Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Segera Ambil Langkah Nyata untuk Atasi Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender

    Segera Ambil Langkah Nyata untuk Atasi Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender

    Jakarta: Berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan berbasis gender harus segera dilakukan demi mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap warga negara. 

    “Saya mendorong agar sejumlah peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, harus benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya, untuk mengatasi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 April 2025. 

    Pada awal Maret lalu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (catahu) 2024. 

    Hasil catahu tersebut mengungkapkan dari total 445.502 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan di antaranya berbasis gender. Terjadi peningkatan 14,17% kasus kekerasan berbasis gender jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 289.111 kasus. 

    Menurut Lestari, hasil catahu Komnas Perempuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan terkait perlindungan menyeluruh setiap warga negara. 

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus segera mengambil langkah nyata untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender itu. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus Demak, Jepara) itu mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. 

    Baca juga: 3 Juta Lulusan SMA/SMK Nganggur, Kompetensi Lulusan Sekolah Kejuruan Wajib Ditingkatkan

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai upaya untuk mewujudkan kebijakan antikekerasan dan sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara.

    Dengan jaminan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, tegas Rerie, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan.

    Jakarta: Berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan berbasis gender harus segera dilakukan demi mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap warga negara. 
     
    “Saya mendorong agar sejumlah peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, harus benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya, untuk mengatasi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 April 2025. 
     
    Pada awal Maret lalu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (catahu) 2024. 

    Hasil catahu tersebut mengungkapkan dari total 445.502 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan di antaranya berbasis gender. Terjadi peningkatan 14,17% kasus kekerasan berbasis gender jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 289.111 kasus. 
     
    Menurut Lestari, hasil catahu Komnas Perempuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan terkait perlindungan menyeluruh setiap warga negara. 
     

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus segera mengambil langkah nyata untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender itu. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus Demak, Jepara) itu mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. 
     
    Baca juga: 3 Juta Lulusan SMA/SMK Nganggur, Kompetensi Lulusan Sekolah Kejuruan Wajib Ditingkatkan
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai upaya untuk mewujudkan kebijakan antikekerasan dan sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara.
     
    Dengan jaminan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, tegas Rerie, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • 8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta: Kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat kembali bikin deg-degan! Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menetapkan tarif impor hingga 32 persen untuk produk-produk dari negara mitra dagang yakni Indonesia.
     
    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi ancaman serius bagi ekonomi nasional jika tidak ditangani secara tepat.
     
    “Hanya ada satu kalimat: mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” tegas Gobel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 8 Maret 2025.
     

    Deindustrialisasi hingga PHK Massal
    Menurut mantan Menteri Perdagangan 2014–2015 itu, kondisi ekonomi Indonesia sudah menunjukkan gejala deindustrialisasi, bahkan sebelum kebijakan tarif Trump diberlakukan. Banyak pabrik tutup, dan angka PHK meningkat.

    “Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderungan nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing,” kata Gobel.

    Ini 8 jurus hadapi serbuan impor dan tarif Trump 
    Gobel tak hanya memberi peringatan, ia juga mengusulkan delapan langkah strategis agar Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Ini dia jurus-jurusnya:

    Berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia.
    Berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha.
    Jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan.
    Melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam. 
    Melarang secara permanen impor pakaian bekas.
    Pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia.
    Pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif.
    Lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

    Pada sisi lain, tambah Gobel, kebijakan Trump tersebut akan membuat semua negara berlomba-lomba memberikan insentif bagi eksportir untuk mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Gobel menegaskan hal itu harus dicegah.
     

    Waspadai serbuan produk asing
    Gobel juga mengingatkan bahwa efek dari kebijakan Trump bisa memicu perang dagang global, dan Indonesia bisa jadi sasaran limpahan produk dari negara seperti Tiongkok dan Vietnam yang kehilangan pasar di AS.
     
    “Barang-barang dari Tiongkok dan Vietnam bisa banjir ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor, salah satunya melalui penegakan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” jelas dia.
     
