partai: PAN

Pemerintah Siapkan PP, Bakal Izinkan Polisi Menjabat di Luar Polri?

Pemerintah Siapkan PP, Bakal Izinkan Polisi Menjabat di Luar Polri?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menyelesaikan polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mebuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga negara.
Pembahasan RPP ini diputuskan setelah pemerintah bersama Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat tingkat menteri.
“Dan kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun
Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP),” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,
Yusril Ihza Mahendra
, dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025).
Rancangan PP itu nantinya akan membahas peluang polisi aktif untuk menjabat dalam kementerian/lembaga di luar Polri.
Namun, rinciannya akan dibahas lebih lanjut.
Yusril belum bisa memastikan apakah isi Perpol 10/2025 mengenai 17 kementerian/lembaga akan dimuat sama dalam PP.
“Ya, apakah 17 itu akan masuk atau tidak dalam PP, itu nanti akan kami diskusikan bersama-sama,” tutur dia.
Yusril menuturkan, isi rancangan PP akan merujuk ke Perpol 10/2025, tetapi pemerintah juga akan meminta masukan dari para tokoh, termasuk Komite Percepatan Reformasi Polri.
“Tentu itu menjadi referensi kami, di samping juga masukan-masukan yang dilakukan oleh para tokoh dan juga masukan-masukan dari komisi percepatan reformasi Polri,” lanjutnya.
Yusril menambahkan, draf PP ini sedang dipersiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Kementerian Sekretariat Negara.
Penyusunan RPP ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga oleh Kementerian Hukum. Kebetulan Wamenkum, Pak Eddy, hadir hari ini,” ucapnya.
Yusril menargetkan PP ini segera selesai, yaitu pada akhir Januari 2026.
“Targetnya kapan akan selesai? Ya secepatnya. Mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan Januari, paling lambat sudah keluar PP-nya,” kata Yusril.
Rapat yang digelar Yusril mengenai PP ini dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
Diketahui, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 menjadi polemik karena membuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga negara.
Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar struktur kepolisian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2025 18:12
Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

Ada juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang dikritik tajam terkait penanganan listrik di wilayah terdampak bencana. Dia bahkan dituding membohongi Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan penanganan listrik yang siap dinyalakan di wilayah bencana.

Selain itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang dituding memiliki peran pada perusakan lingkungan hingga memicu bancana parah di wilayah Aceh dan Sumatera. Kementerian Kehutanan dinilai berkontribusi memberi izin oligarki untuk melakukan pembalakan hutan tanpa kontrol yang ketat, yang justru memicu kerusakan lingkungan.

Netizen pun menanggapi beragam usul reshuffle yang disuarakan Akbar Faisal kepada Presiden Prabowo.

“Siapa yg mau diganti, menteri2 yg kita anggap tidak cakap justru yg punya kekuatan memopang presiden biar tidak goyang, karena src politis menteri2 itu diangkat bukan utk kerja demi rakyat tp utk mendukung presiden,” tulis randika97 @randika97165300.

“Yg perlu dibuang 1. Luhut, 2. Tito, 3. Raja Juli, 4. Gus Ipul, 5. Zulhas,” timpah pemilik akun Tanya Kenapa @dmrdmrid.

“Prabowo takut, mau resuffle raja juli takut ama jkw, mau resuffle bahll takut ama jkw dan golkar, mau resuffle zulhas takut ama jkw dan pan. Pemimpin macan podium doang,” timpal warganet lainnya, Doblang @doblang_08.

“Kepala BNPB ganti yg lebih mumpuni, Mendagri yg sudah mengecilkan bantuan negara sahabat tolong diganti juga, Kapolri, Mensos dan Menko Pangan ganti,” komentar pemilik akun Fafafifi @HaryonoAby03. (fajar)

18/12/2025 16:39
Jadi Pejabat Itu Sakit Jenderal, Balada Zulkifli Hasan Panggul Beras hingga Hisap Cerutu

Oleh: Heru Subagia
(Pengamat Politik dan Ekonomi)

Ada pepatah legendaris di bumi pertiwi ini, “Ngak kenal maka ngak sayang”. Cukup romantis juga tapi dampaknya jika ngak terjadi bikin sakit hati seumur hidup. Sosok Zulkifli Hasan menjadi korban amukan orang-orang yang tidak mengenal secara pribadi atau aktivitas kesehariannya.

