Xcloud.id

partai: PAN

  • Dugaan Paparan Radioaktif di Cikande Bersumber dari Filipina

    Dugaan Paparan Radioaktif di Cikande Bersumber dari Filipina

    Jakarta –

    Pencemaran zat radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten, disebut-sebut berasal dari Filipina. Ada impor besi baja dari Filipina yang mengandung zat berbahaya tersebut.

    Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Dia mulanya menyampaikan terkait pencemaran radioaktif tersebut, perlu ada pengawasan yang kuat.

    “Kami sudah menyampaikan dari awal juga bahwa memang ini adalah masalah pengawasan yang memang merupakan salah satu titik koordinasi yang perlu kita perkuat, apalagi kita bicara mengenai pengawasan dari barang-barang yang diimpor,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

    Eddy menyebut banyak produksi yang dilakukan di Indonesia memerlukan bahan yang diimpor. Dia mengatakan cemaran radioaktif di Cikande itu berasal dari besi baja yang diimpor dari Filipina.

    “Sebagaimana kita ketahui banyak bahan produksi yang kita harus impor dari luar negeri. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ada pengawasan yang lebih ketat lagi,” kata Waketum PAN ini.

    “Karena indikasinya yang kemarin terjadi kasus radioaktif adalah dari impor besi baja dari luar negeri ya, kalau saya tidak salah dari Filipina. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah,” tambahnya.

    Eddy mengatakan impor ke Indonesia perlu diawasi dengan perhatian serius. Anggota Komisi XII DPR RI ini menyatakan pencemaran radioaktif berdampak panjang terhadap kesehatan.

    “Saya kira ini membutuhkan perhatian serius, pintu-pintu impor perlu diperketat, pemeriksaan juga perlu diperketat. Terutama untuk mencegah jangan sampai masalah ini karena radioaktif itu merupakan hal yang sangat serius, berdampak kepada kesehatan dan berdampak kepada kepercayaan masyarakat akan produk Indonesia yang akan kita ekspor,” ungkapnya.

    Filipina Bakal Selidiki

    Otoritas Filipina akan menyelidiki sumber pengiriman kontainer berisi bubuk seng yang terkontaminasi bahan radioaktif, yang sempat berdampak pada sembilan orang di Indonesia.

    “Saat ini, kemungkinan ini merupakan kasus kontaminasi yang terisolasi tanpa bahaya yang meluas bagi masyarakat luas,” ujar Menteri Sains dan Teknologi Renato Solidum Jr. dalam pesan singkat pada 18 Oktober, dilansir The Straits Times, Sabtu (18/10/2025).

    Ia mengatakan kontainer-kontainer yang akan dikembalikan ke Filipina akhir Oktober ini belum dibuka. Selain itu tidak terdeteksi radiasi di luarnya.

    “Tidak ada risiko bagi awak kapal,” tambahnya. “Setelah tiba, kontainer-kontainer ini akan diperiksa dan dikembalikan ke gudang yang aman,” ujarnya.

    Kontainer tersebut dikirim ke Indonesia oleh sebuah perusahaan dagang China yang berkantor di Filipina. Hal ini diungkapkan oleh seseorang yang mengetahui situasi tersebut, tetapi meminta untuk tidak disebutkan namanya karena membahas informasi yang bersifat pribadi.

    Indonesia sudah menghentikan impor besi tua pekan lalu setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) pada bulan Agustus mendeteksi sejumlah kecil bahan radioaktif cesium-137 dalam udang beku- dan kemudian dalam cengkeh – yang dikirim dari Indonesia.

    Menurut US Centres for Disease Control and Prevention (CDC), paparan terhadap isotop ini dapat meningkatkan risiko kanker. Cesium-137 dapat menjadi terbawa udara dalam keadaan tertentu.

    Kasus Naik Penyidikan

    Diketahui, kasus pencemaran radioaktif di Cikande ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan usai pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan beberapa saksi dan temuan di lapangan. Pihak kepolisian dan Kementerian LH masih sumber pencemaran Cesium-137.

