Xcloud.id

partai: PAN

  • Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya?
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) telah menyelesaikan rekapitulasi suara dan resmi menetapkan pasangan nomor urut 2,
    Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi
    (Andalan Hati), sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024.
    “Memutuskan menetapkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, saat membacakan surat keputusan di Hotel Novotel, Makassar, pada Minggu (8/12/2024) malam.
    Keputusan KPU Sulsel Nomor 3119/2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sulsel 2024 dibacakan dalam rapat pleno terbuka yang mengulas rekapitulasi perhitungan suara dari 24 kabupaten/kota.


    Rapat ini dihadiri oleh anggota KPU se-Sulsel serta saksi dari masing-masing pasangan calon.
    “Pasangan calon nomor urut 1,
    Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad
    meraih suara sah sebanyak 1.600.029. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, mendapatkan suara sah sebanyak 3.014.255,” ungkap Hasbullah.
    Ia juga menambahkan bahwa hasil Pilgub Sulsel tersebut telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi.
    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
    “Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Desember 2024,” pungkasnya.
    Diketahui,
    pilkada Sulsel
    2024 diikuti oleh dua pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, merupakan Wali Kota Makassar dua periode, berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Pasangan ini didukung oleh tiga partai koalisi, yaitu PDIP, PKB, dan PPP, serta didukung oleh Partai Buruh, PBB, dan Partai Ummat.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, yang merupakan petahana Gubernur Sulsel, berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, mantan Wakil Wali Kota Makassar.
    Pasangan Andalan Hati ini diusung oleh sembilan partai koalisi, termasuk NasDem, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, dan Gelora.
    Sebagai informasi tambahan, Andi Sudirman Sulaiman adalah adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
    Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel dan menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap "Kandang Banteng" Nasional

    7 Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap "Kandang Banteng" Nasional

    Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap “Kandang Banteng”
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pengamat politik Universitas Islam ’45 Bekasi, Adi Susila, menyebutkan, Bekasi Raya belum bisa dianggap sebagai “kandang banteng” setelah dua kader PDI Perjuangan, Tri Adhianto dan Ade Kuswara Kunang, memenangi Pilkada Kota Bekasi dan
    Pilkada Kabupaten Bekasi
    2024. 
    “Belum bisa, tidak masuk kategori ‘kandang banteng’,” kata Adi saat dihubungi, Senin (9/12/2024).
    Adi berpendapat, “Bekasi Raya” bisa dikatakan sebagai “kandang banteng” apabila PDI-P menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.
    Sementara, berdasarkan hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024, PDI-P hanya meraih sembilan kursi dari 50 kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Bekasi. 
    Jumlah itu masih di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapatkan 11 kursi. Sisanya, Golkar mendapat delapan kursi, Gerindra enam kursi, PAN lima kursi, PKB empat kursi, PPP dua kursi, dan Demokrat dua kursi.
    Sementara, di DPRD Kabupaten Bekasi, dari total kuota 55 kursi, PDI-P berada di posisi kedua dengan perolehan delapan kursi. Raihan tersebut masih kalah dari Golkar yang meraih 10 kursi.
    Dengan perolehan tersebut, Adi mengatakan, PDI-P belum sepenuhnya bisa menguasai suara “Bekasi Raya”.
    “Kalau di Kota Bekasi kan legislatifnya paling banyak PKS, sementara untuk pilkada kemenangan PDI-P didukung koalisi besar, demikian pula di Kabupaten Bekasi,” ungkap dia.
    Adapun Tri-Abdul Harris Bobihoe memperoleh 459.430 suara berdasarkan hasil rekapitulasi
    Pilkada Kota Bekasi 2024
    .
    Keduanya unggul tipis dari pasangan nomor urut 1, Heri Koswara-Sholihin yang meraup 452.231 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni, meraih 64.509 suara.
    Sedangkan pada
    Pilkada Kabupaten Bekasi 2024
    , Ade-Asep Surya Atmaja menang dengan mengantongi 45,68 persen atau 666.494 suara.
    Keduanya unggul jauh dari pasangan nomor urut 2, BN Holik Qodratullah-Faizal Hafan Farid, yang memperoleh 40,32 persen atau 588.399 suara. Kemudian, pasangan nomor urut 1, Dani Ramdan-Romli, meraih 14 persen atau 204.305 suara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK Surabaya 9 Desember 2024

    Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK Surabaya 9 Desember 2024

    Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota
    Blitar
    nomor urut 2 Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro (Bambang-Bayu) mengajukan gugatan sengketa hasil
    Pilkada Kota Blitar
    2024 ke Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ).
    Berkas gugatan telah dimasukkan ke MK oleh tim hukum Bambang-Bayu, Joko Trisno Mudianto pada Senin (9/12/2024) dengan dalih telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh paslon nomor urut 2, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim).
    “Pada hari ini, Senin 9 Desember 2024, paslon nomor urut 01 melalui kuasa hukum Joko Trisno Mudianto dan kawan-kawan mengajukan sengketa hasil Pilkada Kota Blitar kemarin,” ujar Joko saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin sore.
    “Pendaftaran kami lakukan secara
    online
    , dan sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya kami menunggu pemberitahuan dan undangan sidang dari Mahkamah Konstitusi,” imbuh Joko.
    Joko mengakui bahwa perolehan suara paslon Bambang-Bayu yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar tertinggal lebih dari 2 persen dari perolehan suara paslon Ibin-Elim.
    Karenanya, lanjut Joko, paslon Bambang-Bayu mendasarkan gugatan atas dugaan terjadinya kecurangan TSM yang dilakukan oleh paslon Ibin-Elim.
    Ditanya apa bentuk kecurangan TSM yang dimaksud, Joko menolak memberikan uraian dengan dalih akan disampaikan di persidangan.
    “Permohonan klien kami agar dilaksanakan PSU (pemungutan suara ulang) total di Kota Blitar atau setidak-tidaknya PSU di 45 TPS,” unngkapnya.
    Khusus di 45 TPS yang dimaksud, Joko mengklaim pihaknya memiliki bukti yang kuat adanya dugaan praktik politik uang yang dilancarkan kepada pemilih dari 45 TPS tersebut.
    “Daftar pemilih dari 45 TPS tersebut terdampak praktik
    money politics
    berupa uang dan sembako,” ungkapnya.
    Joko menolak menyebutkan detail dari 45 TPS yang dia maksudkan.
    Sebelumnya, KPU Kota Blitar melalui rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada Kota Blitar 2024, Rabu (4/12/2024), menetapkan paslon nomor urut 1 Bambang-Bayu meraih 43.543 suara (45,18 persen), paslon nomor urut 2 Ibin-Elim 49.674 suara (51,55 persen), dan suara tidak sah 3.150 suara (3,27 persen).
    Rapat itu digelar setelah dua hari sebelumnya Panwascam Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sananwetan merekomendasikan PSU di 13 TPS di dua kecamatan tersebut.
    Pada Selasa, (3/12/2024), Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya mengatakan, pihaknya memutuskan untuk melanjutkan rekapitulasi di tingkat Kota Blitar setelah melakukan kajian dan klarifikasi atas rekomendasi PSU tersebut.
    Sebagaimana diketahui, paslon Bambang-Bayu diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra yang menguasai 16 kursi atau 64 persen dari total kursi yang ada di DPRD Kota Blitar.
    Pada Pemilu 2024 lalu, PDI-P selaku partai politik paling dominan di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar telah kehilangan 3 kursi DPRD Kota Blitar dari 11 kursi menjadi 8 kursi.
    Di sisi lain, paslon Ibin-Elim diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan sejumlah partai politik non-parlemen.
    Koalisi ini hanya menguasai 9 kursi atau 36 persen dari total 25 kursi di DPRD Kota Blitar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cawagub Jabar Erwan Setiawan Temui Jokowi Usai Menangi Daerah Pemilih Terbanyak Regional 9 Desember 2024

    Cawagub Jabar Erwan Setiawan Temui Jokowi Usai Menangi Daerah Pemilih Terbanyak Regional 9 Desember 2024

