Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Kecurigaan Anggota DPR Lihat Kades Siap Bayar Denda Pagar Laut Rp48 Miliar, Sentil Dalang Dibaliknya

    Kecurigaan Anggota DPR Lihat Kades Siap Bayar Denda Pagar Laut Rp48 Miliar, Sentil Dalang Dibaliknya

    TRIBUNJATIM.COM – Kecurigaan terlihat jelas dari meja DPR RI setelah mengetahui kelanjutan kasus Pagar Laut di Tangerang.

    Anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut pagar laut di Tangerang dibangun oleh kepala desa.

    Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Rajiv, mempertanyakan bagaimana seorang kepala desa bisa memiliki uang miliaran rupiah untuk membayar denda yang dijatuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut,” tanya Rajiv dalam rapat Komisi IV DPR, Kamis (27/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Kamis.

    Di situ, ia meminta agar KKP harus berani tegas dalam mengusut tuntas soal pagar laut.

    Senada, anggota Komisi IV DPR RI dari Golkar, Firman Soebagyo, mempertanyakan dari mana seorang kepala desa bisa memiliki uang miliaran untuk membangun pagar laut dari bambu sepanjang 30,16 kilometer.

    Mengingat proses pencabutan pagar laut sulit dilakukan, menurutnya, tidak mungkin kepala desa melakukannya seorang diri.

    “Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian, apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30,16 km tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa,” tanya Firman.

    Sebelumnya, Sakti Wahyu membeberkan hasil investigasi KKP terkait hasil investigasi pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Awalnya, Sakti menjelaskan telah menetapkan dua pelaku pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, yakni kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T.

    Dia juga menyampaikan bahwa kedua pelaku diberi sanksi denda administratif sebesar Rp48 miliar.

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran,” kata Sakti.

    “Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan. Bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda,” imbuh dia.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap ada dua pelaku pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sakti mengatakan, dua orang itu adalah kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T.

    Hal ini terungkap usai KKP menggelar investigasi untuk mengusut pemilik pagar laut.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa,” kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    GAYA MEWAH KADES – Kepala Desa Kohod, Arsin yang sedang menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers di rumahnya, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. (KOMPAS.com/Intan Afrida Rafni)

    Menurut Sakti, kedua pelaku diberikan denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

    Ia menyebut, kedua pelaku sudah menyatakan kesediaan membayar denda tersebut.

    “Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan,” ujar dia.

    Sakti mengungkapkan penetapan dua pelaku terkait pagar laut Tangerang dilakukan setelah melalui proses yang begitu panjang.

    Pengusutan kasus ini berbeda dengan kasus pagar laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang pemiliknya sudah diketahui, yakni PT TRPN.

    “Jadi, tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara, kalau di Tangerang memang tidak diketahui siapa,” ucap dia.

    Terhadap PT TRPN selaku pemilik pagar laut di Bekasi juga diberi sanksi administratif.

    “Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab serta bersedia membayar denda administrasi sesuai peraturan yang berlaku,” ujar dia.

    Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.

    Pagar ini terbentang sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, Tangerang, dengan struktur menyerupai labirin.

    Bukan hanya di Tangerang, ada juga kemunculan pagar laut di Bekasi.

    Pagar laut ini awalnya disebut sebagai proyek yang sah dan legal.

    Namun, situasi berubah drastis ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadapnya pada 15 Januari 2025.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Irjen Pol. Purn. Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M. – Halaman all

    Irjen Pol. Purn. Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Profesor Doktor Doktorandus Haji atau Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Jabatan strategis terakhir yang diemban oleh Anas Yusuf di Polri yakni Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai Gubernur Akpol pada tahun 2015 hingga 2017.

    Sepanjang kariernya, Anas Yusuf juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jawa Timur (Jatim).

    Sementara itu, jabatan terakhirnya di Polri sebelum pensiun yakni sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.

    Anas Yusuf resmi pensiun dari Polri pada tahun 2018.

    Setelah pensiun, Anas kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung Partai NasDem.

    Nama Anas Yusuf juga pernah masuk dalam barisan purnawirawan yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

    Selain itu, ia juga maju menjadi caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah IX pada Pileg 2024.

    Kehidupan pribadi

    Irjen Anas Yusuf lahir di Brebes, Jawa Tengah (Jateng), pada tanggal 11 September 1960.

    Ia memiliki istri yang bernama Hj. Widhi Sri Prabandari dan menganut agama Islam.

    Pendidikan

    Irjen Anas Yusuf merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1984.

    Dikutip dari Wikipedia, sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain yakni PTIK (1991), Sespim (1998), Sespati XIII (2007), dan Lemhannas PPSA (2012).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M.

    Karier

    Anas Yusuf telah malang melintang di dalam Polri.

    Sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Anas Yusuf tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Kendal (2000), Kapolres Pekalongan (2001), Waidrreskrim Polda DIY (2003), Katim I/Counter Terorism BID PKAN (TNCC) Bareskrim Polri (2004), dan Dirreskrim Polda Bali (2006).

    Selain itu, alumnus Akpol 1984 tersebut juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Interpol Set NCB Interpol (2007), Karomisinter Divhubinter Polri (2010), Dirtipidter Bareskrim Polri (2011), dan Sahlisospol Kapolri (2012).

    Karier Anas makin cemerlang setelah ia didapuk menjadi Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2012.

    Pada 2013, ia dipercaya menjadi Wakabareskrim Polri.

    Satu tahun kemudian, Anas diutus sebagai Kapolda Jatim.

    Pada 2015, purnawirawan jenderal asal Brebes ini diangkat menjadi Gubernur Akpol Lemdikpol.

    Menjelang masa pensiun, Anas Yusuf sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri pada 2017.

    Lalu Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas pada 2018.

    Terakhir yakni Analis Kebijakan utama Bidang STIK Lemdiklat Polri pada 2018.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Pengawasan Danantara Berlapis, Komisi III DPR: Publik Tak Perlu Khawatir

    Pengawasan Danantara Berlapis, Komisi III DPR: Publik Tak Perlu Khawatir

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan Danantara. 

    Menurut Sahroni, Danantara merupakan salah satu badan yang paling diawasi atau pengawasannya berlapis sehingga publik tidak perlu terlalu khawatir dengan keberadaan Danantara ini.

    “KPK dan PPATK juga harus berperan aktif di sana dan saya yakin publik sudah bisa tenang, bahwa Danantara ini memang benar-benar diawasi dengan ketat. Pengawasannya berlapis,” ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Sahroni, Danantara memang harus diawasi secara ketat dan berlapis karena badan ini mengelola aset BUMN mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun. Sebagaimana dijelaskan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, kata Sahroni, Danantara memiliki Dewan Penasihat baik dari dalam maupun luar negeri yang profesional.

    Selain itu, badan ini juga memiliki Komisi Pemantau yang diisi mulai dari ketua KPK hingga kepala PPATK. Menurut dia, keberadaan KPK dan PPATK tersebut bukan hanya sekedar formalitas.

    “Danantara ini kan superholding dengan aset belasan ribu triliun, jadi memang sangat perlu diawasi. Karena tujuan Pak Presiden Prabowo melahirkan Danantara itu untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Nah jadi kita cegah dan tutup sedini mungkin celah-celah praktik korupsi,” imbuh Politikus Nasdem ini.

    Sahroni meminta KPK dan PPATK bekerja ekstra dalam mengawasi Danantara. Sebab jika terjadi satu kali saja praktik korupsi, menurut Sahroni, hal tersebut akan sangat membahayakan Danantara.

    “Danantara ini produk baru dan segar, penuh optimisme, yang selama dijalankan dengan benar pasti bisa mencapai tujuan-tujuannya. Jadi jangan sampai dirusak oleh praktik korupsi,” tandas dia.

    “Karena kalau sudah sekali saja ada praktik korupsi di sana, masyarakat pasti sudah tidak percaya, stigma pasar global terhadap Danantara juga pasti berubah. Jadi KPK dan PPATK harus bekerja ekstra prioritaskan pencegahan dan pengawasan. Jangan sampai kecolongan sekali pun,” tutur Sahroni menambahkan.

    Lebih lanjut, Sahroni berharap seluruh pemangku jabatan Danantara, dapat menjalankan superholding tersebut dengan amanah.

  • KPK Panggil Politikus Nasdem Ahmad Ali Terkait Kasus Gratifikasi Bupati Kukar Hari ini

    KPK Panggil Politikus Nasdem Ahmad Ali Terkait Kasus Gratifikasi Bupati Kukar Hari ini

    loading…

    KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali (AA) hari ini.Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali (AA) hari ini. Pemanggilan tersebut terkait kasus yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    “Kemudian, terkait AA, lusanya (Kamis 27 Februari), nah itu juga sama (dipanggil),” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/2/2025).

    Dalam kasus yang sama, kemarin KPK telah memeriksa Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

    Pemanggilan dilakukan usai kediaman dua pihak tersebut digeledah dan menyita sejumlah aset mereka. Terkait kehadiran Ahmad Ali, Asep meminta publik menunggu pada waktu yang telah ditentukan.

    Sebelumnya, KPK menyita uang Rp3,49 miliar dari kediaman politisi Partai Nasdem, Ahmad Ali (AA). Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah kediamannya yang berlokasi di daerah Kembangan, Jakarta Barat.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan, selain uang juga turut diamankan jam tangan branded. “Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 6 Februari 2025.

    Tessa tidak menjelaskan secara detail perihal jumlah tas dan jam tangan branded yang disita. Termasuk perkiraan nominal dari aksesoris tersebut. Dia hanya menyebutkan, penggeledahan tersebut berlangsung selama enam jam, yakni dari pukul 10.00-16.00 WIB.

    (cip)

  • Setelah Japto, Kini Giliran Waketum MPN PP Ahmad Ali Dipanggil KPK terkait Kasus Rita Widyasari – Halaman all

    Setelah Japto, Kini Giliran Waketum MPN PP Ahmad Ali Dipanggil KPK terkait Kasus Rita Widyasari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Ahmad Ali hari ini, Kamis 27 Februari 2025.

    Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    “Betul, penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi dengan inisial AA pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Februari 2025, dalam rangka penyidikan perkara korupsi dengan tersangka RW,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam pernyataannya, Kamis.

    Sebelum Ahmad Ali dipanggil KPK, penyidik telah lebih dulu memanggil dan memeriksa Ketua Umum MPN PP Japto Soerjosoemarno pada Rabu, 26 Februari 2025.

    “Ya, saya memenuhi panggilan penyidik KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik, ya saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan,” kata Japto di hadapan wartawan usai pemeriksaan Rabu.

    Untuk yang lain-lain, ya silakan kepada ini pengacara, bukan wewenang saya soalnya,” sambungnya.

    Japto kemudian dikonfirmasi oleh awak media soal 11 unit mobil yang disita penyidik KPK dari kediamannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan tempo lalu.

    Namun, Japto enggan membeberkan asal-usul 11 mobil tersebut.

    “Tanya penyidik saja,” ucap Japto yang diperiksa kurang lebih selama 7 jam bila dihitung dari waktu kedatangan sekitar pukul 09.26 WIB.

    Dia juga ogah menjawab ihwal 11 mobil yang disita, apakah masih berada dalam penguasaan dirinya atau sudah dibawa oleh KPK.

    Sebab, ketika datang pada pagi harinya sebelum pemeriksaan, Japto sempat mengatakan kalau 11 mobil yang disita sudah diserahkan ke KPK.

    Namun, pernyataan Japto tersebut langsung dibantah Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto yang menyebut belum ada mobil yang dibawa komisi antikorupsi.

    Kemudian, wartawan coba mengonfirmasi hubungan Japto dengan Rita Widyasari, tetapi Japto tidak mau membukanya.

    “Tanya sama Rita, jangan tanya sama saya,” kata Japto.

    KPK sebelumnya membongkar keterkaitan Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno dalam kasus Rita Widyasari.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu awalnya membeberkan, Rita mendapat jatah 36 hingga 5 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton dari tambang batu bara yang beroperasi di Kukar.

    KPK menduga penerimaan itu sebagai bentuk gratifikasi, Rita mendapatkan jatah dari sejumlah perusahaan tambang.

     “Gratifikasi itu, kemudian mengalir ke sejumlah pihak. Nah ini menghasilkan jumlah uang yang banyak. Jumlah uang yang banyak itu sudah sampai jutaan dollar dari metrik ton ini,” katanya kepada wartawan, Kamis, 20 Februari 2025.

    Dari penerimaan itulah, KPK menarik hingga TPPU.

    Kemudian KPK menelusuri aliran uang tersebut.

    “Nah, dari sanalah karena kita sedang melakukan TPPU terhadap perkaranya, kita mengecek ke mana saja si uang itu mengalir,” ujar Asep.

