Xcloud.id

partai: PAN

  • Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh

    Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, para ketua umum hingga petinggi parpol yang saat ini berada di barisan pemerintahan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan selepas salat Jumat. 

    Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

    Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

    Kemudian, satu per satu mulai keluar sekitar pukul 14.50 WIB. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan ketua umum parpol KIM yang terlihat keluar duluan. 

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengungkap agenda pertemuan Prabowo dengan para elite parpol KIM Plus diisi dengan agenda makan siang. 

    Setelah itu, beberapa ketua umum parpol lainnya turut keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan usai agenda makan siang tersebit. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku agenda makan siang itu hanya untuk berdiskusi. 

    “Diskusi itu ya ketawa-tawa ringan, bercanda dan sekali-kali diskusi yang berat, yang ringan, semua dibicarakan. Brainstorming lah ya,” kata pria yang juga Ketua MPR itu kepada wartawan, Jumat (1/11/2024). 

    Muzani menyebut ada harapan agar pertemuan tersebut rutin dilakukan pada Jumat setiap minggunya. 

    “Tapi kan tentu saja disesuaikam dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau,” ucapnya. 

    Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 secara tidak spesifik turut dibicarakan. 

    Seperti diketahui, KIM Plus memiliki kerja sama politik di mana parpol anggotanya mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama di sejumlah kabupaten/kota maupun provinsi. Beberapa di antaranya yakni di Jakarta dan Jawa Tengah. 

    “Pilkada tidak terlalu spesifik,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu. 

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan bahwa para ketua umum parpol dan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, turut membicarakan soal kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan pada pemerintahan lima tahun ke depan. 

    “Beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan yang barangkali dalam pemikiran-pemikiran yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” ujar pemilik Media Group itu.

  • Prabowo diskusi ringan hingga berat dengan pimpinan parpol

    Prabowo diskusi ringan hingga berat dengan pimpinan parpol

    Seminggu satu kali, apakah sarapan pagi, makan siang, untuk silaturahmi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mendiskusikan beragam hal mulai dari topik ringan hingga berat dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    “Diskusi itu ya ketawa-ketawa ringan, bercanda, dan sekali-kali diskusi yang berat, yang ringan semua dibicarakan,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani usai menghadiri pertemuan itu.

    Muzani mencontohkan diskusi topik berat yang dilakukan, misalnya, soal meningkatkan pendapatan negara. Sementara diskusi ringan mengenai menu kuliner di Indonesia.

    “(Diskusi berat) Ya meningkatkan pendapatan negara. Berat dong, iya nggak? Yang ringan itu bagaimana menu kuliner Indonesia enak-enak, menunya banyak, ragamnya banyak. Itulah kekayaan negeri kita yang bisa menjadi kesempatan berusaha masyarakat,” katanya.

    Muzani mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai pilkada dalam pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai politik.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pertemuan Prabowo dengan pimpinan parpol koalisi berlangsung cukup cair dalam komunikasi yang saling membesarkan hati satu sama lain.

    Menurut Paloh, hal itu karena banyak tugas-tugas besar yang akan segera dilaksanakan sebagai koalisi kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Beliau menawarkan mungkin tetap ada pertemuan secara rutin yang bisa dilakukan antara seluruh ketua umum partai-partai koalisi pendukung,” jelasnya.

    Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo menginginkan pertemuan dengan pimpinan partai koalisi dilakukan setiap pekan dalam sesi sarapan pagi atau makan siang.

    “Seminggu satu kali, apakah sarapan pagi, makan siang, untuk silaturahmi, karena keunggulan kita silaturahmi, jadi kalau ada apa-apa kita bisa bicarakan, begitu,” ujar Zulkifli.

    Beberapa pimpinan partai politik yang tampak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, antara lain dari Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PKB Karanganyar Hengkang dari Koalisi Kebersamaan

    PKB Karanganyar Hengkang dari Koalisi Kebersamaan

    Karanganyar, Gatra.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hengkang dari Koalisi Kebersamaan Kabupaten Karanganyar yang dibentuknya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi yang dibentuk untuk memenangkan Pilbup Karanganyar, Jateng ini dianggap stagnan serta tanpa progres.

    Padahal, PKB tak punya banyak waktu memasangkan kadernya di posisi calon wakil bupati ke parpol mitra koalisi menjelang pendaftaran di KPU.

    Sekretaris DPC PKB Karanganyar, Offi Hartanto, mengatakan, tak lagi mengharapkan hasil menggembirakan dari Koalisi Kebersamaan. Di koalisi ini, PKB tak menemukan pergerakan signifikan untuk mengusung calon bupati-wakil bupati.

