Xcloud.id

partai: Nasdem

  • DPRD Pamekasan Godok 25 Raperda di 2025

    DPRD Pamekasan Godok 25 Raperda di 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, tengah menggodok dan membahas sebanyak 25 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2025, sebanyak 12 di antaranya merupakan Raperda Baru.

    “Sejauh ini kami bersama tim asistensi Raperda Eksekutif sedang membahas 25 Raperda Pamekasan, Tahun 2025. Termasuk Raperda baru usulan dari legislatif,” kata Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan, Mustafa Afif, Senin (24/2/2025).

    Usulan raperda baru dari legislatif tercatat sebanyak 12 raperda, sebanyak tiga di antaranya merupakan raperda wajib. “Dari total 25 raperda yang kita bahas, 12 di antaranya merupakan raperda baru, meliputi 9 raperda baru dan 3 lainnya raperda wajib,” ungkapnya.

    “Raperda wajib ini meliputi ini meliputi raperda pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2024, perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta APBD Tahun Anggaran 2026. Tiga Raperda ini berstatus wajib, dan usulan dari eksekutif,” jelasnya.

    Sembilan usulan baru, meliputi 5 Raperda baru usulan dari eksekutif, dan 4 Raperda usulan legislatif. “5 Raperda baru usulan eksekutif, meliputi pembentukan dana cadangan pilkada 2029, perubahan kedua atas Perda 3/2015 tentang hiburan dan rekreasi, transformasi digital, perubahan ketiga atas Perda 6/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta perubahan atas Perda 9/2018 tentang pengelolaan barang milik daerah,” jelasnya.

    “Empat Raperda baru usulan legislatif meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pamekasan, penyelenggaraan perlindungan konsumen, penata kelolaan tempat pelelangan ikan, serta perubahan Perda 5/2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, politisi muda dari Partai Nasdem Pamekasan, juga menyampaikan jika beberapa dari total Raperda tersebut juga sudah dalam status fasilitasi Gubernur Jatim. “Dari total Raperda ini, sekitar 8 Raperda di antaranya sudah dalam proses fasilitasi Gubernur Jatim,” sambung legislator yang akrab disapa Afif.

    “Tidak kalah penting, kami juga mendorong usulan raperda baru dari eksekutif agar segera dipersiapkan, termasuk raperda tentang transformasi digital, perubahan atas perda tentang hiburan dan rekreasi, serta beberapa usulan raperda lainnya,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Legislator Jakarta Ahmad Sahroni Yakin Pramono Akan Jadi Pemimpin yang Mendengar Semua Pihak – Halaman all

    Legislator Jakarta Ahmad Sahroni Yakin Pramono Akan Jadi Pemimpin yang Mendengar Semua Pihak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Dapil Jakarta III Ahmad Sahroni, meyakini Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030 Pramono Anung dan Rano Karno akan menjadi pemimpin yang mendengarkan semua pihak. 

    Sebab, kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu, Pramono dan Rano sudah berpengalaman puluhan tahun.

    “Saya yakin keduanya juga akan menjadi pemimpin yang mendengarkab semua pihak karena keduanya memang sudah berpengalaman puluhan tahun. Butuh banyak kolaborasi,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

    Pria kelahiran Tanjung Priok itu pun turut menyoroti beberapa persoalan yang kerap terjadi di wilayahnya, Jakarta Utara. 

    Sahroni menyebut setidaknya ada dua hal, yaitu banjir dan kriminalitas.

    “Kalau di Jakarta Utara itu PR besarnya soal banjir dan kriminalitas, seperti narkoba, pencurian, dan tawuran. Harus ada terobosan dan gebrakan baru untuk membehani keduanya,” ucapnya.

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan, banjir di utara ini tidak hanya soal debit air hujan dan drainase, tapi juga soal kenaikan air laut. 

    “Dan untuk isu kriminal, seingat saya Mas Pram punya janji kampanye pemasangan CCTV di setiap wilayah untuk jaga kamtibmas. Nah itu saya rasa bagus sekali, harus segera dieksekusi, nanti juga bakal dibantu oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.

    Sebab itu, Sahroni menitipkan pesan bahwa, Jakarta memiliki karakter yang berbeda dari kota-kota lainnya. 

    Karenanya, gubernur dan wagub terpilih harus bisa cepat beradaptasi.

