partai: Nasdem

  • Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

    Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

    GELORA.CO -Wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik. 

    Prabowo seolah ingin memastikan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tetap solid dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. 

    Ajakan ini semakin menarik perhatian karena kini beberapa partai di luar KIM, termasuk PKS, Nasdem, dan PKB, juga telah bergabung dalam barisan pemerintah, membentuk apa yang disebut sebagai “KIM Plus”.

    Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ajakan  Prabowo membentuk koalisi permanen untuk memperkuat stabilitas nasional dalam jangka panjang.

    “Prabowo Subianto ingin menstabilkan partai-partai politik pendukungnya itu agar tidak bermanuver,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 17 Februari 2025.

    Dengan solidnya dukungan, pemerintahan Prabowo nantinya dapat lebih leluasa menjalankan berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis, kesehatan gratis, serta program pembangunan perumahan rakyat.

    “Kalau koalisi ini permanen, maka kebijakan pemerintah bisa berjalan lancar,” sambungnya.

    Namun, wacana ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen bisa mengurangi dinamika politik dan fungsi check and balance dalam pemerintahan. 

     Jika koalisi permanen benar-benar terwujud, lanskap politik Indonesia dalam lima tahun ke depan bisa mengalami perubahan besar

  • PKB Komitmen Masuk Barisan ‘Koalisi Permanen’ Gagasan Prabowo

    PKB Komitmen Masuk Barisan ‘Koalisi Permanen’ Gagasan Prabowo

    Jakarta

    Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan wacana itu sebagai ide cemerlang.

    “Hemat saya ini ide brilian Pak Prabowo, kami angkat topi,” kata Jazilul saat dihubungi, Minggu (16/2/2025).

    Menurut Jazilul, tidak ada alasan bagi PKB menolak gagasan koalisi permanen yang diajukan Prabowo. Dia menjamin PKB akan masuk dalam gerbong koalisi tersebut.

    “Kami pastikan masuk dalam barisan koalisi permanen bila agendanya menomersatukan kepentingan rakyat,” ujar Jazilul.

    Jazilul mengatakan ide dari Prabowo soal koalisi permanen itu juga telah terpikirkan sejak lama oleh PKB. Dia menyebut koalisi permanen diyakini bis membuat jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran semakin solid hingga diharapkan bisa cepat memberi manfaat kepada masyarakat.

    “Setahu saya sudah lama PKB berharap adanya koalisi permanen yang solid, efektif dan produktif dalam kerangka percepatan kesejahteraan,” katanya.

    Ide koalisi permanen dari Prabowo itu disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    “Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (14/2).

    Ide itu disambut beragam oleh banyak tokoh parpol. Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mempertanyakan durasi waktu dari koalisi permanen tersebut. Sementara PDIP juga mengaku akan membahas langkah koalisi ke depan di kongres partai.

    (ygs/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        16 Februari 2025

    Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil Regional 16 Februari 2025

    Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com

    Karolin Margret Natasa
    , akan dilantik sebagai Bupati Landak,
    Kalimantan Barat
    (Kalbar) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) mendatang.
    Ini merupakan pelantikan keduanya.
    Karolin sebelumnya merupakan bupati petahana yang menjabat sejak 2018.
    Waktu itu, Karolin menang mayoritas suara melawan kotak kosong.
    Karolin berlatar belakang sebagai seorang dokter.
    Setelah lulus dari Universitas Atmajaya pada 2007, wanita kelahiran Mempawah, 12 Maret 1982 ini pernah menjadi dokter di Puskesmas Menjalin, Kabupaten Landak.
    Sebelum akhirnya, dalam pemilihan umum 2009, Karolin meninggalkan karier dokternya untuk menjadi Anggota DPR daerah pemilihan Kalbar, dan meraih suara terbanyak ketiga setelah Edhi Baskoro Yudhoyono dan Puan Maharani.