Dunia jahat maya kembali diguncang oleh video viral yang terjadi saat ini. Dalam tayangan video kali ini, sosok Menko yang akrab disapa Zulhas tersebut terlihat menikmati kuliner khas Aceh saat berada di Kabupaten Bireuen. Namun, bukannya dapat pujian tetapi aksi tersebut justru membikin nama dirinya jadi amukan netizen.

Makan Enak dan Isap Cerutu

Digambarkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyantap makanan enak sambil pegang cerutu di sebuah rumah makan. Peristiwa ini terjadi saat meninjau korban banjir Aceh.

Sontak saja aksi Zulhas menjadi viral di media sosial yang direkam saat kunjungannya ke Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (14/12/2025).

Dalam video rekaman beredar, Zulhas duduk santai menikmati menu makanan yang tersaji. Tangannya memegang cerutu kemudian tangan kanannya sibuk menyantap hidangan di meja. Terlihat betul bagaimana Zulkifli Hasan menikmati hidangan menu-menu istimewa dan Cerutu super mahal di tangannya.

Pencitraan atau Ketulusan

Ketua Umum PAN terus dibombardir oleh cibiran Netizen. Banyak spekulasi liar menghempas sang Mentari Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. Tuduhan pencitraan panggul beras 10 kg di area bencana banjir Sumatera Barat, gini Zulkifli Hasan harus pahit dihantam isu kurang peka dibalik viralnya makan enak dan menghisap Cerutu mahal.

16/12/2025 18:10
Eddy Soeparno ke China, Bahas Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno memenuhi undangan think-tank pemerintah China, China Institute for Innovation and Strategic Development (CIIDS), untuk membahas komitmen Presiden Prabowo Subianto mempercepat dekarbonisasi serta peluang kerja sama transisi energi dan pengelolaan sampah Indonesia-China.

Kehadiran Eddy Soeparno disambut langsung Vice Chairman sekaligus Sekjen CIIDS Wang Boyong bersama jajaran pimpinan lembaga tersebut. CIIDS diketahui merupakan mitra strategis pemerintah China di bidang riset inovasi dan pembangunan, termasuk transisi energi dan kebijakan lingkungan.

Dalam sambutannya, Wang Boyong menyampaikan apresiasi atas peran aktif Eddy dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-China di tengah dinamika geopolitik global.

“Termasuk kami juga melihat bagaimana Pak Eddy bertemu pimpinan kami Ketua MPR China Wang Huning di Beijing beberapa waktu lalu dan kemudian menyambut kedatangan Wang Huning di Indonesia pekan lalu. Sebuah kehormatan dan tanda persahabatan yang baik antara China dan Indonesia,” kata Wang Boyong dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Menurut Wang Boyong, komunikasi yang intens antara pimpinan lembaga legislatif kedua negara mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin solid dan strategis, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

Menanggapi hal tersebut, Eddy menjelaskan berbagai langkah yang tengah ditempuh Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060, bahkan dengan komitmen untuk mempercepat pencapaiannya.

Eddy menilai kedua regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong inovasi teknologi dan kebijakan lingkungan, khususnya untuk menjawab persoalan darurat sampah di Indonesia.

“Melalui 2 Perpres ini kami berharap Indonesia bisa terus meningkatkan inovasi dan teknologinya dalam upaya menyelamatkan lingkungan khususnya dalam upaya menangani masalah darurat sampah. Karena itu dari CIIDS kami juga ingin memahami dan mengerti bagaimana China menggunakan pendekatan teknologi dalam akselerasi yang cepat di bidang lingkungan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Eddy juga membuka peluang kemitraan strategis yang lebih luas antara Indonesia dan China, khususnya di bidang transisi energi dan pengelolaan sampah.

“Komitmen Presiden Prabowo jelas dan tegas bahwa krisis sampah harus diselesaikan segera. Karena itu saat ini pemerintah sudah menunjuk sejumlah kota prioritas utama untuk menyelesaikan masalah sampah dengan pendekatan WTE,” ucap Eddy.

Menurut Eddy, penetapan kota prioritas ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif dan terukur.