    Cawagub Jabar Erwan Setiawan Temui Jokowi Usai Menangi Daerah Pemilih Terbanyak
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 4,
    Erwan Setiawan
    , bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Presiden di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin (9/12/2024).
    Pertemuan ini berlangsung di tengah kunjungan Erwan yang juga merupakan manajer
    Persib Bandung
    , Umuh Muchtar, yang merupakan ayahnya.
    Erwan Setiawan, yang merupakan pendamping calon gubernur Dedi Mulyadi, diusung oleh sejumlah partai, termasuk PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.
    Dalam pertemuan tersebut, Erwan mengungkapkan bahwa kedatangannya bertepatan dengan laga tandang Persib Bandung melawan PSS Sleman di Stadion Manahan Solo.
    “Saya mampir dan bertemu Jokowi, sekaligus memberikan jersey Persib Bandung dengan nomor punggung tujuh. Alhamdulillah diterima dengan baik, kita ngobrol panjang lebar mengenai Jabar. Alhamdulillah saya baru terpilih jadi wakil gubernur Jawa Barat, tadi mengucapkan terima kasih (ke Jokowi) atas dukungannya,” kata Erwan Setiawan.
    Erwan menjelaskan bahwa pertemuan ini juga merupakan balasan atas kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang sebelumnya pernah berkunjung ke rumahnya.
    Dalam kesempatan tersebut,
    Jokowi
    menyampaikan berbagai pesan terkait pemerintahan di Jabar, yang dikenal sebagai daerah pemilih terbesar di Indonesia.
    “Ya banyak sekali yang disampaikan beliau, kaitannya Jabar ini daerah pemilih terbesar di Indonesia,” jelas Erwan.
    Dia berjanji akan mengikuti saran Jokowi untuk menjaga kerukunan dan ketentraman di Jabar.
    “Kami lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Jabar dulu, dan kita pembangunan akan sampai ke desa-desa dengan infrastruktur terintegrasi dari provinsi, kabupaten sampai desa,” tambahnya.
    Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat kepada Erwan dan Dedi Mulyadi atas pencapaian mereka dalam Pilkada 2024.
    “Saya menyampaikan selamat kepada Pak Erwan sebagai wakil gubernur Jabar bersama Pak Dedi Mulyadi, periode 2024-2029,” ucap Jokowi.
    Berdasarkan data perhitungan suara KPU Jabar, pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan meraih 278.039 suara.
    Jokowi menekankan pentingnya kepemimpinan yang mumpuni di Jabar, mengingat Dedi dan Erwan adalah putra asli daerah tersebut.
    “Mereka ini tipikal Jabar asli, berduet dengan Pak Dedi Mulyadi. Saya kira sangat cocok saling mengisi,” pungkas Jokowi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Demokrat Minta Pilkada Jakarta 2024 Diulang, Tidak Ada Legitimasi dari Warga

    Partai Demokrat Minta Pilkada Jakarta 2024 Diulang, Tidak Ada Legitimasi dari Warga

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta diminta menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Jakarta 2024.

    Hal itu terkait kurangnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

    Demikian dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta, Taufik Tope Rendusara. 

    Ia menilai partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 membuat kurangnya legitimasi rakyat Jakarta terhadap pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut. 

    Taufik menilai KPU Jakarta bertanggung jawab penuh atas anjloknya angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.

    Terkait hal itu maka pemilihan kepala daerah pilkada di DKI Jakarta harus diulang dengan melibatkan pemilih yang lebih banyak.

    “KPUD Jakarta harus bertanggung jawab dan Pilkada Jakarta harus diulang karena menghasilkan pilkada yang tidak legitimasi,” kata Taufik dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    Taufik menegaskan, pilkada yang menghasilkan legitimasi kuat akan mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial selama pemerintahan.

    Sebab, pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat.

    “Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi,” kata Taufik.

    Tim Sukses Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini meyakini, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah. Bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    Sehingga, untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi bisa dilihat tiga faktor, yakni secara simbolis, materiil dan prosedural.

    “Saya langsung lompat ke cara ketiga, secara prosedural. Metode ini ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya, wakil rakyat, kepala daerah atau pun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum,” kata Taufik.

    Namun, tegasnya, Pilkada Jakarta 2024 dengan pemenang hanya memperoleh 25 persen jumlah suara pemilih bisa dikatakan tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

    Dia menilai, perbuatan KPU Jakarta telah melanggar administrasi proses pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

    “Karena dengan secara sadar tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengirimkan atau memberikan formulir C6 kepada warga Jakarta yang memiliki hak pilih dan cenderung membiarkan warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya,” kata Taufik.