    “Jakarta ini unik, sangat heterogen. Banyak pendatang dari luar pulau, banyak pencari nafkah yang tinggal di kota satelit, banyak isu ekonomi-sosial, jadi memang tidak sederhana. Harus cepat adaptif untuk bisa memahami Jakarta,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta 2024-2029 pada Kamis (20/2/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

  • Kelakar AHY saat Koalisi Perubahan Bubar di Tengah Jalan

    Kelakar AHY saat Koalisi Perubahan Bubar di Tengah Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat tengah menggelar kongres ke-6 yang mulai berlangsung pada Senin (24/2/2025). Kongres yang berlangsung selama 2 hari itu, rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat penutupan besok.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya di depan kader partai menyampaikan sejumlah capaian yang berhasil ditorehkan oleh partai itu dalam kurun 5 tahun terakhir.

    AHY, panggilan akrab Agus Harimurti Yudhoyono juga mengenang sejumlah peristiwa politik yang menghampiri partainya, khususnya saat muncul agenda ‘penggulingan’ kekuasaan terhadap dirinya dari posisi ketua umum.

    Peristiwa lain yang cukup membekas di benak AHY, berlangsung jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Saat itu, Partai Demokrat sudah menyatakan secara terbuka membangun koalisi bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2024.

    Hanya saja, koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS, layu sebelum berkembang alias bubar di tengah jalan.

    “Banyak yang bingung waktu itu. DPD [dewan pimpinan daerah] dan DPC [dewan pimpinan cabang], datang ke saya, “Ketum, gimana ini kita sudah pasang-pasang [baliho, poster, dll],” kata AHY mengenang dirinya ketika ditanya oleh pengurus daerah terkait bubarnya koalisi perubahan.

    Merespons banyaknya pertanyaan dari pimpinan daerah dan pimpinan cabang atas bubarnya koalisi tersebut, AHY menyampaikan dengan nada bercanda.

    “Kalau bapak bingung, apalagi saya,” kata AHY yang disambut tawa para kader partai yang hadir di Hotel Ritz Carlton, Senin (24/2/2025).

    Dalam situasi yang singkat, AHY menceritakan bahwa Partai Demokrat mampu mengambil keputusan dalam waktu cepat. Ujungnya, Partai Demokrat mengambil keputusan untuk bergabung dengan koalisi capres Prabowo Subianto yang pada akhirnya memenangi kontestasi Pilpres 2024.

    “Akhirnya kita semua dapat menentukan pilihan yang lebih baik. Kita bisa move on dan mengambil peluang tersebut,” ujar AHY.

    Kongres ke-6 Partai Demokrat akan menentukan calon ketua umum untuk periode 5 tahun mendatang. AHY menjadi kandidat paling kuat terpilih sebagai ketua umum.

    Dalam pertemuan dengan para perwakilan daerah, hampir mayoritas DPD menyatakan dukungannya untuk memilih AHY melanjutkan kepemimpinan di parpol untuk periode 2025—2030.

  • DPR Ingatkan Pentingnya PIP untuk Pendidikan, Minta Dimanfaatkan Lebih Baik – Page 3

    DPR Ingatkan Pentingnya PIP untuk Pendidikan, Minta Dimanfaatkan Lebih Baik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menekankan agar setiap anak di Indonesia bisa mengenyam pendidikan tanpa harus terkendala ekonomi.

    Karena itu, dia berharap Program Indonesia Pintar (PIP) yang banyak membantu meringankan anak-anak kurang mampu selalu bisa diprioritaskan dalam penganggaran.

    “Kita selalu berharap agar setiap anak bisa bersekolah dengan baik, tapi tidak semua kondisi ekonomi keluarga di negeri ini cukup untuk biaya pendidikan. Jangan hambat pendidikan anak bangsa karena mahalnya biaya sekolah. Dan Alhamdulillah, program PIP merupakan salah satu solusi yang baik bagi peserta didik yang keluarganya kurang mampu,” kata Nilam dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

    Politikus NasDem ini berharap agar efisiensi anggaran hanya difokuskan pada program-program yang tidak diprioritaskan.

    Sementara program semacam PIP untuk sektor pendidikan harus tetap mendapatkan porsi sesuai rencana anggaran.

