partai: PAN

  • Zulkifli Hasan Instruksikan Seluruh Kader PAN Kerja Keras Menangkan Besti di Pilkada Polman

    Zulkifli Hasan Instruksikan Seluruh Kader PAN Kerja Keras Menangkan Besti di Pilkada Polman

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di tengah semangat Pilkada yang semakin memuncak, sebuah sinar terang terpancar di jalur perjuangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati. Pasangan yang dikenal dengan tagline Membangun Desa Menata Kota ini semakin kuat dengan dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, atau akrab disapa Zulhas.

    Bukan sekadar dukungan verbal, Zulkifli Hasan menginstruksikan kepada seluruh kader PAN di Polman untuk bergerak dengan sepenuh hati. “Saya memerintahkan seluruh kader partai PAN di Polman untuk bekerja keras, siang malam, habis-habisan,” ujar Zulhas dalam video yang beredar luas, menggugah semangat para pendukung.

    Pesan yang tegas dan penuh semangat itu tidak hanya untuk anggota partai, tetapi juga bagi simpatisan PAN yang percaya bahwa perubahan di Polman dimulai dari kesungguhan mereka. “Bantu, insya Allah Besti akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Polman. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita,” tambahnya, membakar jiwa para pendukung yang siap bergerak untuk memenangkan pasangan yang dikenal dengan nama Besti ini.

    Dengan visi besar untuk menjadikan Polewali Mandar sebagai daerah yang maju, bersih, dan berkelanjutan, pasangan Bebas-Siti atau Besti mempersiapkan diri untuk membawa perubahan yang nyata. Salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih maju dan sejahtera, sambil menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agro-eco-edu-tourism serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi akar budaya masyarakat Polman.

  • Puji Sosok Bebas, Legislator Sulbar: Belum Terpilih, Layanan Ambulans Gratisnya Sudah Dinikmati Masyarakat

    Puji Sosok Bebas, Legislator Sulbar: Belum Terpilih, Layanan Ambulans Gratisnya Sudah Dinikmati Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di tengah hiruk-pikuk kampanye Pilkada Polman, nama Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati semakin terdengar memikat di telinga masyarakat. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar ini bukan hanya dikenal karena janji-janji manis mereka, tetapi juga berkat langkah nyata yang sudah mereka tunjukkan. Salah satunya, layanan ambulans gratis yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat, meskipun mereka belum terpilih.

    Setelah debat perdana Pilkada yang penuh dinamika, dukungan kepada Bebas-Siti semakin solid, terlihat dari kehadiran sejumlah legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar yang turun tangan mendampingi pasangan ini dalam kampanye. Salah satu yang tampil memberikan dukungan adalah Fadhily, anggota DPRD Sulbar dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2024-2029. Di hadapan ribuan pendukung yang memadati Desa Passairang, Kecamatan Campalagian, Fadhily menyampaikan keyakinannya bahwa pasangan ini adalah pilihan tepat untuk masa depan Polman.

    “Program yang mereka tawarkan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat yang heterogen di Polman, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga peternak. Ini bukan hanya sekadar janji, ini adalah harapan yang sudah ada dalam tindakan nyata,” kata Fadhily, disambut antusias oleh para pendukung yang hadir.

    Dengan semangat yang membara, Fadhily melanjutkan orasinya, menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi sudah mulai memperlihatkan bukti nyata. Ia mencontohkan layanan ambulans gratis yang telah dirintis oleh Andi Bebas, yang meskipun belum terpilih, sudah memberi manfaat besar bagi masyarakat. “Bayangkan, Pak, Ibu, beliau belum terpilih, ambulansnya sudah berkeliling ke mana-mana, membantu masyarakat yang membutuhkan. Coba bayangkan, ini bukan janji, ini aksi!” teriak Fadhily, mengundang tepuk tangan meriah dari massa.

  • Kapolri Tunjuk Ahmad Dofiri Jadi Wakapolri

    Kapolri Tunjuk Ahmad Dofiri Jadi Wakapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri baru menggantikan Komjen Agus Andrianto.

    Ahmad Dofiri yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri menggantikan Agus menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan mutasi pejabat utama Mabes Polri tercantum dalam surat telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 11 September 2024.