    Gobel juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kondisi sosial dengan membangun solidaritas dan kepedulian sosial.
     
    “Mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Jadikan momen ini sebagai kebangkitan. Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” pungkas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 5 Fakta Lucky Hakim Liburan ke Jepang: Wamendagri Minta Klarifikasi, Dedi Mulyadi Beri Teguran – Halaman all

    5 Fakta Lucky Hakim Liburan ke Jepang: Wamendagri Minta Klarifikasi, Dedi Mulyadi Beri Teguran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polemik Bupati Indramayu, Lucky Hakim liburan ke Jepang mendapat sorotan dari anggota DPR RI, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Meski mengaku tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun plesiran ke Jepang dilakukan saat libur lebaran 2025.

    Dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemendagri, kepala daerah dilarang bepergian keluar negeri selama libur lebaran 2025.

    Lucky Hakim dan keluarganya berangkat ke Jepang pada Rabu (2/4/2025).

    Dedi Mulyadi baru mengetahui Lucky Hakim berada di Jepang pada Minggu (6/4/2025) dari postingan Instagram @japantour.id.

    Foto Lucky Hakim jalan-jalan ke Jepang diunggah ulang Dedi Mulyadi di akun TikTok @dedimulyadiofficial dan diberi tulisan sindiran.

    “Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah…” tulis Dedi Mulyadi.

    Berikut 5 fakta Lucky Hakim jalan-jalan ke Jepang tanpa izin:
    1. Wamendagri akan Panggil Lucky Hakim

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengaku sudah menghubungi Lucky Hakim dan meminta klarifikasi terkait keluar negeri tanpa izin.

    “Saya sudah komunikasi dengan pak Bupati, kami akan minta penjelasan langsung,” ujarnya.

    Informasi yang disampaikan Lucky Hakim belum detail dan akan meminta keterangan sepulang dari Jepang.

    “Belum detail menjelaskan,” imbuhnya.

    Ia membenarkan adanya undang-undang yang mengatur perjalanan kepala daerah keluar negeri.

    “Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i KDH dan WKDH (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri,” tegasnya.

    Bima Arya enggan membahas sanksi yang akan dijatuhkan ke Lucky Hakim lantaran belum ada klarifikasi.

    “Soal sanksi nanti, yang penting kita dengar dulu penjelasan beliau,” terangnya.

    2. Kata Ketua Komisi II DPR RI

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kemendagri untuk memberikan sanksi tegas ke Lucky Hakim.

    “Peristiwa Lucky Hakim ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di Indonesia agar lebih disiplin. Saya mendorong Kemendagri untuk memberikan sanksi,” ungkapnya.

    Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, kepala daerah memiliki tanggung jawab pelayanan publik sehingga tak mengenal hari libur.

    “Kalau bupati atau wali kota, izinnya harus melalui gubernur dan selanjutnya ke Mendagri. Kalau gubernur, langsung ke presiden,” tuturnya.

    3. Kata DPW NasDem Jabar

    Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Mamat Rachmat, mengaku masih menunggu Lucky Hakim memberikan klarifikasi.

    Mamat mengetahui Lucky Hakim liburan ke Jepang dari media sosial.

    “Saya belum mendapatkan update, justru baru tahu dari media juga. Jadi, kami belum berkomunikasi dengan yang bersangkutan,” tuturnya, Senin (7/4/2025).

    Partai NasDem akan memanggil Lucky Hakim sepulang dari Jepang untuk dimintai keterangan.

    “Mungkin setelah pulang nanti, kami akan konfirmasi ke yang bersangkutan,” tandasnya.

    4. Pengakuan Lucky Hakim

    Lucky Hakim membenarkan sedang liburan ke Jepang bersama keluarga.

    Pria 45 tahun itu menjelaskan, berangkat ke Jepang pada Rabu (2/4/2025) dan kembali ke Indonesia pada Minggu (6/4/2025).

    “Setahu saya cuti bersama sampai tanggal 7 dan tentu insyaallah tanggal 8 sudah kembali kerja,” ucapnya, Minggu.

