Xcloud.id

partai: PAN

  • Zulhas Sebut Makan Bergizi Gratis Itu Hak Dasar Warga Negara

    Zulhas Sebut Makan Bergizi Gratis Itu Hak Dasar Warga Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) merupakan hak dasar warga negara dalam memenuhi kebutuhan gizi yang layak.

    Menurut Zulhas, MBG merupakan program untuk menciptakan generasi unggul di masa depan. Untuk diketahui, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat

    Selain itu, Zulhas mengeklaim pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dan tepat sasaran.

    “MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” kata Zulhas dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa program MBG merupakan inisiatif Kepala Negara RI yang dirancang untuk memberikan dampak luas dalam jangka panjang.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan pemerintah memperbaiki sistem dan tata kelola pelaksanaan MBG.

    “Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas, respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai maraknya kasus keracunan MBG menunjukkan ketidaksiapan pelaksanaan program tersebut.

    Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

    Bahkan bila perlu, ujar Niti, program MBG dilakukan penghentian sementara untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Niti mewanti-wanti program MBG bisa menjadi bom waktu atas keracunan makanan.

    “Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan,” kata Niti dalam keterangan tertulis.

    Niti juga mendesak adanya peningkatan standar higiene dan sanitasi dapur, kejelasan kehalalan food tray, serta keterlibatan tenaga ahli gizi dalam pengawasan kualitas makanan.

    “Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mendorong adanya audit sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir untuk memastikan keamanan pangan, termasuk pembentukan sistem pengaduan masyarakat.

    “Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus/kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” tandasnya.

  • DPR Bawa Pulang Gaji dan Tunjangan Rp 65 Juta per Bulan, Selesai Jabat Masih Dapat Pensiun Seumur Hidup – Page 3

    DPR Bawa Pulang Gaji dan Tunjangan Rp 65 Juta per Bulan, Selesai Jabat Masih Dapat Pensiun Seumur Hidup – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memangkas sejumlah fasilitas anggotanya, termasuk tunjangan rumah dinas, biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi. Namun, meski ada pemangkasan, hak keuangan anggota dewan tetap cukup besar.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, sejak 31 Agustus 2025, pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR resmi dihentikan. Selain itu, anggota yang sudah dinonaktifkan partai politiknya juga tidak akan lagi menerima hak keuangan. Saat ini ada lima anggota DPR berstatus nonaktif, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadie (Golkar).

    Berdasarkan catatan DPR, anggota dewan masih menerima hak keuangan sekitar Rp 65,59 juta per bulan, meski sejumlah tunjangan disunat. Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, uang sidang, hingga tunjangan konstitusional.

    Secara detail, gaji pokok anggota DPR sesuai PP Nomor 75 Tahun 2000 hanya Rp 4,2 juta per bulan. Selain itu, ada tunjangan suami/istri Rp 420 ribu, tunjangan anak Rp 168 ribu, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras Rp 289.680, dan uang sidang Rp 2 juta. Total gaji dan tunjangan melekat mencapai Rp 16,77 juta.

    Namun, bila ditambahkan dengan berbagai tunjangan lain, hak keuangan anggota DPR bisa tembus Rp 65 juta per bulan.

     

  • Apa Itu Ultra Processed Food? Jadi Polemik karena Muncul di Menu MBG

    Apa Itu Ultra Processed Food? Jadi Polemik karena Muncul di Menu MBG

    Jakarta –

    Istilah Ultra-Processed Food (UPF) belakangan ini ramai dibicarakan. Jenis makanan ini banyak ditemukan dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG), program yang sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.

    Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri dalam sebuah surat memberi restu untuk menghadirkan UPF dalam menu MBG selama mengutamakan produk lokal. Di sisi lain, para pakar gizi mengkritik kebijakan tersebut karena seharusnya lebih mengutamakan makanan segar.

    Terlepas dari polemik tersebut, sebenarnya apa yang disebut Ultra Processed Food? Apa definisinya dan kenapa identik dengan menu tidak sehat?