    “Wakapolri dijabat Komjen Ahmad Dofiri,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024) malam.

    Dia menambahkan, jabatan yang ditinggalkan kini dijabat oleh Irjen Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

    Adapun, jabatan Kalemdiklat Polri yang ditinggalkan Komjen Purwadi, kini dijabat oleh Irjen Chryshnanda Dwilaksana.

    “Irwasum Polri Irjen Dedi Prasetyo, sementara Kalemdiklat Polri oleh Irjen Chryshnanda Dwilaksana,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Komjen Purwadi kini telah diangkat menjadi Wakil Menteri PAN-RB oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kabinet merah putih.

  • KPK Periksa Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Periode 2019-2024

    KPK Periksa Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Periode 2019-2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022. Hari ini, KPK memeriksa 17 anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

    Mereka adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 Agus Wicaksono, Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2019-2024 Alyadi, dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 Abdul Halim.

    Kemudian anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 sd 2024 Achmad Sillahudin, Agung Mulyono, Ahmad Hilmy, Aufa Zhafiri, Blegur Prijanggono, Fauzan Fuadi, Hasan Irsyad, Heri Romadhon, Muhamad Reno Zulkarnaen, Muhammad Fawait, Priasmoro, Sri Untari, Suyatni, dan Wara Sundari Renny Pramana.

    “Hari in penyidik memanggil untuk diperiksa AW (Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024), AH (Ketua Komisi C DPRD Prov Jatim periode 2019-2024 dari Fraksi Gerindra), AM (Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024), A (Ketua Komisi B DPRD Prov Jatim periode 2019-2024 dari Partai PKB), BP (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024, Ketua Fraksi Golkar), SU (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), FF (Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024, Ketua Fraksi PKB), AS (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), HI (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), HR (Ketua Fraksi PAN DPRD Prov Jatim periode 2019-2024), MRZ (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 -2024 / Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur) WSR (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), MF (Anggota DPRD Provinsi jawa Timur 2014-2019 dan 2019-2024), SP (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), AH (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), dan AZ (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024),” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Tessa tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap para saksi. “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” katanya.

    Sebelumnya, pada Senin (11/11/2024), KPK juga memeriksa anggota DPRD Jawa Timur periode 2019—2024. Mereka adalah Achmad Amir Alsichin, Adam Rusydi, Aditya Halidra Faridzky, Agatha Retnosari, Agung Supriyanto, dan Ahmad Athoillah. [hen/but]

  • Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Liputan6.com, Paser – Di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim menggelar sosialisasi istem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Tak hanya sekadar menjelaskan soal sistem kanal aduan terintegrasi itu, Diskominfo Kaltim juga melatih warga menggunakannya. Satu per satu warga desa diajak menggunakan ponsel pintar untuk mencoba aplikasi pengaduan publik.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Mardiasih menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai kanal aduan resmi. Sebab jika menggunakan saluran lain seperti media sosial, bisa berdampak hukum.

    “Kalau bapak-ibu mengeluh di media sosial, terus salah, maka bisa kena UU ITE. Tapi kalau melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, identitas pelapor dilindungi bahkan bisa melapor menggunakan anonim,” katanya Mardiasih saat menjadi narasumber sosialisasi tersebut pada Selasa (15/10/2024) silam.

    SP4N-LAPOR! merupakan kanal aduan masyarakat di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, yang terhubung dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman.

    Melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa menyampaikan pengaduan berkadar pengawasan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan perangkat desa.

    “Masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran, masukan, dan aspirasi, terkait layanan publik dan permohonan informasi,” ujarnya.

    Sosialisasi tersebut sekaligus pelatihan, bertujuan agar warga setempat mengetahui pemanfaatan dan tata cara pelaporan aduan.

    “Adapun yang diadukan berupa layanan yang tidak sesuai standar dan kebijakan pemerintah, perilaku aparatur, adanya KKN, masalah lingkungan, dan kritikan terhadap layanan pemerintah,” kata Mardiasih.

    Melalui aplikasi SP4N LAPOR!, masyarakat bisa mengawasi kinerja pemerintah jika takut menyampaikan pendapatnya.