    “Terkait dengan penyelesaian kasus ini dari sisi hukum hari ini telah dinaikkan statusnya oleh penyidik Bareskrim dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Menteri LH Hanif di Cikande, Senin (13/10).

    Hanif mengatakan pihaknya masih menelusuri sumber cemaran zat radioaktif di kawasan industri modern Cikande tersebut. Pihaknya mengerucutkan penyelidikan sumber cemaran apakah dari limbah besi atau kebocoran pelimbahan di sekitar kawasan industri tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (dek/rfs)

  • Konfercab Pemilihan Ketua DPC PDIP Gresik Menunggu Rekom DPP

    Konfercab Pemilihan Ketua DPC PDIP Gresik Menunggu Rekom DPP

    Gresik (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gresik dalam waktu dekat akan menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) untuk pemilihan ketua baru pada akhir Oktober 2025. Namun sebelum dilaksanakan, partai berlambang banteng moncong putih tersebut masih menunggu rekomendasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    Ketua DPC PDIP Gresik, Mudjid Riduan, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu turunnya rekomendasi dari DPP terkait calon ketua yang akan dipilih dalam Konfercab. “Saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari DPP turun, mengingat tahapan sebelum Konfercab sudah diselesaikan,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mudjid menjelaskan bahwa sesuai mekanisme partai, setelah rekomendasi DPP diterima, akan digelar Konferensi Daerah (Konferda) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Konfercab untuk menetapkan ketua DPC terpilih. “Apapun hasilnya, DPC PDIP Gresik harus menjalankan keputusan partai,” tegasnya.

    Konfercab PDIP Gresik kali ini diprediksi akan berlangsung menarik. Pasalnya, dinamika internal partai terus berkembang menjelang pelaksanaan, dan sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat ketua DPC.

    Beberapa nama yang santer beredar antara lain Mudjid Riduan, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik, serta sejumlah tokoh pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan daerah.

    Sebelumnya, orang nomor satu di Gresik juga sempat diundang oleh DPP PDIP bersama pimpinan daerah lainnya yang dinilai berinovasi di wilayahnya masing-masing. Tercatat ada 24 kepala daerah yang dipanggil oleh mantan Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, yang kini menjabat sebagai pengurus DPP PDIP. [dny/kun]

  • Golkar Bantah Isu Ahmad Doli Kurnia Masuk Bursa Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir Nasional 14 Oktober 2025

    Golkar Bantah Isu Ahmad Doli Kurnia Masuk Bursa Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir Nasional 14 Oktober 2025

    Golkar Bantah Isu Ahmad Doli Kurnia Masuk Bursa Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Golkar membantah kabar yang menyebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia masuk dalam bursa calon pengganti Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI.
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, hingga saat ini, partainya belum pernah mencari sosok pengganti posisi Adies yang dinonaktifkan sejak awal September 2025.
    “Enggak, sekali lagi. Partai Golkar sampai pada hari ini belum pernah membicarakan itu,” ujar Idrus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
    Menurut Idrus, kabar yang beredar di publik mengenai wacana pencalonan Doli tidak berdasar.
    Dia menilai, sangat tidak etis jika partai sudah mendahului pembahasan resmi, sementara tindak lanjut soal penonaktifan Adies dari DPR masih berjalan.
    “Karena memang ini kan proses masih jalan, ya sangat tidak etis, proses masih jalan sudah mendahului,” kata Idrus.
    Idrus menekankan, Golkar menghormati setiap tahapan politik yang berlaku, termasuk mekanisme dan prosedur internal partai sebelum mengambil keputusan terkait posisi strategis di DPR.
    “Di dalam proses politik itu ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaannya ada nilai, ada prosedur, ada mekanisme, dan semua itu harus kita hormati,” kata Idrus.
    Dia memastikan bahwa hingga kini Golkar belum membicarakan rencana penggantian Adies dari parlemen.
    Semua keputusan akan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di DPR dan kebijakan partai ke depan.
    “Sampai pada hari ini kita belum pernah bicarakan itu. Saya punya keyakinan Ketua Umum akan menghargai proses itu, menghargai hak-hak anggota Partai Golkar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan dilaksanakan di DPR,” ujar dia.
    Saat ditanya apakah posisi Wakil Ketua DPR RI kemungkinan dikembalikan lagi kepada Adies Kadir, Idrus menegaskan bahwa semua hal itu belum dibahas.
    “Kalau belum dibicarakan, ya belum. Belum kita bicarakan itu, karena biarlah berproses semua. Ada mekanisme yang harus kita hargai. Jangan kita mendahului mekanisme itu,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Adies Kadir dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 1 September 2025.
    Ia menjadi sorotan publik setelah menjelaskan rincian kenaikan tunjangan beras bagi anggota dewan yang mencapai Rp 12 juta per bulan.
    Selain Adies, sejumlah anggota DPR dari fraksi lain juga dinonaktifkan oleh partainya karena berbagai kontroversi publik.
    Mereka antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MBG di Singapura Mulai 2026! Ada di Dapur Sekolah Masing-masing, Ini Variasi Menunya