    ISTIMEWA Karolin Margret Natasa
    Karolin berasal dari keluarga politisi, ayahnya Cornelis, merupakan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kalbar yang saat ini jadi Anggota DPR RI.
    Sebelum itu, Cornelis adalah mantan Bupati Kabupaten Landak dan Gubernur Kalbar, dalam dua periode berturut-turut.
    Pilkada 2024
    gagal lawan kotak kosong
    Rencana Karolin untuk kembali melawan kotak kosong di Pilkada serentak 2024 gagal.
    Selain karena sejumlah partai mengubah arah dukungan, putusan Mahkamah Konstitusi juga berperan besar.
    Berpasangan dengan Erani, Karolin mendaftar sebagai bakal calon Bupati Landak dengan membawa dukungan 8 partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
    Kemudian Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Karolin, sebagai petahana, ditantang pasangan Heri Saman-Vinsensius, yang membawa dukungan Partai Gerindra, PSI, Golkar dan Glora serta Perindo.
    Hasilnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Karolin-Erani mendapat total 122.922 suara.
    Sementara penantangnya nomor urut 2, Heri Saman-Vinsensius mendapat total 102.876 suara.
    Dengan selisih 20.046 suara, Karolin – Erani ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Landak terpilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Anggota DPRD Indramayu yang Disekap di Myanmar Dibebaskan, Segera Pulang ke Indonesia – Halaman all

    Mantan Anggota DPRD Indramayu yang Disekap di Myanmar Dibebaskan, Segera Pulang ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU – Robiin, mantan anggota DPRD Indramayu yang sebelumnya disekap di Myanmar berhasil dibebaskan.

    Robiin sebelumnya dikabarkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan disekap di Myanmar.

    Kabar pembebasannya disampaikan oleh Muhammad Solihin, rekan Robiin yang juga mantan anggota DPRD Indramayu.

    Menurut Solihin, Robiin dan delapan warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang menjadi korban penyekapan di Myanmar berhasil dibebaskan oleh otoritas militer Thailand.

    “Alhamdulillah, sudah ada kabar langsung dari Robiin. Ia sudah bebas,” ujar Solihin pada Minggu (16/2/2025).

    Saat ini, Robiin dan rekan-rekannya telah berada di Thailand.

    Mereka tengah menjalani proses verifikasi pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Thailand sebagai syarat pemulangan ke Indonesia.

    “Alhamdulillah, hanya tinggal menunggu beberapa pekan lagi untuk proses pemulangan Robiin ke Indonesia, sesuai dengan verifikasi SPLP di Thailand,” tambahnya.

    Ucapan Syukur dari Keluarga

    Kabar kebebasan Robiin juga dibenarkan oleh istrinya, Yuli Yasmi.

    Ia mengaku sangat bersyukur karena suaminya akhirnya bisa bebas setelah mengalami masa-masa sulit di Myanmar.

    “Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan kabar baik bahwa suami saya dan WNI lainnya telah dievakuasi oleh otoritas militer Thailand,” ungkapnya.

    Yuli juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu pembebasan suaminya.

    Ia secara khusus mengapresiasi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang telah memberikan dukungan penuh dalam upaya penyelamatan Robiin dan delapan WNI lainnya. 

    Selain itu, ia juga berterima kasih kepada rekan-rekan sesama mantan anggota DPRD Indramayu yang terus memperjuangkan kebebasan suaminya.

    “Saya sangat berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan,” ujarnya.

    Terjebak Modus Lowongan Kerja Palsu

    Sebagai informasi, Robiin merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019 dari Partai NasDem.

    Pada September 2023, ia berangkat ke Myanmar setelah mendapatkan informasi lowongan kerja dari media sosial Facebook.

    Dalam lowongan tersebut, ia ditawari pekerjaan sebagai admin HRD di sebuah pabrik tekstil di Thailand dengan gaji Rp 16 juta per bulan, ditambah bonus dan cuti.

    Ia juga dijanjikan akan dibuatkan visa kerja.

    Namun, kenyataan berkata lain. Sesampainya di luar negeri, Robiin justru diselundupkan ke Myanmar dan dipekerjakan dalam praktik online scamming.

    “Kalau tidak mencapai target kerja, mereka mendapat hukuman. Bisa disetrum, dipukul dengan kayu balok, atau dipentung pakai pentungan satpam jika ketahuan mengantuk,” ungkap Yuli, menceritakan penderitaan yang dialami suaminya.

    Kini, setelah melalui proses panjang, Robiin dan delapan WNI lainnya akhirnya terbebas dan sedang menunggu kepulangan ke Indonesia. Handhika Rahman 

     

     

  • KPK Endus Dugaan Suap dan Gratifikasi di Kasus CSR BI

    KPK Endus Dugaan Suap dan Gratifikasi di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus indikasi suap dan gratifikasi pada kasus dugaan korupsi terkait dengan corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan KPK menggunakan pasal suap dan gratifikasi Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk mengusut kasus tersebut. 

    “Pasal gratifikasi dan suap,” ujarnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, dikutip Minggu (16/2/2025). 

    Kendati demikian, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk mengusut kasus tersebut sehingga belum ada pihak yang resmi ditetapkan tersangka. 

    Tim penyidik disebut masih memanggil para saksi untuk diperiksa. Selain itu, penyidik turut menggeledah sejumlah lokasi dan menyita beberapa barang untuk menjadi bukti. 

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa sederet saksi dalam kasus CSR BI. Beberapa di antaranya adalah dua anggota DPR yang menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. Mereka adalah Politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Politisi Partai Nasdem Satori. Rumah keduanya juga telah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu. 

    Di sisi lain, KPK juga sudah menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan di kompleks perkantoran BI pusat yang digeledah yakni ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menuturkan lembaga antirasuah menduga dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan, namun tak sesuai peruntukannya.  

    Uang dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. 

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.  

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Asep. 

    Lembaga antirasuah juga mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR.  

    Terpisah, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    , berjanji akan menjadi pemimpin untuk seluruh warganya tanpa pandang bulu.
    “Pastinya, kami harus merangkul semua. Sekali lagi, hadirnya kami hari ini sudah menjadi pemimpin buat seluruh masyarakat kota Depok,” ucap Supian saat diwawancarai di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian juga berjanji akan menerapkan kebijakan secara merata di Depok. Hal ini akan dilakukannya tanpa melihat apakah salah satu wilayah itu basis pendukungnya atau pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Pasalnya, Supian memiliki tanggung jawab untuk melayani semua warga Depok.
    “Kami punya tanggung jawab melayani semuanya,” terang Supian.
    Bahkan, Supian mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW dan akan direalisasikan mulai tahun 2026.
    “Ini pun sama tidak melihat RW kemarin yang menang pasangan kami atau bukan. Semua alokasi diberikan atau dialokasikan buat seluruh RW di kota Depok yang kurang lebih ada 900 RW,” pungkas Supian.
    Untuk diketahui, Supian-Chandra diusung 12 Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju saat mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
    Ke-12 partai itu di antaranya, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Demokrat, Parta Persatuan Pembangunan (PPP), Parta NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Perindo, Ummat, Partai Buruh, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Awalnya, Supian-Chandra kerap diragukan bisa menang di Depok.
    Pasalnya, hampir 20 tahun ke belakang, kepala daerah yang diusung oleh PKS lah yang berhasil menang di Depok.
    Namun, dominasi PKS nampaknya berhasil terpatahkan, usai Supian-Chandra berhasil menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paloh Pertanyakan Batas Waktu Koalisi Permanen, Ini Jawaban Versi Golkar

    Paloh Pertanyakan Batas Waktu Koalisi Permanen, Ini Jawaban Versi Golkar

    Jakarta

    Golkar menanggapi Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang mempertanyakan batas waktu dari gagasan ‘koalisi permanen’ yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto kepada koalisi politiknya. Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menganggap pertanyaan dari Paloh tersebut wajar-wajar saja.

    “Betul, itu pertanyaan betul dari Pak Surya Paloh itu wajar untuk ditanyakan ke koalisi, ya,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (16/2/2025).

    Sarmuji mengatakan partainya berpandangan bahwa koalisi permanen itu setidaknya selama periode pemerintahan berjalan. Namun, kata dia, bisa saja koalisi permanen itu berlangsung hingga periode selanjutnya.

    “Tetapi koalisi permanen dalam pengertian kami tuh ya setidak-tidaknya itu satu periode penuh. Jadi, jalannya pemerintahan ini jadi stabil. Tetapi karena kita itu adatnya, kebiasaannya itu presiden hampir selalu dua periode, ya bisa saja koalisi permanen itu dimaknai sampai dua periode,” katanya.

    Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan Prabowo juga belum mengelaborasi gagasan tersebut termasuk soal kepastian jangka waktunya. “Jadi kan kemarin memang belum dinyatakan oleh Bapak Presiden, koalisi permanen itu maknanya seperti apa,” katanya.

    Sebelumnya, Surya Paloh menanggapi keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen. Paloh menyebut usulan itu masih perlu dikaji.

    “Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan,” kata Paloh menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri HUT Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Ditanya lebih lanjut pandangannya tentang usulan itu, Paloh menjawab diplomatis. Namun dia melempar pertanyaan tentang berapa lama waktu dari arti ‘permanen’ yang dimaksud Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    “Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu, kan pasti ada batas waktu ya. Apakah dua kali pemilu? Tiga kali pemilu? Empat kali pemilu? Lima kali pemilu dan sebagainya ya,” tuturnya.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Momen Menarik di HUT Gerindra, dari Prabowo Bela Megawati hingga Jokowi Curhat

    Momen Menarik di HUT Gerindra, dari Prabowo Bela Megawati hingga Jokowi Curhat

    Momen Menarik di HUT Gerindra, dari Prabowo Bela Megawati hingga Jokowi Curhat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perayaan puncak
    HUT Ke-17 Partai Gerindra
    di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025), diwarnai oleh berbagai momen menarik.
    Salah satu yang mencuri perhatian adalah kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama sejumlah elite PDI-P di tengah perayaan tersebut.
    Hadir pula Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung
    Jokowi
    .
    Tak hanya itu, keluarga besar Jokowi, seperti putra bungsu dan menantunya, Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution, juga ikut meramaikan acara.
    Jokowi tampil mengenakan kemeja safari putih dan celana hitam, senada dengan kemeja yang dikenakan para kader Gerindra.
    Jokowi duduk di barisan depan, tepat di sebelah kanan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    .
    Sementara itu, Gibran duduk di sebelah kiri
    Prabowo
    .
    Berada di barisan terpisah, turut hadir para ketua umum dan petinggi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri absen dari acara tersebut. Ia diwakili oleh Wakil Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey dan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah.
    Dalam acara tersebut, Prabowo sempat menghampiri meja tamu. Ia terlihat menjabat tangan dan mencium pipi perwakilan PDI-P, Olly Dondokambey dan Said Abdullah.
    Saat menyampaikan pidatonya, Prabowo mengatakan, dirinya mungkin saja ditakdirkan untuk menjadi Presiden Indonesia yang ke-8.
    “Saya mungkin ditakdirkan jadi Presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya dikasih sandi 08,” kata Prabowo.
    Prabowo berkelakar, bisa saja dirinya menjadi Presiden ke-6 atau ke-7 jika sandinya dulu itu 06 atau 07.
    Prabowo menyoroti sejumlah tanggal yang mencatat peristiwa baginya.
    Misalnya, tahun dirinya memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2024.
    “Di tahun 2024. 2+2+4= 8. Jadi, saya menjadi presiden ke-8 di tahun 8,” kata Prabowo.
    Kemudian, angka 8 ini juga muncul di umur Gerindra tahun ini, yaitu usia 17 tahun.
    “Dan hari ini, saya berdiri sebagai Presiden RI di
    HUT Gerindra
    ke-17. 1+7=8,” kata Prabowo lagi.
    Ia mengatakan, angka-angka ini merupakan pertanda kalau hari ini akan menjadi hari yang baik.
    “Hari ini, hari baik. HUT ke-17. Pada hari yang baik jadi Insyaallah hari ini hari baik bagi kita sekalian,” kata Prabowo.
    Prabowo juga memuji kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
    Ia mengatakan, Megawati punya peran dan keberhasilan bagi bangsa Indonesia.
    “Saya akui Bu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui,” ujar Prabowo.
    Prabowo mengatakan, semua presiden Indonesia punya bagian dalam membangun negara ini.
    Ia mengibaratkan pembangunan bangsa sebagai proses membangun rumah.
    “Semuanya punya bagian. Ibarat kita bangun rumah. Pak Harto membangun dan seterusnya, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” lanjut dia.
    Sambil mengepalkan tangannya, Prabowo mengaku tidak terima jika ada yang menjelek-jelekkan Megawati.
    “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya akan…Saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang Beliau buat untuk republik ini,” lanjut Prabowo.
    Ada kursi kosong dengan bahan kayu yang tidak ditutupi kain, dan sisanya lima kursi kosong dengan seragam safari berwarna cokelat dan putih di panggung perayaan HUT Gerindra.
    Prabowo mengatakan, kursi kosong itu disiapkan untuk mengenang para pendiri dan tokoh Partai Gerindra yang telah berpulang.
    “Di depan ada beberapa kursi yang kosong, ini tradisi partai kita setiap acara disiapkan kursi kosong mewakili kawan-kawan yang sudah tidak berada bersama kita,” ujarnya.
    Prabowo menambahkan, penempatan kursi kosong ini adalah tradisi Partai Gerindra sebagai tanda bahwa semangat para tokoh Gerindra yang sudah meninggal masih bisa dirasakan di lokasi acara.
    “Semangatnya mereka masih bersama kita,” ucapnya.
    Presiden ke-7 RI Jokowi berkelakar bahwa ia sering disalahkan karena tidak ada yang berani mengkritik Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
    “Sampai detik ini, saya tidak lihat ada yang berani kritik (Prabowo). Yang jadi sasaran adalah Jokowi,” ujar Jokowi, saat menyampaikan pidatonya.
    Jokowi berkelakar, saat ini, jika ada yang salah-salah, justru dirinya yang disalahkan.
    “Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali salahin Prabowo, enggak berani,” ujar Jokowi.
    Jokowi mengatakan Prabowo Subianto merupakan presiden yang paling kuat di dunia saat ini.
    “Saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR,” kata dia lagi.
    Momen menarik lainnya terjadi saat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, lupa menyebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), saat sambutan acara puncak tersebut.
    Ahmad Muzani terlihat mengucapkan selamat datang kepada seluruh petinggi partai yang hadir di acara tersebut, termasuk perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Setelah memberikan penghormatan kepada perwakilan PDI-P, Ahmad Muzani langsung memberikan sambutan.
    “Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kami ingin mengucapkan selamat datang,” katanya.
    Namun, terlihat ada seseorang yang menegur Muzani, dan para hadirin pun sempat menegur dengan meneriaki nama Cak Imin.
    Terlihat Cak Imin tertawa di bangku yang berjejer bersama Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
    Muzani kemudian meminta maaf sembari memberikan penghormatan kepada Cak Imin.
    “Yang juga hadir di tengah-tengah kita, Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Mohon maaf, Pak Muhaimin,” kata Muzani.
    Cak Imin terlihat berdiri dan memberikan jempolnya kepada Muzani.
    Dia tampak tertawa karena namanya terlewat disebut. Seketika para hadirin pun riuh bertepuk tangan.
    Kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi sorotan pada acara puncak peringatan
    HUT ke-17 Partai Gerindra
    .
    Para peserta di acara tersebut sempat menyoraki Bahlil dua kali.
    Momen ini terjadi saat disapa oleh Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam pidato mereka.
    Mulanya, Muzani memberikan laporan kegiatan.
    Namun, saat menyapa Bahlil, para kader di lokasi meneriaki Ketua Umum Partai Golkar itu.
    Saat Prabowo menyapa Bahlil, peserta kader yang memenuhi arena acara menyorakinya dengan kata “huuuuu”.
    “Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadilia,” ujar Prabowo, yang disambut sorakan dari kadernya.
    Bahlil pun hanya tersenyum merespons hal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra Tegaskan Koalisi Permanen KIM Plus Jaga Persatuan Nasional

    Gerindra Tegaskan Koalisi Permanen KIM Plus Jaga Persatuan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan koalisi permanen dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

    Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono, koalisi tersebut bukan semata-mata bicara soal politik elektoral, melainkan sebagai upaya menjaga persatuan dan kerukunan bangsa.

    “Yang pasti itu, kami ingin menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak ada urusan presidential threshold. Yang penting adalah kesejukan dan persatuan,” ujar Sugiono dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Menurut Sugiono, stabilitas politik dan nasional tidak boleh hanya dilihat dalam konteks pemilu lima tahunan, tetapi lebih kepada keberlangsungan negara dalam jangka panjang.

    “Persatuan itu mahal. Jangan take it for granted. Jika ingin negara ini utuh dan survive, kita harus menjaga persatuan,” tegasnya.

    Sugiono juga mengingatkan para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya persatuan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Koalisi permanen KIM plus merupakan upaya untuk menyatukan kepentingan bersama demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus partai politik dalam KIM plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan hingga 2029.

    Keinginan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi KIM plus bersama Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

    Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengonfirmasi, koalisi ini terdiri dari partai-partai yang awalnya mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, serta beberapa partai yang sebelumnya berseberangan tetapi kini bergabung mendukung pemerintahan.

    Koalisi KIM plus saat ini mencakup Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PKB, NasDem, PKS, PSI, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Prima.

    Dengan bergabungnya berbagai partai dalam koalisi permanen KIM plus, diharapkan stabilitas politik tetap terjaga, mendukung jalannya pemerintahan, serta memastikan kesinambungan kebijakan nasional hingga 2029.

  • Partai NasDem gelar Rakor Wantim untuk membahas berbagai isu politik yang berkembang saat ini

    Partai NasDem gelar Rakor Wantim untuk membahas berbagai isu politik yang berkembang saat ini

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Irza Farel

    Partai NasDem gelar Rakor Wantim untuk membahas berbagai isu politik yang berkembang saat ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 11:10 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Nasdem menggelar Rapat Koordinasi Dewan Pertimbangan Partai Nasdem se-Indonesia, di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Rakor itu bertujuan untuk menyikapi dinamika politik yang berkembang saat ini. 

     

    Dalam Rapat koordinasi Wantim Partai NasDem juga dihadiri perwakilan instansi tersebut yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Rakor tersebut mengangkat tema Aktualisasi Partai NasDem dengan Kekuatan Konsolidasi dan Bermanfaat bagi Rakyat. 

     

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya menyoroti fungsi Wantim yang sangat dibutuhkan Partai Nasdem. “Wantim harus proaktif dalam melakukan kerja-kerja politik, bahkan jika diperlukan turun ke bawah hingga tingkat DPD” kata Paloh saat membuka rakor Wantim. 

     

    Ketum Partai Nasdem itu juga merasa bersyukur selama ini solidaritas partainya sangat terjaga dan terawat cukup baik. “Ada antusiasme yang melekat pada elite partai yang bertanggung jawab memberikan kontribusi dan membesarkan partai,” Lanjut Paloh. 

     

    Paloh menutup pidato saat acara rakor dia mengingatkan kader NasDem ke depan harus meningkatkan kewaspadaan. Sebab, kata dia, gelombang yang membuat pasang dan surut bisa dialami NasDem yang kini solid setelah kontestasi politik.

     

    “Situasi hari ini mewajibkan kita untuk jauh bekerja lebih keras, meningkatkan kewaspadaan, naluri politik harus semakin dipertajam. Tutup Paloh. 

     

    Sementara itu, di kesempatan yang sama ketua dewan pertimbangan Partai Nasdem, Siti Nurbaya menegaskan Wantim NasDem se-Indonesia harus mampu memperkuat posisi partai agar lebih kokoh. Dia juga menyebutkan hasil Kongres III NasDem bisa menjadi pedoman dan rencana kerja tahunan, sehingga misi partai tercapai maksimal.

     

    “Ini artinya NasDem harus memperkokoh infrastruktur politiknya dan sekaligus memberikan pemahaman bagi kultur politik,” ungkap dia, seperti yang dilaporkan Kontributor Irza Farel.

     

    Siti Nurbaya Bakar membuka rakor ini dengan sejumlah laporan yang dia sampaikan kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia memaparkan pencapaian Partai NasDem dari pemilu ke pemilu yang terus mengalami tren positif.

    Sumber : Radio Elshinta