Xcloud.id

partai: PAN

  • PAN Usulkan Ketua Golkar dan PPP Berpasangan dalam Pilkada Jember

    PAN Usulkan Ketua Golkar dan PPP Berpasangan dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ada gagasan untuk menjodohkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember Madini Farouq dalam pemilihan kepala daerah setempat tahun ini.

    Gagasan ini dilontarkan Abdus Salam, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat pertemuan ketiga tokoh tersebut, di kediaman Madini, Kamis (18/4/2024) malam kemarin.

    Salam membenarkan adanya gagasan itu. “Kalau melihat dari komposisi, Haji Karim dan Gus Mamak (sapaan akrab Madini, red) ini kan senior kami yang sudah ideal untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Kami yang punya satu kursi di DPRD Jember siap mendukung dan mendorong beliau berdua, kalau memang nantinya terjadi kesepakatan koalisi,” katanya, Sabtu (20/4/2024).

    Selain faktor senioritas, Salam menilai, Karimullah dan Madini sama-sama berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan. “Beliau berdua politisi kawakan dan banyak mengenyam asam-garam dunia politik. Paling tidak niat beliau berdua ingin membangun Jember dan berperan serta sebagai eksekutif, wajib kita dukung,” katanya.

    Selain menyinggung kemungkinan memunculkan pasangan Karimullah-Madini, tiga partai itu sepakat membentuk Koalisi Jember Bersatu. Koalisi ini berangkat dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sempat terbentuk di level nasional.

    “Persahabatan kami bertiga dirajut pada saat KIB. Saya dengan Gus Mamak juga dekat, karena setiap musim haji kami selalu bersama di Mekkah. Kedekatan kami dengan Haji Karim juga sudah lama, pada saat pencalonan saya menjadi bupati dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun 2020,” kata Salam.

    Jika PAN, PPP, Golkar benar-benar berkoalisi, maka dengan total 12 kursi di DPRD Jember, tahun ini mereka bisa mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati ke Komisi Pemilihan Umum. Syarat bagi partai atau gabungan partai mendaftarkan kandidat bupati dan wakil bupati adalah memiliki minimal 10 kursi di DPRD Jember.

    Namun Salam mengingatkan, gagasan itu harus dimatangkan di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai. “Sehingga ketika kita sepakat memutuskan siapa yang diusung, tidak jadi pepesan kosong di bawah,” katanya.

    “Siapapun calonnya, kami bertiga sepakat untuk mendukung, sesuai kriteria yang diinginkan koalisi ini. Tidak menutup kemungkinan, koalisi akan kami rajut dengan partai-partai lain. Kemarin Gus Mamak (Madini) sudah berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS, atau pun nanti bisa dengan PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra,” kata Salam.

    Pertemuan di rumah Madini, Kamis malam itu, merupakan awal untuk menyamakan persepsi terhadap situasi politik di Jember. “Kami bertukar pikiran sambil membahas masa depan Jember, bagaimana kami bisa berperan dalam politik pilkada tahun ini,” kata Salam.

    Salam mengatakan, koalisi tersebut akan bisa berbuat lebih positif jika ditindaklanjuti dengan komunikasi yang lebih intensif ke dewan pimpinan pusat partai masing-masing. “Sehingga keinginan di bawah dan di pusat benar-benar terjalin, sehingga tidak kayak dagelan,” katanya.

    “Rata-rata dalam pertemuan politik di bawah, para ketua partai membuat agenda, lalu tidak dilanjutkan ke atas. Pada saat ada rekomendasi, tahu-tahu kami tidak dilibatkan saat memgambil keputusan rekomendasi,” jelas pengusaha perumahan ini. [wir]

  • Kabar Pecah Kongsi Maidi-Inda, Begini Jawaban Wakil Wali Kota Madiun

    Kabar Pecah Kongsi Maidi-Inda, Begini Jawaban Wakil Wali Kota Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Isu pecah kongsi Maidi-Inda (Mada) ramai dibicarakan warga Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri kemungkinan tak lagi maju berpasangan dalam Pilkada 2024. Soal isu pecah kongsi, Maidi menjawab kalau itu masih rahasia.

    Inda Raya pun angkat bicara. Sampai kini memang belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait pasangan Mada. Namun, secara personal maupun kerja, hubungan antara dirinya dengan Walikota Madiun Maidi baik-baik saja.

