Xcloud.id

partai: PAN

  • Pimpin Kementerian Baru, AHY Akan Tempati Kantor Lama Luhut – Page 3

    Pimpin Kementerian Baru, AHY Akan Tempati Kantor Lama Luhut – Page 3

    Sebelumnya, sejumlah menteri yang memimpin kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto, kebingungan akan berkantor di mana. Salah satunya, AHY, yang curhat belum mendapat kantor.

    “Nah, itu (kantor) juga belum diketahui secara pasti karena ini pos baru,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Dia mengatakan ada beberapa kementerian baru yang saat ini belum mendapat kantor. Namun, AHY mengatakan pemerintah sedang mencari kantor untuk kementeriannya.

    “Tidak hanya Kemenko ini tapi ada Kemenko lainnya karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana,” ujar dia.

    Hal yang sama juga diungkap Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang mengaku bingung akan berkantor di mana usai dilantik Prabowo Subianto. Pasalnya, Zulhas memimpin kementerian yang baru dibentuk sehingga belum memiliki kantor.

    “Setelah ini (dilantik), serah terima (jabatan) dulu. Setelah serah terima, nanti rapat. Pinjem dulu kantornya,” jelas Zulhas usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Dia juga belum mengetahui kantor kementerian mana yang akan dipakai untuk rapat. Zulhas akan mencarinya terlebih dahulu. “Ya nanti siapa mau kasih lah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum PAN itu juga tak mengetahui berapa jumlah kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Zulhas akan bertanya terlebih dahulu kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

    “Nanti tanya Mensesneg. Juga belum tahu, nanti setelah dilantik, baru rapat,” tutur Zulhas.

  • Siapa Pemilik Pakuwon Mall Bekasi yang Dibuka Minggu Depan?

    Siapa Pemilik Pakuwon Mall Bekasi yang Dibuka Minggu Depan?

    Jakarta –

    Pakuwon Mall Bekasi direncanakan siap beroperasi minggu depan, Jumat (22/11). Pusat perbelanjaan ini merupakan bagian terintegrasi dari superblok Pakuwon City Bekasi.

    Dilansir dari situs resmi perusahaan, Jumat (15/11/2024), Pakuwon Mall Bekasi dimiliki dan dikelola langsung oleh PT Pakuwon Jati yang merupakan salah satu anak induk dari Pakuwon Group. Pakuwon Group, yang kita ketahui merupakan perusahaan besar di Indonesia yang dimiliki oleh konglomerat, Alexander Tedja.

    Dalam catatan detikcom, Alexander Tedja mengawali bisnis industri film dengan mendirikan PT ISAE Film. Kemudian pada 1977, ia juga berhasil mendirikan Menara Mitra Cinema Corp. Ia juga mendirikan PT Pan Asiatic Film pada 1991 silam.

    Alexander baru mulai membangun PT Pakuwon Jati Tbk pada 20 September 1982. Ia memulai langkahnya di industri properti dengan membeli sebidang tanah di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Tanah itu pun kemudian menjadi lokasi berdirinya Tunjungan Plaza I, pusat perbelanjaan modern pertama di Surabaya yang beroperasi sejak tahun 1986.

    Bisnis pemilik Pakuwon Mall Bekasi ini pun terus berkembang di Surabaya, hingga dalam beberapa dekade. Hingga pada akhirnya Alexander mampu membuka Superblok Tunjungan City dan Pakuwon City.

    Pada 1989, Alexander Tedja menjadikan Pakuwon Group sebagai perusahaan publik (Initial Public Offering/IPO) dan berhasil menembus Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PWON.

    Semakin sukses dengan bisnis malnya, ia kemudian mulai merambah bisnis properti seperti Sheraton Hotel Surabaya, Kondominium, Regensi, dan Menara Mandiri yang seluruhnya mulai beroperasi pada tahun 2002.

    Makanya, Pakuwon juga dikenal dengan sebutan pengembangan mixed-use yang menggabungkan kondominium, hotel, mal, dan perkantoran di Jakarta dan Surabaya. Termasuk Pakuwon Mall Bekasi yang siap beroperasi pada Jumat (22/11) mendatang dan menjadi bagian terintegrasi dari Pakuwon City Bekasi.