    Bahkan, ia berharap anggaran untuk PIP bisa ditingkatkan, mengingat masih banyaknya peserta didik kurang mampu di daerah yang belum terdaftar.

    Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen menjaga kualitas pendidikan nasional dengan mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.

    Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti dalam laman Kemendikdasmen.

     

     

  • Remaja Bernegara NasDem berikan pendidikan politik secara utuh

    Remaja Bernegara NasDem berikan pendidikan politik secara utuh

    Jakarta (ANTARA) – Program Remaja Bernegara (RBN) yang diluncurkan Partai NasDem pada Sabtu (15/2) dinilai memberikan pendidikan berpolitik secara utuh terhadap para remaja.

    “Pendidikan politik untuk anak usia 13-19 tahun ini memang sudah selayaknya dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan memberikan pemahaman tentang politik secara utuh,” kata wartawan senior Teuku Taufiqulhadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dalam program Remaja Bernegara, lanjut dia, para peserta diposisikan seolah-olah menjadi anggota parlemen. Di antara mereka juga bertindak sebagai kepala daerah dan tokoh masyarakat.

    “Mereka melakukan simulasi rapat parlemen. Seperti rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri kepala daerah dan masyarakat yang melapor dan berkeluh-kesah. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi rapat pleno parlemen,” ujarnya.

    Sehingga, kata dia, para peserta menjadi mengerti tentang sebuah isu di masyarakat dan bagaimana kemudian menjadi kebijakan.

    “Memahami bagaimana kebijakan itu akhirnya diketok sangatlah penting. Sebab, para remaja akan menyadari bahwa semua isu secara nasional bisa sampai meja para pengambil kebijakan akan terealisasi manakala orang-orang yang mereka percayakan mampu bekerja dengan baik, baik itu anggota DPR maupun kepala daerah,” kata mantan Ketua DPP Partai NasDem itu.

    Hal itulah yang menjadi pendidikan politik yang sangat penting. Praktik sederhana tetapi membuat mereka menyadari bagaimana sebuah kebijakan diambil.

    “Jadi, praktek simulasi parlemen seperti ini belum pernah dilakukan partai lain. Partai NasDem telah bertanggung jawab terhadap pendidikan politik anak muda. Inilah yang sangat membanggakan menurut saya,” kata Taufiqulhadi.

    Partai NasDem terus menggembleng generasi muda tentang pendidikan politik melalui Program Remaja Bernegara (BRN) sesi kedua yang dilaksanakan di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2).

    “Untuk sesi kedua ini diikuti peserta berusia 13-15 tahun, sedangkan sesi sebelumnya untuk 16-19 tahun. Kami melakukan pembagian ini secara bergantian,” kata Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Partai NasDem sekaligus Ketua Panitia Lathifa Al Anshori dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/2).

    Program yang dimulai sejak 15 Februari 2025 dan berakhir pada 22 April 2025 itu dibagi menjadi dua kategori usia, yaitu 13-15 tahun dan 16-19 tahun, sehingga diharapkan materi dapat lebih mudah diserap oleh masing-masing kelompok usia.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Jakarta: Fenomena Kabur Aja Dulu mesti diterima sebagai otokritik bagi kita untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam proses pembangunan nasional. 
     
    “Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Fenomena  “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Yudha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri), Dr. Andriyanto, SH., M.Kes (Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga), Hesti Aryani (Business Development Manager JANZZ Technology), Ismail Fahmi (Pendiri Drone Emprit), dan Lathifa Marina Al Anshori (Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem), sebagai narasumber. 

    Menurut Lestari, fenomena tersebut unik. Karena, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, fenomena Kabur Aja Dulu bisa dilihat secara sosial atau merupakan wake up call bagi pemangku kepentingan bagaimana generasi muda menyikapi tatanan bernegara yang ada. 
     
    Atau, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, fenomena Kabur Aja Dulu bisa didorong oleh sulitnya masyarakat mengakses lapangan pekerjan karena landscape pekerjaan yang sudah berubah. 
     
    Meski belum ada data konkret terkait penyebab peningkatan migrasi ke luar negeri, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kewaspadaan perlu dikedepankan dalam menyikapi dampak tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Rerie menegaskan, di tengah merebaknya tagar Kabur Aja Dulu saat ini dirinya masih percaya generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur di masa depan. 
     
    Direktur PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengungkapkan fenomena Kabur Aja Dulu disikapi pihaknya secara profesional. 
     
