Xcloud.id

partai: Nasdem

  • APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, defisit sebesar Rp 182,6 miliar. Belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, sementara pendapatan diperkirakan Rp 4,394 triliun.

    “Defisit dan Silpa (sisa lebih anggaran) sudah diproyeksikan secara cermat dan masih realistis dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Bupati Muhammad Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Namun Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto meminta kebiasaan menutup defisit dengan silpa tidak terus dilakukan. “Kami mengingatkan agar penggunaan silpa tidak menjadi pola berulang, melainkan sebagai solusi sementara yang harus diimbangi dengan efisiensi dan peningkatan pendapatan,” katanya.

    Sementara Sujarwo Adiono dari Fraksi Partai Golkar Amanah menyoroti proporsi APBD Jember 2026. Dalam rencana APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 1,367 triliun rupiah. “Angka ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah pendapatan transfer, dalam total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 4,394 triliun,” katanya.

    “Di sisi belanja, total yang dialokasikan adalah Rp 4,576 triliunm dengan komposisi terbesar untuk belanja operasi Rp 3,762 triliun, diikuti belanja modal Rp 345 miliar, belanja transfer Rp 453 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 15 miliar.

    Menurut Sujarwo, belanja operasional sangat dominan yakni sekitar 82 persen, menunjukkan biaya rutin besar dan ruang pembangunan fisik kecil. “Belanja modal rendah, hanya 7,5 persen. Ini bisa berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur,” katanya.

    Sujarwo menyoroti tingginya ketergantungan Pemkab Jember pada Dana Tranfer Pusat yang mencapai sekitar 69 persen. “Pemerintah daerah perlu strategi dan harus lebih kreatif lagi untuk meningkatkan PAD, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.

    Kendati ada sejumlah catatan, Sujarwo menyebut secara keseluruhan, Rancangan APBD 2026 ini adalah sebuah rancangan anggaran yang penuh dengan optimisme dan tekad. “Sebuah ikhtiar kolektif yang dijiwai semangat “Semua Karena Cinta” untuk memajukan Jember,” katanya.

    Sujarwo mengacungkan jempol kepada Pemerintah Kabupaten Jember. “Penyusunan dokumen perencanaan fiskalnya matang dan visioner. Kemampuan menjaga komitmen pada program prioritas di tengah tantangan penurunan dana transfer pusat menunjukkan ketangguhan fiskal dan kepemimpinan yang responsif,” katanya.

    Menurut Sujarwo, terobosan seperti layanan kesehatan home care, digitalisasi sistem pajak, dan program Bupati Ngantor di Desa merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan beradaptasi dengan zaman.

    Sementara itu, Achmad Dhafir Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang dokumen rencana APBD Jember 2026 merupakan bagian penting dari proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Kami berkewajiban memberikan pandangan kritis dan konstruktif agar APBD yang disusun dan dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta menjamin keadilan dalam pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” kata Dhafir.

    Dhafir berharap agar dalam pembahasan selanjutnya, seluruh pihak dapat mengedepankan semangat kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. “Dengan demikian APBD 2026 benar-benar menjadi anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” katanya.

    Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mebgatakan, Raperda APBD 2026 akan menjadi penentu arah pembangunan Jember ke depan. “Setiap kebijakan yang dirumuskan hendaknya mencerminkan aspirasi rakyat dan menghadirkan solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah,” katanya.

    Bupati Fawait berterima kasih atas semua saran dan masukan, terutama soal komposisi belanja operasional dan belanja modal anggaran tahun 2026. “Kami akan upayakan agar lebih proporsional, demikian pula untuk peningkatan PAD akan kami upayakan agar ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang,” katanya.

    “Saat ini Kita sedang menghadapi kondisi Fiskal yang menuntut kehati-hatian. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember fokus pada penyesuaian program tanpa mengorbankan pelayanan dasar pada masyarakat,” jelas Fawait. [wir]

  • Gerindra dan Nasdem Ingin APBD Jember 2026 Sensitif Bencana

    Gerindra dan Nasdem Ingin APBD Jember 2026 Sensitif Bencana

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sensitif terhadap bencana.

    “Kami memberikan perhatian serius pada isu kebencanaan, khususnya banjir yang dari tahun ke tahun semakin menunjukkan risiko yang nyata,” kata Ardi Pujo Prabowo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

    Menurut Ardi, dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh pemukiman warga, tapi juga mengancam lahan pertanian yang merupakan sumber nafkah masyarakat. “Kami memandang penanganan banjir tidak cukup hanya pada hilir, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir,” katanya.

    Ardi mendesak dialokasiaknnya anggaran untuk sejumlah kegiatan seperti normalisasi sungai, pengendalian tata ruang, penguatan mitigasi desa, hingga modernisasi sistem peringatan dini. “Untuk penanganan ini, komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mutlak diperlukan, sehingga dukungan anggaran, kewenangan, dan teknis dapat berjalan beriringan,” katanya.

    Ardi menegaskan, upaya ini akan menjadi langkah penting agar Jember benar-benar siap menghadapi perubahan iklim dan dinamika cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto meminta Bupati Muhammad Fawait untuk memberikan perhatian serius pada isu kebencanaan. “Banjir yang terjadi dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa tata ruang kita tidak sesuai dengan perencanaan,” katanya.

    David mengatakan, saat ini banyak pengembang perumahan yang membangun asal-asalan tanpa memperhatikan regulasi dan dampak lingkungan.