    Dari gratifikasi yang kemudian dilakukan pencucian uang oleh Rita, diduga turut mengalir ke Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno.

    Penerimaan itu yang kemudian terus dikejar oleh penyidik KPK.

    Uang gratifikasi kemudian itu mengalir melalui PT BKS ke salah satu ketua organisasi pemuda di sana, Kalimantan Timur.

    Itu juga sudah kita lakukan geledah dan lain-lain.

    Ada mengalir di sana dari dokumennya dan dari keterangan saksi-saksi, itu ada uang mengalir,” tutur Asep.

    “Eh, dari sana, dari orang tersebut kemudian mengalir ke dua orang, Ahmad Ali dan Japto ini. Mengalir ke dua orang ini, uang tersebut mengalir ke dua orang tersebut. Nah, di situlah keterkaitannya,” katanya.

    Asep mengatakan KPK terus mendalami peruntukan uang yang diduga telah mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke Ahmad Ali dan Japto.

    “Makanya kita kemudian dengan menggunakan metode follow the money. Kita datangi lah ke sana uangnya tadi yang disampaikan oleh saya di awal bahwa ketika kita menguji uangnya, kira-kira dipakai kapan,” kata dia.

    Salah satunya adalah dengan melihat barang-barang itu kapan diperoleh, itu diperoleh sama orang.

    “Makanya ada yang mobil, ada yang uang,” kata Asep.

    Atas hal tersebut, Asep menjelaskan bahwa penerimaan gratifikasi oleh Rita kemudian dicuci dalam rangka disamarkan.

    “Jadi gratifikasi di TPPU-kan, ada TPPU-nya. Jadi, dia karena banyak dari beberapa orang ini, gratifikasi kemudian TPPU, TPPU-nya ada. Jadi, dari TPPU itu ke mana uang tersebut dialirkan,” ujar Asep.

    Adapun penyidikan dugaan gratifikasi dan TPPU itu merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang lebih dulu menjerat Rita menjadi tersangka.

    Dalam kasus suap itu, pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Rita.

    Rita saat ini menjadi penghuni Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur, lantaran terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp1,107 miliar dan suap hingga Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

    Untuk diketahui, pada Selasa, 4 Februari 2025, KPK telah menggeledah kediaman Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno.

    Kediaman keduanya digeledah diduga terkait penerimaan gratifikasi metrik ton batu bara Rita Widyasari.

    Dari penggeledahan rumah Japto di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, penyidik menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar.

    Selain itu, turut disita juga dokumen barang bukti elektronik serta 11 unit mobil.

    Di antara jenis mobil yang disita yakni Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.

    Sementara uang yang disita dari penggeledahan di rumah Ahmad Ali di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, senilai Rp34 miliar.

    Penyidik juga menyita beberapa tas dan jam bermerek, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE).

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Riza Chalid dan Keluarga Tidak Berhak Peroleh Imunitas

    Riza Chalid dan Keluarga Tidak Berhak Peroleh Imunitas

    GELORA.CO -Warganet kencang menyoroti nama pengusaha minyak, Mohammad Riza Chalid, buntut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Bahkan nama Riza Chalid sampai trending topic platform X pada Rabu 26 Februari 2025, karena ramai diperbincangkan gegara anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), menjadi salah satu tersangka  dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan KKKS  periode 2018-2023.

    Pegiat media sosial Mazzini mendesak Kejagung mengusut tuntas kasus Muhammad Kerry Andrianto Riza yang merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

    “Keluarga mereka gak berhak dapat imunitas,” tulis Mazzini melalui akun X yang dilihat Kamis 27 Februari 2025.

    Mazzini berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak mengulangi kesalahan Jaksa Agung AM Prasetyo saat kasus ‘Papa Minta Saham’ yang menyeret nama Riza Chalid.

    “Kejagung yg sekarang jangan mengulangi kesalahan Jaksa Agung AM Prasetyo saat kasus saham freeport tahun 2015 janji tangkap Riza Chalid gak ketemu,” kata Mazzini.

    Namun ironisnya, Riza Chalid justru hadir dalam acara kuliah umum Presiden Joko Widodo yang digelar oleh Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta pada Senin 16 Juli 2018.

    “Pertanyaan publik soal peristiwa itu membuat Jaksa Agung AM Prasetyo turun tangan kasih penjelasan status hukum Riza Chalid sudah bersih, maka gak perlu ada penangkapan baginya,” sambungnya.

    “Jaksa Agung yg dilantik lewat rekomendasi Nasdem juga beralasan, percakapan Riza Chalid, Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeddin soal ngakalin saham 10% dari Freeport sudah lama dinyatakan hilang,” pungkasnya.

    Diketahui, kasus ‘Papa Minta Saham’ tersebut terkait dengan dugaan bagi-bagi saham dalam perpanjangan perizinan perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia, yang beroperasi di Papua, PT Freeport Indonesia. 

    Sebelumnya, Kejagung telah menggeledah rumah Riza Chalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Dari penggeledahan, penyidik menyita ada 34 ordner yang berisi dokumen-dokumen dan itu sekarang sedang diteliti, karena di dalam ordner kemudian ada 89 bundel dokumen. Kemudian ada uang tunai sebanyak Rp833 juta dan 1.500 dolar AS. Kemudian ada 2 CPU

  • Sahroni Desak Penyelesaian Insiden Mapolres Tarakan, Soliditas TNI-Polri Jangan Hanya Jargon – Halaman all

    Sahroni Desak Penyelesaian Insiden Mapolres Tarakan, Soliditas TNI-Polri Jangan Hanya Jargon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti insiden penyerangan Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI akibat kesalahpahaman. 

    Ia mendesak agar kedua pimpinan institusi bertemu untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

    “Saya rasa Kapolri dan Panglima TNI perlu segera bertemu untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan anggota mereka. Jika dibiarkan, ini bisa berkembang lebih jauh.”

    “Kedua pemimpin ini harus berkomitmen untuk mengusut insiden ini secara transparan, mengungkap siapa yang memicu dan siapa saja yang terlibat,” kata Sahroni kepada wartawan Rabu (26/2/2025).

    Sahroni menilai bahwa insiden di Tarakan tidak akan menggoyahkan soliditas TNI-Polri secara keseluruhan. 

    Dia menegaskan bahwa meskipun terjadi insiden ini, TNI dan Polri tetap bekerja sama dengan baik di banyak wilayah.

    “TNI-Polri tetap solid. Insiden ini jangan disalahartikan sebagai gambaran hubungan antara kedua institusi.”

    “Setiap hari, TNI-Polri selalu bersinergi, baik dalam menjaga keamanan di tingkat lokal, pengamanan hari besar, maupun dalam operasi penumpasan OPM,” ujar Sahroni.

    Wakil rakyat dari Partai NasDem ini pun berharap agar insiden di Mapolres Tarakan dapat segera diselesaikan secara terang benderang, untuk memelihara kepercayaan antara kedua institusi tersebut.

    “Saya berharap insiden ini segera diselesaikan secara transparan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan memperburuk hubungan antara TNI dan Polri,” pungkas Sahroni.

    Kronologis Penyerangan

    Sebuah insiden serius terjadi pada Senin malam, 24 Februari 2025, ketika sekitar 20 oknum anggota TNI menyerang Markas Polres Tarakan.

    Penyerangan ini menyebabkan lima anggota Polres mengalami luka-luka dan kerusakan pada fasilitas mako.

    Informasi yang diterima Tribunnews.com, pada pukul 22:45 WITA, sekelompok oknum TNI tiba di lokasi menggunakan truk berwarna hijau.

    Mereka kemudian turun dan berjalan menuju mako Polres Tarakan dengan membawa batu, kayu, dan besi.

    Setibanya di lokasi, mereka langsung menyerang anggota jaga, Bripda Muhammad Nur Rizky dan Bripda Rahmat Kurniawan, dengan alat yang dibawa.

    Beberapa saat kemudian, mobil patroli tiba di lokasi, dan oknum TNI tersebut melanjutkan tindakan pengejaran terhadap anggota lainnya, termasuk Bripda I Putu Anugrah, yang mengalami pengeroyokan dan kehilangan senjata api.

    Akibat penyerangan ini, fasilitas mako Polres Tarakan juga mengalami kerusakan di antaranya meja dan kursi di depan SPKT, kaca ruang SPKT dan ruang kapolres, pintu kaca ruangan ETLE dan jendela kaca ruang ETLE.