    Pengertian Ultra-Processed Food

    Ultra-processed food (UPF) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan makanan yang telah mengalami banyak tahapan pemrosesan industri. Tidak hanya sekadar dimasak atau diawetkan, UPF biasanya dibuat dari bahan hasil ekstraksi (seperti pati, protein terisolasi, minyak terhidrogenasi) yang kemudian dicampur dengan zat aditif seperti pemanis buatan, pewarna, penguat rasa, pengawet, dan pengemulsi. Bahan-bahan ini jarang sekali ditemukan di dapur rumah tangga.

    Ciri khas UPF adalah tampilannya yang sangat menarik, rasanya intens, praktis dikonsumsi, dan bisa bertahan lama di rak toko. Tidak heran kalau produk seperti mi instan, biskuit manis, sosis, nugget, snack kemasan, minuman bersoda, hingga makanan beku siap saji masuk dalam kategori ini.

    Industri makanan mengandalkan UPF karena beberapa alasan. Pertama, produk ini lebih murah diproduksi dengan bahan dasar yang bisa diolah massal. Kedua, daya simpannya lebih lama, sehingga mudah didistribusikan ke berbagai daerah. Ketiga, UPF cenderung seragam rasanya, membuat konsumen lebih mudah menerima dan terbiasa.

    Klasifikasi NOVA

    Istilah Ultra Processed Food diperkenalkan dalam Sistem NOVA, sebuah sistem pengkategorian pangan yang dibuat tahun 2009 oleh Prof Carlos Monteiro dan tim penelitian dari Universitas Sao Paulo, Brasil. Ide ini lahir karena masyarakat makin bergantung pada makanan olahan industri, sementara konsumsi pangan segar menurun.

    Berbeda dengan klasifikasi gizi biasa, NOVA menilai makanan dari tingkat pemrosesannya. Meski bukan acuan resmi WHO, sistem ini populer di dunia riset dan bahkan dipakai Pan American Health Organization (PAHO) sebagai rujukan kebijakan gizi, khususnya untuk melihat kaitan antara pola makan modern dan penyakit tidak menular.

    Untuk memahami posisi UPF, sistem NOVA membagi makanan menjadi empat kelompok berdasarkan tingkat pengolahannya:

    NOVA 1 (Unprocessed or Minimally Processed Foods) adalah makanan segar dan minim proses. Makanan segar atau makanan yang tidak diolah contohnya adalah buah, sayur, ikan segar, telur, biji-bijian, dan jamur. Makanan minim proses adalah makanan yang diolah secara sederhana seperti menghilangkan bagian yang tidak diinginkan, penggilingan, pemotongan, pendinginan, dan pemanasan.NOVA 2 (Processed Culinary Ingredients) adalah bahan hasil ekstraksi atau bahan masak olahan, contohnya minyak goreng, gula, garam, mentega, cuka, dan madu.NOVA 3 (Processed Food): makanan olahan sederhana, contohnya roti tradisional, keju, ikan asin, dan tempe.NOVA 4 (Ultra Processed Food): produk industri dengan banyak tambahan, seperti nugget, sosis, mi instan, biskuit, dan minuman kemasan berpemanis.

    Sejauh ini tidak ada istilah resmi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai padanan Ultra Processed Food. Beberapa publikasi di media massa menggunakan istilah ‘Makanan Ultra Proses’ sebagai padanannya, walaupun sebenarnya kurang tepat karena tidak konsisten dengan terjemahan untuk kategori lain dalam sistem klasifikasi NOVA. Kategori ‘Processed Food‘ tidak diterjemahkan jadi ‘Makanan Proses’ kan?

    Kenapa UPF Identik dengan Makanan Tidak Sehat?

    UPF kerap diasosiasikan dengan makanan tidak sehat karena biasanya tinggi kalori, gula, garam, serta lemak jenuh, tetapi rendah serat, vitamin, dan mineral. Konsumsi berlebihan berpotensi mengubah pola makan jadi tidak sehat dan meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga kanker.

    Sejumlah penelitian mendukung hal ini. Publikasi tahun 2025 dalam Critical Reviews in Food Science and Nutrition menyebutkan konsumsi UPF tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko kematian dini, diabetes tipe 2, kanker kolorektal, dan penyakit jantung. Studi lain yang dipublikasikan di Nutrition Journal tahun 2020 meneliti ratusan ribu peserta yang juga dikaitkan dengan konsumsi UPF dengan penyakit obesitas, sindrom metabolik, serta depresi.

