademonstrasi yang berlangsung di kawasan pusat ibu kota.

    Melansir Antara, sejumlah perabotan rumah tangga, pakaian, hingga barang elektronik tampak berserakan, lantai rumah itu penuh serpihan kaca pintu dan jendela yang pecah dilempar benda keras.

    Beberapa orang terlihat membawa kursi, lampu, kursi, koper, speaker studio dan kasur keluar dari rumah yang disebut milik Eko, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut sekaligus Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

    Bahkan, sejumlah kucing peliharaan ikut dibawa oleh massa yang masuk ke dalam rumah. “Kucing mau saya adopsi,” kata salah satu warga sambil menggendong seekor kucing anggora yang diambilnya dari dalam kandang di basement rumah.

    Petugas keamanan dan aparat berpakaian loreng lengkap yang bersiaga di luar dan dalam rumah tampak tak bisa berbuat banyak ketika orang-orang terus berdatangan.

    Mereka tidak hanya demonstran yang mukanya cemong pasta gigi, tetapi juga ada kalangan pria berpakaian modis membawa mobil, ibu-ibu dan para remaja putri berpakaian tidur sibuk bolak- balik mengangkuti setiap barang berharga dari dalam rumah mewah berlantai tiga itu hingga kosong.

    “Kapan lagi punya baju, sepatu milik orang kaya. Mas Eko… pak dewan yang baik… terima kasih yaa,” pekik mereka bersahut-sahutan.

    Sebagian besar dari warga itu mengaku tahu lokasi dan adanya aktivitas penjarahan di rumah tersebut dari sebaran video siaran langsung dan juga video cuplikan yang diunggah di sejumlah kanal media sosial.

    Aktivitas orang-orang yang sibuk mengangkuti barang menjadi tontonan banyak warga yang memenuhi jalan sekitar kompleks perumahan megah itu.

    “Baru sampenih, masih ada gak barang di dalem? adalah masih cari aja,” celotehan dari dalam kerumunan massa.

    Eko Patrio Minta Maaf Picu Amarah Massa

    Sebelumnya, Eko Patrio telah meminta maaf atas perbuatannya yang membuat masyarakat geram dan menjadi salah satu api penyulut demonstrasi.

    Eko sendiri sempat menjadi sorotan setelah diduga liburan ke China di tengah ramainya aksi unjuk rasa menentang tunjangan bernilai fantastis untuk para anggota DPR yang berujung pada tuntutan membubarkan DPR.

    Sikap anggota DPR yang seolah acuh dengan masyarakat tengah menuai kritikan di publik. Padahal, demonstrasi itu sampai menyebabkan pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang dilindas dengan mobil taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.

    Eko pun lantas meminta maaf kepada masyarakat. Dia mengaku mendengar aspirasi masyarakat terhadap kekecewaan yang ada.

    “Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikitpun terbesit niat saya memburuk keadaan,” tutur Eko melalui akun Instagram pribadinya, @ekopatriosuper, Sabtu (30/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PAN itu pun berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pendapat. Dia mengaku bakal berkomitmen menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

    Dia bahkan berjanji bekerja dengan tulus, berani, dan tetap menjaga sumpah yang telah diikrarkan.

    “Saya berharap permintaan maaf ini bisa diterima sekaligus jadi pengingat an refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalan amanah dan tanggung jawab diberikan,” ucap Eko.

    Seperti diketahui aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota di Indonesia dalam dua hari terakhir. Massa turun ke jalan menentang tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan. Padahal, kondisi ekonomi tengah mencekik masyarakat di akar rumput.

    Demonstrasi kian memanas setelah menelan korban, yakni pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Pria berusia 21 tahun itu dilindas mobil taktis Brimob pada Kamis malam.

    Merespons situasi yang memanas di Tanah Air, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan maklumat kepada seluruh kader partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, sebagai respons atas situasi yang belakangan ini sedang memanas di Tanah Air.

    Maklumat yang diunggah melalui Instagram @amanatnasional berisikan wanti-wanti agar seluruh anggota bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatuhan.

    “Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik,” katanya dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

    Zulhas meminta agar para kadernya yang duduk di DPR dan DPRD dapat mencerna, memahami, meresapi, dan melaksanakan maklumatnya ini dengan sebaik-baiknya.

    “Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus Siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ucap dia.

  • Bikin Rakyat Sakit Hati dengan Aksi Joget, Anggota DPR Uya Kuya Minta Maaf

    Bikin Rakyat Sakit Hati dengan Aksi Joget, Anggota DPR Uya Kuya Minta Maaf

    FAJAR.CO.ID — Anggota DPR RI yang sempat dikecam karena merespons kritikan rakyat dengan aksi joget-joget, satu persatu mengumumkan permintaan maaf. Setelah anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Eko Patrio, rekan sesama partainya, Uya Kuya, juga membuat permohonan maaf.

    Seperti Eko Patrio, Uya Kuya juga membuat permohonan maaf lewat video. Aksi joget-joget Uya Kuya selama ini menjadi sorotan dan kritikan karena dianggap telah melukai dan menghina rakyat.

    “Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” kata Uya Kuya dalam video diunggah di akun media sosial.

    Aksi joget sejumlah anggota DPR, termasuk Eko Patrio dan Uya Kuya ternyata membuat tersinggung banyak orang, mengingat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Di sisi lain, mereka justru mendapat kemewahan dengan sejumlah tunjangan dan fasilitas negara dengan menjadi anggota DPR.

    Banyak orang menganggap, anggota DPR tidak lagi menyuarakan kegelisahan rakyat karena mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri.Aksi demonstrasi pun digelar untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR sampai mengakibatkan Affan Kuniawan meninggal dunia dilindas mobil taktis Brimob Polri.

    “Kami memahami apa yang terjadi ini mengakibatkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Terutama korban yang harus gugur akibat bentrokan yang terjadi,” katanya.

    Uya Kuya mengklaim dirinya tidak sekalipun pernah berniat membuat suasana menjadi gaduh. “Dari hati saya, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI,” imbuhnya.

  • Usai Rumah Sahroni Disatroni Massa, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbach Sampaikan Permohonan Maaf – Page 3

    Usai Rumah Sahroni Disatroni Massa, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbach Sampaikan Permohonan Maaf – Page 3

    Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia.

    Uya Kuya meminta maaf terkait sikap dan pernyataan sebagai wakil rakyat yang dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kegaduhan publik.

    “Saya Uya Kuya, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ujar Uya dalam unggahan video di laman Instagram miliknya @king_uyakuya, Sabtu 30 Agustus 2025.

    Ia mengaku menyesal atas tindakan yang telah dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

    Menurutnya, peristiwa tersebut mengakibatkan luka mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama bagi korban yang gugur maupun yang mengalami luka-luka akibat bentrokan dalam aksi demonstrasi.

    “Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi,” kata Uya.

    Kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, dirinya tidak pernah berniat memperkeruh suasana. Ia juga berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Tidak ada sedikitpun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya yang paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan bertindak,” ucapnya.

    Uya menambahkan, peristiwa ini akan menjadi bahan introspeksi penting bagi dirinya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia memastikan akan bersungguh-sungguh mewakili kepentingan masyarakat dan meminta kesempatan untuk memperbaiki diri.

    “Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI,” tandas Uya Kuya.