    Mardiasih. menambahkan sosialisasi itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) dari Bank Dunia guna menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau ada oknum-oknum atau perusahaan yang merusak lingkungan, masyarakat juga bisa melapor ke aplikasi SP4N LAPOR!,” tuturnya.

  • Budi Arie Buka Suara Jawab Tudingan Ruangan Stafsusnya Digeledah Kasus Judi Online: Fitnah yang Keji

    Budi Arie Buka Suara Jawab Tudingan Ruangan Stafsusnya Digeledah Kasus Judi Online: Fitnah yang Keji

    GELORA.CO  – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus (stafsus) mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Dikutip Tribun dari wawancara bersama Anggota DPR RI Fraksi PAN Uya Kuya, Budi Arie menjawab video yang viral di media sosial tersebut.

    “Hari ini heboh penggerebekan katanya di ruangan stafsus, tadi saya lihat di akun Instagramnya Ahmad Sahroni, langsung aja kita puterin,” kata Uya Kuya.

    Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni.

    “Bener-bener gila, ruangan staf khusus Budi Arie menkominfo pelindung judi online digrebek polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis, serius nih bener ngga sih?” tulis Ahmad Sahroni.

    HIngga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar.

    “Kenal ngga dengan ruangan ini?” tanya Uya.

    “Begini satu itu peristiwanya waktu Kejaksaan Agung menggrebek (kasus) Duta Palma, video itu ya. Duta Palma, itu kejaksaan agung, video itu menceritakan tentang ketika Kejaksaan Agung melakukan penggerebekan Duta Palma gitu loh,” kata Budi Arie.

    Dirinya meneysalkan ada tudingan yang bernarasi bahwa penggerebekan oleh sejumlah petugas berkemeja merah bertuliskan Pidsus itu dikaitkan dengan Stafsusnya.

    “Kenapa kok di capture seolah itu peristiwa penagkapan soal judi online dan apalagi dikaitka dengan stafsus saya,” kata Budi.

    “Selama saya jadi Menkominfo tidak ada stafsus saya yang terlibat judi online,” tambahnya.

    Budi Arie lalu menjabarkan daftar Staf Khusus Menkominfo yang membantunya saat dirinya menjabat.

    “Karena stafsus saya itu adalah Pak Sarwoto, Prof Widodo, Dedy Permadi Sugiarto dan Daniel Hutagalung ngga ada nama-nama lain gitu loh,” kata Budi.

    “Kenapa didefinisikan stafsus saya ini kan framing yang jahat, dan menurut saya fitnah yang keji, fitnah yang keji,” kata Budi Arie.

    Dibantah Kejaksaan Agung

    Kejaksaan Agung membantah telah menggeledah kantor staf khusus eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online.

    Adapun kabar penggeledahan itu mencuat setelah Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengunggah video di akun instagramnya @ahmadsahroni88 pada hari ini Minggu (10/11/2024).

    Dalam unggahan itu terlihat beberapa orang yang mengenakan baju merah bertuliskan Pidsus yang kerap dipakai penyidik Kejagung tengah menggeledah suatu ruangan dan menyita barang bukti uang di sebuah lemari kotak.

    “Bener-bener Gila..!!*. Ruangan staf khusus Budi Ari (Menkominfo) pelindung judi online di grebek polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis,” demikian bunyi keterangan video tersebut.

    Selain itu dalam keterangan unggahan tersebut, Sahroni juga mempertanyakan mengenai informasi itu.

    “Serius nih berita beneran gak siy ??,” ujar Sahroni dalam unggahannya.

    Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar tegas membantah adanya kegiatan tersebut.

    Harli bahkan menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan penggeledahan seperti yang disebut dalam video tersebut.

    “Gak benar, kita gak ada melakukan penggeledahan,” jelas Harli saat dikonfirmasi.

    Ia pun menjelaskan bahwa video tersebut diduga merupakan kegiatan penggeledahan yang pihaknya lakukan dalam perkara lain yang sebelumnya telah diungkap ke publik.

    “Sepertinya (kasus) Duta Palma yang sudah dirilis,” pungkasnya.