    MBG di Singapura Mulai 2026! Ada di Dapur Sekolah Masing-masing, Ini Variasi Menunya

    Jakarta –

    Singapura bakal menerapkan program model makanan bergizi gratis yang terpusat di dapur sekolah, mulai Januari 2026. Sebanyak 13 sekolah di Singapura yang sebagian besar sekolah dasar, akan beralih menggunakan sistem Central Kitchen Meal Model (CKMM).

    Dalam sistem ini, seluruh kantin sekolah dikelola oleh satu operator yang menyiapkan makanan di sekolah.

    Langkah ini diambil oleh Ministry of Education (MOE) atau Kementerian Pendidikan Singapura untuk mengatasi kekurangan penjual di kios kantin. Pihak sekolah juga disebut kesulitan mencari pengisi kios baru meski biaya sewanya rendah.

    Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan kios di pusat jajanan umum (hawker centre) atau food court yang menawarkan pasar lebih besar.

    Tiga perusahaan katering besar ditunjuk pemerintah setempat untuk mengelola program ini, yaitu Chang Cheng Holdings, Gourmetz, dan Wilmar.

    Chang Cheng Holdings, akan mengoperasikan lima dari 13 sekolah, sementara Gourmetz dan Wilmar akan menangani sisanya.

    Harga makanan pun sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Singapura dengan maksimal SG$ 2,70 atau sekitar Rp 32.000 untuk sekolah dasar dan SG$ 3,60 atau sekitar Rp 43.000 untuk sekolah menengah.

    Setiap makanan wajib memenuhi pedoman gizi sehat dari health promotion board, seperti penggunaan beras wholegrain, bahan rendah lemak, dan makanan dilarang digoreng dalam minyak banyak.

    Setiap kotak makan (bento) juga harus mengandung porsi lengkap termasuk karbohidrat, sayuran, protein, dan buah.

    Testimoni Menu MBG di Singapura

    Salah satu murid kelas dua di SD Kranji, Brent Go, mengaku terkejut karena ia menghabiskan semua sayuran di menu ayam asam manisnya.

    “Bahkan wortelnya enak sekali. Saya jadi ingin makan sayur,” katanya.

    Brent mencoba menu bento dari Chang Cheng Holdings, yang mulai 2026 akan beroperasi di sekolahnya. Perusahaan ini bekerja sama dengan ahli gizi untuk membuat sayuran terasa lebih menarik bagi anak-anak, misalnya dengan menambahkan warna cerah dan saus yang lezat.

    Chang Cheng menawarkan 13 pilihan menu setiap hari, termasuk 9 menu halal dan 3 menu vegetarian, dengan rotasi mingguan dan perubahan menu setiap bulan.

    Murid kelas lima, Emma Rose Muhamad Fyruz, mengaku antusias, terlebih di sekolahnya variasi menu makanan terbatas.