    Diketahui, KPUD Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07 persen.

    Kemudian pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang. Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

    Sementara itu, ada 3.489.614 warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta.

    Dharma-Kun Tolak Hasil Rekapitulasi

    Sedangkan pasangan Dharma Pongrekun – Kun Wardana menolak hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Dalam rapat pleno tersebut, Pramono Anung – Rano Karno meraih suara terbanyak sebesar 50,07 persen. 

    Dharma-Kun menolak tanda tangan hasil rapat pleno penghitungan suara lantaran minimnya partisipasi masyarakat dalam perhelatan Pilkada tersebut.

    “Sebagaimana rekapitulasi dari kabupaten/kota kami dapat simpulkan bahwa terdapat hanya 53 persen masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT, dan kami menganggap jumlah suara tidak mewakili masyarakat,” ujar saksi Dharma-Kun dalam rapat pleno bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta rekapitulasi hasil suara di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    “Sehingga, kami menilai legitimasi masyarakat sangat kurang sehingga kami menganggap dan menilai jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

    Kemudian, Dharma-Kun pun menyinggung soal suara tidak sah yang mencapai 10 persen. Diketahui, surat suara sah pada Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629, dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

    “Kedua,terdapat suara tidak sah 10 persen yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara,” katanya.

    Dia juga ikut menyoroti soal kejadian di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur dimana semestinya surat suara yang malah tercoblos untuk pasangan Cagub 03 itu. 

    Semestinya juga beberapa di antaranya ada yang memilih mereka. Pada akhirnya tidak ada tindak lanjut yang lebih jelas dari kejadian itu. 

    Beberapa hal juga kubu 02 sependapat dengan kubu pasangan Ridwan Kamil-Suswono. 

    “Dari 167 kasus yang disampaikan oleh paslon 01 juga belum ada rekomendasi, solusi. Sehingga kami yang menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan demikian,” jelasnya.

    Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan telah berupaya maksimal mendistribusikan surat undangan pencoblosan atau formulir C6 Pemberitahuan kepada warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di Pilkada 2024.

    Hal ini disampaikan Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya yang menyebut, pendistribusian formulir C6 mencapai 90 persen.

    “Hasil rekapitulasi, C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kurang lebih hanya 10 persen, bahkan kurang dari 10 persen,” ucapnya di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2024) malam.

    Dody pun memastikan tak ada faktor kesengajaan dari KPU DKI untuk tidak mendistribusikan formulir C6 Pemberitahuan kepada warga.

    “Semua ada keterangannya, ada yang meninggal dunia, ada yang karena sudah pindah domisili, ada yang memang sudah berubah status jadi TNI-Polri, dan sebagainya,” ujarnya.

    Pernyataan ini disampaikan Dody untuk membantah tudingan dari kubu pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang menilai KPU DKI tak becus dalam menyelenggarakan Pilkada 2024.

    Salah satu faktornya ialah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dibandingkan saat pemilihan presiden (pilpre) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) di awal 2024 ini.

    Kubu Ridwan Kamil-Suswono pun menuding hal ini terjadi karena KPU DKI tak becus dalam mendistribusikan formulir C6 Pemberitahuan.

    “Kami tidak ingin menjawab opini dengan opini, kami menjawab opini dengan data dan fakta,” kata Dody.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah

    Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah

    TRIBUNJAKARTA.COM – Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan langsung di Depok, pemenangnya bukan jagoan PKS.

    Seperti diketahui, selama empat periode terakhir, Wali Kota Depok selalu berasal dari PKS.

    Nur Mahmudi memimpin Depok selama dua periode 2006-2016, setelahnya dilanjutkan Mohammad Idris 2016-2021.

    Pada Pilkada Depok 2024, calon wali kota yang diusung PKS, Imam Budi Hartono, tumbang.

    Imam bersanding dengan calon wakil wali kota dari Golkar, Ririn Farabi Arafik.

    Imam sendiri merupakan Ketua DPD PKS Depok. Ia juga tergolong petahana, sebab saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Depok aktif, pendamping Idris.