    Budi Arie dalam pusaran judi online

    Belakangan banyak pihak mendesak kepolisian untuk memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait kasus judi online.

    Mereka menilai Budi Arie minimal mengetahui persoalan ini, lantaran dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Arie.

    Namun, di sisi “Seberang” ada yang menilai Budi Arie korban justru persekongkolan bandar judi.

    Bermula dari Presiden Jokowi yang mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo tanggal 17 Juli 2023 dengan tugas utama antara lain penyelesaian proyek mangkrak BTS 4G dan Pemberantasan Judol sesuai Tupoksi Kominfo.

     

    Mengenai pemberantasan judol di ranah digital, Kominfo membutuhkan sumber daya di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika dalam jumlah yg memadai termasuk integritasnya.

    Berikut poin rangkuman dugaan Budi Arie korban justru persekongkolan bandar judi yang dihimpun dari sumber y Tribunnews.com

    “Ketika mulai bertugas pada 17 Juli 2023, Budi Arie mendapati kekurangan kuantitas dan  kualitas (termasuk dugaan  pihak- pihak di dalam Kominfo yg diduga terlibat melindungi judi online). Sehingga beberapa orang di rotasi tugasnya.”

    “Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan take down situs-situs judol sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran.”

    “Untuk mengatasi kekurangan SDM dilakukanlah rekrutmen  petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non pegawai Kominfo.”

    “Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari. Jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online.”

    “Dalam masa rekrutmen ini beberapa pihak banyak yg mengajukan diri. Saudara T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda NKRI yg merah putih.”

    “Muncullah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti judol. Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men take down 50.000 sampai 100.000 per hari. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk tapi belakangan mereka mundur.”

    “Menteri Budi Arie tentu menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judol. Sudara AK bukan tidak diterima di Kominfo tapi karena dia lulusan SMK  sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajian-nya.”

    “T dikenal oleh Menteri Budi Arie sebagai aktivis politik”

    “Seluruh proses rekrutmen berikut administrasi ditangani Direktorat Pengendalian, termasuk untuk AK”

    “Tenaga pengawasan dan penindakan (take down) bekerja dan diawasi di bawah Direktorat Pengendalian, bukan di bawah Menteri Budi Arie.”

    “Kemudian, T dan  AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi online. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari take down Kominfo (kini Komdigi).”

    “Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie. Karena Menteri Budi Arie selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas Judi Online sesuai kewenangannya.”

    “Tidak ada perintah baik  lisan atau tertulis dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi Situs Judi Online. Jangankan melindungi 1000 situs judol bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana.”

    “Menteri Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai KOMDIGI. T pun ternyata ” bermain” tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika apalagi Menteri.”

    “Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol.”

    “Kini, nama Budi Arie dikait-kaitkan dan diframing  dengan aktivitas “haram” Toni”.

    Anggota DPR Desak Budi Arie Diperiksa

    Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mendesak kepolisian untuk memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait kasus bisnis pemblokiran situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

    Diketahui, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online di Kemkomdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dipimpin menteri Budi Aire Setiadi.

    Sebanyak 11 orang yang ditangkap polisi itu merupakan pegawai dan staf ahli Kemkomdigi.

    “Kami mendesak agar (mantan) menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya harus diperiksa,” kata Tandra, saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (8/11/2024).

    Tandra meminta aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

    Apalagi, kata dia, dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Arie.

    “Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau (Budi Arie). Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima. Ini kan suatu pertanyaan besar,” ujar Tandra.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam juga mencecar Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi soal kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Di mana, pegawai tersebut diduga merupakan orang dekat Budi Arie semasa menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Hal ini disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya,” kata Mufti.

    Mufti meminta Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

    Sebab, kata dia, dampak judi online terhadap masyarakat sangat luar biasa, bahkan jiwa kemanusiaan hilang.

    “Mereka (pelaku judi online) bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya,” ujar Mufti

  • Surya Paloh Sebut Prabowo Minta Ketum Parpol Gelar Pertemuan Rutin

    Surya Paloh Sebut Prabowo Minta Ketum Parpol Gelar Pertemuan Rutin

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta supaya ketua umum partai pendukungnya dapat melakukan pertemuan secara rutin. 