    “Ada beberapa spot banjir yang menjadi dampak dari buruknya tata kelola lingkungan yang tidak hanya dirasakan oleh pemukiman warga, tetapi juga mengancam lahan pertanian yang merupakan sumber nafkah masyarakat,” katanya.

    Bupati Muhammad Fawait mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember dan perangkat daerah terkait telah melakukan dan terus menguatkan langkah-langkah komprehensif penanganan bencana.

    “Kami melakukan penguatan mitigasi berbasis masyarakat, melalui pembentukan desa dan kelurahan tangguhn Bencana (destana dan keltana), peningkatan kapasitas relawan, serta pelaksanaan edukasi dan simulasi kesiapsiagaan dan penguatan komunikasi kelembagaan,” kata Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Selain itu, lanjut Fawait, Pemkab Jember telah memasang sistem peringatan dini atau early warning system, termasuk pemasangan alat pemantau curah hujan dan tinggi muka air, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini.

    “Dalam strategi penanganan hulu–hilir, saat ini Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan pendekatan penanganan banjir secara menyeluruh dari hulu, tengah, hingga hilir,” kata Fawait. [wir]

  • DPRD Jember Kecam Rendahnya Serapan APBD 2025

    DPRD Jember Kecam Rendahnya Serapan APBD 2025

    Jember (beritajatim.con) – Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan parlemen. Bupati Muhammad Fawait menyodorkan sejumlah alasan.

    Tercatat hingga 31 Oktober 2025, serapan APBD Jember 2025 hanya 50 persen. “Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan program belum sepenuhnya matang, sehingga banyak menemukan kendala dalam pelaksanannya,” kata Widarto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember.

    Banyaknya program yang berjalan lambat, menurut Widarto, berpotensi menimbulkan sisa anggaran (silpa). “Kami mengimbau agar Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah 2026 harus berbasis pada perencanaan dan konsep yang matang, bukan sekadar coretan di atas kertas,” katanya.

    Menurut Widarto, Fraksi PDI Perjuangan memandang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan hanya soal hitungan angka. “Ini tentang keberpihakan pada rakyat. Setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperluas kesejahteraan sosial,” katanya.

    Widarto menyampaikan kembali komitmen PDI Perjuangan terus mengawal anggaran daerah agar digunakan secara tepat, berpihak pada wong cilik, serta berorientasi pada Jember yang lebih sejahtera.

    Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto menilai ada kendala signifikan dalam proses perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan APBD Jember 2025. “Kalau boleh kami gambarkan bahwa Bupati sudah full speedm namun sebagian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih lemot dalam mengerjakan tugas pokok fungsinya,” katanya.

    “Perlu dipahami bahwa masyarakat menuntut percepatanm terutama program prioritas. Arahan Bupati sudah jelas: bekerja cepat, tepat, dan berorientasi hasil. Hal ini rupanya belum bisa ditangkap maksimal oleh OPD,” kecam David.

    Juru bicara Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo berpendapat sama. Dia melihat rendahnya serapan ini sinyal adanya kendala dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. “Bupati sudah berada di persneling lima, tetapi sebagian OPD masih menjalankan tugas dengan kecepatan persneling tiga,” sindirnya.

    Ardi meminta OPD harus melakukan inovasi, berani mengambil terobosan, dan tidak sekadar bekerja rutinitas. “Apalagi bagi OPD penghasil pendapatan asli daerah, terobosan kreativitas bukan pilihan, tetapi keharusan. Ini agar kemandirian fiskal Jember semakin kuat dari tahun ke tahun,” katanya.

    Berdampak pada Mutu Proyek
    Ardi menyebut rendahnya serapan berimplikasi langsung pada kualitas pekerjaan proyek fisik. “Menumpuknya kegiatan pada akhir tahun, terutama pekerjaan fisik, membuat banyak proyek terpaksa dikerjakan pada musim penghujan,” katanya.

    “Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas dan ketahanan bangunan. Kami mendorong percepatan pelaksanaan program prorakyat dimulai sejak awal tahun anggaran. Dengan memajukan pola kerja, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat, kualitas dapat dijaga, dan efisiensi pembiayaan bisa dicapai,” kata Ardi yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember ini.

    Achmad Dhafur Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat, menumpuknya pekerjaan di akhir tahun anggaran menunjukkan manajemen pelaksanaan program yang tidak berjalan optimal sejak triwulan pertama.

    “Hal ini dapat menurunkan kualitas pekerjaan, menimbulkan kesan sekadar menghabiskan anggaran, serta berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan,” katanya.

    “OPD seharusnya berhitung cermat bahwa di akhir tahun proyek harus dikerjakan pada musim hujan berakibat pada kualitas pekerjaan. Kami mendorong percepatan pelaksanaan program terutama untuk kerakyatan wajib dimulai sejak awal tahun anggaran,” kata David Handoko Seto.

    Evaluasi Kinerja OPD
    Sementara itu, Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Bupati Fawait untuk mengevaluasi OPD yang memiliki realisasi serapan anggaran rendah. “Kondisi ini menjadi ironi, sebab di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, justru ada OPD yang belum menunjukkan kesiapan optimal dalam pelaksanaan program kerja,” katanya.

    “Sebagai solusi konkret, kami mendorong agar proses pembelanjaan APBD dapat dimulai sejak awal tahun atau pada trimester pertama, sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Nurhuda.

    David Handoko Seto meminta OPD lebih berani mengambil langkah inovasi. “Tidak sekadar melakukan pekerjaan menggugurkan kewajiban, terutama bagi OPD penghasil PAD, menjadi suatu keharusan untuk berinovasi dan menciptakan terobosan demi mendongkrak PAD menuju kemandirian fiskal untuk tahun-tahun berikutnya.” katanya.