    Jika ditarik lebih jauh, masalah utama bukan hanya soal zat tambahan di dalam UPF, melainkan bagaimana makanan ini memengaruhi pola makan seseorang secara keseluruhan. UPF cenderung membuat orang makan lebih banyak karena rasanya dirancang agar sangat enak dan sulit dihentikan (palatable). Selain itu, teksturnya biasanya lembut dan praktis, serta minim serat membuat proses makan lebih cepat, sehingga otak tidak sempat mengirim sinyal kenyang. Hasilnya, kalori yang masuk bisa berlebih tanpa disadari.

    Pada anak-anak, kebiasaan ini bisa berdampak lebih serius. Konsumsi UPF berlebihan sejak usia dini dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, gigi berlubang, hingga menurunnya kualitas pola makan seimbang. Studi jangka panjang juga menunjukkan bahwa pola makan yang terbentuk di masa kecil cenderung bertahan hingga dewasa. Artinya, jika sejak sekolah anak sudah terbiasa dengan nugget atau mi instan, besar kemungkinan kebiasaan itu akan terbawa sampai mereka dewasa.

    Isu ini relevan bila dikaitkan dengan program MBG. Jika menu yang diberikan berisi UPF seperti nugget, sosis, dll, maka tujuan untuk memperbaiki status gizi anak agar menjadi generasi emas bisa tidak tercapai. Memang, UPF lebih mudah diproduksi massal dan tahan lama, tetapi kualitas gizi yang ditawarkan tidak sebaik makanan segar. Di sinilah pentingnya memastikan MBG lebih menekankan buah, sayur, telur, ikan, atau daging segar agar manfaatnya benar-benar optimal bagi anak.

    Meski demikian, tidak semua UPF otomatis berarti buruk. Ada yang memang bermanfaat, misalnya makanan medis tertentu atau produk fortifikasi pangan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Ombudsman Ungkap Ada Yayasan MBG Terafiliasi Politik”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

    Polemik UPF di Menu MBG

    5 Konten

    Hadirnya Ultra Processed Food (UPF) dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik. Di satu sisi Badan Gizi Nasional (BGN) merestui, di sisi lain para pakar mengingatkan dampaknya bagi kesehatan.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Batu hingga Molotov Sasar Konvoi Presiden Ekuador Protes BBM Naik Tajam

    Batu hingga Molotov Sasar Konvoi Presiden Ekuador Protes BBM Naik Tajam

    Quito –

    Protes penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Ekuador terus memanas. Konvoi Presiden Ekuador Daniel Noboa bahkan disasar massa yang protes karena kenaikan tajam harga BBM.

    Seperti dilansir BBC dan CNN, Selasa (30/9/2025), konvoi kendaraan itu dipimpin Noboa. Duta besar dan diplomat asing yang ada dalam konvoi turut menjadi target serangan massa yang melemparkan batu dan bom molotov.

    Juru bicara pemerintah Ekuador Caroline Jaramillo mengatakan konvoi tersebut juga membawa para diplomat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa yang terlibat penyaluran bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, konvoi turut diikuti diplomat Vatikan Andres Carrascosa, Duta Besar Uni Eropa Jekaterina Dorodnova, dan Duta Besar Italia Giovanni Davoli.

    Komentar Presiden Ekuador

    Noboa mengunggah foto-foto dalam postingan media sosial X. Postingan itu menunjukkan kerusakan pada kendaraan dalam konvoi.

    Terlihat dalam foto-foto tersebut bahwa kaca depan dan kaca samping kendaraan yang digunakan utusannya pecah dan retak.

    Demonstran memblokir jalanan dalam aksi memprotes kenaikan bahan bakar di Ekuador pada 24 September. (AP Photo/Dolores Ochoa)

    “Mereka menolak kemajuan di Ekuador dan memilih kekerasan,” tulis Noboa, merujuk pada para demonstran bersenjata.

    “Kita terus maju: Ekuador tidak boleh mundur,” tegasnya.

    Ratusan Orang Sergap Konvoi Presiden

    Pemerintah Ekuador melaporkan konvoi tiba-tiba disergap oleh sekitar 350 orang. Konvoi tersebut dalam perjalanan mengirimkan bantuan kepada masyarakat terdampak di Provinsi Imbabura.