    “Sekarang saya cuma bisa makan Maggi goreng di kantin Muslim sekolah. Tahun depan menunya jauh lebih banyak,” ujarnya.

    Mulai 2026, Emma dan teman-temannya bisa memilih menu seperti sup bihun bakso ikan, ayam asam manis dengan nasi, nasi ayam tikka panggang, ayam teriyaki, hingga kari Jepang.

    Sementara Gourmetz menawarkan lima hingga enam menu utama setiap hari dengan campuran makanan lokal dan internasional, seperti nasi ayam kukus, makaroni jamur dengan dada ayam panggang, mie goreng sayur, dan ikan pan-fried. Pesanan bisa dilakukan hingga tiga bulan sebelumnya melalui portal GOe Meals.

    Adapun Wilmar akan menyediakan lima menu pilihan setiap hari yang bisa dipesan minimal tiga hari sebelumnya. Mereka juga mengoperasikan stan ‘live cooking’ di sekolah, menyediakan menu seperti nasi dengan pilihan lauk.

    Menurut Wilmar, dapur terpusat memastikan makanan tetap bergizi, konsisten, dan terjangkau, sambil menjaga efisiensi produksi.

    Khusus Chang Cheng, ortu yang memesan makanan diwajibkan memesan 18 jam sebelum disajikan.

    Makanan dimasak di dapur pusat enam jam sebelum dikirim ke sekolah dan dijaga tetap hangat selama jam makan. Murid cukup menempelkan kartu EZ-Link atau kartu transportasi bus dan MRT di terminal sekolah untuk mengambil bento mereka dari loker makanan otomatis.

    Bagi yang lupa memesan, tersedia makanan tambahan seperti dim sum dan camilan di stan sekolah yang juga dikelola Chang Cheng. Setelah stan tutup, makanan tetap bisa diakses dari vending machine.

    Sebelumnya, model ini sudah diuji di Sekolah Menengah Yusof Ishak sejak 2022. Hasilnya, antrean makan siang berkurang, pilihan menu lebih beragam, dan siswa mendapatkan makanan yang lebih sehat.

    Kementerian Pendidikan menegaskan akan terus bekerja sama dengan operator dapur terpusat untuk memastikan makanan yang disajikan sehat, lezat, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan masukan dari orang tua dan siswa.

  • Ahmad Luthfi Sebut Pesisir Jateng Punya Potensi Besar untuk Gaet Investor

    Ahmad Luthfi Sebut Pesisir Jateng Punya Potensi Besar untuk Gaet Investor

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menyebutkan wilayah Pesisir Jateng punya potensi besar untuk menggaet investor. Sebab wilayah tersebut memiliki panjang 971 kilometer meliputi 17 kabupaten atau kota.

    Untuk itu, dia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merealisasikan revitalisasi tambak di wilayah pesisir Jawa Tengah. Hal itu ia sampaikan saat bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Padma, Kota Semarang, hari ini. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Mohon izin kepada Pak Menteri sekaligus Ketua DPW PAN Jateng, pantai kita panjangnya 971 kilometer meliputi 17 kabupaten/kota,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Ahmad Luthfi mengatakan garis pantai sepanjang 971 kilometer tersebut tersebar di Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Tengah. Mulai dari Brebes sampai Rembang di Pantura dan Cilacap sampai Wonogiri di Pansela.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para bupati dan wali kota di 17 kabupaten/kota tersebut sudah menunggu revitalisasi tambak-tambak tersebut,” jelasnya.

    Dia mengatakan hal itu dilakukan agar bisa digunakan untuk investasi perikanan.

    “Dengan harapan Jawa Tengah mempunyai daya saing dengan provinsi lain,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan bahwa dalam membangun Jawa Tengah tidak dapat dilakukan Pemprov Jateng sendiri, tapi butuh kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari perguruan tinggi, wartawan, tokoh masyarakat, partai politik, dan lainnya.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan swasembada pangan sudah menjadi program nasional. Menurutnya, ada tiga hal penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang baik yaitu karbohidrat, lemak, serta protein hewani dan perikanan.

