Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    FAJSR.CO.ID,JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 Kepala Daerah se Indonesia di Istana.

    Setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah baru wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi berkomitmen keberlanjutan pembangunan.

    Pasangan berakronim Andalan Hati ini mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

    Adapun kaga ‘maju’, bermakna untuk melanjutkan Pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan dasar pondasi yang kuat telah dibangun oleh kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045.

    Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

    Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

    Untuk Berkarakter, dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selatan mencakup pengembangan masyarakat tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya, dengan menjunjung tinggi budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

    Diketahui, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik, yaitu NasDem, Golkar, Hanura, PAN, PKS, Gerindra, Demokrat, Gelora, PSI dan Partai Perindo.

  • Bupati Fawait akan ke Pasar Tanjung Sebelum ke Pendapa Jember

    Bupati Fawait akan ke Pasar Tanjung Sebelum ke Pendapa Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait akan mengunjungi Pasar Tanjung terlebih dulu sebelum ke Pendapa Wahyawibawagraha, saat kembali ke Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Namun sebelum kembali ke Jember, Fawait akan ke Magelang, Jawa Tengah, setelah dilantik Presiden Prabowo, Kamis (20/2/2025). Bersama 960 kepala daerah lainnya, ia akan mengikuti retret pada 21–28 Februari 2025 di Akademi Militer.

    “Kami pertama kali gak mau ke pendapa. Saya gak mau menginjakkan kaki di pendapa, sebelum saya datang ke pusat ekonomi wong cilik, yaitu pasar tradisional,” kata Fawait kepada wartawan, usai dilantik.

    “Saya akan berkunjung dulu di Pasar Tanjung, dan saya akan bikin kebijakan menurunkan retribusi karcis pasar, sebagai simbol keberpihakan Kabupaten Jember kepada wong cilik, kepada simbol ekonomi tradisional, sesuai arahan Pak Prabowo Subianto,” kata Fawait.

    Muhammad Fawai dan Djoko Susanto dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Jember setelah memenangi pemilihan kepala daerah dengan perolehan 588.761 suara dari 1.955.219 orang pemilih yang tercantum di daftar pemilih tetap. Mereka diusung tujuh partai parlemen yakni Gerindra, PKB, PKS, PAN, Nasdem, PPP, dan Golkar. [wir]

  • Presiden Prabowo Titip Salam untuk KH Muzakki Syah kepada Bupati Jember

    Presiden Prabowo Titip Salam untuk KH Muzakki Syah kepada Bupati Jember

    Jember (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto menanyakan kabar KH Ahmad Muzakki Syah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kepada Bupati Muhammad Fawait.

    Pertanyaan itu dilontarkan Prabowo saat menyalami Fawait, usai melantik 961 kepala derah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). “Ketika salam-salaman, beliau berhenti agak lama saat bersalaman dengan kami,” kata Fawait.

    “Beliau menitipkan salam kepada Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakki Syah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri. Beliau menanyakan kesehatan Abuya Kiai Muzakki. Itu bagi kami merupakan pesan, bahwa pemimpin tidak pernah lupa,” kata Fawait.

    “Beliau tidak pernah lupa, seperti dahulu kala Pak Prabowo. Baik sebelum jadi presiden sampai hari ini jadi presiden, beliau tidak pernah lupa, perhatian kepada para ulama, perhatian kepada pengasuh pondok pesantren,” kata Fawait.

    Sebagai kader Gerindra, Fawait berkomitmen meneladani Prabowo. “Kami akan memberikan porsi tersendiri, perhatian khusus kepada para ulama, para kiai, para guru ngaji, madrasah diniyah dan pondok pesantren,” katanya.

    Fawait juga terkesan dengan sambutan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Beliau sangat ramah memberikan sambutan, bersalaman dengan kami. Kesannya beliau punya pengalaman tidak terlupakan di Kabupaten Jember,” katanya.

    Usai pelantikan, Fawait akan meluncur ke Magelang untuk mengikuti retret bersama para kepala daerah lainnya. “Ini juga forum untuk sinergi antara pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Retret sangat berguna. Saya bersyukur bahwa tahun ini kami ditakdirkan jadi bupati dan yang pertama kali dilakukan adalah retret di Magelang,” katanya.