    Sementara, Ririn adalah seorang dokter yang juga Politikus Golkar. Ia merupakan istri dari Ketua DPD Golkar Depok, Farabi Arafik.

    Kekuatan mesin politik PKS dan Golkar tak mampu menahan gempuran koalisi gemuk lawannya.

    Sebanyak 12 partai, Gerindra, PDIP, PKB, PAN, Demokrat, Partai Gelora, Partai Buruh, PPP, NasDem, PSI Partai Ummat dan Perindo, mengusung Supian Suri-Chandra Rahmansyah

    Supian Suri merupakan mantan Sekda Depok. Ia mundur dari jabatannya dan status ASN dan bergabung dengan Gerindra demi maju pada kontestasi politik ini.

    Chandra yang seorang pengusaha, kini menjadi politisi PKB. Sebelumnya, ia pernah maju calon anggota legislatif Depok dari PDIP.

    Supian yang merupakan mantan Sekretaris Daerah saat Imam menjabat Wakil Wali Kota Depok 2021-2024, menjelma kuda hitam yang berlari kencang.

    Dengan pengalaman panjang di dunia birokrasi Depok, misi Supian Suri membuat perubahan sukses.

    Peta Suara

    KPU menyatakan Supian-Chandra memenangkan Pilkada Depok 2024 dengan perolehan 451.785 suara, sedangkan Imam-Ririn mendapat 396.863 suara.

    Dari total 881.012 pengguna hak pilih, 848.648 dinyatakan suara sah, dan 32.364 suara tidak sah.

    “Sudah ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan,” kata Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, di Kantor KPU Kota Depok, Selasa (3/12/2024).

    “Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU, silahkan melakukan upaya hukum,” sambungnya.

    Jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka Supian-Chandra akan dilantik menjadi Wali Kota Depok periode 2025-2030 pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Pilkada Depok 2024, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafik dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah. (Grafis TribunJakarta)

    Tumbangnya paslon PKS di Pilkada Depok 2024 ini juga bukan dilakukan dengan mudah.

    Sengitnya kontestasi politik di kota satelit Jakarta ini terlihat pada rekapitulasi di level kecamtan.

    Berikut TribunJakarta rangkum hasil Pilkada Depok 2024 dari tingkat kecamatan:

    Pencoran Mas
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 46.018 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 59.337 suara

    Suara sah: 105.335

    Cimanggis
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 45.465 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 55.467 suara

    Suara sah: 100.932

    Sawangan
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 38.170 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 41.180 suara

    Suara sah: 79.350

    Limo
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 24.164 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 21.619 suara

    Suara sah: 45.783

    Sukmajaya
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 45.050 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 59.450 suara

    Suara sah: 104.500

    Beji
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 34.412 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 34.367 suara

    Suara sah: 68.779

    Cipayung
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 28.847 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 39.7367 suara

    Suara sah: 68.583

    Cilodong
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 27.659 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 40.512 suara

    Suara sah: 68.171

    Cinere
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 17.338 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 17.193 suara

    Suara sah: 34.531

    Tapos
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 58.009 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 56.369 suara

    Suara sah: 114.378

    Bojong Sari
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 31.731 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 26.555 suara

    Suara sah: 58.286

    Alsan Imam-Ririn Kalah

    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi, membeberkan dua faktor yang membuat hegemoni PKS di Kota Depok tumbang di Pilkada 2024. 

    Faktor pertama, adanya kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS. 

    Hal itu bisa terlihat dari survei sejak Oktober elektabilitas calon wali kota dari PKS, Imam Budi Hartono dan calon wakil wali kota dari Golkar, Ririn Farabi A Rafiq kalah tipis dengan lawannya Supian Suri-Chandra Rahmansyah. 

    Kemudian pada bulan November, elektabilitas Imam-Ririn terus menurun dibandingkan Supian-Chandra. 

    Kendati demikian, keunggulan Supian saat itu belum lebih dari 50 persen. 

    “Sudah ada tendensi calon yang diusung oleh PKS struggling dalam pilkada kali ini. Pertama, memang ada kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS,” kata Burhanuddin seperti dikutip Kompas.id pada Jumat (29/11/2024). 