    “Khusus perikanan kita selalu surplus, ekspor kita sampai US$ 5,5 miliar setiap tahun, itu baru 5% dari total produksi perikanan kita. Sementara potensi ekonomi sektor perikanan tidak kurang dari US$ 414 miliar. Ini peluang yang sangat besar,” katanya.

    Terkait dengan revitalisasi tambak di wilayah Jawa Tengah, Trenggono mengatakan, pada rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, 31 Desember 2024 lalu, akan merevitalisasi tambak di wilayah Pantura Pulau Jawa seluas 78.550 hektare. Jumlah itu mulai dari Banten sampai Jawa Timur.

    “Sementara untuk revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jawa Tengah sendiri sekitar 15.110 hectare,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Zulhas ajak kader PAN Jateng dukung penuh program pemerintah

    Zulhas ajak kader PAN Jateng dukung penuh program pemerintah

    Semarang (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengajak seluruh kader PAN di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Teman-teman di Jawa Tengah, kita ini sudah 15 tahun bersama Pak Prabowo dengan segala suka dan duka. Sekarang sudah menang, sudah hampir setahun, maka harus kita dukung penuh,” katanya, di Semarang, Senin.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I DPW PAN Jateng, yang salah satu agendanya adalah pelantikan kepengurusan periode 2024–2029

    Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menjalankan sejumlah program besar yang membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk kader PAN di daerah.

    Salah satu program prioritas yang dimaksudkannya adalah program makan bergizi gratis (MBG) bagi 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    “Program makan bergizi (MBG, red.) ini ide besar Presiden Prabowo. Bayangkan, 82 juta anak setiap hari makan bergizi. Itu butuh ikan, telur, ayam, dan sapi dalam jumlah besar. Karena itu, PAN Jateng harus ikut memastikan program ini berhasil,” katanya.

    Ada juga, kata dia, program Koperasi Merah Putih dan swasembada pangan yang menuntut peran serta dan dukungan kader PAN di masing-masing daerah.

    Ia menilai Jateng memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut.

    “PAN harus menjadi bagian dari solusi. Program kopdes (Koperasi Merah Putih, red.) dan swasembada pangan ini sangat strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat,” katanya.

    Bahkan, Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan itu meminta para kader PAN, termasuk di Jateng ikut terlibat aktif dalam menggerakkan masyarakat.

    Dengan kerja nyata dan solidaritas kader di seluruh daerah, Zulhas optimistis PAN dapat kembali meraih kepercayaan publik seperti masa kejayaannya.

    Pada kegiatan tersebut, DPP PAN juga secara resmi menetapkan kepengurusan DPW PAN Provinsi Jateng periode 2024–2029 melalui Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/081/X/2025.

    Dalam keputusan itu, Sakti Wahyu Trenggono ditetapkan sebagai Ketua DPW PAN Jateng, didampingi Muhammad Hatta sebagai Ketua Harian, Sunarmin sebagai Sekretaris, dan Wachid Nurmiyanto sebagai Bendahara.

    Trenggono menyatakan kesiapan seluruh jajaran DPW Jateng untuk menjalankan amanat partai, serta mendukung penuh program pemerintah yang berpihak pada rakyat.

    “Program utama Bapak Presiden itu sangat penting dan tidak mungkin dialihkan. Insya Allah, kami di Jateng akan bekerja keras untuk mendukung dan menyukseskan program-program tersebut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabar Gembira, Mensos Gus Ipul Sebut Sebagian Siswa Sekolah Rakyat Sudah Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Pekerjaan

    Kabar Gembira, Mensos Gus Ipul Sebut Sebagian Siswa Sekolah Rakyat Sudah Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Pekerjaan

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa sejumlah siswa Sekolah Rakyat saat ini telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/10/2025).

    Melalui kerja sama dengan berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG), sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus.

    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6–7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul.

    Diketahui, acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, 147 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Sumedang, para orang tua siswa, serta 175 pilar-pilar sosial.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Melanjutkan, Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti. Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.

    “Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” tegasnya.

    Kehadiran Gus Ipul di Sumedang disambut hangat oleh para siswa Sekolah Rakyat. Mereka menunjukkan bakat-bakat terpendamnya melalui penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang tampak menahan haru. Suaranya bergetar dan sesekali terhenti karena tak kuasa menahan emosi mengingat perjuangan para siswa Sekolah Rakyat yang kini bisa tampil percaya diri di hadapan Menteri Sosial.

    “Bapak tadi mungkin sudah melihat inilah penampilan dari anak-anak kita, Bapak. Yang Alhamdulillah membuat hati ini terhenyuh. Karena mungkin satu atau dua tahun yang lalu, mereka tidak pernah terpikir bisa tampil di sini, Bapak,” ucap Fajar dengan suara bergetar.

    “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena saya suka sedih bahwasannya kita harus setara dalam pendidikan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang ada kesenjangan sosial di tahun sekarang. Itulah cita-cita mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan tegak lurus dan penuh dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami akan tegak lurus full support dengan program-program khususnya Sekolah Rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Fajar.

    Pernyataan tersebut lalu disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Beberapa peserta, termasuk orang tua siswa, terlihat menyeka air mata.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Salah satu momen paling menggetarkan hati terjadi ketika Elsa, seorang siswi pembaca puisi, diundang langsung oleh Gus Ipul ke atas panggung bersama ibunya. Gus Ipul meminta Elsa memeluk ibunya, sebagaimana isi puisinya, diiringi lagu “Kaulah Ibuku”.  Suasana pendopo seketika sunyi dan penuh air mata. Elsa yang bercita-cita menjadi dokter, merupakan simbol semangat anak-anak Sekolah Rakyat untuk terus maju meski berasal dari keluarga sederhana.

    Dalam dialognya, Gus Ipul menegaskan kembali makna mendasar dari Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto. “Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah daerah. Data penerima manfaat Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

    “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan, program strategis Presiden Prabowo. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial, tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung termasuk Dikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, BPS, pekerjaan umum, hingga pemerintah daerah,” urainya.

    “Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah baru boleh bisa masuk,” jelas Gus Ipul.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Meski dukungan datang dari berbagai pihak, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya support orang tua dalam keberhasilan anak-anak di Sekolah Rakyat. “Para orang tua ikut membantu, mendukung, mengiringi dengan kasih sayang proses belajar mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat. Karena orang tua ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan sekolah rakyat,” ungkapnya.

    Selain mengurus anak, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema pemberdayaan untuk keluarganya. Mereka akan menjadi keluarga penerima manfaat sejumlah program seperti BPNT, PKH, dan PBI JK. “Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Sembari menegaskan semangat kemandirian, Gus Ipul lantas mengajak seluruh peserta meneriakkan yel-yel “Bansos sementara, berdaya selamanya”.

    Selain Elsa, Riska, siswi lain dari SRT 4 Sumedang juga turut menghibur hadirin dengan lagu Sunda Pupuh. Sang ibu, Lina, ikut diundang ke panggung dan menyampaikan doa singkat namun mengharukan. “Semoga jadi anak saleh, sukses ke depannya.”

    Gus Ipul pun mendoakan balik: “Semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan, dan terus membanggakan orang tua.”

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Terakhir, Gus Ipul menutup dialog dengan kabar gembira. Kabupaten Sumedang akan menjadi salah satu dari 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun ini. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, aula, ruang makan, dan area olahraga.

    “Insya Allah anak-anakku mudah-mudahan kalau lancar, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang dibangun tahun ini, selesai tahun depan,” katanya.

    Hingga saat ini, telah beroperasi 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mandiri dan sejahtera.

  • Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa Kuliah & Dapat Jaminan Kerja

    Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa Kuliah & Dapat Jaminan Kerja

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sejumlah siswa Sekolah Rakyat telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus.