    Saat ini Pakuwon Group memiliki 8 pusat perbelanjaan dan kuliner di Surabaya, seperti Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, dan sebagainya. Selain itu juga Pakuwon Group memiliki 3 mal besar di Jakarta yakni Kota Kasablanka, Gandaria City, dan Blok M Plaza.

    Berkat bisnis propertinya yang sangat besar itu, Alexander tercatat memiliki kekayaan sebesar US$ 997,1 juta atau Rp 15,85 triliun per hari ini berdasarkan perhitungan Forbes Real Times Billionaires.

    Dengan kekayaan sebanyak itu, pemilik Pakuwon Mall Bekasi ini tercatat sebagai orang paling kaya ke-47 di Indonesia pada 2022 kemarin. Kemudian dirinya saat ini juga tercatat sebagai orang terkaya ke-2.768 di dunia.

    Lihat juga Video ‘Cerita Penghuni Perumahan Mewah di Atas Mal’:

    (fdl/fdl)

  • KemenPAN-RB & BPK Kolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    KemenPAN-RB & BPK Kolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bersama bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

    Rini mengatakan kolaborasi antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah.

    “Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Anggota III BPK RI di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

    Rini mengungkapkan pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Menurutnya, desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan.

    Adapun saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

    Rini menambahkan, Kementerian PANRB juga berupaya agar Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik. Hingga saat ini, Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi yang harus terus dipertahankan.

    “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini. Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Adapun dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

    “Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Putri Zulkifli Hasan, Calon Istri Zumi Zola

    Putri Zulkifli Hasan, Calon Istri Zumi Zola

    Jakarta: Futri Zulya Savitri atau yang dikenal sebagai Putri Zulhas merupakan putri sulung Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, sedang menjadi sorotan. Rencana pernikahannya dengan Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi dan aktor, menarik perhatian publik.

    Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua keluarga besar di dunia politik Indonesia, tetapi juga menjadi awal baru bagi keduanya setelah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi.
    Ini profilnya.
     
    Kehidupan Pribadi
    Futri lahir pada 13 Mei 1988 di Jakarta dan merupakan anak sulung dari Zulkifli Hasan dan Soraya Mohamad Ali. Sebelumnya, Futri menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais, putra Amien Rais, tetapi mereka bercerai pada tahun 2022 dan memiliki dua anak.

    Kini, Futri akan menikah dengan Zumi Zola, mantan aktor sekaligus mantan Gubernur Jambi. Zumi, yang berasal dari keluarga politisi, memiliki latar belakang unik karena pengalamannya di dunia hiburan dan politik.

    Futri menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam bidang Manajemen dan kemudian melanjutkan studi di Australian National University (ANU) untuk meraih gelar Magister di bidang Bisnis Internasional.

    Ia juga memiliki berbagai sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional, termasuk dari Harvard Kennedy School.

    Futri sebelumnya menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais, putra pendiri PAN, Amien Rais, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada 2022.

    Selama proses perceraian, terungkap berbagai masalah serius, termasuk dugaan kekerasan dan masalah kesehatan mental. Mahkamah Agung akhirnya memberikan hak asuh penuh kepada Futri atas kedua anaknya.
     
    Karier Politik dan Bisnis
    Futri terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, mewakili Dapil Lampung I. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dan Ketua Fraksi PAN di DPR.

    Selain aktif di politik, Futri juga bergerak di dunia bisnis, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan anak. Ia mendirikan Zglow Aesthetics Clinic dan KidZ Clinic Children & Development Center.
     
    Pernikahan dengan Zumi Zola
    Futri kini menjadi perhatian publik karena rencana pernikahannya dengan Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi dan aktor. Pernikahan ini dijadwalkan pada 15 Desember 2024 dan menarik perhatian banyak pihak karena melibatkan dua keluarga besar di politik Indonesia.

    Zumi Zola sendiri adalah seorang mantan aktor dan politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi. Zola memiliki karier yang cukup kontroversial, terutama karena terlibat dalam kasus suap RAPBD Jambi yang membuatnya harus menjalani hukuman penjara.

    Namun, pada tahun 2022, Zola dibebaskan bersyarat dan kini siap memulai babak baru dalam hidupnya bersama Futri.

    Pernikahan antara Futri dan Zumi Zola menjadi topik hangat di media karena melibatkan dua keluarga politisi besar di Indonesia.

    Banyak yang berharap bahwa pernikahan ini membawa kebahagiaan dan menjadi awal baru bagi keduanya setelah berbagai kontroversi yang mereka hadapi.

    Baca Juga:
    Dilantik Jadi Anggota DPR, Putri Zulhas Bangga Kenakan Kebaya Desainer Lokal

    Jakarta: Futri Zulya Savitri atau yang dikenal sebagai Putri Zulhas merupakan putri sulung Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, sedang menjadi sorotan. Rencana pernikahannya dengan Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi dan aktor, menarik perhatian publik.
     
    Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua keluarga besar di dunia politik Indonesia, tetapi juga menjadi awal baru bagi keduanya setelah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi.
    Ini profilnya.
     
    Kehidupan Pribadi
    Futri lahir pada 13 Mei 1988 di Jakarta dan merupakan anak sulung dari Zulkifli Hasan dan Soraya Mohamad Ali. Sebelumnya, Futri menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais, putra Amien Rais, tetapi mereka bercerai pada tahun 2022 dan memiliki dua anak.
     
    Kini, Futri akan menikah dengan Zumi Zola, mantan aktor sekaligus mantan Gubernur Jambi. Zumi, yang berasal dari keluarga politisi, memiliki latar belakang unik karena pengalamannya di dunia hiburan dan politik.
    Futri menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam bidang Manajemen dan kemudian melanjutkan studi di Australian National University (ANU) untuk meraih gelar Magister di bidang Bisnis Internasional.
     
    Ia juga memiliki berbagai sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional, termasuk dari Harvard Kennedy School.
     
    Futri sebelumnya menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais, putra pendiri PAN, Amien Rais, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada 2022.
     
    Selama proses perceraian, terungkap berbagai masalah serius, termasuk dugaan kekerasan dan masalah kesehatan mental. Mahkamah Agung akhirnya memberikan hak asuh penuh kepada Futri atas kedua anaknya.
     
    Karier Politik dan Bisnis
    Futri terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, mewakili Dapil Lampung I. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dan Ketua Fraksi PAN di DPR.
     
    Selain aktif di politik, Futri juga bergerak di dunia bisnis, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan anak. Ia mendirikan Zglow Aesthetics Clinic dan KidZ Clinic Children & Development Center.
     
    Pernikahan dengan Zumi Zola
    Futri kini menjadi perhatian publik karena rencana pernikahannya dengan Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi dan aktor. Pernikahan ini dijadwalkan pada 15 Desember 2024 dan menarik perhatian banyak pihak karena melibatkan dua keluarga besar di politik Indonesia.
     
    Zumi Zola sendiri adalah seorang mantan aktor dan politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi. Zola memiliki karier yang cukup kontroversial, terutama karena terlibat dalam kasus suap RAPBD Jambi yang membuatnya harus menjalani hukuman penjara.
     
    Namun, pada tahun 2022, Zola dibebaskan bersyarat dan kini siap memulai babak baru dalam hidupnya bersama Futri.
     
    Pernikahan antara Futri dan Zumi Zola menjadi topik hangat di media karena melibatkan dua keluarga politisi besar di Indonesia.
     
    Banyak yang berharap bahwa pernikahan ini membawa kebahagiaan dan menjadi awal baru bagi keduanya setelah berbagai kontroversi yang mereka hadapi.
     
    Baca Juga:
    Dilantik Jadi Anggota DPR, Putri Zulhas Bangga Kenakan Kebaya Desainer Lokal
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Zulhas Temui Jokowi, Doter Tifa: Ini Orang Ketakutan, Mengadu kepada Orang yang Salah

    Zulhas Temui Jokowi, Doter Tifa: Ini Orang Ketakutan, Mengadu kepada Orang yang Salah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, pada Rabu (13/11/2024).

    Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN itu dinilai janggal oleh sejumlah pihak. Pasalnya, Jokowi selain tak lagi menjabat apa pun, juga muncul desas-desus adanya kaitan dengan kasus impor gula.

    Salah satu yang mengkritik pertemuan itu adalah pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    “Si Zulhas ini orang ketakutan mengadu kepada orang yang salah. Dia pikir mantan bosnya, mentang-mentang masih pake baju putih, dikira masih berkuasa,” tulis Dokter Tifa, melalui cuitannya di X, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Padahal, lanjutnya, mantan boss nya ini dalam kondisi menghalu. Mondar mandir ke sana kemari pake baju putih celana hitam, berasa masih Presiden.

    “Tunggu saja, sebentar lagi, Hukum Cakra Manggilingan berlaku. Roda berputar, nasib berbalik,” tambahnya.

    Dokter Tifa juga menjelaskan, siapapun yang pernah menjabat, dan sekarang sudah jadi Mantan, tidak punya kuasa apa-apa.

    “Contoh, Presiden Soeharto. Gimana berkuasa dan menakutkannya 32 tahun. Pada akhirnya, yang menjungkalkan, adalah mantan menteri-menterinya sendiri. Apalagi si Mul Kemul ngangngong,” ujar Dokter Tifa merujuk nama kecil Jokowi yakni Mulyono.

    Kekuasaan dia, sambung ahli saraf nutrisi ini, sebetulnya hanya tergantung kepada 9 naga dan Beijing.

    “Sekarang 9 Naga dan Beijing, akan kemana? Ya ke Presiden @prabowo, Sang Presiden asli lah. Ngapain sama yang menghalu. Btw yang pake baju putih, itu muka burem item kusem gitu, sih. Serem banget liatnya,” tutup Dokter Tifa.

  • Bawaslu Karawang terima laporan pelanggaran netralitas kepala sekolah

    Bawaslu Karawang terima laporan pelanggaran netralitas kepala sekolah

    Bawaslu Karawang terima laporan pelanggaran netralitas kepala sekolah yang berpose nomor urut salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. (ANTARA/Ali Khumaini)

    Bawaslu Karawang terima laporan pelanggaran netralitas kepala sekolah
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 November 2024 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan Kepala SDN 1 Batujaya Iin Herlina Wati pada Pilkada 2024. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang, Ade Permana, di Karawang, Rabu mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala SDN 1 Batujaya Iin Herlina Wati. 

    “Laporan disampaikan disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua, Aep Syaepuloh-Maslani,” katanya. 

    Atas laporan itu, Bawaslu akan segera melakukan kajian terhadap laporan tersebut untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya bukti formil dan materil. 

    “Kami akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap laporan ini, kalau ternyata pada berkas pelaporannya yang perlu diperbaiki, maka kami akan meminta pelapor untuk melakukan perbaikan,” katanya. 

    Laporan tersebut disampaikan terkait dengan dugaan keterlibatan Iin mengampanyekan pasangan nomor urut satu, Acep-Gina.  Ketua Hukum Tim Pasangan Aep-Maslani, Simon Fernando Tambunan, mengatakan bahwa laporan ini menjadi sorotan penting dalam menjaga netralitas ASN selama proses Pilkada. 

    Untuk bukti yang dilampirkan dalam laporan itu ialah foto Iin Herlina Wati yang menunjukkan salam satu jari bersama calon wakil bupati Gina Fadlia Swara. Foto itu diambil di halaman rumahnya, di Kecamatan Batujaya Karawang.
     
    “Kami melaporkan peristiwa pelanggaran netralitas ASN oleh seorang Kepsek di Batujaya,” katanya.

    Ia menyampaikan, meskipun ASN diizinkan untuk berpolitik secara pribadi, mereka tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon tertentu.  Diharapkan agar Bawaslu Karawang segera memproses laporan yang diajukan oleh timnya. 

    Ia khawatir jika terlapor Iin dibiarkan tanpa sanksi, hal tersebut akan menjadi contoh buruk bagi guru-guru lain untuk melakukan hal serupa.

    Sementara itu, kewajiban netralitas ASN telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.  
     
    ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk menunjukkan dukungan kepada pasangan calon dalam bentuk apapun.  
     
    Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN juga menegaskan bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, termasuk dalam bentuk foto atau gestur yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan.

    Sumber : Antara

  • Laporan Diduga Tak Lengkap, KPK Bakal Cek Ulang LHKPN Uya Kuya

    Laporan Diduga Tak Lengkap, KPK Bakal Cek Ulang LHKPN Uya Kuya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengecek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik anggota DPR periode 2024-2029 Surya Utama alias Uya Kuya.

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan pengecekkan ini dilakukan lantaran harta kekayaan Uya Kuya yang terus menuai sorotan dari masyarakat dengan dugaan ada aset yang tidak dilaporkan ke dalam LHKPN. Salah satunya, kepemilikan aset rumah mewah di Amerika Serikat (AS).

    “Pastilah nanti kami lakukan [mengecek LHKPN Uya Kuya). Kerjaan saya banyak ngurus LHKPN. Yang menteri baru, yang wamen baru. Kami nanti cek. Nanti kami update LHKPN,” katanya kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa nanti pengecekkan LHKPN akan dilakukan Direktorat LHKPN pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK dengan melalui berbagai tahap, mulai dari pengecekan rekening bank milik penyelenggara negara, istri, maupun anaknya yang masih dalam tanggungan.

    Setelah itu, KPK juga akan melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek aset tanah dan bangunan. 

    “Yang ketiga kendaraan, kalau itu ke Samsat se-Indonesia. Lalu kita ke Dumas, ada nggak pelaporan dia punya apa, punya roko atau apa. Habis itu kita lihat, kalau signifikan banget, terutama bank. Kalau bank kita lihat penerimaan dulu. Kalau ada penerimaan yang nggak sesuai, kami undang klarifikasi. Jadi cara kerjanya gitu, makanya agak-agak lama. Tapi kami pikir, kalau ada yang dituju, selalu banknya duluan,” tandas Pahala.

    Berdasarkan laporan data LHKPN 2024, Uya Kuya memiliki harta kekayaan sebesar Rp26.471.131.539 (Rp26,47 miliar). Aset ini terdiri dari 9 bidang bangunan senilai Rp17.926.790.000 (Rp17,92 miliar).

    Untuk aset lancar, Uya Kuya tercatat memiliki alat transportasi dan mesin sebesar Rp248 juta, terdiri dari mobil BMW 3231 AT tahun 2000 seharga Rp88 juta, sepeda Brompton tahun 2020 seharga Rp35 juta, dan mobil Honda Civic Estilisr 3 tahun 1995 seharga Rp125 juta. 

    Tak hanya itu, harta bergerak lain milik Uya Kuta senilai Rp2.871.406.919 (Rp2,87 miliar), kas dan setara kas senilai Rp5.055.606.988 (Rp5 miliar), harta lainnya senilai Rp2,095 miliar. Di sisi lain, politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1.725.672.368 (Rp1,72 miliar).

  • Mendagri Tito Sebut Honorer Makin Membeludak, Banyak dari Titipan Pejabat hingga Timses

    Mendagri Tito Sebut Honorer Makin Membeludak, Banyak dari Titipan Pejabat hingga Timses

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung banyaknya tenaga honorer bidang administrasi di pemerintahan yang berasal dari titipan pejabat atau tim sukses kepala daerah. 

    Tito menyebut jumlah tenaga honorer titipan itu semakin banyak, bahkan mencapai sekitar 2 juta orang.

    Hal tersebut diungkap oleh Tito ketika di tengah-tengah membicarakan kondisi masih banyaknya tenaga honorer Satpol PP hingga Pemadam Kebakaran (Damkar). Dia mengaku telah mengupayakan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) agar tenaga honorer Satpol PP dan Damkar bisa segera diangkat menjadi setingkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Karena PAN-RB menyampaikan bisa mem-PPPK-an itu yang punya skill, bukan yang tenaga administrasi. Kalau administrasi kan biasanya titipan, titipan pejabat atau tim sukses bupati [dan] wali kota, dijadikan tenaga honorer. Jumlahnya makin banyak, hampir 2 juta kalau enggak salah,” ujarnya pada acara Rakornas Trantibumlinmas Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak 2024, dikutip dari YouTube Kementerian Dalam Negeri, Rabu (13/11/2024). 