    Sejatinya, menurut Yudha, angka migrasi di dunia selalu meningkat dari rentang waktu dari 1970 (84 juta orang) hingga 2020 (280 juta). 
     
    Jadi, Yudha berpendapat, kondisi migrasi yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Tinggal, tambah dia, bagaimana kita mengelola migrasi tersebut dengan baik. 
     
    Menurut Yudha, merupakan tanggung jawab negara bila ada warganya ingin bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Dia juga mengingatkan, tagar Kabur Aja Dulu berpotensi dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan migrasi secara ilegal ke luar negeri. 
     
    Baca juga: Dibalik Tagar #KaburAjaDulu, Ini Alasan Masyarakat Ramai Ingin Pindah ke Luar Negeri
     
    Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga, Andriyanto berpendapat, dalam Asta Cita yang dicanangkan pemerintah sejatinya juga bertekad untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
     
    Diakui Andriyanto, pertumbuhan komposisi usia kerja (15-64 tahun) penduduk Indonesia dari tahun 1970-2020 terus meningkat yaitu dari 53,39% pada 1970 menjadi 70,72% pada 2020.
     
    “Melihat tren itu fenomena Kabur Aja Dulu saat ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi bukan semata kabur, tetapi lebih pada mencari kehidupan yang lebih baik,” ujar Andriyanto. 
     
    Namun, tegas dia, fenomena Kabur Aja Dulu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila diabaikan, ujar Andriyanto, bisa muncul fenomena lainnya seperti ‘brain drain’ di mana kelompok profesional memilih menetap di luar negeri dan berpotensi pindah kewarganegaraan. 
     
    Kondisi itu, tambah dia, berpotensi menghambat pembangunan karena SDM berkualitas bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengaku dirinya pernah menjalani fenomena Kabur Aja Dulu karena setelah lulus Ph.D belum mendapat pekerjaan. 
     

    (“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). Foto: Dok. Forum Diskusi Denpasar 12)
     
    Ismail mengaku tidak merasa ‘feel at home’ ketika itu sehingga akhirnya kembali ke Tanah Air. Alasan Ismail ketika harus ke luar negeri bukan semata-mata kabur, tetapi mencari pengalaman. 
     
    Menurut Ismail, fenomena Kabur Aja Dulu sejatinya sudah terjadi sejak 2023 dengan meningkatnya jumlah akun sosial media dengan konten berbagai informasi tentang peluang dan tips bekerja ke luar negeri. 
     
    Business Development Manager JANZZ Technology, Hesti Aryani berpendapat, migrasi itu berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan suatu negara. 
     
    Jadi, jelas Hesti, fenomena Kabur Aja Dulu jangan dimaknai sebagai orang yang kabur dari negara, tetapi lebih kepada benefit jangka panjang yang bisa dihasilkan dari luar negeri. 
     
    Apalagi, tambah dia, selalu ingin membahagiakan keluarga merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. 
     
    Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem, Lathifa Marina Al Anshori berpendapat berbagai alasan melatarbelakangi munculnya tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Menurut Lathifa alasan itu antara lain kesempatan kerja yang kurang di dalam negeri dipicu sejumlah perusahaan yang gulung tikar, biaya hidup naik, dan sejumlah alasan lainnya. 
     
    Lathifa mengajak agar semua pihak melihat fenomena Kabur Aja Dulu secara positif dengan berharap mereka yang ke luar negeri dapat kembali ke Tanah Air dengan hal-hal yang positif bagi Indonesia. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat apa pun faktor pendorong Kabur Aja Dulu adalah baik. 
     
    Bagi orang muda, tegas Saur, semakin ‘terbang jauh’ semakin bagus. Dari sisi makna kata ‘kabur’ itu tidak berarti minggat dan kata ‘aja dulu’ itu mengandung makna sementara. 
     
    Jadi, ujar dia, Kabur Aja Dulu hanya sementara perginya untuk kembali ke tanah air kemudian. 
     