    “Dalam survei, sikap terhadap PKS itu sentimennya cenderung makin negatif. Dua dekade ini memerlukan semacam nuansa perubahan,” tambahnya. 

    Selain itu, Supian-Chandra lebih gencar kalah populer dengan Imam-Ririn. 

    Sebab, Supian-Chandra penetrasi kampanye beserta timnya sangat masif melalui pemasangan alat peraga kampanye hingga gencar ketemu warga. 

    Supian Suri dan Imam Budi Hartono. Dua Calon Wali Kota Depok. (Tribun Network)

    Selain itu, warga Depok juga kurang puas dengan kinerja pemerintah yang dipimpin PKS. 

    Hal itu lah yang warga menginginkan adanya pembaruan.

    Dua dekade PKS berkuasa di Depok menimbulkan kekecewaan dan turunnya kepercayaan terhadap pemimpin yang diusung PKS. 

    “Jangan lupa profil pemilih Depok relatif terdidik, artinya mereka kritis dalam melihat kinerja dan dinamika kehidupan dan perkembangan di Depok,” pungkasnya. 

    Burhanuddin mengatakan, faktor kedua dipengaruhi karena sosok Anies Baswedan.

    Pasalnya, sekitar 30 persen pemilih Anies Baswedan di Kota Depok justru memilih Supian. 

    Padahal, sebelumnya pemilih Anies sangat solid mendukung Imam. 

    “Ingat, pemilih Anies di Depok itu 41 persen, besar. Oktober-November meningkat sepertiga pemilih Anies yang memilih Supian,” katanya. 

    Ada kekecewaan karena Anies tidak dicalonkan dalam Pilkada Jakarta. 

    Alih-alih setia berdampingan bersama Anies, PKS justru ikut mendukung pencalonan Ridwan Kamil. 

    “Yang dicalonkan PKS menjadi gubernur tiba-tiba berubah. PKS di tingkat pusat memutuskan ikut mengusung RK,” katanya.

    Nasib PKS

    PKS sendiri mengaku terkejut dengan kekalahan di Pilkada Depok 2024 ini.

    “Kami melakukan survei terakhir sekitar satu pekan sebelum pilkada ya (masih unggul). Perubahan signifikan pemilih dalam satu pekan ini surprise buat kami,” ungkap Bendahara DPD PKS Depok, Ade Supriyatnya, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

    Dinamika pemilih satu pekan sebelum pemungutan suara menjadi fokus evaluasi demi mengungkap mengapa cawalkot-cawawalkot dari PKS tidak dipilih mayoritas warga.

    “Kenapa warga Depok berubah (pilihan) dalam waktu kurang lebih sepekan itu juga harus dicari tahu,” ungkap Ade yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Depok periode 2024-2029.

    Tak tinggal diam, PKS juga menggugat perselisihan suara Pilkada Depok 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan situs resmi MK di mkri.id, permohonan gugatan resmi diajukan pada Jumat (6/12/2024) pukul 22.15 WIB. Gugatan yang dilayangkan oleh Imam-Ririn itu bernomor 113/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    “Pada hari ini, Jumat (6/12/2024) pukul 22.15 WIB, telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024,” bunyi permohonan di bagian awal surat, Senin (9/12/2024). Pihak termohon dalam perkara ini adalah KPU Depok. Sementara Imam-Ririn memberikan kuasanya kepada Rico Novianto Hafid sebagai pemohon.

    Permohonan gugatan resmi diterima Plt Panitera Muhidin pada Sabtu (7/12/2024) pukul 00.39 WIB.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Paslon JADI Gugat Hasil Pilbup Magetan 2024 ke MK

    Paslon JADI Gugat Hasil Pilbup Magetan 2024 ke MK

    Magetan (beritajatim.com) – Hasil Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Magetan tahun 2024 resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa, sebagaimana tercatat dalam akta pengajuan permohonan elektronik dengan Nomor 30/PAN.MK/e-AP3/12/2024 pada Kamis (5/12) pukul 16.11 WIB.

    Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati ini diwakili oleh kuasa hukum Wakit Nurohman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024.

    Hingga kini, pihak paslon nomor 3 yang dikenal dengan nama JADI belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut.