    David juga meminta bupati untuk mengevaluasi semua OPD. “Berikan penghargaan untuk OPD yang bisa optimal melaksanakan tugas, dan berikan hukuman terhadap OPD yang tidak bisa mengikuti ritme bupati,” katanya.

    Penjelasan Bupati Fawait
    Bupati Muhammad Fawait menyebut rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya regulasi efisiensi anggaran berupa Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 pada awal Tahun Anggaran 2025.

    “Selain itu rendahnya serapan juga disebabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV masih dalam proses pengadaan, sehingga belum terealisasi percairan keuangannya,” kata Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Fawait sependapat, percepatan pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang dapat berdampak pada kualitas pembangunan. “Sebagai tindak lanjut, kami telah melakukan percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan proses pengadaan, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan lapangan,” katanya.

    Menurut Fawait, upaya ini dilakukan agar kegiatan fisik dapat terlaksana, kualitas hasil pekerjaan terjaga, dan serapan anggaran lebih optimal. “Saat ini memang musim penghujan, namun kami tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi serta memastikan penyelesaiannya tepat waktu,” katanya.

    “Kami juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pola kerja dan manajemen pelaksanaan agar serapan anggaran meningkat, kualitas pembangunan terjaga, serta tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” kata Fawait. [wir]

  • Jokowi Segera Turun Gunung Menangkan PSI

    Jokowi Segera Turun Gunung Menangkan PSI

    Jokowi Segera Turun Gunung Menangkan PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut akan turun gunung untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2029 mendatang.
    PSI
    membeberkan,
    Jokowi
    telah berjanji segera membantu perjuangan partai berlambang gajah itu.
    Akan tetapi, PSI meminta ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini untuk fokus beristirahat terlebih dahulu supaya bisa memulihkan kondisi kesehatannya 100 persen kembali.
    Sebab, mereka menilai, pertarungan yang sesungguhnya baru akan terjadi di tahun 2027, 2028, dan 2029.
    Bahkan, ketika Jokowi sudah turun gunung nanti, PSI pede akan terjadi badai politik, di mana kader partai pemenang pun rela pindah ke PSI.
    Ketua Harian PSI
    Ahmad Ali
    mengatakan, Jokowi telah berjanji akan berjuang memenangkan PSI di
    Pemilu 2029
    . Ia menyebut, Jokowi akan turun ke lapangan dan ikut bertempur bersama PSI.
    Ali menyampaikan ini saat Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025) malam.
    “Pak Jokowi sudah berjanji pada saya, insya Allah beliau akan totalitas berjuang bersama-sama, akan tempur, turun ke lapangan, berjuang bersama-sama membersamai kita untuk memenangkan PSI,” ujar Ali.
    Hanya saja, Ali menyebut PSI meminta Jokowi untuk lebih banyak beristirahat saat ini.
    “Hari ini beliau kami minta untuk lebih banyak istirahat, memulihkan supaya kondisinya fit 100 persen. Sehingga nanti 2027 beliau kembali prima seperti biasa. Dan beliau saya mewakili betul efek Jokowi itu masih sangat kuat di Indonesia,” jelasnya.
    Ali pun mengungkit PSI yang menjadikan Jokowi sebagai patron. Ia menegaskan, PSI menjadikan Jokowi sebagai patron lantaran dirinya merupakan mantan presiden, bukan karena ayah ketum PSI.
    Menurutnya, Jokowi hanyalah orang yang berasal dari kampung, yang juga bukan keturunan raja.
    “Kalau kemudian kita perhatikan tagline PSI partai super terbuka, dan kemudian menjadikan Pak Jokowi sebagai patron, bukan karena dia presiden, bukan karena beliau mantan presiden,” jelas Ali.
    “Tapi beliau adalah sebagai simbol, penyemangat, beliau adalah kita, kita orang kampung, kita orang desa. Bahwa dia terlahir dari kampung, dia bukan lahir dari keturunan raja, dia bukan ningrat, beliau bukan dari keturunan orang kaya,” sambungnya.
    Meski Jokowi berasal dari rakyat biasa, klaim Ali, tapi dia bisa menjadi Presiden RI karena kejujurannya.
    “Beliau rakyat biasa. Tapi dengan kejujuran, moralitas, integritas, mengantar beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Tidak ada pemimpin di negeri ini yang memiliki pengalaman seperti beliau, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden,” imbuh Ali.