    Sepulang dari Jepang, Lucky Hakim akan menghadap Kemendagri untuk memberikan penjelasan perjalanannya ke luar negeri.

    Lucky menegaskan, liburan ke Jepang menggunakan biaya pribadi.

    “Saya sebagai Bupati Indramayu juga beberapa waktu lalu mencoret anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp500 juta dan anggaran mobil dinas Baru sebesar Rp 1 miliar,” lanjutnya.

    Menurutnya, penghematan anggaran yang dilakukan selama ini untuk biaya program satu desa satu sarjana.

    “Yakni yang jumlahnya ada 317 orang per tahun,” tuturnya.

    5. Teguran Dedi Mulyadi

    Menurut Dedi Mulyadi, Lucky Hakim tak pernah berkomunikasi dengan dirinya perihal perjalanan ke Jepang.

    “Enggak ada (izin), pemberitauan ke saya juga enggak ada. Lucky Hakim ke saya WhatsApp, ke Jepang enggak ada.”

    “Malah beberapa kali saya WA enggak direspons. Saya kan suka memberitahu kegiatan, ada ini, itu, enggak direspons. Pas buka WA ternyata di Jepang,” ungkapnya, Minggu (6/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Politisi partai Gerindra tersebut, meminta kepala daerah menjadikan momentum lebaran untuk silaturrahmi bersama warganya.

    Selama arus mudik dan arus balik, kepala daerah di Jawa Barat juga diminta memantau agar tak terjadi kecelakaan.

    “Kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet kemudian berbagai peristiwa sering terjadi situasi juga makanya harus standby. Apalagi keluar negeri tanpa izin,” tegasnya.

    Dedi menambahkan, tindakan Lucky Hakim melanggar undang-undang dan terancam sanksi pemberhentian selama tiga bulan.

    “Ada di undang-undangnya itu, dilihat di undang-undang diberhentikan selama tiga bulan. Ada di situ,” ucapnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Liburannya Disindir KDM, Bupati Indramayu Lucky Hakim Bakal ke Kemendagri, Sebut Pakai Dana Pribadi

    (Tribunnews.com/Mohay/Rizki Sandi) (TribunJabar.id/Nazmi/Handika Rahmah) 

  • Buntut Bentrokan Pilkada Puncak Jaya, Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak

    Buntut Bentrokan Pilkada Puncak Jaya, Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak

    Buntut Bentrokan Pilkada Puncak Jaya, Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi II DPR RI menilai revisi paket Undang-Undang (UU) Pemilu kian mendesak dilakukan, menyusul bentrokan antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Puncak Jaya, Papua Tengah, yang menewaskan 12 orang dan melukai ratusan lainnya.
    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan insiden tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah masih menyisakan persoalan serius yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
    “Kita perlu melakukan evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan Pilkada di beberapa daerah, termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik bahkan merebut nyawa,” ujar Rifqinizamy saat dihubungi, Senin (7/4/2025).
    Menurut Rifqinizamy, pembahasan revisi UU paket politik – termasuk UU Pilkada – akan menjadi prioritas Komisi II DPR RI.
    Dia menilai, konflik yang berujung pada jatuhnya korban jiwa menunjukkan sistem pilkada saat ini belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik sosial masyarakat di daerah tertentu.
    “Hal ini saya kira akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi undang-undang paket politik, termasuk di dalamnya terkait dengan Undang-Undang Pilkada di Komisi II DPR RI,” kata Rifqinizamy.
    Politikus Nasdem tersebut menyampaikan, salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah penerapan sistem Pilkada asimetris.
    Dalam sistem ini, mekanisme pemilihan kepala daerah bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat pendidikan, kesejahteraan, hingga kondisi sosial-politik masyarakat di suatu wilayah.
    “Apakah kemudian ide untuk menarik kembali Pilkada ke DPRD, atau kita melaksanakan pilkada yang asimetris, dalam pengertian di setiap tempat itu berbeda cara dan mekanisme pemilihan kepala daerahnya tergantung dari berbagai macam variabel, termasuk tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya,” kata dia menjelaskan.
    “Itu juga menjadi bagian penting untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan Pilkada kita hari ini,” imbuh Rifqinizamy.
    Sebelumnya diberitakan, bentrokan antara massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda–Mus Kogoya (paslon nomor urut 1) dan Miren Kogoya–Mendi Wonerengga (paslon nomor urut 2), masih terus terjadi hingga Jumat (4/4/2025).
    Data yang dihimpun
    Kompas.com
    menunjukkan bahwa bentrokan telah berlangsung sejak 27 November 2024 hingga awal April 2025.
    Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz, Faizal, mengungkapkan bahwa konflik ini telah menewaskan 12 orang dan melukai 658 lainnya.
    “Bentrokan antara massa pendukung ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka,” ujar Faizal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).
    Dari jumlah korban meninggal dunia, delapan orang berasal dari pendukung paslon nomor urut 1 dan empat lainnya dari pendukung paslon nomor urut 2.
    Sementara itu, korban luka terdiri dari 423 orang dari paslon nomor urut 1 dan 230 orang dari paslon nomor urut 2.
    “Korban luka-luka berjumlah 658 orang dengan rincian 423 orang merupakan pendukung paslon 1 dan 230 orang lainnya dari kubu paslon nomor urut 2,” ungkap Faizal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Isu Wisata ke Jepang hingga Tuduhan Terima Uang Mundur Jabatan