    “Kurang dari dua bulan menuju pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Di Koalisi Kebersamaan, dua kader PKB yang maju pada Pilbup tak segera diusung,” kata Offi di DPRD Karanganyar, Rabu, (3/7).

    Khawatir PKB bakal ketinggalan jika terus-terusan berada di Koalisi Kebersamaan, maka parpol ini mengambil sikap tegasnya. Selain hengkang dari koalisi tiga parpol itu, PKB juga blak-blakan bergantung PDI Perjuangan.

    Pada masa penjaringan cabup cawabup di PDI Perjuangan, PKB menandatangani MoU dengan parpol berlambang banteng moncong putih itu untuk nge-gas berasama memenangkan pilbup. Asalkan, satu dari kader PKB dipasangkan dengan calon bupati dari PDI Perjuangan. Dua nama kader PKB yang disodorkan adalah Ketua DPC PKB Sulaiman Rosjid dan Pimpinan Dewan Syuro DPC PKB Toni Hatmoko.

    “Bersama PDI Perjuangan, PKB sudah jelas. Ada MoU yang kita teken bersama. Namun kalau di Koalisi Kebersamaan, enggak ada perkembangan sama sekali,” kata Offi.

    Ia mengatakan, hanya rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang diharapkannya membawa kader PKB memenangkan Pilbup. Ia menyudahi harapan yang sama di kubu Golkar yang notabene sudah memiliki format koalisi bersama Demokrat yang mengusung Ilyas Akbar Almadani (Ketua DPD II Golkar Karanganyar) bersanding dengan cawabup Tri Haryadi (Ketua DPC Demokrat Karanganyar).

    “Ilyas-Tri Haryadi sepertinya sudah enggak bisa diubah. Maka, Toni atau Sulaiman harus bisa maju jadi wakil mendampingi calon bupati dari PDIP,” katanya.

    Ketua Tim Penjaringan Cabup Cawabup PKB, Tiara Puspitasari, mengatakan, belum ada komitmen apapun yang disepakati di Koalisi Kebersamaan. Sehingga, PKB merasa tak perlu pamit secara administratif di koalisi itu.

    “Kita tinggalkan koalisi kebersamaan karena ingin tetap solid dengan PDI Perjuangan. Dulu kita ngikut ke koalisi kebersamaan agar kader kita, yakni Sulaiman Rosjid dan Toni Hatmoko diusung jadi calon. Eh malah enggak,” katanya.

    Ketua Dewan Syuro DPC PKB Karanganyar, Muh Irsyam, mengatakan, mendukung parpol manapun asalkan mampu mengusung Sulaiman Rosjid atau Toni Hatmoko di pencalonan kepala daerah.

    “Siapapun yang bawa (kader) PKB jadi wabup, akan saya bela,” singkatnya.

    151

  • PAN Sukoharjo Komitmen Bangun Koalisi dengan Golkar

    PAN Sukoharjo Komitmen Bangun Koalisi dengan Golkar

    Sukoharjo, Gatra.com – Struktural PAN Sukoharjo berkomitmen memegang kesepakatan untuk membangun koalisi dengan Partai Golkar. Seperti diketahui, mereka menyodorkan Wiwaha Aji Santosa sebagai bakal calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024.

    Mendekati pendaftaran bakal cabup-cawabup, peta persaingan politik masih dinamis. Dinamika politik berpotensi terjadi menjelang masa pendaftaran bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus.

    Namun hingga sekarang, belum ada koalisi partai yang secara resmi mengusung pasangan calon dalam pilkada. Hampir semua partai masih melakukan penjajakan hingga tingkat pusat.

    Sekretaris DPD PAN Sukoharjo, Narno Raharjo, mengatakan, tidak ada perubahan ihwal koalisi yang dibangun dengan Partai Golkar. Poros koalisi PAN-Golkar bisa mengusung pasangan calon lantaran telah mengantongi sembilan kursi di parlemen. Syarat minimal gabungan parpol bisa mengusung pasangan cabup-cawabup minimal sembilan kursi di legislatif.

    “Kami sepakat tetap berkoalisi dengan Partai Golkar dalam Pilkada Sukoharjo. Kami juga tetap mengajukan kader internal partai, yakni Wiwaha Aji Santosa. Bisa menjadi AD 1 atau AD 2,” katanya, Rabu, (3/7/2024).

    Menurut Narno, Wiwaha merupakan salah satu kader potensial PAN Sukoharjo yang memiliki rekam jejak dan segudang pengalaman. Wiwaha pernah maju sebagai calon wakil bupati (cawabup) dalam Pilkada Sukoharjo 2020.