    Ali pun heran dengan publik yang tidak pernah memusingkan mantan presiden lain yang saat ini terang-terangan sibuk berpolitik.
    Ia meminta publik untuk tidak menutup mata kepada mantan presiden yang sampai saat ini masih belum mau melepaskan jabatan dari partainya masing-masing.
    Diketahui, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
    “Sudah waktunya bangsa ini juga berlaku adil. Ya kalau banyak orang mengatakan jangan melawan lupa, ya juga waktunya jangan kita menutup mata. Hari ini di depan mata kita ada beberapa mantan kepala negara yang masih asyik-asyik saja di partai politik, dan bahkan mendirikan partai politik. Dan sampai hari ini belum mau melepaskan jabatan-jabatan itu. Kok tidak direpotin, tidak dipusingkan gitu lho?” ujar Ali.
    Ali mengatakan, jika Jokowi ingin membantu PSI, maka itu adalah hak politiknya, sehingga mereka tak perlu mempersalahkan keputusannya.
    Mantan politikus Partai Nasdem itu pun bingung dengan orang-orang yang takut ketika Jokowi terjun di dunia politik lagi setelah selesai menjabat presiden.
    “Cawe-cawe, apa sih cawe-cawe itu? Hari ini kalau kita mau jujur, jangankan anak Presiden. Coba cek di seluruh Indonesia, ada berapa sih anak gubernur yang jadi kepala daerah? Ada berapa sih anak bupati yang jadi bupati itu sendiri? Ini kan adalah faktanya,” jelasnya.
    “Cuma karena kemudian Pak Jokowi ini menjadi sesuatu yang kemudian terlalu luar biasa, dan kemudian orang pada ketakutan, sehingga apa pun yang dilakukan selalu menjadi sorotan kamera,” sambung Ali.
    Maka dari itu, kata Ali, PSI berharap besar pada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberi mereka banyak teladan. Salah satunya, pernyataan Presiden Prabowo ketika meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu yang meminta agar pemimpin terdahulu tidak boleh dijelek-jelekkan.
    “Termasuk teladan bagaimana selalu dia berpesan untuk kita menghormati para pemimpin terdahulu, bagaimana kejujurannya selalu mengatakan bahwa dia selalu ingin dipecah belah dengan Pak Jokowi, tapi dia selalu berpesan bahwa, ‘janganlah, jangan pemimpin itu ketika dia berkuasa dipuja-puji, setelah tidak berkuasa dikuyuk-kuyuk’,” paparnya.
    Sementara itu, dalam Kongres PSI di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Sabtu (19/7/2025) lalu, Jokowi sudah mengungkapkan ingin mendukung PSI.
    Jokowi menyatakan dukungan penuhnya terhadap PSI di bawah kepemimpinan baru Kaesang Pangarep, yang juga merupakan putra bungsunya.
    Ia berharap PSI mampu tampil sebagai partai yang tak hanya cerdas dan bijak, tetapi juga kuat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
    “Oleh sebab itu, saya akan
    full
    mendukung PSI,” tegas Jokowi disambut tepuk tangan dan teriakan para kader PSI.
    Jokowi juga menyampaikan keyakinannya bahwa PSI akan tumbuh menjadi partai besar dan kuat di masa depan. Namun, ia mengingatkan hal ini tidak bisa buru-buru dan memerlukan proses.
    “Saya masuk tadi memberikan
    feeling
    kepada saya, bahwa auranya PSI-nya akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi, jangan tergesa-gesa, ada
    step-step
    -nya,” katanya.
    Menurut dia, momentum tersebut bukan di Pemilu 2029, melainkan akan mulai terlihat pada tahun 2034.
    “Belum di 2029.
    Feeling
    saya akan mulai di 2034,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap

    Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap

    Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap
    Tim Redaksi
    CIAMIS, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali menegaskan bahwa partainya siap menghadapi berapa pun
    parliamentary threshold
    atau ambang batas parlemen yang diatur untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.
    Jika mantan partainya,
    Nasdem
    meminta
    parliamentary threshold
    naik jadi 7 persen,
    PSI
    siap meladeni, bahkan jika 8 persen sekalipun.
    Sebab, PSI didesain menjadi partai pemenang.
    “Sebagai partai politik, sebagai partai yang disiapkan untuk menjadi pemenang, kami pun tentunya tidak punya pilihan lain. Ketika partai-partai yang hari ini sedang berkuasa di
    Parlemen
    , menentukan atau memutuskan, kebijakan yang menurut mereka, akan menghalangi partai-partai baru, untuk kemudian lolos di Parlemen, kami juga tidak keberatan,” ujar Ali di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/11/2025).
    “8 persen pun bagi kami itu suatu hal yang mengembirakan juga. Kami siap untuk di semua medan pertarungan, karena memang kami hadir di 2029 ini sebagai partai yang tidak didesain sebagai penggembiraan, tapi Insyaallah PSI, ini di 2029 kami desain sebagai partai pemenang,” sambungnya.
    Ali mengatakan, PSI sadar betul bahwa mereka hanyalah partai baru. Selain itu, PSI juga tidak punya kuasa politik karena tidak lolos ke DPR pada 2024 kemarin
    Dengan begitu, Ali menegaskan, PSI hanya bisa menyiapkan diri untuk lolos sebagai partai parlemen.
    “Ya caranya karena kami bukan penguasa politik, karena kami tidak punya orang di DPR, maka yang kami bisa lakukan adalah, menyiapkan diri sebaik-baiknya, untuk bertarung di semua medan yang disiapkan, oleh penguasa politik di DPR hari ini,” jelas Ali.
    Untuk itu, Ali terus melakukan konsolidasi dan membangun basis partai di daerah.
    Dia yakin dengan rumus sederhana saja, PSI bisa lolos ke DPR.
    “Saya banyak tahu tentang partai,” ucapnya.
    “Apa saya harus diam membunuh diri saya? Apa saya harus diam membunuh diri saya di tempat ini? Saya tidak punya cara lain. Selain menyelamatkan diri kami, selain mempersiapkan diri ini, insyaallah dengan jalannya baik,” imbuh Ali.
    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa mengusulkan
    ambang batas parlemen
    atau 
    parliamentary threshold 
    pada Pemilu 2029 naik menjadi 7 persen.
    Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan perubahan ambang batas untuk Pemilu 2029
    MK menilai, ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
    “Jadi, Nasdem selalu mengusulkan dalam setiap pembahasan Undang-Undang Pemilu, Nasdem mengusulkan 7 persen terkait dengan ambang batas parlemen,” kata Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
    Saan menyampaikan, perubahan ambang batas menjadi 7 persen sudah diusulkan Nasdem sejak partainya pertama kali mengikuti Pemilu pada 2014.
    Usul tersebut tidak pernah berubah hingga Pemilu 2024. Partai Nasdem berencana mendiskusikannya dengan partai-partai lain di parlemen.
    “Dan nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen,” ucap Saan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Dulu Dijarah, Rumah Ahmad Sahroni Kini Rata dengan Tanah Megapolitan