    Hasil Rekapitulasi Suara Pilbup Magetan 2024

    Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan, berikut rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon:

    Paslon 01, Nanik Endang Rusminiarti-Suyatni Priasmoro (NIAT) 137.347 suara

    Paslon 02, Hergunadi-Basuki Babussalam (HEBAT) 131.264 suara

    Paslon 03, Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (JADI) 136.083 suara

    Jumlah suara sah tercatat sebanyak 404.694 suara, sementara suara tidak sah berjumlah 11.180, dengan total pemilih mencapai 415.874 orang.

    KPU dan Bawaslu Magetan Tanggapi Gugatan

    Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, membenarkan adanya gugatan yang diajukan paslon 03 ke MK. Sejauh ini hanya paslon 03 yang mengajukan gugatan terkait hasil Pilkada tersebut.

    “Kami sudah mendapatkan informasi terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan ini dari berita yang beredar. Saat ini, KPU Kabupaten Magetan akan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk membahas langkah selanjutnya sambil menunggu materi gugatan yang diajukan,” ungkap Noviano pada Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Magetan, M. Ramzi, juga mengonfirmasi kebenaran informasi ini. “Berdasarkan data yang tersedia di laman MK, memang benar paslon 03 mengajukan gugatan terkait hasil Pilkada Magetan,” ujar Ramzi.

    Dengan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, hasil akhir Pilkada Magetan 2024 kini menunggu putusan resmi dari MK. Seluruh pihak diharapkan dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. [fiq/beq]

  • KPU Tetapkan Hasil Pilgub Jakarta 2024, Hari ini

    KPU Tetapkan Hasil Pilgub Jakarta 2024, Hari ini

    ERA.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta akan menetepkan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 pada Minggu (8/12) hari ini.

    Penetapan dilakukan setelah KPUD DKI merampungkan rekapitulasi enam wilayah kabupaten/kota dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    “KPUD Jakarta sudah menyelesaikan tahapan pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara dari enam kabupaten kota,” ujar Komisioner KPUD DKI Jakarta Dody Wijaya.

    “(Hari ini) akan dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi, sekaligus pembacaan keputusan KPUD Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sekaligus berlaku juga sebagai pengumuman,” imbuhnya.

    Setelah KPUD DKI menetapkan hasil perolehan suara Pilgub Jakarta 2024, maka hasilnya sudah bisa menjadi objek sengketa pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Maka sejak itu tiga hari kerja kemudian bisa menjadi bahan atau objek sengketa di perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi,” ujar Dody.

    Berikut hasil rapat pleno rekapitulasi Pilgub Jakarta 2024 tingkat provinsi:

    Kota Jakarta Pusat

    1. Ridwan Kamil-Suswono (152.235 suara)

    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (44.865 suara)

    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (220.372 suara)

    Suara sah: 417.472

    Suara tidak sah: 38.077

    Total: 455.549

    DPT: 813.721

    Kota Jakarta Selatan

    1. Ridwan Kamil-Suswono (375.391 suara)

    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (90.294 suara)

    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (491.017 suara)

    Suara sah: 956.702

    Suara tidak sah: 89.778

    Total: 1.046.480

    DPT: 1.748.961

    Kota Jakarta Barat

    1. Ridwan Kamil-Suswono (386.880 suara)

    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (109.457 suara)

    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (500.738 suara)

    Suara sah: 997.075

    Suara tidak sah: 71.927

    Total: 1.069.002

    DPT: 1.909.774

    Kota Jakarta Timur

    1. Ridwan Kamil-Suswono (535.613 suara)

    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (136.935 suara)

    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (635.170 suara)

    Suara sah: 1.307.718

    Suara tidak sah: 118.116

    Total: 1.425.834

    DPT: 2.374.828

    Kota Jakarta Utara

    1. Ridwan Kamil-Suswono (261.463 suara)

    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (77.026 suara)

    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (328.486 suara)

    Suara sah: 666.975

    Suara tidak sah: 45.392

    Total: 712.367

    DPT: 1.345.815

    Kabupaten Kepulauan Seribu

    1. Ridwan Kamil-Suswono (6.578 suara)

    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (653 suara)

    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (7.456 suara)