    Bahkan dalam waktu dekat, Narno bakal berbicara empat mata dengan pengurus parpol lain untuk menawarkan figur Wiwaha.

    “Saya akan bersilaturahmi dengan pengurus PKB, dan Partai NasDem. Penjajakan politik sekaligus menawarkan figur Wiwaha kepada pengurus parpol lain,” ucap dia.

    Anggota DPRD Sukoharjo ini menyinggung soal peluang terbentuknya dua poros koalisi atau hanya satu poros koalisi yang melawan kotak kosong. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi selama dua bulan mendatang.

    “Jika mayoritas parpol yang memiliki kursi di parlemen merapat ke gerbong koalisi poros PDIP maka kemungkinan besar hanya satu pasangan calon sebagai kontestan pilkada. Ini seandainya saja, harapan kami tetap head to head atau dua poros koalisi,” terangnya.

    Sebelumnya, politikus PAN Sukoharjo, Wiwaha Aji Santosa mengatakan masih menunggu instruksi dari partai untuk menentukan apakah dirinya maju atau tidak sebagai bakal cabup-cawabup. Dia tak memungkiri struktural partai mendorong dirinya agar berjuang sebagai kontestas dalam Pilkada Sukoharjo.

    Namun demikian, Wiwaha tidak mempersoalkan jika dirinya urung maju sebagai cabup-cawabup.

    “Tidak maju sebagai pasangan calon bukan berarti kalah. Saya menginginkan agar calon pemimpin masa depan di Sukoharjo bisa merangkul rival politik maupun pendukungnya seusai hajatan pesta demokrasi,” tandasnya.

    556

  • [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 1 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 1 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah berita di Jabodetabek mewarnai pemberitaan
    Kompas.com
    sepanjang Kamis (31/10/2024).
    Artikel mengenai Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 dari PDI Perjuangan,
    Pramono Anung
    , menerima kedatangan delapan anggota Koalisi Indonesia Maju Plus (
    KIM Plus
    ) paling ramai dibaca.
    Selanjutnya, artikel tentang polisi tangkap pembunuh wanita tanpa kepala di Muara Baru juga ramai dibaca oleh pembaca
    Kompas.com
    di kanal Megapolitan.
    Sementara itu, berita tentang Pramono-Rano dapat limpahan suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat turut menarik perhatian dan banyak dibaca.
    Ketiga berita di atas masuk dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:
    Pramono menerima kedatangan delapan anggota Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, tamu yang hadir, yakni Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Kedatangan tamu parpol itu dimulai sekitar pukul 07.34 WIB. Semua tamu hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Selama menunggu kedatangan Pramono Anung, mereka berkumpul di dekat garasi kediaman dan berbincang di bawah tenda.
    Kedelapan politisi tersebut mengenakan pakaian khas partai masing-masing, dengan Ahmad Faisal mengenakan baju merah meski tanpa logo PSI.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Polisi menangkap seorang pria berinisial FF terkait penemuan mayat wanita tanpa kepala berinisial SH (40) di Jalan Tuna, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
    FF ditangkap anggota Jatanras Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Utara, beberapa jam setelah jasad korban ditemukan.
    Adapun jasad korban pertama kali ditemukan terbungkus karung di dermaga kapal di belakang SPBU pada Selasa pukul 10.29 WIB.
    Petugas SPBU, Denni Zaelani (34), menyatakan bahwa mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang buruh kapal pencari ikan.
    “(Si buruh) mau bongkaran ikan, mau ngopi terus ngadem di sini melihat ke arah air, (dia lihat) ada buntalan mencurigakan di pinggir, terus lapor ke saya,” ujar Denni saat diwawancarai di lokasi, Selasa.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Pemilih lima partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak kompak mendukung paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta.
    Hal itu tecermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024).
    “Pasangan Pramono–Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan 1 November 2024

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Sanksi 7 Eks Caleg KIM Plus Pendukung Pramono-Rano, Timses RIDO Serahkan ke Masing-masing Parpol Megapolitan 31 Oktober 2024

    Soal Sanksi 7 Eks Caleg KIM Plus Pendukung Pramono-Rano, Timses RIDO Serahkan ke Masing-masing Parpol Megapolitan 31 Oktober 2024

    Soal Sanksi 7 Eks Caleg KIM Plus Pendukung Pramono-Rano, Timses RIDO Serahkan ke Masing-masing Parpol
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyerahkan kepada masing-masing parpol di KIM Plus untuk memberi sanksi terhadap tujuh eks calon legislatif (caleg) yang mendukung paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    “Terkait sanksi, tentu setiap partai punya mekanisme dan cara masing-masing,” kata Ketua Timses RIDO, Ahmad Riza Patria, dalam jumpa pers di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Meski begitu, Riza memastikan bahwa setiap parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan disiplin terhadap ketentuan AD/ART dari masing-masing partai.
    “Setiap partai itu punya cara masing-masing untuk menyikapi apabila ada kader yang betul-betul tidak sejalan. Begitu ya,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung menerima kedatangan politisi dari partai anggota KIM Plus di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis pagi.
    Tamu yang hadir, yakni Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Mereka mendatangi rumah Pramono untuk menyampaikan dukungan politik.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Bang Doel,” kata Ahmad Syukri, eks caleg asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Cipete, Kamis (31/10/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pernah Dipangkas untuk Covid-19, Tunjangan PNS di Jakarta Dianggap Perlu Dinaikkan Megapolitan 31 Oktober 2024

    Pernah Dipangkas untuk Covid-19, Tunjangan PNS di Jakarta Dianggap Perlu Dinaikkan Megapolitan 31 Oktober 2024

    Pernah Dipangkas untuk Covid-19, Tunjangan PNS di Jakarta Dianggap Perlu Dinaikkan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menyetujui wacana kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD) para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta.
    Usulan kenaikan tunjangan ASN sebelumnya disinggung dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta ketika membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
    “Ya, saya mendukung itu. Karena terakhir yang saya ingat, TKD mereka (pernah) dipotong untuk membantu penanganan Covid-19,” kata Lukmanul kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2024) sore.
    Untuk diketahui, pada tahun 2020, TKD PNS di lingkungan Pemprov Jakarta dipangkas sebesar 25 persen dan ditunda 25 persen. Kala itu, mereka hanya menerima 50 persen.
    Lukman percaya, dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 yang mencapai Rp 91,1 triliun, peningkatan kesejahteraan pegawai dapat terakomodasi.
    Sebab, besaran APBD Jakarta tahun depan itu dianggap cukup besar untuk merealisasikan wacana kenaikan
    tunjangan PNS
    di lingkungan Pemprov Jakarta.
    Ia menekankan bahwa hal ini penting untuk meningkatkan semangat pelayanan ASN dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi.
    “Ini adalah bentuk apresiasi atas tugas dan kinerja mereka. Sejak 2019, tidak ada kenaikan (tunjangan) untuk mereka (PNS),” kata Lukmanul Hakim.
    Perlu diketahui, Pemprov Jakarta mengajukan APBD 2025 sebesar Rp 91,1 triliun kepada DPRD, yang terdiri dari Rancangan Awal Rp 84,32 triliun dan Penyesuaian Alokasi Belanja Rp 6,8 triliun.
    Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 74,87 triliun, dengan belanja daerah Rp 75,51 triliun. Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 9,45 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 8,81 triliun.
    Pemprov Jakarta pun memprioritaskan empat program utama, yakni peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

    Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

    GELORA.CO – Anggota Badan Legislasi atau Baleg  DPR Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU dijadikan sebagai lembaga adhoc dua tahunan. Dalam rapat dengar pendapat umum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024, dia mengkritisi kinerja KPU.

    “Jadi, kami sedang berpikir sekarang di DPR justru KPU itu hanya lembaga adhoc, dua tahun aja,” kata politikus Partai Amanat Nasional atau PAN itu.

    Dia menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja. Pada tahun ketiga hingga kelima, anggota KPU hanya datang ke Jakarta untuk bimbingan teknis (Bimtek) saja. 

    “Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan untuk misalnya, ya tadi, nanti mereka setelah tahun ke-3, ke-4, ke-5, datangnya tuh Bimtek aja ke Jakarta ini,” ujar Saleh.

    Dia sempat menyinggung juga perihal urgensi Bimtek tersebut. Apakah Bimtek tersebut benar-benar penting atau tidak. “Sebentar-sebentar nanti udah Bimtek, datang ke Jakarta. Gak tahu kami apa yang dibimtekkan itu.”

    Selain itu, Saleh juga mengusulkan agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditiadakan. Alasannya, dia meragukan peran PPK dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Justru, permainan Pemilu itu banyak di PPK. Coba dicek itu. Penting gak itu PPK?” tutur dia.

    Dia mengusulkan agar tahap rekapitulasi suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) langsung ke tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, kata dia, prosesnya bisa lebih ringkas.

    “Dengan adanya PPK, ada jenjang. Dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Di situlah ada pemaknaan-pemaknaan baru dari penyelenggaraan Pemilu itu,” kata Saleh.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun sejak pengucapan sumpah/janji, dan keanggotaan KPU dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.