“Kami menyambut baik karena entitas bisnis dari China juga ikut terlibat dalam program ini dengan menyediakan teknologi dan platform pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan teknologi WTE ke depannya,” sambungnya.

Ia menilai keterlibatan sektor bisnis dan dukungan pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia. Menutup pertemuan tersebut, Eddy menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

(ega/ega)

16/12/2025 13:44
DPP GAN: Prabowo Sedih, Rakyat Sedih, Prabowo Senang Rakyat Juga Harus Senang

Fajar.co.id, Jakarta — Refleksi setahun perjalanan organisasi Garuda Astacita Nusantara (GAN) telah digelar di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025, kemarin.

Wakil Ketua DPP GAN, Mukhtar Tompo menyampaikan GAN adalah organisaso relawan yang konsisten berjuang untuk Prabowo Subianto, bahkan sejak Pilpres 2019 lalu.

”Banyak Relawan militan pak Prabowo di seluruh pelosok Nusantara, yang paling riil itu di tahun 2019 dengan segala pengorbanan materiil dan in materiil,” kata Mukhtar Tompo.

Meteka telah berhadapan dengan berbagai resiko perjuangan, baik secara fisik, Psikis dan politik. Jadi tak boleh ada pihak yang merasa terlalu pahlawan dan membuat pagar pembatas untuk akses ke Prabowo,

“Karena sejatinya perjuangan itu ada di Grassroot. Prabowo sedih rakyat sedih, Prabowo tertawa senang rakyat juga harus senang dan tertawa,” katanya.

Mukhtar dikenal sebagai Patriot pejuang prabwo khususnya pada tahun 2019. Gerakannya membuat heboh ketika menjadi tim Prabowo untuk kawasan timur Indonesia.

Ia bahkan melakukan hijrah partai ke PAN menjadi Caleg DPR RI Dapil Sulsel 1 dengan Tagline “SAYA HIJRAH POLITIK KARENA INGIN GANTI PRESIDEN”.

Gerakan ini memantik patriotisme dan militansi grassroot untuk Prabowo walau dirinya harus menuai berbagai resiko.

Organisasi dibawah pimpinan Ketua Umum GAN, Muh Burhanuddin dan Sekretaris Jenderal DPP GAN, Erlambang Trisakti mengatakan visi besar mereka adalah mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Yakni untuk memajukan bangsa indonesia dan mensejahterahkan rakyat indonesia sebagaimana telah tertulis dalam ASTA CIITA. Lembaga ini konsisten menjalankan berbagai misi dan langkah taktis,” kata Mukhtar Tompo.

13/12/2025 18:51
Stok Gula RI Aman, Bahkan Berlebih

Jakarta –

Pemerintah memastikan pasokan gula konsumsi berada pada level aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan, stok yang tersedia mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, bahkan berpotensi menyisakan surplus signifikan pada awal 2026.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengatakan memasuki Desember 2025, ketersediaan gula konsumsi berada pada angka 1,67 juta ton. Dengan kebutuhan sekitar 237 ribu ton, stok kita diproyeksikan masih surplus hingga 1,43 juta ton dan akan menjadi stok awal yang kuat memasuki 2026.

“Ini menunjukkan pasokan gula nasional berada pada level aman dan mampu menjaga stabilitas konsumsi masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Adapun produksi gula nasional tercatat mencapai 2,67 juta ton sepanjang 2025. Kemudian stok tahun ini mendapatkan carry over dari tahun lalu sebesar 1,38 juta ton.

Artinya stok berada di posisi 4 juta ton. Jumlah stok ini mencukupi untuk kebutuhan tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,8 juta ton.

“Berdasarkan proyeksi neraca pangan per 4 Desember 2025, kebutuhan nasional sepanjang tahun diperkirakan mencapai 2,8 juta ton, dengan konsumsi bulanan sekitar 230-250 ribu ton,” jelasnya.

Pemerintah juga menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP). Target ini merupakan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung keberlanjutan petani dalam negeri.

Upaya percepatan menuju swasembada gula memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan.

“Program pengembangan tebu harus menjadi prioritas nasional dan mendapat pengawalan serius. Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi untuk membangun ekosistem industri gula yang efisien dan berkelanjutan,” jelas Yohan.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan pada petani menjadi fondasi penting keberhasilan swasembada. “Yang terpenting, kebijakan swasembada gula harus berpihak pada petani, karena merekalah fondasi utama industri gula nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan petani tebu Pasuruan, Muhamad Hanif, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit yang telah diterima petani. Ia berharap dukungan pemerintah juga mencakup penyerapan hasil panen.

