Xcloud.id

partai: PAN

  • Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

    Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

     

    Liputan6.com, Malang – Pemerintah Kota Malang dianggap gagal mengatasi persoalan banjir yang terjadi di daerah itu. Hal itu diutarakan DPRD Kota Malang dan meminta pemkot menyusun peta jalan penanggulangan bencana banjir.

    Sebelumnya banjir parah melanda Malang pada 4 Desember 2025 lalu. Saat itu ada 39 titik di tiga kecamatan direndam air setinggi 150 sentimeter-160 sentimeter. Kawasan terdampak mulai jalan raya sampai permukiman warga. Puluhan rumah terdampak akibat banjir Malang tersebut.

    DPRD Kota Malang menggelar Rapat Kerja Evaluasi Penanggulangan Bencana Daerah pada Senin, 8 Desember 2025 sore sampai malam. Raker merespon peristiwa banjir itu. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Erik Setyo Santoso tak hadir dalam rapat itu.

    Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hadir sebagai perwakilan Pemkot Malang. Selain itu, Dinas Pengairan Jawa Timur, Dinas Bina Marga Jatim, BMKG dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) turut hadir dalam raker itu.

    Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan titik banjir pada tahun ini muncul di wilayah utara dan barat. Sedangkan tahun lalu banjir parah ada di wilayah selatan dan timur.

    “Jangan sampai pada tahun depan banjir merata di semua wilayah,” kata Amithya.

    Menurutnya, Pemkot Malang harus segera menyusun peta jalan penanganan kebencanaan. Menjabarkan detil mitigasi pra sampai pasca bencana. Termasuk melibatkan stakeholder lain, seperti BMKG dan BBWS.

    Amithya menambahkan, tidak cukup bila Pemkot Malang hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur. Pembangunan drainase maupun nornalisasi sungai hanya bersifat jangka pendek.

    “Pembangunan itu terkesan sporadis, tapi perencanaan jangka panjang itu harus disiapkan,” katanya.

    Dia juga menyoroti ketidakhadiran Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso. Sebab Erik juga menjabat Ketua Tim Penanggulangan Bencana Daerah. Masalah kebencanaan tidak bisa dibebankan pada BPBD dan Dinas PU saja.

    “Ketua tim mengorkestrasi multi stage holder terkait penanggulangan bencana, sayang tak hadir,” ujarnya.

    Sejumlah fraksi DPRD Kota Malang juga menyoroti kebijakan Pemkot Malang. Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyebut Pemkot tidak tegas terkait pencegahan banjir. Misalnya, banyak bangunan berdiri di atas saluran air turut menyebabkan banjir.

    “Harus berani membongkar bangunan yang melanggar peraturan daerah,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Fathol, selama bertahun-tahun Pemkot tidak mampu memenuhi amanat 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Padahal keberadaan RTH dapat berfungsi menyerap air, meminimalisir terjadinya banjir.

    Eko Hadi Purnomo Fraksi Demokrat PAN, memandang Pemkot Malang tak pernah serius menangani banjir yang tiap tahun selalu terjadi. Padahal sudah diketahui penyebabnya dan rencana penanganannya.

    “Tidak serius urus banjir, tak ada langkah nyata,” ucapnya.

     

  • Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman  

    Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman  

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengatakan bahwa menimpakan kesalahan kepada Zulkifli Hasan sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatera merupakan bentuk kezaliman.

    “Ini bentuk kezaliman di ruang digital yang sungguh sangat mengerikan,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Zulkifli Hasan memang pernah menjadi Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014.

    Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan seorang pejabat publik.

    Fenomena tersebut ,kata dia, kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.

    “Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab,” ujarnya n

    Ia menilai seorang pejabat publik memang boleh diminta pertanggungjawabannya, tetapi harus melalui proses yang benar, jangan dengan penggalan sepotong cerita dan kemudian membuat kesimpulan serta menjatuhkan vonis seseorang bersalah.

    Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bukan melakukan proses penyelidikan yang seharusnya, tetapi penghakiman di ruang publik dengan ekspos konten-konten yang tendensius untuk menyerang Zulkifli Hasan.

    Dia mengatakan Zulhas menjadi sasaran suatu praktek komunikasi yang brutal dan zalim, jika pola seperti itu dibiarkan dikhawatirkan akan berkembang menjadi tradisi buruk dalam demokrasi.

    “Ini tidak boleh dibiarkan. Wacana dan penghakiman terbuka kepada seseorang dengan mengkaitkan sebagai penyebab bencana alam sungguh keterlaluan,” katanya.

    Oleh karena itu, dia meminta masyarakat melihat dengan jernih kebijakan dan keputusan apa dan dalam konteks apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Menhut.