    Dari Isu Wisata ke Jepang hingga Tuduhan Terima Uang Mundur Jabatan

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Lucky Hakim kembali menjadi sorotan publik usai kabar dirinya berlibur ke luar negeri saat libur Lebaran beredar di media sosial. Padahal, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan larangan bagi kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri selama momen penting tersebut.

    Melalui unggahan di media sosial, terlihat sosok Lucky tengah berada di Jepang, bahkan salah satu foto diunggah oleh akun TikTok milik Gubernur Jawa Barat dengan ucapan selamat berlibur.

    “Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah,” tulis Dedi Mulyadi dalam unggahannya.

    Namun, kontroversi bukan hal baru bagi Lucky Hakim. Sejak sebelum menjabat sebagai Bupati Indramayu, sejumlah polemik telah menyertainya. Berikut adalah beberapa kontroversi yang pernah membelit Lucky Hakim.

    Liburan ke Jepang Saat Larangan Berlaku

    Liburan Lucky Hakim ke Jepang menuai sorotan karena bertepatan dengan larangan resmi dari Kemendagri bagi kepala daerah untuk tidak bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran. Foto-foto keberadaannya di Jepang tersebar luas di media sosial, salah satunya memperlihatkan penandaan akun wisata @japantour.id.

    Tuduhan Curi Suara Sesama Kader PAN

    Karier politik Lucky Hakim sempat memanas saat menjabat anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada 2014. Ia dituduh mengambil suara rekan separtainya, Intan Fitriana Fauzi.

    Namun, Lucky membantah keras tuduhan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Intan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena tidak menerima kekalahannya. Menurut Lucky, tuduhan kecurangan itu seharusnya lebih dahulu diproses melalui Bawaslu sebelum melangkah ke jalur hukum.

    “Dia (Intan) menggugat ke MK. Semua caleg memang diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke website MK, tapi seharusnya dia melapor ke Bawaslu dulu,” ujar Lucky kepada wartawan pada 19 Mei 2014.

    Isu Uang Rp5 Miliar Saat Pindah ke NasDem

    Kepindahan Lucky dari PAN ke Partai NasDem juga tak lepas dari kontroversi. Dalam sebuah tangkapan layar percakapan yang beredar luas pada 2018, Lucky disebut mengakui menerima dana sebesar Rp5 miliar. Wasekjen PAN saat itu, Ahmad Yohan, menyayangkan sikap Lucky dan menyebutnya tergiur materi.