    Hal tersebut diungkapkan Surya Paloh saat menjawab pertanyaan mengenai pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Partai di Istana yang berlangsung pada 1 November 2024 lalu. 

    “Beliau mengajak agar pertemuan antara partai politik dilakukan secara rutin,” kata Surya Paloh, usai Apel Siaga di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024). 

    Surya Paloh mendukung gagasan Prabowo. Menurutnya, pertemuan rutin antara pimpinan partai politik sangat positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Menurut saya baik-baik saja. Goalnya besarnya langkah kita semakin maju  di dalam berbangsa dan bernegara. Itulah harapan yang paling penting. Itulah harapan Nasdem,” terangnya. 

    Surya juga menjelaskan bahwa Nasdem telah memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dia berharap Prabowo mengerikan succes story.

    “Dengan harapan kita juga agar succes story bisa kita mulai lagi dari apa yang kita capai,” ucapnya. 

    Sebelumnya, para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang.

    Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.  

    Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

  • Debat publik penting bagi pemilih nilai kualitas pasangan calon

    Debat publik penting bagi pemilih nilai kualitas pasangan calon

    Ketua KPU Gumas Elfrinst G Tumon menyampaikan sambutan saat membuka debat publik kedua di Kuala Kurun. (ANTARA/HO-Diskominfosantik Gumas.)

    KPU: Debat publik penting bagi pemilih nilai kualitas pasangan calon
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Minggu, 10 November 2024 – 08:13 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, Elfrinst G Tumon mengatakan pelaksanaan debat publik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, menjadi wadah yang sangat penting bagi masyarakat untuk menilai kualitas pasangan calon.

    “Selain sebagai wadah penyampaian visi dan misi dan kampanye, debat publik juga memberi ruang bagi pemilih untuk menilai kualitas dan kapasitas para calon yang akan memimpin daerah ini,” kata Elfrinst di Kuala Kurun, Sabtu.

    Dia berharap debat berlangsung dengan semangat sportivitas, adu gagasan yang konstruktif, serta saling menghormati antara pasangan calon (paslon), demi tercapainya pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

    Debat juga diharap mengedepankan diskusi dengan solusi konkret terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat Gumas, dengan tujuan membangun daerah menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera.

    Dia mengatakan Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian dari perjalanan demokrasi. Untuk itu ia mengajak seluruh pihak menjaga suasana yang kondusif, saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya.

    “Mari kita teguhkan komitmen untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, sehingga pilkada berjalan aman, damai, serta senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat,” katanya.

    Pernyataan itu diungkapkan dia terkait pelaksanaan debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas yang telah dilaksanakan kedua kali.

    Sebelumnya KPU Gumas telah melaksanakan debat publik pertama di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Damang Batu Kuala Kurun, 26 Oktober 2024. Saat itu debat mengangkat tema pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup.

    Debat publik kedua juga dilaksanakan di GPU Damang Batu. Adapun tema yang diangkat pada debat publik kedua yakni terkait tata kelola layanan publik, budaya dan sumber daya manusia (SDM) unggul.

    Dalam pelaksanaan debat publik, KPU Gumas membatasi masing-masing tim membawa 50 orang pendukung ke dalam GPU Damang Batu. 50 orang itu sudah termasuk paslon bupati dan wakil bupati.

    Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gumas 2024 diikuti dua paslon yaitu nomor urut 1 Jaya S Monong-Efrensia LP Umbing, dan nomor urut 2 Kusnadi B Halijam-Daldin.

    Paslon Jaya-Efrensia diusung oleh tujuh partai politik yakni NasDem, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Perindo. Sedangkan Kusnadi-Daldin diusung oleh PDI Perjuangan.

    Sumber : Antara

  • Hari Pahlawan, Eddy Soeparno Dukung Usulan Gelar Pahlawan Nasional RM Margono – Page 3

    Hari Pahlawan, Eddy Soeparno Dukung Usulan Gelar Pahlawan Nasional RM Margono – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Momentum hari Pahlawan 10 November, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyambut baik usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada kakek Prabowo Subianto, Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo.