    1 Dulu Dijarah, Rumah Ahmad Sahroni Kini Rata dengan Tanah Megapolitan

    Dulu Dijarah, Rumah Ahmad Sahroni Kini Rata dengan Tanah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rumah milik anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni, di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kini dibongkar dan rata dengan tanah.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com 
    pada Jumat (14/11/2025), dua ekskavator kuning sibuk bekerja di atas lahan rumah Sahroni yang sempat dijarah massa pada akhir Agustus 2025 lalu.
    Tumpukan sisa material seperti campuran kayu, besi, bebatuan, hingga potongan pipa paralon yang tersisa dari struktur rumah berserakan di atas lahan tersebut.
    Sesekali, debu beterbangan ketika ekskavator mengangkat puing dan menumpuknya ke truk-truk yang bersiap membawa bongkaran.
    Beberapa pekerjamengenakan baju partai berwarna biru dengan tulisan nama
    Ahmad Sahroni
    .
    Mereka bergerak terkoordinasi, memanggul batu bata putih dari ujung Jalan Swasembada Timur XXII menuju area depan rumah.
    Saat empat truk tiba untuk mengangkut puing, seorang pekerja memberi aba-aba kepada rekan-rekannya.
    “Awas mobil mau masuk. Parkir paralel saja,” kata pekerja itu.
    Di sisi lain, sejumlah pekerja menyiramkan air menggunakan selang untuk menekan debu agar tidak menyebar ke jalan sekitar.
    Di depan lokasi pembongkaran, lahan kosong dimanfaatkan untuk menata berbagai barang sisa, mulai dari potongan besi, kayu, hingga deretan tabung oksigen yang disusun rapi.
    Abdullah, salah satu pekerja di lokasi, menyampaikan bahwa proses pembongkaran telah dimulai sejak Senin (10/10/2025).
    “Mulai dari tanggal 10,” ungkapnya.
    Ia  tidak mengetahui kondisi rumah sebelum proses pembongkaran berlangsung karena bangunan sudah dalam keadaan kosong ketika mulai bekerja.
    “Saya masuk ke sini udah tinggal apa itu, beton aja. Udah enggak ada (barang),” kata Abdullah.
    Ahmad Sahroni sendiri kembali muncul ke publik setelah sempat menghilang pascaperistiwa penjarahan rumahnya pada akhir Agustus lalu.
    Sahroni hadir dalam acara doa bersama yang digelar di depan kediamannya pada Minggu (2/11/2025) pagi.
    Pada kesempatan tersebut, ia menceritakan detik-detik ketika rumahnya dijarah dan bagaimana dirinya berhasil bertahan hidup dalam situasi menegangkan itu.
    Dalam acara itu, Sahroni yang mengenakan kemeja putih lengan panjang memberikan sambutan di hadapan para tetangga dan warga sekitar.
    Ia mengisahkan detik-detik peristiwa yang membuatnya harus bersembunyi di plafon rumah, yang nyatanya tidak cukup kuat menahan beban tubuhnya hingga akhirnya ia terjatuh dan harus berpindah tempat ke kamar mandi.
    “Ada tiga orang bapak ibu menghampiri di kamar mandi melihat saya dan bertanya sama saya, kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya bersembunyi di atas plafon, plafonnya enggak kuat saya jatuh. Akhirnya, plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka,” ungkap Sahroni.
    Ia menambahkan bahwa selama satu jam pertama setelah terjatuh, ia hanya bisa duduk di kamar mandi dan berserah diri kepada Tuhan.
    “Saya satu jam pertama duduk, bapak ibu. Sudah berserah diri kepada Allah SWT. Kalaupun hari itu meninggal, saya ikhlas,” kata politikus Partai Nasdem itu.
    Sahroni juga menceritakan bagaimana ia berhasil keluar dari rumah setelah malam kejadian dan diselamatkan oleh warga sekitar.
    Ia menyebut secara khusus bantuan yang diterima dari tetangganya, yang memberinya tempat bersembunyi dan perlindungan sementara.
    “Saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Dhani dan istri yang telah menerima saya di rumah belakang pada saat saya persis jam 22.15 WIB malam, saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau,” ujar Sahroni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​NasDem Dalami Strategi Kemandirian Teknologi Tiongkok, Bahas Produktivitas Baru Asia

    ​NasDem Dalami Strategi Kemandirian Teknologi Tiongkok, Bahas Produktivitas Baru Asia

    Beijing: Delegasi Partai NasDem mengikuti seminar tingkat tinggi di Beijing yang mengusung tema “Accelerating Sci-Tech Self-Reliance and Self-Strengthening at Higher Levels, Leading the Development of New Quality Productivity.”

    Seminar ini menghadirkan dialog mendalam antara pakar Tiongkok dan delegasi NasDem serta delegasi dari ASEAN mengenai bagaimana negara-negara Asia dapat memperkuat kemandirian sains dan teknologi sebagai fondasi produktivitas baru di era global.