    “Setelah makan asam garam di luar negeri, kembali ke tanah air dengan bekal ilmu dan pengalaman yang lebih baik,” ujar Saur. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Pemungutan Ulang Pilkada Tasikmalaya jadi Angin Segar PPP

    Pemungutan Ulang Pilkada Tasikmalaya jadi Angin Segar PPP

    JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Mahkamah Konstitusi atas Pilkada Tasikmalaya jadi angin segar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Putusan pada Senin (24/2) itu membuka kembali jalan perjuangan PPP untuk bisa merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

    Plt Ketua DPW PPP Jabar Pepep Saepul Hidayat menyambut baik putusan yang dibacakan MK itu. “MK mengamini apa yanh kami sanggah atau gugatkan. Tentu ini jadi angin segar,” jelasnya selepas Resepsi Harlah PPP ke-52, Senin (24/2).

    Pepep melanjutkan, putusan itu sesuai dengan apa yang diharapkan PPP. Dengan PSU itu maka perebutan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dibuka kembali. “Ini jalam yang akan kami tempuh dan perjuangkan,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat, pihaknya bakal berkoordinasi dengan PPP di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Itu untuk menetapkan langkah, hingga strategi dalam menghadapi PSU itu.

    Termasuk membuka peluang untuk menggandeng poros – poros koalisi yang ada. “Kami akan koordinasi apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan kontestasi ke depan,”ujarnya.

    Pihaknya juga lebih optimis dalam menghadapi PSU itu. Dalam 60 hari kedepan pihaknya bakal mengatur siasat untuk memenangkan PSU tersebut.

    Dalam pilkada yang berlangsung November lalu, PPP mengusung pasangan Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Alayubi. Itu diusung bersama Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat.

    Sayangnya pasangan itu kalah dalam penghitungan suara. Pasangan tersebut hanya mendapat 257.843 suara.

    Kalah dengan pasangan Ade Sugianto – Iip Miptahul Paoz. Pasangan yang diusung PDIP, PKB dan Nasdem itu unggul dengan 487.854 suara.(son)

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    PAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Siti Nurbaya Paparkan Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat

    Siti Nurbaya Paparkan Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat

    loading…

    Para peserta RBN sesi kedua di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2/2025). Ketua Wantim DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara Remaja Bernegara (RBN) sesi kedua yang berlangsung di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Program ini bagian dari upaya Partai NasDem dalam menjalankan salah satu fungsi utama partai politik (parpol), yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Politik itu tidak semata-mata hanya demo atau bagi-bagi kekuasaan. Yang paling penting adalah bagaimana partai politik memberikan pendidikan politik kepada rakyat,” katanya.

    Siti mengatakan, ukuran kekuatan parpol dapat dilihat dari sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat. Menurutnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengharapkan agar partainya dapat memberikan pengaruh yang elegan dan benar kepada masyarakat.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemahaman sistem kenegaraan sejak dini bagi generasi muda. “Anak-anak ini sejak awal perlu paham bagaimana sistem kenegaraan Indonesia berlangsung, bagaimana hubungan antara pusat dan daerah, serta bagaimana struktur pemerintahan bekerja,” jelasnya.

    Dalam sesi RBN ini, peserta mendapat pemahaman teori mengenai demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Simulasi juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana peserta diajarkan bagaimana proses aspirasi masyarakat masuk ke parlemen. “Mereka diajarkan bagaimana anggota dewan menangani aspirasi rakyat, bagaimana mekanisme pembahasan hingga pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif,” tambahnya.

    Siti Nurbaya juga menjelaskan alasan di balik pemilihan remaja sebagai target utama program ini. “Ada yang bertanya kenapa tidak mahasiswa yang usia 20 tahun ke atas? Kami memilih remaja karena dalam penelitian psikologi, usia 14 tahun adalah masa di mana pembelajaran lebih mudah melekat,” tuturnya.

    Meski begitu, ia menyebut bahwa NasDem juga sedang menggodok program untuk kelompok usia 20 tahun ke atas, terutama bagi mereka yang sudah mulai bekerja. Menurut Siti Nurbaya, program RBN ini sejalan dengan arahan Surya Paloh bahwa fungsi pendidikan politik harus terus melekat dalam Partai NasDem.

    Angkatan pertama rangkaian kegiatan Remaja Bernegara tahun 2025 akan berlangsung selama tujuh sesi. “Di dalam desainnya yang diarahkan Ketua Umum NasDem, Bang Surya Paloh fungsi pendidikan politik rakyat ini harus selalu melekat di parpol, di NasDem, jadi targetnya sih sepanjang parpol itu ada,” tandasnya.

    (poe)