    Menurut Eddy, RM Margono Djojohadikusumo adalah inisiator utama dalam mendirikan lembaga keuangan yang menjadi pilar stabilitas ekonomi bangsa sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia.

    “Sebagai mantan bankir, saya mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa RM Margono dengan semangat kebangsaan yang kuat memimpin upaya mendirikan Bank Sentral Indonesia di republik yang baru merdeka,”

    “Setelah Proklamasi kemerdekaan salah satu tantangan berat yang dihadapi adalah kedaulatan di bidang ekonomi. Apalagi saat itu Bank Sentral Belanda De Javasche Bank jelas-jelas menolak kedaulatan Indonesia sebagai bangsa merdeka,”

    Dengan mandat dari Bung Karno dan Bung Hatta, kata dia, RM Margono berhasil mendirikan Bank Sentral pertama Indonesia di tengah keterbatasan pemerintah yang baru merdeka dan masih menghadapi tekanan penjajah Belanda.

    Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, usulan dan terobosan RM Margono untuk membentuk Bank Sentral sekaligus menjadi pemimpin pertamanya menunjukkan kontribusi yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    “Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung waktu itu RM Margono berperan aktif mengusulkan hingga akhirnya mendirikan Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946. Karena terobosan itulah, beliau diangkat oleh Bung Karno menjadi Dirut pertamanya hingga tahun 1950,”

    “RM Margono menjadi pionir dalam menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa sekaligus meletakkan dasar-dasar kebijakan perbankan dalam sistem ekonomi Indonesia,” lanjut Eddy.

     

  • KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mendalami dugaan uang korupsi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengalir ke pencalonan sang istri, Raudhatul Jannah.

    Diketahui Raudhatul Jannah atau yang karib disapa Acil Odah sedang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Kalsel.

    Di tengah kandidasi tersebut, suami Raudhatul yaitu Sahbirin atau yang akrab disapa Paman Birin dijerat sebagai tersangka korupsi oleh KPK. 

    Paman Birin diduga menerima suap hingga miliaran rupiah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kalsel.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, materi tersebut akan didalami tim penyidik dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

    “Masih didalami. Penyidik masih memanggil saksi-saksi dan semua pihak yang diduga memiliki peran serta baik aktif maupun pasif akan dimintai keterangan,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Pada Pilgub kali ini, Paman Birin tak mencalonkan diri lagi sebagai gubernur karena telah menjabat dua periode.

    Sebagai gantinya, dia mendorong istrinya, Raudhatul Jannah, sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Kalsel sekaligus politisi kelahiran Makassar, Akhmad Rozanie Himawan Nugraha.

    Pasangan ini diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDIP, dan PKB.

    Istri Paman Birin pun harus menantang Muhidin yang berpasangan dengan “crazy rich” Kalsel sekaligus mantan Anggota DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman.

    Muhidin mencalonkan diri sebagai gubernur setelah satu periode menjabat wakil gubernur mendampingi Paman Birin (periode 2021–sekarang).

    Pasangan Muhidin dan Hasnuryadi diusung PAN, PKS, Partai Demokrat, PSI, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.

    Calon Gubernur Kalsel hanya ada dua, petahana wakil gubernur dan istri gubernur.

    Kasus korupsi yang menyandung Paman Birin terjadi di era pemerintahannya bersama dengan Muhidin.

    Sahbirin Masih Dicari, Info Tempat Persembunyiannya Diakntongi KPK

    KPK menyatakan tetap berusaha mencari keberadaan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

    Penyidik disebut telah mengantongi info lokasi persembunyian tersangka kasus dugaan korupsi itu.

    Namun, informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik.

    “Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    “Informasi kami enggak bisa share secara terbuka di sini, untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Di sisi lain, Tessa mengatakan KPK hingga saat ini belum perlu mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pria yang karib disapa Paman Birin itu.

    Sebab, status Paman Birin juga masih dalam pencegahan ke luar negeri.

    Tessa menerangkan bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jikalau semua cara untuk mencari Paman Birin sudah dilakukan.

    “KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak keluar negeri,” katanya.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” Tessa melanjutkan.

    KPK diketahui menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah melarikan diri