“Kemarin kami mendapat bantuan bibit, alhamdulillah itu sangat membantu. Ke depan, kalau bisa kami juga dibantu dalam pembelian gulanya. Mohon diperhatikan pasca panennya, supaya hasil gula kami terserap dan bisa membantu biaya operasional,” ujarnya.

(ada/fdl)

13/12/2025 13:00
Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pembentukan koalisi permanen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih terus menjadi perdebatan.

Ide itu bahkan belakangan menuai dukungan dari Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi. Malah, dia menyarankan agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.

“Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu,” ujar Viva Yoga.

Merespons wacana yang berkembang itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu pengkajian secara matang ketika berencana memasukkan ketentuan koalisi permanen dalam Undang-Undang Pemilu.

“Menurut saya, harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal,” kata Doli menjawab awak media seperti dikutip Jumat (12/12).

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan komunikasi antarpartai menjadi tak fleksibel ketika koalisi permanen terbentuk.

Sebab, kata Doli, koalisi biasanya terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah kontestasi, partai masih perlu berkomunikasi dengan kubu seberang.

Itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam menyusun visi dan program bersama itu,” ujarnya.

Toh, kata anggota Baleg DPR RI itu, Indonesia selama ini tidak pernah menerapkan koalisi permanen, karena kerja sama politik biasanya temporer.

Doli mengatakan dinamisnya perpolitikan di Indonesia yang membuat koalisi tidak pernah permanan, melainkan temporer.

“Partai politik itu juga tentu akan mengikuti perkembangan tentang cara memulai visi, misi, cara program yang harus dia sampaikan kepada publik dalam perode tertentu,” kata dia.

12/12/2025 19:20
Soal Gaji Tunggal ASN, Menteri PANRB Beri Penjelasan Begini

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini buka suara mengenai konsep gaji tunggal bagi aparatus sipil negara (ASN) atau single salary. Lantas, kapan konsep gaji tunggal ASN ini diterapkan?

Rini belum bicara mengenai waktu penerapan single salary tersebut. Walaupun gaji tunggal ASN tertuang dalam naskah Nota Keuangan/RAPBN 2026. Dia hanya menjelaskan soal konsep gaji tunggal tersebut.

“Itu sebetulnya total reward. Jadi bukan hanya kita menyatukan salaries, bukan itu konsepnya,” ungkap Rini, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (12/12/2025).

Dia menjelaskan, pemberian reward kepada ASN bukan sebatas pada materi, tapi juga sistem kerja. Lalu, ada bentuk apresiasi terhadap kinerja, suasana kantor, hingga sistem karier.

“Jadi kita menggunakannya itu total reward kepada ASN. Itulah yang dianut oleh Undang-Undang nomor 20 (Tahun 2023),” ujarnya.

“Jadi bukan single salary-nya, begitu. Tapi kita memberikan kepada ASN itu untuk secara lebih komprehensif,” Rini menambahkan.

Menkeu Purbaya Belum Tahu

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usulan penerapan sistem gaji tunggal atau single salary system bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sistem ini diusulkan untuk menggantikan skema penggajian lama yang memisahkan antara gaji pokok dan berbagai tunjangan. Purbaya mengaku belum dapat memberikan kepastian terkait implementasi wacana tersebut.

“Saya belum tahu,” ujar Purbaya singkat saat ditemui usai menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk, Rabu, 8 Oktober 2025.

12/12/2025 13:35
Meksiko Getok Tarif hingga 50% untuk Produk Indonesia Mulai 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Senat Meksiko menyetujui kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

Melansir Reuters, Jumat (12/12/2025), tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Sebagian besar produk akan dikenakan tarif hingga 35%.

Senat Meksiko meloloskan rancangan undang-undang (RUU) itu dengan 76 suara mendukung, 5 menolak, dan 35 abstain. RUU yang disetujui ini lebih ringan dibandingkan versi yang sempat tertahan di majelis rendah, dengan mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk—kebanyakan tekstil, pakaian, baja, suku cadang otomotif, plastik, dan alas kaki—serta pengurangan tarif untuk sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut dibandingkan usulan awal.