    “Intinya begini, ini orang dipilih oleh rakyat, harusnya menjalankan tugas sebagai anggota DPR sebaik-baiknya. Tapi ternyata bisa saja orang itu menggadaikan suara rakyat dengan uang. Itu yang kita kecewa,” jelas Yohan kala itu.

    Diduga Terima Dana untuk Mundur dari Kursi Wakil Bupati

    Kontroversi kembali menyeruak saat Lucky Hakim mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Indramayu. Effendi, mantan kader Partai Gerindra Indramayu, menuding Lucky menerima uang sebesar Rp2,5 miliar sebagai kompensasi atas pengunduran dirinya.

    Effendi menyebutkan bahwa pengungkapan ini dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap masa depan Indramayu, mengingat Lucky kini kembali maju sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024.

    “Saya mengatakan ini dalam rangka menyelamatkan Indramayu, masyarakat jangan sampai salah memilih sosok pemimpin untuk 5 tahun ke depan,” ujar Efendi.

    Ucapan yang Dianggap Merendahkan Profesi Jurnalis

    Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI) melakukan aksi demonstrasi pada 19 September 2025 untuk memprotes ucapan Lucky Hakim yang dianggap menghina profesi jurnalis. Dalam aksi tersebut, koordinator lapangan menuding Lucky menyebut jurnalis Indramayu “tidak waras”, pernyataan yang dinilai mencederai etika publik.

    Hubungan Tak Harmonis dengan Bupati Nina Agustina

    Saat menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu (2021–2025), Lucky disebut memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Bupati Nina Agustina. Isu ketidakharmonisan ini sempat menjadi bahan pembahasan DPRD melalui forum dengar pendapat. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab utama keretakan hubungan keduanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Jakarta: Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata. 

    “Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April 2025. 

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas. 

    Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. 

    Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja. 

    Baca juga: Momentum Hari Raya Idulfitri Diharapkan Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa

    Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas. 

    Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 

    Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan. 

    Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.

    Jakarta: Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata. 
     
    “Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April 2025. 
     
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas. 

    Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. 
     
    Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja. 
     
    Baca juga: Momentum Hari Raya Idulfitri Diharapkan Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa
     
    Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas. 
     
    Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 
     
    Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan. 
     
    Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Kampung Jtos Belawa Gelar Mappalisu Sumange

    Kampung Jtos Belawa Gelar Mappalisu Sumange

    FAJAR.CO.ID, WAJO — Bupati Wajo, Andi Rosman mengunjungi Kampung Jajanan Tosagena (Jtos) di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Jumat malam, 4 April.

    Orang nomor satu di Bumi Lamaddukelleng itu menghadiri acara Mappalisu Sumange di Kawasan Lapangan Batara Menge, Kelurahan Menge.

    Andi Rosman didampingi Camat Belawa, Arifuddin Arman. Hadir juga Ketua TP PKK Wajo, Fatmawati A. Rosman, anggota DPRD Wajo Haryanto (Nasdem) dan Feri Saputra (Gerindra) serta pengelola Kampung Jtos, Andi Nadar.

    Andi Rosman mengatakan, acara Mappalisu sumange tersebut digagas oleh pelaku UMKM di Kampung Jtos, bertujuan untuk mengembalikan semangat masyarakat Belawa pasca Pilkada Wajo 2024 lalu dan lebaran idul fitri.

    “Tujuan dari kegiatan ini bagaimana masyarakat Belawa bahu membahu bersatu untuk menjalani kebersamaan,” ujarnya, Sabtu, 5 April.

    Dia menambahkan, para pelaku UMKM dan disekitar Kampung Jtos menjadi lebih sejahtera. Keberadaan kawasan kuliner tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan daerah.

    “Kita harapkan kawasan kuliner bisa tumbuh di daerah atau wilayah kecamatan lain,” tuturnya

    Kawasan kuliner yang terletak di Kawasan Lapangan Batara tersebut, diresmikan oleh pemerintah setempat pada 6 Oktober 2018 lalu.