    Muhammad Fawai dan Djoko Susanto dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Jember setelah memenangi pemilihan kepala daerah dengan perolehan 588.761 suara dari 1.955.219 orang pemilih yang tercantum di daftar pemilih tetap. Mereka diusung tujuh partai parlemen yakni Gerindra, PKB, PKS, PAN, Nasdem, PPP, dan Golkar. [wir]

  • 6 Artis Resmi Dilantik Jadi Kepala Daerah: Satu Gubernur dan Wali Kota, Dua Bupati dan Wakil Bupati – Halaman all

    6 Artis Resmi Dilantik Jadi Kepala Daerah: Satu Gubernur dan Wali Kota, Dua Bupati dan Wakil Bupati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Sebanyak enam artis resmi dilantik menjadi Kepala Daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Keenam artis itu terdiri dari satu Gubernur, satu Wali Kota, dua Bupati, dan dua Wakil Bupati.

    Lima dari enam artis yang dilantik menjadi Kepala Daerah, diketahui memimpin Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini daftar tujuh artis resmi dilantik jadi Kepala Daerah:

    Rano Karno terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029, mendampingi Pramono Anung.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Pramon-Rano dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih setelah memperoleh suara sah sebanyak 2.183.239.

    Diketahui, pasangan Pramono-Rano sukses menyingkirkan rival mareka, Ridwan Kamil-Suswono, yang diusung koalisi ‘gendut’, Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Sementara, Pramono-Rano hanya diusung dua partai, PDIP dan Hanura.

    Muhammad Farhan-Erwin dinyatakan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Bandung terpilih dalam rapat pleno KPU Kota Bandung pada 5 Desember 2024.

    Keduanya sukses meraup suara sah sebanyak 523.000.

    Sebagai informasi, Farhan-Erwin diusung NasDem, PKB, Gelora, dan Partai Buruh.

    Adik ipar Raffi Ahmad, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda, terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat.

    Pasangan Jeje-Asep Ismail berhasil meraih suara sah sebanyak 341.225, dikutip dari TribunJabar.id

    Keduanya diusung oleh PAN dan Gerindra.

    Hasil rekapitulasi KPU Indramayu pada 6 Desember 2024, menyatakan pasangan Lucky Hakim-Syaefudin sebagai Bupati-Wakil Bupati Indramayu terpilih.

    Keduanya meraup suara sah sebanyak 602.286.

    Pasangan Lucky-Syaefudin diusung oleh NasDem, PKS, Hanura, Gelora, PKN, Partai Buruh, dan PBB.

    Pasangan Mohammad Wahyu Ferdian-Ramzi Geys Thebe memperoleh suara sah terbanyak, yakni 442.321 suara, saat Pilkada Cianjur 2024.

    KPU Cianjur pun menyatakan Wahyu-Ramzi sebagai Bupati-Wakil Bupati Cianjur terpilih, mengalahkan petahana Herman Suherman-Muh Ibang Solih.

    Keduanya diketahui diusung oleh NasDem dan Gerindra.

    Ali Syakieb terpilih sebagai Wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriatna.

    Dadang-Ali yang diusung PKB, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, dan PDIP ini berhasil meraih 1.046.344 suara sah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kota Bandung 2024, Farhan-Erwin Unggul

     

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Suci Bangun DS, TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan/Fauzi Noviandi/Handhika Rahman/Nazmi Abdurrahman/Hilman Kamaludin)

  • Program Remaja Bernegara Jadi Laboratorium Politik NasDem bagi Generasi Muda

    Program Remaja Bernegara Jadi Laboratorium Politik NasDem bagi Generasi Muda

    loading…

    Program Remaja Bernegara telah diluncurkan Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Program ini akan dilakukan secara kontinyu setiap Sabtu. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Program Remaja Bernegara yang diluncurkan Partai NasDem mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Program ini dinilai mampu memberikan pemahaman tentang sistem politik dan konstitusi di Indonesia kepada generasi muda .

    “Sebuah kegiatan yang sangat strategis dalam upaya pembinaan generasi muda dan lebih peduli terhadap persoalan-persoalan bangsa karena hal yang paling menggelisahkan Indonesia adalah bagaimana kebangsaan itu dirawat,” kata Ketua Program Character Building Binus University Dr Frederikus Fios dalam siaran pers, Kamis (20/2/2025).

    Bahkan Partai NasDem mampu mengenalkan dan mendekatkan politik kepada generasi muda dengan cara fun ala anak-anak muda dan bisa diterima dengan baik. “Politik sejatinya adalah seni untuk memberikan kebaikan bersama dalam masyarakat dan Partai NasDem berkomitmen untuk menerapkan hal ini dalam tiap gerakannya,” ujarnya.

    Pendidikan politik memang merupakan tanggung jawab partai politik, namun diakui bahwa Nasdem meluncurkan program ini tanpa tendensi politik praktis. “Partai politik itu bukan hanya soal urusan mencari kekuasaan, mencari panggung, tetapi bagi saya partai politik harus peduli pada generasi muda karena politik itu sebetulnya seni untuk menciptakan kebaikan bersama,” jelasnya.

    Program yang diinisiasi Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siti Nurbaya ini menjadi ‘laboratorium politik’ bagi generasi muda bangsa untuk membuka wawasannya terhadap politik. Terutama di tengah tingginya ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik.

    Menurutnya, dalam masyarakat ada banyak persoalan sosial kebangsaan yang memang butuh antisipasi dan juga solusi yang perlu diberikan. Program Remaja Bernegara suatu hal yang sangat positif untuk bisa membangun kesadaran kebangsaan kepada generasi muda untuk mulai peduli terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. ”Saya kira sebuah strategi antisipatif yang sangat baik untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan makin dicintai oleh generasi muda,” tuturnya.

    Program Remaja Bernegara yang digagas Partai NasDem itu diharapkan bisa menjadi contoh dan ditiru partai politik lainnya. Program Remaja Bernegara telah diluncurkan Partai NasDem pada Sabtu 15 Februari lalu di NasDem Tower. Program ini akan dilakukan secara kontinyu setiap Sabtu.

    (poe)

  • Deretan Artis yang Dilantik jadi Kepala Daerah: Rano Karno, Jeje Govinda, hingga Farhan

    Deretan Artis yang Dilantik jadi Kepala Daerah: Rano Karno, Jeje Govinda, hingga Farhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025-2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

    Setelah itu, giliran Keputusan Mendagri yang dibacakan untuk pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    Prabowo lalu memimpin pembacaan sumpah jabatan pengangkatan ratusan kepala daerah itu secara bersamaan.

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai eali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memeganh teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya secara selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” demikian bunyi sumpah jabatan yang dibacakan.

    Dari hampir 1.000 kepala daerah, ternyata ada beberapa artis yang berhasil memenangkan Pilkada Serentak 2024 hingga akhirnya dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Wakil Gubernur, Walikota, hingga Wakil Bupati di berbagai daerah. 

    Daftar Artis yang Resmi Dilantik sebagai Kepala Daerah 2025-2030

    1. Rano Karno (Wakil Gubernur Jakarta)

    Rano Karno merupakan aktor kondang Tanah Air ini sudah tak asing lagi namanya. Dia terpilih menjadi Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang mendampingi Pramono Anung. Pada Pilkada 2024, mereka diusung oleh Partai PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagai informasi, sebelum dia terjun ke dunia politik, pria kelahiran Jakarta pada 8 Oktober 1960 ini mendedikasikan hidupnya di dunia film. Namanya makin moncer saat memerankan sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”. Bahkan, hingga kini dia acap kali dipanggil “Bang Doel”.

    2. Lucky Hakim 

    Aktor sekaligus politikus Tanah Air ini terpilih sebagai Bupati Indramayu. Nantinya, dia akan didampingi oleh Syaefudin sebagai  Wakil Bupati Indramayu. Di Pilkada 2024, mereka diusung oleh koalisi Partai NasDem, PKS, Hanura, Gelora, PKN, Partai Buruh, dan PBB.

    Sebagai informasi, pada 2014-2019 dia merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan di bawah naungan Partai Amanat Nasional (PAN).

    3. Ali Saykieb

    Aktor kelahiran Bogor pada 6 Juni 1987 ini terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang mendampingi Dadang Supriatna yang terpilih menjadi bupatinya. Mereka diusung oleh PKB, NasDem, Gerindra, Demokrat, PAN, hingga PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagai informasi, nama Ali Syakieb sudah tak asing dalam dunia hiburan Indonesia. Dia meniti kariernya di dunia hiburan pada 2007 dengan sinetron pertamanya bertajik Alisa.

    4. Ramzi

    Presenter kondang Tanah Air, yakni Ramzi, dilantik sebagai Wakil Bupati Cianjur, Jawa Barat. Dia akan mendampingi Mohammad Wahyu yang terpilih sebagai Bupati Cianjur. Di Pilkada 2024, mereka diusung oleh Partai NasDem dan Gerindra.

    Sebagai informasi, pemilik nama lengkap Ramzi Geys Thebe ini mengawali karier sinetronnya dengan berperan dalam Tuyul dan Bahlul. Tak sebatas itu, dia sukses menjadi pembawa acara TV di beberapa acara terkenal.

    5. Jeje Govinda

    Musisi Tanah Air, Jeje Ritchie Ismail ini akan dilantik sebagai Bupati di Kabupaten Bandung Barat. Nantinya, dia akan didampingi oleh Asep Ismail sebagai wakilnya. Pasangan ini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra.

    Sebagai informasi, nama Jeje Govinda merupakan nama panggung sekaligus nama panggilan musisi kelahiran 1983 ini. Di band Govinda, dia menjadi drummer.

    6. Muhammad Farhan 

    Farhan merupakan aktor sekaligus presenter yang dilantik menjadi Wali Kota Bandung. Dia akan didampingi oleh Erwin yang terpilih menjadi wakilnya. Mereka diusung oleh Partai NasDem, PKB, Gelora, dan Buruh.

    Sebagai informasi, pria kelahiran Bogor ini mengenal dunia broadcaster sejak 1995 usai lulus dari Universitas Padjajaran. Di sisi lain, dia memutuskan terun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai NasDem pada 2016. 

  • Khofifah Ikut Retreat Usai Pelantikan, Emil Dardak Jabat Plh Gubernur Jatim Sepekan Surabaya 20 Februari 2025

    Khofifah Ikut Retreat Usai Pelantikan, Emil Dardak Jabat Plh Gubernur Jatim Sepekan Surabaya 20 Februari 2025

    Khofifah Ikut Retreat Usai Pelantikan, Emil Dardak Jabat Plh Gubernur Jatim Sepekan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    –
    Khofifah Indar Parawansa
    dan
    Emil Elistianto Dardak
    resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil
    Gubernur Jawa Timur
    untuk periode 2025-2030, Kamis (20/2/2025).
    Usai pelantikan di Istana Negara, Khofifah akan mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang selama sepekan.
    Selama Khofifah mengikuti retreat, posisi gubernur akan diisi Emil Elistianto Dardak selaku wakil gubernur.
    “Pak Wagub menjadi pelaksana harian (Plh) Gubernur Jatim selama sepekan,” ungkap Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Lilik Pudjiasuti, saat dikonfirmasi pada Kamis siang.
    Menjelang penutupan retreat kepala daerah, Emil Dardak juga akan mengikuti retreat di Akmil Magelang. “Pak Wagub akan menyusul menjelang penutupan retreat,” ungkap Lilik.
    Sebelumnya, posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kosong sejak Khofifah dan Emil menyelesaikan masa jabatan periode pertama mereka pada Februari 2024.
    Kemudian, keduanya maju kembali sebagai pasangan calon dalam Pilkada Jatim 2024.
    Pasangan Khofifah-Emil diusung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKS.
    Mereka bersaing dengan pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang diusung oleh PDI-P, serta pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Hasil perolehan suara yang diumumkan KPU Jatim menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim, meraih 1.797.332 suara (8,67 persen).
    Sementara itu, pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, berhasil memperoleh 12.192.165 suara (58,81 persen).
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden

    `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Surya Paloh: `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menegaskan bahwa perubahan susunan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif, sehingga pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk berbicara maupun mengomentari hal itu.

    Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.

    “Intinya apa yang terbaik saja bagi pemerintahan ini,” kata Paloh saat ditemui di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

    Presiden, saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU itu, kembali menekankan tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

    “Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Presiden, masih dalam pidatonya, kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujar Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pejabat negara lainnya.

    Sumber : Antara

  • KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengungkapkan keterkaitan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP)
    Japto Soerjosoemarno
    dan Politisi Nasdem
    Ahmad Ali
    dalam kasus
    korupsi gratifikasi
    mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)
    Rita Widyasari
    .
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat Rita masih menjabat sebagai Bupati Kukar, ia menerima gratifikasi berkisar 3,3 hingga 5 dollar Amerika Serikat untuk setiap metrik ton batubara yang ditambang.
    Gratifikasi tersebut, kata dia, diduga diterima dari perusahaan tambang.
    Lalu, uang tersebut mengalir ke sejumlah pihak.
    “Jumlah uang yang banyak. Itu sudah sampai jutaan dollar dari metrik ton ini. Nah, dari sanalah karena kita sedang melakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang) terhadap perkaranya, kita mengecek ke mana saja si uang itu mengalir,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Asep mengatakan, uang dari gratifikasi itu diduga mengalir ke sejumlah pihak termasuk Japto dan Ahmad Ali.
    “Kemudian mengalir ke dua orang ini (Ahmad Ali dan Japto), uang tersebut. Mengalir ke dua orang tersebut. Nah, di situlah keterkaitannya,” ujar dia.
    Pihaknya terus mendalami aliran uang tersebut menggunakan metode
    follow the money
    .
    Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk melihat peruntukan uang gratifikasi itu dalam praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU).
    “Jadi, termasuk mobil, ada mungkin perhiasan, ada tanah, bangunan, dan lain-lain itu disita. Seperti itu. Jadi gratifikasi di-TPPU-kan, ada TPPU-nya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menyebut, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.
    “Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep, kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).
    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.
    Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemana pun aliran uang hasil korupsi.
    Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis.
    Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA).
    “Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.