    Batu, kembang api, hingga bom molotov dilemparkan massa ke konvoi kendaraan. Serangan itu terjadi di wilayah Cotacachi, Provinsi Imbabura, di mana puluhan demonstran memblokir jalanan dan bentrok dengan pasukan keamanan.

    Sekitar 50 tentara yang mengawal konvoi itu, sebut Jaramillo, berusaha memukul mundur para pelaku penyerangan. Belum ada informasi apakah ada korban luka dalam peristiwa tersebut.

    Pemerintah Ekuador menyampaikan terdapat 17 personel militer yang diculik dalam insiden itu dan keberadaan mereka tidak diketahui.

    Polisi antihuru-hara disiagakan menghadapi aksi memprotes penghapusan subsidi BBM di Ekuador (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

    Sementara, Angkatan Bersenjata Ekuador menuduh para demonstran melukai 12 tentara dan menyandera 17 tentara lainnya. Militer Ekuador menuduh para pelaku sebagai “kelompok teroris” dan menegaskan “tindakan seperti ini tidak akan dibiarkan begitu saja”.

    Pemerintah menegaskan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas penyerangan itu tidak mewakili warga Ekuador, melainkan para penjahat.

    Warga Dilaporkan Tewas

    Unjuk rasa diwarnai kerusuhan menyelimuti Ekuador sudah belasan hari. Organisasi hak masyarakat adat terbesar, Conaie, menyerukan aksi mogok nasional tanpa batas waktu untuk menentang langkah Noboa memangkas subsidi BBM.

    Conaie menyebut salah satu anggota komunitas adat bernama Efrain Fuerez, yang berusia 46 tahun, “ditembak tiga kali” dan meninggal dunia di rumah sakit di area Cotacachi. Dalam pernyataannya, Conaie menyebut Fuerez tewas dalam “kejahatan negara, yang dilakukan atas perintah Daniel Noboa”.

    Kepolisian dan Angkatan Bersenjata Ekuador belum memberikan komentar, sedangkan kantor kejaksaan Ekuador mengatakan akan melakukan penyelidikan terhadap “dugaan kematian” tersebut.

    Ekuador Tetapkan Starus Darurat

    Presiden Ekuador Daniel Noboa menetapkan status darurat terhadap tujuh provinsi dari puluhan provinsi di wilayahnya. Status darurat ditetapkan menyusul unjuk rasa memprotes penghapusan subsidi BBM yang dilanda kekerasan.

    Personel kepolisian dam militer dikerahkan untuk menjaga keamanan di penjara di Esmeraldas, Ekuador, yang dilanda bentrokan berdarah (Photo by Antony QUINTERO / AFP)

    Noboa, yang terpilih kembali pada April lalu karena para pemilih mendukung pendekatannya yang keras terhadap kekerasan kartel yang merajalela, mengumumkan pada Selasa (17/9) bahwa keadaan darurat akan diberlakukan selama 60 hari di sebanyak tujuh provinsi dari 24 provinsi di Ekuador.

    Noboa mengumumkan penghapusan subsidi BBM itu pekan lalu, dalam upaya menghemat anggaran US$ 1,1 miliar (Rp 18 triliun) yang menurutnya akan dialihkan untuk program bantuan sosial dan dukungan pertanian.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (17/9), Kebijakan itu membuat harga diesel melonjak drastis dari US$ 1,80 (Rp 29 ribu) menjadi US$ 2,80 (Rp 46 ribu) per galon — sekitar 48 sen (Rp 7.887) menjadi 74 sen (Rp 12.160) per liter — di negara yang hampir sepertiga penduduknya tergolong miskin.

    Dalam aksi protes pada Selasa (17/9) waktu setempat, para demonstran memblokir jalan raya Pan-American North di luar ibu kota Quito dengan bebatuan yang diletakkan di tengah jalanan. Aksi ini menyusul blokade beberapa ruas jalan raya oleh para pengemudi truk sehari sebelumnya.