    Dalam penyerangan ini, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. (*)

  • Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 

    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda

    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 

    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
     
    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 
     
    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 
     

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 
     
    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda
     
    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 
     
    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Puncak Peringatan Journalist Day 2025, MGN Beri Penghargaan untuk Jurnalis & Supporting

    Puncak Peringatan Journalist Day 2025, MGN Beri Penghargaan untuk Jurnalis & Supporting

    Jakarta: Media Group Network (MGN) memberikan apresiasi bagi jurnalis dan supporting di Journalist Day 2025. Penghargaan spesial juga diberikan kepada tokoh senior.

    Ketua Journalist Day 2025 Zilvia Iskandar mengatakan Journalist Day yang sudah memasuki tahun kelima ini merupakan hari para pewarta merayakan dan dirayakan eksistensinya.

    “Kita ingin denyutnya bisa dirasakan di semua lini. Kami ingin teman-teman tahu betapa bangganya kami, sudah berkontribusi kepada institusi dan masyarakat,” ujar Zilvia saat membuka acara Journalist Day 2025 di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

    Sejumlah tokoh turut hadir dalam Journalist Day 2025, antara lain CEO Media Group, Mirdal Akib, Gubernur ABN NasDem IGK Manila, Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo, Dewan Pengarah Redaksi Media Goup Saur Hutabarat, serta Ketua Dewan Redaksi Media Grup Elman Saragih. 

    Kemudian, Direktur Utama Media Indonesia Gaudensius Suhardi, Pemimpin Redaksi Media Indonesia Abdul Kohar, Pemimpin Redaksi Metro TV Budiyanto dan Direktur Nusantara TV Don Bosco.
    Penghargaan Journalist Day 2025

    Tahun ini, Journalist Day 2025 hadir dengan tajuk ‘Beyond Limits’. Media Group Network (MGN) menggelar 16 kategori lomba dan 34 penghargaan kepada jurnalis MGN. Penghargaan ini diharapkan memberikan inspirasi bagi para insan pers.

    16 kategori perlombaan yang dibagi dua klaster besar, yakni based on products dan kedua based on person.  Untuk based on product sifatnya bidding, semua karya bisa diikutkan.

    Di dalamnya ada kategori masterpiece, terdiri dari TV, digital, dan cetak. Kemudian best products, best interview, dan best creative content yaitu di TV, digital, dan cetak.

    Sedangkan penghargaan based on person meliputi penghargaan di berbagai posisi seperti presenter, camera person, video journalist, producer, reporter, dan lain sebagainya.

    Masing-masing kategori tersebut dinilai oleh juri eksternal dan internal. Juri penghargaan based on products terdiri dari Agus Sudibyo selaku Ketua Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Abdul Kohar (anggota dewan redaksi Media Group) hingga Jhon Don Bosco Adja (jurnalis senior).

    Sementara untuk best products yang menjadi juri antara lain Ahmad Firdaus Pemred Medcom, Aries Fadhilah Wapemred Metro TV serta Farah Dina Head of Digital Hub.

    CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib menyampaikan Media Group Network (MGN) mendedikasikan satu hari dalam setahun untuk mengapresiasi jurnalis. “Satu hari kita dedikasikan untuk semacam festival untuk kita semua. Selamat hari Journalist Day,” kata Mirdal dalam sambutannya.
    Berikut daftar pemenang apresiasi Journalist day 2025:

    Best On Product

    Best Report: Farhan Zuhri (Media Indonesia) dengan karya Transportasi Publik Berkelanjutan Simbol Kemajuan.
    Best Interview: Tim Kick Andy (Metro TV) dengan judul Tikus Diracun Amran.
    Best Creative TV Content: Tim Kontroversi Metro TV dengan karya berjudul Alangkah Lucunya Pagar Laut Ini. 
    Best Creative Digital Content: Tim Digital Hub – Tops Song 2024 (Medcom).
    Best Creative Printed Content: Briyan (Media Indonesia) dengan judul Palestina Menolak
    Takluk. 
    The Most Viral Content: Tim Digital Hub, ‘Prabowo Persilahkan Jokowi untuk Foto Bersama’.
    Best Supporting Journalism
    Best Supporting Journalism Direktorat News: Ibnu Mubarauq
    Best Supporting Journalism Direktorat Programing & Development: Muhamad Iqbal S
    Best Supporting Journalism Direktorat Sales & Marketing: Tri Kurniawati
    Best Supporting Journalism Direktorat Teknik & IT: Reza Novayansha
    Best Supporting Journalism Direktorat Finance SC & SCM: Hesti Asriani
    Best On Person