    Kampung Jtos bertahan dan eksis sampai sekarang, walaupun pandemi Covid-19 melanda sejak 20220 lalu. (man/fajar)

  • Surya Paloh Ogah Kader NasDem Masuk Kabinet Prabowo tapi Ponakan Jadi Komisaris BUMN

    Surya Paloh Ogah Kader NasDem Masuk Kabinet Prabowo tapi Ponakan Jadi Komisaris BUMN

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap posisi Pietra Machreza Paloh yang diangkat menjadi komisaris independen di BUMN perbankan Bank Tabungan Negara (BTN) bukan atas nama partai.

    “Saya pun tidak tahu (alasan dipilih) mungkin itu pikiran-pikiran orang pusat, tetapi tidak dicalonkan NasDem,” kata Surya Paloh usai prosesi serah terima jabatan pengurus DPW Partai NasDem Bali di Denpasar, Kamis kemarin.

    Diketahui bahwa politisi Partai NasDem sekaligus keponakan Surya Paloh bernama Pietra Machreza Paloh akhir Maret lalu diangkat menjadi komisaris independen BTN.

    Pengangkatan melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Selain Pietra, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga diangkat menjadi komisaris.

    “Orang di kabinet saja kami tidak mencalonkan, apalagi itu (komisaris BTN), dan ya tidak mungkin semua kami bilang jangan,” ujarnya.

    Surya Paloh memastikan tak ada nama kadernya yang dikirim untuk mengisi jabatan di instansi atau lembaga pemerintahan. Namun, bukan berarti dia melarang ketika ada kader yang mumpuni di posisi tersebut.

    “Tidak ada, coba cek, kalau saya juga bilang jangan kamu begini-begini nanti ya sebagai om salah juga,” kata Surya Paloh membahas keponakannya Pietra Machreza Paloh.

    Politisi sekaligus pengusaha media itu menegaskan bahwa Partai NasDem tahu diri dengan tidak mengambil jabatan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, ini bagian dari moralitas sebagai partai yang tidak berkontribusi dalam mengampanyekan pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

    “Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malulah bagi kami, kami tidak berjuang untuk menjadikan Prabowo presiden pada pilpres … eh tiba-tiba ketika sudah jadi kami nongol, tolong Pak kami ikut kabinet,” ujarnya.

  • Baleg DPR: Ketentuan Koperasi Kelola Minerba Diatur UU Nomor 3 Tahun 2020 – Halaman all

    Baleg DPR: Ketentuan Koperasi Kelola Minerba Diatur UU Nomor 3 Tahun 2020 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyesalkan adanya narasi negatif dari sebuah podcast terkait ketentuan Koperasi dalam pengelolaan mineral dan batu bara (Minerba).

    Apalagi, kata dia, narasi yang dibangun pada program bincang-bincang itu bersifat tendensius, bahkan seakan mengarahkan Undang-Undang Minerba yang baru disahkan DPR RI memiliki tujuan yang buruk. 

    “Kami sangat menyayangkan narasi yang dibuat dalam acara podcast tersebut cenderung tendensius dan tidak berbasis data,” tutur Martin kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menekankan jika regulasi pengelolaan Minerba oleh Koperasi sudah diatur jauh sebelum disahkannya UU Minerba baru. Dia mengatakan ketentuan Koperasi dalam mengelola Minerba termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2020.

    “Ada 5 pasal yang sudah mengatur keberadaan Koperasi,” ucapnya. 

    Dia menjelaskan pada Pasal 65 ayat 1 disebutkan Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

    Selanjutnya di poin kedua dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Berikutnya, kata Martin, pada Pasal 66 dikatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, atau pertambangan batuan.

    Sedangkan pada Pasal 67 mengatur IPR diberikan oleh Menteri kepada, pertama orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat. Kedua, koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

    Atas penjeleasan detail dari setiap pasalnya, Martin menyayangkan adanya pihak-pihak yang membangun narasi-narasi negatif terkait UU Minerba yang baru disahkan tersebut.

    “Ada pernyataan host acara Podcast Bocor Alus pada menit 5.45 yg menyatakan bahwa Koperasi bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Padahal terkait ketentuan Koperasi dalam perizinan Minerba sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, bukan mendadak ada dalam revisi UU Minerba,” katanya.