    Profesor Xu Jie dari Departemen Ekonomi, Sekolah Partai Pusat CPC (Akademi Pemerintahan Tiongkok), yang juga menjabat sebagai Direktur Bagian Pengajaran dan Penelitian Ekonomi Industri, memaparkan arah strategis pembangunan teknologi di Tiongkok. Ia menjelaskan bahwa kemandirian teknologi (sci-tech self-reliance) dibangun dengan visi nasional yang konsisten, investasi riset jangka panjang, integrasi inovasi ke dalam perekonomian, serta penguatan ekosistem talenta.

    “Kemandirian teknologi bukan tentang menutup diri dari dunia, tetapi tentang memiliki kekuatan ilmiah untuk berkolaborasi secara setara. Tiongkok ingin memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban manusia melalui inovasi yang lahir dari kekuatan sendiri,” jelas Prof. Xu Jie.

    Ia menambahkan bahwa konsep new quality productivity mengarah pada produktivitas generasi baru yang menggabungkan kreativitas manusia, kualitas riset, teknologi strategis, dan orientasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

    “Produktivitas berkualitas harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya mempercepat pertumbuhan. Teknologi masa depan harus human-centered,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, Prof. Xu Jie secara khusus memuji Indonesia sebagai negara dengan modal teknologi yang sangat besar.

    “Indonesia memiliki kekuatan STEM – sains, teknologi, teknik, dan matematika – yang luar biasa. Dengan sumber daya manusia seperti itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun kapasitas teknologinya sendiri dan menjadi pemain penting di kawasan,” ujarnya.
     

    Ia menilai keunggulan demografi Indonesia, kemunculan talenta muda, dan pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai fondasi kuat bagi Indonesia untuk bertransformasi menuju teknologi generasi berikutnya. Pernyataan ini menjadi dorongan penting bagi delegasi NasDem untuk melihat peluang kerja sama strategis Indonesia – Tiongkok dalam bidang inovasi dan penguatan SDM.

    Menanggapi paparan Prof. Xu mengenai talenta dan inovasi, Laurentia Mellynda, anggota delegasi NasDem yang juga Anggota DPRD Kota Cirebon, menjelaskan bahwa Indonesia terus memperkuat ekosistem kewirausahaan teknologi untuk generasi muda.

    “Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya young entrepreneur melalui berbagai program inkubasi startup di Kementerian UMKM dan Kementerian Ekraf. Banyak kompetisi yang memberikan grant dan dukungan pembiayaan untuk membantu anak muda memperluas inovasinya,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa akses permodalan kini semakin terbuka melalui venture capital baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

    “Akses pembiayaan memang semakin terbuka, tetapi tetap harus disertai regulasi yang kuat agar menghindari fraud dan memastikan ekosistem inovasi tumbuh secara sehat,” jelasnya.

    Pemaparan Mellynda memperlihatkan bahwa Indonesia siap memperkuat kapasitas talenta digital dan kewirausahaan teknologi, sehingga kolaborasi dengan Tiongkok akan berpotensi menghasilkan percepatan produktivitas baru di Asia.

    Sementara Ketua Delegasi NasDem, Rio Okto Mendrino Waas, menilai bahwa pemaparan Prof. Xu sangat relevan bagi Indonesia dan sejalan dengan agenda masa depan NasDem.

    “Apa yang dipaparkan Prof. Xu menunjukkan bahwa kemandirian teknologi lahir dari visi nasional, investasi riset, dan kolaborasi antaraktor. Indonesia memiliki potensi besar, dan ini harus dikelola dengan strategi yang jelas. NasDem percaya masa depan bangsa ditentukan oleh kemampuan kita membangun teknologi sendiri,” ujarnya.

    Rio menegaskan bahwa paradigma produktivitas baru yang menggabungkan teknologi, inovasi, dan nilai kemanusiaan sangat selaras dengan visi Restorasi Indonesia.

    “Teknologi harus menghadirkan manfaat langsung bagi manusia. Itulah inti dari restorasi, membangun kemajuan yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

    Sedangkan, Damianus Bilo, Staf Khusus Ketua Umum Partai NasDem, menyoroti bahwa inovasi teknologi Tiongkok memiliki karakter yang unik karena dibangun di atas identitas nasional.

    “Yang menarik adalah bagaimana inovasi teknologi Tiongkok berakar pada nilai budaya dan narasi bangsanya. Mereka membangun teknologi sebagai bagian dari jati diri nasional. Indonesia perlu mengembangkan pendekatan serupa agar inovasi kita memiliki karakter, arah, dan makna,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa kerja sama teknologi Indonesia – Tiongkok harus dipahami sebagai pertukaran nilai, perspektif, dan imajinasi masa depan Asia.

    “Ini bukan sekadar pertukaran skill. Ini adalah pertukaran gagasan, cara pandang, dan visi tentang masa depan Asia. NasDem melihat diplomasi inovasi ini sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia,” tutupnya.

    Seminar ini menjadi salah satu agenda kunci dalam rangkaian program kunjungan multinegara ASEAN di Tiongkok, pada 12–19 November 2025, termasuk delegasi Partai NasDem yang mencakup dialog politik, kunjungan pusat riset, diplomasi kebudayaan, serta pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat IDCPC

    Beijing: Delegasi Partai NasDem mengikuti seminar tingkat tinggi di Beijing yang mengusung tema “Accelerating Sci-Tech Self-Reliance and Self-Strengthening at Higher Levels, Leading the Development of New Quality Productivity.”
     