    Suara sah: 14.687

    Suara tidak sah: 474

    Total: 15.161

    DPT: 20.908

    Adapun jumlah total pemilih Pilgub Jakarta 2024 sebanyak 4.714.393 di 8.214.007 DPT. Total suara sah 4.360.629, dan total suara tidak sah 363.764

  • Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta, Jubir Anies Harap Semua Pihak Menerima Hasilnya Megapolitan 9 Desember 2024

    Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta, Jubir Anies Harap Semua Pihak Menerima Hasilnya Megapolitan 9 Desember 2024

    Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta, Jubir Anies Harap Semua Pihak Menerima Hasilnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    , dinyatakan memenangi
    Pilkada Jakarta
    2024 dengan perolehan suara 50,7 persen.
    Menanggapi hasil ini, juru bicara
    Anies Baswedan
    , Sahrin, berharap agar hasil Pilkada dapat diterima semua pihak.
    “Secara khusus tentunya harapannya hasil Pilkada ini bisa diterima oleh semua pihak,” ujar Sahrin saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).
    Menurut Sahrin, penerimaan dari semua pihak akan membantu mempercepat perbaikan Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru.
    Ia juga menyebut bahwa
    Anies
    Baswedan terus mengikuti perkembangan Pilkada Jakarta pada setiap tahapan, bahkan menjalin komunikasi intens dengan Pramono Anung.
    “Tentunya, Mas Anies mengikuti perkembangannya (Pilkada Jakarta) di setiap tahapan,” tambah Sahrin.
    Sebagai informasi, hasil akhir perolehan suara diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta setelah proses rekapitulasi suara selesai dilakukan, Minggu (8/12/2024).
    “Dengan mengucapkan bismillah, hasil rekapitulasi tingkat provinsi, saya ucapkan sah,” kata Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata, saat menetapkan hasil Pilkada di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang.
    Dalam rekapitulasi tersebut, pasangan Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 2.183.239 suara, unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 1.718.160 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara.
    KPUD Jakarta menyatakan seluruh proses Pilkada berjalan lancar dan telah memenuhi tahapan yang ditetapkan, sehingga hasil rekapitulasi dianggap sah.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RIDO Menggugat Kekalahannya di Pilkada Jakarta, Tim Pramono-Rano: Legawa, Selisih Suara Jauh

    RIDO Menggugat Kekalahannya di Pilkada Jakarta, Tim Pramono-Rano: Legawa, Selisih Suara Jauh

    ERA.id – Ketua Harian Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono-Rano, Prasetyo Edi, meminta tim pemenangan paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), berbesar hati menerima kekalahan dan legawa.

    Tim RIDO memang menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas suara yang diperolehnya di Pilkada Jakarta. Pras pun bilang, hal itu mengada-ada sebab perbedaan perolehan suara kedua paslon cukup jauh.

    “Jangan dicari-cari. Karena perbandingannya antara 1 dan 3 itu hampir 10 persen. Gimana mau ke MK? Itu yang saya pantau. Karena saya sebagai tim pemenangan saya melihatnya itu kemana-mana,” kata Pras di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Minggu kemarin.

    Untuk itu, Prasetyo meminta agar tim paslon nomor urut 1 tidak emosional. Sebab menurutnya, kalah menang dalam sebuah pesta demokrasi adalah hal yang biasa.

    “Saya rasa harus legawa. Kalau jaraknya 1 persen monggo, ini kan jauh 9 persen,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi DKI Jakarta, tim pemenangan RIDO melakukan walk out atau meninggalkan ruangan.

    Koordinator Tim Pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah mengatakan tindakan tersebut mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pihak Bawaslu dan KPU.

    Sebelumnya pada Rabu (4/12), Ramdan beserta tim juga sudah menyambangi kantor Bawaslu DKI Jakarta untuk meminta menindaklanjuti laporan warga yang tidak diberikan formulir C6 pada Pilkada 2024.

    Kendati demikian, Ramdan menyebut pihak Bawaslu tidak mengindahkan permintaan dari pihaknya itu.

    Oleh sebab itu, Ramdan juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melanjutkan laporan ke Mahkamah Konstitusi. Ramdan mengatakan bahwa dirinya dan tim percaya Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keadilan.

    Ramdan menjelaskan timnya akan menyampaikan laporannya ke Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 1-2 hari ke depan.