    Lihat juga Video: Ekuador Membara! Status Darurat Berlaku Gegara Demo BBM

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/rfs)

  • Nama Petugas Hong Kong Disorot Warganet RI saat Evakuasi Bom Perang Dunia 2

    Nama Petugas Hong Kong Disorot Warganet RI saat Evakuasi Bom Perang Dunia 2

    Jakarta –

    Bom sisa Perang Dunia 2 ditemukan di Quarry Bay, Hong Kong. Proses evakuasi bom besar seberat 454 kilogram itu menjadi pekerjaan besar.

    Sekitar 6 ribu warga dievakuasi dari sekitar lokasi dalam proses penjinakan dilakukan petugas keamanan Hong Kong. Dalam proses tersebut, nama petugas senior penjinakan bom di Hong Kong menarik perhatian warganet Indonesia.

    Petugas tersebut disorot karena namanya yang dianggap familiar dengan nama orang Indonesia. Dia adalah Suryanto Chin-chiu yang merupakan perwira senior penjinakan bom di Hong Kong.

    Suryanto menjadi salah satu narasumber yang diwawancara jurnalis Hong Kong terkait proses evakuasi bom Perang Dunia 2 yang bikin geger tersebut.

    Seperti dilansir South China Morning Post, Sabtu (27/9/2025), proses penjinakan bom sisa PD 2 tersebut memakan waktu sekitar 9 jam. Penjinakan dimulai pukul 02.00 dini hari waktu setempat, setelah evakuasi sekitar 6.000 warga dari 18 bangunan di dekat lokasi konstruksi Jalan Pan Hoi, tempat bom ditemukan.

    “Biro penjinakan bahan peledak berhasil menjinakkan bom tersebut pada pukul 11.48 pagi,” kata Kepala Inspektur Andy Chan Tin-chu dari Distrik Kepolisian Timur.

    “Lokasi tersebut sekarang aman, dan kami sedang mengatur agar warga dapat kembali ke tempat tinggal mereka,” katanya.

    Perwira senior penjinakan bom, Suryanto Chin-chiu, mengatakan ada tiga langkah yang terlibat dalam penanganan bom masa perang seberat 1.000 pon (454 kg), yang mencakup 227 kg bahan peledak TNT.

    Butuh waktu empat jam untuk membuat lubang sedalam 30 cm (12 inci) di bom tersebut yang dilanjutkan dengan proses pembakaran bahan peledak.

    “Saat kami membakar bom, daya ledaknya sangat kuat. Itu bukan ledakan, melainkan hanya pembakaran,” kata Suryanto.

    Tonton juga Video: Penemuan Bom Perang Dunia II Bikin Heboh Pengguna Kereta di Paris

    (jbr/idh)

  • Debat Panas Komisi VI Vs Pedagang Thfirting Soal Pakaian Bekas: Matikan itu Mikrofonnya!

    Debat Panas Komisi VI Vs Pedagang Thfirting Soal Pakaian Bekas: Matikan itu Mikrofonnya!

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 02 Des 2025, 18:21 WIB

    Diterbitkan 02 Des 2025, 18:18 WIB

    Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat umum dengan aliansi pedagang pakaian bekas Indonesia (APPBI) dan pedagang pakaian bekas dan makanan Gede Bage di Gedung DPR, Jakarta,Selasa (2/12).

    Anggota Komisi VI Fraksi PAN, Nasril Bahar terlibat debat dengan perwakilan pedagang pakaian bekas Indonesia. Mereka menuding yang merusak Indonesia bukan pakaian bekas tapi minuman keras.

  • Tok! Panja DPR Setujui RUU BUMN, Ubah Status Kementerian jadi Badan Pengaturan

    Tok! Panja DPR Setujui RUU BUMN, Ubah Status Kementerian jadi Badan Pengaturan

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR melalui Komisi VI menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Persetujuan dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi VI, Jumat (26/9/2025).

    Adapun perwakilan pemerintah yang hadir Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Menteri PAN-RB, Rini Widyantini; Wakil Ketua Komisi XI, Nurdin Halid. 

    Ketua Panja, Andre Rosiade menyampaikan bahwa terdapat 84 pasal yang diubah dalam RUU BUMN. Kendati demikian, dia mengatakan ada beberapa poin yang penting disampaikan. Salah satunya melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan

    “Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025,” jelasnya.

    Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. 

    “Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. Jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN,” katanya.