    Seminar ini menghadirkan dialog mendalam antara pakar Tiongkok dan delegasi NasDem serta delegasi dari ASEAN mengenai bagaimana negara-negara Asia dapat memperkuat kemandirian sains dan teknologi sebagai fondasi produktivitas baru di era global.
     
    Profesor Xu Jie dari Departemen Ekonomi, Sekolah Partai Pusat CPC (Akademi Pemerintahan Tiongkok), yang juga menjabat sebagai Direktur Bagian Pengajaran dan Penelitian Ekonomi Industri, memaparkan arah strategis pembangunan teknologi di Tiongkok. Ia menjelaskan bahwa kemandirian teknologi (sci-tech self-reliance) dibangun dengan visi nasional yang konsisten, investasi riset jangka panjang, integrasi inovasi ke dalam perekonomian, serta penguatan ekosistem talenta.

    “Kemandirian teknologi bukan tentang menutup diri dari dunia, tetapi tentang memiliki kekuatan ilmiah untuk berkolaborasi secara setara. Tiongkok ingin memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban manusia melalui inovasi yang lahir dari kekuatan sendiri,” jelas Prof. Xu Jie.
     
    Ia menambahkan bahwa konsep new quality productivity mengarah pada produktivitas generasi baru yang menggabungkan kreativitas manusia, kualitas riset, teknologi strategis, dan orientasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
     
    “Produktivitas berkualitas harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya mempercepat pertumbuhan. Teknologi masa depan harus human-centered,” tegasnya.
     
    Dalam forum tersebut, Prof. Xu Jie secara khusus memuji Indonesia sebagai negara dengan modal teknologi yang sangat besar.
     
    “Indonesia memiliki kekuatan STEM – sains, teknologi, teknik, dan matematika – yang luar biasa. Dengan sumber daya manusia seperti itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun kapasitas teknologinya sendiri dan menjadi pemain penting di kawasan,” ujarnya.
     

     
    Ia menilai keunggulan demografi Indonesia, kemunculan talenta muda, dan pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai fondasi kuat bagi Indonesia untuk bertransformasi menuju teknologi generasi berikutnya. Pernyataan ini menjadi dorongan penting bagi delegasi NasDem untuk melihat peluang kerja sama strategis Indonesia – Tiongkok dalam bidang inovasi dan penguatan SDM.
     
    Menanggapi paparan Prof. Xu mengenai talenta dan inovasi, Laurentia Mellynda, anggota delegasi NasDem yang juga Anggota DPRD Kota Cirebon, menjelaskan bahwa Indonesia terus memperkuat ekosistem kewirausahaan teknologi untuk generasi muda.
     
    “Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya young entrepreneur melalui berbagai program inkubasi startup di Kementerian UMKM dan Kementerian Ekraf. Banyak kompetisi yang memberikan grant dan dukungan pembiayaan untuk membantu anak muda memperluas inovasinya,” ujarnya.
     
    Ia menambahkan bahwa akses permodalan kini semakin terbuka melalui venture capital baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
     
    “Akses pembiayaan memang semakin terbuka, tetapi tetap harus disertai regulasi yang kuat agar menghindari fraud dan memastikan ekosistem inovasi tumbuh secara sehat,” jelasnya.
     
    Pemaparan Mellynda memperlihatkan bahwa Indonesia siap memperkuat kapasitas talenta digital dan kewirausahaan teknologi, sehingga kolaborasi dengan Tiongkok akan berpotensi menghasilkan percepatan produktivitas baru di Asia.
     
    Sementara Ketua Delegasi NasDem, Rio Okto Mendrino Waas, menilai bahwa pemaparan Prof. Xu sangat relevan bagi Indonesia dan sejalan dengan agenda masa depan NasDem.
     
    “Apa yang dipaparkan Prof. Xu menunjukkan bahwa kemandirian teknologi lahir dari visi nasional, investasi riset, dan kolaborasi antaraktor. Indonesia memiliki potensi besar, dan ini harus dikelola dengan strategi yang jelas. NasDem percaya masa depan bangsa ditentukan oleh kemampuan kita membangun teknologi sendiri,” ujarnya.
     
    Rio menegaskan bahwa paradigma produktivitas baru yang menggabungkan teknologi, inovasi, dan nilai kemanusiaan sangat selaras dengan visi Restorasi Indonesia.
     
    “Teknologi harus menghadirkan manfaat langsung bagi manusia. Itulah inti dari restorasi, membangun kemajuan yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.
     
    Sedangkan, Damianus Bilo, Staf Khusus Ketua Umum Partai NasDem, menyoroti bahwa inovasi teknologi Tiongkok memiliki karakter yang unik karena dibangun di atas identitas nasional.
     
    “Yang menarik adalah bagaimana inovasi teknologi Tiongkok berakar pada nilai budaya dan narasi bangsanya. Mereka membangun teknologi sebagai bagian dari jati diri nasional. Indonesia perlu mengembangkan pendekatan serupa agar inovasi kita memiliki karakter, arah, dan makna,” ujarnya.
     
    Ia menegaskan bahwa kerja sama teknologi Indonesia – Tiongkok harus dipahami sebagai pertukaran nilai, perspektif, dan imajinasi masa depan Asia.
     
    “Ini bukan sekadar pertukaran skill. Ini adalah pertukaran gagasan, cara pandang, dan visi tentang masa depan Asia. NasDem melihat diplomasi inovasi ini sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia,” tutupnya.
     