    Lukman merujuk keterangan Hadi Daryanto yang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan saat Zulhas menjabat sebagai Menhut, yang menguraikan bahwa pelepasan 1,6 juta hektare hutan saat itu bukan untuk perkebunan sawit, namun dialokasikan untuk pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, dan kepastian hukum warga.

    Keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, serta aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    GELORA.CO  – Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi santai tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai penyebab sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.

    Alih-alih tersinggung, Zulhas justru menegaskan bahwa dirinya memaklumi berbagai tuduhan tersebut. 

    Dia menyampaikan, ketika bencana longsor dan banjir terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, justru dirinya disalahkan.

    Bahkan, dikait-kaitkan dengan isu yang terjadi jauh dari pusat bencana, yakni di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau. 

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Itu di Provinsi Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,” kata Zulhas dalam acara Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12). 

    Lebih jauh, ia bahkan menyebut dirinya ikut disalahkan atas kejadian di luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Terkait sejumlah tudingan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tak apa-apa, dan ia sudah memaafkan. 

    “Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa, saya maafkan, gak apa-apa,” tegasnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa cobaan berat ini menjadi duka bersama seluruh bangsa. 

    “Hari-hari ini, hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyesalkan duka yang kita rasakan bersama,” ujar Menko Zulhas. 

    Zulhas menuturkan bahwa tidak ada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa kehilangan dan pedih yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.

    Ia menekankan bahwa dalam situasi sulit ini, negara dan seluruh elemen bangsa tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian. 

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana. Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapapun,” jelasnya

  • BIG 40 Conference: Zulhas Apresiasi Peran Bisnis Indonesia Jaga Optimisme Ekonomi

    BIG 40 Conference: Zulhas Apresiasi Peran Bisnis Indonesia Jaga Optimisme Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi kepada Bisnis Indonesia Group yang telah berkontribusi selama empat dekade sebagai media ekonomi nasional.

    Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam BIG Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    “Saya ingin berterima kasih kepada Bisnis Indonesia Group, atas kontribusinya selama 40 tahun secara konsisten 40 tahun. Jadi waktu yang panjang Bisnis Indonesia yang berperan aktif dalam menyiarkan dan menjaga pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

    Dia menyebut media tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, regulator, dan akademisi yang ikut menjaga pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia.

    Zulhas juga menyampaikan selamat atas terselenggaranya BIG Conference 2025 yang disebutnya sebagai momentum strategis untuk menyatukan pandangan menuju kedaulatan ekonomi nasional.

    “Saya ingin berterima kasih pada Bisnis Indonesia Group atas kontribusinya selama 40 tahun. Secara konsisten 40 tahun, jadi waktu yang panjang,” pungkas Zulhas.

    Dalam kesempatan itu Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Di samping itu, Zulhas menuturkan pemerintah juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Perum Bulog menjadi dua kali lipat, yakni dari biasanya 1.000 ton kini menjadi 2.000 ton.

    “Bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami alami ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bencana alam yang menimpa di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya.

    Namun, dia memastikan pemerintah tidak meninggalkan siapapun dan saling menopang untuk terus bangkit bersama. Menurutnya, keteguhan bangsa selalu lahir dalam kebersamaan  dan gotong royong.

    “Di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-esok,” pungkasnya.

  • Zulhas: Prabowo Hapus Utang KUR Terdampak Bencana Aceh-Sumatra

    Zulhas: Prabowo Hapus Utang KUR Terdampak Bencana Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Hal itu disampaikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    “Sektor pertanian mendapat perhatian khusus Bapak Presiden, kemarin beliau meninjau provinsi Aceh, langsung area pertanian, perbaikan infrastruktur pergedungan, persawahan, penghapusan utang KUR yang terdampak bencana,” kata Zulhas.

    Di samping itu, Zulhas menuturkan pemerintah juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Perum Bulog menjadi dua kali lipat, yakni dari biasanya 1.000 ton kini menjadi 2.000 ton.

    “Bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami alami ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bencana alam yang menimpa di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya.

    Namun, dia memastikan pemerintah tidak meninggalkan siapapun dan saling menopang untuk terus bangkit bersama. Menurutnya, keteguhan bangsa selalu lahir dalam kebersamaan  dan gotong royong.

    “Di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-esok,” pungkasnya.

  • PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan, sampai hari ini partainya telah menggalang dana sebesar Rp 5 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Putri, penggalangan dana menjadi bentuk keprihatinan partainya terhadap musibah yang menimpa sesama.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sampai hari ini telah terkumpul dana Rp5 miliar murni hasil penggalangan internal dari keluarga besar PAN, mulai dari Fraksi DPR RI, DPP, DPW, sampai DPD. Semua bergerak cepat” ujar Putri seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Putri memastikan, kader PAN di daerah terdampak sudah dan akan terus terjun langsung demi menyalurkan bantuan dengan baik. 

    “Kami ingin pastikan bantuannya tepat sasaran. Anggota DPR dari dapil terdampak dan Ketua DPW setempat sudah berada di lapangan sejak hari awal bencana terjadi” jelas Putri.

    Putri menyebut, saat ini PAN juga telah mendirikan puluhan titik dapur umum, pendistribusian sembako, logistik darurat, dan ambulans yang siap siaga untuk evakuasi darurat.

     

  • Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman angkat bicara soal bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang dikaitkan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Habiburokhman menilai lucu jika bencana bencana tersebut dikaitkan dengan sosok Zulhas.

    Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam acara diskusi Total Politik bertema ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025). Mulanya, Habiburokhman mengatakan pengusutan tindak pidana ekologi bisa membutuhkan waktu belasan tahun.

    “Tindak pidana ekologi itu pengusutannya bisa belasan tahun, dampaknya juga sangat luas terjadi. Jadi nggak mungkin ini sekadar karena perbedaan politik menjadikan alat untuk men-judgment pihak tertentu. Ndak mungkin,” ujar Habiburokhman dalam diskusi.

    Habiburokhman mengatakan Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hanya lima tahun. Menurutnya, kerusakan kawasan alam sudah rusak jauh sebelum Zulhas menjabat.

    “Paling gampang misalkan sekarang, orang dikait-kaitkan dengan Pak Zulhas. Saya agak lucu melihatnya, Pak Zulhas itu cuman lima tahun jadi Menteri Kehutanan ya di jamannya Pak SBY, padahal kerusakannya jauh terjadi sebelum itu. Sudah rusak juga gitu,” ujarnya.

    “Lalu di mana dalam konteks hukum ya, pertanggungjawaban hukumnya Pak Zulhas di mana? Sangat susah kalau sekadar setiap dinamika, setiap peristiwa itu sekadar dijadikan alat untuk mencari siapa yang salah berdasarkan asumsi kelompok masing-masing. Nggak akan selesai. Nah, orang-orang yang seperti itu menurut saya orientasinya juga bukan kemanusiaan, kalau itu sekadar dijadikan alat politik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan penyelesaian masalah dengan orientasi kemanusiaan tidak hanya mencari siapa yang salah tapi mencari apa yang salah.

    Sebagai informasi, isu pelepasan 1,6 juta hektare (ha) kawasan hutan era Menteri Kehutanan Zulhas kembali mencuat. Penelusuran dokumen hukum negara menunjukkan kebijakan ini murni langkah administratif tata ruang, bukan pemberian izin konsesi sawit.
    Dasar Hukum

    Pelepasan 1,6 juta ha kawasan hutan ini mempunyai dasar hukum SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014. Kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut adalah keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

    Kebijakan ini merupakan legitimasi hukum atas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau yang lama tertunda.

    Fakta Hukum

    Dalam SK Menhut tersebut, tidak ada klausul pemberian izin baru bagi perusahaan untuk membuka hutan lindung. Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan kondisi de facto di lapangan.

    Banyak lahan yang tercatat masih “hutan” di peta lama, namun sudah menjadi permukiman dan pusat aktivitas masyarakat selama bertahun-tahun.

    Pemerintah pusat merespons surat usulan resmi dari: gubernur, bupati, wali kota, dan aspirasi masyarakat se-Riau. Penyerapan usulan atau aspirasi ini bertujuan memberikan kepastian ruang pembangunan daerah.

    (mib/aud)

  • PAN Sepakat Usulan Bahlil soal Koalisi Permanen: Harus Masuk UU Pemilu

    PAN Sepakat Usulan Bahlil soal Koalisi Permanen: Harus Masuk UU Pemilu

    Jakarta –

    PAN turut merespons usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen. PAN sepakat dengan usulan tersebut namun perlu dimasukkan dalam UU Pemilu.

    “Pernyataan ketua umum Golkar, Mas Bahlil Lahadalia, patut diapresiasi dalam meletakkan fondasi membangun sistem presidensial Indonesia ke depan dengan multi partai. Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di UU Pemilu. Jika itu terjadi, maka PAN satu pemikiran dengan Golkar,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (6/12/2025).

    “Kita tunggu jadwal revisi UU Pemilu (kodifikasi dari tiga UU, yakni UU Pilpres; UU Penyelenggara Pemilu; UU Pemilihan Anggota DPR, DPD; DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota),” lanjutnya.

    Di sisi lain, Viva menyebut usulan koalisi permanen memang kerap muncul di setiap pembahasan revisi UU Pemilu. Di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024, tidak ada pasal yang mengatur tentang pembentukan koalisi permanen, baik sebelum atau setelah Pemilu Presiden dilaksanakan.

    “Sewaktu di DPR (2009-2019), saya pernah dua kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu. Isu koalisi permanen selalu muncul dalam setiap pembahasan Undang-Undang tentang Pemilu,” ujarnya.

    “Besar kemungkinan presiden terpilih akan mengalami sandera politik oleh DPR karena hanya memiliki kekuatan minoritas. Jika hal itu terjadi maka pemerintah tidak akan dapat bekerja maksimal untuk merealisasikan visi dan janji-janji politik saat kampanye,” lanjut Viva.

    Wakil Menteri Transmigrasi ini menambahkan, konfigurasi kekuatan politik di DPR sangat menentukan stabilitas pemerintahan. Karena itu, menurut Viva, meski koalisi permanen dapat menjadi salah satu opsi penguatan sistem presidensial, tetap dibutuhkan desain regulasi yang cermat agar tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik pemerintahan.

    Sebelumnya, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta. Bahlil mengusulkan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil, Jumat (5/12/2025).

    Diketahui, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir di puncak HUT Golkar ini. Kembali ke Bahlil, ia tak ingin partai-partai yang ada di koalisi saat ini keluar-masuk.

    Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid. “Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang,” tutur Bahlil.

    (eva/idh)

  • Stop Atraksi, Utamakan Korban Banjir

    Stop Atraksi, Utamakan Korban Banjir

    GELORA.CO  – Aksi Verrell Bramasta dan Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi banjir di Sumatra menjadi perbincangan publik, hingga memicu teguran dari Ustaz Adi Hidayat yang meminta para elite politik fokus pada penanganan bencana.

    Nama anggota DPR RI Fraksi PAN, Verrell Bramasta, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN, Zulkifli Hasan, tengah menjadi perhatian publik.

    Keduanya ramai dibahas setelah turun langsung ke sejumlah titik bencana banjir di Sumatra, dengan potret dan video kedatangan mereka beredar luas di media sosial.

    Salah satu yang disorot adalah rompi yang dikenakan Verrell saat berada di lokasi.

    Tulisan nama dan jabatannya pada rompi itu dinilai sebagian warganet terlalu mencolok, bahkan dianggap seperti gaya berpose.

    Beberapa unggahan memperlihatkan Verrell berjongkok sambil menunjuk arah aliran air, yang ikut menuai komentar pedas.

    Menanggapi kritik tersebut, Verrell menjelaskan bahwa rompi yang ia pakai bukan rompi antipeluru, tetapi tactical vest pemberian temannya di TNI AL.

    Tidak hanya Verrell, aksi Zulkifli Hasan juga menjadi bahan diskusi.

    Sebuah video menampilkan dirinya memanggul sekarung beras sebelum menyerahkannya kepada warga terdampak banjir.

    Di tengah viralnya aksi para tokoh tersebut, Ustaz Adi Hidayat (UAH) mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan bantuan bagi korban banjir.

    Ia meminta para elite politik menahan diri dari segala bentuk atraksi politik dan memusatkan perhatian pada penyelamatan serta pemulihan wilayah terdampak.

    “Saya menghimbau untuk kita saling menolong dan membantu korban terdampak banjir di tiga wilayah Indonesia,” dikutip dari YouTube Adi Hidayat Official.

    UAH meminta para elit politik untuk menghentikan sementara segala bentuk dinamika dan atraksi politik.

    Ia menilai, energi dan perhatian seharusnya difokuskan pada penanganan bencana yang membutuhkan respons cepat dan prioritas maksimal.

    “Saya mohon kepada para elit, tolong stop dulu beragam dinamika politiknya, beragam atraksi-atraksi politiknya,” ujar Ustadz Adi Hidayat

  • Eksekusi Tanah di Belu NTT Ricuh, 1 Polisi dan Panitera Pengadilan Terluka

    Eksekusi Tanah di Belu NTT Ricuh, 1 Polisi dan Panitera Pengadilan Terluka

    Liputan6.com, Jakarta – Eksekusi dua bidang tanah di Halifehan, Kelurahan Tulamalae, Belu NTT, Jumat (5/12/2025), berlangsung tegang. Proses hukum yang dipimpin Pengadilan Negeri Atambua itu sempat mendapat penolakan dari pihak termohon hingga menyebabkan dua petugas terluka.

    Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan pengamanan dilakukan berdasarkan surat resmi Panitera Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1443/PAN.PN.W26-U10/HK2.4/XII/2025, sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Atb yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Untuk memastikan proses hukum berjalan aman, aparat mengerahkan kekuatan besar dari berbagai unsur dengan total 325 personel, terdiri dari, Polres Belu, TNI, Brimob, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Damkar dan instansi lainnya.

    Ia mengatakan Kapolres Belu memimpin langsung pelaksanaan pengamanan agar seluruh prosedur berjalan sesuai SOP dan potensi gangguan dapat dicegah sejak awal.