    Andre menjelaskan peran BP BUMN akan mengoptimalkan peran BUMN. RUU ini juga mengatur dividen saham seri A dwiwarna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan presiden. 

    Andre menambahkan RUU ini menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.

    “Bapak Ibu sekalian yang saya hormati setelah kita mendengarkan laporan panja, apakah laporan panja terkait hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dapat kita setujui?” Kata Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini.

    “Setuju,” jawab anggota Komisi VI.

  • PAN Apresiasi Pidato Prabowo di PBB: Wajar Trump Beri Pujian

    PAN Apresiasi Pidato Prabowo di PBB: Wajar Trump Beri Pujian

    Jakarta –

    Waketum PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saleh menyebut Prabowo berpidato tanpa gentar dalam menyampaikan isi hati, pikiran, dan fakta-fakta yang terjadi tentang kondisi dunia.

    “Disampaikan secara lugas. Dengan Bahasa Inggris yang baik, mudah dimengerti dan tanpa ada sedikit pun keraguan. Kalau dari sisi isinya, Prabowo mampu meramu dengan baik konteks perdamaian global dan program pembangunan nasional Indonesia. Beliau mendeskripsikan betapa pentingnya keamanan dan perdamaian untuk meraih kejayaan bersama, dan perdamaian di Palestina dinilai sebagai sesuatu yang harus diselesaikan,” kata Saleh kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

    Ketua Komisi VII DPR RI ini menilai isi pidato Prabowo di Sidang Umum PBB itu berbobot serta disampaikan dengan retorika yang sangat menarik. Maka, kata dia, sangat wajar jika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memuji pidato Prabowo.

    “Saya kira, Trump wajar memberikan pujian itu. Kita berharap, pujian itu bisa dilanjutkan dengan pembicaraan lanjutan ke arah yang lebih teknis untuk menghentikan perang dan genocide di Palestina,” ucap Saleh.

    Saleh meyakini Trump sangat tahu bentuk keberpihakan Indonesia kepada Palestina. Karena itu, dia menilai jika Indonesia yang melakukan upaya diplomatik dengan AS, tidak tertutup kemungkinan ada jalan keluar terbaik untuk semua.

    “Tidak hanya menguntungkan Palestina, tetapi tentu saja bagi Israel. Kalau sudah damai, tentu semua negara di dunia akan membangun kerja sama global dalam membangun tatanan dunia baru,” imbuhnya.

    Diketahui, Prabowo memberikan pidato di Sidang Umum PBB pada urutan ketiga usai Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump. Prabowo membahas sejumlah isu dalam pidatonya mulai dari penjajahan hingga isu Palestina.

    Prabowo beberapa kali menghentakkan tangannya ke podium, salah satunya saat Prabowo bicara terkait penjajahan yang dialami rakyat Indonesia.

    “Negara saya merasakan kepedihan ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah penjajahan, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih rendah daripada anjing di Tanah Air kami sendiri. Kami, rakyat Indonesia, tahu apa artinya diabaikan keadilan, apa artinya hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menghentakkan podium saat menegaskan komitmen Indonesia terhadap misi perdamaian PBB. Prabowo menyebut Indonesia salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia menegaskan Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia.

    Donald Trump memuji pidato Prabowo. Dia menyebut pidato yang disampaikan Presiden RI itu luar biasa.

    “Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Trump saat Prabowo mengikuti Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/whn)

  • PAN Sidoarjo Resmikan Kantor Baru, Persiapkan Musda dan Target Tambah Kursi DPRD

    PAN Sidoarjo Resmikan Kantor Baru, Persiapkan Musda dan Target Tambah Kursi DPRD

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidoarjo meresmikan kantor sekretariat baru yang berlokasi di Blok E 1, Perumahan Taman Pinang Indah (TPI) pusat Kota Delta. Acara syukuran dan peresmian pada Kamis (25/9/2025) itu dihadiri pengurus DPD, DPC, kader PAN Sidoarjo, Perempuan Amanat Nasional, serta jajaran pengurus Simpatik PAN.