    Seminar ini menjadi salah satu agenda kunci dalam rangkaian program kunjungan multinegara ASEAN di Tiongkok, pada 12–19 November 2025, termasuk delegasi Partai NasDem yang mencakup dialog politik, kunjungan pusat riset, diplomasi kebudayaan, serta pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat IDCPC

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • 10 Ahmad Ali: PSI Harus Menang Lawan Nasdem, Saya yang Paling Rugi kalau Kalah Nasional

    10 Ahmad Ali: PSI Harus Menang Lawan Nasdem, Saya yang Paling Rugi kalau Kalah Nasional

    Ahmad Ali: PSI Harus Menang Lawan Nasdem, Saya yang Paling Rugi kalau Kalah
    Tim Redaksi
    PURWAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan, PSI harus menang melawan mantan partainya, yakni Nasdem, dalam pemilu mendatang.
    Ali menyebutkan, dirinya merupakan orang yang paling rugi jika
    PSI
    kalah dari
    Nasdem
    .
    “Siap bertanding. Dan saya harus memenangkan. PSI harus menang dari Nasdem, se-Indonesia,” kata Ali di usai pra-rapat kerja wilayah PSI Jawa Barat di Purwakarta, Jumat (14/11/2025).
    “Saya pasti orang yang paling merugi. Kalau kemudian ketika saya kalah dari Nasdem,” imbuh dia.
    Mulanya, Ali menekankan bahwa pra rakerwil ini harus diterjemahkan sebagai rivalitas politik, di mana dia harus memotivasi kader PSI.
    Ali lantas menyinggung sosok Wakil Ketua Umum Partai Nasdem
    Saan Mustopa
    yang sudah ia anggap sebagai adik sendiri.
    Ia juga bercerita bahwa Saan adalah sosok yang mengajaknya bergabung ke Nasdem, meski akhirnya Ali meninggalkan Nasdem dan pindah ke PSI.
    “Ini harus diterjemahkan sebagai satu rivalitas politik. Jadi memotivasi kader. Saan Mustopa itu kan adik saya. Yang ngajak dia masuk Nasdem itu saya. Terus kemudian saat itu saya bangga lah. Bahwa dia menggantikan saya sebagai wakil ketua umum,” ujar Ali.
    Meski begitu, Ali menegaskan bahwa tidak ada persahabatan dalam politik.
    “Tapi kan dalam politik tidak ada persahabatan, yang ada saling ‘membunuh’,” kata dia.
    Dengan demikian, meski mereka bersahabat, Ali akan berupaya agar PSI mendapatkan suara lebih banyak dari Nasdem pada pemilu mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Hal ini ia sampaikan dalam podcast Total Politik yang tayang di Youtube pada 13 November 2025, bertajuk “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dipandu oleh Budi Adiputro dan Arie Putra.

    Burhanuddin memulai dengan membahas tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini. “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhan dikutip pada Jumat (14/11).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77 persen elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29 persen, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Burhanuddin menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurut Burhanuddin tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan, partai tersebut juga tidak mengambil posisi oposisi yang tegas.

    “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegasnya.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem, karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Legislator Sebut Putusan MK Soal Larangan Polri Duduki Jabatan Sipil Masih Perlu Penyelarasan

    Legislator Sebut Putusan MK Soal Larangan Polri Duduki Jabatan Sipil Masih Perlu Penyelarasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan larangan bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil dinilai masih perlu dilakukan penyelarasan dengan aturan lain yang berlaku.

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Rudianto Lallo menyatakan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Namun, dia menilai putusan tersebut belum bisa langsung diterapkan tanpa adanya penyesuaian norma dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

    Rudianto mengatakan setiap putusan MK harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Karena itu, implementasi putusan tersebut tetap membutuhkan penyelarasan regulasi.

    “Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta-merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain,” ujarnya lewat rilisnya, Jumat (13/11/2025).

    Dia kemudian menjelaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian masih memberikan ruang bagi penugasan perwira tinggi Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.

    Dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (3), anggota Polri dapat menempati jabatan tersebut setelah mengundurkan diri atau pensiun, namun penugasan aktif tetap dimungkinkan jika relevan dengan fungsi kepolisian dan berdasarkan perintah Kapolri.

    Rudianto juga menyoroti tafsir autentik yang menjelaskan bahwa jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak berkaitan dengan fungsi kepolisian atau yang tidak didasarkan pada penugasan Kapolri.

    Dengan demikian, menurutnya, terdapat ruang logika hukum acontrario yang dapat dimaknai bahwa jabatan yang berkaitan dengan tugas kepolisian dan berada dalam kerangka penugasan resmi masih dapat diduduki oleh perwira aktif.

    “Artinya, dengan logika hukum acontrario, jika jabatan itu berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian dan dilakukan atas penugasan Kapolri, maka masih dimungkinkan bagi perwira tinggi aktif untuk menduduki jabatan tersebut,” jelasnya.

    Dia menilai bahwa penugasan anggota Polri ke lembaga lain justru merupakan bagian dari penguatan sinergi antarlembaga, sesuai dengan amanat Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 mengenai fungsi keamanan negara.

    Menurutnya, kolaborasi seperti itu penting untuk mendukung efektivitas pemerintahan dan memastikan koordinasi lintas sektor tetap berjalan optimal.

    “Perlunya pembentukan norma baru sebagai tindak lanjut putusan MK agar tidak menimbulkan kekosongan hukum sekaligus tetap menjaga prinsip sinergi antarinstitusi dalam penyelenggaraan negara,” tandasnya.