    Best Reporter: M. Septiansyah Yusup
    Best Reporter Camera Person: M Robby Pratama
    Best Video Journalist: Siti Yona Hukmana
    Best Presenter: Valentinus Resa
    Karya Jurnalistik Masterpiece

    TV Masterpiece: Tim Realitas Metro TV, dengan karya Hidup di Zona Merah Kampung Narkoba di Jakarta
    Digital Masterpiece: Tim Si Paling Kontroversi Metro TV dengan karya Pegi Bebas, Polisi Akui Salah Tangkap
    Printed Masterpiece: Ika Kusumawinata dan Irfan Sihombing (Media Indonesia), dengan karya Jalan Panjang Jepang Menjadi Pemenang
    Journalist of The Year 2025 MGN: Rahdhini Ikaningrum (Metro TV)

    Selain itu, terdapat dua penghargaan spesial pada Journalist Day 2025. Pertama adalah Special Appreciation As Senior Militant Metro TV yang diberikan kepada Desi Fitriani.

    Penghargaan spesial juga diberikan kepada Sahril Helmi, jurnalis Metro TV yang gugur saat bertugas. 

     

    Jakarta: Media Group Network (MGN) memberikan apresiasi bagi jurnalis dan supporting di Journalist Day 2025. Penghargaan spesial juga diberikan kepada tokoh senior.
     
    Ketua Journalist Day 2025 Zilvia Iskandar mengatakan Journalist Day yang sudah memasuki tahun kelima ini merupakan hari para pewarta merayakan dan dirayakan eksistensinya.
     
    “Kita ingin denyutnya bisa dirasakan di semua lini. Kami ingin teman-teman tahu betapa bangganya kami, sudah berkontribusi kepada institusi dan masyarakat,” ujar Zilvia saat membuka acara Journalist Day 2025 di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

    Sejumlah tokoh turut hadir dalam Journalist Day 2025, antara lain CEO Media Group, Mirdal Akib, Gubernur ABN NasDem IGK Manila, Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo, Dewan Pengarah Redaksi Media Goup Saur Hutabarat, serta Ketua Dewan Redaksi Media Grup Elman Saragih. 
     
    Kemudian, Direktur Utama Media Indonesia Gaudensius Suhardi, Pemimpin Redaksi Media Indonesia Abdul Kohar, Pemimpin Redaksi Metro TV Budiyanto dan Direktur Nusantara TV Don Bosco.

    Penghargaan Journalist Day 2025

    Tahun ini, Journalist Day 2025 hadir dengan tajuk ‘Beyond Limits’. Media Group Network (MGN) menggelar 16 kategori lomba dan 34 penghargaan kepada jurnalis MGN. Penghargaan ini diharapkan memberikan inspirasi bagi para insan pers.
     
    16 kategori perlombaan yang dibagi dua klaster besar, yakni based on products dan kedua based on person.  Untuk based on product sifatnya bidding, semua karya bisa diikutkan.
     
    Di dalamnya ada kategori masterpiece, terdiri dari TV, digital, dan cetak. Kemudian best products, best interview, dan best creative content yaitu di TV, digital, dan cetak.
     
    Sedangkan penghargaan based on person meliputi penghargaan di berbagai posisi seperti presenter, camera person, video journalist, producer, reporter, dan lain sebagainya.
     
    Masing-masing kategori tersebut dinilai oleh juri eksternal dan internal. Juri penghargaan based on products terdiri dari Agus Sudibyo selaku Ketua Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Abdul Kohar (anggota dewan redaksi Media Group) hingga Jhon Don Bosco Adja (jurnalis senior).
     
    Sementara untuk best products yang menjadi juri antara lain Ahmad Firdaus Pemred Medcom, Aries Fadhilah Wapemred Metro TV serta Farah Dina Head of Digital Hub.
     
    CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib menyampaikan Media Group Network (MGN) mendedikasikan satu hari dalam setahun untuk mengapresiasi jurnalis. “Satu hari kita dedikasikan untuk semacam festival untuk kita semua. Selamat hari Journalist Day,” kata Mirdal dalam sambutannya.
    Berikut daftar pemenang apresiasi Journalist day 2025:

    Best On Product

    Best Report: Farhan Zuhri (Media Indonesia) dengan karya Transportasi Publik Berkelanjutan Simbol Kemajuan.
    Best Interview: Tim Kick Andy (Metro TV) dengan judul Tikus Diracun Amran.
    Best Creative TV Content: Tim Kontroversi Metro TV dengan karya berjudul Alangkah Lucunya Pagar Laut Ini. 
    Best Creative Digital Content: Tim Digital Hub – Tops Song 2024 (Medcom).
    Best Creative Printed Content: Briyan (Media Indonesia) dengan judul Palestina Menolak
    Takluk. 
    The Most Viral Content: Tim Digital Hub, ‘Prabowo Persilahkan Jokowi untuk Foto Bersama’.

    Best Supporting Journalism

    Best Supporting Journalism Direktorat News: Ibnu Mubarauq
    Best Supporting Journalism Direktorat Programing & Development: Muhamad Iqbal S
    Best Supporting Journalism Direktorat Sales & Marketing: Tri Kurniawati
    Best Supporting Journalism Direktorat Teknik & IT: Reza Novayansha
    Best Supporting Journalism Direktorat Finance SC & SCM: Hesti Asriani

    Best On Person

    Best Reporter: M. Septiansyah Yusup
    Best Reporter Camera Person: M Robby Pratama
    Best Video Journalist: Siti Yona Hukmana
    Best Presenter: Valentinus Resa

    Karya Jurnalistik Masterpiece

    TV Masterpiece: Tim Realitas Metro TV, dengan karya Hidup di Zona Merah Kampung Narkoba di Jakarta
    Digital Masterpiece: Tim Si Paling Kontroversi Metro TV dengan karya Pegi Bebas, Polisi Akui Salah Tangkap
    Printed Masterpiece: Ika Kusumawinata dan Irfan Sihombing (Media Indonesia), dengan karya Jalan Panjang Jepang Menjadi Pemenang
    Journalist of The Year 2025 MGN: Rahdhini Ikaningrum (Metro TV)
     
    Selain itu, terdapat dua penghargaan spesial pada Journalist Day 2025. Pertama adalah Special Appreciation As Senior Militant Metro TV yang diberikan kepada Desi Fitriani.
     
    Penghargaan spesial juga diberikan kepada Sahril Helmi, jurnalis Metro TV yang gugur saat bertugas. 
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Pernyataan Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno usai Diperiksa KPK Jadi Saksi Kasus Rita Widyasari

    Pernyataan Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno usai Diperiksa KPK Jadi Saksi Kasus Rita Widyasari

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

    Usai menjalani pemeriksaan, Japto yang didampingi tim kuasa hukum mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik. Akan tetapi, ia tidak membeberkan soal materi pemeriksaan hari ini.

    “Sebagai warga negara yang baik saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan,” kata Japto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.

    Japto enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai poin-poin penting yang ditanyakan penyidik. Ia mempersilahkan awak media untuk mengonfirmasi ke pihak KPK untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap.

    “Untuk yang lain-lain silahkan kepada ini (KPK) bukan kewenangan saya untuk menjawab,” ujar Japto.

    KPK Geledah Rumah Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno

    Sebelumnya, penyidik KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing (valas) senilai total Rp3,49 miliar saat menggeledah rumah politikus Partai NasDem, Ahmad Ali yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa, 4 Februari 2025. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi Rita Widyasari (RW).

    Selain uang miliaran rupiah, penyidik KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik, dan jam tangan bermerek. Kuat dugaan sejumlah barang bukti itu ada kaitannya dengan perkara yang tengah diusut KPK.

    “Penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Untuk kegiatan di rumah tersebut berlangsung dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore, waktu Indonesia Bagian Barat,” ucapnya menambahkan.

    Di hari yang sama, penyidik menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel). Di lokasi ini, penyidik menyita 11 mobil, uang dalam bentuk rupiah dan valas sekira Rp56 miliar, dokumen serta barang bukti elektronik.

    Tessa menyebut, 11 mobil yang disita dari rumah Japto di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.

    “Semua yang disita tersebut diduga terkait dengan perkara tersebut di atas dan akan ditelaah lebih lanjut,” ujar Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News