    Adapun tito menerangkan bahwa Satpol PP dan Damkar adalah tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan atau skill. Oleh sebab itu, dia tengah mengajukan agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK sebagaimana tenaga skill lainnya seperti tenaga kesehatan (nakes) maupun guru. 

    Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sekitar 1,45 juta personel sub urusan ketentraan dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran yang saat ini tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    Secara terperinci, total personel Satpol PP yakni 122.610 orang yang terdiri dari 30.651 ASN dan 91.959 non-ASN. Kemudian, jumlah personel Satlinmas terdiri atas 1,25 juta orang personel. 

    Selanjutnya, jumlah personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah mencapai 18.028 orang ASN (PNS dan PPPK) serta 32.388 non-ASN. 

    Lalu, jumlah personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yakni 29.831 orang meliputi 11.910 ASN dan 17.921 non-PNS.

  • 2 Film Pendek Terbaik dari Sumatra Barat Terpilih di Fesbul 2024

    2 Film Pendek Terbaik dari Sumatra Barat Terpilih di Fesbul 2024

    Padang: Setelah sukses menggelar workshop selama tiga hari di Hotel Daima, Kota Padang, pada 20–22 September 2024, Festival Film Bulanan (Fesbul) mendapuk dua film pendek terbaik yang mewakili Sumatera Barat dalam kompetisi tahun ini. Film yang terpilih adalah Ranuangan (2024) dan No UFO Sightings in a Third World Country (2024).

    Kedua film ini dipilih melalui proses seleksi ketat oleh tim kurator Fesbul dalam rangkaian kegiatan Fesbul 2024: Lokus 9 Open Submission, yang berlangsung dari 2 hingga 12 Oktober 2024. Kegiatan Open Submission ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya, yang diikuti oleh 20 peserta berbakat dengan ketertarikan besar pada film pendek.

    Setiap tahun, Fesbul rutin menyelenggarakan workshop dan open submission di sepuluh lokasi di seluruh Indonesia. Di setiap lokus, dua film pendek terbaik akan dipilih untuk kemudian bersaing kembali dalam ajang Fesbul guna memperebutkan posisi lima besar, yang akan diumumkan pada puncak acara Perayaan Fesbul 2024 pada 17 November 2024.

    Dua film dari Lokus 9 ini menawarkan cerita unik yang mencerminkan budaya dan isu sosial. Ranuangan, karya Khelda Dewi Suryani dari Alir Pictures, mengisahkan tentang perempuan Minangkabau yang menghadapi dilema antara masa depan dan tradisi keluarganya. Film ini merupakan bagian dari program film funding Layar Perempuan dari Indonesiana TV, dan disutradarai oleh Khelda sendiri, seorang sineas wanita berdedikasi.

    Baca: Menggali Talenta Baru di Lokus 9: Fesbul 2024 dan Warisan Usmar Ismail

    Sementara itu, No UFO Sightings in a Third World Country adalah film pendek berdurasi 14 menit karya Aby Kusnidar, diproduksi oleh Sunshower Films. Film ini mengisahkan petualangan dua remaja pemburu UFO di area bekas ladang minyak Pan American yang sudah lama terbengkalai. Kedua film ini memaparkan cerita sosial yang kuat dan relevan.

    Kedua film ini selanjutnya akan bersaing dengan 18 film dari sembilan lokus lainnya untuk mendapatkan lima slot film terbaik. Film-film terbaik tersebut akan dibawa Fesbul bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke pasar film internasional pada 2025.

    Siapakah yang akan menjadi kebanggaan Sumatera Barat di dunia perfilman? Jawabannya akan terungkap dalam Malam Anugerah Fesbul 2024 yang digelar di Djakarta Theatre akhir pekan ini.

    Padang: Setelah sukses menggelar workshop selama tiga hari di Hotel Daima, Kota Padang, pada 20–22 September 2024, Festival Film Bulanan (Fesbul) mendapuk dua film pendek terbaik yang mewakili Sumatera Barat dalam kompetisi tahun ini. Film yang terpilih adalah Ranuangan (2024) dan No UFO Sightings in a Third World Country (2024).
     