    Martin kembali menekankan bila ketentuan izin koperasi dalam mengelola Minerba bukan ‘barang baru’ yang diatur dalam UU Minerba. Dia menegaskan aturan terkait peran Koperasi dalam pengelolaan Minerba jelas sudah lebih dulu diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut.

    “Bahkan ketentuan Koperasi dalam perizinan Minerba sudah diatur dalam 5 pasal di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” tutur Martin.

    Dirinya juga menilai bahwa apa yang disampaikan pada podcast tersebut kurang memiliki data yang valid, provokatif dan kurang membaca data yang ada.

    Martin juga menyebut bahwa opini yang dibuat ada pihak yang mengendalikan proses di Baleg tidak benar, karena setiap fraksi yang ada di DPR memiliki independensi tersendiri yang tidak bisa diintervensi fraksi lain. 

    “Kami berharap ke depan Bocor Alus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang akurat. Jangan sampai podcastnya hanya menjadi ajang gosip yang tidak berbasis data yang benar, seperti narasi tentang koperasi dalam revisi UU Minerba,” ujarnya. (Tribunnews.com/M Zulfikar)
     
     
     
     
     
     
     

  • Perempuan Berperan Penting dalam Mendidik Anak

    Perempuan Berperan Penting dalam Mendidik Anak

    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam mendidik anak. Untuk itu ia mendorong peningkatan peran perempuan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

    “Saya berharap bisa meningkatkan peran dari perempuan Probolinggo, karena sebagai seorang ibu tugas dan tanggung jawab kita sangat berat. Terkadang kita dituntut sebagai seorang super women,” ucap legislator yang akrab disapa Ning Dini itu saat Kunjungan Kerja Sekali Setahun di Aula Bin Aminuddin, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis, 3 April 2025.

    Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga menuturkan betapa pentingnya peran seorang perempuan dalam rumah tangga, sebagai guru pertama bagi anak-anaknya.

    “Perempuan dalam perannya sebagai seorang ibu dituntut bisa mendidik anak dengan baik,” jelasnya.

    Baca juga: Ramadhan sebagai Latihan Kesabaran Mengelola Emosi dan Menguatkan Jiwa

    Bukan hanya itu, menurut Ning Dini, seorang ibu juga bisa berperan sebagai dokter dan ahli gizi supaya bisa menyajikan makanan yang bergizi dan sehat bagi anak-anaknya.

    “Seorang ibu juga memiliki peran sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Makanya kita senantiasa berusaha menjadi teladan bagi lingkungan, supaya bisa menyiapkan generasi masa depan yang hebat,” tegasnya. 

    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam mendidik anak. Untuk itu ia mendorong peningkatan peran perempuan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
     
    “Saya berharap bisa meningkatkan peran dari perempuan Probolinggo, karena sebagai seorang ibu tugas dan tanggung jawab kita sangat berat. Terkadang kita dituntut sebagai seorang super women,” ucap legislator yang akrab disapa Ning Dini itu saat Kunjungan Kerja Sekali Setahun di Aula Bin Aminuddin, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis, 3 April 2025.
     
    Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga menuturkan betapa pentingnya peran seorang perempuan dalam rumah tangga, sebagai guru pertama bagi anak-anaknya.

    “Perempuan dalam perannya sebagai seorang ibu dituntut bisa mendidik anak dengan baik,” jelasnya.
     
    Baca juga: Ramadhan sebagai Latihan Kesabaran Mengelola Emosi dan Menguatkan Jiwa
     
    Bukan hanya itu, menurut Ning Dini, seorang ibu juga bisa berperan sebagai dokter dan ahli gizi supaya bisa menyajikan makanan yang bergizi dan sehat bagi anak-anaknya.
     
    “Seorang ibu juga memiliki peran sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Makanya kita senantiasa berusaha menjadi teladan bagi lingkungan, supaya bisa menyiapkan generasi masa depan yang hebat,” tegasnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)