    Melalui kerja sama dengan berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG), sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan.

    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6-7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Hal itu diungkapkan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hari ini.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, 147 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Sumedang, para orang tua siswa, serta 175 pilar-pilar sosial.

    Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti. Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.

    Kehadiran Gus Ipul di Sumedang disambut hangat oleh para siswa Sekolah Rakyat. Mereka menunjukkan bakat-bakat terpendamnya melalui penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi.

    Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Beberapa peserta, termasuk orang tua siswa, terlihat menyeka air mata.

    Dalam dialognya, Gus Ipul menegaskan kembali makna mendasar dari Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto. “Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah daerah.

    “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan, program strategis Presiden Prabowo. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial, tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung termasuk Dikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, BPS, pekerjaan umum, hingga pemerintah daerah,” urainya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa data penerima manfaat Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

    “Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah baru boleh bisa masuk,” jelasnya.

    Meski dukungan datang dari berbagai pihak, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya support orang tua dalam keberhasilan anak-anak di Sekolah Rakyat. “Para orang tua ikut membantu, mendukung, mengiringi dengan kasih sayang proses belajar mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat. Karena orang tua ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan sekolah rakyat.”

    Selain mengurus anak, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema pemberdayaan untuk keluarganya. Mereka akan menjadi keluarga penerima manfaat sejumlah program seperti BPNT, PKH, dan PBI JK. “Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Sembari menegaskan semangat kemandirian, Gus Ipul lantas mengajak seluruh peserta meneriakkan yel-yel ‘Bansos sementara, berdaya selamanya’.

    Selain Elsa, Riska, siswi lain dari SRT 4 Sumedang, juga turut menghibur hadirin dengan lagu Sunda Pupuh. Sang ibu, Lina, ikut diundang ke panggung dan menyampaikan doa singkat namun mengharukan. Ia mendoakan agar Riska menjadi anak solehah dan sukses di kemudian hari.

    “Semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan, dan terus membanggakan orang tua,” kata Gus Ipul.

    Terakhir, Gus Ipul menutup dialog dengan kabar gembira. Kabupaten Sumedang akan menjadi salah satu dari 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun ini. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, aula, ruang makan, dan area olahraga.

    “Insyaallah anak-anakku mudah-mudahan kalau lancar, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang dibangun tahun ini, selesai tahun depan,” katanya.

    Sementara itu, salam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila tampak menahan haru. Suaranya bergetar dan sesekali terhenti karena tak kuasa menahan emosi mengingat perjuangan para siswa Sekolah Rakyat yang kini bisa tampil percaya diri di hadapan Menteri Sosial.

    “Bapak tadi mungkin sudah melihat inilah penampilan dari anak-anak kita, Bapak. Yang Alhamdulillah membuat hati ini terhenyuh. Karena mungkin satu atau dua tahun yang lalu, mereka tidak pernah terpikir bisa tampil di sini, bapak,” ucap Fajar.

    “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena saya suka sedih bahwasannya kita harus setara dalam pendidikan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang ada kesenjangan sosial di tahun sekarang. Itulah cita-cita mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.

    Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan tegak lurus dan penuh dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami akan tegak lurus full support dengan program-program khususnya Sekolah Rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Fajar.

    Hingga saat ini, telah beroperasi 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mandiri dan sejahtera.

    (prf/ega)

  • Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

    Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

    Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar jangan sampai mengimpor etanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM).
    Pernyataan ini disampaikan Eddy guna merespons wacana pemerintah yang akan mewajibkan BBM dengan kandungan 10 persen etanol.
    “Jangan sampai etanol tersebut, karena belum diproduksi dengan volume yang dibutuhkan di dalam negeri, terpaksa kita harus impor,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Eddy, pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan mewajibkan kandungan 10 persen pada etanol.
    Kajian di antaranya meliputi harga BBM hasil campuran dengan etanol, apakah lebih terjangkau bagi masyarakat, hingga ketersediaan etanol dalam negeri.
    Selain itu, ia juga meminta pemerintah melihat dampak kebijakan itu terhadap perekonomian.
    “Apakah itu nanti akan menjadi mahal sehingga masyarakat berat untuk mengonsumsinya, sehingga akhirnya disubsidi lagi. Ini hal-hal yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut,” tutur Eddy.
    Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya siap berdialog dengan pemerintah untuk membicarakan kajian tersebut.
    “Sehingga diputuskan lebih lanjut apa yang menjadi pilihan terbaik untuk kualitas BBM kita ke depannya,” ujar Eddy.
    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan mewajibkan kandungan etanol 10 persen (E10) pada BBM.
    Sejauh ini, kebijakan campuran etanol pada BBM baru 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95.
    “Ke depan, kita mendorong untuk ada E10. Kemarin juga kami rapat dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol,” ungkap Bahlil dalam acara bertema Indonesia Langgas Energi di Sarinah, Jakarta, Selasa (6/10/2025).
    Bahlil menyebut, penggunaan BBM E10 ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
    Adapun etanol bersumber dari tanaman dalam negeri seperti tebu, jagung, dan singkong.
    Cairan itu dinilai lebih ramah lingkungan dibanding BBM hasil olahan minyak bumi.
    “Kita akan campur bensin kita dengan etanol, tujuannya agar kita tidak impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dulu Ikut Demo, Sekarang Gantian Didemo

    Dulu Ikut Demo, Sekarang Gantian Didemo

    GELORA.CO -Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengaku tidak alergi terhadap demonstrasi besar yang belakangan ini terjadi di berbagai daerah. Ia justru mengaku memahami kemarahan publik, sebab pernah berada di posisi yang sama saat reformasi 1998.

    “Saya 98 hadir ikut dalam lautan demonstrasi yang ada. Sekarang gilirannya saya yang didemo,” ujar Eddy dalam acara Dewan Update di Teater Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, suasana demokrasi hari ini sangat berbeda dengan masa pascareformasi. 

    Jika pada 1998 masyarakat begitu antusias terhadap partai politik hingga membuat atribut dan kaos bergambar ketua umum partai secara mandiri, kini justru bendera dan wajah tokoh partai menjadi sasaran amarah.

    “Dibandingkan 98 dengan sekarang, tahun 98 pasca reformasi, euforia luar biasa di tengah masyarakat. Masyarakat kemudian membuat kain sendiri, menyablon bendera partai, beli kaos lalu disablon sendiri wajah ketum parpol yang mereka agungkan. Hari ini bendera partai, muka ketum parpol diinjak-injak?” ujarnya retoris.

    Menurut Eddy, hal itu menunjukkan adanya jarak kepercayaan yang semakin lebar antara masyarakat dan partai politik. Ia menilai kekecewaan publik muncul karena banyak wakil rakyat lupa pada konstituennya.

    “Banyak anggota DPR lupa dengan konstituennya. Banyak yang tidak mendengarkan aspirasi, akhirnya tersangkut masalah moral dan korupsi. Masyarakat kemudian menumpuk kekecewaan dan meledak kemarin,” jelasnya.

    Namun, Eddy menegaskan, tidak ada yang salah dengan DPR sebagai lembaga. Akar persoalan, kata dia, terletak pada partai politik yang belum sepenuhnya berhasil menghadirkan kader terbaiknya untuk mewakili rakyat.

    “Kalau bapak ibu cari titik kesalahan, itu di partai politik. Karena kita itu representasi parpol. Parpol belum berhasil menghadirkan kader terbaiknya di DPR untuk merepresentasikan masyarakat,” tegasnya.

    Eddy pun bersyukur, gelombang kemarahan publik sejauh ini masih terkendali dan belum meluas ke semua tingkatan lembaga legislatif.

    “Masih bersyukur dari segelintir teman DPRD yang disatroni. Bisa bayangkan kalau masyarakat lihat ini salah parpol, di pusat dan di daerah didatangi semua masyarakat, dijarah semuanya,” pungkasnya.