    Terkait Pilkada Kota Madiun 2024, Inda Raya menyerahkan pada masyarakat.

    “Semua tergantung masyarakat karena pemimpin itu kan dipilih ya. Tidak bisa menentukan sendiri untuk menjadi pemimpin, iya kalo yang dipimpin mau, kalo gak mau kan gak akan milih,” kata Inda Raya, Sabtu (18/4/2024).

    Selama ini, sebagai Wakil Wali Kota, Inda mengakui jarang tampak bersama dengan Walikota Madiun Maidi dalam beberapa acara resm. Namun, bukan berarti ada keretakan hubungan kerja maupun personal. Inda mengaku memang tidak ada undangan untuk datang ke beberapa acara tersebut.

    “Soal jarang tampak bersama Pak Wali di beberapa acara Pemkot, itu ya masa gak ada undangan trus saya datang? Akan sangat etis jika diundang, ya pasti datang,” jelas Inda Raya.

    “Saya mengharap masyarakat tidak mengira saya gak mau datang. Jadi saya malah seneng kalo ada yang nanya langsung kenapa jarang sekali kelihatan di acara Pemkot? Saya sekalian ceritakan,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Maidi-Inda menjadi Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024. Saat itu, keduanya didukung lima partai, yakni PDI-P, Demokrat, PAN, PKB dan PPP dalam Pilkada Madiun 2018. [fiq/ian]

  • Dulu Tinggalkan Blitar, Rahmat Santoso Beri Sinyal Maju Cabup, Rakyat Masih Percaya?

    Dulu Tinggalkan Blitar, Rahmat Santoso Beri Sinyal Maju Cabup, Rakyat Masih Percaya?

    Blitar (beritajatim.com) – Mantan Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso memberi sinyal bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar 2024 mendatang.

    Rahmat yang sebelumnya mundur dari jabatannya sebagai Wabup Blitar kini memberikan sinyal bakal balik ke Bumi Penataran.

    Polisi PAN tersebut mengaku siap untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar andai ditunjuk oleh sang ketua umum. Mantan Wabup Blitar yang sebelumnya mundur itu mengaku mendapatkan sejumlah dukungan baik dari masyarakat maupun partai politik.

    “Saya pikir soal gandeng siapa itu perlu dipertimbangkan lagi takutnya saya ini tidak maksimal,” kata Rahmat Santoso menjawab pertanyaan wartawan soal potensi dirinya kembali ke Blitar, Jumat (19/04/24).

    Rahmat mengaku masih memikirkan secara matang terkait hal ini dan menunggu petunjuk dari ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Jika diizinkan dan mendapat dukungan untuk maju sebagai calon bupati Blitar maka Rahmat siap menjadi calon bupati Blitar.

    “Saya sebetulnya ditawari posisi di Jakarta oleh Ketum dan saya memilih itu tapi kalau nanti tiba-tiba saya disuruh di daerah ya saya siap,” imbuhnya.

    Rahmat Santoso sendiri sebenarnya bukan nama asing di Blitar. Polisi PAN itu sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar bersama Rini Syarifah sebelum dirinya mundur.

    Diketahui Makde Rahmat, mundur dan meninggalkan Blitar karena maju sebagai Calon Legislatif DPR-RI dari dapil Tuban – Bojonegoro. Namun pencalonannya ternyata gagal.

    Mantan Bupati Blitar itu gagal melaju ke Senayan karena kalah suara. Kini usai gelaran Pemilihan Legislatif, Rahmat seakan memberi sinyal bakal maju ke Blitar sebagai Calon Bupati.

    Lantas bagaimanakah respon masyarakat, tentu ada yang pro dan kontra. Seperti yang diungkapkan oleh Jimmy, warga Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar tidak setuju jika Rahmat Santoso kembali ke Bumi Penataran.

    “Dulu saja meninggalkan Blitar sekarang kog mau kembali, entar kalau ada masalah ditinggal lagi bukan diselesaikan,” kata Jimmy.

    Awalnya masyarakat memang optimis dengan kepemimpinan Rahmat Santoso sebagai Wakil Bupati Blitar. Namun setelah apa yang dilakukan Rahmat Santoso dengan meninggalkan Blitar saat Pileg lalu, membuat sebagian masyarakat kecewa.