    Sekretaris DPD PAN Sidoarjo, H. Bangun Winarso, menyampaikan harapan besar dengan adanya kantor baru berlantai dua seluas sekitar 350 meter persegi tersebut. “Harapannya dengan kantor DPD PAN Sidoarjo baru ini, ke depannya PAN Sidoarjo akan semakin cemerlang dan bisa merealisasikan semua aspirasi warga Sidoarjo,” ujarnya.

    Bangun juga mengajak seluruh kader agar menjadikan kantor baru ini sebagai pemicu semangat untuk membesarkan partai. “Mari semua semangat membesarkan nama partai dan perolehan suara di wilayah Sidoarjo,” pintanya.

    Sementara itu, Ketua DPD PAN Sidoarjo, H. Emir Firdaus, memberikan arahan terkait persiapan Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya digelar Oktober 2025. Dalam agenda tersebut, DPP PAN akan memilih pimpinan daerah baru.

    Emir juga menegaskan bahwa PAN Sidoarjo terus berupaya memperbaiki capaian politik di masa mendatang. Ia menyinggung hasil Pemilu 2024 yang menempatkan PAN dalam kategori empat besar perolehan suara, namun jumlah kursi di DPRD Sidoarjo berkurang satu. “Kita berdoa dan bekerja keras, agar perolehan kursi legislatif kembali bertambah lagi minimal lima kursi untuk PAN Sidoarjo,” imbuhnya.

    Selain fokus pada Musda, Emir menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh kader untuk mengembalikan kejayaan PAN di Kabupaten Sidoarjo menjelang Pemilu 2029. [isa/beq]

  • Estafet Ketua Panja Revisi UU BUMN dari Eko Patrio ke Andre Rosiade

    Estafet Ketua Panja Revisi UU BUMN dari Eko Patrio ke Andre Rosiade

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sepakat untuk kembali merevisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) No.1/2025. Tongkat estafet Ketua Panja revisi keempat UU BUMN kini dipegang oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

    UU No.1/2025 tentang BUMN baru saja diketok dalam Sidang Paripurna DPR pada Februari 2025. Perubahan ketiga UU BUMN itu menjadi payung hukum yang menaungi lahirnya Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Kepastian perubahan keempat UU BUMN disepakti oleh seluruh fraksi Komisi VI DPR. Berpijak dari kesepakatan tersebut pembahasan revisi UU BUMN bakal dipercepat sejalan dengan pembentukan panitia kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

    Andre Rosiade merupakan politisi Partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak 2019. Dalam Pilpres 2024, Andre merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Sumatera Barat.

    Tongkat estafet Ketua Panja revisi UU BUMN itu sebelumnya dipegang oleh Eko Hendro Purnomo alias Eko Prasetyo alias Eko Patrio. Eko memimpin Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI untuk membahas perubahan ketiga UU BUMN dengan pemerintah.

    Belakangan sosok Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjadi sorotan di tengah aksi demonstrasi massa yang menyampaikan protes terhadap tunjangan anggota DPR pada Agustus 2025. Belakangan, PAN secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI.

    Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).

    Terkait dengan revisi keempat UU BUMN, pemerintah dan Panja Komisi VI DPR-RI menargetkan pembahasan RUU UMN di tingkat Panja dituntaskan sebelum akhir masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Kesepakatan ini diharapkan mempercepat harmonisasi regulasi dan memperkuat peran BUMN di perekonomian nasional.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi VI DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa perubahan UU BUMN diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola dengan dinamika ekonomi nasional.

    Selain itu, transformasi kelembagaan korporasi negara juga menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.

    “Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan transformasi kelembagaan yang hanya dapat dilakukan dengan perubahan undang-undang. Besar harapan kami agar rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyatakan seluruh fraksi sepakat bahwa urgensi revisi UU BUMN bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi untuk memperkuat kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pembangunan nasional.

    “Jika BUMN dikelola dengan baik, negara kita akan menjadi sangat kaya. Tidak ada lagi kasus kelaparan, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan,” kata Anggia dalam rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (23/9/2025).

    Menurut Anggia, orientasi RUU BUMN kali ini adalah memastikan tata kelola lebih profesional dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, masukan publik sejak pengesahan perubahan ketiga UU BUMN pada 2025 menjadi perhatian serius.

    Sebagaimana diketahui, RUU tentang Perubahan Keempat UU No. 19/2003 tentang BUMN masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini.