partai: PAN

Pernyataan Ridwan Kamil Singgung Janda Tuai Kecaman, Jubir RIDO: Videonya Dipotong!

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Juru Bicara Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Cheryl Tanzil angkat bicara terkait video pernyataan Ridwan Kamil menyinggung soal janda yang viral di media sosial X atau twitter.

Ketua DPP PSI ini menduga, video tersebut sengaja dibuat untuk menyudutkan sosok Ridwan Kamil sebagai seseorang yang seksis dan melecehkan perempuan.

Dugaan ini disampaikan Cheryl bukan tanpa alasan, sebab, video yang beredar luas itu sudah dipotong.

“Bagian perkenalan anggota DPR dan DPRD, serta aspirasi warga dipotong. Padahal ada perempuan single parent yang curhat tentang problematika yang dihadapi, mewakili aspirasi banyak perempuan yang hadir di lokasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

Video yang beredar di media sosial pun disebutnya merupakan tanggapan Ridwan Kamil atas keluhan dari warga tersebut.

Saat itu, Ridwan Kamil ingin menjelaskan terkait program bantuan sosial yang akan diberikan kepada kelompok rentan bila dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

“Pak Ridwan Kamil lantas merespon dengan menyebutkan nama-nama para legislator yang hadir, maksudnya untuk memastikan para anggota dewan tersebut merangkul kaum perempuan, terutama single parent,” ujarnya.

Angkie Yudistia, juru bicara RIDO lainnya pun memastikan pasangan RIDO menaruh perhatian serius bagi pemberdayaan kaum perempuan di Jakarta.

Berbagai program pun disiapkan untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif dan humanis bagi warga dari seluruh lapisan dan golongan.

“Kami percaya bahwa perempuan merupakan kunci untuk membangun Jakarta yang lebih inklusif dan sejahtera. Oleh karena itu, program-program yang diusulkan pasangan RIDO akan fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang,” tuturnya.

Salah satu fokus utamanya ialah menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bati perempuan.

“Hal ini akan diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan khusus perempuan, akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan, serta layanan kesehatan yang ramah perempuan,” ucapnya.

Sebagai informasi, Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil sempat menjadi sorotan usai pernyataannya saat kampanye di Jakarta Timur pada Sabtu (16/11/2024) lalu dianggap merendahkan status janda.

Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya wakil Ridwan Kamil, Suswono sempat membuat pernyataan soal janda menikahi pemuda pengangguran menuai kontroversi.

Kasus ini mencuat setelah muncul video Ridwan Kamil kami berkelakar tentang mengurus janda tersebar di jagat maya.

“Nanti janda janda akan disantuni oleh pak Habiburokhman, akan diurus lahir batin oleh bang Ali lubis, akan diberi sembako oleh bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Rian,” ucapnya dalam video itu.

Pernyataan politikus Golkar yang akrab disapa Kang Emil ini pun menuai kecaman dari banyak kalangan, salah satunya penggiat media sosial Jhon Sitorus.

“Astaga… Habis Suswono, sekarang giliran Ridwan Kamil yang MERENDAHKAN perempuan. Tidak kapok ya, terus saja melecehkan!,” tulis Jhon di akun akun X-nya (@JhonSitorus_18).

Ridwan Kamil Minta Maaf

Ridwan Kamil mengaku salah dan meminta maaf kenapa publik lantaran pernyataannya membuat gaduh.

“Saya memohon maaf, kadang-kadang dalam perkampanyean, situasi, intensitas, hingar bingar, kalimat itu kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi-diksi yang dipilih mungkin kurang pas,” ujarnya DI Pondok Pesantren Darul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Wali Kota Bandung periode 2013-2018 ini pun mengaku tak bermaksud merendahkan siapa pun dalam pernyataannya yang menyinggung soal janda.

Lewat pernyataan itu, Ridwan Kamil mengaku hanya ingin menjelaskan bahwa dirinya sudah menyiapkan program untuk kelompok-kelompok rentan bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta

“Saya menghaturkan mohon maaf, karena manusia emang gudangnya khilaf dan salah, tidak bermaksud (merendahkan janda). Mudah-mudahan bisa diterima permohonan maafnya,” tuturnya.

3 Paslon

Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

22/11/2024 16:01
Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel Megapolitan 21 November 2024

Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 1,
Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan
menyiapkan sejumlah aspek untuk membenahi jalan kolektor jika terpilih di Pilkada 2024.
Hal itu diucapkan Benyamin untuk menanggapi terkait program pembangunan kapasitas dan kualitas jalan kolektor primer di daerah batas Jakarta dan Banten, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2021-2026.
“Keterlibatan kami, dari mulai aspek perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai aspek pengawasan. Ini mutlak menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan,” ujar Benyamin dalam debat kedua yang disiarkan Kompas TV, Kamis (21/10/2024).
Jalan kolektor yang ada di Tangsel, yakni Jalan Arya Putra, Jalan Raya Jombang, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Haji Usman, Jalan Pajajaran, Jalan Siliwangi, Jalan Puspitek Raya, Jalan Suria Kencana, Simpang Dr. Setiabudi, dan Jalan Cabe Raya Cirendeu Raya.
Benyamin mengatakan, dengan sejumlah aspek itu, dia yakin proyek pembangunan jalan di perbatasan Jakarta dan Kota Tangsel dapat berjalan baik.
“Proyek pembangunan jalan kolektor di Kota Tangerang Selatan milik Provinsi Banten ini akan berjalan dengan baik, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan kepada para kontraktornya,” kata dia.
Menurut Benyamin, perencanaan pembangunan infrastruktur ini tentu tidak datang tiba-tiba, tetapi harus melalui proses perencanaan yang matang.
“Dalam kaitan ini tentunya banyak pihak yang akan terlibat, antara lain adalah beberapa dinas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanggerang Selatan,” kata dia.
Bukan hanya itu, Benyamin mengatakan, masyarakat juga perlu ikut mempersiapkan diri apabila adanya pembangunan proyek infrastruktur jalan kolektor.
Diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang Tangerang Selatan membangun untuk memperkokoh NKRI.
Debat ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang didukung oleh PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.
Sedangkan pasangan nomor urut 02, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 22:09
Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel Megapolitan 21 November 2024

Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Calon wakil wali Kota Tangerang Selatan,
Pilar Saga Ichsan
, memamerkan prestasinya dalam penanganan banjir di Tangsel.
Dia mengklaim telah berhasil menangani 10 dari 18 titik banjir yang ada di Tangsel saat menjabat sebagai waki wali kota Tangsel periode sebelumnya.
“Permasalahan utama di Tangsel di bidang infrastruktur tentu saja menangani masalah banjir yang terus kami upayakan hingga saat ini,” ujat Pilar saat debat Pilkada Tangsel di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (21/11/2024).
Namun, dia tak merincikan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di Tangsel.
Selain masalah banjir, Pilar juga menyoroti masalah kemacetan. Dia mengatakan akan mengembangkan 33 trayek transportasi publik di 2025 untuk mengatasi masalah kemacetan.
“Bagaimana transportasi publik yang murah dan cepat bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
Pada bidang ekonomi, Pilar akan mendorong ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama bagi generasi muda. Langkah ini diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Tangsel.
“Ke depan, masyarakat Tangsel, terutama anak-anak mudanya, harus bisa mengembangkan potensi mereka,” ucap dia.
Pilar juga menyinggung program kesehatan yang akan ditingkatkan. Dia menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Tangsel, seperti program ‘Ngider Sehat Premium’, puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit.
“Kami akan terus meningkatkan fasilitasnya, menambah tenaga kesehatan, serta melengkapi alat-alat medisnya,” jelasnya.
Diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat dan penguatan peneguhan NKRI
Debat ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang didukung oleh PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.
Sedangkan pasangan nomor urut 02, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 21:09
Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.

Meskipun kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), DPR menilai pemerintah masih memiliki ruang hukum untuk menunda pemberlakuan PPN 12% tanpa perlu merevisi UU HPP.

Penyebab utama DPR mendesak penundaan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih tertekan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengungkapkan pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda bahkan menurunkan PPN 12%, karena dalam UU HPP sudah diatur mekanisme penentuan tarif PPN dalam kisaran 5% hingga 15%.

“Tidak perlu revisi UU HPP, karena sudah ada mekanisme di dalam undang-undang,” kata Dolfie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menilai situasi ekonomi saat UU HPP disusun pada 2021 berbeda dengan keadaan ekonomi saat ini, yang tengah tertekan oleh inflasi dan daya beli masyarakat yang lesu.

Senada dengan Dolfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN 12%. Menurut Hanif, kebijakan ini dirasa membebani masyarakat, terutama dunia usaha dan UMKM, yang saat ini sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

“Ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat terus tertekan. Tarif PPN ini akan dirasakan oleh semua orang, terutama kalangan UMKM dan masyarakat umum,” jelas Hanif.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan.

Beberapa anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN, juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan ini sebelum diputuskan. Ia menilai kebijakan kenaikan PPN tersebut bisa membebani masyarakat yang sudah menghadapi pelemahan ekonomi.

Namun, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan keputusan terkait kenaikan PPN 12% sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan terkait kebijakan ini.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan perubahan atau penundaan kebijakan PPN harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, mengingat kebijakan ini sudah diatur dalam UU HPP.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait kenaikan PPN ini. Sosialisasi yang jelas penting agar masyarakat tidak salah paham tentang kebijakan tersebut, dan mengetahui sektor-sektor mana saja yang akan terkena dampak, serta sektor mana yang dikecualikan seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

Kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU HPP yang disahkan pada 2021 dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

21/11/2024 21:00
Anggota komisi VII beri pendampingan advokasi pajak pada UD Pramono

“Intinya sore hari ini kami hadir ke Pak Pramono sesuai amanat dari pak menteri (Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan) kemarin. Kami menyerahkan uang Rp300 juta untuk membantu Pak Pramono dan para peternak,”

Boyolali (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta memberikan pendampingan advokasi pajak pada UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah menyusul polemik pemblokiran rekening beberapa waktu lalu.

“Intinya sore hari ini kami hadir ke Pak Pramono sesuai amanat dari pak menteri (Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan) kemarin. Kami menyerahkan uang Rp300 juta untuk membantu Pak Pramono dan para peternak,” katanya di sela kunjungan ke UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis.

Selain itu, ia yang juga mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) akan memberikan advokasi secara politik kepada Pramono selaku pemilik UD Pramono agar usahanya tetap berjalan.

“Tadi kami juga mendengar aspirasi langsung dari Pak Pramono dan seluruh peternak yang ada di sini untuk di Boyolali ini supaya peternak susu tetap bisa beroperasi seperti biasa dan tidak terkendala dengan kasus pajak yang ada di UD Pramono,” katanya.

Ia menilai Pramono merupakan pengusaha sederhana yang membangun usahanya secara otodidak.

“Mungkin saat ini Pak Pramono masih terkendala masalah pajak. Beliau kurang mendapat edukasi yang tepat seperti apa karena yang dipajaki ini bukan dari laba, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Pramono yang dipajaki adalah omzet secara keseluruhan dari laba. Ini logika saya kalau Pak Pramono beli susu dengan harga Rp7.000 dari peternak, paling keuntungan Pak Pramono Rp100-200/liter. Kalau yang dipajaki yang Rp7.000 ini kan kasihan,” katanya.

Ia mengatakan seharusnya yang dipajaki adalah laba yang diperoleh Pramono.

“Itu yang mungkin ke depan akan kami berikan pendampingan secara keseluruhan, dari hal perpajakan kami siap membantu Pak Pramono untuk mendapatkan konsultan pajak secara gratis. Selaku anggota DPR RI dan PAN memberikan konsultan pajak secara gratis,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan masalah pajak UD Pramono hingga berdampak pada pemblokiran rekening, dikatakannya, masih dalam proses penyelesaian.

“Dengan pihak terkait kami juga berusaha menyelesaikan ini secara baik. Saya sudah berhubungan dengan Dirjen Pajak Pak Suryo Utomo untuk memberikan solusi terbaik terkait pajak ini. Saya sudah WA beliau, beliau akan koordinasi dengan anak buahnya,” katanya.

Selain itu, dikatakannya, Menko Zulhas juga sudah meminta Bupati Boyolali dan PJs Gubernur Jawa Tengah agar menyelesaikan masalah tersebut hingga dua minggu ke depan.

“Jadi dua minggu selesai, semua sudah bergerak, Ombudsman juga sudah hadir ke sini. Saya kira kita bersyukur ini semua sudah ada advokasi dari pemerintah dan DPR. Saya kira ini merupakan langkah maju bagi peternak di Boyolali supaya tidak terjadi lagi mandi susu dan sebagainya,” katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

21/11/2024 19:12
Pengamat: Dukungan Prabowo Bikin Elektabilitas SEHATI Meroket

Survei ini juga mencatat pasangan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) berada di posisi ketiga dengan 20,4 persen, sementara Muhammad Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (AMAN) mencatatkan 1,9 persen.

Dengan waktu kurang dari seminggu menuju pencoblosan pada 27 November, Rizal menyebut persaingan masih sangat dinamis. “Jika konsolidasi SEHATI terus berjalan masif, posisi MULIA bisa terancam. Selisih kurang dari 10 persen ini menunjukkan pertarungan masih terbuka lebar,” tegasnya.

Rizal juga menyinggung pentingnya pengelolaan logistik, terutama untuk saksi dan operasional di tempat pemungutan suara (TPS). “Di Makassar, jumlah TPS yang besar membuat distribusi logistik menjadi kunci utama. Jika tidak terorganisir dengan baik, ini bisa memengaruhi elektabilitas kandidat,” katanya.

Ia pun menyebut, faktor propaganda pada hari-hari terakhir akan sangat memengaruhi keputusan pemilih. “Pemilih di Makassar cenderung memilih kandidat yang diyakini memiliki logistik kuat dan peluang kemenangan tinggi,” pungkas Rizal.

Terpisah, pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, menjelaskan bahwa lonjakan elektabilitas SEHATI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dukungan kuat dari partai pengusung, yaitu Gerindra, NasDem, PAN, dan PSI.

“Peran NasDem melalui figur Rezki Mulfiati Lutfi sangat signifikan, didukung oleh kehadiran Cicu (Andi Rachmatika Dewi) yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat,” ucap Ali.

Ali juga menyoroti perbedaan pendekatan Gerindra di Pilkada Makassar dibanding Pilgub Sulsel. “Gerindra tampak lebih fokus memenangkan Seto-Rezki di Pilkada Makassar dibandingkan pasangan Andalan-Hati di Pilgub Sulsel. Ini strategi yang cukup menarik,” tambahnya.

21/11/2024 17:01
Hasil Survei Pilkada Mahakam Ulu 2024: Nama Novita dan Mayang Bersaing Ketat

Liputan6.com, Samarinda – Hasil survei terbaru Pilkada Mahakam Ulu 2024 mencatat nama Novita Bulan dan Owena Mayang bersaing ketat sebagai calon bupati. Kabupaten Mahakam Ulu sendiri adalah wilayah pedalaman paling ujung yang berada di ujung Sungai Mahakam Kalimantan Timur dan berbatasan dengan Negeri Jiran Malaysia.

Hasil survei menunjukan Pilkada Mahakam Ulu menunjukan, Novita Bulan dan Owena Mayang Shari Belawan menempati posisi puncak dari hasil Lembaga Survei SeMART POLITICA yang dirilis, di ruang Mayestik Lantai 17, Hotel Aston Samarinda, Rabu (20/11/2024).

Dijelaskan Direktur SeMART POLITICA, Gery Mohamad Iqbal kalau pihaknya menggunakan metodologi survei pengambilan sampel acak bertingkat, dengan total 440 respons dari 5 kecamatan dengan jumlah DPT seluruhnya, 27.869. Kemudian dari survei tersebut memiliki margin of eror sebesar 4,8%. Survei itu dilakukan pada 1-8 November 2024.

“Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan instrumen kuesioner,” ucap Gery didampingi peneliti SeMART POLITICA, Eko Widoyono.

Dari hasil survei yang dilakukan, SeMART POLITICA mencatat nama Novita Bulan meraih angka 40,3% sementara Owena Mayang Shari Belawan 36,3%, dan diposisi terakhir ada Yohanes Avun yang meraih 15,5% sebagai calon bupati Mahulu. Dari data tersebut, Novita dan Owena menjadi pemuncak yang dipastikan bersaing ketat, karena keduanya hanya berselisih tipis di angka 4%.

Selain nama kandidat calon bupati, SeMART POLITICA juga mensurvei wakil calon bupati, yang mana nama Artya Fathra Marthin meraih 39,5%, Stanislus Liah 35,5%, Yohanes Juan Jenau 16,3%. Jika nama tersebut dipasangkan, maka Novita Bulan-Artya Fathra Marthin memuncaki hasil survei dengan rahian 42,0%. Sementara Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah meraih hasil 34,5%.

Selain itu, survei SeMART POLITICA juga mencatat pasangan Novita Bulan-Artya Fahtra Marthin memiliki like tertinggi yang mencapai 84,5%. Sedangkan Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah mendapat like 77,3%.

Meski demikian, pasangan Novita-Artya bisa saja tergeser dari posisi puncak karena hasil survei juga mencatat pengaruh besar politik uang.

“Hasilnya, responden menjawab cukup berpengaruh (politik uang) dengan angka 46,5%,” ucap Gery.

Dengan hasil survei politik uang, pilihan masyarakat tentu bisa sewaktu-waktu berubah karena hal tersebut. Karena responden mengaku kalau politik uang bisa cukup memengaruhi pilihan menentukan pasangan kepala daerah.

Sebagai informasi, Pilkada Mahakam Ulu (Mahulu) 2024 diikuti sebanyak 3 pasangan calon (paslon).

Nomor urut 1 pasangan Yohanes Avun dan Yohanes Juan Jenau yang diusung Partai Golkar dan PDI-Perjuangan.

Nomor urut 2 didapat Novita Bulan–Artya Fathra Marthin diusung Partai Gerindra.

Nomor urut 3 untuk Owena Mayang Shari–Stanislaus Liah yang diusung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

21/11/2024 11:22
Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Aparatur sipil negara kembali diingatkan untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang pelaksanaannya kurang dari sepekan.
Tak hanya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil,
netralitas ASN
juga diperlukan untuk memastikan kontestasi calon kepala daerah selaras dengan harapan semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.
Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI,
Megawati
Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan terkait pengerahan institusi negara untuk memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dengan iming-iming sembako gratis hingga uang.
Padahal, praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.

“Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari
money politics
,” kata Megawati melalui tayangan video yang diputar saat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan konferensi pers terkait Pilkada serentak di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN, secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait itu.
“Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia pun memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti. Apalagi, pelaksanaan pilkada akan digelar kurang dari sepekan.
Di sisi lain, politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang menjadi calon petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik.
“Enggak boleh begitu, kembali langsung main copot main geser, semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima.
Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan saat pilkada sebaik mungkin.
“Saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas,” kata Gibran saat memberi arahan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan 2024 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (20/11/2024).
“Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ucapnya.
Megawati mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral bisa dikenai sanksi denda maupun pidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024.
“Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta,” ujar Megawati membacakan isi Undang-Undang.
Dengan landasan hukum tersebut, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia tak perlu ragu dan takut dalam menghadapi berbagai intimidasi.
“Siapa pun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ucap Megawati.
Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana meyakini, seluruh prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan
Pilkada 2024
.
Ia menyebut, netralitas TNI sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
“Dalam gelaran Pilkada serentak ini koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada berbagai kesempatan,” kata Kadispenad kepada wartawan, Rabu.
Sementara Polri menyinggung putusan MK yang menambahkan frasa baru dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
Penambahan ini terkait sanksi pidana bagi anggota Polri dan TNI yang terbukti terlibat dalam cawe-cawe atau memihak salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
“Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2024 08:11
Bawaslu Kota Bekasi siap hadapi sengketa Pilkada

Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

Bawaslu Kota Bekasi siap hadapi sengketa Pilkada
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 20 November 2024 – 20:34 WIB

Elshinta.com – Sebanyak 604 kasus sengketa Pilpres dan Pileg Kota Bekasi awal tahun 2024 lalu, menjadi pelajaran antisipasi dan penanganannya bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi.

Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, mengatakan kesiapan penuh menghadapi potensi sengketa Pilkada.

“Kita mempersiapkan segala kemungkinan, pertama karena hasil evaluasi dari kondisi sengketa yang di pileg dan pilpres,” kata Jhony seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (20/11/2024).

Ia menjelaskan, sebelumnya Bawaslu Kota Bekasi telah menerima tiga gugatan, masing-masing dari Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional, yang mencakup total 604 kasus.

Meskipun gugatan tersebut berpotensi gugur, Bawaslu tetap bersiap menghadapi kemungkinan gugatan dari pasangan calon (Paslon) yang kalah.

“Tapi kami tetap mempersiapkan segala kemungkinan, apabila Paslon yang di pilkada melakukan gugatan ketika misalkan mereka kalah di pilkada,” paparnya.

Ia menerangkan, persiapan tersebut meliputi penguatan jejaring pengawasan di tingkat bawah atau Panwascam dan BKD serta penyiapan alat kerja penting, seperti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau Form A.

Ia menyebut, form A ini akan menjadi dasar argumentasi Bawaslu dalam menjawab pertanyaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi posisi kami tuh menguatkan dalil-dalil, mana yang benar, apakah KPU sebagai penyelenggara atau Paslon-Paslon sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi,” ujar Jhony.

Ia mengaku, Divisi Pencegahan dan Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa telah menyiapkan strategi khusus, termasuk pengawasan di lokasi rawan politik uang dan maladministrasi di tingkat TPS.

Laporan tertulis dari pengawas TPS akan menjadi bukti penting di MK.

Sumber : Elshinta.Com

21/11/2024 04:28
Bertemu Ketum Jakmania, Suswono Tebar Janji Urus Persija Sampai Juara Lagi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Cawagub Jakarta nomor 1, Suswono bertemu dengan Ketua Umum Jakmania Diky Soemarno dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Sepak Bola Bahasa Persatuan’ yang digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Di depan Diky, pendamping Cagub Ridwan Kamil ini pun tebar janji bakal mengurus Persija sampai kembali menjadi juara Liga 1 Indonesia.

“Saya sudah bicara dengan pak Ridwan Kamil bahwa beliau ketika memang ditakdirkan menjadi gubernur, sudah pasti Persija itu akan menjadi kebanggaan bagi gubernur. Artinya, dia akan memperjuangkannya untuk menjadi juara,” ucapnya, Rabu (20/11/2024).

Untuk klub sebesar Persija, Suswono menyebut, sudah cukup lama klub berjuluk Macan Kemayoran itu tak juara.

Tahun 2018 jadi kali terakhir klub kebangaan warga Jakarta itu menjadi yang terbaik di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Artinya, sudah lebih dari lima tahun terakhir ini tak ada prestasi yang ditorehkan Persija.

Untuk itu, Suswono menjanjikan bakal membantu mengucurkan dana segar untuk Persija lewat CSR perusahaan-perusahaan BUMD milik Pemprov DKI bila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

“Tentu kami dukungan dari APBD, plus juga nanti bagaimana membantu dari dana-dana CSR untuk kemajuan Persija, itu sudah jadi jaminan kami,” ujarnya.

“Intinya, kami akan memperbanyak bagaimana supaya ada sponsor, dana-dana CSR dari berbagai pihak,” sambungnya.

Tak hanya itu, Suswono juga menjanjikan bakal memprioritaskan JIS untuk Persija, sehingga Rizki Ridho cs tak lagi menjadi tim musafir yang bermain kandang jauh dari Jakarta.

“JIS yang sudah dibangun dengan biaya yang cukup besar ini akan bisa berfungsi optimal ya, sehingga Persija bisa menjadi homebase-nya Persija ya,” tuturnya.

Sementara itu, Diky berharap, siapa pun nanti sosok yang akan menjadi Gubernur Jakarta bisa mencintai Persija yang merupakan klub kebangaan warga ibu kota.

“Untuk kesosokan kami enggak pernah ada spesifikasi khusus, syaratnya gampang, yang penting cinta Persija, itu aja udah,” ucapnya.

3 Paslon

Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

20/11/2024 23:40