    “Pemimpin itu harus tanggung jawa bukan belum selesai tanggung jawabnya malah mau cari jabatan lain,” kata Imron, warga Blitar.

    Namun loyalitas Rahmat juga masih ada di Kabupaten Blitar. Bagi loyalitasnya tentu sudah barang pasti mereka mengharapkan Rahmat Santoso untuk kembali ke Bumi Penataran untuk memimpin Kabupaten Blitar dalam 5 tahun ke depan.

    ” Tentu kalau mau kembali ya silahkan, wong ya dia memiliki kinerja yang bagus selama ini,” ungkap Ririn, warga Wates Blitar. (owi/ted)

  • PDIP Kediri Belum Pastikan Duet Mas Dhito-Mbak Dewi Jilid II

    PDIP Kediri Belum Pastikan Duet Mas Dhito-Mbak Dewi Jilid II

    Kediri (beritajatim.com) – PDI Perjuangan (PDIP) belum bisa memastikan duet Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) dan Dewi Maria Ulfa (Mbak Dewi) jilid II dalam Pilkada Kediri 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri Murdi Hantoro.

    “Untuk PDI Perjuangan yang jelas cabupnya atau AG 1. Masalah untuk wakilnya, itu nanti kita serahkan kepada Mas Bup. Siapa yang kira-kira akan mendampingi,” ujar Murdi Hantoro kepada beritajatim.com.

    Sebelumnya, PDIP Kabupaten Kediri telah membuka penjaringan bakal calon Bupati Kediri periode 2024-2029. Tetapi, satu-satunya partai yang bisa mengusung calonnya sendiri ini memastikan akan mendukung kembali Mas Dhito sebagai bakal calon petahana.

    Menurut Murdi Hantoro, PDIP hanya akan memberikan dukungannya untuk AG 1. Sedangkan wakilnya diserahkan kepada Mas Dhito. Tetapi, anggota DPRD Kabupaten Kediri kawakan ini memberikan masukan kepada Mas Dhito dalam memilih sosok pendamping yang ideal.

    “Yang mendampingi harus yang bisa bekerjasama. Kewenangan ini saya berikan kepada Mas Bup, kira-kira siapa yang diajak kerjasama. Si A dan si B kita tidak tahu. Terserah beliaunya, cocoknya dengan siapa,” tegas Murdi Hantoro.

    Meskipun PDIP bisa mencalonkan sendiri, namun Murdi Hantoro mengaku, partainya tidak menutup diri. PDIP terbuka untuk seluruh partai politik yang akan bekerjasama kembali di Pilbup Kediri November 2024 nanti.

    “Yang pertama, kita bisa mencalonkan sendiri. Tetapi kita tidak menutup diri. Tetap membuka diri. Kita tetap lobi dengan partai lain,” papar dia.

    Perlu untuk diketahui, pasangan calon tunggal Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa memenangkan Pilkada Kediri 2020. Dari total suara sah 771.799, pasangan Mas Dhito dan Mbak Dewi memperoleh 590.644 suara, sementara kolom kosong dapat 181.155 suara.

    Pasangan Mas Dhito dan Mbak Dewi diusung oleh semua partai politik di Kediri. Mulai dari PDIP, PKB, partai NasDem, PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS dan PPP. Pasangan tersebut melawan kotak kosong karena semua parpol pemilik 50 kursi di DPRD Kabupaten Kediri sudah mengusungnya, dan tidak ada calon dari jalur perseorangan. [nm/beq]

  • Pulang Umrah, Ketua PPP Jember Bahas Pilkada dengan Golkar dan PAN Sambil Mengudap Martabak

    Pulang Umrah, Ketua PPP Jember Bahas Pilkada dengan Golkar dan PAN Sambil Mengudap Martabak

    Jember (beritajatim.com) – Sepulang dari umrah di Mekah, Arab Saudi, Madini Farouq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, bertemu dan membahas pemilihan kepala daerah dengan Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional.

    Madini bertemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Jember Abdus Salam di kediamannya, Jalan Melati, Kamis (18/4/2024) malam.

    “Agenda semalam adalah silaturahim Idulfitri. Kebetulan saya juga baru pulang dari umrah. Kami reuni Koalisi Indonesia Bersatu. Dulu kami pernah bersama-sama dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yang insyaallah akan menjadi cikal-bakal Koalisi Jember Bersatu,” kata Madini, Jumat (19/4/2024).

    Mereka membicarakan kondisi dan situasi Jember hari ini dan harapan pada masa mendatang. “Kami ngobrol gayeng dengan makan martabak dan terang bulan. Ada ungkapan: ini sudah pas konsumsinya. Mudah-mudahan setelah pertemuan itu jadi terang-benderang bagaimana gambaran Jember ke depan,” kata Madini.

    Koalisi PAN, PPP, dan Golkar memiliki 12 kursi gabungan. Jumlah ini sudah melampaui syarat minimal kursi parlemen untuk mengusung calon kepala daerah Jember sendiri. “Apalagi kalau ditambah Koalisi Kebersamaan yang kemarin terbentuk,” kata Madini.

    Koalisi Kebersamaan terdiri atas PPP, Partai Keadilan Sejahtera, dan Nasional Demokrat. “Koalisi Kebersamaan bersama Koalisi Jember Bersatu menjadi kuat untuk bersama-sama membangun Jember yang lebih baik ke depan. Mungkin nanti juga ditambah Koalisi Perubahan yang terdiri atas PKS, Nasdem, dan PKB,” kata Madini.

    “Kata kuncinya adalah bersama. Bersama kita bisa, bersatu kita teguh. Dengan bersama dan bersatu, insyaallah kita akan menang,” kata Madini. [wir]

  • Enaknya ASN Kabupaten Pasuruan, Telat Balik Mudik Tanpa Sanksi

    Enaknya ASN Kabupaten Pasuruan, Telat Balik Mudik Tanpa Sanksi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak akan memberikan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami keterlambatan untuk kembali ke daerah tempat bekerja atau yang masih melaksanakan mudik. ASN harusnya mulai masuk kantor pada 16 dan 17 April 2024.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto dalam menyikapi Surat Edaran (SE) Menteri PAN RB bernomor 01 tahun 2024. Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah.

    Menurut Andriyanto, kebijakan ini tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh ASN. Kabijakan ini khusus untuk ASN yang benar-benar mudik ke luar Kabupaten Pasuruan dan sebelumnya telah menyampaikan izin kepada pimpinan di OPD tempatnya bekerja.

    “Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan toleransi bagi ASN yang memang mudik ke luar daerah. Kebijakan ini tidak serta merta kami berikan kepada semua ASN. Tapi kami sesuaikan dengan SE MenPan-RB tentang penyesuaian sistem kerja ASN setelah libur nasional dan cuti Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah,” kata Andriyanto.

    Andriyanto menjelaskan bahwa SE MenPan-RB memberikan kesempatan bagi ASN untuk bekerja dari rumah (WFH) pada 16-17 April. Aturan ini yang selanjutnya diterapkan kepada ASN yang belum bisa masuk kerja secara langsung (WFO) dengan alasan masih mudik atau masih dalam perjalanan pulang.

    “SK Menpan RB ini menyatakan, jikalau melihat situasi arus balik yang begitu luar biasanya, sesuai arahan Presiden, yang tidak melaksanakan pelayanan publik dapat menerapkan WFH dengen ketentuan tetap menegakkan aturan seperti presensi, lapor dll,” terangnya.

    Namun, untuk OPD yang memberikan pelayanan publik secara langsung seperti RSUD, Puskesmas dan lainnya, Andriyanto menegaskan bahwa seluruhnya tetap bekerja seperti biasa. Meskipun ada juga ketentuan yang tidak memberatkan.

    Hal yang sama diberlakukan untuk ASN yang sudah bekerja pada tanggal 16 April. “Selama tidak mudik keluar terlalu jauh, misalnya tetap di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, tetap masuk seperti biasanya,” tutupnya. [ada/but]

  • 8 Partai Koalisi Indonesia Maju Dorong Warsubi Maju Pilbup Jombang 2024

    8 Partai Koalisi Indonesia Maju Dorong Warsubi Maju Pilbup Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – Sebanyak 8 partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM (Koalisi Indonesia Maju) mendorong Ketua AKD (Asosisasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang Warsubi untuk maju dalam perhelatan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang digelar November 2024 mendatang.

    Delapan parpol itu linear dengan koalisi di tingkat pusat yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) lalu. Walhasil, paslon (pasangan calon) yang mereka usung diprediksi menang meski saat ini masih ada perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di MK (Mahkamah Konstitusi).

    Nah, koalisi yang ada di Kabupaten Jombang ini ingin mendulang sukses serupa. Makanya, pada Rabu (3/4/2024), delapan ketua parpol koalisi ini melakukan konsolidasi di kediaman Ketua DPC Partai Gerindra Jombang Octadella Bilytha Permatasari.

    Mereka berbicara panjang lebar tentang sosok yang pantas memimpin Kabupaten Jombang 2024-2029. Menimbang dan menakar sejumlah tokoh. Hingga akhirnya mengerucut pada nama Kades Mojokrapak yang juga Ketua AKD Kabupaten Jombang H Warsubi.

    “Kami dari demokrat sepakat mendorong Pak Warsubi sebagai calon Bupati Jombang periode 2024-2029. Demokrat Jombang tidak punya pilihan lain kecuali harus merapat ke Gerindra. Karena Koalisi Indonesia Maju harus diteruskan hingga pilkada,” ujar Ketua Partai Demokrat Jombang Syarif Hidayatulloh atau Gus sentot, Sabtu (6/4/2024).

    Gus Sentot mengakui bahwa eletabilitas Partai Gerindra sangat tinggi sehingga layak untuk didukung. Sedangkan Warsubi, bagi Gus Sentot, adalah sosok yang mumpuni. Betapa tidak, Warsubi menjabat Kades sebanyak tiga periode. Bahkan saat ini menjabat sebagai Ketua AKD Jombang.

    “Kami dari Partai Demokrat tidak tidak harus berada di posisi Wabup atau Jombang 2. Semuanya kami serahkan ke Pak Warsubi untuk mencari pendamping yang memiliki elektabilitas tinggi. Perlu diingat, selama Pilkada Jombang calon yang didukung Demokrat selalu menang,” katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Jombang Zahrul Jihad atau Gus Heri. Menurutnya, yang paling pantas membawa perubahan dan perbaikan di Jombang adalah H Warsubi. Karena Kades Mojokrapak itu diyakini siap bekerja untuk rakyat dan bukan bekerja untuk kerabat dan keluarganya sendiri.

    Pernyataan Gus Heri ini diamini oleh banyak ketua partai lainnya, salah satunya adalah Ketua DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Jombang H. Dhuha.

    Selain Gus Sentot dan Dukha, ketua parpol yang hadir, di antaranya dari Golkar yang diwakili Rahmad Agung, Ketua PBB (Partai Bulan Bintang) Abdul Kholiq, Ketua PSI Jombang Malik Mahardika Aditia Rahman, Ketua Partai Gelora Jombang Imam Khudori, serta ketua dari Partai Garuda dan Prima.

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Jombang Octadella Bilytha mengungkapkan bahwa konsolidasi tersebut dikemas dalam tasyakuran atas kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih 2024-2029.

    Oleh sebab itu, delapan partai koalisi yang berada di daerah diundang dalam acara ini. Sebagai tuan rumah adalah Gerindra. Acara bertempat di rumah Octadella di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang.

    “Sama halnya dengan Partai Demokrat. Kami dari Partai Gerindra bersama KIM (Koalisi Indonesia Maju) siap mendukung dan mengusung Pak Warsubi untuk maju dalam Pilkada Jombang yang digelar November mendatang,” ujar Mbak Della, panggilan akrab Octadella Bilytha P.

    Ketua TKD (Tim Kampanye Daerah) Koalisi Indonesia Maju Kabupaten Jombang Farid Kurniawan Aditama memberikan apresiasi dengan dukungan yang dilontarkan oleh sejumlah partai untuk mendukung Kades Mojokrapak Warsubi maju dalam Pilbup Jombang.

    “Harapan kami, Partai Koalisi Indonesia Maju bisa meneruskan perjuangan sampai ke Pemilukada. Sehingga bisa mengatarkan Pak Warsubi menjadi Bupati Jombang 2024-2029. Sama halnya dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengantarkan Prabowo-Gibran menjadi Presiden-Wakil Presiden 2024-2029,” ujar pria yang terpilih menjadi anggota DPRD Jatim dari Gerindra ini.

    Di akhir konsolidasi, semua ketua partai khususnya yang punya kursi di parlemen akan menindaklanjuti ke pengurus wilayah hingga pusat dalam memastikan rekomendasi pencalonan H. Warsubi untuk maju dalam Pilbup Jombang 2024. [suf]

  • Wasekjen PDIP: Anang Hermansyah Cocok Jadi Cawabup Jember

    Wasekjen PDIP: Anang Hermansyah Cocok Jadi Cawabup Jember

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo memuji artis Anang Hermansyah sebagai sosok yang cocok menjadi calon wakil bupati mendampingi Muhammad ‘Gus’ Fawait, dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini.

    “Cocok Anang. Kader PDI Perjuangan. Bagi saya cocok. Mau Anang, mau yang lainnya cocok. Kan untuk Jember yang lebih baik,” kata Arif, usai acara buka puasa bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, di Rumah Makan Lestari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (5/4/2024) petang.

    Nama Fawait – Anang sudah dideklarasikan dua partai non parlemen, yakni Partai Garuda dan Gelora Indonesia. Fawait adalah legislator Partai Gerindra di DPRD Jatim. Sementara Anang pernah menjadi legislator DPR RI dari Partai Amanat Nasional pada 2014 – 2019. Saat ini menjadi salah satu kader PDI Perjuangan dan sempat mencalonkan diri di Bogor, Jawa Barat, sebagai anggota DPR RI dalam pemilu tahun ini.

    Kendati nama Anang sudah sempat disebut-sebut, Arif mengiugatkan, masih ada mekanisme partai yang harus dilalui. “Masing-masing partai punya mekanisme, seperti PDI Perjuangan sudah diperintahkan untuk melakukan penjaringan,” katanya.

    Menurut Arif, setelah lebaran, PDIP akan membuka penjaringan dan pendaftaran untuk mengakomodasi orang-orang yang berpotensi menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Jember. “Batas akhir dari DPP 31 Mei 2024,” katanya.

    Saat ini PDIP dan Gerindra di Jember sudah sepakat untuk bekerja sama dalam pilkada. “Insyaallah ada chemistry. Ada kesamaan pandang, meskipun tetap harus melalui mekanisme partai yang tersedia dan tetap akan kami dalami. Sampai kemudian pada titik tertentu, kami sanggup, mampu, dan konsisten untuk bekerja sama,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Jember ini. [wir]

  • Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Surabaya (beritajatim.com) – Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bisa mengajukan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) secara mandiri pada Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, PKB merebut 27 kursi DPRD Jatim. Capaian politik itu lebih dari 20 persen dari total jumlah kursi DPRD Jatim yang mencapai 120 kursi.

    Kursi yang diraih PKB di DPRD Jatim pada Pileg 2024 mengalami kenaikan dibanding raihan Pileg 2019. Hasil ini sekaligus mentasbihkan kembali PKB sebagai partai pemenang di Jatim.

    Posisi kedua ditempati PDIP dan Partai Gerindra yang sama-sama merengkuh 21 kursi. Partai Golkar dengan 15 kursi, Partai Demokrat dengan 11 kursi, Partai NasDem dengan 10 kursi, PAN dengan 5 kursi, PKS dengan 5 kursi, PPP dengan 4 kursi, dan PSI dengan 1 kursi.

    Hasil Pileg 2024 sekali lagi menegaskan tlatah politik Jatim belum mengalami pergeseran politik bersifat ekstrem. Komunitas Islam Tradisional (NU) yang sebagian besar di antaranya menjatuhkan pilihan politiknya kepada PKB di Pileg 2024.

    Partai berpaham Nasionalis seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar juga mampu mengambil ceruk politik cukup besar di Jatim. Pelapisan politik kekuatan religius (NU) dan nasionalis tetap menjadi warna politik dominan di lanskap politik Jatim.

    Baru setelah itu kekuatan komunitas Islam Modernis, yang secara kultural dan historis dekat dengan PKS dan PAN, jadi kekuatan ketiga di tlatah politik Jatim modern.

    Dari tiga kali kontestasi Pilgub Jatim, satu catatan penting yang muncul adalah dua partai besar di Jatim: PKB dan PDIP belum pernah sekalipun memenangkan pertarungan. Yang terakhir di Pilgub Jatim 2018, PKB dan PDIP berkoalisi dengan mengusung Saifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim) dan Puti Guntur Soekarnoputra (cucu Bung Karno).

    Duet politikus dari komunitas religius dan nasionalis itu belum mampu mengungguli pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan sejumlah partai level tengah lainnya.

    Abdul Halim Iskandar

    Informasi yang berkembang sampai hari ini menyebutkan, PKB bakal mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jatim 2024. Siapa? Belum jelas dan belum ada keputusan mengenai hal itu. Ketua PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar (kakak kandung Muhaimin Iskandar) yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) berpeluang masuk bursa Pilgub Jatim.

    Menjelang perhelatan Pilgub Jatim 2018, nama Halim Iskandar sempat muncul sebagai bakal cagub. Tapi, dia mengalah dan memberikan jalan kepada Saifullah Yusuf yang memperoleh dukungan politik dari banyak kiai sepuh NU di Poros Lirboyo yang masuk panggung kontestasi.

    Saat itu, Halim Iskandar telah melakukan kerja-kerja politik praktis untuk mengonsolidasi dan mengecek aspirasi yang berkembang di lapisan warga Jatim tentang siapa figur gubernur yang diharapkan. Ketika itu, Halim Iskandar menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Jatim.

    Sebagai politikus yang patuh dan taat dengan fatwa kiai NU, Halim Iskandar ikhlas dan legowo memberi jalan Saifullah Yusuf untuk masuk bursa Pilgub Jatim 2018.

    Catatan penting kedua terkait Pilgub Jatim relevansinya dengan PKB adalah partai ini belum pernah mengusulkan dan mendukung kader tulen yang sedang duduk di struktural partai sebagai kandidat gubernur. Pada Pilgub Jatim 2008, PKB mengusung H Achmady (Bupati Mojokerto).

    Kemudian Pilgub Jatim 2013 menjagokan Khofifah Indar Parawansa, aktivis Muslimat NU yang pernah duduk sebagai elite PKB, dan Pilgub Jatim 2018 mendukung Saifullah Yusuf, aktivis GP Ansor dan mantan Sekjen DPP PKB hasil MLB Yogyakarta 2001.

    Thoriqul Haq alias Cak Thoriq

    Nama Halim Iskandar memiliki kans politik kuat masuk bursa Pilgub Jatim 2024. Hal itu didasarkan pada posisi struktural kepartaian dari Halim Iskandar sebagai orang pertama PKB Jatim, ideologi ke-NU-annya tak diragukan, pengalaman politiknya lengkap, dan senior partai yang dihormati di PKB. Di samping itu, relasi nasabnya dengan Muhaimin Iskandar sebagai orang pertama di PKB.

    Tentu masih ada sejumlah nama kader internal PKB lainnya yang berpotensi masuk bursa Pilgub Jatim 2024, seperti mantan Bupati Lumajang M Thoriqul Haq, mantan Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dan tokoh lainnya. Pilgub Jatim 2024 menjadi kesempatan politik bagi PKB untuk mengaktualisasikan strategi politik baru yang berbeda dengan tiga perhelatan pilgub sebelumnya.

    Satu di antaranya adalah mendukung dan mengusung kader struktural partai masuk ajang kontestasi politik ini. Satu pilihan politik yang belum pernah ditempuh dan diambil elite PKB sebelumnya. [air]

  • AHY Beri Restu Wabup Mojokerto Gus Barra Maju Pilkada 2024

    AHY Beri Restu Wabup Mojokerto Gus Barra Maju Pilkada 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung Muhammad Al Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto pada Pemilihan Bupati (Pilbup) mendatang.

    Ketua umum partai berlambang mercy ini disebut-sebut sudah memberi restu atas rekomendasi tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat konsolidasi dan menyatakan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Rabu (3/4/2024) malam.

    Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur menegaskan jika kehadirannya bersama kader partai saat ini membawa restu Ketua Umum AHY. Konsolidasi yang sudah dilakukan secara intensif, baik di internal maupun eksternal partai, Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada Gus Barra (sapaan akrab Muhammad Al Barra).

    “Yang sudah kami terbitan adalah surat dari DPD kepada DPP mengusulkan Gus Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto. Surat itu kami kirim hasil konsultasi langsung secara lisan antara sama dengan Ketua Umum (AHY). Beberapa kami komunikasi bahwa Ketua Umum memberikan restunya, tinggal proses,” ungkapnya.

    Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat konsolidasi dan menyatakan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]Karena, masih kata Emil, rekomendasi merupakan satu paket dengan Calon Wakil Bupati. Pihaknya berharap bisa membangun sebuah titik temu dari seluruh Calon anggota partai koalisi untuk mengusung Muhammad Al Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto 2024-2029.

    “Dan sekali lagi, ini adalah iktiar penuh dengan kerendahan hati bahwa kita memandang Gus Barra memiliki kapasitas, memiliki karakter. Tidak bisa kita pungkiri juga, kehadian Kyai Asep ini mungkin sangat penting. Kemudian kita ingin membangun Mojokerto untuk lebih baik,” katanya.

    Emil menjelaskan, jika Partai Demokrat juga mengusung pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Emil mengapresiasi semua yang telah dilakukan dan dengan segala ketulusan, Partai Demokrat mengusung Muhammad Al Barra. Emil berharap semoga mendapatkan restu dan dukungan dari masyarakat.

    “Kita siap berjuang sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk mewujudkan kepemimpinan Kabupaten Mojokerto 2025-2030 di bawah kepemimpinan, insya Allah, Bupati Muhammad Albarraa. Kami juga menyampaikan bahwa insya Allah Gus Barra akan berikhtiar mencalonkan sebagai Bupati Mojokerto,” tegasnya.

    Emil memastikan, jika dukungan pada perhelatan Pilbup 2024 mendatang juga bakal mengalir dari sejumlah partai politik (parpol) lainnya. Hal itu tak lepas dari hasil konsolidasi dan restu yang juga diberikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat melangsungkan pertemuan di kediamannya sebelumnya.

    “Dan pak Prabowo merestui dan memberikan dukungannya untuk mengusung Gus Barra. Saya menyaksikan itu,” pungkasnya.

    “Terima kasih Mojokerto dapat perhatian khusus dari DPD Jawa Timur, insya Allah pada Pilkada ini kita akan berjuang bersama menjadikan pemenangan pada pemilihan bupati 2024. Kami tidak main main, kami akan totalitas dan kami meyakini insya Allah kami adalah pemenangnya,” papar Muhammad Al Barra.

    Pria yang menjabat sebagai Wabup Mojokerto ini mengaku, sudah mengantongi rekomendasi dari sejumlah parpol. Namun ia masih mencari calon pasangan yang akan mendampingi dalam Pilkada 2024 mendatang sesuai dengan kreteria yang diinginkan partai.

    “Banyak (kantongi rekom). Iya, insya Allah (rekom dari partai besar). Pasti akan mencari pasangan yang bisa mengangkat elektroral. Nanti di cari (wakil), pasti adalah kalau sudah waktunya pasti akan sampaikan. Sampai saat ini, masih banyak (kreteria). Ada perempuan, ada laki-laki,” urainya.

    Namun menurutnya semuanya masih dilakukan pertimbangan terkait keseriusannya untuk mendampinginya menjadi pasangan calon Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto. Serta serius dalam memenangkan Pilkada Mojokerto 2024 pada akhir tahun 2024 mendatang.

    “Kalau sama-sama serius (digandeng). Kalau bisa (rekom parpol). Kita kan tidak bisa memastikan, kalau bisa (rekom semua parpol). Harapannya, kalau sekedar lolos. Sudah, iya (incar rekom parpol lain),” pungkasnya.

    Selain Partai Demokrat, Gus Barra sudah menantongi rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Rekomendasi diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig kepada Gus Barra di Kantor DPW PAN Jatim di Surabaya pada, Selasa (26/12/2023) lalu.

    Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi parpol yang ketiga yang memberikan dukungan maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Mojokerto pada Pilkada 2024 nanti. Rekomendasi Partai Hanura ini diberikan kepada Gus Barra oleh Ketua Dewan Pimpina Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Mojokerto, Syaichu Subhan.

    Turut hadir dalam konsolidasi dan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto serta Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, MA, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto yang tak lain ayahanda Gus Barra. [tin/ted]