Merespons rencana tersebut, Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa mereka akan memantau rezim tarif baru Meksiko dan menilai dampaknya. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa langkah tersebut akan secara substansial merugikan kepentingan perdagangan.

“China selalu menentang segala bentuk kenaikan tarif sepihak dan berharap Meksiko segera memperbaiki praktik unilateral dan proteksionis semacam itu,” kata Kementerian Perdagangan China.

Ketika ditanya dalam jumpa pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa melawan arus globalisasi ekonomi dengan menerapkan proteksionisme merugikan pihak lain dan tidak menguntungkan diri sendiri.

Para analis dan pelaku usaha menilai langkah Meksiko ini bertujuan meredakan tekanan dari Amerika Serikat (AS) menjelang peninjauan berikutnya atas perjanjian dagang Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA). Langkah ini juga dinilai sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan tambahan sebesar US$3,76 miliar tahun depan karena Meksiko berupaya mengurangi defisit fiskal.

“Di satu sisi, ini melindungi sejumlah sektor produktif lokal yang kalah bersaing dibanding produk China. Ini juga melindungi lapangan kerja,” kata Mario Vazquez, senator dari partai oposisi PAN.

“Namun, tarif juga merupakan pajak tambahan yang dibayar warga saat membeli produk. Dan ini adalah sumber dana bagi negara. Kita perlu tahu untuk apa dana tersebut akan digunakan. Semoga rantai produksi dalam negeri akan diperkuat,” imbuhnya.

Emmanuel Reyes, senator dari partai berkuasa Morena, membela kebijakan tersebut.

“Penyesuaian ini akan meningkatkan daya saing produk Meksiko dalam rantai pasok global dan melindungi pekerjaan di sektor-sektor kunci,” kata Reyes, yang menjabat sebagai ketua Komite Ekonomi Senat.

“Ini bukan sekadar alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi sarana untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan perdagangan demi kesejahteraan umum,” lanjutnya.

Pada September 2025, Meksiko telah menyatakan bahwa mereka akan menaikkan tarif pada mobil dan barang lain dari China dan negara-negara Asia lainnya. Amerika Serikat telah mendorong negara-negara di Amerika Latin untuk membatasi keterikatan ekonomi mereka dengan China, yang menjadi pesaing utama AS dalam memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut.

12/12/2025 07:53
Peringatan Hakordia 2025, Puan Ajak Perempuan Jadi Garda Terdepan Lawan Korupsi

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) harus dimaknai sebagai gerakan nyata, bukan sekadar acara tahunan yang seremonial.

Menurut dia, pelaksanaan Hakordia selama ini lebih banyak dipusatkan di Jakarta. Namun berbeda pada tahun ini saat lokasi diselenggarakan di Yogyakarta yang diharapkan memberi semangat dan suasana berbeda dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tanah air.

“Mudah-mudahan dengan suasana berbeda ini bisa menunjukkan komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi di negara tercinta,” ujar Setyo dalam peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Dia mengajak seluruh pihak tanpa kecuali, baik yang hadir langsung maupun tidak ke peringatan Hakordia 2025, untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat peran masing-masing dalam melawan korupsi. Caranya, dengan berkomitmen dalam tindakan nyata.

Dalam kesempatan itu, Setyo juga menyoroti penerapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang masih sering dimaknai hanya sebagai simbol. Ia mengingatkan, keberadaan tulisan WBK tidak boleh dianggap sekadar penanda semu.

“Jangan dikonotasikan kalau ada tulisan WBK, berarti di situ tidak boleh korupsi sehingga cari tempat lain. Itu keliru!,” ucap Setyo.

Karena itu, ia meminta dukungan Kementerian PAN-RB untuk merumuskan pemaknaan ulang WBK agar lebih substansial dan menyentuh aspek integritas aparatur.

“WBK harus menjadi pengingat yang masuk ke dalam sanubari kita, bukan hanya plang yang dipasang,” terang Setyo.

Dia menyerukan, kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam membasmi korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

“Mari satukan aksi basmi korupsi, salam antikorupsi!,” tukas Setyo.

09/12/2025 18:10

partai: PAN

Menkeu Purbaya Belum Tahu