    Kedua film ini dipilih melalui proses seleksi ketat oleh tim kurator Fesbul dalam rangkaian kegiatan Fesbul 2024: Lokus 9 Open Submission, yang berlangsung dari 2 hingga 12 Oktober 2024. Kegiatan Open Submission ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya, yang diikuti oleh 20 peserta berbakat dengan ketertarikan besar pada film pendek.
     
    Setiap tahun, Fesbul rutin menyelenggarakan workshop dan open submission di sepuluh lokasi di seluruh Indonesia. Di setiap lokus, dua film pendek terbaik akan dipilih untuk kemudian bersaing kembali dalam ajang Fesbul guna memperebutkan posisi lima besar, yang akan diumumkan pada puncak acara Perayaan Fesbul 2024 pada 17 November 2024.
    Dua film dari Lokus 9 ini menawarkan cerita unik yang mencerminkan budaya dan isu sosial. Ranuangan, karya Khelda Dewi Suryani dari Alir Pictures, mengisahkan tentang perempuan Minangkabau yang menghadapi dilema antara masa depan dan tradisi keluarganya. Film ini merupakan bagian dari program film funding Layar Perempuan dari Indonesiana TV, dan disutradarai oleh Khelda sendiri, seorang sineas wanita berdedikasi.
     
    Baca: Menggali Talenta Baru di Lokus 9: Fesbul 2024 dan Warisan Usmar Ismail
     
    Sementara itu, No UFO Sightings in a Third World Country adalah film pendek berdurasi 14 menit karya Aby Kusnidar, diproduksi oleh Sunshower Films. Film ini mengisahkan petualangan dua remaja pemburu UFO di area bekas ladang minyak Pan American yang sudah lama terbengkalai. Kedua film ini memaparkan cerita sosial yang kuat dan relevan.
     
    Kedua film ini selanjutnya akan bersaing dengan 18 film dari sembilan lokus lainnya untuk mendapatkan lima slot film terbaik. Film-film terbaik tersebut akan dibawa Fesbul bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke pasar film internasional pada 2025.
     
    Siapakah yang akan menjadi kebanggaan Sumatera Barat di dunia perfilman? Jawabannya akan terungkap dalam Malam Anugerah Fesbul 2024 yang digelar di Djakarta Theatre akhir pekan ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Menko Zulhas: Utamakan Produksi Dalam Negeri, Impor Susu Dibatasi Regional 13 November 2024

    Menko Zulhas: Utamakan Produksi Dalam Negeri, Impor Susu Dibatasi Regional 13 November 2024

    Menko Zulhas: Utamakan Produksi Dalam Negeri, Impor Susu Dibatasi
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan membatasi
    impor susu
    imbas demonstrasi di Boyolali, Jawa Tengah dan Pasuruan, Jawa Timur.
    Zulhas memerintahkan ke Kementerian Perdagangan mengutamakan penyerapan produksi susu dalam negeri.
    “Saya perintah ke Kementerian Pedagangan, utamakan produksi dalam negeri, baru impor,” kata Zulhas saat di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (13/11/2024).
    Lebih lanjut, ia menjelaskan penyerapan industri dalam negeri harus terealisasi. Karena nantinya akan menekan impor susu ke Indonesia.
    “Kalau dalam negeri tidak diserap oleh industri, impornya akan kita kasih kuota. Wajib membeli dulu produk dalam negeri kita, baru impor,” jelasnya.

    Di sis lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan, peningkatan kualitas susu dalam negeri juga harus diperbaiki dan diperhatikan.
    “Kualitas masih bisa diperbaiki, ya tentunnya diperbaiki. Kualitasnya buruk ya tidak baik,” tegasnya.
    Sebelumnya, para peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur ramai-ramai membuang susu hasil produksinya.
    Penyebabnya, susu sapi produksi lokal tak terserap usai ada pembatasan kuota di industri pengolahan
    Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah misalnya menggelar aksi mandi susu dari susu yang tak terserap industri di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu lalu (9/11/2024).
    Aksi ini merupakan bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.